KAJIAN PERMASALAHAN TEKNIS DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT YANG SESUAI (Study Kasus Permasalahan Hutan Rakyat Di Kabupaten Ciamis)

KAJIAN PERMASALAHAN TEKNIS DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT YANG SESUAI (Study Kasus Permasalahan Hutan Rakyat Di Kabupaten Ciamis) Oleh : M. Yamin Mile Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

ABSTRAK Hutan rakyat yang kini berkembang menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat petani khususnya di Jawa perlu ditingkatkan produktifitasnya untuk kesejahteraan masyarakat.. Dalam meningkatkan prouktifitas hutan rakat diperlukan analisa permasalahan yang dihadapi di lapangan serta pendekatannya pemecahan masalahnya dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat sesuai dengan kondisi actual di lapangan. Untuk itu dilaksanakan suatu study mengenai analisa permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat pada awal tahun 2010 dengan case study pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat sejumlah masalah teknis yang cukup crusial dalam pengembangan hutan rakyat antara lain menyangkut pengelolaan kesubutan tanah, kelestarian hutan rakyat, penyediaan bibit yang berkualitas, tingkat penguasaan tehnologi, serta tidak tersedianya data yang akurat.mengenai luas dan potensi hutan rakyat Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pendekaatan khusus melalui pemahaman kondisi obyektif di lapangan dan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat Kata kunci : Hutan rakyat, Kajian permasalahan, Kebijakan pemerintah

I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Hutan rakyat saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu titik tumpuan ekonomi penduduk yang tinggal di Pulau Jawa (FKKM, 1999). Keberadaan hutan rakyat saat ini menjadi sangat penting dan strategis karena telah berkembang menjadi salah satu andalan dalam perekonomian masyarakat. Hutan rakyat berperan dalam menyediakan suplay kayu baik untuk konsumsi dalam negeri maupun export, ketahanan pangan serta menjaga kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Ciamis yang menjadi obyek penelitian, pengembangan hutan rakyat merupakan salah satu kegiatan strategis dalam memenuhi kebutuhan kayu baik untuk industri lokal, regional maupun nasional serta permintaan export yang terus meningkat. Saat ini terdapat sekitar 800 – 900 buah industri perkayuan di Kabupaten Ciamis yang memanfatkan bahan baku kayu rakyat. Kehadiran industri kecil maupun besar yang tersebar di berbagai tempat, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah khususnya di pedesaan. Dengan demikian permasalahan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis merupakan cermin dari permasalahan hutan rakyat yang dihadapi di Jawa Barat pada umumnya. Dalam konteks pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan sesuai rencana strategik tahun 2004 – 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis telah menetapkan visi yakni “mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai sentra pengembangan hutan rakyat lestari di Priangan tahun 2009/2010”. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat banyak hambatan dan kendala yang dihadapi baik menyangkut permasalahan dari aspek teknis, sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini kajian permasalahan dibatasi pad aspek teknis dalam pengelolaan hutan rakyat.

Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian

277

B. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: - Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan hutan rakyat serta pendekatan pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan penelitian, pengamatan dan penilaian kondisi aktual di lapangan - memberi masukan dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan hutan rakyat

II. METODE PENGUMPULAN DATA Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pengumpulan data dilaksanakan dengan jalan : a. Pengukuran dan pengamatan kondisi hutan rakyat pada beberapa lokasi sample yang berkaitan dengan kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman serta pengumpulan data mengenai berbagai permasalahan teknis yang ditemukan di lapangan. b. Wawancara dengan petani sample, petugas lapangan dan pemerintah setempat yang terkait dengan pengembangan hutan rakyat. c. Pengumpulan data sekunder. d. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh diadakan analisa permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya berdasarkan kondisi actual di lapangan serta hasil penelitian. III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi hutan rakyat di lokasi studi 1. Perkembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis Di Kabupaten Ciamis sebagai lokasi studi, hutan rakyat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat . Menurut data dari Dinas kehutanan setempat, sampai dengan tahun 2007/2008 luas hutan rakyat di Kabupaten Ciamis telah mencapai 23.806 ha. Diperkirakan jumlah stok kayu berdiri adalah 1.723.721 m3 dengan jumlah pohon sebanyak 13.237.767 pohon. Jenis yang ditanam terdiri dari Sengon, mahoni, jati suren dan sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh, produksi kayu bulat dari hutan rakyat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2002 tercatat sebesar 79.000 m3, meningkat menjadi 214,070 m3 tahun 2005 / 2006 dengan rincian : jenis Sengon 113.956 m3, Mahoni 76.959 m3, jati 21.393 m3. Informasi ini berdasarkan dokumen surat izin tebang yang diperoleh. Informasi lengkap mengenai umur, jenis tanaman, kerapatan tegakan dan sebagainya belum didata secara akurat. 2. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kebijakan pengembangan hutan rakyat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan Kehutanan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya tertuang dalam Rencana strategik tahun 2004-2010 yang memberikan arah antara lain menjadikan hutan rakyat sebagai areal yang dapat berfungsi sebagai media perlindungan tanah dan keseimbangan tata air, meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan serta sebagai menyanggah dan mengamankan kawasan hutan negara yang sangat terbatas (Dinas Kehutanan.Ciamis, 2005). Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan yang dikembangkan adalah : a. Rehabilitasi lahan kritis Lahan kritis di Kabupaten Ciamis seluas 22.309 ha diharapkan dapat selesai direhabilitasi sampai tahun 2010. Perioritas diarahkan untuk membangun hutan rakyat. 278


b. Hutan rakyat dikembangkan menjadi unit usaha Agribisnis Untuk mengembangkan hutan rakyat menjadi unit agribisnis mulai dengan upaya penyediaan bibit yang berkualitas. Penyediaan bibit ini dilakukan melalui pembuatan pesemaian yang sesuai dengan melibatkan pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha, swasta dan stake holder terkait lainnya. B. Analisis Permasalahan dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis Berdasarakan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan teknis yang perlu diatasi dalam pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. Kajian permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Penurunan tingkat Kesuburan tanah Gejala penurunan tingkat kesuburan tanah di berbagai tempat di areal hutan rakyat di Kabupaten Ciamis sudah sangat dirasakan, namun belum banyak disadari oleh petani. Gejala ini adalah merupakan gejala umum pada kondisi tanah di Jawa barat Penurunan kesuburan tanah ini adalah akibat dari degradasi lahan yang terjadi secara berangsur angsur dalam waktu yang relatif cukup lama. Hal ini disebabkan karena pemanenan kayu dan tanaman semusim yang terus menerus dengan cara mengangkut seluruh bagian tanaman keluar dari ekosistem tanpa upaya pengembalian dalam bentuk bahan organk maupun pupuk yang memadai serta cara bercocok tanam yag tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah. Praktek konservasi tanah pernah dilakukan oleh petani di Kabupaten Ciamis beberapa waktu yang lalu melalui berbagai kegiatan proyek penghijauan dan pengelolaan daerah aliran sungai, namun kemudian ditinggalkan dan tidak dipraktekan lagi. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang berorientasi proyek pada waktu yang lalu tersebut menyebabkan ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah. Setelah proyek berakhir petani kembali pada kebiasaan semula. Praktek konservasi tanah yang ada tinggal bekasnya saja. Tanpa disadari mulai saat itu laju erosi dan aliran permukaan meningkat setiap tahun secara berangsur angsur yang menyebabkan kemunduran kesuburan tanah. Hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang dilakukan pada beberpa lokasi sample memperkuat dugaan ini . Ditemukan fakta bahwa tanaman sengon yang berumur 3 – 4 tahun saat ini tidak tumbuh secara optimal seperti 10 atau 15 tahun yang lalu walaupun tumbuh ditempat yang sangat sesuai ditinjau dari aspek pedoagroklimat. Pada saat 15 tahun yang lalu menurut informasi petani setempat tanaman sengon umur 4-5 tahun mencapai tinggi rata-rata 25- 30 meter. Saat ini rata-rata tinggi tanaman pada umur tersebut hanya mencapai rata-rata 7-12 meter walaupun tumbuh ditempat yang mempunyai persyaratan tanah dan iklim yang sangat sesuai untuk tanaman sengon. Salah satu faktor penyebabnya menurut dugaan berdasarkan hasil analisa contoh tanah adalah semakin menurunnya kesuburan tanah. Gejala penurunan tingkat kesuburan tanah terlihat dari semakin menurunnya produksi yang dihasilkan oleh petani baik pada tanaman pohon maupun tanaman semusim. Untuk mendapatkan hasil produksi tanaman yang sama dengan beberapa tahun yang lalu saat ini diperlukan penambahan jumlah pupuk yang diperlukan hampir dua kali lebih besar dari dosis yang biasa digunakan semula, sementara pupuk itu sendiri semakin mahal dan semakin sulit dijangkau harganya. Penurunan kesuburan tanah ini bahkan tanpa disadari oleh petani hutan rakyat.. Kondisi ini apabila berlangsung terus menerus tanpa usaha perbaikan dapat menyebabkan menurunnya kualitas tegakan dan produksi usahatani, yang berpengaruh pada tingkat pendapatan petani dan mempercepat perluasan lahan kritis. 2. Belum Tersedianya Data Keberadaan Hutan Rakyat Yang Akurat Selama ini data yang akurat mengenai luas, potensi, kerapatan, penyebaran dan kondisi sebenarnya keberadaan hutan rakyat belum terdata secara akurat karena areal hutan rakayat terbagi atas lokasi lokasi kecil yang tersebar pada berbagai tempat.


279

Kondisi ini sangat dirasakan di lokasi studi. Data yang ada hanya berupa laporan perkiraan dan taksiran seperti dokumen surat izin tebang sehingga sangat bervariasi tergantung sumbernya. Kondisi data seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan hutan rakyat yang tepat. 3. Belum diterapkannya prinsip- prinsip kelestarian Hutan rakyat yang tumbuh di lahan miliki pada umumnya sangat bervariasi baik jenis pohonnya, tanaman pencampur maupun tanaman bawahnya. Berbagai pola dan kombinasi di lapangan sangat beragam tergantung keinginan petani dan ketersediaan bibit. Kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan seadanya menurut kehendak pemiliknya sehingga menghasilkan tegakan dengan kualitas dan produksi yang rendah dan tidak terjamin kelestariannya. Areal hutan rakyat sewaktuwaktu dapat berubah menjadi areal pertanian tanaman semusim tergantung pemiliknya. Hutan rakyat baru dapat terjamin kelestariannya apabila dibangun berdasarkan struktur tegakan yang mendekati tegakan hutan normal. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukan bahwa hutan rakyat yang pada umumnya belum dapat memberikan hasil yang lestari, Hal ini disebabkan kelas umur yang terdapat pada areal hutan rakyat tidak menyebar secara merata dan tidak lengkap (Terry, 2000). 4. Belum tersedianya bibit yang berkualitas dan jenis yang berorientasi Pasar Bibit yang ditanam untuk hutan rakyat pada umumnya berkualitas rendah. Hal ini disebabkan karena penyediaan bibit yang dilakukan masih bersifat konvensional sementara exploitasi hutan sudah lebih maju dan mengunakan cara mekanis. Bibit yang berkualitas umumnya tidak tersedia atau harganya cukup mahal dan tidak terjangkau oleh petani. 5. Rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan teknik silvikultur yang sesuai Tingkat pengetahuan dan kemampuan petani dalam penerapan teknik silvikultur pada umumnya masih relatif rendah. Belum diterapkannya teknologi tepat guna karena teknology baru belum banyak tersedia, sementara kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh belum menadai. . Dengan demikian kualitas tegakan masih jauh dari standard sehingga harganyapun relatif rendah dan tidak mampu bersaing dengan produk yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan karena harga suatu produk khususnya dipasar global sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan. 6. Pengembangan hutan rakyat masih bersifat partial Pengembangan hutan rakyat nasih bersifat partial dan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kehutanan secara utuh dalam rangka pengembangan wilayah. C. Pemecahan masalah dan dukungan kebijakan yang diperlukan 1. Masalah Penurunan tingkat Kesuburan tanah di areal hutan rakyat Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pengelolaan kesuburan tanah pada areal yang dimiliki petani dan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Belajar dari apa yang dilakukan masa lalu dan akibat yang dirasakan saat ini, yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali upaya konservasi tanah dengan kebijakan yang baru disesuaikan kondisi saat ini. Program pmerintah pusat di bidang kehutanan dan konservasi tanah silih berganti dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerahan) yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2003 disusul dengan program Kecil Menanam Dewasa Memanen dan terakhir Gerakan Penanaman Sejuta Pohon dan program Satu Orang Satu Pohon. Namun 280


kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan yang dikemukakan disini. Diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk buatan (anorganik) saat ini dapat diatasi dengan kebijakan pengembangan pupuk organik berupa pupuk kandang dan pupuk organik lainnya seperti penggunaan bekasi, penggunaan bahan organik dan kotoran ternak yang difermentasi dan dipercepat proses dekomposisinya melalui bantuan mikroorganisme EM4 dan semacamnya. Namun sampai saat ini pupuk bekasi dan berbagai macam pupuk organic lainnya yang sudah banyak di pasaran belum bisa menggantikan keunggulan pupuk buatan sehingga ketergantungan petani pada pupuk buatan masih cukup besar. Penggunaan pupuk kandang sudah biasa dilakukan petani namun saat ini diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih besar untuk bisa mermpertahankan kesuburan tanah..Masalahnya adalah kurangnya modal yang dimiliki petani sehingga pada umumnya petani tidak melaksanakan pemupukan. Beberapa pendekatan teknis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah : − Penyempurnaan pola Agroforestry hutan rakyat dengan menggiatkan penanaman tanaman pengikat Nitrogen diantara baris tanaman − Mengaktifkan penggunaan mulsa sisa tanaman sebagai kompos organik dengan teknik yang lebih praktis seperti Teknologi Mulsa Vertikal. − Memperkaya kandungan hara pupuk organik yang dihasilkan sehingga dapat menggantikan peranan pupuk anorganik (pupuk buatan). Untuk menerapkan pendekatan teknis di atas diperlukan kebijakan pemerintah yang menyentuh masalah ini berdasarkan arahan teknis Lembaga Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan telah lama mengembangkan teknologi sederhana untuk memanfaatkan limbah organik dan biogas sebagai pupuk organik namun pemanfaatan berbagai teknologi tersebut sampai saat ini belum pernah diformulasikan dalam bentuk kebijakan ataupun pedoman teknis yang mengingat. Hal ini merupakan masukan bagi management research Badan Litbang Kehutanan untuk meformulasikan berbagai output dan outcome yang telah dihasilkan para peneliti menjadi pedoman teknis baik yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kehutanan maupun eselon I lainnya sebagai peganhgan yang mengikat para petugas di lapangan. 2. Pemecahan masalah data potensi hutan rakyat yang yang belum akurat Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya pendataan kembali kondisi dan keberadaan hutan rakyat secara akurat umtuk mengetahui potensi sebenarnya sehingga dapat dibuat perencanaan pengembangan yang sesuai. Data yang akurat diperlukan untuk dapat menyusun perencanaan yang tepat. Dalam hal ini diperlukan metode inventarisasi hutan rakyat yang efektif. Metode inventarisasi hutan yang ada saat ini masih didasarkan pada metode inventarisasi pada hutan alam. Metode inventarisasi hutan alam perlu modifikasi untuk dapat diterapkan di hutan rakyat karena kondisi hutan rakyat sangat berbeda dengan hutan alam. Penelitian mengenai metode inventarisasi hutan rakyat sudah dilakukan di Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Hasil penelitian yang sudah ada perlu diformulasikan lebih lanjut untuk dapat dijadikan masukan bagi penentu kebijakan 3. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan kelestarian hutan rakyat Untuk melestarikan hutan rakyat, perlu dimulai dengan teknik penanaman yang diarahkan untuk membentuk struktur tegakan yang mendekati hutan normal yang terdiri dari berbagai kelas umur. Tanpa adanya struktur tegakan, hutan rakyat tidak terjamin kelestariannya karena sewaktu waktu bisa berubah peruntukannya. Merubah kebiasaan petani dari sistim penanaman biasa menjadi sistim penanaman dengan membangun struktur tegakan tidak mudah. Untuk itu diperlukan percontohan tehnik pembangunan hutan rakyat dengan struktur tegakan yang mendekati hutan normal baik pada lahan kosong maupun pada lahan yang sudah ada tanamannya melalui


281

pengayaan dengan teknik tertentu. Kegiatan percontohan ini perlu diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang memungkinkan pengembangan hutan rakyat secara lestari. 4. Pemecahan masalah ketersediaan bibit yang berkualitas dan jenis yang berorientasi pasar Untuk itu dukungan pemerintah diperlukan untuk mrnyediakan bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kehutanan Kabupaten Ciamis mempunyai program pembangunan pesemaian permanen untuk mensuplay kebutuhan bibit untuk pembangunan hutan rakyat dengan dana dari ITTO. Dengan adanya pesemaian yang dtangani secara terpadu dari instansi yang berkonpoten diharapakan permasalahan bibit yang berkualitas dapat diatasi. Dengan berakhirnya proyek ITTO tahun 2007 penanganan pesemaian yang menghasilkan bibit yang brrkualitas perlu dilanjutkan. 5. Pemecaahan masalah Rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan teknik silvikultur yang lebih sesuai Tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola hutan rakyat secara agribisnis masih rendah, sementara itu kualitas maupun kuantitas tenaga penyuluh belum memadai bahkan dalam beberapa tahun kedepan (menurut data dari dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis, 2005) diperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga penyuluh lapangan karena sebagian akan pensiun dalam waktu yang relatif hampir bersamaan. Rendahnya pengetahunan petani erat kaitanya dengan sistim penyuluhan yang berjalan. Kurang efektifnya penyuluhan dapat juga disebabkan karena kurangnya dukungan teknologi hasil hasil penelitian Untuk itu sebagai instansi yang berkompoten Badan Libang Kehutanan ditantang untuk dapat segera menyampaikan hasil hasil penelitian berupa paket tetnologi tepat guna yang siap pakai untuk diteruskan kepada petani melalui sistim penyuluhan yang disempurnakan 6. Pemecahan masalah Pengembangan hutan rakyat masih bersifat partial Rancangan sistim tata ruang di wilayah penelitian (Ciamis) sudah ada namun belum tersosialisasi dengan baik. Berdasarkan tata ruang tersebut Kabupaten Ciamis dibagi kedalam wilayah wilayah pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap wilayah pengembangan dibagi lagi menjad sub-sub wilayah pengembangan berdasarkan kesesuaian lahan dan peruntukan wilayah. Pengembangan hutan rakyat sebaiknya mengikuti rencana pengembangan tata ruang yang sudah disusun sehingga tidak bersifat partial. Dengan mengikuti rencana peruntukan wilayah tersebut perencanaan pengembangan hutan rakyat dapat di tetapkan dengan lebih terarah dan sejalan dengan pengembangan sektor lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Demikian pula pengembangan hutan rakyat yang terintegrasi dapat diarahkan sebagai penyanggah kawasan hutan dan kawasan perlindungan yang semakin terbatas. Untuk itu permasalahan ini perlu dirumuskan secara bersama oleh berbagai instansi terkait dalam mengembangkan hutan rakyat secara terintegrasi.

IV. KESIMPULAN 1. Masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat. Dari aspek teknis permasalahan tersebut mencakup antara lain :semakin menurunnya kesuburan tanah, belun tersedianya data tentang keberadaan hutan rakyat yang akurat, belum dipenuhinya prinsip-prinsip kelestarian, belum tersedianya bibit yang berkualitas, rengahnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan pengembangan hutan rakyat yang nasih bersifat partial.

282


2. Pemecahan masalah yang telah duraikan merupakan masukan bagi penentu kebijakan baik di pusat maupun di daerah untuk memformulasikannya dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan kondisi actual di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA Awang, San Afri, W. Andayani, B. Himmah, W.T. Widayanti, A. Afianto. 2002. Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yokyakarta. Badan Perencanaan Daerah Kab. Ciamis, 2004. Rencana Tata ruang dan Pembangunan Kabupaten Ciamis dalam mendukung penyelamatan kawasan Laguna Segara anakan, Lokakarya SACDP, Ciamis. Daniel, T.W., J.A. Helms and F. Baker. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill Inc. New York. FKKM, 1999. Mempersoalkan Kembali Kebijakan Hutan Rakyat, Warta FKKM Vol 2 No 11, 1999, Fahutan UGM Bulaksumur, Yokyakarta P3KM, Institute Pertanian Bogor Heronymus, B.S., 1992. Budidaya Sengon, Kanisius Yokyakarta 19921. Mustari Tery..2000. Hutan Rakyat Sengon, Daur dan Kelestarian Hasil, Hutan Rakyat di Jawa, P3KM, Institute Pertanian Bogor. Mile, M.Y. 2003. Penilaian Tingkat Produktifitas dan Kelestarian Hutan Rakyat, Prosiding Seminar Sehari Prospek pengembangan Hutan Rakyat di era Otonomi Daerah, Loka Litbang Hutan Monsson, Badan Litbang Departemen Kehutanan, Ciamis 2003. Perhimpi. 1990. Peta Kesesuaian Agroklimat, Pengembangan Hutan Tanaman Sengon di Pulau Jawa. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutana dan Perhimpunan meteorologi Pertanian. Suharlan, A., K. Sumarna, Y. Sudiono. 1975. Tabel Tegakan Sepuluh Jenis Kayu Industri, Lembaga Penelitian Hutan Bogor. Tiwa S. 2005. Kebijakan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan di Kabupeten Ciamis, Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis 2005.


283

KAJIAN PERMASALAHAN TEKNIS DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT YANG SESUAI (Study Kasus Permasalahan Hutan Rakyat Di Kabupaten Ciamis)

Recommend Documents