UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Error!

J E

Vol. 9, No. 1 : April 2010

Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Dimoderasi Oleh Kecerdasan Emosional Pusvita Indria Mei Susilowati

M A

Terhadap

Kelonggaran

Anggaran

Pengaruh Faktor Fundamental dan BI Rate Terhadap Return Saham Jakarta Islamic Index Muhammad Ziyad Strategi MSDM Sebagai Core Competence Advantage Berkesinambungan Doni Stiadi

P

ISSN 1693-1610

Dalam Meningkatkan Competitive

Analisis Perkembangan Arus Lalu Lintas Perdagangan Antar Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Alim Bachri dan Abdul Kadir Analisis Kointegrasi Arus Kunjungan Wisatawan Dari Australia dan Malaysia Ke Indonesia Sarwoko Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infrastruktur dan Aparat Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Yunita Sopiana Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit dan Laba Pada BUSN Devisa di Indonesia Cepi Pahlevi Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2004 – 2008 Nur Fatiah, Rasidah dan Rawintan EB

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

JEPMA Vol. 9, No. 1 April 2010 hal. 92 - 101 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2004 – 2008

Oleh : Nur Fatiah, Rasidah dan Rawintan EB (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

ABSTRACT This research aim to know measurement of the finance performanced at Government city of Banjarmasin and Government city of Banjarbaru during 2004 to 2008 by using revenue analysis calculation. This research is also expected can give the better valuation of financial condition and output of activity so that as consideration base for the area management in evaluation, and decision making and or finance planning in the future. The research object are Government city of Banjarmasin have address in Jl. RE. Martadinata No. 1 Banjarmasin and Government city of Banjarbaru have address in Jl. A. Yani Banjarbaru. This Research with the statistical test of parametrik method by the different test that is independent ttest by analysis of financial statement Goverment city of Banjarmasin and Government city of Banjarbaru during 2004 to 2008. The result of analyse showed the different of performance between government city of Banjarmasin and Banjarbaru is seen from the ratio of 1) Independence of area finance, the independent t-test show the probabilitas 0,012 < 0,05 2) Fiscal decentralization level, the independent t-test show the probabilitas 0,013 < 0,05. 3). Level of depending of area finance, test the t - independent show the probabilitas 0,014 < 0,05. and 4) Effectivity of area retribution, the independent t-test show the probabilitas 0,007 < 0,05. For the ratio of 1) Effectivity of the original area revenue, the independent t-test show the probabilitas 0,197 > 0,05. and 2) Efeectivity tax of area, the independent t-test show the probabilitas 0,434 > 0,05 it’s mean there are not difference between government city of Banjarmasin and government city of Banjarbaru. For all of the different t-test result, the hypothesis proven or acceptable, its meaning there are difference to : Independence of area finance, Fiscal decentralization level, Level of the depending of area finance, and Effectivity of area retribution between Government city of Banjarmasin and Government city of city of Banjarbaru in measurement of finance performance. Keywords : finance performance, government, region finance independence level, fiscal decentralization level, region finance dependence level, and level efektifitas region tax

92

Nur Fatiah, Rasidah dan Rawintan EB - Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada......

I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik semakin meningkat, dan ini tidak lepas dari pengaruh reformasi yang telah bergulir di Indonesia. Masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan reformasi di segala bidang membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah (otonomi daerah). Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang berisi tentang perubahan atas beberapa pasal yang termuat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Lahirnya peraturan-peraturan tersebut juga bertujuan untuk mendukung jalannya otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Harus disadari bersama bahwa analisis kinerja keuangan pemerintah daerah belum cukup bila dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan analisis anggaran. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pendekatan analisis anggaran yang menitikberatkan pada selisih anggaran saja. Akibatnya kemungkinan kesalahan dalam menarik kesimpulan atas hasil analisis dapat saja terjadi. Salah satunya adalah adanya anggapan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap baik apabila jumlah APBD meningkat setiap tahun dan dapat terserap optimal pada akhir tahun anggaran dengan mengabaikan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sangat diperlukan penggunaan teknik analisis lain sebagai pelengkap agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis lebih mendalam. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai keberhasilannya dalam menjalankan tugas. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD pemerintah daerah yang bersangkutan. 93

Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntansi, Vol..9, No. 1 April 2010 : 92 - 101

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan daerah antara lain pemerintah pusat, DPRD, investor, pemberi dana bantuan (donatur), karyawan/ pegawai pemda, badan pengawas dan advokasi, serta masyarakat umum. Bagi masing-masing pihak tersebut laporan keuangan mempunyai peran dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhannya. Laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Beberapa informasi yang juga berperan dalam pengambilan keputusan seperti laporan statistik, proyeksi, dan prospektus, berita di media, hasil penelitian terkait dan sebagainya, keberadaan informasi keuangan di dalam laporan keuangan itu sendiri tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa informasi tersebut keputusan yang diambil menjadi kurang berkualitas. Salah satu informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yaitu mengenai penilaian dan pembandingan terhadap kinerja suatu pemerintah daerah. Kinerja tersebut salah satunya diukur dengan melakukan perhitungan analisis keuangan, dalam hal ini adalah analisis rasio. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat mengintepretasikan kecenderungan perubahan yang terjadi antara nilai-nilai rasio sekarang dengan tahun sebelumnya, sehingga nantinya dapat berguna bagi pengambilan keputusan tertentu. Hasil analisis rasio keuangan ini digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah didalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Hal ini terkait pula dengan perspektif baru pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang harus mampu menghasilkan pendapatan dari aktifitas pengelolaan dana publik. Baik Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Pemerintah Kota Banjarbaru sama-sama merupakan entitas pelaporan yang menurut peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 telah mengisyaratkan bahwa dimungkinkan adanya penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai informasi tambahan yang dapat melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah, namun menurut Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin diketahui bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Pemerintah Kota Banjarbaru sampai saat ini belum melakukan perhitungan analisis rasio keuangan. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan analisis laporan keuangan di lembaga tersebut. Adapun penggunaan analisis rasio di Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan relevansi pembahasan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, maka analisis yang dipergunakan antara lain analisis-analisis dari Mahmudi dan Abdul-Halim. Analisis rasio yang digunakan dari Mahmudi (2007:77-190) adalah Analisis Pendapatan. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Analisis pendapatan yang dapat dilakukan, antara lain, menghitung rasio keuangan, meliputi: a. Rasio Kemandirian Daerah; b. Rasio Ketergantungan Daerah; c. Derajat Desentralisasi; 94


d. Rasio Efektivitas PAD; e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah; f. Rasio Efisiensi Retribusi Daerah Dari cara-cara di atas, cara yang digunakan dalam penelitian untuk menganlisis pendapatan ini adalah dengan menghitung rasio keuangan, yaitu beberapa rasio yang digunakan dalam analisis pendapatan ini, yaitu: 1. Derajat Desentralisasi Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Derajat Desentralisasi = PAD / Total Pendapatan Daerah 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Dalam rasio ini, semakin tinggi rasionya maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Ketergantungan = Pendapatan Transfer / Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dalam rasio ini, semakin tinggi angka rasionya maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan berikut: Rasio Kemandirian = PAD / Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman Keuangan Daerah 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikatagorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan berikut : Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD / Target PAD Penerimaan PAD 5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Dalam rasio ini, rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah / Pajak Daerah Target Penerimaan Pajak Daerah 6) Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat pencapaian retribusi daerah dalam mendukung pencapaian pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah / Retribusi Daerah Target Penerimaan Retribusi Daerah METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian statistik parametrik dengan menggunakan uji beda yaitu uji-t independen, yang dilakukan pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 1 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km 35 Banjarbaru. Jenis data yang digunakan 95


pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang meliputi data-data keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru periode 2004-2008. Sedangkan sumber data adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru dari tahun 2004-2008. Data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut : 1. Dari angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru selama tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 dilakukan analisis rasio-rasio keuangan melalui perhitungan kembali dengan mempergunakan formulasi rasio-rasio laporan keuangan daerah. Adapun formulasi rasio yang digunakan adalah Analisis Pendapatan. Dengan menggunakan analisis pendapatan, maka rasio yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efektivitas Retribusi Daerah. 2. Melakukan perbandingan atau uji beda rasio laporan keuangan dengan alat uji-t independen dan kemudian menginterpretasikannya. 3. Berdasarkan informasi hasil analisis perbandingan uji beda, yaitu uji-t independen dan interpretasi angka-angka kuantitatif laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut maka dalam tahap selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Untuk tahun 2003 sampai dengan 2005 laporan keuangannya masih menggunakan Kepmendagri No.29/2002 sehingga harus dikonversi sesuai dengan SAP (PP No.24/2005) agar diperoleh hasil penelitian yang tidak bias atau dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk struktur APBD, Kepmendagri 29/2002 dan SAP menggunakan struktur yang sama, yaitu APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan. Perbedaan terjadi dalam struktur anggaran belanja. SAP mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada lembar muka berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja, sedangkan Kepmendagri 29/2002 mengklasifikasikan belanja ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Selanjutnya baik pada Belanja Aparatur maupun Belanja Publik, belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pada prinsipnya struktur pendapatan yang digunakan dalam SAP dan Kepmendagri 29/2002 sama. SAP mengatur klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Kepmendagri 29/2002 mengatur klasifikasi pendapatan menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Perbedaan klasifikasi pendapatan ini tersebut memerlukan adanya reklasifikasi pendapatan. Bagi Pemda yang menerima Pendapatan 96


Bagi Hasil dari Pusat/Provinsi serta Dana dari APBN selain Dana Perimbangan, misalnya Dana Otonomi Khusus dan Dana Kontinjensi/Dana Penyesuaian/Dana Adhoc, yang berdasarkan Kepmendagri 29/2002 diklasifikasikan dalam Lain-lain pendapatan yang sah, perlu direklasifikasi dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah ke kelompok Pendapatan Transfer. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Analisis Pendapatan yang dianalisis terdiri dari Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan data yang telah tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, maka perhitungan rasio-rasio tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 1 Ringkasan Perhitungan Analisis Rasio Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2004 s.d. 2008 No 1 2 3 4 5 6

Keterangan Derajat Desentralisasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas Pajak Daerah Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

2004 9,64%

2005 12,17%

Tahun 2006 11,37%

2007 9,29%

90,36%

87,835

88,63%

90,71%

10,67%

13,85%

12,83%

10,23%

12,12%

126,07%

105,33%

95,88%

112,88%

117,14%

116,77%

104,91%

99,28%

104,12%

108,43%

98,02%

98,38 %

93,79 %

98,07%

109,97%

2008 10,61% 87,53%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (data diolah kembali). Tabel 2 Ringkasan Perhitungan dan Analisis Rasio Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2004 s.d. 2008 No

Tahun

Keterangan 2004 7,07 %

2005 5,36 %

2006 6,28 %

2007 6,52 %

2008 6,88 %

88,94 %

91,96 %

93,10 %

92,46 %

93,12 %

7,95 %

5,83 %

6,74 %

7,05 %

7,39 %

Rasio Efektivitas PAD

117,06 %

91,67 %

130,00 %

110,53 %

122,50 %

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

119,68 %

90,56 %

115,30 %

111,40 %

103,78 %

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

114,29 % 101,46 %

121,47 %

123,36 %

106,51 %

1

Derajat Desentralisasi

2

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

3

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

4 5 6

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru (data diolah kembali).

97


Uji t – independen adalah uji dua sampel bebas pada statistik parametrik, yang berarti dua sampel tidak tergantung antara satu dengan yang lainnya. Uji t – independen mensyaratkan data bertipe interval atau rasio, serta data berdistribusi normal dan jumlah sampel sedikit (di bawah 30). Hipótesis untuk penelitian ini adalah : Ha : Ada perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah, dan efektifitas retribusi daerah antara pemerintah kota Banjarmasin dan pemerintah kota Banjarbaru dalam penilaian kinerja keuangan periode 2004 – 2008. Selain dengan t-hitung, keputusan bisa diambil dengan melihat nilai probabilitasnya. Berdasarkan nilai probabilitas, keputusannya hádala : (a) jira probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan (b) jira probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak atau dengan kata lain hipótesis yang diajukan terbukti atau dapat diterima. Adapun hasil dari pengujian uji t-independen adalah sebagai berikut : Tabel 3 Hasil Uji t – independen No

Rasio-Rasio Keuangan

Uji-t

Asymp Sign

Keputusan

1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

- 3,133

0,012

Ha diterima

2

Tingkat Desentralisasi Fiskal

- 3,090

0,013

Ha diterima

3

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

3,016

0,014

Ha diterima

4

Tingkat Efektivitas PAD

- 1,307

0,197

Ha ditolak

5

Efektivitas Pajak Daerah

- 0,724

0,434

Ha ditolak

6

Efektivitas Retribusi Daerah

- 3,495

0,007

Ha diterima

Sumber : Data Sekunder (diolah). 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Uji t – independen untuk tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan probabilitas 0,012 < 0,05 bahwa terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. 2. Tingkat Desentralisasi Fiskal Uji t – independen untuk tingkat desentralisasi fiscal menunjukkan probabilitas 0,013 < 0,05 bahwa terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. 3. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Uji t – independen untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah menunjukkan probabilitas 0,014 < 0,05 bahwa terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. 4. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Uji t – independen untuk tingkat efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan probabilitas 0,197 > 0,05 bahwa tidak terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. 5. Tingkat Efektifitas Pajak Daerah

98


Uji t – independen untuk tingkat efektifitas pajak daerah menunjukkan probabilitas 0,434 > 0,05 bahwa tidak terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. 6. Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah Uji t – independen untuk tingkat efektifitas retribusi daerah menunjukkan probabilitas 0,007 < 0,05 bahwa terdapat perbedaan antara pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah kota Banjarbaru. Dari seluruh hasil uji beda dengan menggunakan alat uji t independen telah diperoleh hasil 4 (empat) rasio yang diajukan di dalam hipótesis penelitian menunjukkan terbukti atau dapat diterima, itu berarti bahwa terdapat perbedaan untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan efektifitas retribusi daerah antara pemerintah kota Banjarmasin dan pemerintah kota Banjarbaru dalam penilaian kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan PAD pemerintah kota Banjarmasin agak lebih besar dari pada pemerintah kota Banjarbaru, dimana PAD dari pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame kota Banjarmasin yang didapatkan dari retribusi jasa usaha dan perdagangan lainnya, dan retribusi izin usaha merupakan pendapatan retribusi yang juga dominan pengaruhnya untuk total pendapatan daerah. Selain itu pendapatan retribusi kota Banjarmasin yang tinggi, selalu melampaui pencapaian target yang dianggarkan, sehingga mengakibatkan efektifitas pajak dan retribusi selalu tinggi, dan ini merupakan pembuktian dari suatu hipotesis bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian, desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan efektifitas retribusi antara kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru dalam penilaian kinerja keuangan. Selain itu hasil uji beda dengan menggunakan alat uji beda statistik parametrik yaitu uji t – independen telah diperoleh juga hasil bahwa hipotesis dapat diterima, itu berarti tidak terdapat perbedaan untuk rasio efektifitas PAD dan efektifitas pajak antara kota Banjarmasin dan kota dalam penilaian kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru sama-sama efektif mampu merealisasikan targetnya untuk mendapatkan PAD dan pajak. Pemerintah kota Banjarbaru yang mempunyai wilayah daratan yang luas dengan potensi alamnya, ditambah dengan luas daratan sangat mendukung untuk mendapatkan PAD yang sebenarnya harusnya jauh lebih tinggi dari pada kota Banjarmasin. Kota Banjarbaru sebagai daerah perlintasan yang menghubungkan antar kabupaten / kota dan didukung dengan adanya Bandara Syamsudin Noor, berupaya mengoptimalkan potensi daerahnya untuk terus meningkatkan PAD dan berupaya untuk melebihi target yang dianggarkan. Pajak restoran, hotel dan penerangan jalan merupakan sumber PAD kota Banjarbaru yang memberikan kontribusi paling besar juga selalu melebihi target yang dianggarkan. Selain itu juga pajak hiburan dan pajak reklame merupakan sumber pajak yang realisasinya selalu melebihi target dari yang dianggarkan hingga mencapai 110 % lebih. Kota Banjarbaru yang mempunyai wilayah daratan yang luas dengan potensi alamnya, ditambah dengan luas zona perairan lautnya sangat mendukung untuk mendapatkan PAD yang tinggi dan mampu merealisasikan targetnya. Demikian juga 99


dengan pendapatan pajaknya, kota Banjarbaru berupaya terus untuk melebihi target yang dianggarkan. 1. Analisis Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan pula dengan penyerahan kewenangan dalam hal keuangan daerah tidak semata-mata dimaknai sebagai kebebasan dari segi pengalokasian dana untuk belanja daerah saja. Namun lebih dari itu diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya dari sis Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkatkan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi sehingga menjadi dapat daerah otonom yang mandiri. Pemerintah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru selama ini masih mengalami masalah dan hambatan terkait dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat penting untuk dibahas sehingga dapat ditemukan akar permasalahan dan solusi agar Pendapatan Asli Daerah dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Menurut laporan keuangan pertanggungjawaban walikota Banjarmasin dan walikota Banjarbaru setiap akhir tahun anggaran, selalu dikemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru dalam pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi dan masih terbatasnya sumber daya aparatur bidang pajak dan retribusi. Usaha yang telah diterapkan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah. Namun setelah penelusuran dan pengkajian yang lebih mendalam, permasalahan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru dari pengamatan yang dilakukan dan diskusi dengan pihak terkait, permasalahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ada pada tahapan dalam siklus anggaran itu sendiri yaitu pada tahap perencanaan anggaran, ratifikasi, implementasi, dan pelaporan. PENUTUP Analisis Pendapatan terdiri atas Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efectivitas Retribusi Daerah. Pada perhitungan Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Rasio Efectivitas Retribusi Daerah menunjukkan hasil yang positif karena nilai masing-masing rasio ini meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD dan pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan pada perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru masih banyak bergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Demikian pula dengan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang 100


mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum mampu mandiri dalam hal keuangan. Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum bisa menghasilkan PAD yang lebih besar jumlahnya daripada transfer yang diberikan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

DAFTAR RUJUKAN Abdul-Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta. Fariansyah-Risa. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Studi pada Laporan Keuangan Daerah Tahun 2003-2006). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/104. Diakses tanggal 18 November 2008. http://keuangan.banjarmasin.go.id/index.php. Diakses tanggal 25 Desember 2008. http://peminatanakuntansikeuangan005.blogspot.com/. Diakses tanggal 18 November 2008. http://www.banjarmasin.go.id/tupoksi_bankeuangan.php. Diakses tanggal 25 Desember 2008. http://www.KSAP.org/Buletin/bultek03.pdf. Diakses tanggal 25 Desember 2008 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yoyakarta. Muhammad Rizqi-Maulana. 2008. Analisis dan Interpretasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. Nur Annisa-Dewi. 2007. Implementasi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Tata Pembukuan Belanja dan Kesiapan Penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 Pada Badan Diklat Kota Banjarmasin. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. _______________. 2006 – 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun

Yudi Haryadi. 2004. Analisis dan Interpretasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

101

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Recommend Documents