KARAKTERISTIK PPN. 2. Pajak tidak langsung

c KARAKTERISTIK PPN 1. PAJAK OBYEKTIF Pajak Perikatan yang timbul karena undang-undang mewajibkan, jika seseorang memenuhi persyaratan tertentu, harus membayarkan sejumlah uang ke Kas negara. Pembayaran tersebut dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dapat ditunjuk. PPh

merupakan Pajak subyektif. Persyaratan pertama-tama seseorang dikenakan PPh adalah keadaan subyeknya, yakni karena yang bersangkutan memperoleh penghasilan. berbeda dengan :

PPN

merupakan Pajak obyektif. Persyaratan pertama-tama seseorang dikenakan PPN adalah adanya faktor obyektif, yakni kejadian atau peristiwa atau perbuatan hukum seperti : - jual-beli ……………. pembeli dikenakan PPN - sewa-menyewa ……… penyewa dikenakan PPN - dan transaksi lainnya Keadaan pembeli dan penyewa (keadaan subyeknya) kaya atau miskin, bukan merupakan halangan untuk dikenakan PPN.

2. Pajak tidak langsung Untuk membedakan Pajak langsung atau tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 unsur, yakni : a. Penanggungjawab pajak (taxpayer), pihak yang secara yuridisformil diharuskan melunasi pajak, jika terdapat faktor/kejadian yang me-

1

nimbulkan sebab dikenakannya pajak. b. Penanggung pajak, pihak yang faktanya menanggung beban pajak. c. Pemikul beban pajak (destinataris), pihak yang menurut maksud pembuat undang-undang memikul beban pajak. Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada satu pihak, merupakan Pajak langsung (PPh). Jika terpisah, merupakan Pajak tidak langsung (PPN). Contoh : Pabrikan, ditunjuk sebagai penanggungjawab pajak, menyetor PPN pada waktu melakukan penebusan pita cukai. Distributor/Agen, sebagai penanggung pajak, setiap membeli rokok dari pabrikan, menanggung PPN dan pita cukainya. Konsumen, yang sesungguhnya dituju oleh pembuat undangundang memikul beban PPN dan pita cukainya.

3. Pajak atas konsumsi dalam negeri, bersifat netral - dikenakan atas penyerahan BKP maupun JKP. Pengenaannya di tempat BKP atau JKP akan dikonsumsi, yakni di dalam Daerah Pabean (di dalam negeri). Oleh karena itu, terhadap BKP yang diimpor juga dikenakan PPN - terhadap BKP yang diekspor (yang akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean), dikenakan PPN 0 %,

4. Multi Stage Tax PPN dikenakan pada setiap mata-rantai, seluruh jalur produksi maupun jalur distribusi: IMPORTIR

PABRIKAN BENANG

2

PABRIKAN TEKSTIL

PABRIKAN GARMEN

PEDAGANG BESAR GARMEN

PEDAGANG KECIL GARMEN

KONSUMEN

5. Non-kumulatif PPN yang dipungut bukan merupakan unsur dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dengan demikian tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Pengenaan pajak berganda terjadi pada Pajak Penjualan (PPn).

6. Tarif tunggal (10 %) berbeda dengan Pajak Penjualan, yang menggunakan sampai 9 macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (pengaruhnya kepada tingkat kepatuhan WP).

7. menggunakan Faktur Pajak bukan Bukti Pemotongan atau Bukti Pemungutan sebagaimana pada PPh

8. value-added tax PPN yang harus disetor adalah jumlah sebulan PPN Keluaran – PPN Masukan

3

d MEKANISME PEMUNGUTAN PPN 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli BKP/penerima JKP dengan menerbitkan faktur pajak. *) PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (output tax) atau PPN keluaran bagi PKP penjual BKP/pemberi JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak). 2. Pada waktu PKP yang bersangkutan (PKP penjual) membeli BKP/ menerima JKP yang dikenakan PPN, PPN yang tertera dalam faktur pajak merupakan Pajak Masukan (input tax) atau PPN Masukan. PPN ini sifatnya merupakan pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sebaliknya apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya dapat diminta kembali (di-restitusi) atau di-kompensasi dengan kewajiban pajak masa berikutnya. 4. PKP wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (Surat Pemberitahuan/SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak di mana PKP terdaftar, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. *) Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/ JKP dipungut oleh PKP penjual. Dengan demikian PKP pembeli BKP/JKP membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual + PPN yang terutang (10 %). Namun demikian, apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP/JKP tersebut berstatus sebagai pemungut PPN, PPN yang terutang tidak dipungut oleh penjual BKP/JKP, melainkan disetor langsung ke Kas Negara oleh

4

pemungut PPN tersebut. Dengan demikian pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual BKP/JKP sebesar harga jual. . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN sebagai pemungut PPN dan PPn-BM . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai pemungut PPN dan PPn-BM

e OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) 1. Objek PPN, Pasal 4 Undang-Undang PPN a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Contoh:PT Kokoh Perkasa (pabrikan semen) menyerahkan semen kepada pembelinya di Indonesia. b. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Contoh : PT Media Tax (konsultan pajak) menyerahkan jasa konsultasi pajak kepada kliennya di Indonesia. c. Impor BKP Contoh : PT Sarana Farmasi (industri farmasi) mengimpor bahan baku (untuk produknya) dari Jepang. d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Contoh : PT Coca Cola Indonesia (pabrikan minuman ringan) menggunakan merk “Coca Cola” yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat Coca Cola Corp. e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Contoh : PT Garmen Indonesia (pabrikan tekstil) menggunakan jasa konsultan manajemen dari perusahaan konsultan dari Malaysia. f. Ekspor BKP oleh PKP

5

Contoh : PT Garmen Indonesia (telah dikukuhkan sebagai PKP)

melakukan Ekspor produk tekstilnya ke negara-negara Timur Tengah. Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP : Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN: a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian b. pengalihan BKP oleh karena perjanjian sewa-beli dan perjanjian leasing c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP e. persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar-cabang g. penyerahan BKP secara konsinyasi Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP : Pasal 1A ayat (2) Undang-Undang PPN: a. penyerahan BKP kepada makelar (pengertian makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD) b. penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang c. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar-cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan pajak terutang 2. Obyek PPN, Pasal 16C Undang-Undang PPN Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain Contoh : Affandy seorang akuntan, membangun rumah tinggal seluas 300 m2. Atas pembangunan rumah tinggal ini terutang PPN. 3. Obyek PPN, Pasal 16D Undang-Undang PPN

6

Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Contoh :

Pada bulan Desember 2004 PT Aktiva Nusantara menjual mesin produksinya yang semula diimpor dari Taiwan. Pajak Masukan atas impor mesin pada tahun 2003 tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, maka pada saat mesin tersebut dijual, harus dikenakan PPN. Dalam hal PT Aktiva Nusantara menjual mobil sedan, maka tidak terutang PPN, karena Pajak Masukan pada saat perolehannya menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan.

f BARANG DAN JASA BARANG KENA PAJAK (BKP) dan JASA KENA PAJAK (JKP)

BARANG TIDAK KENA PAJAK (Non-BKP), dan JASA TIDAK KENA PAJAK (Non-JKP) Barang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN :

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan Barang tidak berwujud

Jasa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN :

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Barang Kena Pajak (BKP) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (Undang-Undang PPN).

7

Jasa Kena Pajak (JKP) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN :

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (Undang-Undang PPN).

Semua barang dan jasa pada prinsipnya merupakan BKP dan JKP (dikenakan PPN), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, yakni Pasal 4A Undang-Undang PPN sebagaimana dijelaskan PP Nomor 144 Tahun 2000.

Barang Tidak Kena Pajak ( Non-BKP ) : Pasal 1 s/d Pasal 4 PP Nomor 144 Tahun 2000

Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

minyak mentah (crude oil). gas bumi. panas bumi. pasir dan kerikil. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak : (a) (b) (c) (d) (e) (f)

beras. gabah. jagung sagu. kedelai, dan garam, baik yang beryodium maupun tidak beryodium.

8

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Jasa Tidak Kena Pajak ( Non-JKP ) : Pasal 5 s/d Pasal 16 PP Nomor 144 Tahun 2000

Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah : a. Jasa di bidang pelayanan medik : (a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. (b) Jasa dokter hewan. (c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi. (d) Jasa kebidanan dan dukun bayi. (e) Jasa paramedis dan perawat, dan (f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. b. Jasa di bidang pelayanan sosial. (a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. (b) Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial. (c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. (d) Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial. (e) Jasa pemakaman termasuk krematorium, dan (f) Jasa di bidang olah raga, kecuali yang bersifat komersial. c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.

d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi : (a) Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan

9

barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta jasa anjak piutang. (b) Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi, dan (c) Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

e. Jasa di bidang keagamaan : (a) Jasa pelayanan rumah ibadah (b) Jasa pelayanan khotbah atau dakwah, dan (c) Jasa lainnya di bidang keagamaan.

f. Jasa di bidang pendidikan : (a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. (b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursuskursus. g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah

dikenakan Pajak Tontonan, termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. adalah jasa angkutan umum di darat dan di air, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. j. Jasa di bidang tenaga kerja. meliputi : (a) Jasa tenaga kerja. (b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan (c) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

k. Jasa di bidang perhotelan 10

meliputi : (a) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan (b) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. l. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka

menjalankan pemerintahan secara umum. Meliputi: jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti Ijin Mendirikan Bangunan, pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP.

g PENGUSAHA, PENGUSAHA KECIL, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 1. PENGUSAHA : Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN

Orang pribadi atau badan (sebagaimana dimaksud dalam angka 13) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya : menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

2. PENGUSAHA KECIL Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Sebagaimana diubah dengan Nomor 571/KMK.03/2003 (dijelaskan dg. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE/PJ.51/2003)

11

Pengusaha yang selama tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerima bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,-. Atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil, tidak dikenakan PPN

3. PENGUSAHA KENA PAJAK Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila s/d suatu bulan dalam tahun buku peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas peredaran bruto Pengusaha Kecil, ybs. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Kewajiban PKP sejak saat dikukuhkan : . memungut PPN dan PPn BM yang terutang . menyetor PPN yang kurang dibayar dan PPn BM yang terutang . melaporkannya dengan SPT Masa PPN/PPn BM Kewajiban tersebut di atas juga berlaku bagi Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

h Tempat terutangnya PPN Pasal 12 Undang-Undang PPN :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan : ¾ penyerahan BKP/JKP, ¾ pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ¾ ekspor BKP, terutang PPN di :

tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak „ PKP orang pribadi dikukuhkan di tempat tinggal atau ditempat kegiatan usaha. Jika di tempat tinggal tidak melakukan kegiatan usaha,

maka hanya dikukuhkan di tempat kegiatan usaha. „ PKP badan dikukuhkan di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha.

12

¾ dalam hal impor BKP, terutangnya PPN di tempat BKP dimasukkan di dalam Daerah Pabean dan dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai (tidak perlu dikukuhkan lagi di tempat tersebut) ¾ Dirjen Pajak dapat menentukan tempat sebagai tempat pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP atas permohonan tertulis yang diajukan PKP atau secara jabatan contoh : PT Teguh berkantor pusat (tempat kedudukan) di Jakarta, dikukuhkan sebagai PKP di KPP Jakarta Gambir. PT Teguh memiliki pabrik (tempat kegiatan usaha) di Bojonegoro, dikukuhkan sebagai PKP di KPP Bojonegoro, melakukan impor BKP (bahan baku) melalui pelabuhan bongkar Tanjungpriok dengan menggunakan identitas/NPPKP kantor pusatnya. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, tempat kegiatan usaha yang terdaftar Di KPP Bojonegoro tersebut dapat mengkreditkan pajak masukan Dimaksud.

¾ PKP dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya PPN, dengan syarat: „ tempat yang dipusatkan tidak melakukan penjualan dan pembelian (kegiatan penjualan dan pembelian serta administrasinya hanya dilakukan di tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang). „ tempat yang dipusatkan tersebut, hanya menyimpan dan menyerahkan persediaan kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan PPN terutang. „ tempat yang dipusatkan tidak membuat faktur pajak maupun faktur penjualan (faktur pajak dan faktur penjualan hanya diterbitkan di tempat pemusatan PPN terutang).

i SAAT TERUTANGNYA PPN Pasal 11 UU PPN dijelaskan Pasal 13 PP Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana disempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2002

1. pada saat penyerahan BKP (meskipun atas penyerahan ini pembayaran belum diterima atau belum sepenuhnya diterima) a. BKP berwujud yang sifat dan hukumnya berupa Barang Bergerak : 13

(1) pada saat diserahkan secara langsung kepada pembeli (2) pada saat diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga atas nama pembeli (3) pada saat diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan Saat penyerahan ini dapat ditentukan berdasarkan saat penyerahan secara fisik atau yuridis, dipilih cara mana yang telah dilakukan lebih dulu. b. BKP berwujud yang sifat dan hukumnya berupa Barang Tidak Bergerak menganut pendirian bahwa penyerahan hanya dapat dilakukan bila barang tersebut secara fisik telah ada. Oleh karena itu, PPN terutang pada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang berwujud yang sifat dan hukumnya berupa barang tidak bergerak ditandatangani. Contoh : - Perjanjian jual-beli rumah ditandatangani 01-06-2005 - Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah ditandatangani 01-11-2005 maka saat terutangnya PPN adalah 01-11-2005. Jika Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah dilakukan sebelum 01-06-2005, yaitu 01-052005, maka saat terutang PPN adalah 01-05-2005

c. BKP Tidak berwujud pada saat yang terjadi lebih dulu dari peristiwa hukum di bawah ini : (1) pada saat harga penyerahannya dinyatakan sebagai piutang. (2) pada saat dilakukan penagihan pembayaran (3) pada saat diterima pembayaran baik untuk sebagian atau seluruhnya, termasuk apabila pembayaran diterima sebelum pemanfaatan BKP Tidak berwujud. (4) pada saat ditandatangani kontrak apabila (1) s/d (3) tidak diketahui.

2. pada saat penyerahan JKP yakni pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya

a. Jasa pemborong bangunan 14

PPN terutang pada saat penyerahan JKP, sedangkan tahap-tahap pembayaran (termijn pembayaran) diperlakukan sebagai pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan. contoh : . 01-01-2005 perjanjian pemborongan ditandatangani, diterima uang muka sebesar 20 % dari kontrak . 02-02-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 20 %, diterima pembayaran tahap ke-1 . 02-03-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 50 %, diterima pembayaran tahap ke-2 . 02-05-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 80 %, diterima pembayaran tahap ke-3 . 02-07-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 100 %, dilaksanakan penyerahan bangunan . 02-09-2005 diterima pembayaran tahap ke-4 sebesar 95 % dari kontrak . 01-01-2006 diterima pelunasan seluruh jasa pemborongan 01-01-2005 s/d 02-05-2005 : (pembayaran uang muka s/d pembayaran tahap ke-3) PPN terutang pada saat diterima pembayaran

02-07-2005 s/d 01-2006 : PPN terutang pada saat dilaksanakan penyerahan bangunan, yaitu 02-07-2005

b. JKP lainnya (selain jasa pemborong bangunan) (1) tersedianya barang/fasilitas untuk dipakai, baik sebagian maupun seluruhnya. (2) dilakukan penagihan pembayaran. (3) pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan

3. Impor Barang Kena Pajak pada saat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean 15

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dlm Daerah Pabean (1) pada saat harga perolehannya dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan. (2) pada saat harga jual atau penggantiannya ditagih oleh yang pihak menyerahkan. (3) pada saat harga perolehannya dibayar oleh pihak yang memanfaatkan. (4) pada saat ditandatangani kontrak, jika (1) s/d (3) tidak diketahui dengan pasti

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sda. nomor 4

6. Ekspor BKP pada saat BKP dikeluarkan dari dalam Daerah Pabean

7. Membangun sendiri yang dilakukan orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pada saat mulai dilakukan pembangunan

8. Pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan Se-panjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan dan persediaan

BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah pada saat terjadi lebih dulu :

(1) ditandatangani akte pembubaran oleh Notaris. (2) berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (3) tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan. (4) diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, 16

berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan dokumen yang ada.

9. Obyek PPN atas beberapa peristiwa atau perbuatan hukum lainnya a. Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas aktiva tersebut pada saat yang disepakati atau ditetapkan sesuai hasil RUPS yang tertuang dalam perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut.

b. Penyerahan hasil produksi rokok dalam negeri pada saat dilakukan penebusan pita cukai

c. Penyerahan hasil produksi rekaman pada saat dilakukan penebusan sticker lunas PPN d. Penyerahan BKP/JKP

kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PPN dipungut pada waktu dilakukan pembayaran oleh pemungut

j Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN Dasar Pengenaan Pajak adalah : Harga jual, Penggantian, Nilai impor, Nilai ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang. Harga Jual : adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP (tidak 17

termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak). Contoh :

Harga AC ……………………………. Rp 100.000.000,Biaya pengiriman …………………… 6.000.000,Biaya pemasangan ………………….. 11.000.000,Jumlah yang dibayar ( DPP ) ………………………………. Rp 117.000.000,Harga mobil ………………………… Rp …………… STNK, BBN, BPKB …………………. …………….. Biaya pengiriman …………………… …………….. Jumlah yang dibayar ( DPP ) ……………………………… ………………… Harga barang ……………………. Potongan harga (10 % X Rp 120.000.000,-) ……… Jumlah yang dibayar ( DPP ) ……………………………

Rp 120.000.000,12.000.000,Rp 108.000.000,-

Penggantian : adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan JKP (tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak)

Faktor yang menentukan keterkaitan antara biaya (yang diminta atau Seharusnya diminta) dengan penyerahan BKP/JKP adalah : Æ jika biaya yang telah disepakati tidak dibayar, akan menghambat penyerahan BKP/JKP. Biaya dimaksud antara lain adalah : biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, dsb.

18

Nilai Impor : adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Pabean untuk impor BKP (tidak termasuk PPN yang dipungut). Contoh : Sebuah perusahaan mengimpor BKP Dengan Harga Impor (CIF) USD 200,000.00, Bea Masuk 50 %. (kurs USD 1 = Rp 10.000,-) Cost, Insurance, Freight

Harga Impor (CIF) (200.000 X Rp 10.000,-) ……………….. Rp 2.000.000.000,Bea Masuk (50 % X Rp 2.000.000.000,-) ………….. 1.000.000.000,Nilai Impor ( DPP ) …………………………………. Rp 3.000.000.000,Jika dalam pemeriksaan ditemukan perbedaan Harga Impor antara : . Harga Impor menurut Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) dibuat oleh Surveyor (tanpa terikat pada harga menurut invoice), . Harga Impor menurut PIB (ditentukan sesuai dengan syarat penyerahan), . Harga Impor yang dipengaruhi oleh praktek under-invoicing, Æ maka Nilai Impor yang digunakan sebagai DPP adalah Nilai Impor berdasarkan LPS, atau Æ Nilai Impor berdasarkan PIB (disetor dengan SSPCP), jika Nilai Impor berdasarkan PIB lebih besar dibandingkan Nilai Impor berdasarkan LPS.

Nilai Ekspor : adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta, atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Lain : (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Nomor 251/KMK.03/2002)

adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 19

penyerahan Kendaraan bermotor bekas : DPP = (10 % X Harga Jual) PPN = 10 % X DPP Kendaraan bermotor bekas : adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang (memiliki nomor polisi).

penyerahan Jasa Biro Perjalanan atau Biro Pariwisata DPP = (10 % X jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih) PPN = 10 % X DPP penyerahan Jasa Pengiriman Paket DPP = (10 % X jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih) PPN = 10 % X DPP penyerahan Jasa Anjak Piutang DPP = (5 % X jumlah imbalan yang diterima berupa service-charge, provisi, dan diskon) PPN = 10 % X DPP penyerahan Emas Perhiasan DPP = (20 % X seluruh penjualan emas perhiasan) PPN = 10 % X DPP Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas atau logam mulia lainnya, termasuk yang

20

dilengkapi dengan permata atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. ( 83/KMK.03/2002 )

{ pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP DPP = harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor PPN = 10 % X DPP { pemakaian sendiri BKP dan atau JKP DPP = harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor PPN = 10 % X DPP Atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif,

tidak terutang PPN. Atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan tidak produktif, terutang PPN, wajib diterbitkan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan merupakan Pajak Keluaran dan sekaligus Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Contoh : Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP : - Pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan dan tamu. - Dalam rangka promosi produk sepatu baru, pabrikan sepatu membeli topi dalam jumlah yang besar, sebagian topi tersebut diberikan untuk konsumsi karyawan. - Perusahaan telekomunikasi seluler, memberikan fasilitas bebas biaya telepon seluler kepada para direksinya.

Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dg. kegiatan pengusaha ybs.: - Pabrikan mobil/truck mempergunakan sendiri kendaraan yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut bahan-baku/spare-part/ barang dagangan dari suatu tempat ke pabriknya atau ke tempat pembeli. - Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/

21

kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik. - Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya.

Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif Yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya : - Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/ kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi. - Pabrikan kayu lapis/plywood menggunakan produksinya berupa kayu lapis/plywood untuk membungkus kayu lapis/plywood yang akan dipasarkan agar tidak rusak. - Perusahaan telekomunikasi melalui sambungan saluran teleponnya selain menyediakan jasa komunikasi lewat telepon juga menyediakan jasa provider internet bagi konsumennya.

Pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP : - Pabrikan mie instant memberikan bantuan berupa mie instant hasil produksinya kepada korban bencana alam. - Pabrikan sabun cuci memberikan contoh produknya kepada relasi. - Pabrikan shampoo memberikan 1 sabun mandi untuk setiap penjualan 1 botol produk shamponya. - Perusahaan persewaan traktor memberikan bantuan penggunaan traktor kepada pemerintah untuk mengatasi tanah longsor.

{ penyerahan Media Rekaman Suara/Gambar DPP = perkiraan harga jual rata-rata PPN = 10 % X DPP { penyerahan Film Cerita DPP = perkiraan hasil rata-rata per judul film PPN = 10 % X DPP { persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan DPP = harga pasar wajar PPN = 10 % X DPP 22

{ aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan) DPP = harga pasar wajar PPN = 10 % X DPP { penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP dan atau JKP antarcabang DPP = Harga jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor PPN = 10 % X DPP { penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang DPP = harga lelang PPN = 10 % X DPP { penyerahan jasa persewaan ruangan ( SE-13/PJ.32/1989 )

- sewa ruangan dalam keadaan kosong

DPP = adalah penggantian berupa sewa, yaitu nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh JKP tersebut. - Service charge yaitu balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa, seperti listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasinya. 23

DPP = 40 % X service charge PPN = 10 % X DPP {

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau untuk pihak lain ( 554/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan 320/KMK.03/2003, dan Kep-387/PJ/2002 )

DPP = 40 % X jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri (termasuk PPN), tidak termasuk harga perolehan tanah PPN = 10 % X DPP { penyerahan tanah dan bangunan oleh pengusaha realestate dan industrial-estate ( SE-22/PJ.5/2002 )

DPP = harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP (tanah dan atau bangunan), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. PPN = 10 % X DPP { penyerahan hasil produksi tembakau ( 62/KMK.03/2002 )

DPP = harga jual eceran ( HJE ) 24

yaitu harga penyerahan kepada konsumen akhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai dan PPN. . atas penyerahan hasil tembakau yang diberikan Cuma-Cuma kepada karyawan

DPP = 50 % X HJE dari jenis dan merek sama dengan yang dijual untuk umum. . atas penyerahan hasil tembakau yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pihak ketiga

DPP = 75 % X HJE dari jenis dan merek sama dengan yang dijual untuk umum.

k FAKTUR PAJAK, FAKTUR PAJAK STANDAR, DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA FAKTUR PAJAK : Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN

adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai.

FAKTUR PAJAK STANDAR (Kep-549/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Kep-323/PJ/2001 dan Kep-433/PJ/2002) SAAT PALING LAMBAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

25

a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP (kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada saat diterima pembayaran). b. pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. c. pada saat penerimaan pembayaran termijn, dalam hal penerimaan sebagian tahap pekerjaan. d.pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan kepada Pemungut PPN. e. FAKTUR PAJAK GABUNGAN (yang merupakan faktur pajak standar) harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP. FAKTUR PAJAK GABUNGAN : Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang PPN

adalah faktur pajak standar yang meliputi semua penyerahan BKP atau JKP yang terjadi selama 1 bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama. PERSYARATAN FAKTUR PAJAK STANDAR, PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT : a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP. b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP dan atau penerima JKP. c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. d. PPN yang dipungut. e. PPn BM yang dipungut. 26

f. Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan faktur pajak. g. Nama, Jabatan, dan Tanda-tangan yang berhak menandatangani. Pengadaan faktur pajak standar, dilakukan sendiri oleh PKP. TATACARA PEMBUATAN DAN PENGISIAN FAKTUR PAJAK STANDAR a. Faktur pajak standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 : (1) lembar ke-1, untuk pembeli BKP atau penerima JKP (sebagai bukti pajak masukan) (2) lembar ke-2, untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar (sebagai bukti pajak keluaran) Dalam hal faktur pajak standar dibuat lebih dari rangkap 2, maka lembar dimaksud harus dinyatakan secara jelas peruntukannya, misalnya : (3) lembar ke-3, untuk KPP (dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungut PPN).

b. Dalam hal rincian BKP dan atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam 1 faktur pajak standar, maka PKP dapat membuatnya dengan cara sebagai berikut : (1) atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut dapat dibuat lebih dari 1 faktur pajak standar yang masingmasing dibuat sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri faktur pajak standar yang sama (ditandatangani setiap lembarnya) Khusus untuk pengisian: 27

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, DPP, dan PPN-nya cukup diisi pada lembar faktur pajak standar yang terakhir, atau (2) atas penyerahan BKP dan atau JKP dapat dibuat 1 faktur pajak standar saja, dengan menunjuk Nomor dan Tanggal faktur penjualan yang bersangkutan. (faktur penjualan merupakan lampiran dari faktur pajak standar). c. Setiap faktur pajak standar harus menggunakan Kode yang diberikan oleh Kepala KPP. d. Faktur pajak penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai faktur pajak standar, dapat dipersamakan dengan faktur pajak standar. e. Apabila pembayaran atas Harga Jual atau Penggantian menggunakan mata-uang RUPIAH, maka bentuk dan ukuran faktur pajak standar dibuat sebagaimana LAMPIRAN I A, dan jika menggunakan mata-uang asing, dibuat sebagaimana LAMPIRAN I B Kep-323/PJ/2002. Contoh faktur pajak sebagaimana LAMPIRAN I B, dapat pula dibuat oleh PKP yang atas pembayaran Harga Jual atau Penggantian menggunakan mata-uang RUPIAH (Kode, Nomor Seri, dan Tanggal faktur pajak standar dibuat berurutan tanpa membedakan bentuk sebagaimana LAMPIRAN IA atau LAMPIRAN I B).

28

f. Atas faktur pajak standar yang cacat, rusak atau salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, tidak diperbolehkan dilakukan pembetulan dengan cara menghapus atau mencoret atau dengan cara lain selain dengan menerbitkan faktur pajak standar pengganti. (1) Penerbitan dan peruntukan faktur pajak standar pengganti dilakukan seperti pembuatan faktur pajak standar yang biasa. (2) Faktur pajak standar pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya, dengan mencantumkan Kode, Nomor Seri, dan Tanggal faktur pajak standar yang diganti. (3) Faktur pajak standar yang cacat, rusak atau salah dalam pengisian atau penulisan merupakan lampiran faktur pajak standar pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk masa yang sama dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti. g. Atas faktur pajak standar yang hilang, PKP yang menerbitkan faktur pajak dapat membuat copy dari faktur pajak standar yang disimpannya. (1) PKP pembeli BKP atau penerima JKP mengajukan permohonan tertulis kepada PKP penjual atau pemberi JKP, dengan tembusan kepada masingmasing KPP di mana yang bersangkutan terdaftar. (2) Berdasarkan permohonan tersebut, PKP penjual BKP atau pemberi JKP membuat 2 lembar copy dari faktur pajak standar yang disimpan dan mengajukan 29

legalisasi kepada KPP di mana PKP penjual atau pemberi JKP terdaftar. (3) Copy dari faktur pajak standar yang telah dilegalisir masing-masing diperuntukkan : - lembar ke-1, disampaikan kepada PKP pembeli BKP atau penerima JKP melalui PKP penjual BKP atau pemberi JKP. - lembar ke-2, sebagai arsip KPP yang melegalisir copy dari faktur pajak standar. (4) KPP di mana PKP pembeli BKP atau penerima JKP wajib melakukan penelitian guna memperoleh kepastian terhadap kebenaran pengkreditan pajak masukannya. h. Dalam hal kurs yang berlaku pada saat pembuatan faktur Pajak standar berbeda dengan kurs yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut PPN, maka Pemungut PPN membetulkan faktur pajak standar dengan menyesuaikan jumlah uang, baik Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN dan PPn BM yang terutang. Hal ini dilakukan dengan cara mencoret angka yang diperbaiki dan mencantumkan dengan angka yang seharusnya serta membubuhkan paraf (angka yang diperbaiki tidak diperbolehkan dihapus atau di-tipp ex). DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan SSPCP (atas impor BKP). 30

b. Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat-muat oleh pejabat yang berwenang dari Ditjen Bea dan Cukai dengan dilampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PEB tersebut. c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan bukan BBM, e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. f. Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk Penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. g. SSPCP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean. h. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk Penyerahan jasa kepelabuhanan. i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik. PERSYARATAN DOKUMEN TERTENTU YANG DAPAT DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR, PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT : a. identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. b. nama dan alamat penerima dokumen. c. NPWP, dalam hal penerima dokumen adalah WP dalam negeri. d. jumlah satuan barang, apabila ada. e. Dasar Pengenaan Pajak. f. jumlah pajak yang terutang, kecuali dalam hal ekspor.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA 31

(Kep-524/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Kep-425/PJ/2001 dan Kep-128/PJ/2004) PENERBITAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA a. PKP dapat menerbitkan faktur pajak sederhana, dalam hal : (1) Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau (2) Penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak diketahui. b. Faktur pajak sederhana dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau JKP, atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. c. Faktur pajak sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dianggap telah dibuat dalam rangkap 2 atau lebih, dalam hal dibuat dalam 1 lembar yang terdiri dari 2 atau lebih potongan/bagian untuk disobek atau dipotong). Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh Pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar pengkreditan pajak masukan. DOKUMEN YANG DAPAT DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SEDERHANA : a. bon kontan. b. faktur penjualan c. karcis d. kuitansi, atau f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

32

PERSYARATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA Faktur pajak sederhana, paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP. b. Jenis, kuantum BKP dan atau JKP yang diserahkan. c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN, atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. d. Tanggal pembuatan faktur sederhana.

NOTA RETUR PEMBUATAN NOTA RETUR Nota retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian BKP dari pembeli kepada penjual (dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP), kecuali jika BKP yang diretur diganti dengan BKP yang jenis, type, jumlah, dan harganya sama. PERSYARATAN NOTA RETUR Nota retur paling sedikit harus memuat : a. Nomor urut nota retur. b. Nomor seri dan tanggal faktur pajak atas BKP yang dikembalikan. c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP. d. Nama, alamat, dan NPWP PKP penjual BKP. e. Jenis dan Harga Jual BKP yang dikembalikan. f. PPN/PPn BM yang dikembalikan. g. Tanggal pembuatan nota retur. 33

h.Tanda-tangan pembeli. FUNGSI NOTA RETUR a. bagi PKP Penjual BKP : mengurangi pajak keluaran b. bagi PKP pembeli BKP : mengurangi pajak masukan

tatacara pengkreditan Pajak keluaran Dengan

Pajak masukan 1. Pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dengan Cara Umum 2. Pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 3. Pajak Keluaran/PPN yang disetor dihitung dengan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak 4. Pajak Keluaran/PPN yang harus disetor dihitung dengan menggunakan Tarif Efektif

● dengan cara umum ● Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPN PPN yang terutang (Pajak Keluaran) dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 7 (1) Tarif PPN adalah 10 % (2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0 %

34

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %. Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama. Pasal 9 ayat (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pasal 9 ayat (2a) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat (3) Apabila dalam suatu masa pajak Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Pasal 9 ayat (4) Apabila dalam suatu masa pajak Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Pasal 9 ayat (8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : a. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. b. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. d. pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e. perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana. f. perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 35

[persyaratan faktur pajak standar sebagaimana dijelaskan dengan Keputusan Dirjen Pajak]. g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) [Dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sebagaimana dijelaskan dengan Keputusan Dirjen Pajak]. h. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan surat ketetapan pajak. i. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Pasal 9 ayat (5) Apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Pasal 9 ayat (6) Apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukannya untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. y METODE PENGKREDITAN SECARA UMUM y 1. PT A perusahaan industri pabrikasi, bertempat kedudukan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Malang. Dalam bulan Oktober s/d November 2005 melakukan transaksi sebagai berikut: a. Mengimpor bahan-baku dengan Nilai Impor Rp 300.000.000,(PIB Nomor 100/010/1000/Pib beserta SSPCP tanggal 10-10-2005 melalui bank devisa persepsi di Surabaya). b. Tanggal 21-10-2005 perusahaan menjual produknya dengan harga jual Rp 120.000.000,- diberikan potongan harga 10 % kepada PT B (Faktur Pajak JUALL-623-0700001 21-10-2005). c. Tanggal 25-10-2005 perusahaan menjual produknya secara kredit, dilunasi dalam 2 bulan kepada PT C dengan harga jual Rp 380.000.000,(Faktur Pajak JUALL-623-0700002 30-11-2005). 36

d. Tanggal 05-11-2005 perusahaan memberikan produknya secara cuma-cuma kepada para karyawan dengan harga jual (tidak termasuk laba) seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,(diterbitkan Faktur Pajak sederhana). e. Tanggal 10-12-2005 membeli bahan-baku dari PT D yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan, dengan harga jual seluruhnya Rp 100.000.000,(Faktur Pajak ABCDE-624-0123456 10-12-2005). f. Tanggal 12-12-2005 perusahaan menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemkot Probolinggo atas penjualan produknya dengan harga jual termasuk PPN Rp 77.000.000,-. (Faktur Pajak JUALL-623-0700003 01-12-2005). g. Tanggal 20-12-2005 diterima pembayaran dari PT E atas penjualan produk secara cash dengan harga jual Rp 93.000.000,(Faktur Pajak JUALL-0700004 20-12-2005), namun seminggu kemudian oleh pihak pembeli dikembalikan sejumlah Rp 3.000.000,(Nota Retur dari PT E Nomor RE/12/05 27-12-2005). h. Tanggal 28-12-2005 perusahaan menjual beras kepada beberapa koperasi dengan harga sebesar Rp 10.000.000,-. Pertanyaan : Berapakah PPN yang kurang/lebih dibayar ? (PPN yang lebih dibayar pada suatu masa pajak, dikompensasikan pada masa pajak berikutnya)

A-1 Oktober 2005 : a. PM = 10 % X 300.000.000,- ………………

30.000.000,-

b. Harga …………………………………. 120.000.000,Potongan harga (10 % X 120.000.000,- ……………….. 12.000.000,Harga Jual ( DPP ) …………………… 108.000.000,PK = 10 % X 108.000.000,- ……………… 10.800.000,ÆLB PPN Oktober 2005 ……………… 19.200.000,( dikompensasi ke masa November 2005 ) 37

November 2005 : c. PK = 10 % X 380.000.000,- ………………………………38.000.000,d. PK = 10 % X 50.000.000,- ………………………………. 5.000.000,Jumlah PK ……………………………………………..43.000.000,LB PPN Oktober 2005 ………………………………. .19.200.000,Æ PPN masa November 2005 yang kurang dibayar ……………………………… 23.800.000,-

Desember 2005 : e. PM = 10 % X 100.000.000,- ……………………………..10.000.000,f. PK (dipungut & disetor sendiri oleh Pemegang Kas) = 10 % X (100/110 X 77.000.000,-) ……………….. 7.000.000,g. PK = 10 % X 93.000.000,- ……………………………… 9.300.000,Retur penjualan (mengurangi PK) = 10 % X 3.000.000,- ……………………………….

300.000,-

Penjualan non-BKP Rp 10.000.000,PK ………………………………………………….. Æ Jumlah PK ( 7.000.000,- + 9.300.000,- - 300.000,- ) ………. 16.000.000,PK yang dipungut dan disetor sendiri oleh Pemegang Kas …………………………….. 7.000.000,Æ PK yang dipungut oleh PKP …………………… 9.000.000,PM ……………………………………………… 10.000.000,Æ LB PPN masa Desember 2005 …………………

38

1.000.000,-

2. Berkaitan dengan soal Nomor 1. PT A dalam tahun 2005 melakukan penyerahan, baik yang terutang PPN maupun penyerahan yang tidak terutang PPN (termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan). Peredaran bruto keseluruhan tahun 2005 ……………….. Rp 20.000.000.000,diantaranya adalah penyerahan yang tidak terutang PPN (termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan) ……. Rp 2.000.000.000,Untuk menghasilkan peredaran bruto keseluruhan penyerahan tersebut, digunakan Barang Modal yang dibeli 01-01-2005 : Harga Perolehan ………………………………………… Rp 500.000.000,Pajak Masukan ………………………………………….. Rp 50.000.000,Guna menunjang operasional Barang Modal dimaksud, perusahaan membeli Bukan Barang Modal, Harga Perolehan ………………………………………… Rp 50.000.000,Pajak Masukan ………………………………………….. Rp 5.000.000,Di samping itu pada tanggal 01-01-2005 juga dibeli Barang Modal Lainnya, Harga Perolehan ………………………………………… Rp 50.000.000,Pajak Masukan ………………………………………….. Rp 5.000.000,Barang Modal lainnya ini di samping untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang penyerahan terutang PPN, juga dipergunakan untuk kegiatan lain dengan perincian sebagai berikut : masa 6 bulan pertama tahun 2005 : > 70 % untuk kegiatan produksi BKP yang penyerahannya terutang PPN > 30 % untuk kegiatan lain, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha masa 6 bulan kedua tahun 2005 : > 80 % untuk kegiatan produksi BKP yang penyerahannya terutang PPN > 20 % untuk kegiatan lain, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pertanyaan : Berapakah Jumlah Pajak Masukan yang harus dikoreksi, dan jumlah PPN yang kurang/lebih dibayar untuk masa Desember 2005 ?

A-2 a. PM yang harus dikoreksi atas Barang Modal yang dipergunakan untuk menghasilkan BKP yang penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN 39

(termasuk yang PPN-nya Dibebaskan) = X x PM Y T = 2.000.000.000,- x 50.000.000,20.000.000.000,5 = 1 x 10.000.000,10 = 1.000.000,b. PM yang harus dikoreksi atas pembelian bukan Barang Modal yang dipergunakan untuk menunjang operasional Barang Modal sebagaimana tersebut pada a = X x PM Y = 2.000.000.000,- x 5.000.000,20.000.000.000,= 1 x 5.000.000,10 = 500.000,c. PM yang harus dikoreksi atas pembelian Barang Modal yang dipergunakan untuk menghasilkan BKP yang penyerahannya terutang PPN dan dipergunakan untuk kegiatan lain (yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha) = p` x PM T = ( 30 % + 20 % ) x 5.000.000,2 5

40

= 25 % X 1.000.000,= 250.000,3. PT F dalam masa Juni 2005 melakukan beberapa macam penyerahan : > Penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp 25.000.000,-. Untuk menghasilkan penyerahan yang terutang PPN dilakukan pembelian BKP/JKP sebesar Rp 15.000.000,-. > Penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar Rp 5.000.000,-. Untuk menghasilkan penyerahan yang tidak terutang PPN dilakukan pembelian BKP/JKP sebesar Rp 3.000.000,-. > Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan sebesar Rp 6.000.000,-. Untuk menghasilkan penyerahan yang PPN-nya dibebaskan dilakukan pembelian BKP/JKP sebesar Rp 4.000.000,-. Pertanyaan : Berapakah PPN yang kurang dibayar untuk masa pajak Juni 2005 ?

A-3 Š Penyerahan yang terutang PPN (Rp 25.000.000,-) PK = 10 % X 25.000.000,- ………………………………… 2.500.000,PM = 10 % X 15.000.000,- ………………………………… 1.500.000,Æ PPN yang harus disetor masa Juni 2005 …………… 1.000.000,Š Penyerahan yang tidak terutang PPN (Rp 5.000.000,-) PK ……………………………………………………… PM = 10 % X 3.000.000,- …………………………………. 300.000,( tidak dapat dikreditkan ) Š Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Rp 6.000.000,-) PK = 10 % X 6.000.000,- ………………………………….

600.000,( dibebaskan )

41

PM = 10 % X 4.000.000,- …………………………………

400.000,-

( tidak dapat dikreditkan )

● dengan menggunakan Norma penghitungan penghasilan neto ● Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Nomor 252/KMK.03/2002 : Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,- yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut : a. menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti took, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah ; b. menyediakan BKP yang diserahkan, ditempat penjualan eceran tersebut, dan c. melakukan transaksi jual-beli secara spontan tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa BKP yang dibelinya. Pasal 9 ayat (7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan PPh dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh, dapat dihitung dengan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

42

Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Nomor 252/KMK.03/2002 : Pedoman pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

a. Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang pada masa pajak yang bersangkutan dengan tarif PPN. b. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud, tidak termasuk PPN. c. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

ditetapkan sebagai berikut : Æ untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Sebesar 80 % dikalikan dengan Pajak Keluaran Æ untuk penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP selain Pedagang Eceran, Sebesar 70 % dikalikan dengan Pajak Keluaran Æ untuk penyerahan JKP, sebesar 40 % dikalikan dengan Pajak Keluaran

y PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN PAJAK KELUARAN DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO y UD Berkah Sejahtera adalah Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, menghitung PPN yang harus disetor dengan menggunakan Norma. Pada bulan Juli 2005 melakukan penyerahan BKP kepada para konsumen dengan harga jual seluruhnya sebesar Rp 80.000.000,-. Dalam bulan Agustus 2005 melakukan penyerahan BKP sebagai berikut : > kepada Pemegang Kas Pemkab dengan harga jual Rp 22.000.000,- termasuk PPN. > kepada PKP lainnya dengan harga jual Rp 10.000.000,Pertanyaan : Berapakah PPN yang kurang/lebih dibayar untuk masa pajak Juli dan Agustus 2005 ?

43

B Juli 2005 : PK = 10 % X 80.000.000,- …………………………………

8.000.000,-

PM = 80 % X 8.000.000,- …………………………………

6.400.000,-

PPN yang harus disetor …………………………………

1.600.000,-

Agustus 2005 : Jumlah seluruh penyerahan = ( 100/110 X 22.000.000,-) + 10.000.000,= 30.000.000,PK seluruhnya = 10 % X 30.000.000,- ………………………………

3.000.000,-

PK yang dipungut dan disetor sendiri oleh Pekas Pemkab = 10 % X 20.000.000,- ………………………………

2.000.000,-

Æ PK yang harus dipungut PKP ……………………

1.000.000,-

PM yang dapat dikreditkan = 80 % X 3.000.000,- ……………………………….

2.400.000,-

Æ PPN yang lebih dibayar …………………………..

1.400.000,-

DENGAN MENGGUNAKAN NILAI LAIN (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.03/2002 sebagaimana diubah dengan Nomor 251/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen 44

Pajak Nomor Kep-238/PJ.52/2002, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.32/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-168/PJ/ 2002 )

Æ Pajak Keluaran ( PPN yang harus dibayar ) adalah sebesar tarif sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang PPN dikalikan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Yang diperbolehkan menghitung Pajak Keluaran/PPN yang harus disetor dengan menggunakan Nilai Lain adalah PKP yang dalam usahanya melakukan penyerahan : Š Kendaraan Bermotor Bekas, Š Jasa Biro Perjalanan, Biro Pariwisata, dan Jasa Pengiriman Paket, Š Jasa Anjak Piutang, Š Emas Perhiasan. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan BKP/JKP tersebut di atas, tidak dapat dikreditkan ( karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka usaha tersebut ) y PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN PAJAK KELUARAN DENGAN MENGGUNAKAN NILAI LAIN y 1. CV Sarana Lancar berusaha di bidang penjualan Kendaraan Bermotor Bekas. Pada bulan Mei 2005 memperoleh peredaran bruto usaha dengan harga jual keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,-. Guna menunjang usahanya, perusahaan membeli bangunan (untuk garasi) dari developer dengan harga jual sebesar Rp 300.000.000,- (PPN yang tertera pada Faktur Pajak Standar Rp 30.000.000,-). Pertanyaan : Berapakah jumlah PPN yang harus disetor atas hasil penjualan tersebut di atas ? 2. PT Antar Wisata sebagai Biro Perjalanan, Biro Pariwisata, dan Jasa Pengiriman Paket. Dari pembukuan bulan April 2005 dapat diketahui bahwa jumlah seluruh tagihan kepada konsumennya adalah sebesar Rp 300.000.000,-. Dalam bulan Mei 2005 perusahaan membeli komputer dan perangkatnya seharga Rp 50.000.000,- (Faktur Pajak BELLI-605-7777777 11-05-2005).

45

Pertanyaan : a. Berapakah jumlah PPN yang harus disetor untuk masa pajak Mei 2005 ? b. Jika perusahaan menggunakan metode pengkreditan secara umum, berapakah PPN yang harus disetor untuk bulan tersebut ? 3. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Anjak-Piutang, dalam bulan Januari 2005 memperoleh penghasilan berupa service-charge, provisi dan diskon seluruhnya sebesar Rp 400.000.000,-. Dalam bulan yang bersangkutan perusahaan membayarkan imbalan kepada PT G sebesar Rp 30.000.000,- atas jasa tenaga ahlinya (perusahaan dipungut PPN Rp 3.000.000,-). Pertanyaan : Berapakah jumlah PPN yang harus disetor dari penghasilan tersebut ? 4. Amir adalah Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Toko Emas Perhiasan. Hasil penjualan yang diperoleh Amir dalam bulan Februari 2005 mencapai peredaran usaha sebesar Rp 250.000.000,-. Untuk memperoleh penghasilan ini, Amir perlu menambah pembelian bahanbahan seharga Rp 50.000.000,- (dalam faktur pajak yang diterima dari pihak penjual, tertera PPN Rp 5.000.000,-) Hitung : PPN yang terutang dan harus disetor untuk bulan yang bersangkutan.

C 1. Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas DPP = ( 10 % X 200.000.000,- ) ……….. 20.000.000,PK (PPN yang harus disetor) = 10 % X 20.000.000,- …………………………….

2.000.000,-

PM = 10 % X 300.000.000,- …………………………..

30.000.000,-

( tidak dapat dikreditkan )

46

2. Biro Perjalanan, Biro Pariwisata, dan Jasa Pengiriman Paket DPP = 10 % X 300.000.000,- …………… 30.000.000,PK (PPN yang harus disetor) = 10 % X 30.000.000,- …………………………

3.000.000,-

PM = 10 % X 50.000.000,- …………………………

5.000.000,-

( tidak dapat dikreditkan )

3. Jasa Anjak Piutang DPP = 5 % X 400.000.000,- ……………

20.000.000,-

PK (PPN yang harus disetor ) …………………………

2.000.000,-

PM = 10 % X 30.000.000,- ……………………………

3.000.000,-

( tidak dapat dikreditkan )

4. Toko Emas Perhiasan DPP ……………………………

250.000.000,-

PK (PPN yang harus disetor) = 2 % X 250.000.000,- …………………………….

5.000.000,-

PM = 10 % X 50.000.000,- ……………………………

5.000.000,-

( tidak dapat dikreditkan )

47

DENGAN MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF ( Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62?KMK.03/2002, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-1003/PJ/2002 )

Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Hasil Tembakau atau oleh hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, dikenakan PPN. Æ Besarnya Pajak Keluaran (PPN yang dikenakan) atas penyerahan hasil tembakau sebagaimana dimaksud, dihitung berdasarkan Tarif Efektif sebesar 8,4 % dari Harga Jual Eceran hasil tembakau Æ Untuk menetapkan jumlah PPN yang disetor, dapat diperhitungkan : i Kelebihan Pajak Masukan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak sebelum dilakukan penebusan pita cukai, i nilai PPN atas pita cukai yang dikembalikan. Dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-103/PJ/2002, dijelaskan antara lain : 4 Hasil tembakau adalah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang meliputi : sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 8 Pengusaha pabrik hasil tembakau adalah badan hukum atau orang pribadi yang mengusahakan pabrik hasil tembakau dan memenuhi sebagai pengusaha pabrik 48

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. 4 Importir hasil tembakau adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri ke dalam daerah pabean. Atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri yang telah dilunasi PPN-nya, tidak lagi dipungut PPN impor. 4 Mitra produksi adalah perorangan atau badan yang menghasilkan hasil tembakau karena pesanan atau permintaan baik dengan bahan dan atau petunjuk maupun tidak dari pengusaha pabrik hasil tembakau. Apabila mitra produksi menghasilkan hasil tembakau karena pesanan atau permintaan dengan bahan-baku dari mitra produksi yang bersangkutan (dan pengerjaannya atas petunjuk pengusaha pabrik hasil tembakau), maka atas penyerahan kepada pengusaha pabrik hasil tembakau terutang PPN sebesar 10 % dari harga jual. 4 Jasa Maklon Produksi Hasil Tembakau adalah kegiatan pemberian jasa dalam rangka menghasilkan hasil tembakau, karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pengusaha pabrik hasil tembakau. 4 Imbalan Jasa Maklon Produksi Hasil Tembakau adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh mitra produksi karena penyerahan jasa maklon produksi hasil tembakau. PPN yang terutang atas penyerahan jasa maklon produksi hasil tembakau adalah 10 % dari imbalan jasa maklon produksi hasil tembakau.

49

y MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF y Pabrikan rokok PT Sigaret pada tanggal 27 Juni 2005 membeli pita cukai dengan nilai penyerahan (total Harga Jual Eceran/HJE) sebesar Rp 400.000.000,-. Lebih bayar PPN bulan lalu berdasarkan SPT Masa PPN Mei 2005 sebesar Rp 13.600.000,-. Dalam bulan Juni 2005 : > perusahaan membeli bahan-baku Rp 100.000.000,- dan oleh PKP penjual dikenakan PPN Rp 10.000.000,-. > mengimpor mesin produksi dengan membayar PPN Impor Rp 50.000.000,dan PPh Ps.22 Impor Rp 12.500.000,-. Hasil penjualan rokok dalam bulan tersebut kepada distributornya dan penjualan secara kanvasing, hanya mencapai Rp 350.000.000,-. Berikan penjelasan perhitungan PPN-nya.

D Juni 2005 : PK = 8,4 % X 400.000.000,- …………………………………33.600.000,LB PPN masa Mei 2005 ………………………………….13.600.000,Æ PPN yang disetor di muka pada waktu penebusan pita cukai …………………….20.000.000,-

PM masa Juni 2005 = Š atas pembelian bahan-baku ……………………….10.000.000,Š atas impor mesin ………………………………… 50.000.000,Æ LB PPN masa Juni 2005 ………………………… 60.000.000,( diperhitungkan dengan PK penebusan pita cukai masa berikutnya ) 50

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEwAH ( PPn BM ) KETENTUAN YANG MENGATUR : . PP Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan : PP Nomor 60 Tahun 2001, PP Nomor 7 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2003, PP Nomor 43 Tahun 2003, dan PP Nomor 55 Tahun 2004. . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPn BM. . Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-21/PJ/2003 tentang PPn BM atas Impor dan atau Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor. . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPn BM. . Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-229/PJ/2003 (sebagaimana dijelaskan SE-19/PJ.51/2003) tentang Tatacara Pemberian dan Penata-usahaan Pembebasan serta Pengembalian PPn BM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor. 51

OBYEK PPn BM Pasal 5 Undang-Undang PPN ayat (1) : Di samping dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga PPn BM terhadap : a. Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. b. impor BKP Yang Tergolong Mewah.

ayat (2) : PPn BM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Jenis barang yang dikenakan PPn BM atas BKP Yang Tergolong mewah sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah : . selain Kendaraan bermotor, dan . Kendaraan bermotor

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PPN : PPn BM yang sudah dibayar pada waktu perolehan dan Impor BKP Yang Tergolong Mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPn BM yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini. 52

TARIF PPn BM Dengan Peraturan Pemerintah (yakni PP Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2004) ditetapkan Kelompok BKP Yang Tergolong Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (1), yakni : a. tarif PPn BM paling rendah 10 %, paling tinggi 75 %, dan b. atas ekspor BKP Yang Tergolong Mewah dikenakan tarif PPn BM 0 %.

PPn BM atas selain kendaraan bermotor Ketentuan yang mengatur : PP Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2004 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004

53

Saat terutangnya PPn BM : atas impor : saat BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dimasukkan ke Dalam Daerah Pabean atas penyerahan di Dalam Daerah Pabean : saat BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diserahkan oleh pihak pabrikan

Dasar Pengenaan Pajak : . atas impor : Nilai Impor . atas penyerahan di Dalam Daerah Pabean : Harga Jual, tidak termasuk PPN dan PPn BM

PPn BM yang terutang : Tarif sbgmn. tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 dikalikan Dasar Pengenaan Pajak y PPn BM ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR y PT BMC adalah pabrikan BKP yang tergolong mewah, dalam bulan September 2005 melakukan kegiatan sebagai berikut : > untuk memproduksi BKP yang tergolong mewah, membeli bahan-baku sebesar Rp 240.000.000,- (Pajak Masukan Rp 24.000.000,- dengan perincian Rp 20.000.000,- menggunakan Faktur Pajak Standar dan Rp 4.000.000,menggunakan Faktur Pajak Sederhana). > melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah dengan harga jual secara keseluruhan sebesar Rp 400.000.000,- (memungut PPN dan PPn BM masingmasing 10 %). 54

> menjual aktiva tetap yang digunakan dalam produksinya, 3 tahun yang lalu dibeli dengan harga perolehan Rp 200.000.000,-. Harga pasar wajar pada saat dijual Rp 220.000.000,-. > membangun sendiri mess karyawan seluas 210 M2. Untuk kepentingan ini selama bulan September 2005 telah dikeluarkan biaya Rp 100.000.000,termasuk PPN. Pertanyaan : Hitung kewajiban penyetoran PPN yang harus dilakukan PT BMC untuk masa September 2005.

Penyerahan produk ……………………… 400.000.000,PK = 10 % X 400.000.000,- …………………………………….

Pembelian bahan-baku …………………

40.000.000,-

240.000.000,-

PM = 10 % X 240.000.000,- Æ y FP standar …………………

20.000.000,-

Æ y FP sederhana …………….. 4.000.000,( tidak dapat dikreditkan ) PPN yang kurang dibayar ……………………………….. 20.000.000,PPn BM yang harus dipungut = 10 % X 400.000.000,- ………………………………….. 40.000.000,PPN yang harus disetor atas Penjualan aktiva tetap (mesin) = 10 % X 220.000.000,- ……………………………………. 22.000.000,PPN atas membangun sendiri Mess karyawan = 10 % X ( 40 % X 100.000.000,- ) ……………………

55

4.000.000,-

o PPn BM atas KENDARAAN BERMOTOR KETENTUAN YANG MENGATUR : . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 . Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-229/PJ/2003 . Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ.51/2003

PPn BM DIKENAKAN ATAS : Impor Kendaraan CBU, berupa : 1. Kendaraan Pengangkutan Orang s/d 15 orang termasuk pengemudi 2. Kendaraan Double-Cabin 3. Kendaraan Khusus 4. Kendaraan Bermotor Beroda-2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC

Penyerahan di dalam Daerah Pabean : 1. Penyerahan Kendaraan Bermotor Hasil Perakitan/Produksi di dalam Daerah Pabean, berupa : a. Kendaraan Pengangkutan Orang s/d 15 orang termasuk pengemudi 56

b. Kendaraan Double-Cabin c. Kendaraan Khusus d. Kendaraan Bermotor beroda-2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC 2. Penyerahan Kendaraan Bermotor Hasil Pengubahan dari Kendaraan Sasis atau Kendaraan Pengangkutan Barang, berupa : a. Kendaraan Pengangkutan Orang s/d 15 orang termasuk pengemudi b. Kendaraan Double-Cabin

PPn BM

TIDAK DIKENAKAN

ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN : Kendaraan CKD Kendaraan Sasis Kendaraan Pengangkutan Barang Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi Kendaraan Bermotor Beroda-2 dengan kapasitas isi silinder s/d 250 CC

Yang dimaksud dengan : . Kendaraan Sasis : adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan atau dengan transmisinya serta gandar poros dan gandar yang terpasang yang bisa dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor sesuai dengan kegunaannya

57

. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali

(Completely Knocked Down) yang selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan

. Kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (Completely Built Up) yang selanjutnya disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.

. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, termasuk trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan dan kemah.

. Kendaraan pengangkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang termasuk sedan dan station wagon.

. Kendaraan pengangkutan barang adalah kendaraan bermotor dengan cabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang, baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.

. Kendaraan double-cabin adalah kendaraan bermotor dengan cabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan masa total tidak lebih dari 5 ton.

. Kendaraan pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning.

. Kendaraan protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.

. Kendaraan patroli TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI dan POLRI.

58

Pabrikan Kendaraan bermotor : adalah Orang Pribadi atau Badan yang menghasilkan kendaraan bermotor atau menyuruh Orang Pribadi atau Badan lain menghasilkan kendaraan bermotor.

Menghasilkan : . merakit kendaraan bermotor . mengubah kendaraan sasis atau kendaraan angkutan barang menjadi kendaraan orang (penumpang) atau kendaraan double-cabin.

Contoh Pabrikan Kendaraan Bermotor : - PT A melakukan impor kendaraan bermotor dalam bentuk CKD, selain itu juga merakit sendiri kendaraan bermotor dalam bentuk CKD tersebut menjadi kendaraan bermotor. (PT A adalah Pabrikan Kendaraan Bermotor) - PT B adalah distributor kendaraan bermotor, juga melakukan impor kendaraan bermotor dan merakit sendiri kendaraan bermotor dalam bentuk CKD tersebut menjadi kendaraan bermotor. (PT B adalah Pabrikan Kendaraan Bermotor) - PT C adalah distributor kendaraan bermotor juga melakukan impor kendaraan sasis, kemudian menyuruh perusahaan karoseri untuk mengubahnya menjadi kendaraan bermotor. (PT C adalah Pabrikan Kendaraan Bermotor) - PT D adalah perusahaan taksi, melakukan impor kendaraan sasis. Untuk mengubah kendaraan sasis menjadi kendaraan bermotor, PT D menyuruh industri karoseri. (PT D adalah Pabrikan Kendaraan Bermotor) - Orang Pribadi E melakukan impor kendaraan bermotor dalam bentuk CKD. untuk mengubah kendaraan bermotor dalam bentuk CKD menjadi kendaraan bermotor, E menyuruh perusahaan karoseri. (Orang Pribadi E adalah Pabrikan Kendaraan Bermotor)

SAAT TERUTANGNYA PPn BM : . atas impor kendaraan bermotor adalah pada saat kendaraan bermotor dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

59

. atas penyerahan kendaraan bermotor adalah saat penyerahan kendaraan bermotor oleh Pabrikan Kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian penyerahan adalah untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor dilakukan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar-cabang, terutangnya adalah saat penyerahan kendaraan bermotor dari PKP Pusat atau Cabang kepada pihak lain.

PPn BM YANG TERUTANG : dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana Pasal 2 PP Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2004 (sebagaimana dijelaskan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) : . dalam hal impor kendaraan bermotor, DPP-nya adalah Nilai Impor

. dalam hal penyerahan kendaraan bermotor : - jika dilakukan Pabrikan Kendaraan bermotor, DPP-nya adalah Harga Jual tidak termasuk PPN dan PPn BM - jika dilakukan selain Pabrikan Kendaraan bermotor, DPP-nya adalah Harga Jual termasuk PPn yang dipungut. Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrikan Kendaraan bermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur, 60

maka DPP ditetapkan sebesar Harga Pasar Wajar (ditetapkan melalui pemeriksaan).

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM UNTUK KENDARAAN IMPOR DALAM KEADAAN CBU : Importir Kendaraan Bermotor (Importir Umum/Industri Perakitan/ATPM) Impor : - DPP (Nilai Impor) - PPN 10 % - PPn BM 50 % Harga Impor

: : : :

Rp 200.000.000,Rp 20.000.000,Rp 100.000.000,Rp 320.000.000,-

PM bagi Importir yg. harus dibayar Importir

Penyerahan kepada Distributor : - Harga Beli KB - Keuntungan - PPn BM dibayar - DPP (Harga Jual) - PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : : :

Rp 200.000.000,Rp 20.000.000,Rp 100.000.000,Rp 320.000.000,Rp 32.000.000,Rp 352.000.000,-

PK bagi Importir yg. harus Distributor

Distributor : Pembelian dari Importir : - Harga Beli KB - PPN 10 % Harga Pembelian

: : :

Rp 320.000.000,Rp 32.000.000,Rp 352.000.000,-

PM bagi Distributor

Penyerahan kepada Dealer : - Harga Beli KB - Keuntungan - DPP (Harga Jual) - PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : :

Rp 320.000.000,Rp 20.000.000,Rp 340.000.000,Rp 34.000.000,Rp 374.000.000,-

61

PK bagi Distributor yg. harus dibayar Dealer

Dealer : Pembelian dari Distributor : - Harga Beli KB - PPN 10 % Harga Pembelian

: : :

Rp 340.000.000,Rp 34.000.000,Rp 374.000.000,-

PM bagi Dealer

Penyerahan kepada Sub-Dealer/Showroom : - Harga Beli KB - Keuntungan - DPP (Harga Jual) - PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : :

Rp 340.000.000,Rp 20.000.000,Rp 360.000.000,Rp 36.000.000,Rp 396.000.000,-

PK bagi Dealer yg.harus dibayar Sub-Dealer

Sub-Dealer/Showroom : Pembelian dari Dealer : - Harga Beli KB - PPN 10 % Harga Pembelian

: : :

Rp 360.000.000,Rp 36.000.000,Rp 396.000.000,-

PM bagi Sub-Dealer

Penyerahan yang terutang PPn BM kepada Konsumen : - Harga Beli KB - Keuntungan - DPP (Harga Jual) - PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : :

Rp 360.000.000,Rp 20.000.000,Rp 380.000.000,Rp 38.000.000,Rp 418.000.000,-

PK bagi Sub-Dealer yg. dibayar Konsumen

Apabila Konsumen yang membeli kendaraan bermotor kepada Sub-Dealer/Showroom tersebut memiliki SKB PPn BM, maka perhitungan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor dari Sub-Dealer/Showroom kepada Konsumen adalah sebagai berikut : Penyerahan kepada Konsumen yang PPn BM-nya dibebaskan : - Harga Beli KB - Keuntungan - PPn BM dibayar - DPP (Harga Jual) - PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : : :

Rp 260.000.000,Rp 20.000.000,_________-_____ Rp 280.000.000,Rp 28.000.000,Rp 308.000.000,62

Dibebaskan dengan SKB PK bagi Sub-Dealer yg.dibayar Konsumen

Penjelasan : Dalam Harga Jual yang merupakan DPPsebesar Rp 380.000.000,- (Sub-Dealer/ Showroom) telah termasuk PPn BM sebesar Rp 100.000.000,-. Untuk penghitungan DPP PPN atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, nilai PPn BM Impor sebesar Rp 100.000.000,- harus dikurangkan dari Harga Jual yang merupakan DPP sehingga menjadi sebesar Rp 280.000.000,-.

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM UNTUK IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN CKD ATAU KENDARAAN BERMOTOR PRODUKSI DALAM NEGERI Importir Umum/Industri Perakitan/ATPM (sebagai Pabrikan Kendaraan Bermotor) Impor : - DPP (Nilai Impor) - PPN 10 % - PPn BM Harga Impor

: : : :

Rp 200.000.000,Rp 20.000.000,- PM bagi Importir tidak dikenakan Rp 220.000.000,- yg. harus dibayar Importir

Penyerahan yang terutang PPn BM kepada Distributor : -

Harga Beli KB Keuntungan DPP (Harga Jual) PPN 10 % PPn BM 50 % Harga Penjualan

: : : : : :

Rp 200.000.000,Rp 20.000.000,Rp 220.000.000,Rp 22.000.000,Rp 110.000.000,Rp 352.000.000,-

PK bagi Importir yg.harus dibayar Distributor

Distributor : Pembelian dari Importir : - Harga Beli KB - PPN 10 % - PPn BM 50 % Harga Pembelian

: : : :

Rp 220.000.000,Rp 22.000.000,Rp 110.000.000,Rp 352.000.000,-

63

PM bagi Distributor yg.harus dibayar Distributor

Penyerahan kepada Dealer : -

Harga Beli KB Keuntungan PPn BM 50 % DPP (Harga Jual) PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : : :

Rp 220.000.000,Rp 20.000.000,Rp 110.000.000,Rp 350.000.000,Rp 35.000.000,Rp 385.000.000,-

PK bagi Distributor yg.harus dibayar Dealer

Dealer : Pembelian dari Distributor : - Harga Beli KB - PPN 10 % Harga Pembelian

: : :

Rp 350.000.000,Rp 35.000.000,Rp 385.000.000,-

PM bagi Dealer yg.harus dibayar Dealer

Penyerahan kepada Sub-Dealer : -

Harga Beli KB Keuntungan DPP (Harga Jual) PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : :

Rp 350.000.000,Rp 20.000.000,Rp 370.000.000,Rp 37.000.000,Rp 407.000.000,-

PK bagi Dealer yg.harus dibayar Sub-Dealer

Sub-Dealer/Showroom : Pembelian dari Dealer : - Harga Beli - PPN 10 % Harga Pembelian

: : :

Rp 370.000.000,Rp 37.000.000,Rp 407.000.000,-

PM bagi Sub-Dealer yg.harus dibayar Sub-Dealer

Penyerahan kepada Konsumen : -

Harga Beli KB Keuntungan DPP (Harga Jual) PPN 10 % Harga Penjualan

: : : : :

Rp 370.000.000,Rp 20.000.000,Rp 390.000.000,Rp 39.000.000,Rp 429.000.000,-

64

PK bagi Sub-Dealer yang dibayar Konsumen

z PPn BM ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH KENDARAAN BERMOTOR z > DEALER B membeli sasis kendaraan bermotor dari MAIN-DEALER A seharga Rp 100.000.000,- dengan potongan harga Rp 1.000.000,termasuk PPN. > DEALER B kemudian menyuruh KAROSERI C untuk mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan ongkos sebesar Rp 10.000.000,- dan PPN dipungut KAROSERI C sebesar Rp 1.000.000,-. > DEALER B selanjutnya menjual kendaraan bermotor hasil rakitan tersebut kepada PEMBELI D dengan harga sebesar Rp 150.000.000,- termasuk PPN 10 % dan PPn-BM 15 %. Pertanyaan : Berapakah jumlah PPN yang harus disetor dan PPn BM yang harus dipungut oleh DEALER B ?

Perhitungan PPN dan PPn BM yang harus disetor oleh Dealer B : z atas pembelian sasis dari Main-dealer A harga beli ……………………… 100.000.000,potongan harga ………………. 1.000.000,harga pembelian (termasuk PPN) 99.000.000,DPP = 100/110 X 99.000.000,- …….. 90.000.000,Æ PM atas sasis (10 % X 90.000.000,-) ………………………

9.000.000,-

z atas biaya karoseri yang dibayarkan kepada karoseri C biaya karoseri ……………… 10.000.000,Æ PM atas biaya karoseri (10 % X 10.000.000,-) ………………………

1.000.000,-

Jumlah PM ………………………………….

10.000.000,-

65

z penjualan mobil harga termasuk PPN 10 % & PPn BM 15 % = 150.000.000,DPP = 100/125 X 150.000.000,- …….. 120.000.000,PK = 10 % X 120.000.000,- ………………………..

12.000.000,-

PPN yang harus disetor ………………………

2.000.000,-

PPn BM yang harus dipungut = 15 % X 120.000.000,- ……………………….

18.000.000,-

PEMBEBASASAN PPn BM Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 145 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2004 (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003) z

PPn BM Dibebaskan atas impor dan penyerahan : 1. Kendaraan Bermotor, berupa : a. Kendaraan Ambulan b. Kendaraan Jenazah c. Kendaraan Pemadam Kebakaran d. Kendaraan Tahanan e. Kendaraan Pengangkutan Umum

66

2. Kendaraan Protokoler Kenegaraan 3. Kendaraan Bermotor untuk pengangkutan 10 s/d 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI. 4. Kendaraan Patroli TNI/POLRI. Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 : Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor tersebut, wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Huruf E angka 2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ.51/2003 : Yang dimaksud Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor (yang diwajibkan memiliki SKB PPn BM) adalah : 1. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan. Contoh : a. Importir umum PT A mengimpor kendaraan jenazah. Untuk dapat dibebaskan dari pengenaan PPn BM, PT A wajib memiliki SKB PPn BM. b. PT B sebagai pengelola Kawasan Industrial Estate membeli mobil pemadam Kebakaran. Untuk dapat Dibebaskan dari pengenaan PPn BM, PT B wajib Memiliki SKB PPn BM. c. Departemen C membeli mobil ambulan. Untuk dapat Dibebaskan dari Pengenaan PPn BM, Departemen C wajib memiliki SKB PPn BM. 2. Pengusaha Angkutan Umum.. 3. Sekretariat Negara, atau 4. TNI/POLRI.

z

Tatacara Pengajuan Permohonan SKB PPn BM Oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor

67

(SKB PPn BM wajib dimiliki sebelum impor dan penyerahan kendaraan bermotor) mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran-III Kep-229/PJ/2003 rangkap 2 (lembar ke-1 untuk disampaikan ke KPP, lembar ke-2 untuk arsip WP).

† Untuk pembebasan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, Kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum, permohonan dilampiri dengan : 1. fotokopi kartu NPWP. 2. surat kuasa khusus, bila menunjuk pihak lain untuk mengurus SKB PPn BM. 3. surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud. 4. surat pernyataan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindah-tangankan atau diubah peruntukkannya, dan apabila dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang Dibebaskan ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 5. perjanjian jual-beli kendaraan bermotor, yang memuat keterangan antara lain nama penjual, nama pembeli, jenis dan spesifikasikendaraan yang dibeli. 6. ijin usaha dan ijin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan umum selain taksi) dan persetujuan/ijin prinsip yang dikeluarkan Pemda setempat (untuk taksi). 7. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor, berupa : a. Invoice b. Bill of Loading (B/L) atau Airway Bill (AWB) c. dokumen kontrak pembelian kendaraan yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. d. dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran.

†

Untuk pembebasan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan protokoler Kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/POLRI, 68

permohonan dilampiri dengan : 1. fotokopi kartu NPWP. 2. surat kuasa khusus, bila menunjuk puihak lain untuk mengurus SKB PPn BM. 3. surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud. 4. surat pernyataan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya bersedia membayar kembali PPn BM yang Dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan bermotor dimaksud. 6. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen berupa : a. invoice. b. Bill of Loading (B/L) atau Airway Bill (AWB). c. dokumen kontrak pembelian kendaraan yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. d. dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lain yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Penerbitan SKB PPn BM Permohonan SKB PPn BM tidak dapat diberikan apabila diajukan setelah impor atau setelah penyerahan kendaraan bermotor. Permohonan SKB PPn BM dapat ditindak-lanjuti apabila Orang Pribadi atau Badan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang pajak yang telah jatuh tempo (kecuali telah mendapat ijin mengangsur dan menunda pembayaran). SKB PPn BM harus sudah diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak paling lambat 10 hari setelah permohonan diterima lengkap. 1. SKB PPn BM atas pembelian/perolehan kendaraan bermotor sebagaimana Lampiran IV Kep-229/PJ/2003 dibuat dalam rangkap 4 : a. lembar ke-1 : untuk PKP penjual kendaraan bermotor b. lembar ke-2 : untuk KPP di mana penjual kendaraan bermotor terdaftar c. lembar ke-3 : untuk WP pemohon SKB PPn BM d. lembar ke-4 : untuk KPP penerbit SKB PPn 2. SKB PPn BM atas impor kendaraan bermotor sebagaimana Lampiran-V Kep-229/PJ/2003 dibuat dalam rangkap 3 : a. lembar ke-1 : untuk KP Bea dan Cukai b. lembar ke-2 : untuk WP pemohon SKB PPn BM c. lembar ke-3 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM

69

Kelanjutan dari SKB PPn BM : Untuk impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM: 1. Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM, menyerahkan SKB PPn BM beserta PIB kepada KP Bea dan Cukai pada saat mengimpor Kendaraan bermotor tersebut. 2. KP Bea dan Cukai setelah menerima dokumen tersebut, membubuhkan cap : “PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003” serta mencantumkan Nomor dan Tanggal SKB PPn BM pada Setiap PIB pada saat penyelesaian dokumen impor (tanpa diperlukan SSPCP). Untuk penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM: 1. Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh SKB PPn BM, menyerahkan SKB PPn BM kepada penjual pada saat menerima penyerahan kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM. 2. PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut, wajib membuat faktur pajak dan membubuhkan cap “ PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOER 43 TAHUN 2003 “ serta mencantumkan Nomor dan Tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar faktur pajak.

z Pengembalian PPn BM yang terlanjur dipungut Pasal 4 Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-229/PJ/2003 sebagaimana dijelaskan dalam huruf F angka 1 dan angka 2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ.51/2003 : Permohonan pengembalian PPn BM yang terlanjur dipungut atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM dapat dilakukan oleh : 1. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, yaitu : a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan. b. Pengusaha angkutan umum. c. Sekretariat Negara, atau d. TNI/POLRI. 70

Contoh : PT A sebuah perusahaan real-estate, mengimpor kendaraan pemadam kebakaran. Pada saat impor, PT A tidak memiliki SKB PPn BM, sehingga PT A wajib membayar PPn BM atas impor kendaraan tersebut. PT A kemudian dapat meminta pengembalian PPn BM yang telah dibayar. 2. Importir, distributor, dealer, agen, penyalur, showroom, atau pihak ketiga lainnya. Contoh : PT B importir atas Surat Perintah Kerja TNI/POLRI mengimpor kendaraan Patroli TNI/POLRI. Pada waktu impor membayar PPn BM. PT B kemudian bisa meminta pengembalian PPn BM yang telah dipungut, apabila TNI/POLRI memiliki SKB PPn BM.

Pengajuan Permohonan Pengembalian PPn BM yang terlanjur dipungut : † Atas impor atau perolehan mobil ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan tahanan oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan : 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP di mana Orang Pribadi atau Badan yang bersangkutan terdaftar. 2. Permohonan disertai dokumen sebagai berikut : a. fotokopi NPWP b. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, atau kendaraan tahanan. c. asli dan fotokopi faktur pajak dari penjual. d. fotokopi faktur pajak dari pabrikan kepada distributor/dealer/agen/ penyalur/showroom yang di dalamnya dicantumkan PPn BM yang telah dipungut. e. khusus untuk kendaraan eks impor kendaraan CBU, dilengkapi dengan Surat Keterangan yang memuat : nama, alamat, dan NPWP importir kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud. f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh pemakai kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : 71

- PIB dan SSPCP - invoice - Bill of Lading (B/L) dan Airway Bill (AWB) - dokumen kontrak pembelian atau purchase order yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. - dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

† Atas impor atau perolehan kendaraan angkutan umum Oleh pengusaha angkutan umum : 1. Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP di mana pengusaha angkutan umum terdaftar. 2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut : a. fotokopi NPWP b. fotokopi BPKB dan STNK kendaraan angkutan umum (plat dasar kuning) dan Surat Tanda Uji kendaraan dari DLLAJR c. asli dan fotokopi faktur pajak dari penjual. d. fotokopi faktur pajak standar dari pabrikan kepada distributor/dealer/agen/ penyalur/showroom yang di dalamnya dicantumkan PPn BM yang telah dipungut. e. khusus kendaraan impor eks kendaraan CBU dilengkapi dengan Surat Keterangan yang memuat : nama, alamat, NPWP importir kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud. f. ijin usaha dan ijin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan umum selain taksi) dan persetujuan/ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Pemda stempat (untuk taksi). g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya dan apabila dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. khusus atas impor kendaraan angkutan umum yang dilakukan sendiri oleh pengusaha angkutan umum, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - PIB dan SSPCP - invoice - Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) - dokumen kontrak pembelian atau purchase order yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. - dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

72

† Atas impor atau penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan oleh Sekretariat Negara, atau kendaraan dinas, atau kendaraan patroli TNI/POLRI 1. Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP di mana Bendaharawan TNI/POLRI, atau Bendaharawan Sekretariat Negara terdaftar. 2. Permohonan disertai dokumen sebagai berikut : a. fotokopi NPWP Bendaharawan TNI/POLRI Bendaharawan Sekretariat Negara. b. fotokopi BPKB atau STNK kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/ POLRI, atau kendaraan protokoler kenegaraan. c. asli dan fotokopi faktur pajak dari penjual. d. fotokopi faktur pajak dari pabrikan kepada distributor/dealer/agen/ penyalur/showroom yang di dalamnya dicantumkan PPn BM yang telah dipungut. e. khusus untuk kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU dilengkapi dengan Surat Keterangan yang memuat : nama, alamat, dan NPWP importir kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud. f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor dimaksud tidak akan dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila ternyata dipindah-tangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. g. khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh TNI/POLRI atau Sekretariat Negara, dilengkapi dengan dokumen berupa : - PIB dan SSPCP - invoice - Bill of Lading atau Airway Bill (AWB) - dokumen kontrak pembelian atau purchase order yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. - dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer, atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

oleh importir/distributor/dealer/agen/penyalur/showroom 1. Permohonan pengambalian diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP di mana importir/distributor/dealer/agen/penyalur/showroom terdaftar. 2. Permohonan disertai dengan dokumen :

73

a. fotokopi NPWP b. SKB PPn BM atas nama pembeli atau pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dimaksud. c. khusus untuk selain importir, dilengkapi dengan dokumen berupa : - fotokopi faktur pajak dari pabrikan kepada distributor/dealer/agen/ penyalur/showroom yang di dalamnya dicantumkan PPn BM yang telah dipungut. - khusus untuk kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU dilengkapi dengan Surat Keterangan yang menuat : nama, alamat, dan NPWP importir kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud. d. khusus untuk importir (termasuk pabrikan/distributor/dealer/agen/penyalur/ showroom serta pihak-pihak lain yang bertindak sebagai importir), dilengkapi dengan dokumen berupa : - PIB dan SSPCP - invoice - Bill of Lading atau Airway Bill (AWP) - dokumen kontrak pembelian atau purchase order yang bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan. - dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Fasilitas PPN 1

PPN DIBEBASKAN atas BKP YANG BERSIFAT STRATEGIS BKP yang bersifat Strategis : (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 371/KMK.03/2003)

74

n Pasal 1 angka 1 huruf a : barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang.

o Pasal 1 angka 1 huruf b :

makanan ternak/unggas/dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak/unggas/dan ikan.

p Pasal 1 angka 1 huruf c : barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk pemorosesannya dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. (1) untuk hasil usaha di bidang pertanian : . hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian (talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian kacang-kacangan kacang tanah, kacang hijau, kacang polong, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian biji-bijian (shorgum/cantle, gandum, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian sayur-sayuran (kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian buah-buahan (rambutan, jeruk, duku, papaya, pisang, semangka, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian tanaman hias (bunga, anggrek, mawar, melati, supplier, palem, dan sejenisnya) . hasil tanaman pertanian lainnya (yang belum termasuk tersebut di atas) (2) untuk hasil usaha di bidang perkebunan : . hasil tanaman perkebunan yang berupa buah (kelapa sawit, kopi, kakao, lada, panili, kapuk, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga (cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa daun 75

(tembakau, the, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa getah (karet, kemenyan, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa kulit (kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa batang (tebu, rosella, rami, yute, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang (jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan yang berupa akar (akar wangi, kelembak, dan sejenisnya) . hasil tanaman perkebunan lainnya (yang belum termasuk tersebut di atas)

È Hasil usaha di bidang pertanian dan di bidang perkebunan tersebut diatas termasuk pemrosesannya dengan cara tertentu : direndam, dikupas, disuci-hamakan, dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah, dipecah/digiling, disayat, dibelah, dikeringkan, diperam, dicuci, dirajang, digaruk, disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk melindungi barang yang bersangkutan

(3) untuk hasil usaha di bidang kehutanan : . hasil hutan kayu ( jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, eukaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya) . hasil hutan kayu (rotan, bamboo, damar, jelutung, sarang burung wallet, akar-akaran, dan sejenisnya) . hasil hutan kayu lainnya (yang belum termasuk tersebut di atas)

È termasuk pemrosesannya dengan cara tertentu ditebang, dipangkas cabang dan rantingnya, dikupas kulit dari batangnya, dan

76

dipotong menjadi kayu bulat atau gelondongan

(4) untuk hasil usaha di bidang peternakan : . ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya) . ternak kecil ( kambing potong, kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya) . aneka ternak (kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya) . ternak unggas (ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya serta telor yang dihasilkannya)

È termasuk pemrosesannya dengan cara tertentu dengan cara apapun, sebelum dipotong atau disembelih

(5) untuk hasil usaha di bidang perburuan atau penangkapan maupun penangkaran : . hasil perburuan/ penangkapan satwa liar . hasil penangkaran satwa liar

È termasuk pemrosesannya dengan cara tertentu dengan cara apapun, sebelum dikuliti

(6) untuk hasil usaha di bidang perikanan (laut maupun darat), baik penangkapan maupun budidaya : . hasil penangkapan/pengambilan biota laut (ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya . hasil budidaya biota laut (ikan, kerang, mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya) . hasil penangkapan/pengambilan/budidaya biota laut lainnya (yang belum termasuk tersebut lainnya) . hasil penangkapan/pengambilan/budidaya biota air tawar (ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya) . hasil penangkapan/pengambilan/budidaya biota air payau (ikan banding, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya) . hasil penangkapan/pengambilan/budidaya air tawar lainnya dan air payau lainnya

77

(yang belum termasuk tersebut di atas)

È termasuk pemrosesannya dengan cara tertentu dengan cara apapun, sebelum dikuliti

q Pasal 1 angka 1 huruf d bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan

Pasal 1 angka 1 huruf e dihapus

Pasal 1 angka 1 huruf f dihapus

r Pasal 1 angka 1 huruf g air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lainbaik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun swasta

s Pasal 1 angka 1 huruf h listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt

† > atas impor dan penyerahan BKP yang bersifat strategi sebagaimana Pasal 1 angka 1 huruf a, b, dan d dibebaskan dari pengenaan PPN PIB oleh Ditjen Bea dan Cukai dibubuhi cap “ DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2003”, tidak diperlukan SSP.

78

PKP yang mengimpor dan atau menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana Pasal 1 angka 1 huruf a, diwajibkan mempunyai SKB PPN atas impor BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana Pasal 1 angka 1 huruf c, tetap terutang PPN

† > atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h dibebaskan dari pengenaan PPN. Orang atau Badan yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan BKP tertentu yang Bersifat strategis sebagaimna Pasal 1 angka 1 huruf b dan d dan atau menerima BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. Ketentuan yang mengatur : PP Nomor 12 Tahun 2001, 155/KMK.03/2001, Kep-294/PJ/2001, SE-06/PJ.51/2001, SE-22/PJ.51/2001 sebagaimana disempurnakan dengan : PP Nomor 43 Tahun 2002, 363/KMK.03/2002, Kep-363/PJ/2002, SE-41/PJ.51/2002 disempurnakan lagi dengan : PP Nomor 46 Tahun 2003, 371/KMK.03/2003, Kep-234/PJ/2003, SE-21/PJ.51/2003

2 PPN DIBEBASKAN atas BKP DAN JKP TERTENTU

BKP Tertentu PP Nomor 146 Tahun 2000, 10/KMK.01/2001, Kep-48/PJ/2001, 63/KMK.03/2002, 353/KMK.03/2001 diubah dengan : PP Nomor 38 Tahun 2003, 370/KMK.03/2003, Kep-233/PJ/2003

n Pasal 1 angka 1 huruf a 370/KMK.03/2003 Senjata, Amunisi, 79

Alat angkutan di air (termasuk di dalamnya kapal perang), Alat angkutan di bawah air (termasuk di dalamnya kapal perang), Alat angkutan di udara (termasuk di dalamnya pesawat tempur) Alat angkutan di darat (adalah kendaraan angkutan Pasukan TNI atau POLRI), Kendaraan lapis baja, Kendaraan patroli, dan angkutan khusus lainnya, serta sukucadangnya

o Pasal 1 angka 1 huruf b Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk kepentingan Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI

p Pasal 1 angka 1 huruf c Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN

q Pasal 1 angka 1 huruf d Buku-buku pelajaran umum, Kitab suci, dan Buku-buku pelajaran agama

r Pasal 1 angka 1 huruf e Kapal laut, Kapal angkutan sungai, Kapal angkutan danau, dan Kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, Kapal tunda, Kapal penangkap ikan, Kapal tongkang, dan sukucadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamtan manusia

s Pasal 1 angka 1 huruf f Pesawat udara, dan sukucadang serta alat keselamatan penerbangan atau

80

alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan

t Pasal 1 angka 1 huruf g Kereta api dan sukucadang serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana

u Pasal 1 angka 1 huruf h Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (Persero) KAI

v Pasal 1 angka 1 huruf i Peralatan berikut sukucadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara RI yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional

w Pasal 1 angka 1 huruh j Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menkimpraswil

JKP Tertentu n Pasal 1 angka 2 huruf a Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Dana, dan Penyeberangan Nasional

81

meliputi : 1) jasa persewaan kapal 2) jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh 3) jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal

o Pasal 1 angka 2 huruf b Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, meliputi : 1) jasa persewaan pesawat udara 2) jasa perawatan atau reparasi pesawat udara

p Pasal 1 angka 2 huruf c Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (Persero) KAI

q Pasal 1 angka 2 huruf d Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk kepentingan ibadah

r Pasal 1 angka 2 huruf e Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana

s Pasal 1 angka 2 huruf f Jasa yang diterima oleh Departemen Pertanahan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara RI untuk mendukung pertahanan nasional

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Dephub.

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki ijin usaha dari Dephub.

82

Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki ijin usaha dari Dephub.

Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu ini)

. atas impor BKP tertentu (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a ) yang dilakukan oleh Dephan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk dibebaskan dari pengenaan PPN . atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf a ) kepada Dephan atau TNI atau POLRI dibebaskan dari pengenaan PPN . atas impor BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf b ) yang dilakukan oleh PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan PPN . atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf b ) kepada PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan PPN . atas impor atau penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf c ) dibebaskan dari pengenaan PPN . atas impor atau penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf d ) dibebaskan dari pengenaan PPN . atas impor BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf e ) yang dilakukan dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau

83

Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya dibebaskan dari pengenaan PPN . atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf e ) kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau,& Penyeberangan sesuai dengan kegiatan usahanya Nasional dibebaskan dari pengenaa PPN . atas impor BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf f ) yang dilakukan dan digunakan Perusahaan Angkutan Udara niaga Nasional dan BKP tertentu berupa sukucadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara (Pasal 1 angka 1 huruf f ) yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dibebaskan dari pengenaan PPN . atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf f ) kepada dan digunakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan BKP tertentu berupa sukucadangserta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara (Pasal 1 angka 1 huruf f ) kepada pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dibebaskan dari pengenaan nasional . atas impor BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf g) oleh PT (Persero) KAI dibebaskan dari pengenaan PPN . atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf g) kepada PT (PERSERO) KAI dibebaskan dari pengenaan PPN . atas impor BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf h ) oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) KAI dibebaskan dari pengenaan PPN

84

. atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf h ) kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) KAI dibebaskan dari pengenaan PPN

. atas impor BKP trtentu (Pasal 1 angka 1 huruf i) oleh Dephan atau TNI atau pihak yang ditunjuk Dephan atau TNI dibebaskan dari pengenaan PPN

. atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf i ) kepada Dephan atau TNI dibebaskan dari pengenaan PPN

. atas penyerahan BKP tertentu (Pasal 1 angka 1 huruf j ) dibebaskan dari pengenaan PPN

. atas penyerahan JKP tertentu (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2) dibebaskan dari pengenaan PPN

3

PPN TIDAK DIPUNGUT EKS. PP Nomor 42 Tahun 1995 Sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2001 Jika dananya berasal dari bantuan luar negeri/pinjaman luar negeri

85

Atas penyerahan BKP/JKP yang dananya dari bantuan/pinjaman LN tersebut di atas PPN dan PPnBM tidak dipungut. Atas penghasilan KONTRAKTOR, SUPPLIER yang menerima pengasilan dari dana tersebut di atas mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah.

4

PPN TIDAK DIPUNGUT KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

Keppres Nomor 150 Tahun 2000 Tanggal 19 Oktober 2000 Dasar yang menjadi pertimbangan : . bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dipandang perlu mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, . bahwa dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dimaksud, perlu ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diharapkan sebagai penggerak pembangunan wilayah sekitarnya, . bahwa penetapan Kawasan Pengembangan Ekomi Terpadu tersebut, perlu disertai dengan pemberian kemudahan-kemudahan

86

yang dapat memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan-serta dalam kegiatan pembangunan di wilayah yang besangkutan. Tindak-lanjut : Untuk mengembangkan Kapet sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, beberapa wilayah di dalamnya, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (KB) diatur lebih lanjut dengan : . PP Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 147 Tahun 2000 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Nomor 11/KMK.04/2001 . Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-229/PJ/2001

FASILITAS PERPAJAKAN, diantaranya kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) „ PPN dan PPn BM tidak dipungut, atas : a. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKP yang semata-mata dipakai di PDKP b. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB c. pemasukan barang BKP dari Daerah Pelabuhan Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih-lanjut

87

d. pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut e. pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKP ke PKP di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub-kontrak f. penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak dari PKP di DPIL atau dari PDKB lainnya kepada PDKB asal g. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub-kontrak dari PDKB kepada PKP di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal „ Pembebasan PPh Ps.22 impor, atas : a. impor barang modal dan atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB b. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB

Kawasan Berikat : PP Nomor 33 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 1997 Æ adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, 88

kegiatan rancang-bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari Daerah Pelabuhan Indonesia Lainnya (DPIL) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. PP Nomor 33 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 1997

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk : Gudang Berikat Kawasan Berikat Entreport untuk Tujuan Pameran Toko Bebas Bea Æ barang atau bahan impor yang dimasukkan ke TPB diberikan fasilitas : Š penangguhan Bea Masuk Š pembebasan cukai Š tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 impor Æ penyerahan BKP dalam negeri ke TPB diberikan fasilitas : Š tidak dipungut PPN dan PPn BM 89

Æ atas pemasukan BKC dari DPIL ke TPB Š dibebaskan dari pengenaan cukai { barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas tersebut bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di TPB ‹ barang asal impor yang dikeluarkan dari TPB (sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan Bea Masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor) : z dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai. z yang merupakan BKC, dilunasi cukainya z dikenakan PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 impor berdasarkan harga penyerahan. z barang yang dikeluarkan dari TPB untuk diekspor, diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor.

Gudang Berikat (GB) adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu, yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barangbarang asal impor untuk dimasukkan ke DPIL, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan. Gudang Berikat diselenggarakan oleh Penyelenggara Gudang Berikat (PGB), Operasionalnya dilakukan oleh Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) 90

PGB dapat pula bertindak sebagai PPGB Æ barang dan peralatan (genetating set, AC, dan peralatan listrik lainnya) yang digunakan dalam rangka pembangunan dan kegiatan GB yang diimpor oleh PGB, diberikan penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 Æ barang atau bahan asal impor yang dimasukkan ke GB oleh PGB, diberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 impor z jika tujuan impor tersebut untuk dikonsumsi di GB, dikenakan Bea Masuk, cukai, dan pajak-pajak dalam rangka impor

Kawasan Berikat ( lihat penjelasan )

Entreport untuk Tujuan Pameran (ETP) adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan usaha pameran barang hasil industri impor atau barang hasil industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional. ETP diselenggarakan oleh Penyelenggara Entreport untuk Tujuan Pameran (PETP) Æ atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi ETP, diberikan fasilitas penangguhan 91

Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 impor

Toko Bebas Bea (TBB) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000

adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, cukai dan pajak. TBB diusahakan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB) Æ barang impor yang dimasukkan ke TBB diberikan fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Ps.22 impor. Æ atas BKP asal Daerah Pabean yang diserahkan ke TBB tidak dipungut PPN dan PPn BM. Æ atas pemasukan BKC asal Daerah Pabean diberikan pembebasan cukai.

h

PPN TIDAK DIPUNGUT

atas barang dan/ atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, dipasang 92

pada barang lain di perusahaan untuk tujuan ekspor ( Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 )

Pokok-pokok Pembahasan : z Karakteristik PPN È z Mekanisme PPN È z Obyek PPN Æ terlebih dulu dibahas : (BKP/JKP) Š barang dan jasa ƒ yg. termasuk dan Š non-BKP dan non-JKP yg. tidak termasuk penyerahan BKP

È

z Subyek (PKP) Æ terlebih dulu dibahas : È Š pengusaha Š Pengusaha Kecil

z Tempat terutangnya PPN È z Saat terutangnya PPN È

z Faktur Pajak È

ƒ jenis

Æ terlebih dulu dibahas : Š Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

ƒ saat paling lambat pembuatannya 93

È z Tatacara pengkreditan PK dengan PM ƒ Umum ƒ Norma ƒ Nilai Lain È z PPn BM È z Fasilitas ƒ PPN dibebaskan ƒ PPN tidak dipungut

94