Kalyanamedia titian menuju Pemberdayaan Perempuan

Edisi II No. 3 | Juli - September 2005

Kalyanamedia

titian menuju Pemberdayaan Perempuan

Perdagangan Perempuan Kejahatan Multi Dimensi

ISSN 18R29-541X | Rp. 4.000,-

SAPA AN

REDAKSIONAL Penanggung Jawab Rena Herdiyani Pemimpin Redaksi Hegel Terome Redaktur Pelaksana Sinta Nuzuliana Redaksi Fatmah Nurhayati Iha Sholihah Listyowati Nani Ekawaty Rakhmayuni Rudy Fransiskus Sri Mukartini Tata Letak Adrian M.Zen Distribusi Nani Ekawaty Kalyanamedia merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif. Kalyanamedia diterbitkan oleh:

kalyanamitra

Perdagangan Perempuan, Bentuk Perbudakan Modern!

P

erdagangan perempuan adalah bentuk perbudakan modern. Korbannya tidak memiliki, bahkan sengaja ditutup akses informasinya. Apalagi pilahan-pilihan terhadap apa yang akan ditimpakan pada dirinya. Perdagangan perempuan kini menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, bahkan merupakan tindak kejahatan bermuka ganda. Di dalamnya terdapat tindak pemaksaan fisik dan psikologis, eksploitasi seksual, penculikan, dan akhirnya penganiayaan yang bisa menjurus pada kematian korban. Saat ini kasus perdagangan perempuan di Indonesia bertambah marak dengan berbagai tujuan seperti sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja seks komersil. Dalam Edisi 2 Nomor 3 ini Kalyanamedia mengangkat tema Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Eksploitasi Seksual. Tema ini akan dibahas secara khusus dalam Fokus Utama yang diperkuat dalam rubrik Opini hasil olahan pandangan para narasumber dalam diskusi publik dan diskusi komunitas dengan tema sejenis. Tulisan pendukung lainnya disajikan dalam beberarapa rubrik seperti Advokasi, Kesehatan Perempuan dan sisipan Analisa Data. Dalam rangka sosialisasi Konvensi CEDAW, Kalyanamedia edisi kali ini juga menyajikan beberapa informasi berkenaan dengan Konvensi CEDAW maupun kegiatan-kegiatan Kalyanamitra berkaitan dengan program sosialisasi CEDAW. Informasi ini akan disajikan dalam rubrik Warta, Kronik, Wacana dan Catatan Lepas. Perdagangan perempuan memang tindak kejahatan yang terorganisir seperti mata rantai yang sulit diketahui dari mana harus memutusnya. Namun dengan makin banyak masyarakat yang memperoleh informasi yang jelas dan tepat tentang perdagangan perempuan ini, maka diharapkan masyarakat luas Indonesia dapat berjalan beriringan mengurangi bahkan menghapuskan tindak kejahatan perdagangan perempuan. Semoga! Jakarta, 28 Oktober 2005

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan

Jl.Kaca Jendela II No.9 Rawajati-Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp : 021-7902109 Fax : 021-7902112 Email : [email protected] Situsweb : www.kalyanamitra.or.id Untuk berlangganan Kalyanamedia secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Redaksi menerima sumbangan pengganti biaya cetak dan pengiriman di rekening Bank Bukopin Cabang Kalibata No. Rekening 0103-034652 a/n. Rena Herdiyani.

2

Sinta Nuzuliana Redaktur Pelaksana Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Times New Roman 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out. Untuk pemasangan iklan di buletin, hubungi Redaksi Kalyanamedia. Telp : 021-7902109 Fax : 021-7902112 Email : [email protected] Situsweb : media.kalyanamitra.or.id Edisi ini diterbitkan sebagai hasil kerjasama:

kalyanamitra WOMEN’S COMMUNICATION AND INFORMATION CENTER

K I o S THE FINNISH NGO FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS

Kalyanamedia | Edisi II No. 2

| April - Juni 2005

DAFTAR ISI FOKUS UTAMA 4 Perdagangan

Perempuan: Tirani Perbudakan Modern

OPINI 7 Perdagangan Anak 9 Tinjauan Hukum terhadap Pelacuran dan Perdagangan Perempuan WACANA 13 Mengapa KONVENSI PEREMPUAN SOSOK 15 GAATW: Perjuangan Menghapus Perdagangan Perempuan

16 Menjadi Pelacur: Keterpaksaan Tanpa Pilihan ADVOKASI 17 Bagaimana Menjalankan Advokasi yang Sukses 19 Prinsip-prinsip HAM dan Perdagangan Manusia

yang Direkomendaskan PBB 20 Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia

15

KESEHATAN PEREMPUAN 22 Apakah AIDS itu ? 25 Penyakit Menular Seksual PUISI KITA 27 Tak Sanggup

27 Anita di Hari-hari Kemudian KISAH 28 Pilihan Pahit Untuk Ku: Dipenjara Atau Menjual Anak WARTA PEREMPUAN 30 Kampanye Traffiking Melalui Media 30 Draft Panduan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Siap Diuji Coba 31 Menuju Kesetaraan Hak Publik dan Politik Perempuan 32 Pelacuran dan Perdagangan Perempuan di Sekitar Kita 33 Perdagangan Perempuan dan Anak 34 Pendidikan Pilar Utama Perempuan 35 Perempuan dan Pendidikan di Indonesia. KRONIK 36 Komite CEDAW PUSTAKARIA 38 Museum Nasional:Pusat Budaya Indonesia BEDAH BUKU 39 Martabat Yang Tergadaikan! 40 Keperawanan Perempuan BEDAH FILM 41 Anne Frank:

Melawan Kekejaman Rasial NAZI CATATAN LEPAS 43 Indonesia di Titik Nol


41 | Juli - September 2005

Desain Cover : Kalyanamedia Layout

3

FOKUS UTAMA Perdagangan Perempuan:

Tirani Perbudakan Modern Masa perbudakan pernah hadir dalam sejarah umat manusia di berbagai tempat di bumi ini: di Asia, Afrika, Eropah, Amerika, dan Australia. Dalam zaman ini sekelompok manusia ditawan menjadi budak karena berbagai faktor, seperti kalah perang; sebagai jaminan harta; diserahkan kepada raja; dijual menjadi selir kalangan bangsawan; kepemilikan dan lainnya. Proses perbudakan itu berjalan ribuan tahun dan menjadi simbol kehancuran peradaban umat manusia. Setelah memasuki abad modern, perbudakan belumlah berakhir.

dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Memang sistem feudal itu tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan suatu industri seks, namun telah membentuk landasan bagi perkembangan industri ini dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, bentuk industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan.

Perbudakan di dalam prinsipnya adalah abadi meskipun manusia telah memasuki abad milenium dengan berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang kompleks. Perbudakan “…Dan walaupun saya tidak beruntung hanya berubah sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya bentuknya menjadi sudah akan patah di tengah jalan; saya akan lebih canggih atau mati dengan bahagia. Sebab jalan tersebut modern.

Pada masa pendudukan Jepang (19411 9 4 5 ) , komersialisasi seks sudah terbuka dan saya turut membantu Perdagangan manusia terus berkembang. meretas jalan yang menuju ke kebebasan adalah bentuk Selain memaksa dan kemerdekaan perempuan Bumiputra.” perbudakan modern p e r e m p u a n (Surat Kartini, Jepara, 7-10-1900) yang kini menjadi fakta pribumi dan sosial baru yang p e r e m p u a n melanda berbagai kawasan dunia. Kaum Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa perempuan dan anak-anak umumnya menjadi banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, kelompok rentan target perdagangan manusia. Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja Di alam kemerdekaan Indonesia, perbudakan Jawa dulu, perempuan menjadi bagian pelengkap atau penghambaan seperti itu dilarang dan sistem pemerintahan feudal. Masa itu, konsep dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana sifatnya agung dan mulia. penjara 5 sampai dengan 15 tahun (KUHP, psl 324337). Raja memiliki kekuasaan penuh antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Namun di era globalisasi, perbudakan dan Beberapa dari selir tersebut adalah puteri penghambaan modern dalam bentuk trafficking bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai in persons menjadi semakin marak dalam ujudnya tanda kesetiaan. yang terselubung dan illegal: membujuk, merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan Ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah kekerasan verbal dan fisik, atau memanfaatkan yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya posisi kerentanan kelompok rentan atau beresiko

4


| Juli - September 2005

FOKUS UTAMA untuk direkrut dan dibawa baik antar daerah dalam negeri maupun ke luar negeri, untuk dipindah tangankan dan diperjual-belikan guna dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks atau eksploitasi seksual (termasuk phaedophili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasuskasus perdagangan orang untuk pemasaran domestik yang meluas dan juga menjadi negera pengirim (sumber) bagi trafficking internasional. Di dalam negeri ada daerah-daerah yang terutama menjadi daerah pengirim, menjadi daerah penerima atau berfungsi sebagai daerah transit. Dalam satu provinsi, bisa saja beberapa kabupaten berfungsi sebagai pengirim dan kabupaten lainnya sebagai daerah penerima atau daerah transit. Sebagai negara sumber untuk trafficking internasional, perempuan dan anak Indonesia banyak dikirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya tau perbudakan yang berkedok pernikahan.

Selain menjadi negara sumber, baru-baru ini muncul indikasi bahwa Indonesia juga menjadi negera penerima atau transit untuk trafficking internasional. Tidak ada data statistik tentang jumlah orang yang diperdagangkan, yang ada hanya perkiraan karena sifat kegiatan perdagangan orang yang illegal dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Kita hanya bisa mempelajari bentuk-bentuk perburuhan tertentu, seperti pekerja seks, buruh migran perempuan, dan pembantu rumah tangga dari mana perempuan korban trafficking paling sering direkrut. Hampir 20% dari seluruh buruh migran Indonesia pernah menjadi korban trafficking karena penempatan, pekerjaan dan kontrak kerjanya tidak jelas. Kelompok rentan praktik trafficking lainnya: bayi, anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak dari keluarga kurang mampu, dan korban di wilayah bencana atau konflik. Buruh migran yang menjadi korban trafficking biasanya dirayu untuk menjadi pramusaji di restoran atau café, pembantu rumah tangga, penjaga toko, duta tari, musisi,dan sebagainya dengan iming-iming gaji besar dan fasilitas yang mewah. Pelakunya justru teman sendiri, kerabat, tetangga, pacar, suami sendiri, dan lainnya. Berbagai persoalan seputar trafficking, mulai dari lemahnya penegakan hukum (law enforcement), ketidakpedulian pemerintah pusat dan daerah serta minimnya informasi tentang itu hingga ke pelosokpelosok tanah air. Indonesia termasuk 3 negara yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi ketentuan standar internasional untuk menghapuskan trafficking tersebut.

Zen

Berdasarkan laporan investigasi sebuah lembaga internasional yang menangani trafficking di



5

FOKUS UTAMA

Bentuk-bentuk trafficking yang umumnya terjadi ialah: • Ditipu untuk bekerja dengan iming-iming gaji besar, namun lalu tidak sesuai dengan yang dijanjikan • Bekerja tanpa MOU dan deskripsi kerja yang jelas • Isteri pesanan atau kawin palsu • Perdagangan bayi dan anak • Kerja seks; ditipu lalu dimasukkan ke rumah bordil • Pekerja anak; dipekerjakan dalam usia belum dewasa (kurang dari 18 tahun) • Kerja paksa; dengan jenis pekerjaan domestik, pabrik dan sebagainya • Transfer organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan • Menjual anak sebagai komoditas seks, praktik pedofilia, pornografi, dll.

Zen

Indonesia, ICMC, terdapat 10 wilayah kritis yang menjadi wilayah pengirim yaitu: Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

organisasi-organisasi yang konsen pada persoalan ini. Diperlukan visi yang jelas untuk mengurangi praktik perdagangan perempuan di Indonesia. Membongkar akar-akarnya, mungkin terasa teramat sukar, namun mengurangi dan mencegah dampaknya pastilah bisa dikerjakan oleh siapapun di negeri ini. Oleh karena, perdagangan perempuan merupakan tirani perbudakan modern yang diwariskan rezim penguasa yang otoriter di Indonesia! (HG)

Karena kompleksnya persoalan praktik perdagangan perempuan tersebut, maka diperlukan penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak: korban, masyarakat, pemerintah, antar pemerintah antar negara, dan Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2002 disebutkan bahwa sindikat perdagangan perempuan dan anak meraup keuntungan U$ 7 milyar setiap tahun dari 40 ribu hingga 70 ribu anak dan perempuan yang dijual daerah atau negara. Sementara di seluruh dunia diperkirakan 2 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya. Kasus-kasus trafficking yang tercatat di Indonesia:

No. 1. 2. 3. 4. 5.

6

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003

Jumlah kasus 173 24 179 155 125

Dilimpahkan ke Kejaksaan 134 16 129 90 67


% 77,46 66,76 72,07 58,06 53,60


OPINI

Perdagangan Anak Oleh: Rita Serena Kalibonso, SH, LLM *) a. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan anak dan jenis-jenis pekerjaannya ? Yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah: Segala kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalah gunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidak tahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapat ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban denga tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga (mengeksploitasi) korban. Hal tersebut meliputi pengertian : 1. Kegiatan pengiriman tenaga kerja yaitu memindahkan seseorang dari lingkungannya ke tempat lain. 2. Walaupun ada ijin dari yang bersangkutan (yang bersangkutan mau) tapi menjadi tidak relevan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau apabila korban dalam posisi tidak berdaya. Misalnya : terjerat utang, kebutuhan ekonomi atau ditipu atau diperdaya. 3. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi baik tenaga kerja maupun secara seksual.

mencuci. Sebagian besar pekerta rumah tangga anak karena biasannya anak lebih mudah dipengaruhi, dieksploitasi dan gajinya kecil. Perdagangan anak untuk dijadikan pengemis, dijalan-jalan umum banyak dijumpai anak-anak yang mengemis anak bayi yang digunakan oleh pengemis dewasa agar lebih menarik perhatian (dikasihani). Perdagangan anak sebagai pengedar narkoba yaitu anak-anak dibawah umur 19 tahun yang dipengaruhi agar kecanduan narkoba kemudian disuruh mengedarkan narkoba kepada temantemannya. Perdagangan anak untuk eksploitasi tenaga kerja misalnya anak-anak yag dipekerjakan di perkebunan, atau di jermal yang tidak memiliki jam kerja yang jelas bahkan terus menerus, dengan penghasilan yang sangat kecil, dan ditempatkan dilokasi yang jauh dari lingkungan masyarakat yang lain. c. Bagaimana pencegahan dan perlindungannya ? Untuk mencegah berkembangnya perdagangan anak diperlukan kerjasama dari banyak pihak yang berkaitan satu sama lain baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Diperlukan

Perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga, anak-anak yang dipekerjakan di rumah tangga untuk menjadi pengasuh atau



Zen

b. Apa saja jenis-jenis perdagangan anak ? Perdagangan anak untuk prostitusi yaitu anak-anak dari kampung yang miskin, yang mengalami perceraian, akibat kawin muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk mucikasi yang biasanya pempunyai peraturan-peraturan yang eksploitatif, misal : jam kerja yang tidak terbatas, penghasilan yang dibatasi.

7

OPINI

peningkatan kepedulian keluarga dan masyarakat agar dapat menghindari segala bentuk perdagangan anak, juga peingkatan pengertian untuk tidak mengeksploitasi anak, walaupun anak bekerja kerna kebutuhan ada batasan-batasan yang dibuat sehingga anak tetap punya waktu untuk bermain dan punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Upaya perlindungan korban terhadap perdagangan anak dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pihakpihak penegak hukum dapat menindak tegas kasus-kasus perdagangan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pihak pemerintah dapat memprakarsai suatu perencanaan di bidang kebijakan anti perdagangan anak agar upaya untuk menghapus perdagangan anak dapat dilakukan di semua bidang misal : pemberian bantuan kredit bagi keluarga berpenghasilan rendah, perlindungan social bagi anak-anak jalanan dan miskin dam upaya pengembangan gizi dan kesehatan. d. Apa saja tindakan yang dapat diambil ? Bagi masyarakat miskin perdagangan anak tidak menjadi masalah, mereka menganggap anak sebagai modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, perdagangan anak tidak dilihat sebagai kekeliruan melainkan strategi untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Penting sekali untuk meningkatkan pemahaman bahwa perdagangan anak untuk apa pun tidak diperbolehkan, karenannya peran serta dari pemuka masyarakat, pemuka agama, tokohtokoh adat serta kelompok atau organisasi potensial masyarakat seperti PKK amatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Lembaga-lembaga yang punya wewenang umum dalam masyarakat seperti RT, RW kepala desa perlu menanggapi perdagangan anak sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus karena biasanya agen-agen tenaga kerja mengajukan permohonan KTP atau ijin-ijin lain yang berkaitan dengan kepentingan mereka untuk melakukan perdagangan terhadap anak dilakukan melalui lembaga-lembaga ini.

8

LSM yang secara khusus memberikan perhatian pada masalah perdagangan anak berupaya menyebarkan informasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah asal anak-anak yang direkrut untuk dipekerjakan dan melakukan studi mengenai anak-anak yang dipekerjakan tersebut juga secara aktif melakukan pemantauan dan memberikan bantuan hukum adan bantuan lain bagi anak yang dipekerjakan. Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting dalam menanggulangi masalah perdagangan anak walauput instrumen yang di miliki amatlah terbatas, namun setidaknya Indonesia memiliki ketetapan-ketetapan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah pekerja anak. Demikian pula halnya dengan institusi-institusi lain seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman, Departemen dalam Negeri, dan Departemen Pendidikan memiliki kemampuan dan sumber daya untuk ikut membantu mengatasi masalah perdagangan anak walaupun ada sejumlah masalah yang megakibatkan mereka sulit memberi tanggapan secara tepat. Penyalur serta pemakai tenaga kerja anak dapat memberikan respons dengan lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan rekrutmennya sehingga tidak lagi mempekerjakan anak-anak apalagi untuk melakukan pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja dan membayar dengan upah rendah namun dengan tanggung jawab dan resiko kerja yang tinggi. Media yang biasanya berada di garda depan dalam menanggapi informasi yang menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat berperan amat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai anak-anak yang membutuhkan perlindungan. (Makalah disampaikan pada acara Diskusi Publik “Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kalyanamitra pada 31 Agustus 2005 di Jakarta.) *) Direktur Eksekutif Mitra Perempuan



OPINI

Tinjauan Hukum terhadap Pelacuran dan Perdagangan Perempuan

Oleh Astuty Liestianingrum *)

Praktek perdagangan terhadap perempuan dan anak belakangan ini semakin marak terjadi di Indonesia, dan hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Biasanya korban perdagangan perempuan dan anak ini dijadikan pekerja seks komersial oleh yang membelinya.

A

DA DUA masalah yang menjadi dasar berkenaan dengan masalah perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Yang pertama adalah soal konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, sedangkan yang kedua adalah masalah rendahnya tingkat sosial ekonomi khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Memang kasus perdagangan perempuan dan anak baru marak akhir-akhir ini, namun demikian bukan berarti fenomena ini dahulu tidak ada. Kasus perdagangan terhadap perempuan dan anak ini dahulu kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan sangat atau rapi, atau ada kemungkinan dahulu kasus perdagangan manusia ini belum dianggap menarik untuk diliput oleh media massa. Kasus perdagangan peempuan dana anak dapat terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota (urbanisasi) maupun lintas batas negara (trans-nasional). Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umumnya membentuk komite ad hoc untuk mengelaborasi Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Batas. Konvensi ini meliputi protokol untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, serta protokol menentang penyelundupan migran melalui jalur darat, laut dan udara. Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2000, telah menandatangani konvensi ini sebagai refleksi komitmen politik Indonesia terhadap kesepakatan masyarakat internasional. Selain itu PBB juga sudah menyetujui Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak pada tanggal 30 September 1921, dan diamandemen dengan protokol yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Pada tanggal 2 Desember 1949,


melalui Resolusi Nomor 317, PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, dan dalam konvensi ini termasuk juga di dalamnya soal penghapusan perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual. Saat ini pemerintah Indonesia sudah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipelopori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan terhadap kasus-kasus perdagangan manusia yang sudah banyak terjadi, bagi pelakunya masih digunakan pasal yang ada dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918, yaitu: 1. Pasal 297: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.” 2. Pasal 324: “Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain menjalankan perdagangan budak, melakukan perbuatan perdagangan budak, atau dengan sengaja turut campur, baik dengan perantara maupun langsung dalam segala sesuatu itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Selain dalam KUHP, ada juga peraturan yang mengatur tentang pelarangan melakukan perdagangan manusia, seperti di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi payung undang-undang (umbrella act) bagi perlindungan HAM di Indonesia. Ini diatur dalam pasal 3 yang intinya menekankan bahwa “Setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”


9

OPINI

Opini Anda

B

ERIKUT ADALAH beberapa opini masyarakat yang dikirimkan melalui forum diskusi di situs web Kalyanamitra (www. kalyanamitra.or.id) tentang pekerja seks komersial. Kirimkan komentar Anda tentang isu-isu perempuan, termasuk implementasi CEDAW di Indonesia melalui forum ini. Isu yang akan diangkat untuk buletin edisi berikutnya adalah Perempuan di Pemukiman Kumuh. Gadong (03-03-2005, 11:57) Menurut saya, sebagian besar adalah pilihan pekerjaan. Pengetahuan, ketrampilan perempuan yang minim diperhadapkan dengan tawaran yang lebih “gampang” meski beresiko. Untuk bertahan hidup perempuan membutuhkan pekerjaan, PSK adalah tawaran yang gampang dan mudah dapat duit.

Diyah (14-03-2005, 10:57) Aku pikir tidak ada perempuan yang mau menjadi PSK. So, kalau ada perempuan yang menjadi PSK itu pilihan pekerjaan yang tersedia dan lebih mudah dimasuki, apalagi yang tidak memiliki keterampilan apa-apa walaupun pekerjaan tersebut sangat beresiko. Yang penting, bagaimana kita memandang PSK sebagai manusia bukan barang komoditi atau subjek seks. Menghargai pekerjaan yang mereka lakukan untuk menghidupi mereka sehari-hari. Bukannya menghina mereka atau melecehkan mereka. Eleezabette (05-04-2005, 11:21) Saya pikir, lebih banyak mereka memilih sebagai PSK karena pilihan pekerjaan. Itu adalah satu-satunya pekerjaan yang tidak menuntut ijazah. Walaupun beresiko amat sangat tinggi, tetapi cepat menghasilkan duit. Namun yang penting janganlah kita sebagai penilai hanya pandai menghakimi mereka tanpa mau mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Bukankah akan lebih bijak jika kita

10

Selain itu UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga memberikan sanksi dan diatur dalam: 1. Pasal 78: “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).” 2. Pasal 83: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).” 3. Pasal 88: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).” Namun sayang pasal ini jarang diterapkan. Walaupun korbannya seorang anak, aparat masih menggunakan Pasal 297 KUHP dengan alasan bahwa undang-undang itu belum ada Peraturan Pelaksanaannya. Sekarang ini selain ada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada juga RUU KUHP yang melarang melakukan perdagangan manusia. Pasal ini merupakan elaborasi dari Pasal 297 KUHP. 1. Pasal 433 RUU KUHP: ” (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan lakilaki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori V. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada



OPINI orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Penjelasan Pasal 433, termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum dewasa atau perempuan ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.” 2. Pasal 460 RUU KUHP: “Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang, atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Rumusan RUU KUHP ini sudah menyebutkan perdagangan manusia dengan lebih rinci daripada KUHP. Akan tetapi tidak diuraikan unsur perbuatan tersebut maupun cara-cara melakukan tindak pidananya. Dalam RUU KUHP ini tidak ada pemberatan pidana bagi orang tua yang melakukan perdagangan terhadap anaknya. Seperti telah diuraikan, sekarang ada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat 51 pasal dalam IX bab. Dalam RUU ini secara spesifik disebutkan definisi perdagangan manusia dan tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu ancaman hukuman pidana penjara bagi pelaku lebih tinggi atau lebih lama daripada yang ada dalam KUHP atau RUU KUHP. RUU ini berisi 22 ketentuan sanksi pidana di mana semua unsur tindak pidana perdagangan diuraikan. Sanksi ini diatur dalam pasal 29 hingga pasal 46. Bagi yang melakukan tindak pidana ini selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan yang menarik dalam RUU ini adalah sebuah korporasi dapat dituntut dengan pidana denda. Selain itu korban perdagangan ini mendapatkan kompensasi dari negara dan restitusi dari pelaku. Rumusan pasal-pasal dalam RUU ini menunjukkan luasnya ruang lingkup tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, yang secara signifikan mem-


membantu mereka dengan berusaha untuk menciptakan ladang pekerja-an yang lebih manusiawi dan lebih “bersih” bagi mereka? Antik (07-05-2005, 10:17) Menurut saya menjadi PSK adalah pilihan pekerjaan yang akhirnya menjadi pilihan hidup karena dia menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut. Hanya dengan modal “tubuh” seorang wanita dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal masih ada pekerjaan lain yang lebih “halal” untuk dilakukan dengan kerja keras tentunya. Puja (04-06-2005, 04:59) Tanpa bermaksud merendahkan para pelacur, sebetulnya masih banyak pilihan pekerjaan lain yang lebih mulia jika mereka memang menginginkannya, misalnya menjadi pembantu, tukang cuci atau tukang masak. Cuma karena dengan melacur tidak perlu bekerja keras dan cepat menghasilkan uang maka mereka lebih memilih pekerjaan itu. Tetapi, kita tetap berterima kasih kepada mereka setidaknya mereka menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Julie (16-06-2005, 01:49) Kebebasan perempuan atas tubuh mereka tidak dicerminkan melalui profesi PSK. Tekanan ekonomi juga bukan alasan bagi perempuan untuk melacurkan diri. Kita sebagai perempuan yang lebih beruntung, seharusnya mencari cara bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan bagi para PSK. Karena menjadi PSK, justru merugikan perempuan, dari segi kesehatan, mental dan karakter perempuan. Memang begitu banyak latar belakang dan sebab-sebab perempuan menjadi PSK, dan tugas kita bukan mencari kenapa mereka melalukan itu tapi adalah menyadarkan mereka bahwa pekerjaan itu membahayakan mereka. Cuma… yah, kita sendiri siap gak menghadapi mafia prostitusi? Juga siap gak kita mendidik masyarakat awan untuk tidak negative thinking dengan


11

OPINI

PSK. Jujur aja, banyak perempuan yang takut bergaul dengan PSK. Menik (08-07-2005, 11:53) Nggak ada seorang pun wanita di dunia ini yang mau atau bercita-cita jadi seorang PSK! Hanya saja kebutuhan hidup yang semakin berat yang tidak diimbangi oleh potensi internal (iman dan ketrampilan) dan eksternal (lapangan pekerjaan), menjadikan PSK sebagai pilihan pekerjaan. Ini tidak mutlak menjadi tanggung jawab “dia” sebagai PSK, tapi lebih pada tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat menjamin warga negaranya untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih layak sebagai seorang manusia. Pemerintah lebih sibuk memikirkan program-program yang sifatnya idealis seperti pemberantasan korupsi, BBM dan lain-lain, tapi mengabaikan nasib sebagian besar perempuan di negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan minimnya tingkat pendidikan. Mercy (04-08-2005, 01:44) PSK adalah profesi, alasan untuk terjun ke profesi ini juga tidak bisa diseragamkan ataupun disederhanakan. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena “dibohongi”, ada yang karena pilihannya sendiri dan lain-lain. Siapa yang bilang jadi PSK itu pekerjaan yang “gampang”? Selain resiko untuk terkena penyakit menular seksual yang tinggi (termasuk HIV/AIDS) karena posisi tawar mereka yang rendah terhadap penggunaan kondom – di saat yang sama mereka sadar sekali bahwa kondom dapat mencegah penyakit-penyakit tersebut. Mereka harus berhadapan dengan aparat (yang mau menangkap atau yang berkedok sebagai “pengaman”), germo, masyarakat, klien, masing-masing dengan agendanya sendiri-sendiri, tetapi yang jelas bertujuan untuk mengeksploitasi PSK tersebut. Belum lagi, berhadapan dengan moralis-religius yang menyebalkan itu, dan yang terakhir, harus berhadapan dengan negara yang selalu punya double standard! Siapa bilang pekerjaan menjadi PSK itu gampang?

12

perluas makna perdagangan perempuan dan anak yang ada dalam KUHP. RUU ini juga memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi. Namun demikian, dalam RUU ini ada juga celah yang menguntungkan bagi pelaku, karena dalam RUU ini dimungkinkan terdakwa tidak hadir dalam persidangan saat dibacakan putusan. Seperti telah diuraikan, pelacuran erat kaitannya dengan masalah perdagangan perempuan dan anak. Namun hukum kita masih belum memberi kelonggaran terhadap masalah pelacuran (pekerja seks komersial). Hukum pidana kita masih melarang seseorang bekerja sebagai pekerja seks komersial karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan perbuatan itu dikategorikan perbuatan asusila. Persoalan menjadi lain apabila pekerja seks komersial ini adalah korban dari perdagangan perempuan dan anak. Menjadi pertanyaan bersama, kapan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini akan disahkan oleh DPR? Dan kalau RUU ini sudah disahkan, apakah aparat penegak hukum siap menggunakannya? Atau, mungkin RUU ini nasibnya sama seperti UU Perlindungan Anak, dimana para penegak hukum lebih banyak menerapkan pasal-pasal yang ada di KUHP nantinya (seandainya RUU KUHP sudah disahkan). Tapi kita masih punya harapan karena ada itikad baik dari pemerintah Indonesia, dimana ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 30 Desember 2002. Semoga dengan adanya RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ini, maka RUU Penghapusan Perdagangan Orang segera disahkan. Semoga.

( Makalah

disampaikan pada acara Diskusi Komunitas

“Menghadapi Pelacuran dan Perdagangan Perempuan di Sekitar Kita” yang diselenggarakan oleh Kalyanamitra pada 24 Agustus 2005 di Jakarta.)

*) Staf Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta.



WACANA

Mengapa

H

K

onvensi Perempuan ?

ak asasi manusia menjadi agenda utama Perserikatan Bangsa Bangsa ketika organisasi ini terbentuk. Kehancuran akibat Perang Dunia Kedua merupakan pendorong kuat pembentukan perlindungan hak asasi manusia secara internasional, namun perang tersebut menghambat perkembangannya. Hak politik perempuan diutamakan karena beberapa negara berhadapan dengan persoalan itu. Kemudian diikuti dengan upaya-upaya untuk menangani diskriminasi di ruang privat—di dalam kelurga, ketetanggaan dan komunitas. Hal ini dikerjakan oleh Komisi Status Perempuan dan bukan oleh lembaga hak asasi manusia PBB.

dan sederajat dalam hak-hak dan martabatnya” serta mempertahankan kalimat ini di dalam teks akhir Deklarasi Universal HAM.

Kembali di tahun 1946, Sub-Komisi Status Perempuan diposisikan menjadi badan di bawah Komisi HAM PBB. Sub-Komisi ini membuat rancangan piagam perempuan namun rancangan itu ditolak oleh Komisi HAM PBB yang sudah berdiri sejak 1946. Kemudian tahun 1979 piagam perempuan lainnya muncul dalam bentuk Konvensi CEDAW. Badan terpisah dari Komisi Status Perempuan yang mengembangkan Konvensi CEDAW didirikan pada 1946 sesuai dengan kebutuhan hakhak perempuan. Alasan untuk mengalokasikan hakhak perempuan ke Komisi Status Perempuan tak hanya mengatasi hambatan dalam meningkatkan status perempuan yang begitu lambat dikerjakan oleh komisi lainnya. Dan itu dapat diramalkan karena Komisi HAM PBB menjadi lumpuh akibat pertempuran ideologis dan politik perang dingin.

Konvensi Hak Politik Perempuan 1952 telah meletakkan pola dasar bagi pengembangan masa depan hak politik perempuan. Meskipun hal itu tak lebih hanya jaminan kesetaraan hak-hak politik bagi kaum perempuan, beberapa pemerintahan (negara) berjuang keras untuk mengubahnya. Artinya, hanya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga yang boleh memilih (memberikan suara) atau perempuan yang mengikuti hak kewarganegaraan suami mereka. Hal itu merupakan bentuk perkawinan yang menghapuskan hak kewarganegaraannya, tempat tinggal bahkan hak untuk bekerja di luar rumah atau hak mendapatkan layanan kesehatan.

Kedua komisi tersebut-Komisi Status Perempuan dan Komisi HAM PBB-berseteru beberapa kali ketika merancang Deklarasi HAM tahun 1946-1948. Komisi Status Perempuan bersikeras mengubah rancangan pembukaan awal Deklarasi Universal HAM yang berbunyi” “…semua laki-laki adalah saudara” menjadi “…manusia dilahirkan merdeka Anak nelayan Teluk, Labuan


Ketika Deklarasi Universal HAM diberlakukan, mayoritas perempuan tidak memberikan suaranya (tidak memilih). Karena itu, tindakan awal PBB ialah memberikan hak-hak politik bagi perempuan dan membuat Konvensi Hak Politik Perempuan yang disahkan tahun 1952. Jelas anggota PBB mustahil menegosiasi kesepakatan umum hak asasi manusia hingga 1966. Kesepakatan dicapai untuk mengurangi penolakan terhadap hak-hak politik kaum perempuan.

Setelah Deklarasi Universal HAM disahkan tahun 1948, diperlukan upaya keras untuk mentransformasinya menjadi perjanjian internasional sehingga menjamin seluruh norma dasar hak asasi manusia secara hukum terikat bagi negara-negara anggota PBB. Masyarakat (komunitas) internasional tidak memiliki struktur hirarki lagi sehingga kesetaraan fungsional suatu parlemen dalam menekan dan menegakkan hukum di seluruh dunia.


13

WACANA

Tiap aturan hukum yang mengikat harus secara nyata diterima oleh tiap peserta yang mewakili negara mereka. Bila pemerintah bersangkutan tidak bersedia mengakui kesetaraan hak-hak politik bagi perempuan, maka memudahkan untuk mengambil tindakan untuk menguatkan semua hak dan kebebasan tiap orang. Dengan demikian, rancangan perjanjian internasional hak asasi manusia merupakan proses panjang yang kerap berkonflik dan akhirnya gagal melahirkan perjanjian hak asasi manusia yang menyeluruh dan terpadu. Itu disebabkan: Pertama, tujuan suatu rancangan perjanjian ditolak sebagai konsekuensi pertentangan perang dingin; konsep terpadu hak asasi manusia digantikan oleh 2 perjanjian yang terpisah dan berbeda yaitu: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua, proses tarik-menarik ini berlangsung hingga 1966 ketika kedua Kovenan tersebut disahkan dan dibutuhkan 10 tahun lagi untuk memberlakukannya. Isi naskah kedua Kovenan tersebut secara luas melarang tindak diskriminasi hak asasi manusia secara prinsip,

Kedua Kovenan melarang tindak diskriminasi dan diskriminasi berdasarkan seks terhadap hak sipil dan politik dengan hak ekonomi dan sosial karena kedua kategori hak tersebut dijauhkan dari kepentingan perempuan. Hal itu menjadi pergerakan awal dalam rangka kesetaraan hak bagi perempuan yang juga mengubah pendirian konseptuan dari seks ke gender. Sumber: A Handbook CEDAW, Katarina Tomasevski, 1999.

www.lucidcafe.com/library/96jan/mott.html

http://library.christchurch.org.nz/Heritage/Photos/Disc8/IMG0086.asp

namun sedikit sekali sumbangsihnya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif.

Lucretia Mott Antislavery and Women's Rights Leader 1793 - 1880

The convention called by the Canterury Women's Institute which resulted in the formation of the National Council of the Women of New Zealand[1896]

14

Telah terbit pada 1995 oleh UNIFEM dan UNICEF, tulisan advokasi CEDAW dengan judul CEDAW Advocacy KIT. Tulisan dipublikasikan dalam format HTML di gopher://gopher.undp.org:70/11/ unifem/poli-eco/poli/whr/cedaw/cedawkit. Tulisan ini memuat informasi berbagai aspek konvensi CEDAW termasuk informasi kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan dan ringkasan konvensi CEDAW yang dipadu dalam materi belajar. (SN)



SOSOK GAATW:

P

erjuangan Menghapus erdagangan Perempuan

The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) dibentuk pada Lokakarya Internasional tentang Migrasi dan Perdagangan Perempuan yang dilaksanakan di Chiang Mai, Thailand, Oktober 1994.

Photo: Raquel Sancho

Sejak itu GAATW berkembang menjadi sebuah gerakan dengan anggota lebih dari 150 organisasi dan perorangan di seluruh dunia dan telah mengordinasi, mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan migrasi pekerja perempuan hampir di seluruh belahan dunia. Tujuannya memastikan hak asasi perempuan yang diperdagangkan dihargai dan dilindungi oleh pemerintah dan agensi-agensi terkait. Sekretariat aliansi ini bertempat di Hongkong.

Strategi GAATW yakni mempromosikan keterlibatan perempuan di semua lapisan dalam setiap kegiatan untuk menentang perdagangan perempuan. GAATW bekerja untuk memberikan kekuatan pada perempuan bukan memperlakukannya sebagai korban. GAATW memfasilitasi perkembangan pernyataan dan tindakan yang berhubungan dengan masalah yang secara konvensional digambarkan sebagai perdagangan perempuan. Bersama beberapa kelompok HAM internasional, GAATW mengembangkan standar perlakuan HAM pada orang yang diperdagangkan dengan memasukkan semua definisi tentang perdagangan manusia dan tanggung jawab pemerintah, yang memastikan


bahwa orang yang diperdagangkan dilindungi dan hak mereka ditempatkan di bawah undang-undang HAM. GAATW bekerja keras untuk mendokumentasi, memperjelas dan menentang penggunaan konvensi dan hukum anti perdagangan yang represif dengan mereintrepretasi dan definisi ulang perdagangan dan instrumen anti perdagangan demi kepentingan migran perempuan. Hal ini termasuk formulasi yang merasionalisasi kontrol sosial dan mendakwa migran perempuan; mendorong pengembangan HAM pekerja migran dan hak untuk memerangi eksploitasi, perjalanan, kehidupan dan kondisi kerja yang merugikan mereka. Tujuan GAATW antara lain: • meningkatkan bantuan praktis bagi orang yang diperdagangkan dan kerja advokasi di semua lapisan • membangun kerjasama dengan organisasi internasional yang ada • mendorong ratifikasi dan penggunaan instrumen internasional yang sesuai untuk mengatasi masalah • menilai keperluan instrumen internasional yang baru dan memfasilitasi instrumen ini untuk mengampanyekan definisi baru perdagangan manusia • mengembangkan perlakuan standar yang manusiawi pada orang yang diperdagangkan • mengawali dan memfasilitasi penelitian yang melibatkan kegiatan feminis pada perdagangan dan migrasi buruh perempuan di seluruh dunia.(SN) Sumber: HAM dalam praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1999)


15

SOSOK Menjadi Pelacur:

Keterpaksaan tanpa Pilihan

Bekerja di Batam dengan gaji besar, dollar Singapura? Siapa yang tak tergiur? Apalagi bagi janda beranak satu, Endah (23 tahun) asal Sukabumi, Jawa Barat. Ia tak pernah menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam sindikat perdagangan manusia di Batam.

A

wal derita wanita berambut sebahu ini ketika tetangganya datang menawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Batam. Tanpa persyaratan administrasi seperti surat lamaran, sertifikat dan sebagainya. Tentu ini sangat menggembirakan buat Endah yang hanya tamat SMP. Janjinya Endah akan digaji satu juta rupiah per bulan. Menurut tetangganya itu, Endah akan dikontrak selama empat bulan. Setelah itu boleh pulang apabila tidak nyaman. Hal ini menguatkan tekad Endah untuk menerima tawaran kerja itu meskipun orang tuanya keberatan dia bekerja di Batam, dengan alasan jauh dari rumah. Endah berpikir, empat bulan bukan waktu yang lama. Jika tak cocok dengan pekerjaannya, dia bisa kembali dengan membawa sedikit uang untuk hidupnya ke depan. Tak pernah terbersit di pikirannya hal buruk yang mungkin dihadapi di Batam nanti. Hanya harapan untuk memperbaiki taraf hidup yang ia selalu pikirkan. Lalu, Endah diajak ke rumah Ny. Neng. Di rumah itu ada dua orang yang akan ke Batam. Esok harinya, ketiganya diantar ke Jakarta dan menginap di penampungan semalam. Endah beserta lima orang lainnya diberangkatkan ke Batam melalui bandara Soekarno Hatta bersama seseorang yang telah menunggu mereka di Bandara. Orang-orang yang mendampingi mereka selama di daerah maupun di Jakarta, tak satu pun menyertai keberangkatan mereka.

ada empat orang penjaga yang selalu mengawasi mereka di mess itu. Tiap penghuni dilarang keluar. Bahkan keluar untuk berobat ketika ada yang sakit. Bila melanggar, para penjaga tidak segan-segan untuk memukul. Kehidupan di mess bagaikan di penjara. Janji untuk bekerja di restoran hanya mimpi belaka. Mereka dipaksa menjadi pelacur yang harus melayani para pelanggan yang disiapkan oleh jaringan tersebut. Tak ada kata untuk menolak. Janji gaji satu juta rupiah pun hanya angan saja. Mereka digarap bagai sapi perahan. Niat untuk kabur, jangan pernah terlintas. Apabila ada yang kabur, para penjaga akan mencari. Bila tertangkap, digebuki, digunduli dan dikurung dalam kamar. Di kamar hanya boleh memakai pakaian dalam. Tak ada hak pribadi di sana. “Suasananya menyeramkan! Tak mungkin untuk kabur! Selain itu, kami tak punya ongkos pulang. Batam kecil, jadi mudah dicari dan ditangkap,” ungkap Endah. Kejamnya aturan di mess mengakibatkan penghuninya memutuskan bunuh diri. Tak tersisa hak asasi manusia di sana. Hak atas diri sendiri pun tak ada. Kemerdekaan sebagai manusia telah direnggut. Mereka dipaksa untuk tak punya pilihan atas hidupnya. Paksaan menjadi pelacur harus diterima dan dijalani. Suatu keterpaksaan yang tak bisa ditolak. (SN) Disarikan dari Pos Kota, 23 Februari 1999.

Tiba di Batam, mereka dibawa ke sebuah mess dua lantai dengan kamar-kamar berukuran 5 x 4 m2. Diperkirakan tidak kurang dari 50 orang tinggal di mess tersebut. Satu kamar dihuni empat hingga 6 orang dengan fasilitas karpet dan kasur sebagai alas tidur. Jendela yang ada dipasang teralis besi dengan dilapisi jaring kawat. Sedikitnya

16



ADVOKASI

Bagaimana Menjalankan Advokasi yang Sukses Perdagangan manusia makin marak di Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia tercatat sebagai urutan ketiga di dunia sebagai negara pengirim dan penerima terbesar perdagangan manusia. Advokasi mengenai kasus perdagangan manusia ini telah mendesak untuk dilakukan baik yang mengarah ke perubahan kebijakan maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam melakukan advokasi, inisiatif untuk membawa perubahan harus sungguh-sungguh tertanam dalam kampanye masyarakat tentang isu tersebut. Advokasi harus ditujukan untuk membangun dukungan publik yang kuat dan antusias, sehingga dapat mempengaruhi pembuat kebijakan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan jaringan dengan organisasi di negara lain adalah : • Bahasa; gunakan bahasa langsung dan sederhana, tegaskan kaa-kata yang mungkin dapat menimbulkan kesalahpahaman, cek kembali untuk memastikan anda tidak salah memahami pesan mereka vegitu pula sebaliknya • Daerah waktu; perbedaan wilayah waktu mungkin bisa membatasi kontak telpon, dapat pula menyebabkan penundaan • Teknologi; teknologi mempercepat dan mempermudah komunikasi namun penting juga menindaklanjuti komunikasi electronic dengan sebuah surat yang dikirim lewat pos, buat juga ruang bagi anggota jaringan yang mungkin belum dapat mengakses teknologi tinggi • Budaya dan politik; bersikaplah peka terhadap kepercayaan budaya dan politik masing-masing • Waktu; mendirikan dan mengelola jaringan membutuhkan waktu, namun jaringan dapat menghemat waktu kerja di masa mendatang

Kerjasama jaringan sangat penting mengingat perdagangan manusia merupakan kasus trans nasional yang terorganisir. Jaringan yang potensial mencakup penyedia layanan pendampingan, petugas dari pemerintah, wartawan, badan perawatan kesehatan, serta individu-individu yang konsen terhadap isu tersebut. jaringan dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan terus berkomunikasi baik formal maupun informal.



Zen

BIDANG-BIDANG potensi advokasi berkaitan dengan perdagangan manusia meliputi : • Jalur dan proses bagi orang yang diperdagangkan untuk memperoleh kembali hak-hak dan kompensasi mereka • Perlakuan yang manusiawi bagi orang yang diperdagangkan, termasuk mereka yang tidak memiliki status imigrasi yang legal • Hak para migrant dan para pekerja migrant, contoh, kondisi pekerjaan, kesejahteraan dan manfaat dalam hubungan dengan standar pekerja local • Hak perempuan untuk migrasi dan memiliki akses kepada informasi yang terkait • Kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja yang tidak memiliki dokumen, terutama dalam situasi ketika hakhak mereka sbagai pekerja dilanggar • Hak anak-anak, hak perempuan dan hak-hak asasi manusia

17

ADVOKASI • Mengembangkan mekanisme pendukung, merancang dan melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan

• Pengelolaan data terkini; kelola komunikasi yang dibuat sederhana dan tetap seperti berita dan laporan untuk saling menginformasikan perkembangan kegiatan masing-masing Dalam kegiatan advokasi, dukungan publik sangat dibutuhkan. Kita dapat mempengaruhi masyarakat tentang perdagangan manusia melalui kampanye media, kampanye tertulis, persiapan laporanlaporan, forum publik, demonstrasi publik dan mencoba mempengaruhi badan-badan nasional dan internasional. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam merancang kampanye penyadaran dengan masyarakat lokal dan kelompok rentan terhadap perdagangan manusia adalah : • Menguasai daerah dan kelompok sasaran, perlu memahami reaksi masyarakat tentang migrasi untuk prostitusi • Mengidentifikasi siapa yang dapat melakukan perubahan, missal kelompok pendamping, individu potensial, pekerja sukarela, atau perempuan yang pernah menjadi korban perdagangan manusia • Menempatkan masalah, bekerja dengan pelaku perubahan agar menemukan cara yang tepat untuk memulai diskusi dengan masyarakat

Asian Women’s Liberation: No.8, 1991

Proyek KAMLA : Pengalaman kampanye tantang perdagangan anak untuk tujuan

eksploitasi seks. Tahun 1998 Foundation for Women meluncurkan proyek Kamla yang dirancang untuk mencegah penjualan anak-anak untuk prostitusi. Buku “Kamla” didasarkan pada kisah nyata tentang seorang anak perempuan yang berasal dari Utara Thailand yang dipaksa untuk masuk ke dunia prostitusi dan hidupnya berakhir tragis. Buku tersebut ditujukan pada kelas-kelas sekolah dasar untuk memberi informasi kepada anak-anak tentang bahaya prostitusi. Dalam buku itu dimasukkan daftar kata dan daftar organisasi dimana anak-anak itu dapat memperoleh bantuan. Ada berbagai media pembantu pengajaran melengkapi buku tersebut. dalam kerjasama dengan Biro Pendidikan, buku tersebut didistribusikan ke 450 sekolah dalam 9 propinsi Utara Thailand. Tahun berikutnya, buku ke-dua berjudul “Kamkaew” didistribusikan di daerah Timur Laut.Proyek Kamla telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya prostitusi anak-anak dan dalam mendekatkan mereka yang bekerja di bidang pencegahan. Akhirnya, proyek Kamla menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan ornop dapat membantu menurunkan perekrutan anak-anak untuk prostitusi.(HAM dalam praktek : panduan melawan perdagangan perempuan dan anak. Bangkok : Global Alliance Against Traffick in Women, 1999)

18



ADVOKASI

Prinsip-Prinsip HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan PBB Keunggulan HAM 1. Hak-hak asasi orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta untuk melindungi, membantu dan memberikan ganti rugi bagi para korban 2. Negara, di bawah hukum internasional, memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan ketekunan sepantasnya guna mencegah perdagangan manusia, mengusut dan menuntut para oknum pelaku serta membantu melindungi orang-orang yang diperdagangkan 3. Langkah-langkah anti perdagangan manusia haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat manusia, khususnya terhadap hak-hak orang-orang yang telah diperdagangkan, para migran, pengungsi dan para suaka Mencegah Perdagangan Manusia 4. Strategi-strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan 5. Negara dan organisasi-organisasi pemerintah harus menjamin bahwa intervensi mereka tertuju pada faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, termasuk ketidaksetaraan, kemiskinan dan segala bentuk diskriminasi 6. Negara harus menggunakan ketekunan sepantasnya dalam mengidentifiikasi dan membasmi keterlibatan atau keterkaitan sektor publik dalam perdagangan manusia. Perlindungan dan Bantuan 7. Orang-orang yang diperdagangkan tidak seharusnya ditahan, dituduh atau dituntut karena ketidaksahan kedatangan mereka atau ketidaksahan status mereka bertempat tinggal di negara transit dan negara tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam aktivitas yang tidak sesuai hukum, sepanjang


keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orangorang yang diperdagangkan 8. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan terlindungi dari eksploitasi dan kejahatan lebih lanjut, dan bahwa mereka memiliki akses untuk memperoleh perawatan fisik dan psikologis secara memadai 9. Bantuan hukum dan bantuan lain harus diberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan selama ada tindakan pidana, tindakan sipil atau tindakan lain terhadap tertuduh pelaku perdagangan manusia. Negara harus memberikan perlindungan dan izin tinggal sementara kepada para korban dan saksi selama masa pemeriksaan hukum berjalan 10. Anak-anak yang menjadi korabn perdagangan harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan sang anak yang setiap kali harus menjadi pertimbangan utama 11. Kepulangan orang-orang yang telah diperdagangkan ke negara asal secara aman harus dijamin oleh kedua negara penerima dan asal. Kepada orang-orang yang diperdagangkan harus diberikan tawaran pilihan-ilihan hukum lain menyangkut pemulangan. Kriminalisasi, Hukuman dan Ganti Rugi 12. Negara harus membuat perundang-undangan secara tepat serta mengambil langkahlangkah yang penting untuk diterapkan menyangkut kejahatan pidana, perdagangan manusia, komponen-komponen dari tindakan tersebut dan hal-hal yang berhubungan 13. Negara harus secara efektif memeriksa, mengusut dan bertindak sebagai hakim terhadap kasus perdagangan manusia terlepas apakah dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah atau bukan 14. Negara harus menjamin bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang dapat diserahkan di bawah hukum nasional dan


19

ADVOKASI

perjanjian-perjanjian ekstradis. Negara-negara harus bekerjasama untuk menjamin bahwa prosedur-prosedur ekstradisi yang tepat dipatuhi sesuai dengan hukum internasional 15. Sanksi-sanksi yang efektif dan sebanding harus diterapkan terhadap individu-individu dan badan hukum yang terbukti bersalah melakukan perdagangan manusia, atau melakukan tindakan-tindakan komponen dalam perdagangan manusia, atau melakukan kejahatan yang berkaitan dengannya

16. Negaram dalam kasus-kasus yang tepat, harus membekukan, menyita aset-aset indovisu datau badan hukum yang terlibat dalam perdagangan manusia. Sepanjang memungkinkan, aset yang disita harus digunakan untuk mendukung dan mengganti kerugian korban perdagangan manusia 17. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan diberi akses untuk mendapatkan ganti rugi hukum secara efektif dan layak. (SN) Sumber : Pedoman untuk Perlindungan Hak anak Korban Perdagangan Manusia. Jakarta : UNICEF, 2005

Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi CEDAW pada tanggal 29 Juli 1980 saat diselenggarakannya Konferensi Perempuan Sedunia di Copenhagen. Empat tahun berikutnya, yaitu pada 24 Juli 1984, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang RI No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Jauh sebelumnya Indonesia meratifikasi sejumlah Piagam dan Konvensi Internasional yang berkaitan dengan persamaan hak perempuan dan laki-laki, antara lain : 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) 2. Konvensi yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan di dalam tanah dan pertambangan 3. Konvensi yang berkaitan dengan pembayaran kepada pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya (Konvensi ILO No.100) 4. Konvensi tentang hak-hak politik perempuan (UU No.18/1956) 5. Konvensi tentang penentangan terhadap diskriminasi dalam pendidikan Dengan proteksi hokum seketat itu, apa sebabnya masih saja terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia? Kemungkinan yang muncul adalah pertama, kendala kultural. Kendala jenis itu terwujud dalam sikap masyarakat yang

20

masih enggan untuk menerima kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah bahkan mensahihkan keengganan itu dalam penjelasan UU No.7 tahun 1984 yang berbunyi ”Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia”. Pemerintah Indonesia tidak hanya tidak konsisten dalam menjalankan Konvensi CEDAW, tetapi juga telah gagal mensosialisasikannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya perempuan belum mengenal isi dari konvensi CEDAW. Bahkan di kalangan kelompok agen perubahan sosial pun, banyak yang belum memahami isi konvensi CEDAW, namun baru sekedar mendengar dan membaca sekilas. Kedua, kendala struktural. Banyak kebijakan pemerintah yang secara umum maupun khusus ditujukan kepada perempuan dan berakibat pada pengabaian terhadap prinsip-prinsip dalam konvensi CEDAW. IWRAW (International Women’s Rights Action Watch) telah memformulasikan saran-saran mengenai cara menyebarluaskan Konvensi CEDAW.



ADVOKASI Menurut IWRAW, setiap negara peserta wajib memperhatikan pertanyaan-pertanyaan beikut : 1. Apakah naskah Konvensi CEDAW telah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal? Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk membuat orang menyadari keberadaannya? 2. Apakah laporan pemerintah kepada Komite CEDAW telah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal? Ukuran-ukuran apa yang telah ditetapkan untuk menjamin bahwa orang menyadari isi laporan tersebut? 3. Apakah pemerintah telah membuat salinan laporan negara kepada Komite CEDAW, atau rangkumannya, dan dibagikan kepada publik? 4. Liputan media seperti apa yang telah dilakukan untuk memberitakan Konvensi CEDAW? Laporan pemerintah kepada Komite CEDAW? Laporan independen mengenai status perempuan? Bagaimana dengan Indonesia? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Convention Watch Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan The Asia Foundation (1994) menunjukkan beberapa kesimpulan, yakni :

1. Lebih banyak responden yang pernah mendengar tentang Konvensi CEDAW dibandingkan yang belum pernah 2. Sedikit saja yang pernah membaca sendiri dokumen Konvensi CEDAW secara utuh, hanya kurang lebih sepertiga dari yang tahu pernah membacanya 3. Kurang lebih separo dari yang pernah membaca Konvensi CEDAW mengingat isi materi dokumen Konvensi CEDAW tersebut. Jumlah isi materi yang masih diingat hanya satu sampai empat halaman. Materi yang diingat itu mencakup hak atas pekerjaan yang sama, kebebasan memilih profesi, hak atas cuti hamil, hak atas imbalan atau tunjangan yang sama dengan laki-laki, larangan PHK dengan alasan pernikahan atau kehamilan. Semua materi tersebut termasuk dalam pasal 11 Konvensi CEDAW 4. Lebih kurang seperlima dari jumlah responden mengetahui bahwa Konvensi CEDAW telah diratifikasi dan menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia (SN) Sumber : Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan : Panduan Jurnalis.Jakarta : LSPP, 1999.

Bukan Kewajaran

Kekerasan terhadap Perempuan di Masyarakat Kekerasan terhadap perempuan di masyarakat hanya munkin diminimalisir apabila masyarakat bersedia meninggalkan tatanan nilai lama yang patriarkhis menuju tatanan nilai baru yang lebih setara adil dan demokratis. Penghapusan lembagalembaga sosial yang melestarikan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan. Masyarakat kita harus terbbuka untuk menyerap nilainilai baru yang memuliakan manusia seutuhnya baik perempuan maupun laki-laki, sehingga kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi dimasyarakat tidak menjadi tradisi apalagi menjadi suatu kewajaran! Hubungi : Rp. 7.000


Kalyanamitra


21

KESEHATAN PEREMPUAN

Apakah AIDS Itu? Acquired Immune Deficiency Sydrome atau yang lebih dikenal dengan AIDS adalah penyakit yang fatal. Penyakit ini disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Tim dari Institute Pasteur, Paris yang dipimpin oleh Dr. Luv Montagnier, pertama kali mengumumkan penemuan virus ini di awal tahun 1983. Mereka memberi nama virus ini LAV (lymphadenopathy associated virus type-3).

K

ASUS PERTAMA AIDS dilaporkan tahun 1981 di Amerika Serikat. Awalnya ia tampak seperti penyakit yang hanya dapat ditularkan oleh lakilaki homoseks. Temuan bahwa AIDS dapat ditularkan melalui jarum suntik dan transfusi darah, berarti tiap orang dapat saja tertular. Ini segera menarik perhatian media massa. Cerita-cerita tentang AIDS mulai muncul di Amerika Serikat dengan frekuensi tinggi. Sekitar pertengahan 1983, histeria AIDS pun mencuat.

Apa Penyebab AIDS? Penyebab penyakit AIDS belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Kita mengetahui bahwa virus HIV telah ada di dalam tubuh sebelum munculnya penyakit AIDS. Kenyataan bahwa tidak semua orang yang

terinfeksi virus HIV terjangkit penyakit AIDS menunjukkan adanya faktor lain yang berperan. Penggunaan alkohol dan obat bius, kurang gizi, tingkat stres yang tinggi dan adanya penyakit lain, terutama penyakit yang ditularkan lewat alat kelamin, adalah faktor-faktor yang mungkin berperan. Faktor lainnya adalah waktu. HIV terus-menerus memperlemah sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang dan menghancurkan sel-sel darah putih T-helper yang berperan penting dalam pencegahan infeksi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa virus ini pun merusak otak dan sistem saraf pusat. Virus ini bekerja dengan lamban. Pengidap AIDS akan terus membawa virus ini untuk jangka waktu tertentu, bahkan untuk beberapa tahun sebelum tampaknya gejalagejala penyakit.

HIV/AIDS di Indonesia DI INDONESIA, menurut laporan Ditjen PPM & PL Depkes RI, hingga 30 Juni 2005, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sejak 1 April 1987 telah mencapai 7.098 orang (terdiri dari 3.740 kasus HIV dan 3.358 kasus AIDS), dengan rincian berdasarkan faktor resiko heteroseksual 2.774 orang, homobiseksual 296 orang, Inter Drug User (IDU) 2.612 orang, transfusi darah 6 orang, transmisi perinatal 71 orang, sedangkan sisanya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Dari jumlah itu, sebanyak 828 orang telah meninggal dunia. Kasus HIV/AIDS terbanyak terjadi di propinsi DKI Jakarta, sebanyak 3.107 kasus. Propinsi lain dengan kasus terbanyak: Papua (1.068 kasus), Jawa Timur (538 kasus) dan Bali (523 kasus). Sekalipun demikian, prevalensi kasus AIDS per 100.000 penduduk tertinggi adalah di propinsi Papua (26,65), selanjutnya DKI Jakarta (19,35) dan Bali (4,96). Dalam triwulan April hingga Juni 2005, telah terdapat tambahan 237 kasus AIDS dan 72 pengidap infeksi HIV di seluruh Indonesia. (RF) Sumber: www.lp3y.or.id

22



KESEHATAN PEREMPUAN Darimana AIDS Berasal? Jawabnya tak seorang pun tahu pasti. Banyak orang percaya bahwa virus AIDS mungkin berasal dari Afrika Tengah, lalu tersebar ke Amerika Serikat dan negara-negara lain lewat Haiti. Alasannya, virus ini tak hanya tersebar luas di Uganda, Kongo, Rwanda dan negara-negara Afrika Tengah lainnya. Penemuan yang lebih meyakinkan bahwa virus yang sangat mirip dengan virus yang menyebabkan AIDS endemik pada kera hijau Afrika. Virus ini memiliki beberapa efek penyakit bagi kera hijau tersebut. Namun, dalam spesies kera yang berbeda, yaitu macaquea, virus ini menimbulkan sindrom kekurangan kekebalan tubuh yang menyerupai AIDS pada manu-sia. Virus ini mungkin menu-lari manusia karena kera hijau menggigit manusia.

teknisi rumah sakit tertular penyakit ini karena bekerja untuk para penderita AIDS. Sedikit jumlah pekerja dalam bidang kesehatan ini yang tertular virus, karena secara tidak sengaja tersuntik atau lewat kulit yang terluka terkena darah yang telah terinfeksi. Kebanyakan orang tertular virus ini lewat hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi virus. Hubungan seksual lewat vagina atau dubur beresiko tinggi dalam penularan virus ini. Cara lain dalam berhubungan seksual yaitu oral seks juga beresiko, jika cairan tubuh seperti darah, air mani atau cairan vagina yang berisi virus masuk dalam tubuh. HIV tertular ketika darah, air mani atau cairan vagina orang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang yang tidak terinfeksi. Di samping praktik-praktik seksual tertentu yang memungkinkan hal ini terjadi, yang paling beresiko yaitu pengguna obat bius yang memakai jarum suntik yang sama atau peralatan lain yang digunakan untuk mencampur atau menyuntikkan obat bius. Sebelum ada tes antibodi HIV, transfusi darah pun beresiko

Bagaimana HIV Dapat Menular? Ketakutan akan AIDS sebagian besar karena kurangnya pengetahuan bagaimana HIV ditularkan dari satu orang ke yang lain. Banyak orang percaya bahwa AIDS dapat ditularkan lewat kontak yang normal setiap hari dengan orang yang telah terinfeksi. Padahal, sama sekali tidak. Kita tidak dapat terjangkit HIV hanya karena berdekatan dengan penderita HIV atau makan ber-samanya atau pun menyentuhnya. Juga bukan ka-rena menyentuh benda-benda yang telah digunakan orang yang tertular virus HIV. Tak seorangpun per-nah tertular karena berenang di kolam renang yang sama dengan orang yang terkena AIDS, karena memakai handuk atau pakaian yang sama, atau karena minum dari gelas yang sama.

Apa Saja Gejala-gejala AIDS?

HIV sangat rapuh dan mudah sekali mati di luar tubuh makhluk hidup. Sama sekali tidak beralasan untuk mengatakan bahwa virus ini dapat ditularkan lewat udara atau lewat kontak sosial biasa. Bukti terkuat bahwa virus ini tidak dapat tertular melalui kontak biasa sehari-hari berasal dari para pekerja di bidang kesehatan yang telah merawat penderita AIDS sela-ma beberapa tahun. Belum ada kasus yang menun-jukkan bahwa dokter, perawat atau

Kebanyakan gejala penyakit AIDS mirip dengan penyakit biasa, seperti demam, bronkitis dan flu. Tetapi pada penyakit AIDS, gejala-gejala ini biasanya lebih parah dan berlangsung dalam waktu yang lama. Gejala umum AIDS mencakup: - Kelelahan yang sangat, berlangsung selama beberapa minggu tanpa sebab yang jelas - Demam tanpa sebab yang jelas, menggigil kedinginan atau berkeringat berlebihan di


menularkan virus. Selain dapat menulari pasangan seksualnya, perempuan yang terinfeksi HIV dapat menularkannya pada bayinya selama kehamilan entah lewat plasenta, atau saat dilahirkan melalui ASI.


23

KESEHATAN PEREMPUAN

malam hari, berlangsung selama beberapa minggu - Hilangnya berat badan lebih dari 5 kg dalam waktu kurang dari dua bulan. - Pembengkakan kelenjar, terutama di leher atau ketiak - Sariawan (candida) – sejenis bisul atau luka bernanah di mulut atau tenggorokan. Sariawan adalah infeksi yang umum terjadi di vagina, mengakibatkan keluarnya cairan berwarna putih yang mengganggu. Pada laki-laki, jamur ini mungkin timbul berupa bintik-bintik putih yang mengganggu di ujung penis atau muncul sebagai kotoran berwarna putih yang keluar dari anus - Diare terus-menerus - Nafas menjadi pendek-pendek, lambat laun menjadi semakin buruk setelah beberapa minggu, disertai dengan gangguan batuk kering yang tidak diakibatkan oleh rokok dan berlangsung lebih lama daripada karena flu berat - Bisul/jerawat baru, berwarna merah muda atau ungu, rata atau timbul (biasanya tidak sakit) muncul di kulit bagian mana saja, termasuk di mulut atau kelopak mata. Dalam banyak kasus luka-luka tersebut dapat juga timbul di organ bagian dalam, seperti misalnya di selaput paru-

Tips Sehat Buah Nenas Buah nenas dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit tenggorokan. Caranya, nenas yang sudah masak dihancurkan dan disaring. Masukkan ke dalam panci dan biarkan hingga 3 malam. Minumlah air nenas tersebut pagi dan sore sampai sakit tenggorokan anda sembuh. Rambut Jagung Jagung tak sekadar enak dimakan, tapi rambutnya yang terdapat di sela-sela daunnya yang lebar ternyata punya khasiat yang besar untuk pengobatan sakit ginjal. Ambil segenggam rambut jagung dan adas pulowaras sebanyak 2 sendok. Rebuslah kedua bahan ini dengan 1 liter air. Setelah mendidih, angkat dan disaring lalu diminum 2 kali sehari.

24

paru, usus atau anus. Awalnya luka-luka itu nampak seperti luka melepuh berdarah atau memar, tetapi tidak memucat jika ditekan dan tidak hilang. Biasanya luka melepuh ini lebih keras daripada kulit di sekitarnya. Ini adalah salah satu bentuk kanker kulit yang dikenal dengan Kaposi’s sarcoma. Untuk beberapa alasan yang tidak sepenuhnya dipahami, kanker ini bukanlah gejala umum pada perempuan yang mengidap AIDS. Jika Anda mengalami beberapa gejala itu, jangan panik karena tidak otomatis Anda mengidap AIDS. Misal, pembengkakan kelenjar dapat menjadi tanda demam kelenjar dan kelelahan, sedangkan demam dan hilangnya berat badan lebih mungkin merupakan gejala stres, kelelahan atau flu. Namun, jika Anda mengalami gejala-gejala itu dan berpikir bahwa ada kemungkinan Anda terinfeksi virus AIDS, maka segera menemui dokter, terutama yang tahu tentang AIDS. Atau, hubungi organisasi AIDS untuk mendapatkan sarannya. (RF) Sumber: Richardson, Diane. Perempuan dan AIDS. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Daun Jinten Perut kembung disebabkan masuk angin, dapat diobati dengan 4 lembar daun jinten yang ditumbuk halus, setelah itu diseduh dengan 1 cangkir air panas selama 7 sampai 10 menit, disaring kemudian diminum. Getah Pepaya Getah pepaya berhasiat untuk penyembuhan sakit panu. Caranya dengan mengoleskan getah pohon pepaya berulang-ulang dengan teratur. Rimpang Kencur Hampir tiap orang pernah mengalami pegal di bagian mata karena ketegangan saraf di bagian mata. Ini dapat diatasi dengan ramuan 1 potong rimpang kencur lalu dibelah menjadi 2 bagian, gosokkan permukaan belahan rimpang tersebut di bagian pelupuk mata berulang-ulang. (SM) Sumber: Kedaulatan Rakyat



KESEHATAN PEREMPUAN

Penyakit Menular Seksual Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Apapun bentuk hubungan seksual itu bisa mengakibatkan PMS. Kadang-kadang PMS terjadi hanya karena saling menyentuh alat kelamin yang terinfeksi. PMS bisa ditularkan dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya atau saat melahirkan.

K

ECUALI segera mendapatkan pengobatan, PMS bisa mengakibatkan kemandulan baik bagi pria atau perempuan, bayi lahir prematur, terlalu kecil atau buta, kehamilan di luar kandungan (ektopik), kematian karena infeksi yang berat (pada kasus AIDS), nyeri yang menetap di perut bagian bawah dan kanker cervix (mulut rahim). Laki-laki dan perempuan dapat terkena PMS. Tetapi perempuan lebih mudah terkena infeksi daripada laki-laki. Sebaliknya, laki-laki terinfeksi dari seorang perempuan. Selain itu, sebagian besar jenis organ yang terkena PMS terdapat di dalam tubuh perempuan, maka tanda-tanda PMS di dalam tubuh perempuan menjadi sukar dilihat dibandingkan dengan tanda-tanda pada laki-laki.

dengan Anda. Bila tidak, maka dia akan menularkan penyakit lagi sewaktu berhubungan. Dorong suami untuk meminum obat secara tepat. Pastikan bahwa Anda meminum semua jenis obat yang diberikan dokter, meskipun tanda-tanda telah mulai menghilang atau berkurang. Jangan membeli hanya sebagian resep. Anda tidak akan terobati secara tuntas sampai semua jenis obat habis diminum. Selain AIDS, berikut adalah beberapa jenis PMS serta tanda-tanda infeksinya.

Trikomonas

Bukan infeksi yang berbahaya, namun rasa gatal yang ditimbulkannya sangat mengganggu. Pada pria biasanya tidak timbul gejala apapun, tetapi ia bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya PMS dapat dicegah dengan membiasakan hubungan ke orang lain. seksual yang aman, mengTanda-tanda: gunakan kondom setiap Bila Anda telah terkena PMS atau - Cairan berwarna abu-abu waktu mengadakan hu- berpikir mempunyai resiko besar atau kuning dan berbusa bungan seksual, mencuci serta berbau busuk dari da-erah luar alat kelamin tertular PMS, obatilah secara dini vagina bila timbul tanda-tanda infeksi. usai berhubungan seks, bu- Daerah genitalia gatal ang air kecil setelah berdan kemerahan hubungan serta jangan mencuci bagian dalam atau - Rasa nyeri dan panas sewaktu buang air kecil memasukkan ramuan untuk mengeringkan vagina. Mencuci bagian dalam vagina justru membuat ke- Gonorrhea dan Klamidia ring dan menyalahi keadaan alami vagina sehat Keduanya merupakan penyakit yang serius, namun yang selalu dijaga kebasahannya. Bila vagina sangat mudah diobati bila dimulai dini. Bila tidak mereka kering, maka akan mudah teriritasi selama hu- bisa menyebabkan infeksi berat dan kemandulan bungan seksual dan lebih mudah terinfeksi oleh pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, PMS. gejala-gejalanya tidak timbul sampai bermingguBila Anda telah terkena PMS atau berpikir mempunyai resiko besar tertular PMS, obatilah secara dini bila timbul tanda-tanda infeksi. Jangan menunggu sampai menjadi sakit. Pengobatan dini akan melindungi dari masalah kesehatan yang serius di kemudian hari dan mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Bantulah suami untuk bersama-sama mendapatkan pengobatan dalam waktu yang sama


minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Ia bisa menularkan infeksi kepada orang lain. Tanda-tanda: - Cairan kuning atau hijau dari vagina atau anus - Rasa panas atau nyeri buang air kecil - Demam - Rasa nyeri di perut bagian bawah


25

KESEHATAN PEREMPUAN - Kelenjar limpa di pangkal paha mungkin membesar - Demam ringan - Rasa nyeri atau berdarah sewaktu berhubungan seksual

Sipilis PMS berat yang mempunyai efek di seluruh tubuh dan bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan bisa diobati bila dalam keadaan dini. Tanda-tanda: - Tanda pertama adalah ulkus kecil yang tidak sakit yang bisa menyerupai jerawat, lecet, benjolan yang datar dan basah atau ulkus terbuka di vagina - Beberapa minggu atau bulan kemudian, anda akan mengalami radang tenggorokan, demam, timbul kelainan kulit (terutama di telapak tangan dan telapak kaki), sariawan dan bengkak sendi.

Chancroid Jenis PMS yang disebabkan oleh bakteria dan penyakit ini bisa diberantas bila diobati secara dini. Tanda-tanda: - Satu atau lebih ulkus yang lunak dan sakit di alat genitalia atau anus yang sering berdarah

Herpes Genitalia Jenis PMS yang disebabkan oleh virus dan herpes bisa menyerang di alat genitalia atu di mulut. Penyakit ini menimbulkan ulkus yang datang dan pergi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan bagi penyakit herpes, namun ada cara supaya gejala tidak terlalu mengganggu. Tanda-tanda: - Rasa gatal, geli atau rasa panas di kulit di alat genitali atau paha - Luka lecet kecil yang pecah kemudian membentuk ulkus terbuka dan sakit di alat genitalia (RF) Sumber: Burns, A. August dkk., Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000. Glosari: Genitalia = Bagian alat tubuh yang berfungsi seksual yang berada di dalam atau di luar tubuh. Ulkus = Suatu luka terbuka yang kronis pada kulit, lambung atau usus.

Pengobatan Alternatif untuk PMS Tanaman Obat untuk Pengobatan Penyakit Peradangan (Trikomonas, Gonorrhea dan Klamidia) Temulawak sebesar telur ayam, diris-iris, dicampur dengan segenggam daun sambiloto, direbus dengan 4 gelas air, sehingga tinggal 3 gelas. Minum 3 kali 1 gelas setiap hari. Umbi dewa dicuci bersih, dimakan mentas sebesar ruas jari jempol penderita. Dimakan 2 kali 1 ruas jempol setiap hari. Atau 5 lembar daun dewa dikunyah dan dimakan 3 kali 5 lembar setiap hari. Tanaman Obat untuk Pengobatan Penyakit Erosi (Sipilis dan Herpes) Semua luka atau gangguan pada kulit dicuci dengan rebusan batang batrawali. Rebus batang batrawali sebanyak 5 ruas jari tangan dengan 20 gelas air, sampai mendidih selama 5 menit. Sesudah dingin digunakan untuk membersihkan luka atu kulit yang terkena Herpes, Sipilis, jamur, kutu atau gatal-gatal lain. Air rebusan bratawali juga bisa diminum 3 kali setengah gelas setiap hari. (RF) Sumber: Sukanta, Putu Oka (ed.), Pengobatan Alternatif, Bersama Menganggulangi PMS - HIV/AIDS, Jakarta: Yayasan Sidowayah, 1998.

26



PUISI KITA

Anita di Hari-Hari Kemudian Pernah kutulis surat duka buat Anita, Geramku dari Jakarta Banyak yang sirna saat itu, Anita Surat itu diantar dengan air mata Menembus kegagapan yang tak pernah berhenti Antara waktu, ruang kekuasaan, Denyut nadi anak negeri

Zen

Hari ini aku di sini, di rumahmu Anita Di pantaimu Anita, di desahmu, Di ruangmu Anita, kamu ada di mana? Di suatu pagi, di ruang tanpa nama Aku bertemu Anita, Desau angin mengirim getar dingin Benarkah kamu itu Anita Tinggal seorang diri, yang tidak sendiri

Tak Sanggup S. Rukiah Kau menangis hati kecilku? Ah Tidak dengan ratapanmu Tidak juga dengan keluhanmu Sia-sia Kau cucurkan air mata

Anita, berhentilah sejenak, berhenti berpusing Mengelilingi jejak-jejak tulang belulang Mundar mandir, berbata bata Dan meledak, kemudian bisu tenggorokan Terekat haru atau marah?

Ingin kebebasan? Pun juga keadilan? Mari, mari tinggalkan tempat ini Tiada lagi waktu lebih Untuk mengeluh dan bersedih Tak sanggup katamu? Karena gentar nyelam derita? Hatiku Selama dunia masih bernoda Takkan leluasa Manusia mengejar Kebebasan dan Keadilan! dikutip dari Toety Heraty, Seserpih pinang sepucuk sirih. Pustaka Jaya, Jakarta, 1979


Di suatu malam aku berjumpa dengan Anita, Anita yang parasnya lain tapi senyawa dengan jiwa Keduanya tidak sendiri, Dan di tempat lain aku berjumpa lagi dengan Anita, Anita yang lain, tapi seluruh anggota keluarganya lenyap Menjelmakan merdeka Sama dengan Anita, Anita, Anita, lain, anita juga Yang tidak sendiri, walau sering sendirian Tak terhitung jumlah Anita, Anita yang kehilangan sanak saudara Tapi mendapat MERDEKA Putu Oka Sukanta Dili, Oktober 2003


27

KISAH Pilihan Pahit Untukku:

Dipenjara atau Menjual Anak Suamiku meninggal dengan mewariskan hutang. Aku akan dituntut.seorang lelaki germo bersedia menolong, namun aku harus menyerahkan puteriku untuk diperistri. Jiwaku terbelah dalam pilihan yang serba pahit! Dulu, aku adalah isteri yang kurang bisa hidup prihatin. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan tingkat ekonomi yang pas-pasan. Mas Pardi, suamiku, hanyalah sopir omprengan. Penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan pokok harian.

Hidup bersama Mas Ridwan, jauh lebih berkecukupan dibandingkan hidupku bersama suami sebelumnya. Semua keinginanku tak pernah dilarang. Semua permintaanku selalu dipenuhi. Hidup berlimpah uang, membuatku lupa daratan seakan-akan memendam dendam kemiskinan.

Masa awal perkawinan kami, penghasilan yang paspasan itu memang tidak terlampau menyulitkan. Akan tetapi, sejak kami mengontrak rumah sendiri, problem keluarga sedikit demi sedikit mulai muncul ke permukaan. Apalagi aku memang menuntut untuk mengontrak rumah di kota dengan lingkungan yang menurutku lebih baik, tentu saja dengan harga yang lebih tinggi juga.

Suatu hari suamiku mengalami kebangkrutan. Suamiku kembali pinjam modal untuk beralih ke jenis barang yang diperdagangkan. Usaha suamiku naik turun, hingga suatu hari suamiku sakit keras dan meninggal dunia. Suamiku meninggal dunia dengan masih menyisakan hutang modal yang kami pinjam di bank dengan meminjam sertifikat rumah tanah Mbak Tun, janda tetangga kami yang kaya raya, dengan janji memberikan keuntungan tiap bulan.

Beberapa tahun lamanya kami mengontrak rumah tersebut. Anak kami sudah tiga, Sri, Tuti dan Joko. Mas Pardi tetap jadi sopir, yang makin lama penghasilannya terasa kian tidak mencukupi kebutuhan. Sebenarnya kalau aku mau prihatin tak akan jadi persoalan. Namun tetangga selalu mengejekku sebagai keluarga yang statis, dari dulu tidak ada perkembangan apa-apa. Karena tututanku yang semakin berlebihan ditambah dengan gaya hidupku yang sangat boros, akhirnya suamiku tidak tahan lagi menghadapiku dan menceraikan aku. Tiga anak kami dibebankan kepadaku. Suamiku pergi ke Jakarta dan tidak pernah lagi ada kabar. Aku sendiri kembali pulang ke desa dan tinggal di rumah orang tuaku. Beberapa tahun menjanda, akhirnya aku dilamar oleh seorang duda asal Lampung, Ridwan namanya. Ia adalah seorang pedagang keliling yang kukenal ketika pada suatu hari ia berjualan di daerah kami. Pinangannya aku terima, dan kami pun menikah.

28

Kepergian Mas Ridwan jelas merupakan bencana besar bagiku. Selain harus menghidupi empat anak, aku mesti mananggung hutang bank. Dan kredit bank pun macet. Sri, dengan kerelannya sendiri, menghentikan kuliahnya. Oh Tuhan! Cobaan macam apa yang kualami sekarang? Aku menyesal kenapa dulu aku tak berhati-hati. Aku menyesal kenapa aku tak mempersiapkan diri. Tak mampu memperpanjang kontrak, akhirnya aku dan anak-anakku kembali ke desa, menumpang teduh di rumah orang tua. Untuk menyambung hidup, aku mencoba membuka warung kecil dengan modal dari sisa kekayaan yang ditinggalkan suamiku. Hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan itu pun bisa mengancam usahaku. Dua tahun lebih kredit tak terbayar. Mbak Tun ditegur petugas bank. Mbak Tun pun menegurku.



KISAH Ketika pihak bank akan menyita rumah tanahnya, janda itu memarahiku habis-habisan. Dia mengancam akan menuntutku. Tuhan! Penjara tiba-tiba menjadi momok yang menghantuiku saa ini. Sedikitpun tak pernah kubayangkan aku akan menghadapi hukuman kurungan di hari tua. Dalam keadaan gelap, tak tahu apa yang mesti kuperbuat, datang kepadaku Pak Sarju (bukan nama sebenarnya). Lelaki seusia suamiku itu selalu menghiburku, mengatakan bahwa jalan keluar tidak sulit diperoleh. ” Berapa sih, hutangmu di bank kan tinggal separuh lebih dikit dari nilai pinjamanmu dulu. Sedangkan Mbakyu masih punya kekayaan yang tak ternilai. Kalau Mbakyu tak keberatan, bolehkah kiranya aku mengambil Sri sebagai istri? Soal tanggungan Mbakyu di bank jangan dipikirkan” kata Pak Sarju. Tuhan! Apa yang sudah kuduga ternyata tidak meleset. Mestikah aku punya menantu lelaki germo macam dia? Kenyataan telah membuktikan, tak hanya isapan jempol. Memang aksinya itu tak bisa diusut, sebab para gadis yang ”dijual” itu benarbenar berniat jadi penjaja cinta. Mereka pergi ke Jakarta dengan alasan mencari pekerjaan, sehingga mereka dapr mengurus surat jalan.

Dalam keadaan pikiran buntu, dikotori oleh ketakutan masuk penjara, tawaran Pak Saraju menjadi satu-satunya jalan keluar. Ketika hal itu kuceritakan kepada Sri, anak sulungku, ia hanya bisa menangis. Tetapi dengan nada berat dia menjawab, ”Demi Ibu, juga demi keselamatan keluarga kita, aku rela berkorban. Mungkin itulah cara saya membalasa budi orang tua. Tak usah Ibu resahkan!” Oh Tuhan! Tegakah aku menyerahkan putriku yang begitu baik jadi istri Pak Sarju? Benarkah cara itu sebagai jalan seorang anak membalas budi ibunya? Ya Tuhan! Ibu macam apa aku ini? Tetapi, bila tawaran itu ku tolak, dengan cara apa aku bisa menyelamatkan keluargaku? (SN) . Disarikan dari Kisah-Kisah Pedih Perempua : Kisah Nyata Jakarta: Progres, 2004

GERAKAN PEREMPUAN DAN KESADARANNYA

Rp. 5.000,-

Tak ada lagi gerakan massa kaum perempuan. Memang, banyak sekali organisasi yang menangani masalah kesetaraan bagi kaum perempuan, baik dalam bidang publik maupun lembaga-lembaga swasta; meliputi organisasi-organisasi (khusus) kaum perempuan seperti National Organization for Women, atau yang menangani lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, keadilan sosial dan bidang-bidang lainnya yang menangani masalah-masalah kaum perempuan. Sekarang organisasi-organisasi kaum perempuan yang melibatkan keanggotaan begitu besar telah memiliki struktur yang birokratik dan dikelola oleh staf upahan. Teori-teori feminis, yang dahulu begitu provokatif dan bebas, sudah tak memperhatikan lagi kondisi kaum perempuan, telah mencari pamrih, dan keletihan. Hal tersebut menimbulkan dua pertanyaan. Mengapa kini begitu sedikit diskusi tentang (hampir) hilangnya sebuah gerakan perempuan yang dahulu, belum begitu lama, cukup kuat untuk membawa perubahan penting dalam tatanan sosial dan budaya? Apa yang menyebabkan kemerosotan gerakan tersebut?



29

WARTA PEREMPUAN

BERTEMPAT DI Cemara 6 Galeri, 19 Juli 2005 Yayasan Jurnal Perempuan mengadakan diskusi “Sosialisasi Terkini Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia”. Diskusi yang menghadirkan narasumber Ruth Eveline (TDH Nederland), Adriana Venny (Yayasan Jurnal Perempuan) dan Tri Priyo (Bareskrim Polri) ini merupakan puncak rangkaian kegiatan “Kampanye melalui Media tentang Trafficking dan Pemberdayaan Korban” yang dilaksanakan sejak 2004. Diskusi ini merekomendasikan agar pemerintah-pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah anti perdagangan manusia, perlunya dorongan untuk pengesahan RUU Anti Perdagangan Manusia serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi informasi tentang perdagangan manusia hingga di wilayahwilayah terpencil. (SN)

Zen

Kampanye Trafficking melalui Media

TANGGAL 2-3 Agustus 2005, Deputi III Perlindungan terhadap Perempuan, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengadakan diskusi terbatas tentang pembahasan draft akhir Panduan Pencatatan dan Pelaporan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Diskusi ini merupakan pembahasan keempat setelah tiga pertemuan sebelumnya. Diskusi ini diikuti oleh 20 orang yakni 3 dari NGO, 1 dari organisasi masyarakat, dan lainnya dari beberapa departemen dan lembaga pemerintah terkait seperti Deprtemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS, BKKBN, Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Diskusi terbatas ini menghasilkan draft akhir yang akan segera diuji-cobakan pada September 2005 di 5 propinsi yang akan ditentukan kemudian oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pemilihan wilayah uji coba mencakup pertimbangan faktor tingkat tindak kekerasan terhadap perempuan dan jaringan yang ada. Hasil uji coba direncanakan dibahas kembali pada November 2005. (SN)

30


Zen

Draft Panduan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Siap Diuji Coba


WARTA PEREMPUAN kalyanamitra WOMEN’S COMMUNICATION AND INFORMATION CENTER

Kabar dari Kegiatan Sosialisasi CEDAW


Menuju Kesetaraan Hak Publik dan Politik Perempuan SEBAGAI WARGA negara, perempuan Indonesia dijamin memiliki peluang berpartisipasi di dunia publik (politik). Hak itu dijamin secara internasional maupun nasional dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women) yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan (Convention on Women Political Rights) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undangundang Nomor 68 Tahun 1958, Beijing Platform for Action (BPFA) bidang perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7 CEDAW menegaskan bahwa negara wajib membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Selain itu, dalam pasal 8 CEDAW disebutkan negara harus menjamin kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 tentang Pemilu menyatakan: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ini menjadi Tindakan Khusus Sementara (Temporary Special Measure- Pasal 4 (1) CEDAW) untuk mempercepat terwujudnya “de facto equality”. Untuk masa mendatang, sanksi administrasi harus dikenakan terhadap parpol yang tidak memenuhi kuota 30% dalam daftar calon tetap. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik gagal memasukkan sistem kuota 30%. Dalam pasal 13 ayat 3 disebutkan parpol perlu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam komposisi kepengurusan partai. Sebagai konsekuensinya tidak cukup tekanan bagi parpol untuk mewajibkan nominasi perempuan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan. Padahal keputusan-keputusan strategis ditentukan oleh kepengurusan partai yang didominasi laki-laki. Pilkada langsung sudah dilaksanakan di beberapa daerah saat ini meskipun belum menjamin demokrasi dan keadilan bagi perempuan. Oleh karena sarat dengan politik uang, maka parpol yang menentukan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Banyak perempuan yang tak siap untuk menyediakan dana besar dan cenderung untuk menghindari kecurangan dan politik uang. Selama ini sistem hukum maupun politik kita masih maskulin dan diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun jumlah perempuan lebih dari setengah total jumlah penduduk dan 57% dari total pemilih, namun perempuan menjadi “silent majority” yang termarjinal, yang langsung dikaitkan dengan ketimpangan akses dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan publik. Untuk mencapai kesetaraan hak politik dan publik perempuan, maka pemerintah perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dengan memberikan kepastian ataupun affirmative action untuk keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan pejabat pemerintahan daerah. Selain perlu perbaikan di tingkat kebijakan, maka harus dilakukan pendidikan politik pada perempuan sampai ke tingkat akar rumput baik pendidikan politik tentang perempuan sebagai pemilih maupun perempuan yang kelak mencalonkan diri menjadi caleg. Intisari tersebut menjadi kesimpulan Diskusi Publik yang diadakan Kalyanamitra dengan menghadirkan Smita Notosusanto (CETRO) membicarakan “Peluang Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada” dan Khofifah Indar Parawangsa yang membahas “Kesetaraan Gender dalam Publik dan Politik”. Diskusi ini dimoderatori Rena Herdiyani (Kalyanamitra) dan dilaksanakan pada Senin, 25 Juli 2005 pukul 13.00-15.00 WIB di Kalyanamitra. (RH)



31




Pelacuran dan Perdagangan Perempuan di Sekitar Kita PERDAGANGAN MANUSIA, umumnya perempuan dan anak-anak, tujuannya adalah seksual. Perbuatan ini merupakan tindakan yang sangat merugikan individu korban, keluarga, maupun masyarakat. Perdagangan adalah bentuk kekerasan HAM, khususnya terhadap martabat perempuan dan tumbuh kembangnya generasi penerus. Karena itu, kejahatan ini secara gigih diperangi oleh PBB dengan menyetujui Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak pada 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Selanjutnya, 2 Desember 1949 melalui resolusi Nomor 317, PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur. Sebagain besar perempuan yang bekerja di prostitusi adalah perempuan yang bersuami bahkan tidak sedikit yang justru didukung oleh suaminya. Faktor penarik tingginya eksploitasi seksual karena industri pelacuran tidak bisa ditutup. Kebutuhan pengguna tidak pernah sepi dan jaringan pemasok terus beredar. Sedang faktor pendorongnya meliputi kemiskinan, dan anak perempuan dianggap sebagai aset jangka pendek, budaya, gaya hidup konsumtif, perkawinan dan perceraian, menerima pelacuran sebagai sebuah pekerjaan, pengaruh rekan sebaya yang telah sukses di dunia prostitusi, keterlibatan keluarga dan masyarakat serta tingginya angka putus sekolah. Beberapa alasan mengapa anak terlibat pelacuran ialah ditipu dan dipaksa, keadaan ekonomi, pandangan tentang seksualitas, pandangan hidup modern dan konsumtif, dan jaringan. Korban masuk dalam industri seks komersil antara lain dengan cara orang tua langsung membawa ke germo, orang tua menitipkan pada calo, mata-mata/spionase membawa ke calo/germo atau lewat peer group.

Kalyanamitra / RF

Beberapa upaya pencegahan perdagangan dan eksploitasi seksual yang bisa dilakukan antara lain penerapan hukum yang konsisten, pendidikan publik, pebaikan kesejahteraan dan memfungsikan media massa sebagai alat pendidikan. Advokasi hukum perlu dilakukan berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak ini. Mengingat saat ini baru 2 pasal dalam KUHP yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan perdagangan manusia, yaitu pasal 27 dan 324 KUHP. Memang kita saat ini dapat menggunakan UU Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, namun kedua perangkat hukum tersebut belum cukup untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Oleh karenanya, harus selalu dilakukan advokasi hukum terutama segera disahkannya UU perdagangan manusia.

32

Hal itu menjadi inti Diskusi Komunitas yang diselenggarakan Kalyanamitra dengan pembicara Yani Mulyani (Yayasan Kusuma Buana) yang membahas topik “Menghadapi Maraknya Pelacuran dan Perdagangan Perempuan di Sekitar Kita” dan Astuty Liestianingrum (LBH APIK) yang membahas topik “Tinjauan Hukum terhadap Pelacuran dan Perdagangan Perempuan”. Dengan moderator Listyowati (Kalyanamitra), diskusi ini dilaksanakan pada Rabu, 24 Agustus 2005, jam 13.00-16.15 WIB di Balai Pertemuan RW 12, Jl. Tridarma Utama IV, Kampung Pulo, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. (SN)






Perdagangan Perempuan dan Anak PERDAGANGAN MANUSIA ada sejak dahulu dalam bentuk perbudakan. Praktek trafficking kini dikemas dengan cara-cara modern dan banyak terjadi di kalangan perempuan dan anak, yaitu diperjual-belikan di dalam maupun di luar negeri. Istilah trafficking menurut definisi yang dibuat oleh PBB adalah “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman,atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking yakni kemiskinan, tingkat pendidikan, keterbatasan informasi, pelaksanaan dan aturan yang tidak jelas yang dilakukan oleh agen-agen penyalur tenaga kerja, law enforcement yang tidak diterapkan dengan baik, menjadi alasan terjadinya hal itu di Indonesia. Indonesia saat ini masuk dalam urutan ketiga di dunia sebagai negara pengirim dan penerima terbesar perdagangan manusia. Padahal Indonesia telah ikut serta dalam meratifikasi konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan konvensi ILO. Seharusnya, pemerintah memberikan perhatian serius berupa pencegahan (prevention), perlindungan (protection) dan penindakan hukum kepada pelaku (prosecution) terhadap semua bentuk perdagangan manusia. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yaitu: − Ditipu untuk bekerja dengan iming-iming gaji besar, namun lalu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. − Bekerja tanpa MOU dan job description yang jelas − Istri pesanan (bride order) atau kawin palsu − Perdagangan bayi dan anak − Kerja seks: ditipu lalu dimasukkan ke dalam rumah bordil − Pekerja anak: dipekerjakan dalam usia belum dewasa (kurang dari 18 tahun) − Kerja paksa: dengan jenis pekerjaan: domestik, pabrik dan sebagainya − Transfer organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan − Menjual anak sebagai komoditas seks/praktek pedofilia, pornografi dan sebagainya Pencegahan berkait dengan modus operandi, karena itu perlu dipantau perkembangannya. Karena perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional, maka harus diperhatikan orang-orang asing yang keluar masuk indonesia. Maka, perlu dikembangkan kerjasama antar negara dalam penanggulangan perdagangan manusia seperti kerjasama ekstradisi tersangka/pelaku, bantuan dan pemulangan korban dari negara transit dan tujuan perdagangan manusia dan mengawasi pola imigrasi dan emigrasi untuk pembuktian. Perlu disebarluaskan informasi berkenaan dengan perlindungan dan bantuan bagi korban dengan memastikan korban tidak dipidana; perlindungan saksi dan korban dalam proses penyidikan baik di negara asal, negara transit maupun negara tujuan perdagangan manusia; tersedia layanan pemulihan dan shelter bagi korban yang dikelola pemerintah dan masyarakat dan terjamin pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban. Itulah rangkuman Diskusi Publik yang dilakukan Kalyanamitra untuk menyebarluaskan arti penting CEDAW di masyarakat dengan menghadirkan pembicara Adriana Venny (Jurnal Perempuan) yang membahas topik “Bentuk-bentuk Trafficking di Indonesia” dan Rita Serena Kalibonso, SH. LLM. yang membahas topik “Kebutuhan akan Undang-Undang yang Berpihak dan Melindungi Korban dan Saksi Trafficking”. Dimoderatori Hegel Terome (Kalyanamitra), Diskusi Publik ini dilaksanakan pada Rabu, 31 Agustus 2005, jam 13.00-16.15 WIB, bertempat di Kalyanamitra. (SN)



33




Pendidikan Pilar Utama Perempuan Pendidikan di Indonesia sekarang ini bila di amati, bergerak tanpa arah yang jelas. Hal ini bisa di lihat dari sekolah-sekolah yang keadaannya memprihatinkan, kompetensi dan gaji guru yang rendah, masih tingginya angka buta huruf, biaya pendidikan yang semakin mahal, banyaknya anak-anak putus sekolah, menjadi persoalan yang di hadapi bangsa ini dari tahun ke tahun. Di banyak daerah tertinggal, di daerah rawan bencana alam, konflik dan beberapa daerah yang mengalami pemiskinan oleh kebijakan pembangunan, mengakibatkan sebagian besar anak-anak perempuan harus tinggal di rumah membantu orangtuanya di dapur. Kemiskinan merupakan salah satu faktor perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut data Susenas tahun 2001 tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan hanya sebagian perempuan yang mampu bersaing di pasar kerja, yang mensyaratkan keterampilan dan tingkat pendidikan tertentu dengan kualitas memadai. Pasar kerja yang terbatas menyebabkan perempuan harus berada di kancah persaingan yang tidak seimbang. Pendidikan formal, dalam berbagai kasus masih belum banyak berkutik menghadapi kerasnya adat dan kuatnya mitos yang di kukuh oleh masyarakat. Status perempuan di dalam masyarakat masih rendah walaupun pendidikan formal meningkat, hal itu disebabkan masih melekatnya budaya patriarki dalam lingkungan keluarga dan lembaga penyelenggara negara. Masih belum disadarinya hak asasi perempuan juga merupakan hak asasi manusia yang tidak ada bedanya dengan laki-laki. Bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang. Pendidikan (dalam arti sempit pengajaran di sekolah) bukan saja harus bersifat terbuka, juga harus memungkinkan semua orang menikmatinya tanpa ada perbedaan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 CEDAW ” Para Negara Peserta harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diksriminasi terhadap perempuan, agar dapat menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan terutama untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Perempuan perlu maju dalam segala hal. Pendidikan dasar perlu di berikan kepada perempuan baik di pedesaan maupun di perkotaan yang dapat memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang di hadapi tidak hanya terkait dengan kemajuan ekonomi tetapi juga persoalan lainnya, yang hal ini perlu di dukung oleh lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga penyelenggara negara, sehingga perempuan lebih bisa mendapat banyak kesempatan dalam pendidikan yang merupakan tiang utama perempuan menuju masa depan yang lebih cerah. Karena perempuan yang mampu menyerap, menguasai dan mengolah informasi sehingga mampu berkompetisi dan dapat berhasil dalam persaingan hidup ditengah masyarakat. Pada kenyataannya, ketimpangan gender dalam bidang pendidikan masih terjadi di sebagian masyarakat Indonesia. Dengan makin mahalnya biaya pendidikan, dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, tidak banyak pilihan bagi para orang tua untuk membuat prioritas pendidikan bagi anak-anaknya. Yang terjadi akhirnya anak perempuan yang secara tidak langsung ”harus” mengalah atau dikalahkan dengan alasan yang banyak dipengaruhi oleh budaya yang telah dikonstruksi masyarakat setempat. Pemaparan tersebut merupakan rangkuman dari pembahasan Diskusi Komunitas yang diselenggarakan Kalyanamitra secara rutin sebulan sekali dalam rangka sosialisasi pasal-pasal CEDAW, ini dilaksanakan di Sekolah Perempuan Ciliwung Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2005, yang merupakan Komunitas dampingan dari Kapal Perempuan. Diskusi komunitas ini lebih lengkap dengan adanya pemaparan dari Endang Sulpiana (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita/PPSW) yang berbagi pengalamannya tentang Pentingnya Pendidikan dan Keterampilan bagi Perempuan dan Wiharti Pendapa).(SN)

34



WARTA PEREMPUAN


kalyanamitra WOMEN’S COMMUNICATION AND INFORMATION CENTER


Perempuan dan Pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah dasar untuk membangun Sumber Daya Manusia yang potensial dan berkualitas. Semua warga bangsa di negera ini wajib mendapatkan pendidikan. Tak peduli apakah dia miskin atau kaya. Banyak orang miskin tidak bersekolah dan banyak anak sekolah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena orang tua mereka tidak sanggup membayar uang pendidikan yang begitu tinggi. Persoalan pendidikan yang terus merumit di Indonesia merupakan cermin tidak seriusnya pemerintah dalam upaya perubahan di dunia pendidikan. Permasalahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan tidak mendapat penanganan serius pemerintah. Terkesan pemerintah mengabaikan persoalan yang ada, termasuk memberi kesempatan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Walaupun pemerintah mengatakan telah memberikan kesempatan pada perempuan dan kesetaraan dalam pendidikan, kenyataannya angka tingkat buta huruf perempuan di Indonesia makin tinggi. Perempuan belum sepenuhnya mendapatkan dan dilindungi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan. Aturanaturan legal yang ada malah cenderung meminggirkan perempuan. Hal ini bukan saja bertentangan dengan isi UUD 1945 Pasal 1, namun juga bertentangan dengan The Beijing Declaration and The Platform for Action, 1996 (Gender Education and Development, International Centre of the ILO) dinyatakan: “Pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia dan merupakan alat penting bagi pencapaian kesetaraan, perkembangan, dan kedamaian ….Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan, baik bagi perempuan maupun laki-laki , yang pada akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dewasa”. Persoalan utama yang dihadapi oleh pendidikan nasional kita bukan mengenai kecilnya anggaran, tapi soal rendahnya kemampuan managerial dan tingginya mental korupsi sehingga dana yang sedikit itu pun digunakan secara tidak efisien dan dikorup. Oleh sebab itu, kampanye mengenai pentingnya anggaran pendidikan yang tinggi itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kampanye tentang pentingnya peningkatan kemampuan managerial agar dana-dana yang tersedia digunakan secara efisien dan tidak dikorup. Proyeksi Anggaran Depdiknas Menurut Program, Tahun 2005-2009 No

Program

2005

1 Pendidikan Anak Usia Dini 2 W ajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2006

TAHUN 2007

2008

2009

253,060

962,020

1,605,974

2,007,468

3,039,507 19,691,587

12,097,784

15,297,857

16,108,864

18,082,835

3 Pendidikan Menengah

2,772,160

3,394,756

5,447,214

6,781,735

8,938,082

4 Pendidikan Tinggi

6,383,215

7,300,000

9,500,000

12,900,000

15,500,000

348,437

1,153,600

1,620,912

2,631,367

4,647,050

3,161,543

3,675,000

5,983,410

7,583,550

9,612,070

745,463

1,482,220

2,037,932

2,681,264

86,390

338,000

434,000

540,000

655,000 321,502

5 Pendidikan Non-Formal 6 Peningk. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan

392,523

8 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

28,501

117,166

164,032

229,645

10 Penelitian dan Pengembangan Iptek

9 Peningk. Pengawasan dan Akuntabilitas Ap. Negara

40,000

40,000

42,600

45,369

48,318

11 Pengemb. Budaya Baca &Pembinaan Perpustakaan

70,275

114,043

144,798

217,197

325,796

12 Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

17,300

17,300

25,950

38,925

58,388

5,000

5,000

10,000

20,000

40,000

112,215

132,849

168,824

179,797

191,484

13 Pengelolaan Sum ber Daya Manusia Aparatur 14 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 15 Penyleng. Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan

432,468

506,946

661,202

704,180

749,952

Jumlah

26,200,872

33,800,000

43,400,000

54,000,000

66,500,000

Kesepakatan PANJA

24,900,000

33,800,000

43,400,000

54,000,000

65,500,000

Catatan

: 1. Sebesar Rp 4,15 triliun dari kompensasi BBM tahun 2005 masuk pada Program Wajar Dikdas 9 Tahun 2. Untuk tahun 2006-2009 diprediksi dana kompensasi BBM setiap tahun sudah teranggarkan pada APBN untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun 3. Alokasi Dikti belum termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)



35

KRONIK

K

Komite CEDAW

ETIKA MENGADOPSI konvensi CEDAW, Majelis Umum PBB mengarahkan agar sekelompok ahli yang independen dibentuk untuk mengawasi kepatuhan pada konvensi sesuai pasal 17 Konvensi, yakni: 1. Untuk tujuan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Konvensi ini, harus dibentuk suatu Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut “Komite”). Waktu berlakunya Konvensi, terdiri atas delapan belas orang dan sesudah ratifikasi atau aksesi Konvensi oleh Negara Peserta yang ketiga puluh lima terdiri atas 23 orang ahli yang berwatak moral tinggi dan cakap di bidang yang diliput oleh Konvensi. Para ahli dipilih oleh para Negara Peserta dari warga negara mereka dan harus mengabdi dengan segenap kemampuan pribadi mereka. Pertimbangan didasarkan pula atas sebaran geografis yang adil dan terwakilinya bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda-beda maupun sistem hukum pokok yang ada. 2. Para Anggota Komite dipilih dengan secara rahasia dari daftar nama orang yang dicalonkan oleh para Negara Peserta. Tiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang di antara warga negaranya sendiri. 3. Pemilihan pertama akan dilangsungkan 6 bulan sesudah tanggal berlakunya Konvensi ini. Paling tidak 3 bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan menyampaikan sepucuk surat kepada para Negara Peserta yang meminta mereka untuk menyampaikan pencalonan mereka dalam waktu 2 bulan. Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan daftar nama dalam susunan alfabetis dari semua orang yang dicalonkan, dengan menunjukkan para Negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara Peserta yang bersangkutan. 4. Pemilihan para anggota Komite akan dilangsungkan pada suatu pertemuan para Negara Peserta yang diundang untuk bersidang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsabangsa. Pada pertemuan itu, dua pertiga Negara Peserta akan merupakan kuorum, orangorang yang dipilih untuk Komite adalah caloncalon tersebut yang memperoleh jumlah suara

36

5.

6.

7.

8.

9.

terbanyak dan suara mayoritas absolut dari wakil-wakil Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Namun demikian, masa jabatan 9 orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada masa dua tahun; segera sesudah pemilihan pertama nama-nama dari 9 orang anggota ini akan dipilih dengan undian oleh Ketua Komite. Pemilihan 5 orang anggota Komite tambahan akan dilangsungkan sesuai ketentuan-ketentuan ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, sesudah ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima. Masa jabatan 2 orang anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini akan berakhir pada akhir masa dua tahun; nama-nama 2 orang anggota ini sudah dipilih dengan undian oleh Ketua Komite. Untuk pengisian kekosongan yang kebetulan terjadi, Negara Peserta yang ahlinya sudah berhenti berfungsi sebagai anggota Komite akan menunjuk ahli lainnya dari di antara warga negaranya dengan tunduk pada persetujuan Komite. Para anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum akan menerima honorarium dari sumbersumber Perserikatan Bangsa-Bangsa pada jangka waktu dan syarat-syarat seperti yang Majelis tentukan, sesudah memperhatikan pentingnya tanggung jawab Komite. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsifungsi Komite yang efektif menurut Konvensi ini.

Para ahli yang akan duduk di Komite dipersyaratkan memiliki reputasi moral yang tinggi dan keahlian dalam bidang yang dicakup Konvensi. Di samping tingkat keahlian dan integritas, pemilihan juga memperhatikan adanya keterwakilan yang berimbang dari berbagai wilayah, peradaban dan sistem hukum utama di dunia. Para ahli dipilih untuk masa kerja empat tahun, tetapi pemilihan diadakan 2 tahun sekali. Jadi, setengah dari jumlah anggota baru telah berpengalaman minimal dua tahun sehingga ada kontinuitas dalam pekerjaan. Pemilihan kembali bagi tiap ahli diperbolehkan sampai beberapa kali.



KRONIK Sebelum memulai bekerja, para ahli mengucapkan janji atau deklarasi secara khidmat di hadapan rapat terbuka Komite, bahwa ia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh hormat, kesetiaan dan kejujuran, ketidak-berpihakan dan ketelitian. Komite bekerja dibawah pimpinan seorang ketua, tiga orang wakil ketua dan reporter yang dipilih sendiri dengan memperhatikan keterwakilan geografis yang berimbang. Komite bersidang dua kali setahun selama tiga minggu. Sidang-sidang khusus dapat dilakukan sesuai dengan keperluan dan ketersediaan dana. Di samping itu, ada “sidang awal” selama seminggu sebelum sidang reguler. Sidang awal terdiri dari 5 anggota dengan memperhatikan keseimbangan dan keterwakilan geografis. Tugasnya ialah menyusun daftar isu dan pertanyaan berdasarkan kajian atas laporan negara-negara peserta konvensi yang akan dibahas dalam sidang komite selanjutnya. Daftar isu dan pertanyaan tersebut oleh sekretariat disampaikan kepada masingmasing negara untuk dijawab secara tertulis. Rapat-rapat Komite ada yang bersifat terbuka dan ada yang tertutup. Rapat-rapat terbuka adalah rapat dimana wakil negara peserta, biasanya menteri atau yang setingkat menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Konvensi di negaranya, yang dilanjutkan dengan dialog antara para anggota komite dengan wakil negara peserta. Para anggota

Komite bertanya dan wakil negara peserta menjawab. Rapat terbuka juga dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggota PBB, badan-badan khusus/organisasi-organisasi PBB, organisasi pemerintah dan non pemerintah.Rapat tertutup adalah rapat-rapat dimana Komite merumuskan kesimpulan dan rekomendasi tentang laporan negara-negara peserta konvensi dan rapat lain sesuai dengan pertimbangan komite sendiri bahwa rapat bersifat tertutup. Komite dapat mengundang badan-badan khusus PBB maupun organisasi-organisasi antar pemerintah PBB lainnya, dalam sidang awal Komite menurut pasal 22 Konvensi. Komite berhak meminta badanbadan khusus/organisasi-organisasi tersebut menyampaikan laporan dalam bidang kegiatan mereka mengenai negara-negara peserta konvensi yang laporannya akan dibahas oleh Komite. Wakil-wakil berbagai organisasi non pemerintah juga dapat diundang oleh Komite untuk memberikan pernyataan lisan atau tulisan serta memberi informasi atau dokumentasi terkait kepada rapat-rapat Komite maupun sidang awal Komite.Dalam sidang dan rapat-rapatnya, Komite membahas dan melahirkan beberapa dokumen penting. (SN) Disarikan dari berbagai sumber

Anggota Komite CEDAW Periode Sejak 1 Januari 2005 Rosario G. Manalo (Ketua) (Philipina) Meriem Belmihoub-Zerdani (Wakil Ketua) (Aljazair) Silvia Pimentel (Wakil Ketua) (Brazilia) Hanna Beate Schöpp-Schilling (Wakil Ketua) (Jerman) Dubravka Šimonoviæ (Reporter) (Kroasia) Magalys Arocha Dominguez (Kuba) Dorcas Coker-Appiah (Ghana) Mary Shanthi Dairiam (Malaysia) Cornelis Flinterman (Belanda) Naela Mohamed Gabr (Mesir) Françoise Gaspard (Perancis) Huguette Bokpe Gnacadja (Benin) Salma Khan (Bangladesh)


Tiziana Maiolo (Italia) Krisztina Morvai (Hongaria) Pramila Patten (Mauritius) Victoria Popescu (Rumania) Fumiko Saiga (Japan) Heisoo Shin (Korea Selatan) Glenda P. Simms (Jamaika) Anamah Tan (Singapura) Maria Regina Tavares da Silva (Portugal) Zou Xiaoqiao (China) (RF) Sumber: www.un.org


37

PUSTAKARIA Museum Nasional:

Pusat Budaya Indonesia

M

enyebut atau mendengar kata “Museum Nasional”, harusnya tempat ini merupakan pusat informasi sejarah budaya Indonesia yang terlengkap dan bangunannya megah sebagai kebanggaan bangsa. Diharapkan tiap pihak yang ingin mengetahui seperti apa budaya Indonesia, akan menjatuhkan pilihannya pada Museum Nasional. Ironisnya Museum Nasional ini terkesan luput dari perhatian pemerintah dalam kaitan pemeliharaannya maupun masyarakat yang memanfaatkannya. Mungkin penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang apa dan bagaimana Museum Nasional perlu dilakukan lebih efektif lagi. Museum Nasional dulunya adalah Badan Ilmu Pengetahuan yang didirikan oleh kalangan cendekiawan pada 24 April 1778. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu. Salah satu pendirinya, JCM Radermacher menyumbangkan rumahnya berikut koleksinya seperti benda budaya dan buku untuk mengisi ruangan cikal bakal museum tersebut. . Pada 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum yang dapat digunakan sebagai kantor sekaligus memamerkan, merawat dan menyimpan koleksi. Gedung baru ini bertempat di Jalan Merdeka barat No.12 Jakarta Pusat. Gedung ini dikenal dengan nama Gedung Gajah karena di halaman gedung itu terdapat patung gajah yang terbuat dari perunggu, hadiah dari Raja Thailand. Pada 29 Februari 1950, museum ini menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada 17 Februari 1962, lembaga ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan menjadi Museum Pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 092/0/1979 tanggal 28 Mei 1979, museum tersebut berubah nama menjadi Museum Nasional. Salah satu tugas dan fungsinya ialah menjadi lembaga penelitian dan studi warisan budaya bangsa serta sebagai pusat informasi yang bersifat edukatif-kultural dan rekreatif.

38

Museum Nasional saat ini memiliki sekitar 140.000 benda budaya yang terdiri dari koleksi pra sejarah, arkeologi, etnografi, keramik, numismatikheraldik, geografi dan relik sejarah. Untuk memelihara dan melestarikan koleksi, Museum Nasional melakukan kegiatan konservasi dan preparasi koleksi. Beberapa seksi dibentuk untuk melaksanakan kegiatan ini yakni seksi restorasi untuk menangani penanganan terhadap koleksi yang rusak; seksi preparasi untuk menangani penyajian koleksi serta seksi dokumentasi dan reproduksi untuk menangani pembuatan dokumentasi seluruh koleksi. Untuk memperoleh informasi tentang koleksi Museum Nasional secara lebih seksama, maka masyarakat umum, termasuk sekolah, dapat mengajukan permohonan pelayanan bimbingan. Museum Nasional dapat memberikan pelayanan bimbingan dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Museum Nasional juga menyediakan brosur yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Brosur ini dapat diperoleh di Ruang Thailand. Saat ini Museum Nasional telah memiliki gedung baru yang dibangun di sebelah kiri gedung yang lama. Bagi anda yang ingin berkunjung ke Museum Nasional, berikut ini informasi hari dan waktu bukanya: 1. Selasa : pukul 08.30 – 14.30 WIB 2. Rabu : pukul 08.30 – 14.30 WIB 3. Kamis : pukul 08.30 – 14.30 WIB 4. Jumat : pukul 08.30 – 11.30 WIB 5. Sabtu : pukul 08.30 – 13.30 WIB 6. Minggu : pukul 08.30 – 14.30 WIB 7. Hari Senin dan Hari Besar tutup 8. Ruang Khasanah Emas ditutup satu jam sebelum waktu tutup museum (SN)



BEDAH BUKU

masyarakat membenci dan menghina para pelacur, tetapi banyak pihak yang tidak malu-malu minta pajak dari hasil usaha mereka. Banyak koruptor yang menjual asset bukan miliknya, menggunakan fasilitas yang bukan haknya, namun pelacur menjual diri yang memang utuh sebagai hak pribadinya.

Judul Penulis Penerbit Tebal

: : : :

Pengakuan Pelacur Jogja Wahyudin TriDE, Yogyakarta, 2003 xl+148 halaman

Martabat Yang Tergadaikan! Perempuan pelacur sering dicap sebagai sampah masyarakat. Namun, sebagian besar mereka adalah ibu rumah tangga. Mereka terpaksa menggadaikan martabat dan harga diri tanpa bisa menebusnya kembali, demi kelangsungan hidup anak-anak dan keluarga mereka. Sekurangkurangnya, agar bisa berpakaian dan bersekolah. Bila itu kenyataannya, siapakah sebenarnya yang lebih manusiawi? Sebagai manusia normal dalam pandangan nilai-nilai sosial, kita kerap mengidap kemunafikan. Satu sisi, mereka harus bertanggung jawab terhadap nasi dan kehidupan anak dan keluarganya, namun di lain sisi, menjadi korban tatanan sosial yang diskriminatif. Meskipun dianggap sebagai profesi tertua dalam sejarah pekerjaan manusia, pelacuran tidak pernah usai dirumuskan. Istilah pelacur pun sering mengalami perubahan ”penyebutan” yaitu: pelacur, perempuan eksperimen (perek), perempuan P, wanita tuna susila (WTS), pekerja seks komersil (PSK) dan yang terkini disosialisasikan dengan istilah perempuan yang dilacurkan (paila). Istilah tersebut selalu berubah dengan alasan untuk memanusiakan perempuan pelacur. Namun, kesepakatan tentang profesi itu dalam masyarakat kita jelas: KELAM! M.A.W Brower pada 1974 melontarkan kritik tajam terhadap kesepakatan seperti di atas sebagai sikap masyarakat yang munafik. Menurutnya,


Meski demikian, pelacur sering menerapkan batasan-batasan bagian tubuh atau pun kegiatan yang dilakukan. Ada transformasi makna kesucian dalam diri mereka. Bagaimana pun, mereka tetap ingin dipandang sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan batasan-batasan dalam bersikap. Oleh karena itu, harus ada yang dijaga dan disucikan dari tubuh mereka yang telah terkomodifikasi itu. Pemerintah kerap mengatakan bahwa program lokalisasi adalah upaya pembinaan bagi pelacur dalam mengurangi perluasan wilayah praktek pelacuran. Menghindarkan pelacuran dari kehidupan “normal” masyarakat sehari-hari. Namun sebenarnya, lokalisasi atau pun relokalisasi pelacuran bukan sekadar penataan ruang fisik terhadap keberadaan sebuah aktivitas seksual, melainkan penataan sosial dan simbolis atas sesuatu yang didasarkan pada ukuran-ukuran yang ditentukan secara sosial. Lokalisasi merupakan peminggiran atas keberadaan sosial yang serupa maknanya dengan eksklusi dalam rangka menegakkan idealisme yang terlanjur diterima umum, yakni pelacuran itu kotor dan terhujat! Pelacuran telah digusur atau mengalami relokalisasi demi memindahkan dunia abnormal ke pinggiran atau demi penataan ruang yang lebih teratur dan bersih, dan pelacuran tidak memiliki persyaratanpersyaratan itu. Buku ini memaparkan aktivitas dan transaksi pelacuran di Pasar Kembang, Yogyakarta dengan cara membuat sisi kemanusiaan mereka muncul lebih utuh. Disajikan pengakuan beberapa perempuan pelacur yang mengambil pilihan hidup dengan menjajakan tubuhnya. Sebagai antropolog, penulis berhasil menyajikan catatan yang menggugah kesadaran kita untuk melihat langsung bukti-bukti nyata dominasi dan hegemoni struktural yang terjadi. (SN)


39

BEDAH BUKU menyangkut pihak lain, dalam hal ini pasangannya. Judul Penulis Penerbit Tebal

: : : :

Melibas Sekat Pembatas Langit Kaha Wong Teleng CV. Qalam, Yogyakarta, April 2004 427 hal

Keperawanan Perempuan Keperawanan selalu menjadi topik yang hangat dalam membicarakan perempuan. Keperawanan menjadi “kesatuan yang utuh” dengan konsep perempuan. Kesatuan yang utuh sendiri harusnya menjadi hal yang dapat diperdebatkan mengingat adanya asumsi yang kental dalam pemaknaannya. Karena, ketika apa yang sering kita sebut dengan perempuan itu sudah atau tidak lagi memiliki apa yang disebut keperawanan, maka kita ‘semestinya’ tidak bisa menyebutnya perempuan. Jadi, apa sebenarnya keperawanan itu sendiri? Berasal dari kata perawan, sering disamakan dengan selaput dara yang belum terkoyak. Maka, keperawanan berkaitan dengan keadaan seorang perempuan yang masih memiliki selaput dara yang utuh. Selaput dara adalah bagian dari alat kelamin perempuan yakni berupa lapisan tipis dan elastis yang melindungi rahim perempuan. Saat perempuan melakukan hubungan seksual untuk pertama kali, maka umumnya selaput daranya akan robek kecuali pada perempuan yang memiliki selaput dara yang elastis tadi. Robeknya selaput dara ditandai dengan keluarnya darah. Peristiwa itu dimaknai dengan hilangnya keperawanan seorang perempuan. Buku ini bercerita tentang hilangnya keperawanan berbagai perempuan dari berbagai latar belakang, dengan mengangkat pengakuan sang pelaku ‘penghilang keperawanan’. Bukan maksudnya untuk memojokkan perempuan sekaligus membela pelaku, namun buku ini dimaksudkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi perempuan ketika memilih untuk tetap mempertahankan keperawanan atau pun tidak. Hak untuk perawan atau tidak sepenuhnya adalah hak perempuan itu sendiri. Karena hanya perempuanlah yang memiliki otoritas penuh atas tubuhnya dan seksualitas yang ada pada dirinya. Namun kenyataannya, perempuan sering mengambil keputusan bukan didasarkan atas otoritasnya atau kepentingannya, melainkan

40

Mencermati dan mengkritisi apa yang dituturkan buku ini, sebaiknya kita tidak terjebak dalam keharusan untuk mempertahankan keperawanan hanya karena masyarakat menginginkan seorang perempuan harus tetap perawan sampai saat menikah. Keperawanan akan di’hilangkan’ oleh suaminya kelak. Pertahanan untuk tetap perawan pada diri perempuan sebaiknya lebih dikarenakan perempuan sadar konsekuensi yang terjadi ketika hilang keperawanan. Kemungkinan hamil, atau mengidap penyakit kelamin setelah hubungan seksual, atau gangguan psikologis disebabkan belum siapnya atas keadaan tidak perawan. Bukan sekedar mengikuti kemauan pihak lain, tapi atas keputusan individu atas kesadaran hak reproduktif perempuan. Buku ini sedikit terjebak dengan menekankan pentingnya menjaga keperawanan perempuan yang terkait dengan konsep perempuan, bukan memaparkan keperawanan yang dipertahankan sebagai bagian dari hak reproduktif. Bukan untuk menghakimi atau mendiskriminasi gender tertentu, namun pemahaman atas hak reproduktif perempuan memang belumlah dipahami oleh banyak kalangan laki-laki, bahkan oleh perempuan itu sendiri. Sehingga, dalam penulisan yang berlatarbelakang hak reproduktif atau pun seksualitas perempuan, sering tidak melihat perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Melainkan, melihat perempuan sebagai korban dari ketidakadilan, tanpa mengaitkan dengan alasan terjadinya ketidakadilan itu. Pemahaman salah satu terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan dapat ditarik dari pendekatan budaya, yang menempatkan perempuan sebagai second class di dalam ruang publik. Masih banyak pendekatan lain yang bisa menarik benang merah atas alasan terjadinya ketidakadilan tersebut. Dan untuk menjadikan pemahaman mengenai ketidakadilan terhadap perempuan menjadi pemahaman bersama, sebagai dorongan dalam gerakan perempuan, maka diperlukan kerjasama antara perempuan dan laki-laki melalui cara-cara penyadaran yang menyatu di antara keduanya. (DY)



BEDAH FILM Anne Frank:

Melawan Kekejaman Rasial NAZI Frank membuka usaha makanan sarat bumbu dan mempekerjakan beberapa karyawan, antara lain Miep, seorang warga Austria yang menikah dengan warga Belanda, Kugler Van Pels dan Goslar.

F

ilm ini didasarkan atas buku harian seorang gadis bernama Anne Frank dan beberapa wawancara dengan pelaku yang selamat dari kekejaman NAZI. Lalu, buku ini diangkat ke layar lebar pada 1939, ketika dimulai Perang Dunia. Waktu itu, Jerman menyerang Polandia dan selanjutnya menduduki Belanda. Dikisahkan dari sebuah keluarga Yahudi di Amsterdam, dengan 2 anak gadis bernama Margot dan Anne. Margot lebih dekat dengan ibunya Edith, sedangkan Anne dekat dengan ayahnya Frank, yang lebih mengerti kehidupan remaja. Karakter Margot berbeda dengan adiknya Anne. Margot lebih pendiam dan penurut, sebaliknya Anne, anak yang energik dan terbuka mengungkapkan apa yang tidak disenanginya. Pada usia 12 tahun Anne bercita-cita ingin menjadi wanita modern yaitu juara skating dan penulis. Dia ingin foto-fotonya terpampang di majalah, melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan belajar bahasa. Begitu tinggi cita-citanya. Hal ini diungkapkannya pada teman setianya Hannah, melalui buku hariannya sejak 12 Juni 1942.


Pada 15 Mei 1940 mulailah penjajahan atas orang Yahudi. Mereka diharuskan melapor, diintimidasi, tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang ditentukan. Teman-teman sekolah Anne juga dilarang orang tua mereka untuk mendekati orangorang Yahudi. Pada Januari 1941 dibuka pendaftaran untuk orang Yahudi, namun karena keamanan yang makin membahayakan, mereka tidak melapor dan mengadakan rapat untuk menentukan bahwa mereka tidak akan pindah. Mereka mengganti nama perusahaan dengan Gies & Company dan nama Frank dicoret seolah-olah sudah pergi ke Swiss. Diputuskan bahwa mereka akan ditempatkan dibelakang gudang di atas tempat pengolahan bumbu, yang pintunya ditutup dengan rak buku. Semula diputuskan hendak pindah pada 16 Juli 1941, namun karena kondisi kian gawat, lalu mereka pergi sebelum waktu yang ditentukan. Dalam kepindahan ini keluarga Pan Vels, Pfeffer seorang dokter gigi dan Goslar ikut serta. Dimulailah kehidupan gelap yang melanda keluarga itu. Mereka tidak dapat melihat sinar matahari dan hidup penuh penderitaan. Barang-barang yang ada lama-kelamaan habis untuk membeli makanan. Suatu ketika makanan pun sulit didapat. Di sini timbul konflik-konflik antar keluarga yang justru Anne dapat meredam kemarahan mereka. Sementara itu, ada pengawas baru yang bekerja di perusahaan itu, bernama Van Mareen. Sejak mula ia sudah mencurigai suasana kerja yang agak kaku. Piem yang dianggap sombong menyembunyikan sesuatu menambah kecurigaannya. Ia mulai menyelidiki sekitar gudang bumbu. Mula-mula dia mempertanyakan cat biru yang menutupi jendela-jendela yang dijawab oleh Piem untuk menjaga mutu rempah yang ada di situ. Tapi Mareen tidak pecaya begitu saja, setelah dia menemukan bukti. Dia menceritakan kepada temannya Laureet yang sebenarnya takut untuk melapor. Namun isterinya justru melaporkan itu


41

BEDAH FILM

pada Gestapo yang kemudian mendobrak rak yang menutupi pintu tempat persembunyian mereka pada 4 Agustus 1944. Alasan penangkapan karena mereka tidak melapor sebagai orang Yahudi. Ketika Frank mengemasi barangnya, dia mengeluarkan kotak kenangan sebagai tentara dan oleh komandan NAZI dia diperlakukan agak manusiawi tidak seperti warga Yahudi lainnya. Hal ini yang menyelamatkan Frank dari kamar gas. Frank diyakini oleh istri dan anak-anaknya telah mati dibunuh.

Ketika Jerman menyerah pada 1945 Frank dibebaskan oleh tentara Rusia dan kembali ke Amsterdam di mana dia bertemu dengan Brandes seorang perempuan tawanan yang mengetahui kematian Margot dan Anne. Frank bertemu kembali dengan Piem dan Piem menyerahkan buku harian Anne kepada Frank. Frank kemudian mendirikan Yayasan Anne Frank pada 1957 untuk mengenang anaknya. Yayasan ini bertujuan untuk pendidikan pemuda untuk lebih toleran dan menghilangkan diskriminasi rasial. Sebagai film yang sarat dengan nilai-nilai sejarah perjuangan manusia melawan kezaliman, seorang gadis di abad 20 yang mempunyai spirit tinggi dan sangat berani melawan kehidupan penjajahan yang tak mengenal kemanusiaan. Film ini sangat layak untuk ditonton dan tak lekang oleh jaman. Sampai sekarang pun tirani masih menghantui dunia. Film ini memenangkan Grammy Award, dengan bintang-bintang pemenang Academy Award, Ben Kingsley dan Golden Globe, Hannah Taylor Gordon yang berperan sebagai Anne Frank. Film ini hasil produksi Buena Vista Home Entertainment “Anne Frank” dengan produser Hans Proppe. (SM)

Mulailah penderitaan demi penderitaan dialami warga Yahudi. Mereka dimasukkan dalam gerbong dan dibawa ke Westerbork Transit Camp yang terkenal kekejamannya. Awalnya Anne dapat mengisi waktunya dengan mendongeng pada anakanak yang ikut dimasukkan ke dalam kamp pembantaian. Setelah 6 minggu, mereka dipindah lagi ke Auschwitz, Birkenau Polandia. Waktu berlalu dengan bekerja keras tanpa makanan yang cukup dan kebersihan akibatnya banyak tawanan yang menderita kudis, termasuk Anne. Mereka ditempatkan di blok tersendiri. Pada November 1944 mereka dipindahkan lagi ke Bergen-Belsen di mana mereka tersapu badai. Di tempat ini Anne bertemu dengan Peter teman sepersembunyian yang menaruh hati pada Anne. Kemudian Peter pun meninggal karena kelaparan. Pada 6 Januari 1945, ibu Anne meninggal karena kelaparan. Margot lebih dulu meninggal di pangkuan Anne dan Anne pun akhirnya meninggal diantara 17.000 korban kekejian NAZI di Kamp Bergen-Belsen pada Maret 1945. Pasukan Inggris membebaskan kamp tersebut 2 minggu kemudian.

42



CATATAN LEPAS

Indonesia di Titik Nol “Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, s’lalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.” (Ismail Marzuki dalam lagu “Indonesia Pusaka”) NDONESIA BARU saja memasuki usianya yang ke-60 tahun. Usia yang tentu saja tidak muda lagi. Kalau diukur dengan usia perkawinan, maka Indonesia sudah merayakan pesta kawin emasnya. Harusnya penuh keindahan dan kebahagiaan mengalaminya. Sejujurnya, kalau Indonesia dikatakan tanah nan indah atau paradise lands, itu tidaklah berlebihan. Berabad-abad lamanya kaum pedagang dari belahan bumi lainnya berjuang keras untuk sampai di negeri eksotis ini; hamparan pulau sambung menyambung; diselimuti hutan belantara tropis yang misterius penuh dengan flora dan fauna langka. Mereka makin menggebu hasratnya ketika berbagai rempah aromatik yang begitu dipuja dan diburu bangsa Eropa nyatanya tumbuh liar di semak-semak negeri ini. Cengkeh, lada, merica, pala, tembakau begitu mudah ditemukan di belahan timur dan barat Indonesia. Sejarah rempah dalam perjalanannya berujung menjadi sejarah kolonisasi baru; dengan cara-cara yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Pembukaan hutan-hutan; perkebunan-perkebunan swasta asing dan perbudakan tenaga kerja dimulai dalam sejarah sosial negeri ini. Itulah awal kehancuran suatu negeri Zamrud Khatulistiwa.

rakyat, Indonesia sudah menjadi ibu pertiwi yang tua renta; kehabisan energi dan kehilangan masa depannya. Indonesia, ibu pertiwi kita ini, telah dihancurkan oleh kepentingan-kepentingan yang menjual harga diri kita sebagai bangsa. Entahlah, mengapa bisa demikian bernafsunya rezim tersebut menggadaikan negeri ini kembali ke kaum penjajah, yang sepanjang sejarah sudah dilawan. Agaknya, kaki tangan penjajah itu justru amat berbahaya daripada si bule atau si Indo itu sendiri. Oh, ibu pertiwi, bukan dosamu yang membuat dirimu hancur berantakan, melainkan anak haram jadah orang-orang, penduduk, pemerintah, tokohtokoh masyarakat, politisi dan banyak lagi mereka yang tak bertanggungjawab itulah yang menjadikan engkau menderita. Anak-anakmu yang lainnya, yang jumlahnya ratusan juta jiwa, makin hidup menderita, miskin, bodoh, tertindas, saling membunuh dan berseteru. Jutaan anak tak punya masa depan; jutaan keluarga berantakan; jutaan perempuan diperjualbelikan. Ampuni kami, Ibu...! (HG) Monumen Nasional, Jakarta

Penjajahan demi penjajahan berlalu; perang demi perang pun dilakukan untuk mengusir kaum penindas. Namun itu tidak mudah. Oleh karena, penjajahan tak hanya datang dari luar negeri tetapi juga berasal dari dalam negeri kita sendiri. Ratusan tahun perlawanan itu dilakukan, namun baru menjelang 17 Agustus 1945, negeri ini baru diproklamamasikan sebagai Indonesia. Dinyatakan berdaulat secara politik, namun masih dikendalikan secara ekonomis oleh kekuatan-kekuatan asing. Kini, di usianya yang ke-60 tahun, di tengah suatu pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh



Kalyanamitra / RF

I

43

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW = CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DIADOPSI OLEH MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) PADA 18 DESEMBER 1979. PADA 24 JULI 1984, INDONESIA MERATIFIKASI MELALUI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984.

DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN BERARTI SETIAP PEMBEDAAN, PENGUCILAN ATAU PEMBATASAN YANG DIBUAT ATAS DASAR JENIS KELAMIN, YANG MEMPUNYAI PENGARUH ATAU TUJUAN UNTUK MENGURANGI ATAU MENGHAPUSKAN PENGAKUAN, PENIKMATAN ATAU PENGGUNAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN POKOK DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, SIPIL ATAU APAPUN LAINNYA OLEH KAUM PEREMPUAN, TERLEPAS DARI STATUS PERKAWINAN MEREKA, ATAS DASAR PERSAMAAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.

Jadilah bagian dalam kampanye sosialisasi CEDAW di Indonesia. Ikuti diskusi publik dan diskusi komunitas bulanan. Dapatkan pula media kampanye berupa Poster, Stiker, Mug, Pin, T-Shirt dan Tas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kalyanamitra, Jl. Kaca Jendela II No. 9, Rawajati, Jakarta 12750 Telp. 021-7902109, Fax. 021-7902112, Email. [email protected]

Kalyanamedia titian menuju Pemberdayaan Perempuan

Recommend Documents