PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 484/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KARANGASEM ,
Menimbang
a.
bahwa sesuai Keputusan DirekLur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27
Tahun 20KS tcnlang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan
Penerima Bantuan
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat
Tahun
Anggaran 2015;
bahwa pencairan
untuk dan
kelancaran penyaluran
pelaksanaan dana
bantuan
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat
w
Tahun
Anggaran 2015 perlu ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Abang Sebagai Pengelola Dana
Bantuan
Program
PKKPM
dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem Sebagai Pengelola Dana Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015; Mengingat
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286 );
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan
dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
W
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran
11
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 12.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 22); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Menetapkan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem sebagai Pengelola Dana Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015, dengan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas mengelola Bantuan Langsung Masyarakat yang terdiri dari :
a.
bantuan langsung masyarakat dana kegiatan
b.
bantuan langsung masyarakat dana operasional
PKKPM; dan
kegiatan PKKPM. KETIGA
Tugas-tugas UPK dalam kaitannya sebagai pengelola BLM adalah sebagai berikut :
a. melakukan
pembukaan
spesimen salah satu
rekening
dengan
pengurus yang telah
dileLapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan
2 (dua) fasilitator Kecamatan yang bertugas; dan
b. membuat laporan pertanggungjawaban berkala kepada masyarakal. KEEMPAT
Segala
biaya
yang
timbul
sebagai
secara
akibat
ditetapkannya KepuLusan Bupati ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Satuan Kerja DircktoraL Jcnderal Pembangunan Kawasan Pcrdcsaan Kcmentcrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fahun Anggaran 2015 Nomor : 067.04-0/2015 Tanggal 1 1 Mei 2015. KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanseal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada Langgal 31 AgusLus 2015
Ij^'ENJABAT BUPATI KARANG/^EM, AG US NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada 1.
Mentcri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
2.
Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 3. 4. 5.
Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Gubernur Bali di Denpasar
Kepala Badan Pembcrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali di Denpasar
6.
Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
7.
Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah
8.
Para Camat se-Kabupaten Karangasem
9.
Yang bcrsangkutan untuk dilaksanakan
Kabupaten Karangasem
-5-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 484/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN PROGRAM
PENiNGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR NAMA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN DAFTAR ALOKASI BANTUAN U\NGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2015 Alok asi
Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) dalam Ruoiah •
APBN TAHUN No.
2015
Lokasi UPK
APBD PROVINSI
Nama Pengurus UPK
BALI TAHUN BLM KEGIATAN
Dana
APBD KAB,
Operasional
KARANGASEM TAHUN 2010
2015
PKKPM
1
UPK Kec. Abang
Ketua
; 1Wayan Mustikara
Sekretaris
: Ni Wayan Bunter
Bendahara Tenaga Tambahan
Ida Ayu Wayan Ligia
Total
Kegiatan (DOK) PKKPM
1.900 000.000 -
100 000.000
2.000.000.000
100.000.000
2.000.000.000
: Ni Luh Sasih
UPK JUMLAH
1.900.000.000
^PENJAB^ BUPATI KARANGASEM, GUSNGURAH ARDA
c
