KAJIAN ATAS UJI KEWAJARAN NILAI TRANSAKSI DALAM PENETAPAN NILAI PABEAN
Mohamad Jafar
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Pada prinsipnya nilai pabean yang digunakan untuk menghitung besarnya bea masuk atas importasi suatu barang adalah nilai transaksi atas barang impor bersangkutan. Hal itu telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No 17 tentang Kepabeanan. Ketentuan digunakannya nilai transaksi untuk mengitung bea masuk merupakan pengejawantahan dari kesepakatan negara-negara yang tergabung pada World Trade Organization (WTO). WTO
sebagai
lembaga
yang
bertujuan
menciptakan
harmonisasi
perdagangan
dunia
menyepakati bahwa nilai pabean mengacu pada Artikel VII GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Artikel VII GATT mengatur bahwa pada prinsipnya nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi suatu barang yang diimpor. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO (contracting party) harus menerapkan hasil kesepakatan tentang nilai pabean tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah mengatur secara rinci metode penetapan nilai pabean, dimana terdapat 6 (enam) metode untuk menghitung bea masuk. Aturan tentang keenam metode penentuan nilai pabean tercantum pada pasal 15 UndangUndang Kepabeanan dengan rincian sebagai berikut :
Pertama, nilai pabean ditentukan dari nilai transaksi suatu barang yang diimpor, Kedua, nilai pabean ditentukan dari nilai transaksi barang identik, Ketiga, nilai pabean ditentukan dari nilai transaksi barang serupa, Keempat, nilai pabean ditentukan dengan metode deduksi, yaitu penetapan nilai pabean dengan mengurangi harga jual barang impor di daerah pabean dengan sejumlah faktor pengurang,
Kelima, nilai pabean ditentukan dengan metode komputasi, yaitu penetapan nilai pabean dengan menghitung berbagai biaya untuk pembuatan barang impor hingga dikirim ke daerah pabean,
1
Keenam, nilai pabean ditentukan dengan metode penghitungan kembali data yang tersedia di daerah pabean (fall back). Penerapan metode-metode tersebut harus dilakukan secara berurutan (hierarkhi). Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, bahwa nilai pabean untuk menghitung bea masuk pada prinsipnya menggunakan nilai transaksi atas suatu barang yang diimpor. Nilai transaksi merupakan nilai yang benar-benar dibayar importir atas barang yang dibeli dari penjual (eksportir). Secara konsepsi metode penetapan nilai pabean di Indonesia telah sesuai dengan Artikel VII GATT. Namun pada pelaksanaannya, penerapan metode nilai pabean berdasarkan nilai transaksi sesuai Artikel VII GATT tidaklah mudah. Kendala terbesar menurut penulis adalah belum siapnya importir untuk memberitahukan nilai barang sesuai dengan harga yang sebenarnya. Upaya importir untuk mengurangi kewajiban membayar pungutan impor dalam konteks nilai pabean sering disebut dengan under invoicing, yaitu menurunkan harga barang pada invoice. Inilah tantangan yang cukup berat untuk aparat Bea dan Cukai dalam mengamankan hak-hak keuangan negara. Artikel ini secara singkat akan mengkaji uji kewajaran nilai pabean dalam dalam proses penetapan nilai pabean menggunakan nilai transaksi. Kajian tentang uji kewajaran nilai pabean didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
Prosedur Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean Dalam model pemberitahuan pabean menggunakan sistem self assessment,
importir
memberitahukan secara mandiri barang yang diimpor meliputi jumlah dan jenis barang termasuk nilai barang. Selanjutnya pejabat Bea dan Cukai akan meneliti kebenaran pemberitahuan bersangkutan. Secara khusus penelitian nilai pabean mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. Gambar 1 berikut ini merupakan ringkasan dari prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean oleh pejabat.
Gambar 1 : Alur Penetapan Nilai Pabean
2
Dari bagan b alur pada p gamba ar 1 di atas tergambarr proses pen nelitian dan n penetapan n nilai pabe ean, de engan tahap p-tahap seb bagai berikut: 1.
Importirr menyerahkkan pemberitahuan impor barang (PIB). Importirr kategori Mitra M Utama (MITA) dan Importirr Produsen (IP) katego ori Low Risk k nilai pabeean yang diberitahukan n langsung diterima. Selanjutnya S a penelitian atas kebenaran nilai pabean ya ang diberitahukan impo ortir-importtir tersebut dilakukan d dalam d progrram audit ke epabeanan..
2.
Pejabat melakukan n pengujian nilai pabean, meliputti harus ada anya kondisi jual beli, terpenuhin nya persyara atan nilai trransaksi, hin ngga keben naran jumla ah dan/atau u jenis barrang dalam hal dilakukkan pemerikksaan fisik.
3.
Penetap pan nilai pa abean meng ggunakan metode m II sampai s den ngan VI dallam hal persyaratan nilai n transakssi tidak terpenuhi.
3
4.
Bilamana persyaratan nilai transaksi terpenuhi, penelitian berlanjut pada uji kewajaran nilai pabean menggunakan Database Nilai Pabean I (DBNP I) barang identik. Taraf toleransi selisih kurang pemberitahuan dengan DBNP I barang identik adalah maksimal 5%.
5.
Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal nilai pabean yang diberitahukan wajar.
6.
Jika nilai pabean diberitahukan tidak wajar karena selisih kurang lebih dari 5% dari data barang identik pada DBNP I maka dilakukan penelitian profil importir.
7.
Uji kewajaran menggunakan Database Nilai Pabean II (DBNP II) barang identik dilakukan jika tidak terdapat DBNP I barang identik yang dapat digunakan. Tidak ada toleransi selisih kurang pada pemberitahuan nilai pabean pada uji kewajaran ini. Nilai pabean dianggap wajar bilamana sama besar atau lebih tinggi dengan DBNP II barang identik.
8.
Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal nilai pabean yang diberitahukan wajar.
9.
Bilamana tidak terdapat data barang identik pada DBNP
II maka dilakukan penelitian profil
importir. Terdapat empat kategori pada database profil importir, yaitu low risk (resiko rendah),
medium risk (resiko sedang), high risk (resiko tinggi), dan very high risk (resiko sangat tinggi). 10.
Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal importir termasuk kategori low risk.
11.
Bilamana importir termasuk kategori medium risk, high risk dan very high risk, maka diterbitkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP).
12.
Selanjutnya pejabat meneliti DNP dan dimungkinkan untuk konsultasi nilai pabean untuk meyakinkan kebenaran nilai yang diberitahukan.
13.
Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal DNP didukung data yang mampu meyakinkan pejabat.
14.
Nilai pabean ditetapkan menggunakan metode II sampai dengan VI dalam hal DNP tidak diserahkan atau DNP tidak meyakinkan pejabat.
15.
Pejabat peneliti dokumen membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) atas penetapan nilai pabean.
Uji Kewajaran Nilai Pabean Hal penting yang merupakan bagian dalalm proses penelitian dan
penetapan nilai pabean
adalah uji kewajaran nilai pabean. Uji kewajaran dilakukan bilamana persyaratan nilai transaksi terpenuhi. Uji kewajaran dilakukan dengan menggunakan database nilai pabean yang dimiliki oleh DJBC, yaitu 4
DBNP I dan DBNP II. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2010 tentang
Database Nilai Pabean disebutkan bahwa dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan Database Nilai Pabean. Database tersebut terdiri dari Database Nilai Pabean I (DBNP I) dan Database Nilai Pabean II (DBNP II). DBNP I disusun, dimutakhirkan, dan ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan. DBNP I disusun (salah satunya) dari DBNP II yang disusun oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. DBNP I meliputi data barang identik dan barang serupa, namun yang dapat digunakan untuk uji kewajaran hanyalah data barang identik. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal meliputi karakter fisik, mutu dan reputasi, serta dibuat negara yang sama. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum harga barang identik tidak berbeda secara signifikan. Berbeda dengan DBNP I, DBNP II disusun dimutakhirkan, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DBNP II disusun dari nilai transaksi barang identik dan barang serupa yang diterima oleh pejabat Bea dan Cukai. DBNP II dapat berada di sistem aplikasi selama 120 hari dan digunakan untuk penetapan nilai pabean menggunakan metode II dan III. Meskipun DBNP II terdiri dari data barang identik dan barang serupa, namun yang dapat digunakan untuk uji kewajaran hanyalah data barang identik. Nilai pabean yang diberitahukan importir dianggap wajar dan nilai transaksi diterima bilamana nilai pabean lebih besar, sama dengan, atau lebih rendah maksimal 5% dari nilai pabean barang identik yang ada pada DBNP I. Nilai pabean yang berdasar DBNP I barang identik dinyatakan tidak wajar maka bilamana importir merupakan kategori medium risk, high risk, atau very high risk maka diterbitkan Informasi Nilai Pabean (INP). Bilamana importir tidak menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) maka nilai transaksi tidak dapat digunakan. Begitu pula bila DNP yang diserahkan disertai konsultasi nilai pabean tidak meyakinkan pejabat maka nilai transaksi tidak dapat diterima. Bagaimana bila DBNP I tidak memuat barang identik untuk uji kewajaran? Dalam hal demikian maka digunakan DBNP II barang identik untuk uji kewajaran. Nilai pabean yang diberitahukan importir dianggap wajar dan nilai transaksi diterima bilamana nilai pabean lebih besar atau sama dengan nilai pabean barang identik yang ada pada DBNP II. Dengan demikian bilamana importir memberitahukan harga barang yang diimpor lebih rendah hanya 5%, atau 3% atau bahkan hanya 1% maka dianggap tidak wajar, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.
Permasalahan Pada Uji Kewajaran 5
Ketentuan kewajaran nilai pabean dengan syarat sama dengan atau lebih besar dari database berpotensi pada penggunaan harga patokan (nilai pabean minimal) yang mana prinsip ini lebih tepat untuk model penetapan nilai pabean sesuai Brussel Definition on Value (BDV). Menurut hemat penulis, uji kewajaran nilai pabean menggunakan DBNP II sebaiknya juga memberikan toleransi sebagaimana diterapkan pada uji kewajaran menggunakan DBNP I, yaitu pemberitahuan nilai pabean dapat lebih rendah maksimal 5% dari database barang identik pada DBNP II. Pemberian taraf toleransi ini tentu relatif lebih fair serta untuk menghindari aturan yang kurang sejalan dengan prinsip Artikel VII GATT, dimana tidak diperkenankan penggunaan harga patokan (nilai pabean minimal) dalam penetapan nilai pabean. Selanjutnya dalam tata urutan penggunaan DBNP I dan DBNP II dalam uji kewajaran berpotensi menimbulkan masalah pada pejabat pemeriksa dokumen. Sebagaimana terlihat dalam bagan alur penetapan nilai pabean, bila berdasarkan DBNP I nilai pabean suatu barang impor dianggap tidak wajar dan Deklarasi Nilai Pabean yang diberikan importir tidak meyakinkan pejabat, maka nilai transaksi tidak dapat digunakan (digunakan metode II hingga VI secara hierarkhi). Untuk penggunaan metode II maka digunakan DBNP II barang identik. Informasi yang penulis dapatkan dari suatu kantor pabean di Jakarta, didapati adanya pemberitahuan nilai pabean yang tidak wajar berdasarkan DBNP I. Karena DNP yang diserahkan tidak meyakinkan pejabat maka nilai transaksi tidak diterima dan digunakan metode II. Selanjutnya dalam penetapan nilai pabean menggunakan metode II pejabat menggunakan DBNP II barang identik yang ternyata harga yang diberitahukan sama dengan yang ada pada database dimaksud. Dengan demikian sesungguhnya nilai pabean yang diberitahukan ternyata wajar menurut DBNP II. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya DBNP II lebih up to date dibandingkan dengan DBNP I. Data pada DBNP II dihimpun dari kantor pabean di suatu kantor wilayah tertentu atau di suatu Kantor Pelayanan Utama tertentu dimana data dimaksud hanya berlaku selama 140 hari pada sistem aplikasi. Bandingkan dengan DBNP I yang terpasang pada sistem aplikasi hingga 2 (dua) tahun. Pada kasus di atas, terdapat inefisiensi pelaksanaan tugas yang disebabkan penggunaan DBNP I mendahului DBNP II yang dilakukan secara berurutan mengacu pada tata cara penelitian dan penetapan nilai pabean sesuai PMK-170/PMK.04/2010.
Bilamana kita mengkaji Undang-Undang Kepabeanan serta PMK-160/PMK.04/2010 secara utuh sesungguhnya terdapat prinsip-prinsip penting dalam penerapan nilai pabean, yaitu : 6
1. Sedapat mungkin menggunakan nilai transaksi, 2. Hendaknya digunakan data nilai pabean yang mendekati tanggal pemberitahuan pabean yang akan ditetapkan nilai pabeannya, 3. Hendaknya digunakan data yang lebih rendah bilamana terdapat alternatif nilai yang memenuhi persyaratan. Dengan uraian di atas, alangkah baiknya bila dalam uji kewajaran nilai pabean DBNP II digunakan mendahului atau secara bersamaan (simultan) dengan DBNP I. Sebagaimana DBNP I, dalam penggunaan DBNP II sebaiknya juga diberikan taraf toleransi sebesar 5%. Dengan demikian pemberitahuan nilai pabean dianggap tidak wajar bilamana diberitahukan lebih rendah lebih dari 5% dari DBNP II atau DBNP I. Proses selanjutnya dalam penelitian dan penetapan nilai pabean sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PMK-160/PMK.04/2010. Dalam hal nilai pabean kedapatan tidak wajar dan importir merupakan importir kategori medium risk, high risk, atau very high risk, maka diterbitkan INP. Berikutnya diterima tidaknya nilai transaksi ditentukan oleh DNP yang diserahkan importir disertai bukti-bukti yang meyakinkan ataukah tidak.
Simpulan 1. Uji kewajaran nilai pabean telah diatur dalam PMK-160/PMK.04/2010 dengan menggunakan DBNP I dan DBNP II. DBNP I disusun oleh Kantor Pusat DJBC dan DBNP II disusun oleh suatu Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. 2. Uji kewajaran nilai pabean dilakukan menggunakan DBNP I dan DBNP II yang penerapannya dilakukan secara berurutan, sehingga menimbulkan potensi tidak efektifnya kegiatan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh pejabat. 3. Uji wajar nilai pabean sebaiknya menggunakan DBNP II terlebih dahulu atau digunakan DBNP II dan DBNP I secara simultan. Penggunaan DBNP II terlebih dahulu selaras dengan tata urutan penggunaan DBNP dimaksud untuk penetapan nilai pabean. 4. Taraf toleransi lebih rendah pemberitahuan nilai pabean untuk DBNP I dan DBNP II sebaiknya disamakan yaitu paling tinggi 5% dari database untuk menghindari ketidaksesuaian dengan prinsip Artikel VII GATT.
7
Referensi : 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Kepabeanan PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk P-40/BC/2010 tentang Database Nilai pabean Artikel VII GATT
8
