Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kupang Tahun Anggaran Dasar Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 117/SKEP/HK/2005 Tanggal 6 April 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten 1/1/2000Kupang Tahun Anggaran 2005
1
Latar Belakang Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Kupang yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) periode masa jabatan bupati (tahun 1999 – 2004 dan tahun 2004 - 2009). Misi tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu: “Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Kupang yang bersih dan akuntabel dalam rangka mencapai masyarakat mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraannya dan memiliki daya saing memasuki milenium ketiga”. Untuk mewujudkan misi tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada program pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan. Bentuk program pemberdayaan masyarakat seperti ini sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Kupang antara lain program IDT, PDM-DKE, Padat Karya, P3DT, NTAADP dan Program Pengembangan Kecamatan. Berdasarkan pengalaman dan hasil pengkajian dari beberapa program pemberdayaan tersebut, maka pola Program Pengembangan Kecamatan dirasa paling sesuai untuk dijadikan acuan/diadopsi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian baik pengorganisasian, maupun mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan potensi, kondisi, budaya dan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Kupang pada saat ini. 1/1/2000
2
Tujuan & Sasaran Tujuan Umum 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat Kabupaten Kupang yang maju, mandiri serta memiliki daya saing memasuki millenium ke tiga. 2. Mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pemberian dana pemberdayaan berupa modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan sarana prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat di pedesaan. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga terbangun interaksi antara masyarakat, DPRD, Pemerintah Kabupaten Kupang dalam sinkronisasi perencanaan yang berbasis 1/1/2000 3 masyarakat.
Tujuan & Sasaran Tujuan Khusus 1. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan ekonomi dilingkungannya. 2. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja masyarakat pedesaan. 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat pedesaan. 5.
6. 7.
Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di desa dan di kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Terwujudnya inisiatif lokal dan sistem untuk mengorganisasi diri sendiri.
1/1/2000
4
Tujuan & Sasaran Sasaran 1. Kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah. 2. Kegiatan ekonomi produktif masyarakat berskala kecil. 3. Sasaran lokasi penerima bantuan pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat pedesaan dalam wilayah Kabupaten Kupang.
Prinsip Pelaksanaan PPM 1. 2.
3. 4.
Prinsip partisipasi masyarakat artinya masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengawasi dan melestarikan sendiri. Prinsip implementasi berpijak pada pemberian wewenang dan kebebasan kepada masyarakat untuk pemanfaatan dan pengelolaan dana berdasarkan masalah dan kebutuhan real masyarakat itu sendiri atas dasar kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah. Prinsip melibatkan peran lembaga tradisional (forum adat dan keagamaan) agar menjembatani mekanisme program dengan karakter lokal. Prinsip pemberlakuan kompetisi yang sehat antar kelompok masyarakat yang bertujuan memilih dan menyeleksi sendiri usulan yang relevan bagi masyarakat secara fair namun tetap menjaga keharmonisan masyarakat.
1/1/2000
5
Prinsip Pelaksanaan PPM 5. 6. 7. 8. 9.
Prinsip pelestarian artinya sarana dan prasarana dan modal usaha yang telah dimiliki masyarakat seluruhnya menjadi tanggung jawab masyarakat utk melestarikan, merawat & mengembangkannnya. Prinsip tidak boleh tumpang tindih pembiayaan dengan program lain yang sejenis. Prinsip keterlibatan pemerintah hanya sebatas koordinasi dan fasilitasi bukan komando. Prinsip transparansi, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK harus ada papan informasi/papan nama kegiatan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Prinsip kesetaraan gender, artinya bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengambilan keputusan seyogyanya melibatkan unsur perempuan secara aktif dan setara.
1/1/2000
6
Struktur Organisasi PPM 2005 GBN GKR
BUPATI
GBT TIM KOORDINASI
DINAS TEKNIS KABUPATEN
GPL
CAMAT FASILITATOR KECAMATAN
PJOK/ KASI KP
KCD/UPT/PTO
KADES / LURAH
TPK 1/1/2000
POKMAS
FASILITATOR DESA (PPL) / TTD/Kel TTD/Kel.. 7
Tugas & Fungsi Tingkat Kabupaten. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tugas dan fungsi Tim Koordinasi adalah sbb: 1. Menghimpun rencana yang diusulkan dari Tingkat Desa/Kelurahan sesuai mekanisme Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di tingkat kabupaten. 2. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. 3. Mengkoordinasikan pengalokasian dan distribusi dana dari APBD Kabupaten Kupang bagi kelancaran dan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat serta penarikan / pengembaliannya secara tertib bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi. 4.
Menyusun dan menerbitkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan serta berbagai perangkat lunak lainnya untuk tercapainya kelancaran dan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat. 5. Mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi terpadu bersama dinas teknis tingkat kabupaten, mengendalikan, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program. 6. Memberikan bantuan teknis baik kepada Cabang Dinas, aparat tingkat kecamatan, desa/kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Badan Perwakilan Desa/Kelurahan/Tim Pengelola Kegiatan serta masyarakat dan bantuan usaha 1/1/2000 8 ekonomi produktif serta modal usaha kepada Pokmas. 7. Menilai dan menindaklanjuti laporan bulanan Camat/Kepala Dinas/Badan.
Tugas & Fungsi 8. 9.
Mengadakan rapat2 evaluasi tiap triwulan & sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Mengkoordinasikan penyampaian laporan bulanan kepada Bupati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk lainnya dalam rangka tercapainya keberhasilan program. 10. Menetapkan alokasi dana bantuan koordinasi utk tingkat kecamatan, desa/kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dgn SK Bupati Kupang. 11. Mengeluarkan SK Tenaga Teknis Desa/Kelurahan paling lambat bulan Mei 2005.
Keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1/1/2000
: Asisten Administrasi Pembangunan : Kepala Bappeda Kabupaten Kupang : Kabag. Penyusunan Program Setda Kab. Kupang : Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kupang : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. : Kabag. Keuangan Setda Kab. Kupang : Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Kupang
Sekretariat Tim Koordinasi Kabupaten berada pada Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Kupang.
9
Tugas & Fungsi Tingkat Kabupaten. Dinas Teknis Tugas dan Fungsi Dinas TeknisTk. Kabupaten adalah sbb : 1. Menginformasikan dan mensosialisasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat melalui Camat, KCD, PTO , UPT dan Kepala Desa/Lurah secara terpadu dengan Tim Koordinasi Kabupaten 2. Menerima dan memeriksa serta menindaklanjuti laporan bulanan KCD, PTO, UPT serta memberikan masukan kepada tim koordinasi tingkat kabupaten untuk penyempurnaan kebijaksanaan lebih lanjut. 3. Mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Cabang Dinas, PTO, UPT serta tindak lanjutnya kepada tim koordinasi tingkat kabupaten. 4. Memberikan bimbingan teknis Kepada Cabang Dinas, PTO, UPT, pokmas dan masyarakat. Melakukan pemantauan dan memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sarana/prasarana secara teratur. 5. Memberikan laporan kegiatan kepada Bupati Kupang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 1/1/2000
10
Tugas & Fungsi 6.
7.
8.
9.
1/1/2000
Membuat Juknis yang mengacu pada Juklak PPM untuk disampaikan kepada KCD, PTO, UPT, TPK dan pokmas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah. Membuat dan menyampaikan RAB dan Bestek kepada TPK, KCD, UPT, PTO sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sarana Prasarana. Mengiventarisir dan melaporkan semua sarana / prasarana yang dibangun/dikerjakan selama satu tahun berjalan kepada Bupati Kupang sebagai aset daerah dengan tembusannya kepada Tim Koordinasi Kabupaten Kupang. Menetapkan alokasi dana bantuan teknis kepada Tenaga Teknis Desa/Kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kupang dalam bentuk Lembaran Kerja (LK) yang ditandatangani oleh kepala dinas masing-masing.
11
Tugas & Fungsi Tingkat Kecamatan Camat Tugas dan Fungsi Camat sebagai penanggungjawab umum kegiatan, sebagai berikut : 1. Mengkoordinir setiap kegiatan/bantuan termasuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di dalam wilayahnya agar tercipta sinkronisasiinternal dan antar program yang dapat menjamin pemerataan dan kegiatan yang saling menunjang. 2. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Desa/Lurah dalam rangka pembentukan TPK dan Pokmas. 3. Memfasilitasi tahapan-tahapan perencanaan baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat sehingga sesuai dengan Juklak yang berlaku. 5. Menginformasikan jadwal sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan/bantuan modal usaha kepada Kepala Desa/Lurah, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Badan Perwakilan Desa/Tim Pengelola Kegiatan dan kelompok masyarakat. 1/1/2000
12
Tugas & Fungsi 6. Memantau setiap kemajuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kelurahan. 7. Memberikan petunjuk arahan dan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi maksimal dalam setiap kegiatan. 8. Mengadakan rapat evaluasi setiap bulan di tingkat kecamatan dengan menghadirkan Dinas Teknis/Unit Teknis sebagai narasumber. 9. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati Kupang paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. 10. Membuat Surat Keputusan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan dan uraian tugas yang jelas untuk disampaikan kepada Bupati Kupang. 1/1/2000
13
Tugas & Fungsi Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Susunan Tim Koordinasi sebagai berikut:
- Penanggung jawab - Pengarah : - Ketua :
: Camat Sekretaris Camat Kasie Koordinasi Pelaksanaan Program - Anggota-anggota : - Kasie Perekonomian - Kasie Kesejahteraan Sosial - Kasie Pemerintahan - Kasie Satuan Polisi Pamong Praja - Kasie Perlingdungan Masyarakat 1/1/2000 14 - Bendahara : Di tunjuk oleh Camat.
Tugas & Fungsi Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut : 1. Menghimpun rencana yang diusulkan dari tingkat desa/kelurahan sesuai mekanisme perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di tingkat kecamatan. 2. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran dan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan. 3. Mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi terpadu bersama Dinas Teknis tingkat kecamatan ke tingkat desa/kelurahan. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat serta penarikan/pengembaliannya secara tertib bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan. 1/1/2000
15
Tugas & Fungsi 5. Mengendalikan, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan. 6. Memberikan bantuan teknis kepada aparat tingkat desa/kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Badan Perwakilan Desa/Tim Pengelola Kegiatan serta masyarakat dan pokmas penerima bantuan usaha ekonomi produktif dan modal usaha. 7. Menilai dan menindaklanjuti laporan bulanan Kepala Desa/Lurah. 8. Mengadakan rapat-rapat evaluasi setiap bulan. 9. Mengkoordinasikan penyampaian laporan bulanan kepada Camat dan meneruskannya kepada Bupati serta melaksanakan petunjuk-petunjuk lainnya dalam rangka tercapainya keberhasilan program. 10. Membantu/memperlancar administrasi Tenaga Teknis 1/1/2000 Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. 16
Tugas & Fungsi Kepala Seksi Koordinasi Program. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Koordinasi Program selaku penanggung jawab operasional kegiatan, sebagai berikut : 1. Membantu camat dalam mengkoordinasikan dengan KCD, PTO, UPT dan menginventarisir pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan ekonomi produktif, bantuan modal usaha serta pelaporan. 2. Bersama Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis melakukan verifikasi hasil pelaksanan kegiatan. 3. Mempersiapkan data dan informasi yang relefan untuk kepentingan rapatrapat evaluasi bahan pelaporan, dan rapat-rapat yg berkaitan serta Musrenbangcam. 4.
Membantu tim koordinasi dalam memantau pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi. 5. Memberikan laporan kepada Camat setiap bulan. 6. Memfasilitasi proses administrasi permintaan dan pencairan serta pertanggungjawaban dana kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten (Dinas Terkait). 1/1/2000
17
Tugas & Fungsi Kepala Cabang Dinas, Pelaksana Teknis Operasional (PTO), Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tugas dan Fungsi Kepala Cabang Dinas, PTO, UPT selaku Fasilitator Kecamatan, sebagai berikut : 1. Membantu Kepala Dinas Teknis tingkat kabupaten dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknis masingmasing. 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada Tenaga Teknis Desa/Kelurahan selaku Fasilitator Desa/Kelurahan sesuai bidang teknis masing – masing. 3. Memberikan laporan kepada Kepala Dinas Teknis tingkat kabupaten dan tembusan kepada Camat. 4. Mengadakan koordinasi dengan Camat dalam kegiatan 1/1/2000 PPM. 18
Tugas & Fungsi Tingkat Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Lurah. Tugas dan Fungsi Kepala Desa/Lurah, sebagai berikut : 1. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di dalam wilayahnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, pelaporan, evaluasi, pelestarian dan pemanfaatan hasil. 2. Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan lembagalembaga lain di desa serta tokoh masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. 3. Menyiapkan data dan informasi yang relefan untuk kelancaran berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. 4. Membimbing, membina, serta meminta pertanggung jawaban kelompok masyarakat tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. 1/1/2000
19
Tugas & Fungsi 5. Memfasilitasi dan memimpin rapat musyawarah pembentukan TPK. 6. Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus TPK, Pokmas dan Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kupang. 7. Memfasilitasi Musrenbangdus pada tingkat dusun dan Musrenbangdes pada tingkat desa/kelurahan. 8. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. 9. Mengadakan koordinasi dengan Camat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pola PPM di tingkat desa/kelurahan dan dusun. 10. Mengadakan rapat-rapat teknis pelaksanaan kegiatan PPM secara berkala dengan aparat desa/kelurahan, PPL, Tenaga 1/1/2000 Teknis Desa/Kelurahan dan masyarakat. 20
Tugas & Fungsi Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan. Susunan Tim sebagai berikut : - Penanggung jawab : Kepala Desa/Lurah - Pengarah : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah - Ketua : Kaur Pembangunan - Anggota – Anggota : - Kaur Administrasi : - Kaur Pemerintahan : - Para Kepala Dusun - Bendahara : ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah 1/1/2000
21
Tugas & Fungsi Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Desa/Kelurahan, sebagai berikut :
Tingkat
1. Menghimpun rencana yang diusulkan dari kelompok masyarakat sesuai mekanisme Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perencanaan PPM di tingkat desa/kelurahanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan / (Musrenbangdes/Musrenbangkel). 2. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan serta penarikan/pengembalian bantuan modal usaha/ekonomi produktif secara tertib dari penerima bantuan/pokmas. 1/1/2000
22
Tugas & Fungsi 4.
5.
6.
7. 8. 9.
Melaksanakan petunjuk-petunjuk pelaksanaan serta berbagai perangkat lunak lainnya untuk tercapainya kelancaran dan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan. Mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi terpadu bersama Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Fasilitator Desa/Kelurahan, Dinas Teknis Tingkat Kecamatan di tingkat desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RT/RW serta mengendalikan, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program PPM di tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan. Memberikan bantuan teknis baik kepada para Kepala Dusun/Lingkungan, RT/RW, Tim Pengelola Kegiatan dan pokmas penerima bantuan usaha ekonomi produktif dan modal usaha. Menilai dan menindaklanjuti laporan bulanan pokmas yang menerima bantuan kegiatan PPM di tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan. Mengadakan rapat-rapat evaluasi desa/kelurahan dan dusun/lingkungan
setiap
triwulan
ditingkat
Mengkoordinasikan penyampaian laporan bulanan kepada Lurah/Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Camat dan melaksanakan petunjuk-petunjuk lainnya dalam rangka tercapainya keberhasilan program. 1/1/2000 23
Tugas & Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan. Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan, selaku Fasilitator Desa/Kelurahan, sebagai berikut : 1. Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan. 2. Memberikan bimbingan teknis kepada TPK dan kelompok masyarakat. 3. Menjembatani antara Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional dengan kelompok masyarakat. 4. Mengikuti dan memantau perkembangan kegiatan dan membantu TPK dan kelompok masyarakat dalam pembuatan laporan. 5. PPL harus berdomisili di desa/kelurahan. 1/1/2000
24
Tugas & Fungsi 6. Khusus PPL yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa/kelurahan, agar berdomisili di salah satu desa/kelurahan dan mengatur jadwal kerja secara tetap. 7. Tenaga Teknis Desa/Kelurahan direkrut oleh Dinas Teknis bersama Kepala Desa/Lurah dengan ketentuan : Prioritas tenaga yang berdomisili di desa/kelurahan yang bersangkutan. Apabila tidak ada tenaga di desa/kelurahan yang bersangkutan dapat direkrut dari luar desa/kelurahan. Bukan dari unsur PNS Memiliki keahlian khusus di bidang sarana prasarana dan pertanian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau ijazah yang dimiliki.
1/1/2000
25
Tugas & Fungsi
Pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Teknis Desa/Kelurahan dan berdomisili di desa/kelurahan tersebut. Sanksi yakni Pemutusan Hubungan Kerja jika Tenaga Teknis Desa/Kelurahan kurang melaksanakan tugas dan fungsi secara baik berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi dari Kepala Desa/Lurah maupun Camat. Para Tenaga Teknis Desa/Kel ditetapkan dgn SK Bupati Kupang.
Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Struktur Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari :
1. Ketua 1 (satu ) orang 2. Sekretaris 1 (satu) orang 3. Bendahara 1 (satu) orang 1/1/2000 4. Anggota 2 (dua) orang
26
Tugas & Fungsi Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), adalah sebagai berikut :. 1. Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan dipilih & dibentuk oleh masyarakat dlm suatu forum musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dengan keanggotaan TPK adalah dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama (baik laki-laki dan perempuan) yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat didesanya baik fisik maupun keuangan dan tidak dibenarkan dipilih dari unsur perangkat desa/kelurahan dan PNS. 2. TPK bertanggungjawab atas kegiatan sarana dan prasarana serta mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan dana melalui rapat desa/kelurahan. Hasil rapat desa dituangkan dalam berita acara rapat . 3. desa/kelurahan Membantu Kepala Desa/Lurah dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi
4. 5.
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan dana & pemanfaatan hasil kegiatan serta memberikan laporan kepada Kepala Desa/Lurah. Masa bakti TPK hanya satu periode yakni selama 2 tahun. Setiap desa/kelurahan hanya membentuk 1 Tim Pengelola Kegiatan. Kelalaian TPK yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian fisik dan kualitas yang tidak sesuai RAB akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1/1/2000
27
Tugas & Fungsi Kelompok Masyarakat ( Pokmas ). Susunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari: Ketua (1 orang) Wakil ketua (1 orang) Sekretaris (1 orang) Bendahara (1 orang) 1. Kepengurusan pokmas dipilih dan dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. 2. Kepengurusan Pokmas terdiri dari unsur Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Cendikiawan, Pemuda, Kaum Perempuan yang dianggap cakap dan mampu. 1/1/2000 28
Tugas & Fungsi Tugas dan Fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebagai berikut : 1. Wajib melaksanakan usaha ekonomi produktif dan pemanfaatan bantuan modal usaha sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengikuti kegiatan sosialisasi sesuai jadwal. 3. Melakukan koordinasi antar anggota pokmas. 4. Wajib mengembalikan bantuan modal usaha sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Cabang Dinas Kepala Desa/Lurah, PTO, Unit Pelaksana Teknis, PPL dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan. 6. Memberikan laporan setiap bulan kepada Kepala 1/1/2000 29 Desa/Lurah.
Mekanisme & Prosedur Perencanaan Proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat menganut pola perencanaan berbasis masyarakat. Artinya bahwa semua usulan yang muncul adalah merupakan usulan yang datang dari hasil musyawarah masyarakat berdasarkan kebutuhan prioritas dan potensi yang dimiliki.
1/1/2000
30
Mekanisme & Prosedur Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun/Lingkungan (Musrenbangdus/ling.). Forum ini merupakan forum perencanaan pada tingkat dusun/lingkungan, yang bertujuan untuk melakukan penggalian gagasan dan aspirasi dari setiap anggota masyarakat tentang kegiatan-kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat dusun/lingkungan. Penggalian gagasan dan aspirasi dilakukan melalui kompetisi yang sehat. Hasil kompetisi tersebut kemudian diproses dan diperjuangkan secara kompetitif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel). Kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan seyogyanya memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang dimiliki ditingkat dusun/lingkungan sehingga nantinya akan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bila disetujui untuk dilaksanakan. 1/1/2000
31
Mekanisme & Prosedur Jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbangdus adalah pada awal sampai dengan pertengahan bulan Januari tahun berjalan. Pertemuan ini difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan dihadiri oleh seluruh Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendikiawan, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, organisasi masyarakat, Pengusaha, Kelompok Petani/Nelayan, Komite Sekolah, LSM, dll, ditingkat dusun/lingkungan. Narasumber yang hadir dalam forum ini adalah Kepala Desa/Lurah, Fasilitator Desa/Kelurahan (Tenaga Teknis Desa/Kelurahan, PPL), Kasie. Koordinasi Program.
1/1/2000
32
Mekanisme & Prosedur Hasil yang harus dicapai dari forum ini adalah : 1. Disepakatinya prioritas kegiatan pembangunan skala dusun/lingkungan yang akan didanai dengan Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. 2. Disepakatinya aspirasi, gagasan dari dusun dan Pokmas sebagai usulan prioritas dari dusun yang akan dibahas dan diperjuangkan/dikompetisikan dalam Musrenbangdes/Kel. untuk didanai oleh dana APBD Kabupaten maupun sumberdana lainnya. 3. Terbentuknya Tim Penulis usulan yang anggotanya terdiri dari anggota masyarakat pengusul yang 1/1/2000 dipilih secara aklamasi. 33
Mekanisme & Prosedur 4. Tersusunnya daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan skala dusun/lingkungan yang akan didanai dengan Alokasi Dana Dusun/Lingkungan dan atau dana swadaya dusun/lingkungan. 5. Tersusunnya daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat dusun untuk diperjuangkan dan dikompetisikan dalam Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) untuk didanai dari Alokasi dana APBD Kabupaten atau sumber dana lainnya.. 6. Disepakatinya wakil-wakil dusun dan kelompok masyarakat (terdiri dari laki-laki dan perempuan) yang akan menghadiri Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel). 7. Berita Acara Musrenbangdus/lingkungan. 1/1/2000
34
Mekanisme & Prosedur Musyawarah Perencanaan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel).
Pembangunan
Setelah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun/Lingkungan (Musrenbangdus/Ling.) di tingkat dusun/lingkungan maka dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) di tingkat desa/kelurahan. Forum ini bertujuan untuk melakukan penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat di tingkat desa, sekaligus merupakan sarana untuk mengkompetisikan secara sehat usulan-usulan kegiatan prioritas dari tingkat dusun yang selanjutnya hasil kompetisinya akan menjadi usulan-usulan kegiatan prioritas dari tingkat desa/kelurahan, yang kemudian akan diproses dan diperjuangkan secara kompetitif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). 1/1/2000 35
Mekanisme & Prosedur Kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan dari tingkat desa/kelurahan Seyogyanya memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang dimiliki di tingkat desa/kelurahan sehingga nantinya akan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bila disetujui untuk dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes/kel adalah pada pertengahan sampai akhir Januari, tahun berjalan. Pertemuan ini difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, LPM/LKMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendikiawan ditingkat desa, Fasilitator Desa (PPL dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan), wakil-wakil dusun/lingkungan (terdiri dari laki-laki dan perempuan), kelompok perempuan, kelompok pemuda, pengusaha, komite sekolah di Desa/Kelurahan, dll. 1/1/2000 36
Mekanisme & Prosedur Narasumber yang hadir dalam forum ini adalah Camat, Kasie. Koordinasi Program, Kepala Cabang Dinas, Fasilitator Kecamatan (UPT, PTO), dll. Hasil yang harus dicapai dari forum ini adalah : 1. Disepakatinya prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan atau swadaya desa/kelurahan. 2. Disepakatinya aspirasi, gagasan dari Pokmas dan masyarakat desa sebagai usulan desa. 3. Terbentuknya Tim Penulis usulan yang anggotanya terdiri dari anggota masyarakat pengusul, Fasilitator Desa/Kelurahan (Tenaga Teknis Desa/Kelurahan/Penyuluh Pertanian Lapangan), serta anggota lainnya yang dipilih secara aklamasi. 4. Tersusunnya daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat desa/kelurahan yang akan didanai dari Alokasi Dana Desa dan 1/1/2000 atau Dana Swadaya Desa. 37
Mekanisme & Prosedur 5. Tersusunnya daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat desa/kelurahan untuk diperjuangkan dan dikompetisikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk didanai dari Alokasi dana APBD Kabupaten atau sumber dana lainnya. 6. Disepakatinya wakil-wakil desa dan kelompok masyarakat yang akan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). 7. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan. 1/1/2000
38
Mekanisme & Prosedur Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Forum ini bertujuan untuk melakukan penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan, dan sekaligus merupakan sarana untuk mengkompetisikan secara sehat usulan-usulan kegiatan prioritas dari tingkat desa/kelurahan yang selanjutnya hasil kompetisinya akan menjadi usulanusulan kegiatan prioritas dari tingkat kecamatan, yang kemudian akan diproses dan diperjuangkan secara kompetitif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). 1/1/2000
39
Mekanisme & Prosedur Kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan dari tingkat kecamatan seyogyanya memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sarana prasarana pendukung yang dimiliki di Kecamatan sehingga nantinya akan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bila disetujui untuk dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam adalah pada pertengahan sampai dengan akhir bulan Pebruari, tahun berjalan. Pertemuan ini difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Camat dan dihadiri oleh Perangkat Kecamatan, Para Kepala Desa/Lurah serta wakil-wakil utusan desa/kelurahan (terdiri dari laki-laki dan perempuan), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendikiawan ditingkat kecamatan, Kepala Cabang Dinas, Fasilitator Kecamatan (UPT dan PTO, KRPH), kelompok perempuan, kelompok pemuda, pengusaha, komite sekolah di Kecamatan, 1/1/2000 40 dll.
Mekanisme & Prosedur Narasumber dari Kabupaten yang hadir dalam forum ini adalah Bappeda, Unit Kerja Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Narasumber dari Kecamatan adalah : Camat, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, para ahli/professional yang dibutuhkan, dll. Hasil yang harus dicapai dari forum ini adalah : 1. Disepakatinya aspirasi, gagasan dari Pokmas dan masyarakat tingkat kecamatan sebagai usulan kecamatan. 2. Terbentuknya Tim Penulis usulan yang anggotanya terdiri dari anggota masyarakat pengusul, Fasilitator Kecamatan (Kasie. Koordinasi Program, UPT, PTO, KRPH), serta anggota lainnya yang dipilih secara aklamasi. 1/1/2000
41
Mekanisme & Prosedur 3. Tersusunnya daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan dari tingkat kecamatan menurut sektor pembangunan untuk dibahas, diperjuangkan dan dikompetisikan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang akan didanai dari dana APBD Kabupaten atau sumber dana lainnya. 4. Disepakatinya wakil-wakil kecamatan (yang terdiri dari lakilaki dan perempuan) yang akan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). 5. Berita Acara Musrenbang Kecamatan. 1/1/2000
42
Mekanisme & Prosedur Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) adalah merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Kupang. Forum ini merupakan sarana untuk mengkompetisikan secara sehat usulan-usulan kegiatan prioritas dari tingkat Kecamatan serta juga sebagai sarana untuk mensinergikan usulan kegiatan prioritas dari tingkat Kecamatan dengan program kegiatan tiap unit kerja tingkat kabupaten. Hasil Musrenbangkab akan menjadi daftar usulan kegiatan prioritas ditingkat Kabupaten, yang selanjutnya dipakai oleh unit kerja terkait sebagai data peta kebutuhan dan permasalahan masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan dalam pengembangan programnya yang disusun dalam Renstra 1/1/2000 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Mekanisme & Prosedur Jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbangkab adalah pada bulan Maret tahun berjalan. Pertemuan ini difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Ketua Bappeda dan dihadiri Camat, wakilwakil/utusan kecamatan lainnya (terdiri dari laki-laki dan perempuan), Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Pimpinan Unit Kerja Tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dll. Narasumber yang hadir dalam forum ini adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda Tingkat Propinsi, Unit Kerja Teknis Tingkat Propinsi, 1/1/2000
44
Mekanisme & Prosedur Hasil yang harus dicapai dari forum ini adalah : 1. Disepakatinya aspirasi, gagasan dari tingkat kecamatan sebagai usulan kegiatan prioritas tingkat kabupaten. 2. Tersusunnya daftar usulan kegiatan prioritas tingkat kabupaten yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 3. Berita Acara Musrenbangkab.
1/1/2000
45
Mekanisme & Prosedur Pelaksanaan Setelah APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2005 ditetapkan maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dimulai dan didahului dengan kegiatan sosialisasi serta pembentukan dan pengisian seluruh struktur organisasi disetiap jenjang baik ditingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan kelompok masyarakat.
Tahap Sosialisasi Adapun tujuan sosialisasi adalah memberikan pemahaman dan persepsi terhadap berbagai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keterlibatan peran serta dan keberpihakan pada masyarakat pedesaan (laki-laki 46dan 1/1/2000 perempuan).
Mekanisme & Prosedur Tingkat Kabupaten: Kegiatan sosialisasi tingkat Kabupaten difasilitasi oleh Tim Koordinasi tingkat kabupaten dan dipimpin langsung oleh Bupati Kupang/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang/Ketua Tim Koordiansi PPM Tingkat Kabupaten. Pada tahap ini, Tim Koordinasi tingkat kabupaten mensosialisasikan semua kegiatan/program yang telah disetujui dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kupang tahun berjalan beserta petunjuk pelaksanaan, ketentuan-ketentuan, dan aturanaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kupang kepada seluruh unit kerja tingkat kabupaten. Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten bulan Pebruari-Maret tahun berjalan. 1/1/2000
47
Mekanisme & Prosedur Peserta yang hadir dalam rapat ini terdiri dari : 1. Seluruh pimpinan unit kerja tingkat kabupaten 2. Seluruh Kasubdin/KTU unit kerja tingkat kabupaten 3. Seluruh pelaksana teknis kegiatan PPM pada unit kerja tingkat kabupaten 4. Seluruh Pemegang Kas pada unit kerja tingkat kabupaten. Nara sumber pada kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Hasil yang diharapkan : 1.
Dipahaminya hakekat dan sistem pelaksanaan kegiatan PPM yang termuat dalam Juklak PPM oleh unit kerja tingkat kabupaten.
2.
Timbulnya persepsi yang sama perhadap pelaksanaan PPM oleh seluruh unit kerja tingkat kabupaten.
1/1/2000
kegiatan 48
Mekanisme & Prosedur Tingkat Kecamatan: Kegiatan sosialisasi yang sama dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan unit kerja terkait tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan. Kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Camat dan dibantu oleh Kasie. Koordinasi program. Jadwal kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan (dilaksanakan 3 hari setelah sosialisasi tingkat kabupaten). 1/1/2000
49
Mekanisme & Prosedur Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan antara lain : 1. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan 2. Perangkat Kecamatan 3. Fasilitator Kecamatan (Kepala Cabang Dinas (KCD), Unit Pengelola Teknis (UPT), Pengelola Teknis Operasional (PTO). 4. Para Kepala Desa/Lurah 5. Tim Koordinasi Desa/Kelurahan 6. Fasilitator Desa (Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Teknis Desa/Kel) 7. Badan Perwakilan Desa/Kelurahan (BPD/K) 8. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda di tingkat kecamatan, dll. 9. Warga Masyarakat di tingkat kecamatan. 1/1/2000
50
Mekanisme & Prosedur Nara sumber yang hadir dari tingkat kabupaten antara lain : Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Unit Kerja terkait tingkat kabupaten. Hasil yang diharapkan : 1. Dipahaminya hakekat dan sistem pelaksanaan kegiatan PPM yang termuat dalam Juklak PPM oleh seluruh stakeholder (pihak-pihak berkepentingan) di tingkat kecamatan. 2. Timbulnya persepsi yang sama perhadap pelaksanaan kegiatan PPM oleh seluruh stakeholder (pihak-pihak berkepentingan) di tingkat kecamatan. 3. Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan PPM dari unit kerja terkait tahun berjalan. 4. Dipahaminya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan kegiatan PPM oleh seluruh stakeholder (pihak-pihak berkepentingan) di tingkat kecamatan. 1/1/2000
51
Mekanisme & Prosedur Tingkat Desa/Kelurahan Kegiatan sosialisasi yang sama dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan unit kerja terkait tingkat kecamatan ke tingkat desa/kelurahan. Kegiatan sosialisasi tingkat desa/kelurahan difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah. Jadwal kegiatan sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan. (dilaksanakan 3 hari setelah kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan) 1/1/2000
52
Mekanisme & Prosedur Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan antara lain : 1. Para Kepala Dusun, Ketua Lingkungan/RT/RW. 2. Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan 3. Perangkat Desa/Kelurahan 4. Fasilitator Desa/Kelurahan (PPL dan TTD/K). 5. Badan Perwakilan Desa/Kelurahan (BPD/K) 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda di tingkat desa/kelurahan, dll. 7. Warga Masyarakat ditingkat desa/kelurahan. Nara sumber yang hadir dari tingkat kecamatan antara lain : Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Unit Kerja terkait tingkat kecamatan. 1/1/2000
53
Mekanisme & Prosedur Hasil yang diharapkan : 1. Dipahaminya hakekat dan sistem pelaksanaan kegiatan PPM yang termuat dalam Juklak PPM oleh seluruh stakeholder (pihak-pihak berkepentingan) di tingkat desa/kelurahan. 2. Timbulnya persepsi yang sama perhadap pelaksanaan kegiatan PPM oleh seluruh stakeholder (pihak-pihak berkepentingan) di tingkat desa/kelurahan. 3. Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan PPM dari unit kerja terkait tahun berjalan. 4. Dipahaminya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan kegiatan PPM stakeholder (pihak-pihak 1/1/2000 oleh seluruh 54 berkepentingan) di tingkat desa/kelurahan.
Mekanisme & Prosedur Tingkat Dusun/Lingkungan Kegiatan sosialisasi yang sama dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan dan unit teknis tingkat Kecamatan, Fasilitator Desa/Kelurahan (PPL dan TTD/K) ke tingkat dusun/lingkungan. Kegiatan sosialisasi tingkat dusun/lingkungan difasilitasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan. Jadwal kegiatan sosialisasi tingkat dusun dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan. (dilaksanakan 3 hari setelah sosialisasi tingkat desa/kelurahan). 1/1/2000
55
Mekanisme & Prosedur Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi di tingkat dusun/lingkungan antara lain : 1. 2. 3. 4.
Para Ketua RT dan RW. Perangkat Dusun/Lingkungan. Badan Perwakilan Desa/Kelurahan (BPD/K) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan dan Kelompok Pemuda di tingkat dusun, dll. 5. Warga Masyarakat ditingkat dusun. Nara sumber yang hadir antara lain : Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan, unit kerja terkait tingkat tingkat kecamatan, Fasilitator Desa/Kelurahan (PPL dan TTD/K). 1/1/2000 56
Mekanisme & Prosedur Tahap Pelaksanaan Kegiatan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah : 1. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada hasil Musrenbangkab sebagai hasil tindak lanjut dari Musrenbangdus, Musrenbangdes/Kel, Musrenbangcam, yang telah diakomodir dalam DASK Dinas Teknis masing masing. 2. Perlu dilaksanakan koordinasi dan pemantapan persiapan pelaksanaan kegiatan. 3. Bagi jenis pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, dapat diserahkan kepada dinas teknis terkait untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan Tim Koordinasi PPM Kabupaten Kupang dan keputusannya dituangkan dalam Berita Acara. 1/1/2000 57
Mekanisme & Prosedur 4. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dilakukan penawaran dengan melibatkan minimal tiga rekanan pembanding dalam seleksi yang dilakukan dalam rapat musyawarah desa/kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. Sedangkan menyangkut ketentuan dan persyaratan seleksi diatur dalam Juknis Dinas Teknis, sebagai pedoman bagi Kepala Desa/Lurah, TPK dalam pelaksanaan seleksi. 5. Apabila terdapat kontraktor/rekanan ditingkat desa/kelurahan yang mempunyai kemampuan maka diberikan kesempatan pula untuk ikut serta dalam berkompetisi penawaran dan seleksi rekanan. 6. Bagi rekanan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan PPM tidak diperkenankan men-subkontrakkan kepada pihak lain. 1/1/2000
58
Mekanisme & Prosedur 7. Pihak ketiga yang bermitra dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana harus memiliki sarana pendukung berupa peralatan berat (seperti : Stone Walls, Loader, truk/dump truk, dll) serta angkutan lainnya, dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak Kerja), yang disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan yang dilengkapi dengan Berita Acara. 8. Pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan sarana prasarana wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai, dan memenuhi kualitas, bestek, dan RKS, sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja. Bila pihak ketiga tidak dapat memenuhinya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam kontrak kerja. 9. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan alat berat, TPK dapat berhubungan dengan Unit Swadana atau pihak ketiga yang memiliki peralatan berat dengan mekanisme disesuaikan 1/1/2000 59 dengan ketentuan yang berlaku.
Mekanisme & Prosedur 10. Pengadaan material non lokal yang tidak bisa diadakan oleh masyarakat dapat dikontrakkan kepada pihak ke tiga dengan Surat Perjanjian dan atau Surat Perintah Kerja dari TPK, yang ditandatangani oleh TPK dan pihak ke tiga. 11. Pengadaan peralatan, obat-obatan, anakan, bibit baik ternak, ikan maupun tanaman dilaksanakan sendiri oleh masyarakat sesuai standard teknis dari instansi teknis terkait. Apabila pokmas tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai standard teknis tersebut maka dapat diserahkan kepada pihak ke tiga dan difasilitasi oleh Dinas teknis dengan Surat Perjanjian dan atau Surat Perintah Kerja dari TPK dan pokmas.
1/1/2000
60
Mekanisme & Prosedur 12. Bagi pekerjaan yang menggunakan bahan galian golongan C, maka pajaknya akan dipotong langsung dari dana yang tersedia dalam Rencana Anggaran Biaya oleh Pengguna Anggaran dinas terkait sebagai juru pungut. Bila penggunaan bahan Galian Golongan C melebihi Spar volume yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya, karena terjadi penambahan volume pekerjaan maka pembayaran pajak dilakukan tetap mengacu pada RAB. 13. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak (PPN dan PPh) tetap berpedoman pada Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 14. Penetapan harga satuan pembangunan sarana prasarana yang menggunakan material bahan galian golongan C diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. 1/1/2000
61
Mekanisme & Prosedur 15.Khusus pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat diselesaikan TPK sesuai batas waktu yang ditentukan, yang berakibat tidak terserapnya seluruh dana pada tahun anggaran yang bersangkutan maka dapat diambil alih oleh dinas teknis, untuk diselesaikan yang didahului dengan pemeriksanaan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan serta realisasi fisik kegiatan. 16. Ketidaksanggupan melaksanakan kegiatan yang melibatkan pengambilalihan pelaksanaannya oleh dinas terkait harus melalui musyawarah desa/kelurahan dan keputusannya dituangkan 1/1/2000 62 dalam berita acara.
Mekanisme & Prosedur Pendanaan dan Mekanisme Penyaluran Dana, Pertangggung Jawaban Keuangan dan Pengembalian Cicilan Dana Modal Usaha.
Pendanaan Sumber dana pemberdayaan masyarakat berasal dari dana APBD Kabupaten Kupang Penggunaan dana diarahkan untuk : 1. Pembangunan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat. 2. Bantuan Modal Usaha. 3. Kegiatan ekonomi produktif. 1/1/2000
63
Mekanisme & Prosedur Mekanisme Penyaluran Dana 1.
2.
1/1/2000
Pengajuan permintaan dana oleh TPK dan pokmas ke dinas teknis terlebih dahulu diverifikasi oleh Kepala Cabang Dinas/PTO, UPT terkait dan Kasie Koordinasi Program selaku PJOK. Apabila TPK dan pokmas tidak memenuhi persyaratan seperti pembentukan TPK dan pokmas yang dibuktikan dengan SK Kepala Desa/Lurah serta syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan pencairan dana, tidak dibenarkan untuk dilakukan pencairan dana tahap I. Dana pemberdayaan masyarakat yang telah disetujui Usulan kegiatannya dan telah diverifikasi dana yang dapat direalisasikan setelah pengajuan SPP : a. Kegiatan pembangunan sarana prasarana tahap I diajukan untuk dicairkan sebesar 20%-30%. b. Kegiatan ekonomi produktif, SPP tahap I diajukan untuk dicairkan sebesar 20%-30%. c. Kegiatan pengembangan modal usaha, SPP dapat diajukan untuk dicairkan sebesar 100% dari total nilai 64 dana.
Mekanisme & Prosedur 3. SPP Tahap I harus ditandatangani oleh Pemegang Kas dan diketahui oleh Pimpinan/Badan yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran yang dilampirkan dengan usulan kegiatan usaha TPK dan Pokmas, Nomor Rekening TPK dan Pokmas, Surat Keputusan TPK/Pokmas dari Kepala Desa/Lurah, dan RAB. 4. Apabila pembangunan sarana prasarana dikerjakan oleh pihak ke tiga sesuai kesepakatan TPK melalui musyawarah desa/kelurahan, maka perlu dilampirkan pula Kontrak kerja antara TPK dan pihak ketiga. Selanjutnya SPP tersebut diajukan ke Bagian Penyusunan Program untuk diteliti dan dikeluarkan Rekomendasi guna diterbitkan SPMU Pengisian Kas pada Bagian Keuangan. 5. Selanjutnya SPP tersebut diajukan untuk diteliti oleh Bagian Keuangan guna diterbitkan SPMU pengisian kas atas nama Pemegang Kas Dinas/Badan yang bersangkutan. 1/1/2000
65
Mekanisme & Prosedur 6. Pemegang Kas selanjutnya mencairkan Dana pada Bank NTT dengan menggunakan SPMU dari Bagian Keuangan dimaksud. 7. Selanjutnya Pemegang Kas harus menstransfer dana tersebut ke masing-masing Rekening Ketua TPK dan Pokmas di BRI Unit Desa terdekat dan selanjutnya dapat dipergunakan sesuai dengan Rencana dan kesiapan TPK/Pokmas. 8. Skema Penyaluran Dana seperti di bawah ini :
Pengajuan SPP oleh Dinas Teknis 1/1/2000
Diteliti oleh Sunpro untuk rekomendasi
Keuangan terbitkan SPMU
Pemegang Kas pd Dns Teknis
Cairkan dana pada Bank NTT
Tranfer ke rek,TPK & Pokmas
66
Mekanisme & Prosedur 9. Terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana yang diserahkan oleh TPK kepada pihak ke tiga maka pembayaran dilakukan oleh Bendahara Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Berita Acara penerimaan barang yang telah ditandatangani oleh TPK diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan. 10.Pembayaran kepada kelompok masyarakat maupun pihak ketiga tidak menggunakan mekanisme uang 1/1/2000 67 muka/panjar.
Mekanisme & Prosedur 11. Pembayaran/distribusi keuangan kepada anggota kelompok sebagai berikut : a. Untuk anggota pokmas yang melaksanakan usaha ekonomi produktif dilakukan oleh ketua kelompok masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan dibawah koordinasi Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional terkait disertai dengan bukti-bukti penerimaan resmi. Khusus anggota pokmas yang mengembangkan usaha peternakan pembayarannya dilakukan setelah diadakan seleksi oleh tim terpadu yang terdiri dari petugas teknis Dinas Peternakan Kabupaten, Petugas Peternakan Kecamatan (PTO, PPL) serta melibatkan Tim Koordinasi PPM tingkat kecamatan dan ternak tersebut dinyatakan telah memenuhi kriteria yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Dinas Peternakan. 1/1/2000
68
Mekanisme & Prosedur b. Untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Tim Pengelola Kegiatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Tenaga Teknis Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Kepala Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis Operasional terkait disertai dengan bukti-bukti penerimaan resmi. c. Sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua dan selanjutnya, pengajuan SPP harus dilampirkan : Laporan fisik pembangunan sarana/prasarana oleh TPK dan laporan perkembangan kegiatan Modal Usaha dan kegiatan Ekonomi Produktif oleh Pokmas. Bukti transfer dana TPK dan Pokmas dari Pemegang Kas Dinas/Badan ke Rekening TPK/Pokmas. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan (KCD/PTO, UPT dan PJOK). 1/1/2000
69
Mekanisme & Prosedur d. Jadwal pencairan dana dapat dilihat pada Time Schedule/Jadwal waktu terlampir.
Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan 1. Pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh TPK dan Pokmas dan disampaikan kepada Pemegang Kas Dinas masing-masing, dibantu/difasilitasi oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan/Kasie. Koordinasi Program, Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional dan disampaikan ke Bupati, Cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 2. Semua bentuk format pertanggungjawaban disiapkan oleh Dinas terkait dalam rangka 1/1/2000 kelancaran pertanggungjawaban dimaksud. 70
Mekanisme & Prosedur 3. Yang dipertanggungjawabkan oleh TPK dan Pokmas adalah seluruh dana yang diterima TPK dan Pokmas. 4. Pencairan dana tahap berikutnya hanya dapat dilakukan setelah TPK dan kelompok masyarakat mempertanggungjawabkan seluruh dana pada tahap sebelumnya. 5. Skema pertanggungjawaban keuangan :
TPK & POK MAS 1/1/2000
Din.
Bag.
Teknis
Keu 71
Mekanisme & Prosedur Mekanisme Pengembalian Cicilan Dana Modal Usaha 1. Pengembalian dana oleh pokmas dilakukan secara menyicil terhitung tiga (3) bulan setelah penerimaan dana, selama 12 bulan. 2. Penyetoran cicilan modal usaha dari pokmas dilaksanakan oleh ketua pokmas dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dengan menggunakan Format Laporan BMU-1 3. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyetor dana tersebut ke Camat Cq. PJOK dengan menggunakan Format Laporan BMU-2 4. Dengan bantuan PJOK, Camat akan menyetor dana tersebut ke Kepala Dinas Teknis Cq. Pemegang Kas dengan menggunakan Format Laporan BMU-3.
1/1/2000
72
Mekanisme & Prosedur Mekanisme Pengembalian Cicilan Dana Modal Usaha 5. Dalam waktu paling lambat 24 jam setelah menerima setoran cicilan dari Camat, Pemegang Kas Dinas segera menyetor ke rekening Kas Daerah pada Bank NTT dan laporannya disampaikan Bupati dengan menggunakan Format Laporan BMU-4 serta bukti penyetoran disampaikan ke sekretariat Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kupang (Bagian Penyusunan Program) dan tidak diperkenankan disimpan pada rekening dinas teknis maupun rekening pribadi Pemegang Kas. 6. Skema Pengembalian Cicilan Dana Modal Usaha Kades/ Lurah Ketua Pokmas 1/1/2000
Din. Teknis Camat PJOK
Pemegang Kas
Rek. Daerah pd Bank NTT 73
Mekanisme & Prosedur MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Dinas terkait, Camat, Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional dan para Kepala Desa/Lurah. Tujuan monitoring adalah untuk memantau secara langsung dan mengikuti perkembangan setiap kegiatan dan sekaligus memberikan pembinaan dan bantuan teknis. Tindak lanjut hasil pemantauan berupa rapat-rapat koordinasi pada masing-masing jenjang dan penyampaian laporan ke jenjang setingkat diatas. 1/1/2000
74
Mekanisme & Prosedur Evaluasi Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh tim koordinasi dan dinas terkait tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan untuk memperoleh gambaran perkembangan dan keberhasilan kegiatan/Program Pemberdayaan Masyarakat, permasalahanpermasalahan yang dihadapi serta menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dan kebijakan yang diambil untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dilapangan. Apabila dalam evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik sarana/prasarana, kegiatan ekonomi produktif maupun modal usaha dana bergulir bagi setiap komponen pelaksana kegiatan ternyata tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, maka perlu dikenakan sanksi administratif, kepada Pimpinan Dinas, Badan dan Camat dalam rangka pembinaan Pengurus TPK dan pokmas ditetapkan secara musyawarah di tingkat desa/kelurahan. Sedangkan sanksi kepada desa/kelurahan dan kecamatan adalah tidak berhak mendapat 1/1/2000 75 bantuan kegiatan/usaha/modal pada tahun anggaran berikutnya.
Mekanisme & Prosedur Indikator ketidak berhasilan seperti : 1. 2. 3.
2.
Tingkat pelaksanaan fisik sarana dan prasarana tidak mencapai 100% pada akhir tahun anggaran. Kualitas sarana prasarana yang dibangun tidak sesuai standard teknis yang telah ditetapkan Dinas teknis . Tingkat keberhasilan tanaman untuk tahun pertama dibawah 60%, tahun kedua dibawah 50%, sedangkan tahun ketiga dibawah 35%, sesuai hasil evaluasi Tim Koordinasi. Tingkat pengembalian modal usaha pada saat jatuh tempo masih dibawah 90%.
Pelaporan Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari :
Pokmas Kelompok masyarakat wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Desa/Lurah setiap tanggal 1 bulan berikutnya 1/1/2000
76
Mekanisme & Prosedur Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah membuat rekapitulasi atas laporan pokmas dan menyampaikan kepada Camat dan tembusannya kepada Bupati Kupang Cq. Ketua Tum Koordinasi PPM Tingkat Kebupaten setiap tanggal 5 bulan berikutnya
Camat Camat membuat rekapitulasi laporan dari seluruh desa/kelurahan dan menyampaikan laporan kepada Bupati setiap tanggal 10 bulan berikutnya
Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional Selaku Fasilitator Kecamatan Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional, wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Teknis masing – masing tingkat kabupaten dan tembusannya kepada Bupati Kupang Cq. Ketua Tim Koordinasi PPM tingkat kabupaten pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya
1/1/2000
77
Mekanisme & Prosedur Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian. Membuat dan menyampaikan laporan tentang perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat pada unit masing – masing setiap tanggal 10 bulan berikutnya
Pengawasan Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, pengawasan masyarakat secara rutin dan teratur dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa/Kelurahan dan seluruh kelompok masyarakat termasuk media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 1/1/2000
78
Pelestarian Pasca Kegiatan Tahapan yang tidak kalah penting adalah tahap pasca kegiatan, dimana pada tahap ini masyarakat tidak saja sebagai objek melainkan sebagai subjek kegiatan pembangunan, dituntut adanya suatu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dibawah bimbingan dan tuntunan Kepala Desa/Lurah serta berbagai komponen lain di desa/kelurahan untuk berperan secara swadaya gotong royong dalam hal : 1. Pemeliharaan dan perawatan atas sarana dan prasarana yang telah dibangun. 2. Mengembangkan dan melestarikan kegiatan/usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan. 3. Adanya kreatifitas dan inovasi untuk menumbuhkan usaha baru oleh kelompok masyarakat. 4. Hasil kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang telah dikerjakan perlu diinventarisir sebagai aset Pemda 1/1/2000 79 Kabupaten Kupang.
Penutup Demikian Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ini dibuat untuk dipedomani dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh semua komponen terkait. Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dan disempurnakan sesuai perkembangan.
1/1/2000
80
