UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Error!

J E

Vol. 10, No. 1 : April 2011

ISSN 1693-1610

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Barang Konsumsi Indonesia Ali Wardhana Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham Konvensional di Indonesia Periode Januari 2009 - Desember 2010 Nadiya Rahmi Sari, Fifi Swandari Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Fahmi Rizani, Nur Fatiah, Rasidah, Rawintan, Ananda Riani Utami

P

Analisis Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk Banjarmasin Novika Rosari Profitabilitas Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Fahriah, Fifi Swandari, Doni Stiadi

M

Kajian Kinerja Penguatan Modal Dan Sungai Tengah Ahmad Yunani

Kelompok Masyarakat Kabupaten Hulu

Kajian Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Balangan Ali Wardhana, Ahmad Yunani

A

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Nor' Ain, Novita Weningtyas Respati dan Yohana Yustika Sari

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

JEPMA Vol.10, No. 1 April 2011 hal. 19 - 27 PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Oleh : Fahmi Rizani, Nur Fatiah, Rasidah, Rawintan, Ananda Riani Utami (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT This research was conducted to determine whether economic growth, local revenues, the general allocation fund and special allocation funds affect the local expenditure on Pemko/regency in South Kalimantan Province. The population of this study are 13 districts and using probability sampling obtained 9 districts and 2 cities which serve as the research sample from 2005-2009. Multiple regression is used in this research. The results shows that the economic growth, local revenues, the general allocation fund and special allocation funds influence regional spending simultaneoulys on districts and municipalities in South Kalimantan Province. This can be explained in the Adjusted R Square of 88.5% of local expenditure variation can be explained by the variation of the four independent variables of Economic Growth, PAD, DAU and DAK. The remaining 11.5% is explained by other variables not included in this study. Partially economic growth, local revenues, the general allocation fund, and special allocation funds significantly influence regional spending on districts and municipalities in South Kalimantan Province. Key Words :

Economic Growth, Local Revenue, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and local expenditure.

PENDAHULUAN Saat ini desentralisasi telah menjadi perhatian pokok dan menjadi fenomena bagi negara-negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Banyak negara berkembang berputar haluan menuju desentralisasi fiskal sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, serta ketidakstabilan makro ekonomi. Perkembangan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan good governance di Indonesia telah menjadi faktor penting yang mendorong pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan realisasi atau bentuk konkret dari ide desentralisasi sebagai konsekuensi logis untuk membangun good governance (Yuwono dkk., 2008:12). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibebankan pada APBD. Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan yang dikenal sebagai dana perimbangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 19

Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntansi, Vol..10, No. 1 April 2011 : 19 - 27

kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi. Daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Yuwono dkk, 2008:46). Anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). APBD di satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian wewenang yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dalam rangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal, potensi fiskal pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lain menjadi sangat beragam dan perbedaan potensi ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatan asli daerah setiap daerah berbedabeda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar untuk pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatannya yang luas memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pemerintahan di daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. 20

Nur Fatiah, Rasidah, Rawintan, Ananda Riani Utami -- Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, ...........

Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai kekayaan bersih sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah secara simultan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah secara parsial. Ketiga, untuk menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Dokumen anggaran daerah di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD, terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah (Yani, 2008:371-377). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, seperti pertambangan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Belanja dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Penggolongan belanja atas dasar kelompoknya dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian atas dasar perilaku pembiayaannya. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pertumbuhan ekonomi secara singkat adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono, 2009 : 1). Ahmeth dalam artikelnya yang berjudul makalah pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat 21


pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan tingkat pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto). Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam hitungan PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah, terbatas pada negara yang bersangkutan. Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 berbunyi “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”. PAD merupakan sumber penerimaan yang digali dari daerah itu sendiri guna membiayai pembangunan dan usaha daerah serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat. PAD dipisahkan menjadi 4 yaitu : 1. Pajak Daerah, 2. Retribusi Daerah, 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan 4. Lain-lain PAD yang Sah. Dana Alokasi Umun (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi (Widjaja, 2005:75). Alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskal yang besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskal yang kecil, namun kebutuhan akan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (Yani, 2008:46-47). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus (Widjaja, 2005:34). Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang digantikan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono dkk, 2008:51). Berikut beberapa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. H1: Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja daerah. H2: Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja daerah. H3: DAU berpengaruh secara dominan terhadap alokasi belanja daerah. METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2007:74). Prosedur pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik observasi yaitu melakukan tinjauan secara langsung ke instansi yang terkait untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

22


Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi berganda, dan dilakukan Pengujian Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Model analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, …Xn) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e Pengujian hipotesis dengan cara menguji secara simultan (uji F) dan secara parsial (uji t). Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis dengan menggunakan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi 0,05. HASIL PENELITIAN Variabel independen Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2005 - 2009 PDRB perkapita 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan sumber penerimaan di daerah. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel kurang dari 10 dan nilai Tolerance seluruh variabel lebih dari 0,10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan grafik scatterplots, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi. Berdasarkan hasil uji uatokorelasi diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 1,250. Hal ini menunjukkan bahwa angka Durbin-Watson berada diantara diantara -2 sampai +2, jadi dapat tarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan autokorelasi. Berdasarkan Analisis regresi (lihat lampiran ), maka persamaan model regresi yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y= -79210,297+6150,937 X1+1,820 X2+1,098 X3+2,847 X4+ e Berdasarkan uji ANOVA atau F test, dapat diperoleh angka F hitung sebesar 104,804 dengan signifikansi 0,000. Untuk F tabel dengan df 1 (jumlah variabel-1), yaitu (5-1) = 4 dan df 2 (n-k-1), yaitu (55-4-1) = 50 pada tingkat kepercayaan 95% atau = 0,05 maka dapat diperoleh angka 2,557. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui perbandingan antara F hitung dengan F tabel, yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel (104,804 > 2,557). Nilai Signifikansi F sebesar 0,000 berada dibawah 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga dapat diketahui bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini dapat dijawab dan hipotesis penelitian pertama dapat diterima. Hasil pengujian variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB perkapita (X1) terhadap belanja daerah (Y) secara parsial menunjukkan angka t hitung sebesar 4,784 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,784 > 2,009) dengan tingkat signifikansinya adalah 0,000 yang berarti nilai signifikansi t ini dibawah 0,05 (0,000 < 0,05). Dari hal tersebut, maka diketahui pertumbuhan ekonomi yang 23


diproksi dengan PDRB perkapita (X1) memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap belanja daerah. Hasil pengujian variabel pendapatan asli daerah (X2) terhadap belanja daerah (Y) secara parsial menunjukkan angka t hitung sebesar 2,254 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,254 > 2,009) dengan tingkat signifikansinya adalah 0,029 yang berarti nilai signifikansi t ini dibawah 0,05 (0,029 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa pendapatan asli daerah (X2) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian variabel DAU (X3) terhadap belanja daerah (Y) secara parsial menunjukkan angka t hitung sebesar 5,750. Nilai t hitung ternyata lebih besar dari t tabel (5,750 > 2,009) dan tingkat signifikansinya adalah 0,000 yang berarti nilai signifikansi t ini berada dibawah 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa DAU (X3) secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian variabel DAK (X4) terhadap belanja daerah (Y) secara parsial menunjukkan angka t hitung sebesar 4,182 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,182 > 2,009) dengan tingkat signifikansinya adalah 0,000 yang berarti nilai signifikansi t ini dibawah 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa DAK memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja daerah. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB perkapita memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang berbeda tersebut disebabkan oleh perbedaan sampel penelitian, variabel dependen yang digunakan, dan periode pengamatan. Berdasarkan hasil analisis data, maka rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini dapat dijawab dan hipotesis penelitian ketiga dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial PAD memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja rutin maupun belanja pembangunannya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bawono (2008) dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial DAU memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 24


sebagian besar sumber pembiayaan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Sebagian besar dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan selebihnya untuk pengeluaran pembangunan. Peran DAU di beberapa daerah sangat signifikan, karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD. Holtz-Eakin et. al. dalam Darwanto dan Yustikasari (2007:12) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bawono (2008) dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial DAK memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sebagian besar sumber pembiayaan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Sebagian besar dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan selebihnya untuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa DAK secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal merupakan komponen dari belanja daerah. Penentuan variabel yang paling berpengaruh terhadap belanja daerah didasarkan pada hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel secara parsial dengan membandingkan nilai Standardized Beta Coefficients antar variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB perkapita), PAD, DAU dan DAK. Variabel yang memiliki nilai Standardized Beta Coefficients paling tinggi ditentukan sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap belanja daerah. Perbandingan nilai Standardized Beta Coefficients masing-masing variabel dapat pada lampiran. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel yang mempunyai Standardized Beta Coefficients paling tinggi adalah variabel X3 (DAU) yaitu 0,564. Hubungan antara DAU dengan belanja daerah adalah positif, yang berarti menunjukkan hubungan yang searah. Tingginya Standardized Beta Coefficients yang dimiliki oleh variabel DAU diperkuat dengan nilai t hitung yang paling besar diantara variabel lainnya. Tingkat signifikansi yang dimiliki oleh DAU juga jauh berada di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). Hal tersebut semakin menegaskan bahwa variabel DAU merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan variabel independen yang lain. Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah dikarenakan DAU merupakan transfer dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. DAU merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat block grant yang kewenangan pengaturan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatannya yang luas menjadikan peran DAU di beberapa 25


daerah sangat signifikan dan kebijakan belanja daerah biasanya lebih di dominasi oleh jumlah DAU. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, karena kecendrungan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan lebih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Intensifikasi adalah mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan yang sudah ada, kegiatan intensifikasi yang dapat dilakukan antara lain yaitu melakukan sosialisasi terhadap pembayar pajak atau retribusi untuk meningkatkan ketaatan pajak, penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak/retribusi sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, memiliki sistem perpajakan yang efisien, efektif, adil, dan ekonomis. Ekstensifikasi adalah menggali dan mengembangkan sumber pendapatan yang baru, kegiatan ekstensifikasi yang dapat dilakukan antara lain yaitu melaksanakan identifikasi potensi sumber PAD yang baru kemudian menganalisa dan melakukan studi kelayakan terhadap potensi daerah yang baru tersebut, serta bekerjasama dengan instansi terkait menyusun peraturan daerah baru tentang pungutan yang banyak dikembangkan dan digali sebagai sumber PAD baru. Kegiatan lainnya yaitu memperbaiki infrastuktur di daerah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD. Dengan meningkatkan PAD diharapkan akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu : secara simultan dengan uji F, diperoleh hasil bahwa keempat variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Pengujian secara parsial dengan uji t, diketahui bahwa keempat variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK secara individual terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. DAFTAR RUJUKAN Ahmeth, Adie. 2010. Makalah Pertumbuhan Ekonomi. Http://PDRB/makalahpertumbuhan-ekonomi-definisi.html. (Diakses : 13 November 2010). Bawono, Bernanda Gatot Tri. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten). Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi ketujuh. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. 26


Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI. Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. http://www.kalselprov.go.id. Putra. 2009. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Penjelasannya. Http://Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Penjelasannya « PutraCenter.net – About Economics, City Planning, and Learn Language Online.htm. (Diakses : 13 November 2010). Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ………………….., 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. ………………….., 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Edisi kesepuluh. CV. Alfabeta. Bandung. ..........................., 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Edisi Pertama. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi ketiga. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, H. Suheiry Zein, H. Azrafiany A. R. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.

27

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Recommend Documents