KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN, JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KUPANG (JK3) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT. Oleh : Bupati Kupang
I.
LATAR BELAKANG Pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi disamping merupakan hak asasi manusia juga merupakan indikator dalam mengukur indikator pembangunan manusia (IPM), yang tidak terpisahkan. Setelah 62 tahun Indonesia merdeka kesejahteraan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan namunmasih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga bahkan masih jauh sasaran Milennium Developments Goals (MDGs). Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pendapatan masyarakat masih rendah. Salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan Pendapatan/ekonomi masyarakat adalah belum tertatanya secara sistematis program-program pada bidang-bidang tersebut. Oleh sebab itu pemerintah pusat telah melakukan intervensi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2007 yang meliputi: 1. Bidang Pendidikan Pemerintah meningkat upaya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Bidang Kesehatan Diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanankesehatan dasar berupa pembangunan perbaikan dan pengadaan peralatan sarana dan prasarana puskesmas, penyediaan jaminan Asuransi Masyarakat Miskin (ASKESKIN), peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk dan peningkatan ketersediaan obat. 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat tidak mampu. Untuk mempercepat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kupang maka pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan kebijakan sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan : Wajib belajar 12 tahun 2. Bidang Kesehatan : Jaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Kebijakan tersebut diatas dilandasi dengan : 1. Undang-Undang Dasar 1945 - Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak - Pasal 31 ayat 1 mengamanat tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran - Pasal 33 ayat 1 mengamanatkan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. - Pasal 34 ayat 1 mengamanatkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 3 mengamanatkan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang layak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengisyarakatkan adanya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (JPKM) 3. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang mengisyaratkan bahwa rakyat indonesia wajib menjadi peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pasal 34 ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa
pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dimana pasa l 8 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Serta pasal 9 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 156b/Menkes/PER/11/1998 tentang Fungsi dan Peran Rumah Sakit yang menyatakan bahwa 75 % tempat tidur pada rumah sakit milik pemerintah dimanfaatkan bagi masyarakat tidak mampu Berdasarkan landasan hukum dan latar belakang tersebut diatas maka pemerintah kabupaten Kupang menetapkan kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi sebagai amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dilakukan melalui proses pengkajian dan perencanaan yang matang sesuai kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini dilaksanakan bukan untuk sesaat dan bukan memanjakan serta membunuh kreatifitas masyarakat melainkan pemerintah mempersiapkan kemandirian sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kupang.
II.
KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT A. KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Nasional, oleh karena itu pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh pelayanan pendidikan guna memenuhi hak setiap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Melihat sedemikian pentingnya peranan pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang cukup baik antara lain dapat dilihat pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat nasional berdasarkan data Susenas tahun 2004 tentang APK pada jenjang SD/MI mencapai 107,13 %, SMP/MTs mencapai 82,24% dan SMA/SMK/MA mencapai 54,38%. Bila dibandingkan dengan APK nasional maka APK Kabupaten Kupang untuk jenjang pendidikan SD/MI telah mencapai 114,38%, APK SMP/MTs mencapai 80,36% hampir menyamai APK nasional sedangkan APK SMA/SMK/MA sangat rendah yakni hanya sebesar 35,27%.
Gambaran indikator pendidikan di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Kupang sangat tinggi diikuti oleh kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Namun tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sangat memperhatinkan karena sebagian besar penduduk usia 16-18 tahun (sekitar 65%) tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Permasalahan rendahnya APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA ini mendorong pemerintah Kabupaten Kupang untuk menggulirkan kebijakan pendidikan Wajib Belajar 12 tahun yang bertujuan pada tahun 2018 seluruh penduduk Kabupaten Kupang harus memiliki tingkat pendidikan serendahrendahnya SMA/SMK/MA. Implementasi kebijakan pendidikan Wajib Belajar 12 tahun dilakukan melalui 5 program utama yakni: 1. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kegiatan : a. Rehabilitasi Berat / Pembangunan Baru. - Dari total 517 ruang kelas SD yang kondisinya rusak berat saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10.384.000.000,-. Untuk pembangunan baru 128 ruang kelas dan rehab berat 64 ruang kelas pada 64 SD sedangkan sisa ruang kelas yang belum diperbaiki akan dianggarkan pada tahun 2008 dan 2009. - Selain perbaikan kondisi gedung SD, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 728.868.400,- untuk pembangunan fisik SMA Negeri I Semau yang meliputi pembangunan 2 ruang kelas, ruang kantor (ruang Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Ganda, Kamar Mandi/WC, Ruang Tunggu). b. Rehabilitasi Ringan. - Pada tahun 2007 pemerintah akan melakukan rehabilitasi ringan terhadap 447 ruang kelas SD pada 149 SD dari total 560 ruang kelas SD yang mengalami rusak ringan sedangkan sisa ruang kelas yang belum diperbaiki sebanyak 113 akan di rehab pada tahun 2008. Total anggaran untuk rehab 447 ruang kelas tersebut sebesar Rp 12.069.000.000,-. - Gedung SMP yang akan di rehab pada tahun 2007 sebanyak 18 sekolah dengan total dana sebesar Rp 1.944.000.000,-. c. Pengadaan Meubeleur untuk 64 SD dengan jumlah anggaran Rp 1.702.400.000,-. Masing-masing SD mendapatkan 40 meja siswa, 80 kursi siswa, 4 lemari siswa (loker) dan 2 lemari perpustakaan. Total biaya yang dianggarkan untuk program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp 16.454.652.400,-. 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dengan kegiatan meliputi : a. Pengadaan alat perlengkapan sekolah berupa mesin ketik dan computer untuk 64 SD.
b. Pengadaan alat peraga, buku pengayaan dan buku-buku referensi untuk 252 SD dan 38 SMP. c. Pengadaan kendaraan roda dua untuk perpustakaan keliling sebanyak 5 unit. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp 17.146.395.400,-. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru dengan kegiatan meliputi: a. Peningkatan sumber daya manusia meliputi peningkatan jenjang pendidikan (S-1) sebanyak 120 orang guru. b. Penberian tunjangan penghasilan kepada seluruh guru berdasarkan criteria : Kategori I (Sangat Terpencil) yang mencakup 5 Kecamatan yakni Kec. Raijua, Amfoang Utara, Amfoang Timur, Semau dan Semau Selatan dengan tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp 550.000,- (Rp 6.600.000,- pertahun). Kategori II (Terpencil) mencakup 9 Kecamatan yakni Kec Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Tengah, Sabu Liae, Hawu Mehara, Amfoang Selatan, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Sulamu dengan alokasi tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp 500.000,- per bulan (Rp 6.000.000,- per tahun). Kategori III (Jauh) mencakup 5 Kecamatan yakni Kec. Takari, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Amarasi Timur, Amabi Oefeto Timur, dengan tambahan penghasilan per bulan sebesar Rp 450.000,- per bulan (Rp 5.400.000,- per tahun) Kategori IV (Dekat) mencakup 10 Kecamatan yakni Kec. Fatuleu, Kupang Timur, Amabi Oefeto, Amarasi, Amarasi Selatan, Kupang Tengah, Taebenu, Amarasi Barat, Nekamese dan Kupang Barat, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp 400.000,- (Rp 4.800.000,per tahun). c. Tunjangan Fungsional guru golongan II sebesar Rp 286.000,- per bulan, golongan III sebesar Rp 337.000,- per bulan dan golongan IV Rp 389.000,per bulan. Total alokasi anggaran sebesar Rp 20.130.100.000,-. 4. Program Pemberantasan Buta Aksara dengan kegiatan meliputi : a. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dengan target 100 kelompok (1000 orang) b. Pengembangan sertifikasi pendidikan non-formal c. Penyelenggaraan Paket B setara SMP untuk 7 kelompok (140 orang) Total dana yang dianggarkan sebesar Rp 455.590.000,5. Program Penyediaan Biaya Operasional Sekolah dan Biaya Khusus Murid (BOS dan BKM). Salah satu alasan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan dan tingginya angka putus sekolah adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis maupun biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, kursus dan biaya lain-lain. Hal ini di dukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya maupun karena anak harus bekerja. Kenyataan ini jelas mengungkapkan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mengeliminir hambatan-hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Kenyataan ini pulalah yang
mendorong pemerintah Pusat untuk menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa kepada siswa miskin pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui penyediaan dana BOS dan BKM, maka pemerintah Kabupaten Kupang merasa perlu untuk mendukung program pendidikan nasional (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun) untuk menyelenggarakan Wajib Belajar 12 tahun melalui penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Bantuan Khusus Murid untuk SMA/SMK/MA Swasta. Kebijakan ini di tempuh untuk menekan angka putus sekolah dan mendongkrak tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang tercermin dari meningkatnya APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Tujuan dari program ini antara lain : 1. Dana BOS Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa pada SMA/SMK/MA Negeri agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka Wajib Belajar 12 tahun. 2. Bantuan Khusus Murid diberikan untuk siswa SMA/SMK/MA Swasta yang bertujuan untuk : Membantu siswa memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk di bangku sekolah. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMA/SMK/MA. Membantu kelancaran program sekolah Sasaran Progran dan Besar Dana : - Sasaran Program BOS adalah semua Sekolah SMA/SMK/MA Negeri di Kabupaten Kupang dengan besaran Dana BOS yang di terima oleh sekolah sebesar jumlah siswa kali Rp 65.000,- perbulan atau Rp 780.000,per tahun. - Sedangkan sasaran BKM adalah siswa pada SMA/SMK/MA Swasta pada Kabupaten Kupang dengan besaran dana BKM yang di terima oleh siswa sebesar Rp 65.000,- per bulan atau Rp 780.000,- per tahun. Dana tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk membayar iuran bulanan (SPP) uang praktek dan ujian, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya serta kebutuhab siswa lainnya. Program ini hanya diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta yang orang tuanya adalah penduduk Kabupaten Kupang (memiliki KTP Kabupaten Kupang) sehingga bagi siswa yang orang tuanya bukan penduduk Kabupaten Kupang akan dibebankan iuran pendidikan sebesar Rp 65.000,- per bulan (setara dengan subsidi biaya pendidikan per siswa perbulan).
a.
b. c.
d.
e. f. g.
h. i.
j. k.
l. m.
Penggunaan Dana BOS Ketentuan penggunaan Dana BOS untuk SMA/SMK/MA Negeri mengacu pada ketentuan penggunaan Dana BOS bagi SD/MI dan SMP/MTs yang di atur oleh pemerintah Pusat yang di atur sebagai berikut : Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Pembelian buku teks dan buku referensi untuk perpustakaan Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi, teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, P3K, praktek pengenalan alat (sesuai dengan program/jurusan pada sekolah dimaksud) serta semua jenis lomba mata pelajaran olimpiade. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. Pengembangan profesi guru dan instruktur: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan plafon, perbaikan lantai, perbaikan pintu jendela, perbaikan mebeleur dan perawatan lainnya. Pembiayaan langganan daya listrik dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang di angkat oleh komite atau sekolah harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Untuk sekolah negeri, pengangkatan guru honorer oleh sekolah dan komite harus mendapatkan persetujuan Bupati. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Khusus untuk Madrasyah Alliyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asmara/pondokan dan membeli peralatan ibadah. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. Prioritas pertama penggunaan dana BOS yaitu untuk komponen 1 sampai dengan 12. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, meubeleur sekolah, transportasi dan uang lelah bagi guru PNS dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
Selain 13 item di atas, dana BOS juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan keamanan dan kegiatan 7-K (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keramahtamahan, Kerindangan, Kekeluargaan dan Kerohanian). Total anggaran Bidang Pendidikan di luar gaji dan tunjangan guru sebesar RP 56.175.931.440,-, sedangkan jika digabungkan dengan gaji sebesar Rp 190.261.021.829,-
B. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KUPANG (JK3) Pembangunan Kesehatan di suatu wilayah merupakan investasi untuk meningkat kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Visi pembangunan kesehatan Kabupaten Kupang adalah Kabupaten Kupang Sehat 2010 sebagai bagian dari Indonesia Sehat 2010 yang hanya tinggal 3 tahun ke depan. Oleh karena itu di pandang perlu adanya akselerasi percepatan pembangunan bidang kesehatan dengan memadukan program kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Kupang pada saat ini antara lain masih tingginya angka kematian ibu melahirkan (302 per 100.000 kelahiran hidup), masih tingginya angka kematian bayi (15,1 per 1000 kelahiran hidup), masih tingginya kejadian penyakit yang berpotensi wabah seperti malaria, infeksi pernapasan akut dan diare serta masih tingginya kejadian gisi buruk (33,2%). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kupang mengembangkan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) sebagai suatu bentuk kebijakan yang didasarkan pemikiran-pemikiran bahwa kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus ditingkatkan; pelayanan kesehatan harus dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat; perlu adanya subsidi kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam menjamin kesehatannya dengan tetap mempersiapkan masyarakat mampu mengelola jaminan kesehatannya secara mandiri. Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dan terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan merata. Sebagai bentuk sinkronisasi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kupang dan Pemerintah Pusat, maka kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang adalah Jaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) dengan program-program tahun 2007 sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dengan kegiatan: a. Pembangunan rumah medis 1 unit b. Pembangunan rumah para medis 3 unit c. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) 38 unit d. Rehab rumah medis 2 unit e. Rehab rumah para medis 4 unit f. Rehab Puskesmas Rawat Inap 2 unit g. Rehab Puskesmas 5 unit h. Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) 29 unit Total biaya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebesar Rp 6.683.281.000,2. program peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan dokter spesialis 7 orang b. Pendidikan S2 kesehatan masyarakat 1 orang c. Pendidikan S1 kesehatan masyarakat 8 orang
d. Pendidikan ahli madya kesehatan e. Tambahan penghasilan berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas diberikan kepada Bidan, Perawat dan Apoteker dengan kategori dan besaran sebagai berikut: - Kategori I ( sangat terpencil) sebesar Rp. 550.000,- Kategori II (terpencil) sebesar Rp. 500.000,- Kategori III (jauh) sebesar Rp.450.000,- Kategori IV (dekat) Rp. 400.000,Sedangkan tambahan penghasilan berdasarkan criteria kelangkaan profesi di berikan kepada para dokter (dokter Umum dan Dokter Gigi) dengan besaran tambahan penghasilan untuk masing-masing kategori sebagai berikut: Kategori I (sangat terpencil) sebesar Rp. 2000.000,- Kategori II (terpencil) sebesar Rp.1.500.000 ; Kategori III (jauh) sebesar Rp.1.000.000 dan Kategori IV (dekat) sebesar Rp. 750.000; Total alokasi anggaran APBD tahun 2007 untuk tambahan penghasilan bagi tenaga Medis dan Para Medis sebesar Rp. 3.189.550.000 . Selain pemberian tambahan penghasilan bagi tenaga medis /para medis, pemerintah Kabupaten Kupang juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis melalui perpanjangan kontrak tenaga medis. Untuk tahun 2007, pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 178.800.000 untuk memperpanjang kontrak 17 orang bidan / perawat. 3. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan peralatan kesehatan medis (Poliklinik set) sebanyak 17 set. b. Pengadaan peralatan kesehatan medis (Pustu set) sebanyak 111 set. c. Pengadaan peralatan kesehatan non medis puskesmas untuk 17 puskesmas d. Pengadaan peralatan kesehatan non medis puskesmas pembentu untuk 111 pustu e. Pengadaan puskesmas keliling (pusling) roda empat sebanyak 5 unit. f. Pengadaan kendaraan roda dua untuk pustu sebanyak 81 unit g. Pemeliharaan kendaraan pusling sebanyak 10 unit Total dana program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebesar Rp.6.576.164.000 4. program peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyakit b. Kesehatan keluarga dan penyehatan lingkungan c. Program perbaikan gizi d. Pengadaan dan distribusi obat serta perbekalan barang e. Pengawasan pangan dan keamanan obat berbahaya. Total dalam program peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sebasar Rp.1.465.144.798. 5. Program Asuransi Kesehatan Daerah
Dalam rangka perbaikan pelayananbidang kesehatan maka dalam APBD TA 2007 dialokasikan dana untuk Asuransi Kesehatan Daerah (Askesda) Kabupaten Kupang akan memberikan subsidi sebesar Rp.2.500/jiwa/bulan kepada 78.524 jiwa dari total penduduk Kabupaten Kupang 344.008 jiwa, dimana 12.089 jiwa telah ditanggulangi dari asuransi kesehatan social (PNS) dan 253.359 jiwa yang dibiayai Pemerintah Pusat lewat Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin). Untuk membiayai Askesda 78.524 jiwa dimaksud maka dalam APBD Kabupaten Kupang TA. 2007 dianggarkan dana sejumlah Rp.2.355.720.000; Dari Rp.2.500 / jiwa / bulan akan dihitung kapitasi perorang Rp.1.000,- yang dialokasikan ke tingkat Puskesmas untuk dimanfaatkan dalam kegiatan: a. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya pada institusi pemerintah dalam jam kerja. b. Pelayanan kesehatan gigi di puskesmas c. Pelayanan laboratorium sederhana di puskesmas d. Pelayanan pemeriksaan ibu hamil di puskesmas dan jaringannya e. Opersional puskesmas dan jaringannya f. Pengadaan obat dan bahan habis pakai Sedangkan untuk pelayanan bersalin, rujukan dan rawat inap; puskesmas malakukan klaim ke badan pelaksana jaminan kesehatan Kabupaten Kupang (Bapel JK3) sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Sasaran asuransi kesehatan daerah adalaj 78.524 jiwa yang dikategorikan tidak kaya. Hak-hak dari peserta Asuransi Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut: a. Mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya pada institusi pemerintah dalam jam kerja kecuali keadaan emergency, persalinan dan Rawat Inap di layani dalam 24 jam. b. Mendapat pelayanan rujukan di puskesmas Rawat Inap dan RSUD Naibonat. c. Mendapat pertolongan persalinan di Polindes, Pustu, Puskesmas dan Rawat Inap. d. Mendapat pelayanan kesehatan gigi di puskesmas e. Mendapat pelayanan laboratorium sederhana di puskesmas f. Mendapat pelayanan pemeriksaan ibu hamil di puskesmas dan jaringannya g. Mendapat pelayanan imunisasi di puskesmas dan jaringannya h. Mendapat pelayanan gisi di puskesmas dan jaringannya i. Mendapat pelayanan transportasi rujukan dari puskesmas Rawat Inap ke RSUD Naibonat.
Apabila di hitung total anggaran bidang kesehatan di luar gaji sebesar Rp 18.740.608.418,- sedangkan jika di gabung dengan gaji menjadi Rp 40.861.707.510,-. Gambaran kondisi sarana kesehatan di Kabupaten Kupang yang masih perlu diprogramkan pada tahun-tahun mendatang sebagai berikut: Pembangunan Pustu baru di 36 desa Rehabilitasi Pustu yang rusak berat sebanyak 16 buah Peningkatan Polindes menjadi Pustu sebanyak 54 buah Pembangunan Puskesmas baru di 5 kecamatan Oleh karena itu secara bertahap akan dilakukan pembangunan sarana, rehabilitasi puskesmas pembantu dan peningkatan polindes menjadi puskesmas pembantu hingga 2009 sebagai bentuk kesiapan pencapaian Kabupaten Kupang Sehat 2010. Pembangunan sarana kesehatan dilaksanakan bersama dengan akselerasi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan yang dikembangkan.
C. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat merupakan isu sentral dalam era otonomi; dan berkaitan dengan itu berbagai program telah diluncurkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan bahwa masyarakat sendirilah yang berperan sebagai actor utama dalam berbagai aktivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Kupang yang mana misi ini ditetapkan dalan rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu : “Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Kupang yang bersih dan akuntabel dalam rangka mencapai masyarakat mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraannya dan memiliki daya saing memasuki millennium ketiga”. Wujud nyata dari komitmen tersebut maka selama 3 tahun berturut-turut (2004-2006) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melakukan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Program Bantuan Kecamatan, Desa/Kelurahan (BPKDK) atau dikenal dengan Dana Rebutan dengan prioritas kegiatan adalah pembangunan sarana prasarana. Upaya ini terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan oleh karena itu pada tahun 2007 kebijakan dan pendekatan prioritas dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan tersebut lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan/ usaha ekonomis produktif yang berskala mikro berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sebagai produk unggulan dan memiliki peluang pasar dengan harapan bahwa usaha-usaha yang dilakukan masyarakat akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan tentu hal ini akan berdampak dan sekaligus sebagai pemicu bagi terlaksananya berbagai aktivitas pembangunan lainnya ditengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah memberikan prioritas tersendiri bagi masyarakat melalui program pembedayaan masyarakat dengan penyediaan dana rebutan Rp 25.000.000,- untuk diperebutkan antar RT dalam setiap dusun dan Rp 25.000.000,- untuk diperebutkan antar RT dalam setiap kelurahan, sehingga total dana yang dianggarkan untuk 888 Dusun dan 22 Kelurahan sebesar RP22.750.000.000,Karena dana tersebut merupakan dana yang diperebutkan maka perlu adanya suatu sistim atau mekanisme sebagai acuan sehingga jelas RT mana yang akan memperoleh dana tersebut pada setiap Dusun maupun pada setiap Kelurahan sekaligus menghindari praktek KKN pada saat kompetisi dan hal ini akan menghilangkan image masyarakat bahwa dana tersebut sekedar di bagi-bagi yang pada gilirannya membuat masyarakat kurang merasa bertanggung jawab dalam berusaha untuk menuingkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuan dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat secara efektif dalam pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian kegiatan usaha di lingkungan, dan menciptakan lapangan usaha/kegiatan bagi masyarakat pedesaan. Sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah usaha ekonomi produktif berskala mikro di Tingkat RT yang operasionalnya dilakukannya oleh POKMAS dalam rangka membangun masyarakat mandiri. Prinsip-prinsip Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitasi, sustainabilitad (Berkelanjutan), sinergis, kompetisi sehat. Jenis Kegiatan/Usaha dan Kriteria Pada prinsipnya bantuan ini diperuntukkan guna membiayai kegiatan ekonomis produktif berskala mikro berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sebagai produk unggulan yang dilakukan Pokmas di Tingkat RT dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Terdapat tiga criteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan jenis usaha yaitu: adanya potensi desa yang siap dikembangkan, adanya peluang pasar, memiliki karakteristik wilayah/daerah. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Masyarakat adalah pelaku utama Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya terdiri dari Aparat Pemerintah di Tingkat Desa /Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten serta pendamping independen yang berasal dari Perguruan Tinggi, LSM, dll berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, Pembina dan pendamping agar tujuan, prinsip, prosedur dan mekanisme Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Mekanisme Perencanaan dan Usulan Kegiatan/Usaha Mekanisme perencanaan dan pengusulan kegiatan/usaha diatur sebagai berikut: 1. Setiap RT mengorganisir warganya dalam dua pokmas
2. Masing-masing pokmas membuat proposal usulan kegiatan /usaha dengan biaya Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap pokmas. 3. Usulan tersebut di himpun oleh ketua RT dan disampaikan kepada kepala Dusun dan Lurah untuk diteruskan ke Bupati Kupang melalui Camat guna dikaji dan dinilai Tingkat Fisibilitasnya suatu usaha yaitu apakah usaha tersebut memiliki potensi desa, karakteristik daerah sebagai produk unggulan dan adanya peluang pasar oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kupang sebagai dasar penentuan RT pemenang baik di Tingkat Dusun maupun di Tingkat Kelurahan.
Pendanaan Sumber dana Bantuan ini berasal dari APBD Kabupaten Kupang tahun 2007, dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.750.000.000,- untuk 888 dusun dan 22 kelurahan (@ 25.000.000,- per RT Pemenang di Tingkat Dusun dan Kelurahan). Manfaat Program Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sebagai produk unggulan dan menciptakan masyarakat mandiri. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.
III. PENUTUP Tahun anggaran 2007 merupakan awal dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun dan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) sedangkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah berlangsung sejak tahun 2002. Oleh sebab itu diharapkan semua pihak termasuk masyarakat agar bias memberikan saran/masukan yang bersifat konstruktif demi suksesnya kebijakan ini. Kupang 22 Pebruari 2007 Bupati Kupang
Drs. Ibrahim Agustinus Medah
