KAJIAN KINERJA PENGUATAN MODAL DAN KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Ahmad Yunani Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat
Some problems raised in this research cover : capital reinforcement performance for group socialize, effective model of through capital reinforcement for group socialize, efficiency storey level of each model through capital reinforcement for group socialize and feebleness and strength of each model through capital strength which is passed to society. Approach used in this research is approach qualitative which of fact and data collected by as reference analyse to know related/relevant of policy and program construction and enableness of UMKM and co-operation. Desaign of this research have the character of evaluatif to various model of construction and enableness of UMKM and co-operation in Hulu Sungai Tengah through reinforcement of capital for group socialize. Impecunious domestic in HST as much 18.393 domestic or 27,09 percentage of entire/all domestic. Impecunious domestic a lot of residing in Barabai (2.748 domestic), later; then pandawan (2.730 domestic), Haruyan (2.203 domestic) and the least is Limpasu (720 domestic). Impecunious domestic is which still not yet been served by 18.843 KK and is served by 2.690 KK. Model of through KUB is the effort the make-up of earnings of secure and prosperous family (UUPKS), group of is effort with agribisnis (KUBA), plantation group, reinforcement of capital employed group (PMUK), group of is effort with the fishery, group of is effort with (KUBE) on duty the social prosperity, gramen of bank and gerbangmas-taskin. There are difference of attainment of efficacy usher KUB, non determined by its model but determined by intensity of observation of its builder to KUB and condition socialize. Key Words : Capital Reinforcement, Group Socialize.
PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan yang perlu mendapatkan penanganan secara sistematis dan komprehensif di setiap daerah termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan baik secara nasional maupun Millennium Development Goals (MDGs) (S. Ruslan, 2007). Posisi Kalimantan Selatan ketiga terbaik dalam tingkat kemiskinan (Ahmad, 2009). Kenyataannya di lapangan, kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi namun bersifat multidimensional dan saling terkait. Kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam segala bidang pembangunan. Sehingga tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan saat ini adalah tuntutan untuk menerapkan paradigma : a) Pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance). b) Otonomi daerah dan desentralisasi c) Upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya mensukseskan tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 yang terdiri dari : a) Menghapus kemiskinan dan kelaparan; b) Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua; c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; d) Menurunkan angka kematian anak; e) Meningkatkan kesehatan ibu; f) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; g) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan; h) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Komitmen Bangsa Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebenarnya telah tersirat diamanatkan oleh konstitusi : Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam PasalPasal pada Batang Tubuh. Atas dasar tersebut, Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan kriteria rumah tangga miskin (menggunakan 14 variabel) diperoleh rumah tangga miskin sebanyak 18.393 rumah tangga atau 27,09 persen dari seluruh rumah tangga. Rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Barabai (2.748 rumah tangga), kemudian Kecamatan Pandawan (2.730 rumah tangga) Kecamatan Haruyan (2.203 rumah tangga) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Limpasu (720 rumah tangga) secara rinci tergambar dalam grafik 1.1. Gambar 1.1. Grafik Distribusi Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007
Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai program yang selama ini hingga sekarang sudah cukup banyak program-program yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan, baik yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota atau yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, berupa:
1) Perluasan kesempatan melalui program perluasan lapangan kerja dan peningkatan tarap hidup masyarakat, 2). Pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonominya, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi dan mampu secara mendasar mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 3). Peningkatan kemampuan dan kwalitas sumberdaya manusia, yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan dasar masyarakat miskin agar mampu bekerja berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya. 4). Perlindungan Sosial, yakni memberikan perlindungan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya masyarakat yang paling miskin. Upaya yang dilakukan diatas ditindaklanjuti dengan melaksanakan berbagai model penanggulangan kemiskinan. Salah satu model yang dilakukan adalah melalui Kelompok Usaha Besama (KUB). Pada model ini masyarakat miskin dikelompokkan untuk memecahkan masalah ekonominya secara bersama-sama dalam kelompoknya. Masyarakat miskin yang terbesar menurut Elfindri dalam Saputra terbesar pada masyarkat petani dan nelayan, masyarakat perdesaan. Penyebab kemiskinan menurut Salman dalam Saputra, 2007 harus diuraikan sendiri oleh kelompok miskin tersebut. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) diarahkan agar masyarakat miskin mampu bekerja berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingan melalui program P2KP, program peningkatan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan serta koperasi dan usaha kecil. Program ini dilaksanakan berbagal instansi pemerintah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas sosial, dan lain sebagainya. Selain oleh dinas Pemerintah pihak swastapun melakukan kegiatannya serupa melalui KUB, namun dalam pelaksanaan/operasional pengentasan kemiskinan melalui KUB ini
antara satu instansi dengan instansi lainnya memiliki model/pola operasional yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan memiliki kemampuan keberhasilan yang juga akan berbeda. Kemudian disebutkan dalam SPKD bahwa isi strategis dan permasalahan pokok kemiskinan diantaranya menyangkut ; belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal dalam memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dikembangkan dengan mengacu pada karakteristik permasalahan dan potensi kawasan, dan Kerjasama antar masyarakat, serta Program fasilitasi dinas/instansi dan stake holders masih cenderung dilaksanakan secara parsial, fragmantif, temporer dan sentralistik sehingga belum mampu mewujudkan good governance dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya sistem ketahanan pangan akibat salah paradigma dan pelaksanaan, lemahnya sistem menyebabkan persoalan rendahnya gizi masyarakat dan rendahnya kesehatan masyarakat dan implikasinya adalah terjadinya kerawanan pangan. (Saputra, 2007)
METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada fakta dan data yang dikumpulkan sebagai acuan analisis untuk mengetahui keterkaitan kebijakan dan program pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Desain penelitian ini bersifat evaluatif terhadap berbagai model pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui penguatan modal bagi Kelompok Masyarakat dalam kaitannya pada pola pengentasan kemiskinan. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM dan Koperasi yang merupakan kelompok masyarakat yang mendapatkan perkuatan modal secara purpousive sampling berdasarkan proporsi wilayah per kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penentuan responden adalah pengurus POKMAS yang mendapatkan bantuan perkuatan permodalan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 19 responden. Tehnik analisis yang dipakai adalah analisis deskriftif.
HASIL PENELITIAN Untuk lebih memahami pengelolaan POKMAS pemberdayaan ekonomi dan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diuraikan responden yang menjadi pengelola POKMAS tersebut. Jenis Kelamin
Responden
Persentase
Laki-laki
11
57.89
Perempuan
8
42.11
Total
19
100
Perkembangan dan keragaan dana bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1. Kinerja Dana Bergulir Koperasi di Diperdag, Koperasi dan PKM Nama Sisa Koperasi/LKM Nasabah Dana Awal Pengembalian Pinjaman KSP Teladan 100 100,000,000 2,612,433 97,387,567 Kopwan Beringin 100 100,000,000 100,000,000 0 Kopwan Melati 100 100,000,000 50,115,009 49,884,991 KUD Mupakat 100 100,000,000 109,265 99,890,735 KPN Dharma 5 Praja 100 100,000,000 1,933,088 98,066,912 6 KPN Dikbud 100 100,000,000 59,804,011 40,195,989 7 KPN Restu 100 100,000,000 22,043,647 77,956,353 8 KPN Bina Karya 100 100,000,000 100,000,000 0 Sub Jumlah 800 800,000,000 336,617,453 463,382,547 LKM Tunas 9 Harapan 50 50,000,000 1,201,382 48,798,618 10 LKM BMT Iqra 50 50,000,000 1,087,976 48,912,024 11 LKM Cigoro 50 50,000,000 1,066,166 48,933,834 Sub Jumlah 150 150,000,000 3,355,524 146,644,476 Jumlah 950 950,000,000 339,972,977 610,027,023 Sumber : Disperdag, Koperasi dan UKM No 1 2 3 4
Keterangan Menunggak Lunas Lancar Macet Menunggak Lancar Menunggak Lunas
Macet Macet Macet
Dana yang mengalami kemacetan pada bulan Nopember 2009 mencapai 36,84% dan yang lancar sebesar 63,16 %. Bentuk bantuan yang digulirkan pada kelompok masyarakat didominasi 94,74% berupa uang sedangkan yang berupa barang hanya 5,26%. Proses perguliran
berjalan lancar 78,95% dan yang tidak bergulir 21,05% (macet). Dari data survei pada 19 POKMAS besarnya dana yang telah digulirkan sebesar Rp. 1,828 milyar dapat menyerap anggota 1.469 orang. Berdasarkan data koperasi yang beroperasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 24 buah koperasi
yang menerima bantuan hibah bergulir dari tahun 2000-2005 yang
mendapatkan dana hibah dari PKPS BBM. Tahun 2000 sebanyak 11 koperasi masing-masing 8 koperasi mendapat Rp. 100 juta, 3 koperasi Rp. 50 juta. Ternyata yang berjalan lancer hanya Koperasi KPRI Dharma Praja, KPRI Bina Karya, Kopwan Melati Nusanatara, Koperasi Hivea, Koperasi Puyuh Dinas Pertanian, dan KPRI Dikbud. KPRI Dharma Praja sudah dapat menggulirkan dana dari Rp. 100 juta sudah bergulir mencapai Rp.354.732.150,- dengan anggota mencapai 103 orang. Tahun 2001 sebanyak 1 KUD (KUD Harapan Masa) mendapat dana MAP Rp. 150 juta namun juga macet dan 5 LKM mendapat dana PKPS BBM masing-maing Rp., 50 juta namun semuanya macet. Tahun 2003 Sebanyak 4 koperasi dapat dana PKPS BBM maasing-masing Rp.100 juta juga macet. Dan tahun 2004 sebanyak 2 koperasi masing-masing Rp. 150 juta dan Rp. 250 juta mendapatkan dana MAP dari Dinas Koperasi dan PKM juga macet dan pada tahun 2005 BTM Muhammadiyah mendapat dana Rp. 50 juta juga tidak ada laporan perkembangannya. Berdasarkan hasil survey ternyata hanya 6 koperasi yang beroperasi dan lancar dalam menjalankan usaha (25%) dan dapat menggulirkan dana yang diberikan oleh dinas Pembina. Sedangkan koperasi lainnya banyak yang tutup dan tidak beroperasi lagi. Hal ini disebabkan kebanyakan koperasi sangat bergantung terhadap pembinaan dan pendampingan dari dinas/pemerintah daerah sehingga tidak mandiri. Pada saat ada program dari pemerintah kegiatan koperasi lancer, namun setelah itu kemandiriannya tidak berjalan. Masalah utama dari kondisi koperasi adalah kurangnya SDM yang punya komitmen dan professional dalam mengelola koperasi. Pengurus koperasi sering merangkap sebagai manajer pelaksana dan tidak ada pemisahan tanggung jawab. Koperasi seringkali dikelola oleh segelintir orang yang lainnya tidak
memberikan kontribusi aktif dan tidak memberikan pengawasan terhadap usaha koperasi sehingga rawan terjadi penyimpangan dana koperasi yang dibantu oleh pemerintah. Pokmas yang dibentuk dari kegiatan Gerbangmastaskin 12,5% dari program perkuatan modal di Hulu Sungai Tengah berjalan cukup efektif dengan anggota perkelompok masingmasing 10 orang. Kegiatan gerbangmastaskin umumnya selain simpan pinjam dalam perkuatan modal pokmas adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembagian sembako dll), bantuan perbaikan rumah dan perbaikan jalan desa. Dengan dana anggaran bantuan dari provinsi Rp. 50 juta dan kabupaten Rp 15 juta. Kegiatan PNPM Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (41,67% dari program perkuatan modal) umumnya berjalan lancar karena keterlibatan aparat desa cukup baik dan adanya pengawasan yang cukup. Sumber modal pokmas yang berasal dari PNPM 52,63%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Gerbangmastaskin) 15,79%, modal dari kompensasi kenaikan BBM yang digulirkan melalui Dinas Perindagkop dan PKM 31,58%. Penggunaan dana modal yang didapatkan untuk kegiatan modal kerja 68,42% dan sisanya 42,11% untuk keperluan lainnya seperti usaha perdagangan dll. Setelah dipakai pokmas untuk kegiatan modal yang dimanfaatkan dapat meningkatkan produksi 4,76%, meningkatkan pendapatan usaha 38,10%, meningkatkan keuntungan 33,33%, dan mampu meningkatkan tenaga kerja 23,81%. Pendapat masyarakat dan responden menyatakan 100% bantuan permodalan terhadap pokmas ini memberikan manfaat dan berjalan efektif. Penyerapan tenaga kerja dari program ini mencapai 10-15% menurut pendapat 21,05% responden dan tingkat pengentasan kemiskinan 1020 % menurut pendapat 31,58% responden. Kegiatan permodalan POKMAS yang berjalan berupa kegiatan simpan pinjam, kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan fisik seperti jalan, bangunan dll. Bantuan permodalan yang digulirkan efektif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarkat dengan meningkatnya perkembangan usaha dan berkurangnya rumah tangga miskin dan terserapnya tenaga kerja. Sedangkan program pemberdayaan melalui pembangunan aspek fisik/infrastruktur dapat meningkatkan akses ekonomi dan pendukung
perekonomian masyakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Efektifitas keberhasilan model pengentasan kemiskinan lebih berperan dalam pengentasan kemiskinan sebesar 47,37 % dengan tingkat keberhasilan 31,58 %. Pembinaan
Responden
Persentase
Ya
16
84.21
TIdak
3
15.79
Total
19
100
Perhatian pemerintah dalam kegiatan ini cukup baik dengan pembinaan yang dirasakan pokmas mencapai 84,21%, sisanya 15,79% tidak. Bentuk pembinaan bermacam-macam seperti pembinaan SDM 34,48%, Manajemen 27,59%, dan Pembukuan 37,93%. Bentuk Pembinaan
Responden Persentase
SDM
10
34.48
Manajemen
8
27.59
Pembukuan
11
37.93
Total
19
100
Peranan pemerintah dalam keberhasilan program ini mencapai 68,42% sedang, kecil 21,05%, dan tinggi 5,26%. Keterlibatan aparat desa sangat penting yaitu mencapai 60%, Koperasi 15% dan Dinas Pembina 25% dengan pengawasan yang cukup 68,42%, kurang dan baik masingmasing 15,79%. Peranan Pemerintah
Responden Persentase
Kecil
4
21.05
Sedang
13
68.42
Tinggi
1
5.26
Total
18
100
Unsur Yang Terlibat
Responden Persentase
Aparat Desa
12
60.00
LSM
0
-
Koperasi
3
15.00
LKM
0
-
Dinas Pembina
5
25.00
Total
20
100
Pengawasan
Responden
Persentase
Kurang
3
15.79
Cukup
13
68.42
Baik
3
15.79
Total
19
100
Harapan Masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dana yang digulirkan dan manfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat diperbesar. Semua sudah berjalan baik, namun harus tetap diperbaiki agar lebih lancar. Kegiatan ini sangat membantu dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Perlu adanya bantuan permodalan dari pihak perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan perguliran dana diantaranya adalah : -
Dana yang sampai kepada anggota tidak sesuai besar dana yang digulirkan.
-
Seringkali pada saat pergantian pengurus / kepengurusan ada anggota yang menunggak.
-
Kurangnya tanggung jawab dari kepengurusan dan pengurus tidak profesional Keberadaan koperasi di Kabupaten HST mencapai 108 unit dengan UMKM mencapai
5054 unit. Pembinaan yang rutin dilakukan adalah : -
Monev terhadap keberadaan koperasi selama 3 bulan sekali
-
Evaluasi pembinaan 6 bulan sekali. Dari jumlah koperasi yang ada ternyata koperasi yang aktiv 52 unit dengan yang
beroperasi 10 koperasi (KPN). Pergerakan koperasi jika tidak ada program tidak terlalu baik, karena terlalu bergantung terhadap program pemerintah. Anggota koperasi mencapai 16.000 anggota dan yang berasal dari 9000 KUD. Kendala kepengurusan karena lemahnya SDM, koperasi yang telah maju selalu digugat dan digoyang anggota, kepengurusan dipilih bukan berdasarkan kemampuan tapi lebih pada ketokohan. Tugas Dinas bukan lagi pada kelembagaan tapi membantu pada pembinaan dan pengawasan.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Terkait dengan berbagai dampak yang akan diakibatkan oleh kemiskinan maka dalam proses pembangaunan diperlukan berbagai strategi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan yang melekat pada nilai dasar filosofi yang dikemukakan oleh ekonom dari UGM yaitu Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat. M.Ec. selanjutnya bahwa kemiskinan juga terkait dengan masalah ketepatan program yang merupakan policy solution dari pihak pemerintah, apakah kebijakan penanganan yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi
masyarakat miskin yang menjadi
sasaran kebijakan program. Meskipun kita ketahui bahwa secara umum diperlukan strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth). Inti dari strategi tersebut adalah untuk meningkatkan
kemampuan
daya
beli
penduduk
miskin,
melalui
usaha
peningkatan
penghasilannya secara mandiri dan semakin diarahka pada peningkatan asset keluarga miskin. Strategi lain yang diharapkan dapat membantu pemulihan masyarakat miskin adalah peningkatan akses pelayan dasar (accessibility to basic publict service) strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk miskinyang ditandai dengan semakin meningkatnya partsipasi keluarga miskin dalam memanfaatkan faslitas layanan dasar misalnya pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dengan gizi yang bermutu, dan kesehatan. Disamping itu, strategi social protection juga merupakan salah satu program pilihan yang cukup baik,
strategi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penduduk miskin melalau sistem perlindungan sosial dan lebih diarahkan pada pegurangan beban penduduk miskin. Strategi program pengentasan keiskinan lain yang sangat menarik adalah strategi pemberdayaan masyarakat (community development) staretegi ini lebi mendorong penduduk miskin secara kolektif untuk terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinanyang mereka alami dalam kehidupannya. Strategi seperti ini sangan memungkinkan dilaksanakan melalui program kerjasama anatara pihak pemerintah daerah, perusahaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Beberapa strategi penanggulan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah : 1. Pemberdayan masyarakat: Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarkat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkukuh martabat manusia dan bangsa 2. Aspek manusia, usaha, dan lingkungan (sarana prasarana) 3. Proses: penyiapan (enabling), penguatan (strengthening), dan perlindungan (protecting) 4. Sasaran:
a.
Pra produktif (< 15 thn)
b.
Produktif (15 – 60 thn)
c.
Pasca produktif (> 60 thn)
5. Fokus sasaran: pemberdayaan masyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK. 6. Dicapai melalui 2 upaya:
a. mengurangi beban orang miskin b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masy. Miskin produktif
Gambar 1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro
Strategi penanggulangan kemiskinan melalui model ini dengan melakukan pemberdayaan ekonomi mikro yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan feasibilitas (kelayakan usaha mikro) yang lebih bankable (dapat mengakases perbankan) melalui pendekatan pemberdayaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB/KKBM) yang mendampingi dalam proses kelayakan secara sosial, teknis dan keuangan. Pendekatan pemberdayaan ini dimulai dengan stimulan program pemerintah melalui PPK (Depdagri), P2KP (Depkimpraswil/PU), P4K (Deptan), BDS (Depkop), PEMP (DKP), KUBE (Depsos) dan UPPKS (BKKBN). Semua stimulan itu sekarang dinamakan dengan PNPM Mandiri dengan tambahan dengan adanya PAMSIMAS, PISEW dll, semua itu tidak lain adalah dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia, usaha, lingkungan, sarana dan prasarana, kelembagaan dan pengawasan.
Gambar 2. Pola Penyaluran Dana Program
Gambar 3. Fokus Penanggulangan Kemiskinan
Langkah-Langkah Strategis Pemberdayaan Usaha Mikro 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan umkm secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan. 2. Menciptakan sistem penjaminan (financial guarantee system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro. 3. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan ”status usaha” usaha mikro agar ”feasible” dan ”bankable” dalam jangka panjang. 4. Penataan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro untuk memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis. Kebijakan Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka PK 1. Mou KPK – BI mengenai penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan umkm: penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha mikro dan kecil; 2. Mou sekretaris KPK – Deputi Gubernur Bank Indonesia :pemberdayaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk mempercepat penyaluran kredit UMKM; 3. Program kredit kepercayaan usaha mikro (KKUM): penjaminan kredit; 4. Program kredit usaha mikro kecil (KUMK) dana sup-005: mekanisme two step loans (linkage program bank UMUM – LKM) MOU Bank Indonesia - KPK Alasan Diadakan MOU: 1. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen terhadap pemerintah (tidak lagi menyalurkan kredit program bersubsidi) 2. Bank Indonesia tidak independen terhadap negara/rakyat 3. Mendorong keterlibatan perbankan nasional dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil Manfaat MOU: 1. Diperkenalkan istilah “mikro”
2. Alokasi “business plan” untuk UMKM meningkat Momentum Kebangkitan UMKM: Hambatan permodalan dapat dihilangkan (perbaikan supply & demand permodalan) Peningkatan kinerja UMKM KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB) 1. Meningkatkan daya serap dana MOU BI-pemerintah 2. Penghubung bank/lembaga keuangan dg UMKM (UMKM adalah ekonomi rakyat) 3. Pendamping UMKM: BDSP-P 4. Pendamping “purna” (dari mulai identifikasi potensi, pendampingan, pencairan penyaluran, pengembalian, pengembangan) 5. Calon KKMB: pendamping sektoral (seperti PLKB, FASKEL – P2KP, FD – PK, PENDAMPING PEMP), swasta (INKINDO, SWISS CONTACT, IWAPI), LSM, PERGURUAN TINGGI dll Kredit Usaha Kecil dan Menengah 1. Kredit usaha mikro tanpa agunan tambahan 2. Skema kredit untuk usaha mikro dengan syarat ringan, yang didukung oleh bank pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank 3. Dana yang disalurkan 100 % dana business plan lembaga keuangan. 4. Resiko macet: 90 % ditanggung lembaga keuangan, sisanya 10 % oleh dana penjaminan PKBL. 5. Pengertian layak, mengikuti syarat 5 C (character, condition of economic, capacity to repay, capital dan collateral substitute)
Gambar 4. SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Untuk menyukseskan sinkronisasi program ini memerlukan political will dan keterlibatgan dari semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi dan media masa. Yang selama ini masih kurang adalah keterpaduan program semua pihak, kordinasi dan belum fokusnya pelaksanaan program. Hal inilah yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan penduduk miskin, kelompok usaha masyarakat dan UKM/Koperasi terkesan berjalan seadanya dan sendiri-sendiri. Desain sinkronisasi ini menawarkan keterpaduan semua pihak dan fokus dalam penanggulangan kemiskinan yang sudah ada.
PENUTUP Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Rumah tangga miskin di Kabupaten HST sebanyak 18.393 rumah tangga atau 27,09 persen dari seluruh rumah tangga. Rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Barabai (2.748 rumah tangga), kemudian Kecamatan Pandawan (2.730 rumah tangga) Kecamatan Haruyan (2.203 rumah tangga) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Limpasu (720 rumah tangga). Rumah tangga miskin yang masih belum terlayani 18.843 KK dan yang sudah terlayani 2.690 KK. Model pengentasan kemiskinan melalui
KUB adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS), Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA), Kelompok Perkebunan, Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dinas Kesejahteraan Sosial, Gramen Bank dan Gerbangmas-Taskin. Terdapat perbedaan pencapaian keberhasilan antar KUB, bukan ditentukan oleh modelnya tetapi ditentukan oleh intensitas pengawasan aparat pembinanya/pendampingnya terhadap KUB binaannya. Selain faktor pembinaan (pelatihan) dan pengawasan, faktor bentuk bantuan modal, kunjungan petugas yang kontinyu, kelengkapan administrasi/peralatan pendukung dan keaktifan anggota juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan KUB. Faktor kondisi masyarakat miskin, khususnya fakir miskin yang rendah pendidikan, kemauan untuk maju dan lain- lain tidak berpengaruh terhadap keberhasilan KUB. Koordinasi antar dinas/instansi pelaksana masih kurang, sehingga banyak terjadi masyarakat yang mendapatkan bantuan lebih dari satu Dinas Pembina, dilain pihak justru ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan masyarakat miskin. Bentuk bantuan yang paling banyak berhasil dalam membina KUB adalah bantuan dalam bentuk pinjaman dan bukan bantuan dalam bentuk hibah. Penunjang keberhasilan usaha KUB dan anggota KUB adalah pembinaan dalam bentuk latihan, studi banding dan magang. Sebagian besar yang mendapatkan pembinaan tersebut berhasil dalam mengelola usahanya.
Disamping itu seringnya kunjungan petugas juga berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan, sebab kunjungan petugas sangat berhubungan dengan pembinaan. Dengan seringnya petugas di lapangan maka kesulitan yang ditemukan oleh masyarakat dapat ditemukan jalan keluarnya (solusinya) dan kegagalan dapat dihindari. Bidang usaha anggota yang banyak berhasil adalah anggota yang sudah punya usaha sebelum masuk KUB dan melanjutkan usaha yang sudah ada setelah dapat bantuan, bukan usaha yang disarankan oleh para pembinanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan perguliran dana diantaranya adalah : 1. Dana yang sampai kepada anggota tidak sesuai besar dana yang digulirkan. 2. Seringkali pada saat pergantian pengurus / kepengurusan ada anggota yang menunggak.
3. Kurangnya
tanggung
jawab
dari
kepengurusan
dan
pengurus
tidak
profesional
(mengutamakan ketokohan).
DAFTAR RUJUKAN
Alim Bachri, Ahmad, dkk. (2009); Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjar, JEPMA Vol. 8 No.3 hal 237-245. Arifin, B., (2005), Strategi Industrialisasi Pertanian, Paper ISEI, Sidang Pleno ISEI XI ’Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru,’ Hotel Nikko, Jakarta, 22-23 Maret. ------------------(2006) Era Baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia; The World Bank. Washington DC.USA. Aris Ananta 2008; Suatu Wacana Paradigma Pembangunan Indonesia, Radar Banjar Rabu 12 Maret, 2008. Argyris 1998, Empowerment : The Emperor new Clothes; Harvard Business Review. May- Jun, p. 98-105. Arifin, 2006; Kawasan Timur Indonesia: Memacu Daya Saing Keterkaitan Fungsional antar Wilayah; Masagena Press. Makassar. Brata, Aloysius Gunadi, 2005, Indeks Pembangunan Manusia, [wbuj-brata-paper pdf] Darmawan, Indra, 2006, Pembangunan manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, http://indradarmawanusd.wordpress.com. Hill, 2002; Ekonomi Indonesia; PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta. Human Development Report
2001. “Making new technologies work for human
development,” New York: United Nations Development Program.
Juraid, Latief, 2006. Partisipasi Usia Anak Sekolah di Daerah Terpencil Sulawesi tengah, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vidya Karya, ISSN 0215-9619 Tahun XXIV Nomor 1, April 2006. Kerlinger, Fred N. 2000. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Leigh, Andrew & Justin Wolfers, 2006, Happiness and Human Development Index: Australia Is Not a Paradox, The Australia Economic Review Lucas, E.R. 1998. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. Vol. 22. Mankiw, N.G. D. Romr and D.N. Weil. 1992. A Contribution to the Empirics of Economic With. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107. Mantra, Ida Bagus, 2004. Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial, Pustaka Pelajar Yogyakarta Masri, Sinagrimbun, dan Sofian Effendi, 1995. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Yogyakarta S. Ruslan, 2007. Pembangunan Berbasis Masyarakat Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Regional CSR Expo, seminar dan Talk Show Hotel Sahid Jaya, Makassar Saputra, Wiko, 2007, Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin di Sumbar; Implementasi dan Kebijakan Penyesuaian, Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol. 3 No.1
