Pendidikan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Probolinggo

Pendidikan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Probolinggo Nanis Hairunisya Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo [email protected]

Abstract: This study stems from the researcher‟s turmoil regarding the socio-economic reality fishing communities located in coastal areas Probolinggo. In fact the sea is very abundant in natural resources but the majority of the fishing economy is below the poverty line. Meanwhile the district government especially the Department of Fisheries and Marine Probolinggo has conducted fishing community empowerment programs. Therefore, researchers are very interested to observe the implementation of the fishing community empowerment program that has been undertaken by the Department as an activity in educating the public. The method used is descriptive qualitative research with the implementation of the research object Fishermen Empowerment in Probolinggo

Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi Masyarakat, Program Pemberdayaan Nelayan perempuan sebagai bentuk strategi mereka untuk PENDAHULUAN mempertahankan hidup. Nelayan adalah masyarakat yang mempunyai karakteristik berbeda dari masyarakat lainnya. Sifat komunalisme mereka sangat tinggi dan buruh nelayan identik dengan kemiskinan. Dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak dan cuaca laut, tinggal berhari-hari di laut agar mendapatkan banyak ikan . pemukiman mereka berkelompok dan biasanya kumuh. Selain itu banyak anak nelayan yang tidak bersekolah karena harus membantu di laut . seluruh anggota keluarga nelayan dikerahkan untuk melakukan berbagai aktifitas untuk menghasilkan uang dalam usaha memperthankan kelangsungan hidupnya. Ada pembagian tugas yang dilakukan keluarga nelayan bagi anggotnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta berdasarkan jenis kelamin. Nelayan laki-laki mencari ikan laut atau membeli ikan dan menjual produknya, sedangkan nelayan perempuan melakukan pengolahan ikan (ikan asin, pindang dan terasi). Unit usaha nelayan yang besar dikelola laki-laki, namun sebaliknya unit usaha kecil dikelola ECOBUS

12

VOL1_NO.2 SEPTEMBER 2014

Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan masyarakat pesisir masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Sementara sumber daya alam melimpah seperti ikan dan biota laut lainnya. Selain itu potensi pariwisata berupa panorama keindahan pantai semestinya memberikan nilai lebih yang bisa digali untuk kesejahteraan masyarakt pesisir. Seharusnya masyarakat pesisir mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding masyarakat lainnya. Situasi ekonomi yang semakin tidak menentu menambah makin terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat pesisir. Harga solar yang makin membumbung serta harga kebutuhan bahan pokok yang makin menjulang merupakan faktor pendukung terpuruknya ekonomi masyarakat nelayan. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Probolinggo. Potensi di sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Probolinggo sangat berlimpah dan

akan menjadi sumber pendapatan yang menggiurkan bila diberdayakan secara maksimal, apalagi dilengkapi dengan sentuhan tehnologi canggih. Kondisi ini didukung luasan tangkapan ikan di laut yang mencapai 120.000 km dengan. panjang garis pantai 1.331 Km ditambah perairan nusantara dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). (Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Probolinggo)1 Program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh satuan kerja (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo sudah dilaksanakan melalui beberapa program, diantaranya adalah program pengembangan budi daya perikanan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih banyak nelayan yang setiap harinya masih kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini terbukti dengan banyaknya hutang di toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan makan dan untuk pembayarannya masih menunggu hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan nelayan tiap harinya tidak sama. Hal ini tergantung cuaca dan musim. Pada saat sinar bulan tidak penuh, hasil ikan biasanya sedikit, atau mungkin tidak dapat sama sekali karena biasanya ikan lebih kedalam dasar laut sehingga sulit bagi nelayan untuk menangkapnya. Hal ini selalu terjadi pada pertengahan bulan dalam 4 atau 5 hari. Masa paceklik untuk nelayan juga akan datang ketika datang musim hujan dan angin kencang. Para nelayan biasanya tidak akan melaut untuk mencari ikan. . Selain kondisi diatas, kekurangmampuan nelayan dalam mengubah kebiasaan, nilai, norma dan berbagai sumber daya lokal yang tersedia seharusnya dipahami oleh pembuat kebijakan, sebelum menentukan program pemberdayaan nelayan, karena nelayan membutuhkan berbagai persiapan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan. Untuk memahami fenomena tersebut seyogyanya dilakukan dengan mempelajari

strategi pemberdayaan nelayan berbasis lokal supaya tercipta keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pengembangan suatu komunitas (community development), khususnya nelayan miskin pada skala lokal. Kegagalan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dapat berupa `kemacetan' dana bergulir, penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar program, bubarnya institusi-institusi sosial ekonomi yang dibangun setelah pelaksanaan program berakhir, dan jaminan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan terhenti di tengah jalan sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Suatu kegagalan akan terjadi terus menerus dan akan terulang lagi di masa yang akan datang bila tidak ada pembelajaran untuk memperbaikinya. Pemberdayaan adalah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi di dalamnya serta mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (suistanable). Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah ada. Pemberdayaan ekonomi yang biasanya diaplikasikan dan paling dibutuhkan oleh masyarkat. Pemberdayaan ekonomi diisitilahkan sebagai kunci untuk memperoleh penghidupan yang bermartabat secara terus menerus. Agar seseorang tetap dapat mempertahankan hidup, maka seseorang harus memiliki basis yang berkelanjutan (Roy dan Saini, 2009). Pemberdayaan ekonomi ini juga berhubungan erat dengan pengembangan ekonomi lokal.

Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

13

Menurut Blakely dan Leigh (2010), pemberdayaan ekonomi lokal tercapai jika standar kehidupan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui sebuah proses dan pengembangan fisik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi mencakup tiga hal penting, yaitu menetapkan standar minimum kehidupan, mengurangi ketidakadilan, dan meningkatkan serta mendorong sumberdaya dan produksi yang berkelanjutan. Bertitik tolak dari latar belakang di atas serta gejela-gejala yang ditemukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul “Pendidikan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Probolinggo”. Tujuan penelitian ini agar diperoleh masukan untuk pendidikan ekonomi masyarakat nelayan di masa mendatang melalui pemberdayaan program yang telah dilakukan. Penelitian ini akan mendeskripsikan pelaksanaan Program Pemberdayaan nelayan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Probolinggo. Selain itu penelitian ini juga akan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan nelayan baik pada tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasannya, sebagai catatan atau masukan untuk pendidikan ekonomi masyarakat pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN Pada penelitian ini yang akan di deskripsikan adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Probolinggo yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Nelayan ini.. Metode Pengumpulan Data yang digunakan (a) Wawancara secara mendalam (b) Dokumentasi (c) Observasi.(d) Triangulasi (e) diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, atau ECOBUS

14


FGD), Responden penelitian ini adalah masyarakat pesisir di Kecamatan Tongas, Dringu, Kraksaan dan Paiton yang menerima alokasi dana bantuan program pemberdayaan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Wawancara dilakukan secara acak pada masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan sebagai bahan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan adalah (1) Analisis konstan komparatif. Metode ini peneliti gunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan di setiap desa dan kecamatan. (2) Analisis logis. (3) Analisis data model Miles dan Huberman yang digunakan meliputi : (a). Reduksi data. (data reduction), (b).Penyajian data (data display), (c). Verikasi data (conclusion drawing). Secara keseluruhan studi ini dilakukan pada bulan September 2013 sampai dengan Februari 2014 .

HASIL PENELITIAN A. Profil Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis kabupaten Probolinggo terletak pada posisi 111º 50’ s/d 113º 30’ Bujur timur dan 7º 40’ s/d 8º 10’ Lintang selatan, dengan panjang pantai ± 72 km yang membentang sepanjang pantai utara mulai dari Kecamatan Tongas sampai Kecamatan Paiton.(Situs Resmi Kabupaten Probolinggo) Kabupaten Probolinggo dikelompokkan menjadi tiga tipe wilayah yaitu: (a) Dataran rendah dan pesisir yang membentang sepanjang 72 km. Wilayah ini mempunyai potensi sumberdaya alam yang bisa dikemangkan untuk usaha perikanan tangkap, tambak dan peternakan. (b) Daerah perbukitan di sekitar kaki pegunungan Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian utara sisi timur Gunung Lamongan. Wilayah ini sangat sesuai untuk

pengembangan usaha peternakan berupa penggemukan sapi. (c) Daerah pegunungan, berada di sekitar Pegunungan Tengger dan Pegunungan Argopuro. Wilayah ini cocok untuk usaha sapi perah karena temperaturnya suhunya yang rendah.

Laut dan Prakiraan Iklim Laut, dengan kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Laut dengan Pembuatan Terumbu Karang, (7) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan (7.a) Pengembangan Budidaya Ikan Lele dan Gurame. Anggaran (DAU) dipergunakan untuk pengadaan pakan, Kegiatan Perikanan dan kelautan di pengadaan pakan ikan, pengadaan obat-obatan. (7.b) Kabupaten Probolinggo mencakup sistem usaha Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan agribisnis yang berbasis pelayanan kesehatan, Budidaya Air Tawar, dengan anggaran (DAU + perikanan tangkap, budidaya perikanan dan DAK) - dipergunakan untuk pengadaan karamba pelestarian sumber hayati perairan. ikan dan pembangunan sarana pengamanan Kegiatan Perikanan dan Kelautan bersifat (pagar dan pos) tambak Dinas. (7.c) partisipatif, transparasi dan dapat diprivatisasi, Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut, sehingga kegiatan perikanan dan kelautan antara dipergunakan untuk pengadaan sarana angkut/ lain adalah peningkatan pendapatan dan panen rumput laut, pengadaan sarana budidaya kesejahteraan. rumput laut. (7.d) Pengembangan Budidaya Air Payau atau Tambak, dipergunakan untuk Pelaksanaan pembangunan bidang pengadaan bahan/ bibit perikanan, pengadaan kelautan dan perikanan dilakukan dengan tetap pakan, pengadaan pupuk dan pengadaan memperhatikan potensi sumberdaya, timbangan pakan. (7.e) Pengembangan Usaha agrotekhnologi, tingkat perkembangan ekonomi, Pembenihan Rakyat, dipergunakan untuk sosial budaya serta kelestarian lingkungn, Pengadaan bahan/ bibit perikanan, pengadaan sehingga dapat dicapai hasil secara optimal dan pakan, pengadaan pompa air dan pengadaan berkelanjutan. timbangan.(7.f) Penebaran Benih Ikan di Perairan B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Umum dengan Sistem Karamba, dipergunakan pengadaan benih,pengadaan serok, Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten untuk pengadaan pakan dan pengadaan timbangan Probolinggo. pakan.(7.g) Peningkatan Operasional Balai Program yang sudah dilakukan oleh Dinas Benih Ikan (BBI), dipergunakan untuk perikanan dan kelautan adalah: (1) pengadaan pakan. Pengembangan sarana dan prasarana di Pesisir (8) Pembangunan/ RehabiIitasi Sarana dan dan Pulau Kecil dengan peningkatan akses jalan Prasarana Kelembagaan Perbenihan Ikan, Gili Ketapang dan pengadaan alat selam. (2) dengan anggaran (DAU + DAK) dipergunakan Peningkatan wawasan cinta bahari dengan untuk pengadaan induk lele dan memperingati hari nusantara.(3) Pengembangan pembangunan kolam.(9) Sarana dan Prasarana ekonomi masyarakat pesisir dengan pengadaan Budidaya Perikanan, ,- dipergunakan untuk peralatan pengolahan garam. (4) Program pengadaan pompa air, pengadaan kolam terpal, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengadaan keranjang panen, pengadaan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan waring, pengadaan serok, pengadaa n kegiatan pembentukan kelompok masyarakat timbangan pakan dan pengadaan timbangan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan. (5) gantung. (10) Pembinaan dan Pengembangan Program P e m b e r d a y a a n Masyarakat Perikanan, dengan anggaran (PROVINSI) d a l a m P e n g a w a s a n d a n Pengendalian dipergunakan untuk pengadaan obat-obatan, Sumberdaya Kelautan, dengan kegiatan pengadaan bahan/ bibit perikanan, pengadaan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa pakan, pengadaan bahan pupuk tanaman, Pengamanan Sumberdaya Kelautan.(6) pengadaan pakaian kerja lapangan, Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

15

pengadaan roda 2, pengadaan pompa air, pengadaan sarana budidaya, pengadaan kebun bibit, pengadaan jala, pengadaan waring, pengadaan k e r a n j a n g p a n e n , pengadaan sarana pembenihan, p e n g a d a a n refraktosalinometer, pengadaan mesin hitung, pengadaan printer, pengadaan kelengkapan komputer, pengadaan timbangan dan pembuatan kolam. (11) Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, dipergunakan untuk pengadaan bahan/ bibit perikanan, pengadaan pakan, pengadaan pompa air, pengadaan timbangan panen, pengadaan timbangan pakan dan pembuatan kolam tanah. (12) Peningkatan Pelayanan Hama Penyakit Ikan, dengan anggaran (PAD),dipergunakan untuk pengadaan bahan kimia, pengadaan obat-obatan, uji laboratorium dan pengadaan timba cassela. (12) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan : Pembuatan Rumpon Dasar, dengan anggaran (DAU + DAK) dipergunakan untuk pengadaan rumpon dasar (onjem) dan dipergunakan untuk pengadaan mesin dan alat tangkap ikan.(12.a) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Paiton, dengan anggaran (DAU + DAK),- dipergunakan untuk pengadaan mesin genset dan instalasi, rehab MCK dan tandon.(12.b) Operasional TPI Paiton, dengan anggaran (PAD) dipergunakan untuk belanja cetak, pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.(12.c) Pengawasan Jalur Penangkapan, Perijinan clan Mutu Hasil Perikanan, dengan anggaran (PAD),- dipergunakan untuk operasional Kegiatan Pengawasan Jalur penangkapan, perijinan dan mutu basil Perikanan. (12.d) Penambahan Prasarana Speedboat Pengawas Perikanan, dengan anggaran (DAU + DAK),dipergunakan untuk pengadaan Speedboat. (12.e) Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan dan Penangkap Ikan, dipergunakan untuk sosialisasi sertifikasi hak atas tanah pads Nelayan dan Penangkap Ikan. (12.f) Kajian Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan ECOBUS

16


(WKOPP) Paiton, ,- dipergunakan untuk penyusunan dokumen Kajian Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Paiton. (13) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, dengan kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan, dipergunakan untuk belanja dokumentasi, belanja publikasi, pengadaan bahan latihan, belanja cetak, pengadaan alat dan mesin perikanan, pengadaan printer laser jet, pengadaan timbangan digital skala kecil dan pengadaan plastik sealler. (13.a) Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan, dengan anggaran (DAU + DAK) dipergunakan untuk pengadaan Sarana Penyuluhan (Rods 2), Pengadaan Komputer dan UPS. (13.b) Peningkatan Data Statistik dan Informasi Perikanan, dengan anggaran (PAD) dipergunakan untuk belanja. (13.c) Peningkatan Sarana Statistik Perikanan clan Kelautan, dipergunakan untuk sepeda sepeda motor, pengadaan komputer, pengadaan printer, pengadaan UPS, pengadaan kamera digital clan pengadaan GPS GIS. (14) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan, dengan kegiatan (14.a) Peningkatan Pengolahan Rumput Laut, dengan anggaran (DAU + DAK),- dipergunakan untuk pengadaan pars-pars penjemuran, pengadaan terpal, pengadaan wadah perendaman clan pengadaan High Pressure Cleaner.(14.b) Peningkatan Sarana Pengolahan clan Pemasaran Perikanan, dengan anggaran (DAU + DAK) d ipergunakan untuk pengadaan sarana Pemasaran (Rods Tiga) clan Pengadaan Cool Box clan pengadaan meja pendasaran ikan.(14.c) Introduksi Pengolahan Hasil Perikanan, dengan anggaran (PAD),dipergunakan untuk belanja bahan praktek clan pengadaan tenda kerucut. (14.d) Gemar Makan Wan clan Pameran Produk Unggulan, dengan anggaran (PAD) dipergunakan untuk pengadaan kegiatan GEMARIKAN

Pengadaan Pakaian Olahraga. Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan, dengan anggaran (DAU + DAK) dipergunakan untuk pengadaan alat pngolahan abon, pengadaan alat pengolahan bakso ikan, pengadaan alat pengolahan produk rumput laut clan pengadaan alat pengolahan nugget. Peningkatan Operasional KPPI, dengan anggaran (PAD),- dipergunakan untuk operasional KPPI, pengadaan benih clan Pengadaan Pakan. (15) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Kajian Pemanfaatan Danau/Ranu untuk Perikanan, ,dip er gunakan untuk Penyusunan Dokumen kajian pemanfaatan danau/ ranu untuk perikanan. C . Analisis Program Pemberdayaan. Pendidikan ekonomi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik/masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi lebih lanjut. Konsep pendidikan ekonomi diatas mengandung makna adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi agar masyarakat yang diberdayakan itu mempunyai kekuatan atau “daya” atau mempunyai kemampuan untuk hidup layak sama dengan temannya sesama manusia. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000:1), kata empower mengandung dua pengertian, yaitu (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti

yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri; (2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural; (3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (b) penguatan kelembagaan; (c) penguasaan teknologi; (d) pemberdayaan sumberdaya manusia. (4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang; (5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d)penguatan industri kecil; (e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (f) pemerataan spasial; (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang


17

mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Berdasar pada konsep diatas maka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo merupakan aplikasi dari pendidikan ekonomi masyarakat yang dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut ini akan dikaji satu persatu pelaksanaan program tersebut. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Proses pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya lokal setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community centered development). Pemberdayaan masyarakat m em i l i ki ket er kait an e r a t d engan su sta i -nab l e developm en t, d im ana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasayarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan ECOBUS

18


membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal pesisir Kabupaten Probolinggo antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi,sosial dan ekologinya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Proses pemberdayaan masyarakat seharusnya juga didampingi oleh tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya, inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Langkahlangkah dalam pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Probolingo dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah yaitu (1) Diagnosis Masyarakat. Pada langkah ini dilakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai karakteristik masyarakat (sasaran), mencakup keadaan geografis, demografi, sosial ekonomi dan lingkungan, masalah yang ada di masyarakat sasaran beserta dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pada tahap ini, dapat digunakan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats) untuk mempermudah melakukan diagnosis masyarakat. (2) Penentuan Strategi. Pada langkah ini dilakukan pemilihan strategi yang tepat yang dapat mempermudah pelaksanaan program dan memberikan hasil

yang maksimal terhadap masyarakat sasaran. Strategi ini dilakukan dengan mengacu pada kebijakan penataan ruang pesisir yang ada. (3) Perencanaan Program. Pada langkah perencanaan program, dilakukan penentuan tujuan yang ingin dicapai.Penentuan tujuan ini harus memperhatikan aspek SMART (Spesific, Measurable, Acceptance, Reliable, Time Boun-darise) yang berarti bahwa tujuan program harus spesifik dan jelas, dapat diketahui perkembangan programnya, bisa diterima oleh masyarakat (sasaran), realistis dan juga ada jangka waktu yang dibutuhkan. Selain itu, juga dilakukan pengorganisasian dalam anggota tim pelaksana sehingga program yang akan diimplementasikan dapat berhasil. (4) Implementasi Program. Pada langkah ini, program yang telah direncanakan akan diterapkan secara nyatakepada masyarakat

sasaran. (5) Monitoring dan Evaluasi. Setelah implementasi program, dilakukan pula monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan program yang diterapkan dan juga diadakan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan perbaikan pada program. Pada pembahasan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai rencana program pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Probolinggo . Dampak dari adanya proses pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memandirikan clan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Berikut hasil Diagnosis Masyarakat Pesisir di Kabupaten probolinggo.

Tabel 1 Matriks Analisis SWOT untuk Diagnosis Masalah Masyarakat STRENGTH

WEAKNESS

a. Tersedianya hasil perikanan yang berlimpah di wilayah pesisir.

a. Tingkat

b. Potensi tenaga kerja yang besar karena sebagian besar masyarakat berusia produktif. c. Terdapat produk pilihan perikanan yang bervariasi.

OPPORTUNITY a. Wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo termasuk yang menjadi p e m a s o k b a g i kebutuhan perikanan wilayah sekitarnya. b. Masyarakat pesisir Kabupaten Probolinggo termasuk yang terbuka dengan dunia luar.

SO  Terjadi potensi peningkatan pendapatan bagi masayarakat

pendidikan masyarakat masih rendah.

b. Adanya keterbatasan penguasaan modal, tekhnologi, clan informasi. c. Nilai tukar perdagangan (term of trade) barang produk perikanan rendah dan mengakibatkan masyarakat kurang memperoleh surplus. WO  Harga pasar hingga sekarang masih ditentukan oleh tengkulak sehingga harga mengikuti musiman

 Memungkinkan berkembangnya pasar agribisnis perikanan

 Sistem begi hasil perikanan yang masih tidak jelas pola clan aturannya sehingga Bering menimbulkan  Potensi transportasi kerugian pads buruh hubungan laut  Kurangnya pembinaan  Peningkatan pendapatan dan rangsangan Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

19

c. Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap sektor perikanan.Adanya keinginan untuk memajukan usaha.

 Potensi sumber daya manusia yang besar diwilayah pesisir ST

THREAT a. Keterbatasan hasil perikanan yang bersifat musiman. b. Pencemaran yang disebabkan oleh system sanitasi yang kurang baik. c. Banyaknya pesaing dari daerah lain sebagai pemasok perikanan.

untuk peningkatan hasil produksi perikanan

daerah dari hasil retribusi hasil perdagangan ikan

 Pola musim mencariikan dapat dilakukan dengan menyusun pedoman kalender musim  Adanya pengembangan pariwisata perikanan masyarakat/desa ikan  Adanya regulasi yang jelas yang mengatur standar harga minimal hasil penjulan perikanan



Terdapat ancaman cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana



Kerawanan lingkungan akibat pengembangan kegiatan diwilayah pesisir

 Perlindungan potensi perikanan local kurang Regulasi pembatasan produk dari iuar belum jelas

Sumber : hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel diatas maka kondisi yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: Kekuatan yang dimiliki oleh para nelayan adalah : (a) Tersedianya hasil perikanan yang berlimpah di wilayah pesisir.(b) Potensi tenaga kerja yang besar karena sebagian besar masyarakat berusia produktif. (c) Terdapat produk pilihan perikanan yang bervariasi. Kelemahan yang dimiliki oleh para nelayan adalah (a) Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. (b) Adanya keterbatasan penguasaan modal, tekhnologi, clan informasi. (c) Nilai tukar perdagangan (term of trade) barang produk perikanan rendah dan mengakibatkan masyarakat kurang memperoleh surplus. Kesempatan yang dimiliki oleh para nelayan adalah: (a) Wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo termasuk yang menjadi pemasok untuk kebutuhan perikanan wilayah sekitarnya.(b) Masyarakat pesisir Kabupaten Probolinggo termasuk yang terbuka dengan dunia luar. (c) Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap sektor perikanan.Adanya keinginan unttuk memajukan usaha. ECOBUS

20


Ancaman untuk para nelayan adalah (a) Keterbatasan hasil perikanan yang bersifat musiman. (b) Pencemaran yang disebabkan oleh system sanitasi yang kurang baik. (c) Banyaknya pesaing dari daerah lain sebagai pemasok perikanan. Bila peluang yang ada dihadapi dengan kekuatan yang dimiliki maka nelayan akan (a) Terjadi potensi peningkatan pendapatan bagi masayarakat (b) Memungkinkan berkembangnya pasar agribisnis perikanan (c) Potensi transportasi hubungan laut (d) Peningkatan pendapatan daerah dari hasil retribusi hasil perdagangan ikan (e) Potensi sumber daya manusia yang besar diwilayah pesisir Bila kesempatan yang ada dihadapi dengan kelemahan maka (a) Harga pasar hingga sekarang masih ditentukan oleh tengkulak sehingga harga mengikuti musiman (b) Sistem bagi hasil perikanan yang masih tidak jelas pola dan aturannya sehingga sering menimbulkan kerugian pada buruh (c) Kurangnya pembinaan dan rangsangan untuk peningkatan hasil produksi perikanan Bila ancaman yang ada dihadapi dengan kekuatan maka (a) Pola musim mencari ikan dapat dilakukan dengan menyusun pedoman

kalender musim (b) Adanya pengembangan pariwisata perikanan masyarakat/desa ikan (c) Adanya regulasi yang jelas yang mengatur standar harga minimal hasil penjulan perikanan Bila ancaman yang ada dihadapi dengan kelemahan maka (a) Terdapat ancaman cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana (b) Kerawanan lingkungan akibat pengembangan kegiatan diwilayah pesisir (c) Perlindungan potensi perikanan local kurang Regulasi pembatasan produk dari iuar belum jelas

Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Dalam rangka perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo

secara berkelanjutan, tentunya tidak hanya dilihat dari segi aspek ekonomi semata tetapi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perikanan lainnya, seperti sumberdaya ikan, tekhnologi,sosial dan kelembagaan lokal. Dengan demikian mencari perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan cara/metode yang mampu mengidentifikasi faktor - faktor yang terkait dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hal tersebut, model pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah Kabupaten Probolinggo dapat diarahkan sebagai berikut.

Keterangan Skema: PAPM

: Pengembangan Akses Permodalan Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

21

TSUP : Pengembangan Teknologi dan Skala Usaha Pertanian PAPS : Pengembangan Akses Pemasaran PKPM : Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir PSPB : Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat PSPP : Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Perikanan PDPI : Pengembangan Diversifikasi Pengolahan lkan

Berdasarkan hasil analisis dan temuantemuan dilapangan diperoleh rumusan dan urutan prioritas strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: (1) Prioritas pertama strategi pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Probolinggo adalah pengembangan akses permodalan. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini pemasalahan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Sifat usaha perikanan yang musiman, resiko tinggi (penuh ketidakpastian) sering menjadi alasan keengganan pihak bank menyediakan modal bagi usaha perikanan, apalagi tidak ada anggunan pinjaman. Dengan memperhatikan kesulitan akses permodalan tersebut, maka salah satu alternatifnya adalah mengembangkan mekanisme pendanaan sendiri (self financing mechanism). Bentuk dari sistem ini adalah pengembangan lembaga mikro dan kedepannya diharapkan dapat tumbuh menjadi makro, hanya untuk mendukung permodalan usaha di bidang perikanan. Prioritas kedua, pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. Stretegi prioritas kedua adalah pengembangan teknologi skala usaha perikanan. Teknologi yang digunakan nelayan di Kabupaten Probolinggo, pada umumnya masih sederhana. Karena itu produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan menjadi rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karaktersitik, kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar ECOBUS

22


implemetasi teknologi dapat be•kelanjutan. Prioritas ketiga strategi pemberdayaan masyarakat pesisir adalah pengembangan akses pemasaran. Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Pasar bisa menjadi kendala utama usaha bila tidak berkembang. Karena itu, membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan, bila tidak ada pasar maka akan menghambat perkembangan usaha masyarakat pesisir. Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo.. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan seluruh nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo mengalami kesulitan pemasaran dan hanya tergantung pada pedagang pengumpul (dipo-dipo). Hal ini disebabkan TPI yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar dengan sehat tidak berfungsi. Struktur pasar yang tidak menguntungkan masyarakat ini disebabkan karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas serta kontinyuitas produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pads sistem pemasaran ikan nelayan skala kecil lebih didominasi pedagang pengumpul dan yang paling dominan menentukan harga ikan adalah pedagang pengumpul. Bahkan pads waktu basil tangkapan nelayan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu membelinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan peran lembaga masyarakat ekonomi masyarakat/koperasi sebagai wakil masyarakat dan instansi terkait wakil pemerintah diharapkan dapat aktif memfasilitasi kerjasama

penjualan produk-produk perikanan dengan perusahaan-perusahaan eksportir. Keuntungan dari hubungan kerjasama seperti ini, masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan masyarakat terutama dalam hai meningkatkan kinerja produksi dan kualitas produk, serta mendapatkan penguatan modal bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir khususnya diwilayah Kabupaten Probolinggo.

agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakan aktivitas perkonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi triger (pemicu) tumbuh kembangnya inovasi usaha perikanan sehingga tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah semata, tetapi potensi sosial ekonomi yang ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan secara berkelanjutan.

Prioritas keempat adalah penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Maksud dari program penguatan kelembagaan masyarakat pesisir ini adalah membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) dan kelompok usaha bersama (KUB) ditingkat desa serta membangun koperasi ditingkat kawasan pesisir. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut, tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi kelompok masyarakat pesisir yang barn terbentuk dan memiliki berbagai keterbatasan. Penekanan terhadap penguatan kelompok masyarakat dan koperasi ini didasarkan pada kelemahan pada kurangnya mendapat perhatian serius. Kelompok-kelompok di tingkat desa tersebut cenderung diabaikan. Oleh karena itu, untuk menumbuh kembangkan tatanan kelembagaan masyarakat pesisir tersebut perlu penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis dan terus menerus. Dengan penguatan kelompok nelayan akan mempermudah mereka untuk mengakses sumberdaya yang dibutuhkan dan memiliki posisi tawar atau setara dengan pihak lain yang terlibat di dalam setiap aktivitas atau berhubungan dengan mereka. Bentuk penguatan kelembagaan masyarakat ini dapat berupa pembinaan, pendampingan dan pelatihan, workshop dari berbagai instansi teknis terkait. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal sosial masyarakat pesisir

Prioritas kelima adalah pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Prioritas strategi ke!ima adalah pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya peri kana n dia komodas i d al am m ana jem e n per ika na n pa rt i s ipa tor i. Manajemen ini dapat berupa manajemen berbasis masyarakat sebagai suatu elemen sentral dari ko manajemen. Manajemen berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sangat penting, mengingat tujuan dari pengelolaan adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, integritas kultural,terpeliharanya keanekaragaman hayati dan sistem pendukung lainnya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan memberikan manfaat, yaitu: (a) penyerapan tenaga keraja, peningkatan wawasan clan pengetahu6. peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan; (b) Mas ya ra kat j ugs aka n menja ga kele sta rai an cl an kel angs ungan sumberdaya alam yang merupakan aset mereka dalam melakukan kegiatan usaha perikanan, jika sumberdaya alam rusak akan berampak terganggunya aktivitas usaha mereka; dan (c) Integritas kultural masyarakat akan terjaga, jika hal ini tidak diperlihara maka akan timbal permasalahan yang barn lagi. Untuk itu, pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal dielaborasi dengan pendekatan konsep ko-manajemen.


23

Manajemen pengelolaan bersama, artinya semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) setuju Baling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil clan merata. Melalui proses ko-manajemen ini, diharapkan agar terbangun proses koordinasi yang kuat clan harmonis antara stakeholders (masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha/swasta, dan pemerintah) sehingga mampu untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di kawasan sumberdaya perikanan tersebut. Proses mekanisme pembagian peran, tugas clan wewenang serta tanggung jawab dapat diformulasikan secara bersama antara stakeholders. Dengan pembagian peran secara proposional clan profesional, diharapkan pengelolan sumberdaya perikanan di Kabupaten Probolinggo akan lebih efektif, efisien clan adil, sehingga nantinya bermuara pada peningkatan kesehjateraan masyarakat pesisir dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Prioritas strategi keenam adalah pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan. Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/bisnis. Ketersediaan sarana prasarana pendukung t er s eb ut s a nga t m emp engar uhi ber kemba ngnya us aha p er i kanan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pemberdayaan nelayan, agar memprioritaskan pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan. Sebagai salah satu contoh adalah fasilitasi penyediaan cold storage dan pabrik es di dekat sentra-sentra usaha perikanan tangkap dapat menunjang meningkatkan kwalitas produksi ikan, jika mutu ikan baik maka akan meningkatkan harga ikan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. ECOBUS

24


Strategi terakhir adalah pengembangan diversifikasi pengolahan ikan. Pengolahan ikan di Kabupaten Probolinggo masih terbatas, baru ada pembuatan tepung ikan. Strategi pengembangan pengolahan ikan ini perlu terus ditingkatkan sebagai nilai tambah bagi penghasilan masyarakat pesisir dan daya serap dari hasil tangkapan nelayan. Dengan perkembangan teknologi dan armada penangkapan ikan di masa depan tentunya perlu penyerapan hasil tangkapan baik dalam bentuk ikan segar dan bahan baku pegolahan ikan. Selain itu, pengembangan diversifikasi pengolahan ikan ini a k a n memiliki dampak positif b a gi p e nye r a p a n t e na ga ke r j a d an meningkatkan perekomian di kawasan pesisir. Namun demikian, untuk pengembangan strategi ini perlu di dukung oleh berbagai instansi terkait berupa pembinaan, pelatihan, pemberian modal dan akses pasar. D.

Indikasi Program Pembangunan

Secara umum, indikasi program pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo dapat dijabarkan dalam kebijakan, stretegi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Beberapa kebijakan yang dapat diambil di bidang social adalah : (a) Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat pesisir, (b) Kebijakan Peningkatan jiwa wirausaha bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, (c) Kebijakan Pelayanan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir (d) Kebijakan Akselerasi pembangunan wilayah pesisir (e) Kebijakan Peningkatan partisipasi perempuan dalam keluarga clan bermasyarakat (pembangunan ekonomi masyarakat clan keluarga) Kebijakan yang bias di bidang ekonomi adalah (a) Kebijakan Pengembangan akses permodalan sektor perikanan (b) Kebijakan Pengembangan ekonomi lokasi partisipatif (c)

Kebijakan Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan (d) Kebijakan Pengembangan jar ingan infrastruktur (e) Kebijakan Pengelolaan clan pengembangan sumber days perikanan (f) Kebijakan Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap (g) Kebijakan Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya Kebijakan yang bisa di bidang Sumber Daya Alam adalah (a) Kebijakan Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya pesisir (b) Kebijakan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam (c) Kebijakan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam (d) Kebijakan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasankawasan Konservasi Laut dan Hutan (e) Kebijakan Pengembangan dan penetapan daerah perlindungan laut (f) Kebijakan Pengembangan pemberdayaan masyarakat pengelola daerah perlindungan laut. Beberapa kebijakan tersebut diatas, akan dipergunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Probolinggo.

PENUTUP Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Probolingo dilakukan melalui 5 (lima) langkah yaitu (1) Diagnosis Masyarakat. (2) Penentuan Strategi.. (3) Perencanaan Program.. (4) Implementasi Program.. (5) Monitoring dan Evaluasi. Program yang sudah dilakukan juga sudah menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat nelayan. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Untuk memperbaiki strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan tidak hanya dilihat dari segi aspek ekonomi semata tetapi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perikanan lainnya, seperti sumberdaya ikan, tekhnologi,sosial dan kelembagaan lokal. Dengan demikian mencari perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat

pesisir diperlukan cara/metode yang mampu mengidentifikasi faktorfaktor yang terkait dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Menurut peneliti aspek internal yang perlu diperbaiki dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan adalah pada pendidikan karakter utamanya pada pendidikan pola pikir, kebiasaan hidup dan nilai-nilai yang selamanya ini dilakukan. Sementara untuk factor eksternal yang perlu perbaikan adalah kerjasama oleh semua pihak terkait (stockholder) agar semua program yang telah dicanangkan dapat dijalankan dengan optimal.

Reference Anselm Strauss, Juliet Corbin; 1995, Basic of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, International Educational and Profesional Publisher, London. Blakely, Edward J and Nancey Green Leigh. 2010. Planning Local Economic Development: Theory and Practise, 4th edition, California: Sage Publication. Bogdan, Robert C; Biklen, Knopp Sari, 1982; Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods; Allyn and Bacon; Boston;. BPS-RI. 2010. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010.(Online), (http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskin an.pdf), diakses 29 Desember 2011. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa. 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Rencana Kerja, Tahun 2014


25

Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik Dan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2000 Pemberdayaan Masyarakat. Tentang Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hutomo , Mardi Yatmo, Pemberdayaan Kementrian RI, (Online), Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: (http://www.kementrianri.go.id), diakses Tinjauan Teoritik dan Implementasi , 20 Maret 2012. Naskah No. 20, Juni-Juli 2000. Tim Koordinasi Program Nasional Kartasasmita , Ginandjar, Power dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Empowerment: Sebuah Telaah Perdesaan. 2008. Petunjuk Teknis Mengenai Konsep Pemberdayaan Operasional Program Nasional Masyarakat , Naskah Pidato Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kebudayaan Disampaikan Pada Perdesaan. Jakarta: Departemen Peringatan Hari Jadi ke-28 , Pusat dalam Negeri Republik Indonesia. Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki , Jakarta, 19 November 1996 Situs Resmi Kabupaten Probolinggo, Profil, http://www.probolinggokab.go.id/ Sulistiono, Budi, Dkk. 2010. Towards Millenium Development Goals (MDGs) Sebentar Lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?. Bandung: ITB. Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nama : Dr. Nanis Hairunisya, M.M Perguruan Tinggi : Universitas Panca Marga Probolinggo Alamat : Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Probolinggo 67271 Telp./Faks. : (0335) 422715 / (0335) 427923

ECOBUS

26


Pendidikan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Probolinggo

Recommend Documents