JURNAL STUDI KOMUNIKASI Volume 1 Ed 2, July 2017 Page Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016

JURNAL STUDI KOMUNIKASI Volume 1

Ed 2, July 2017

Page 131 - 162

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016 Zulaikha Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Indonesia

Agni Istighfar Paribrata Universitas Brawijaya, Indonesia [email protected] How to Cite This Article: Zulaikha, Z. And Paribrata, A.I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 1(2). doi: 10.25139/jsk.v1i2.168

Received: 23-05-2017, Revision: 13-06-2017, Published online: 01-07-2017

ABSTRAK Kebijakan keterbukaan informasi publik sudah memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya, sejak diundangkan pada tahun 2008 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2010. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan lainnya, butuh monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan agar implementasi kebijakan itu tidak melenceng dari yang diharapkan. Di era pemerintahan Jokowi ini, cita-cita untuk mewujudkan open goverment semakin dekat dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Tetapi bagaimana implementasinya di daerah? Penelitian ini ingin memotret implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota dan 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya. Kata kunci: implementasi, keterbukaan informasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah ABSTRACT The public information disclosure policy has entered its 7th year of implementation since it was enacted in 2008 and began to be implemented in 2010. As with other procedures, monitoring and evaluation are required in the application so that the policy implementation does not deviate from the expected. In this Jokowi administration era, the ideas to realise open government are getting closer to the support of the development of information technology. But how is it implemented in the area? This research wants to photograph the implementation of public information disclosure policy in East Java, consisting of 38 districts/municipalities and 56 units of regional apparatus. The results of this study indicate that for the district or city government, the implementation of this information disclosure policy has been an encouraging development, but not so with the Regional Device Work Unit. Likewise, the Information Management and Documentation Officer also experienced progress although there are still shortcomings in the implementation of its duties. Keywords: implementation, information disclosure, Regional Devices Work Unit

Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626


PENDAHULUAN Undang-Undang no. 14/2008

seberapa

besar

pemahaman

masyarakat

mengenai

hak

yang

Informasi

dimilikinya yakni hak untuk tahu dan

Publik memang telah diberlakukan

mengakses informasi publik. Tulisan

sejak 2010. Itu artinya, Indonesia

ini lebih fokus pada yang pertama,

telah

era

yakni bagaimana pemahaman dan

(open

penerapan yang dilaksanakan oleh

tentang

Keterbukaan

bertekat

memasuki

pemerintahan goverment).

terbuka Meski

demikian,

badan publik pemerintah.

kesadaran para

Sementara itu, data yang ada di

pemangku kepentingan (stakeholder)

Komisi Informasi, lembaga negara

dan

mandiri

pemahaman dan

masyarakat

transparansi informasi

mengenai

atau

keterbukaan

publik

masih

dipertanyakan.Padahal

perlu Undang

yang

penyelesaian

menangani

sengketa

menunjukkan bahwa penyelesaian

informasi, pada proses

sengketa

informasi

terjadi

pergeseran

Undang Komisi Informasi Publik

publik,

sebagai salah satu ciri pemerintahan

faktor

yang terbuka telah memasuki masa 9

permohonan penyelesaian sengketa

tahun semenjak diundangkan dan 7

informasi.

tahun semenjak efektif diberlakukan

diberlakukannya

pada tahun 2010.

Komisi

Ada dua pertanyaan besar

mulai

penyebab

pengajuan

Tahun-tahun Undang

Informasi

awal Undang

Publik

ini,

sengketa lebih banyak terjadi karena

Undang

tidak dipenuhinya informasi publik

Undang Komisi Informasi Publik ini,

yang terbuka (berdasar Undang

sampai saat ini. Pertama di sisi badan

Undang Komisi Informasi Publik)

publik

seperti

mengenai

implementasi

itu

sendiri,

dimanakesaradaran

mereka

sampai untuk

informasi

yang

wajib

disediakan dan diumumkan secara

menerapkan Undang Undang Komisi

berkala.

Informasi Publik ini dan memahami

kecenderungan sengketa yang masuk

ruh

ke Komisi Informasi merupakan

transparansi

informasi

serta

peranannya dalam open goverment. Kedua, ada di sisi masyarakat, sampai

132

sengketa

Belakangan,

atas

informasi

ada

yang

Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626

dikecualikan

(berdasar

Undang

Undang Komisi Informasi Publik). Informasi

e)Informasi

merugikan

ketahanan

dapat ekonomi

adalah

nasional. f)Informasi yang dapat

informasi yang dihasilkan, disimpan,

merugikan kepentingan hubungan

dikelola, dikirim, dan/atau diterima

luar

oleh

yang

mengungkapkan isi akta otentik yang

berkaitan dengan penyelenggara dan

bersifat pribadi dan kemauan terakhir

penyelenggaraan

dan/atau

atau wasiat seseorang. f)Informasi

penyelenggara dan penyelenggaraan

yang dapat mengungkapkan rahasia

badan publik lainnya yang sesuai

pribadi.

suatu

publik

Indonesia.

badan

publik

negara

negeri.

dengan Undang Undang Komisi

g)

Informasi

Pergeseran

yang

penyebab

Informasi Publik serta informasi lain

terjadinya sengketa informasi publik

yang berkaitan dengan kepentingan

itu menunjukkan bahwa telah terjadi

publik (Pasal 1:2 Undang Undang

perkembangan pemahaman di badan

Komisi Informasi Publik). Semua

publik mengenai hak masyarakat atas

informasi publik bersifat terbuka,

informasi publik. Dari awalnya tidak

kecuali

memenuhi

yang

dinyatakan

kewajiban

membuka

dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17

informasi yang seharusnya terbuka,

Undang Undang Komisi Informasi

badan

Publik.

memenuhi

Adapun

informasi

yang

publik

kemudian kewajiban

mulai ini.

dikecualikan itu adalah: a)Informasi

Perkembangan juga menunjukkan

yang

bahwa

dapat

menghambat

proses

pada

awal-awal

tahun

penegakan hukum. b)Informasi yang

diberlakukannya Undang-Undang ini,

dapat

badan publik pemerintah acapkali

menganggu

kepentingan

perlindungan hak atas

kekayaan

menggunakan

alasan

dalam

intelektual dan perlindungan dari

mengecualikan informasi berdasar

persaingan tidak sehat. c)Informasi

alasan kerahasiaan negara. Namun

yang

membahayakan

alasan itu kemudaian bergeser, seiring

pertahanan dan keamanan negara.

dengan pengalaman bersidang di

d)Informasi

yang

dapat

Komisi Informasi, kebanyakan badan

mengungkapkan

kekayaan

alam

publik

dapat

tidak

lagi

menyatakan

133


menutup

informasi

transparansi informasi. (2) Ketiadaan

karena merupakan rahasia negara,

anggaran. (3)Keterbatasan staf yang

namun menggunakan berbagai alasan

mempunyai kompetensi teknologi

lain. Alasan yang

informasi. (4)Mutasi staf yang telah

digunakan

status

suatu

oleh

lebih sering Badan

Publik

menguasai teknologi informasi dan

Pemerintah untuk menyatakan sebuah

pengetahuan

informasi dikecualikan, yaitu :(1)

digantikan staf lain yang sama sekali

alasan jika informasi dibuka akan

tidak memahami, sehingga tugas

menyebabkan terungkapnya rahasia

pengelolaan

pribadi seseorang; dan (2) alasan jika

berkembang

informasi dibuka akan menyebabkan

memulai dari awal lagi.

terjadinya persaingan usaha tidak

(data diperoleh dari wawancara dengan Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2016).

sehat dan/atau alasan lain yang diatur dalam pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik .

dituntut

berkemampuan

semakin

teknis

informasi bahkan

dan

tidak cenderung

Penelitian ini ingin mengetahui

Semakin lama badan publik memang

kelembagaan

bagaimana

perkembangan

badan

publik

pemerintah

dalam

dalam

melaksanakan pelayanan informasi

pengelolaan informasi publik. Selain

publiknya. Pelaksanaan pelayanan

kemampuan teknis seperti melakukan

informasi publik oleh badan publik

uji

pengamanan

sesungguhnya sudah ada standarnya,

kemampuan

baik yang tertuang dalam Undang

menyajikan data secara tertulis, badan

Undang Komisi Informasi Publik

publik juga dituntut untuk menguasai

maupun dalam Peraturan Komisi

teknologi informasi. Dari survey yang

Informasi Publik (Perki) no. 1/2010

dilakukan dari tahun ke tahun oleh

tentang Standar Layanan Informasi

Komisi Informasi Provinsi Jawa

Publik

Timur, diperoleh gambaran mengenai

realitasnya, sekilas melihat website

hambatan

badan publik pemerintah saja sudah

konsekuensi,

dokumen,

dan

badan

publik

dalam

(SLIP).

Tetapi

pada

mengelola inforasi publik, yakni :

bisa

(1)Pimpinan yang tidak mendukung

tidakbanyakwebsite yang update dan

134

dilihat

bahwa


menyampaikan informasi publiknya

Beberapa

dengan lengkap. Website merupakan

dengan fasilitas interaktif, sehingga

salah

masyarakat

satu

media

yang

wajib

diantaranya

dilengkapi

sebahai

pemohon

digunakan oleh badan publik untuk

informasi bisa bertanya jawab lewat

menyampaikan informasi publiknya.

website milik badan publik yang

Pasal 7 ayat 6 Undang Undang

bersangkutan.

Komisi

Publik

layanan dimaksudkan untuk melayani

dalam

permohonan

Informasi

menyebutkan memenuhi

bahwa kewajibannya

Sedangkan

informasi

meja

yang

akan

dilakukan masyarakat dengan cara

informasi publik, badan publik dapat

mendatangi langsung kantor badan

memanfaatkan sarana dan/atau media

publik yang bersangkutan.

elektronik dan nonelektronik. Pasal 21 di Undang Undang

yang sama

Program e-goverment dan ebudgeting yang mulai dilakukan

juga menyebutkan bahwa mekanisme

pemerintah

dalam

perolehan informasi publik itu harus

mewujudkan open goverment juga

didasarkan pada prinsip cepat, tepat

semakin menguatkan kebutuhan akan

waktu dan biaya ringan. Itu artinya, di

website badan publik pemerintah ini.

era sekarang ini, website menjadi

Bahkan ini merupakan salah satu

media paling ampuh yang memeuhi

indikator untuk melihat apakah badan

semua syarat yang diminta Undang

publik tyang bersangkutan memiliki

Undang.

komitmen

untuk

rangka

mewujudkan

Karena itu, penelitian ini terdiri

transparansi informasi yang berujung

atas 2 materi yang diteliti, yakni

pada minimalisir praktik korupsi dan

implementasi kebijakan keterbukaaan

penyalahgunaan wewenang lainnya.

informasi publik lewat website dan lewat meja layanan, serta berusaha menemukan indeks persepsi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini.

Website berisikan

METODOLOGI Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal, yakni (1) subyek, (2)

tentang semua informasi publik yang

infrastruktur

dan

(3)

substansi.

wajib disediakan oleh badan publik.

Subyek yang diteliti adalah 56 Badan

135


Publik pemerintah tingkat Provinsi

lengkap yang wajib disediakan dan

Jawa Timur dan 38 Badan Publik

diumumkan

kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se

sebagiaman dimaksud dalam pasal 11

Jawa Timur. Infrastrukturnya adalah


(1) anggaran, (2) sarana prasana

Publik.

secara

berkala

(ketersediaan arsip dokumen dan

Obyek penelitian ini dibagi

meja layanan informasi), (3) personal

menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni : (1)

Pejabat Pengelola Informasi dan

Terkait pembentukan, meliputi : a)

Dokumentasi

pembentukan

(PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

Informasi

DOKUMENTASI).

(PEJABAT

substansi

yang

Sedangkan

dimaksud

dalam

Pejabat dan

Pengelola

Dokumentasi PENGELOLA

INFORMASI

DAN

penelitian ini adalah (1) publikasi

DOKUMENTASI)

informasi yang wajib disediakan

Informasi

setiap saat yaitu : a) terkait badan

Pembentukan

Komisi

Informasi

publik; b) program dan kinerja; c)

Provinsi;

Terkait

publikasi,

keuangan; dan d) informasi yang

meliputi : publikasi informasi yang

diatur

wajib

oleh

undang;(2)Ketersediaan

undang-

di

(2)

dan

Badan

disediakan

Meja

Publik,

dan

b)

diumukan

dokumen

secara berkala (kepatuhan terhadap

informasi yang wajib tersedia setiap

pasal 9 Undang Undang Komisi

saat : a) daftar seluruh informasi

Informasi Publik jo. Pasal 11 Perki

publik

SLIP

yang

berada

di

bawah

penguasaannya,

tidak

informasi

dikecualikan;

yang

termasuk

1/2010);

dan

(3)

Terkait

ketersediaan, meliputi : 1) dokumen

b)

yang memuat informasi yang wajib

seluruh kebijakan yang ada beserta

tersedia setiap saat (pasal 11 Undang

dokumen

c)

Undang Komisi Informasi Publik jo.

perjanjian badan publik dengan pihak

pasal 13 Perki SLIP 1/2010), dan 2)

ketiga;

Laporan Kinerja Pelayanan Informasi

pendukungnya;

d)

laporan

mengenai

pelayanan akses informasi publik

Publik.

sebagaimana diatur dalam undang-

Instrumen penelitian disusun

undang ini; e) seluruh informasi

berdasarkan ketentuan dalam pasal 9

136


Undang Undang Komisi Informasi Publik

dan

pasal

11

Perki

Sementara itu, indeks persepsi dalam

implementasi

kebijakan

SLIP1/2010, untuk kategori informasi

keterbukaan informasi publik ini

yang

merupakan temuan di lapangan yang

wajib

disediakan

dan

diumumkan secara berkala, serta

berisi

berdasar pasal 11 Undang Undang

implementasi kebijakan pada tingkat

Komisi Informasi Publik dan pasal 13

persepsi

Perki SLIP 1/2010 untuk kategori

Informasi Dan Dokumentasi.

informasi yang wajib disediakan setiap saat.

data

staf

capaian

Pejabat

Pengelola

Sebagai sebuah produk hukum, efektif

Adapun rumus perhitungan per

mengenai

tidaknya

Sistem

layanan

informasi publik (SLIP) yang telah

skor per sub kategori adalah sebagai

tertuang dlaam

berikut :

Komisi Informasi Publik 14/2008 dan Perki

Σ Xp

SLIP

Undang Undang

1/2010

itu

---------- x nilai bobot = Skor/Sub Kategori

implementasikan

Nx2

ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu : (1)

Keterangan X = Skor (0: tidak ada /1: tidak lengkap / 2: lengkap) p = jenis informasi N = jumlah total Jenis Informasi per kategori

Faktor

Penilaian

dilakukannya

ketersediaan informasi

yang wajib tersedia setiap saat adalah (1)

keberadaan

meja

informasi,

(2)

ditunjukkan

dengan

layanan

ketersediaan dokumen

informasi cetak dan file (hardcopy dan softcopy), dan (3) dokumen informasi

yang

dimaksud

diberikan pada saat diminta.

dapat

lapangan,

hukumnya

sendiri

(undang-undang). (2) Faktor penegak hukum,

yakni

membentuk hukum.

Persyaratan

di

di

(3)

pihak-pihak

maupun Faktor

yang

menerapkan sarana

atau

fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa

manusia

di

dalam

pergaulan hidup. (Soekanto, 2008:8) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

dalam

137


konteks ini adalah aparat “penegak

Pejabat Pengelola Informasi dan

hukum”, karena itu staf Pejabat

Dokumentasi sebagai ujung tombak

Pengelola

Informasi

Dan

Dokumentasi pun patut pula diteliti,

DISKUSI

sebab aparat penegak hukum juga

Tentang Informasi Publik

turut berpengaruh dalam efektivitas implementasi Lebih

produk

lanjut

hukumnya.

Soekanto

juga

Secara prinsip, informasi publik berkaitan dengan hak azasi manusia. Undang Undang Dasar ’45 menjamin

menjelaskan bahwa masalah yang

hak

berpengaruh

efektivitas

memperoleh informasi publik seluas-

hukum tertulis ditinjau dari segi

luasnya dan dilindungi oleh negara

aparat akan tergantung pada hal

melalui

berikut :

Keterbukaan Informasi Publik serta

terhadap

1. Sampai sejauh mana petugas

setiap

warganya

Undang

peraturan

untuk

Undang

turunannya.

Dalam

terikat pada peraturan yang


ada;

Publik diatur bahwa semua informasi

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan

memberikan

publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses

kebijaksanaan (diskresi);

oleh publik, kecuali sedikit saja yang

3. Teladan macam apa yang

dikecualikan atau boleh dirahasiakan.

sebaiknya

diberikan

oleh

ptugas kepada masyarakat; 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan kepada

penugasan-

A.

Hamid

Dipopramono

menyebutkan bahwa ketentuan ini secara

paradigmatis

berkebalikan

dengan situasi sebelum

lahirnya

yang

diberikan


petugas

sehingga

Publik tahun 2008 yang berprinsip

memberikan batas-batas yang

bahwa

tegas pada wewenangnya.

tertutup atau rahasia, kecuali sangat

Karena

itu, penting

semua

informasi bersifat

kiranya

sedikit yang terbuka dan boleh

penelitian ini juga mengukur persepsi

diakses publik. (Dipopramono, 2017 : 23)

138


Informasi publik itu sendiri masih

dibagi-bagi

dlaam

informasi pada saat diminta.

beberapa kategori, sesuai amanat

Dalam penelitian ini, yang dimaksud


dengan instrumen kategori informasi

Publik, yakni :

yang

(1) informasi

lagi

langsung kepada pemohon

yang

wajib

disediakan

dan

wajib

diumumkan secara berkala, dibagi

disediakan dan diumumkan

lagi menjadi 4 (empat) konten, yakni

secara

:

berkal.

Yaitu

yang

wajib

informasi

(1) Konten I, informasi terkait

disediakan badan publik

badan publik.

dan

Konten

diumumkan

kepada

ini

diwakili

oleh

masyarakat melalui media

ketersediaan informasi yang

elektronik

berupa

dan

elektronik lambatnya

non

selamnat1(satu)

kali

dalam setahun. (2) Informasi

informasi

mengenai

kedudukan,

domisili, legkap

yang

(a)

beserta dan

alamat

kontak;

(b)

wajib

informasi mengenai maksud

disediakan setiap saat, yaitu

dan tujuan, tugas dan fungsi

dokumen

yang

wajib

badan publik; (c) struktur

tersedia

setiap

saat

sebagaimana

organisasi

beserta

profil

dimaksud

singkat pejabat struktural; (d)

pasal 11 Undang Undang

informasi tentang gambaran

Komisi Informasi Publik

masing-masing satuan kerja;

dalam bentuk baku atau

dan (e) informasi tentang

tidak perlu diolah lagi.

peraturan, keputusa, dan /atau

Statusnya

kebijakan yang dikeluarkan

terbuka,

disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas

oleh badan publik. (2) Konten

II,

ringkasan

di meja layanan informasi,

informasi tentang program

yang

dan/atau kegiatan yang sedang

dapat

diberikan

139


dijalankan

dalam

lingkup

daftar

badan publik. Konten

diwakili

oleh

ketersediaan informasi yang :

(a)

aset milik

negara). (4) Konten IV, informasi lain

ringkasan

yang diatur dalam peraturan

informasi tentang program

perundang-undangan.

dan/atau kegiatan yang sedang

konten

dijalankan

ketersediaan informasi berupa

dalam

lingkup

diwakili

penting terkait pelaksanaan

pengumuman

tugas

(c)

barang dan jasa; dan (b)

akses

Informasi tentang hak dan tata

Informasi

cara memperoleh informasi

Publik;

Ringkasan

laporan

Informasi;

(d)

informasi

oleh

:

Badan

(a)

ini

badan publik; (b) Agenda

tentang tata cara pengaduan

publik,

penyalahgunaan

pengajuan

atau

wewenang

pelanggaran

serta

tentang

pengadaan

tata

cara

keberatan

serta

yang

proses penyelesaian sengketa

dilakukan baik oleh pejabat

informasi informasi Publik

badan publik maupun pihak

berikut

yang mendapatkan izin atau

bertanggungjawab yang dapat

perjanjian kerja dari Badan

dihubungi.

Publik yang bersangkutan.

Beberapa poin informasi yang

(3) Konten

III,

Informasi

pihak-pihak

yang

diatur dalam pasal 11 Perki SLIP

mengenai laporan keuangan.

1/2010

konten

oleh

karena alasan tidak semua badan

ketersediaan informasi berupa

publik menghasilkan atau menguasai

: (a) Informasi rencana dan

informasi tersebut (tidak semua badan

laporan realisasi anggaran; (b)

publik memiliki kewenangan terkait

Informasi

informasi yang dimaksud) seperti :

ini

diwakili

Neraca;

(c)

Informasi Laporan Arus kas dan

catatan

atas

laporan

keuangan; dan (d) Informasi

140

dan

(administrasi barang

ini

berupa

investasi

tidak dijadikan indikator

(1) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung


dengan

hak-hak

masyarakat;

badan

(2) informasi

tentang

publik

beserta

pertimbangannya;

(b)

penerimaan calon pegawai

dokumen

dan/atau pejabat badan

pegawai badan publik yang

publik negara; dan

berkaitan dengan pelayanan

(3) informasi

prosedur

kerja

tentang

masyarakat, berupa Standart

penerimaan calon peserta

Operating Procedure (SOP)

didik pada badan publik

layanan

yang

dokumen

menyelenggarakan

masyarakat; yang

kegiatan pendidikan untuk

tentang

umum.

administrasi,

Sedangkan untuk kategori

keputusan dan/atau kebijakan

informasi

instrumen

yang

(c)

memuat organisasi,

kepegawaian

dan keuangan; (d) dokumen

wajib

yang memuat informasi dan

disediakan setiap saat, dibagi menjadi

kebijakan yang disampaikan

beberapa kategori, yakni :

pejabat

(1) Konten I : Daftar Seluruh

publik

dalam

pertemuan yang terbuka untuk

Informasi Publik yang Berada

umum,

di

Penguasaannya,

notulensi, naskah pidato atau

tidak termasuk Informasi yang

berita acara; dan (e) dokumen

dikecualikan.

surat menyurat pimpinan atau

konten informasi ini diwakili

pejabat badan publik dalam

dengan ketersediaan dokumen

rangka

daftar informasi publik yang

pokok dan fungsinya.

Bawah

dikuasai oleh badan publik. (2) Konten II : Seluruh Kebijakan

dapat

berupa

pelaksanaan

tugas

(3) Konten III : Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga,

yang Ada Beserta Dokumen

Konten informasi ini dapat

Pendukungnya,

diwakili dengan ketersediaan

Konten informasi ini diwakili

dokumen

oleh ketersediaan dokumen :

badan publik dengan pihak

surat

perjanjian

(a) dokumen hasil peraturan,

141


ketiga

berikut

dokumen

dokumen : (a) laporan lengkap

pendukungnya. (4) Konten

Daftar :

Anggaran dan Rencana Kerja

Mengenai Pelayanan Akses

dan Anggaran –Kementerian

Informasi Publik,

Negara Lembaga; dan (b) data

Konten informasi ini dapat

perbendaharaan

diwakili dengan ketersediaan

inventaris.

:

(a)

informasi

atau

dokumen

laporan kegiatan pelayanan publik

Temuan Data

yang

Dari 56 Satuan Kerja Perangkat

dilaksanakan; (b) dokumen

Daerah Provinsi, hanya 48 Satuan

daftar sarana dan prasarana

Kerja

layanan informasi publik yang

akhirnya betul-betul diteliti. Langkah

dimiliki dan kondisinya;(c)

ini diambil karena Dinas Komunikasi

dokumen profil pejabat badan

dan Informatika (Diskominfo) serta

publik

menangani

Biro-biro pada pemerintah daerah

pelayanan informasi publik

provinsi Jawa Timur tidak diteliti.

dan personil yang membantu

Diskominfo tidak diteliti dengan

beserta kualifikasinya; dan (d)

alasan karena Kominfo-lah yang

dokumen anggaran layanan

menjadi Pejabat Pengelola Informasi

informasi per-tahun anggaran

dan Dokumentasi utama Pemprov,

dan tahun anggaran berjalan

yang tidak dapat disetarakan dengan

serta laporan penggunaannya

Satuan

pada tahun anggaran yang

(SKPD) lain yang secara garis

telah berjalan.

koordinasi,

yang

(5) Konten V : Seluruh Informasi Lengkap

142

Pelaksanaan

Laporan

dokumen

IV

Isian

yang

Perangkat

Kerja

Daerah

Perangkat

berada

di

yang

Daerah

bawah

Kominfo. Sedangkan biro-biro di

Wajib

pemprov Jatim tidak diteliti karena

Disediakan dan Diumumkan

sebagai SKPD, biro berada di bawah

secara

konten

Sekretaris Daerah, jadi tidak bisa

informasi ini dapat diwakili

disejajarkan dengan Satuan Kerja

minimal dengan ketersediaan

Perangkat Daerah lain.

berkala,


Tabel 4 Jumlah SitusWebsite Badan Publik yang di Monitor No

Deskripsi

1

Jumlah yang berhasil diakses

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota

2

total

Penelitian

38

0

38

86

0

85

47

kemudian

kemudian disajikan disini

berkembang dengan membandingkan

dan mencoba untuk di perbandingkan.

dengan data yang sudah ada di

Meski tidak semuanya sama, tetapi

Komisi

Timur.

peneliti memilih instrumen penelitian

Penelitian yang hampir sama pernah

yang sama dengan yang dilakukan

dilakukan oleh Komisi Informasi

kali ini.

Informasi

ini

total

47

Jumlah tidak berhasil diakses / tidak ditemukan websitenya / sudah tidak ada lembaganya 0

Jawa

pada tahun 2015, yang datanya Tabel 5 Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi N

Badan

o

Publik

1

Satuan

Deskripsi Informasi

Nilai Rata-Rata Dalam %

Perangkat Daerah

Dalam %

2016

2015

Tren

2016

2015

Informasi terkait Badan Publik

14.25

16.27

Turun

25

22.5

Informasi mengenai Kegiatan

8.6

8.7

Turun

25

20.83

25

25

25

25

100

89.1

Kerja

2

Nilai Tertinggi

2.02

dan kinerja BP

0.1

Provinsi

3

Informasi Laporan keuangan

8.04

9.1

Turun 1.06

4

Informasi lain yang diatur

12.1

9.7

dalam perundang-undangan 5

Total nilai

Naik 2.4

43.8

43.9

Turun 0.1

143


Terjadi

penurunan

yang berarti badan publik mulai

kelengkapan informasi yang wajib

lebih terbuka mengenai anggaran.

disediakan dan diumumkan secara

Ini berarti bdan publik sudah mulai

berkala yang disediakan oleh Satuan

memahami bahwa anggaran adalah

Kerja Perangkat Daerah Provinsi,

salah satu poin penting yang harus

dibandingkan

dibuka

tahun

2015.

Ini

kepada

publik.

Meski

terlihat dari informasi terkait badan

termasuk informasi yang sensitif,

publik dan kegiatan serta kinerja

dan pada awalnya ada keengganan

badan publik yang terus dilengkapi.

badan

Kenaikan

informasi anggaran, tetapi kebijakan

hanya

terjadi

pada

publik

informasi pada konten Informasi

e-budgeting

yang

pemerintahan

diatur

dalam

perundang-

untuk

yang

membuka

dicanangkan

Jokowi

memaksa

laporan

badan publik untuk –mau tidak mau

keuangan juga terdapat kenaikan,

– membuka informasi anggarannya.

undangan.

mengenai

Tabel 6. Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Badan Publik Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No

1

2

Badan Publik

Deskripsi Informasi

Kabupaten /

Informasi terkait

Kota

Badan Publik Informasi mengenai

Nilai Rata-Rata

Nilai Tertinggi

Dalam%

Dalam %

2016

2015

Tren

2016

2015

19.01

14.14

Naik

25

22.5

25

20.83

25

25

25

25

4.87 9.01

6.68

Kegiatan dan kinerja

Naik 2.33

BP 3

Informasi Laporan

19.1

7.4

keuangan 4

Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan

144

Naik 11.7

17.26

13.98

Naik 3.28


5

Total

53.6

42.7

Naik

100

89.16

10.9

Kenaikan juga terjadi di

anggaran. Ini berarti bdan publik

pemkab/pemkot di Jawa Timur. Tren

sudah

keterbukaan informasi sangat terasa

anggaran adalah salah satu poin

disini. Bahkan, jika dibandingkan

penting yang harus dibuka kepada

dengan

Perangkat

publik. Meski termasuk informasi

semangat

yang sensitif, dan pada awalnya ada

Satuan

Daerah

Kerja

Provinsi,

keterbukaan

informasi

pemkab/pemkot

jauh

menggembirakan.

mulai

memahami

bahwa

di

keengganan badan publik untuk

lebih

membuka informasi anggaran, tetapi

Informasi

kebijakan

e-budgeting

yang

mengenai laporan keuangan juga

dicanangkan pemerintahan Jokowi

terdapat kenaikan 11,7%. Angka yang

memaksa badan publik untuk –mau

besar, yang berarti terjadi lompatan

tidak mau – membuka informasi

kenaikan

keterbukaan

anggarannya.

anggaran.

Ini juga

informasi

berarti badan

publik mulai lebih terbuka mengenai Tabel 7. Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Provinsi No

1

2

3 4

Badan Publik

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Deskripsi Informasi

Nilai Rata-Rata Dalam%

Nilai Tertinggi Dalam % 2016 2015

2016

2015

Tren

Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga

7,7

8,26

Turun 0.56

20

20

6,6

8,39

Turun 1.79

20

20

6,4

9,13

Turun 2.73

20

20

Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik

5,2

7,33

Turun 2.13

20

20

145


5

Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Total

6

6,7

10

Turun 3.3

20

20

32,7

43,11

Turun 10.41

100

100

Tren penurunan penyajian informasi publik di website Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi juga terlihat dalam tabel 6 di atas. Seluruh konten yang diteliti menunjukkan angka yang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2015 lalu. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jatim dinilai kurang begitu memperlihatkan website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-nya sehingga terjadilah penurunan angka ini.Biasanya ini terjadi karena petugas admin tidak mengupdate isi website dalam bulan-bulan terakhir sebelum dilakukannya penelitian. Tabel 8. Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No

Badan

Deskripsi Informasi

Nilai Rata-Rata

Nilai Tertinggi

Dalam%

Dalam %

Publik

1

Satuan Kerja

Daftar Seluruh

Perangkat

Informasi Publik yang

Daerah

Berada di Bawah

Provinsi

Penguasaannya, tidak

2016

2015

Tren

2016

2015

10,26

8,42

Naik

20

20

20

20

20

20

1.84

termasuk Informasi yang dikecualikan 2

3

Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga

146

9,94

10,21

Turun 0.27

6,05

7,63

Turun 1.13


4

5

6

Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik

6,31

Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Total

8,02

5,06

Naik

20

20

20

20

100

100

1.25 8,15

Turun 0.13

40,60

39,48

Naik 1.12

Jika tahun

dibandingkan

2015,

maka

dengan

hasil

analisis

dan

penelitian tahun 2016, dibandingkan

prasarana layanan informasi publik di

dengan temuan pada tahun 2015

meja

didapati beberapa hal penting yakni :

layanan

sejawatiur

sarana

Berdasarkan

pemkab/pemkot

mengalami

Angka-angka menunjukkan

dalam hal

itu.

kenaikan.

Temuan tentang informasi yang

tabel

wajib disediakan dan diumumkan

7

Semangat

keterbukaaan informasi publik di

secara

berkala

melalui

website

badan publik

pemerintah kabupaten/kota se Jawa

Pertama , pada dua kategori

Timur memang nampak berkembang

badan publik (Satuan Kerja Perangkat

pesat. Salah satu yang menjadi

Daerah

penyebabnya adalah persaingan antar

Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi

kabupaten/kota dalam menyediaakan

Jawa Timur) telah didapati angka

informasi.

capaian

Bahkan

salah

satu

Provinsi

sempurna

maupun

(100%

kabupaten di Jawa Timur yakni

implementasi untuk kategori ini). Hal

Bojonegoro merupakan salah satu

ini menunjukkan bahwa badan publik

kabupaten yang layanan informasi

tersebut

publiknya

tingkat

keseluruhan poin informasi yang

dunia. Teknologi informasi yang

wajib disediakan dan diumumkan

dipakai oleh Bojonegoro untuk semua

secara berkala sebagaimana diatur

lini layanan informasinya kemudian

dalam pasal 9 Perki SLIP.

berprestasi

di

mengilhami kabupaten/kota lain di sekitarnya untuk mencontoh.

telah

Kedua,

menyampaikan

terjadi

tren

peningkatan angka rata-rata capaian

147


yang cukup tinggi yakni sebesar

Satuan

10,9%

Provinsi.

justru

di

badan

publik

Kerja

Perangkat

Daerah

Angka

Kota/Kabupaten, sementara di level

implementasi

Satuan

Daerah

mengalami tren penurunan yang

Provinsi justru mengalami penurunan

signifikan hingga 10.41%, kondisi ini

0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa

dapat

tren kepatuhan justru meningkat pesat

terjadinya penurunan ketersediaan

di

tingkat

konten informasi publik yang mampu

Kota/Kabupaten, sementara tidak bisa

dilayani oleh meja layanan informasi.

dikatakan menurun namun setidaknya

Kondisi sedemikan dapat dipengaruhi

berjalan ditempat / stagnan dibanding

oleh berbagai faktor diantaranya

tahun sebelumnya.

belum

Kerja

level

Perangkat

badan

Ketiga,

publik

tren

di

rata-rata

diartikan

kategori

sebagai

berjalannya

ini

telah

standart

keterbukaan

operational procedure penyediaan

terkait transparansi anggaran juga

layanan informasi publik di masing-

terjadi peningkatan signifikan pada

masing badan publik, dalam sesi

lingkup

wawancara

mendalam

tersampaikan

bahwa,

badan

publik

tingkat

Kota/Kabupaten,

dari

tahun

sebeumnya

terjadi

juga seringkali

rata-rata

Pejabat Pengelola Informasi Dan

peningkatan sebesar 11,61 % jauh

Dokumentasi tidak memiliki cukup

berbeda dengan badan publik lingkup

kemampuan untuk mengumpulkan

Satuan

informasi publik dari masing-masing

Kerja

Perangkat

Daerah

Provinsi yang malah menunjukkan penurunan sebesar 1,6 %.

bagian. Implementasi

Keterbukaan

Temuan tentang informasi yang

Informasi Publik Di Jawa Timur

wajib tersedia setiap saat

Tahun 2016

Pertama, penurunan

tren

Hasil

penelitian

ini

impelementasi

menunjukkan, dari 47 Satuan Kerja

tentang penyediaan poin informasi

Perangkat Daerah Provinsi (tidak

yang wajib tersedia setiap saat oleh

termasuk

badan Publik di lingkup badan publik

Kominfo), Badan Publik tingkat

148

tingkat

terjadi

Biro-Biro

dan

Dinas


Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(6%), Cukup Terbuka 10 badan

Provinsi yang termasuk kategori

Publik (21%), Kurang Terbuka 11

Sangat Terbuka tidak ada (0%),

Badan Publik (23%) dan Tidak

Terbuka berjumlah 3 Badan Publik

Terbuka 23 Badan Publik (49%). Tabel 9.

Tingkat Keterbukaan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI SKPD PROV JATIM THN 2016 25

49%

20 15 10

21%

23%

5 0 SANGAT

Sementara,

0% TERBUKA

6% CUKUP

KURANG

TIDAK

tingkat

kategori Terbuka 4 Badan Publik

Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang

(10%), kategori Cukup 6 Badan

berjumlah 38 Badan Publik, dapat

Publik

dikelompokkan sebagai berikut :

Terbuka 9 Badan Publik (24%) dan

Badan Publik dengan kategori Sangat

kategori Tidak Terbuka 17 Badan

Terbuka 2 Badan Publik (5%),

Publik (45%).

(16%),

kategori

Kurang

149


Tabel 10. Tingkat keterbukaan informasi Kab/kota TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI KAB/KOTA SE-JATIM THN 2016 20

45%

15 10

24% 5

16%

10% 0

5%

SANGAT

TERBUKA

CUKUP

KURANG

TIDAK

Tabel 11 Hasil Monitoring Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 : NO 1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SAIFUL ANWAR

2

DIN KESEHATAN

88,5

97,5

93

TERBUKA

3

DIN DIK

100

74,5

87,2

TERBUKA

4

KPID

95,5

52,9

74,2

5

BKD

78

65,8

71,9

6

74,5

66,4

70,4

7

BAKORWIL PAMEKASAN PERWAKILAN

90,5

48,3

69,4

8

DIN KEHUTANAN

100

38,7

69,3

9

BPBD

42,5

95,6

69

10

RSJ MENUR

91

40

65

11

BAPPEMAS

46

84,1

65

12

BPM

39

84,1

61,5

CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA

150

VISITASI

WEBSITE 86,6

RATARATA 93,3

100

KET TERBUKA


NO 13

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIN KOP DAN UKM

14

DIN SOS

54

57,5

55,7

15

43

54,5

48,7

16

BADAN PERPUSTAKAAN DISPORA

39,5

55,8

47,6

17

DISPERINDAG

39

56,2

47,6

18

INSPEKTORAT

83

11,6

47,3

19

82

12,5

47,2

20

BAKORWIL BOJONEGORO DIN PETERNAKAN

54

40

47

21

BAKESBANGPOL

10

80,4

45,2

22

BAPPEDA

32,5

52

42,2

23

24

58,5

41,2

24

DIS PERIKANAN KELAUTAN DIN PU CIPTAKARYA

21

61,4

41,2

25

RSUD DR. SUTOMO

18

60

39

26

SEKRET DPRD PROV JATIM

59,5

17,5

38,5

27

DLLAJR

4

70,8

37,4

28

BALITBANG

50,5

20,8

35,6

29

RS HAJI

38

32,9

35,4

30

BAKORWIL MADIUN

22

47,7

34,8

31

DIN PU PENGAIRAN

17

48,1

32,5

32

DISPERTA

14

48,6

31,3

33

DISPENDA

4

56,2

30,1

34

DIN PU BINA MARGA

4

46,6

25,3

35

RS. SOEDONO

48

0

24

36

BADAN KETAHANAN PANGAN SATPOL PP

19

26,6

22,8

0

42,5

21,2

37

VISITASI

WEBSITE

91

31,2

RATARATA 61,1

KET CUKUP TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA

151


NO 38

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KORPRI

VISITASI

WEBSITE

0

40,8

RATARATA 20,4

39

DISNAKERTRANSDUK

10

30

20

40

DIN ESDM

32,5

7,5

20

41

DISBUN

0

39,7

19,8

42

DISBUDPARTA

8

30

19

43

BANDIKLAT

0

32,7

16,3

44

BPKAD

0

29,1

14,5

45

0

26,6

13,3

46

BADAN PEMBERDY PEREMPUAN BAKORWIL MALANG

22

0

11

47

BLH

0

18,3

9,1

KET TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA

Tabel 12. Hasil Monitoring PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Kab/kota se-Jawa Timur Tahun 2016 : NO KAB/KOTA VISITASI WEBSITE RATAKET RATA 1 Kab Blitar 100 100 100 SANGAT TERBUKA 2 Kab Bojonegoro 100 97,5 98,75 SANGAT TERBUKA 3 Kab Banyuwangi 90 91,666 90,833 TERBUKA 4

Kab Pamekasan

91,5

87,5

89,5

TERBUKA

5

Kota Blitar

84

79,16

81,58

TERBUKA

6

Kota Surabaya

73,5

87,5

80,5

TERBUKA

7

Kab Sampang

95,5

50,416

72,958

CUKUP TERBUKA

8

Kota Malang

76,5

66,875

71,688

CUKUP TERBUKA

9

Kota Mojokerto

75

56,458

65,729

CUKUP TERBUKA

10

Kab Bangkalan

70

56,25

63,125

CUKUP TERBUKA

11

Kota Probolinggo

40,5

85

62,75

CUKUP TERBUKA

152


NO

KAB/KOTA

VISITASI

WEBSITE

63,5

56,875

RATARATA 60,188

KET

12

Kab Lamongan

CUKUP TERBUKA

13

Kota Madiun

47

66,25

56,625

14

Kab Ponorogo

56,5

49,375

52,938

15

Kab Mojokerto

41

64,791

52,896

16

Kab Ngawi

54

46,875

50,438

17

Kab Pacitan

45

53,33

49,165

18

Kab Lumajang

24

72,5

48,25

19

Kab Trenggalek

8

82,91

45,455

20

Kab Tuban

53,5

35,833

44,667

21

Kota Pasuruan

42

38,33

40,165

22

Kab Magetan

30

41,25

35,625

KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA TIDAK TERBUKA

23

Kab Jombang

20

50,625

35,313

TIDAK TERBUKA

24

Kab Kediri

31

39,166

35,083

TIDAK TERBUKA

25

Kab Malang

31,5

35,833

33,667

TIDAK TERBUKA

26

Kab Probolinggo

36,5

30

33,25

TIDAK TERBUKA

27

Kota Batu

36

24,166

30,083

TIDAK TERBUKA

28

Kab Pasuruan

2

57,916

29,958

TIDAK TERBUKA

29

Kab Bondowoso

4

54,791

29,396

TIDAK TERBUKA

30

Kab Gresik

0

56,25

28,125

TIDAK TERBUKA

31

Kota Kediri

10

44,791

27,396

TIDAK TERBUKA

32

Kab Tulungagung

13,5

36,458

24,979

TIDAK TERBUKA

33

Kab Sumenep

29

17,5

23,25

TIDAK TERBUKA

34

Kab Nganjuk

12

27,5

19,75

TIDAK TERBUKA

35

Kab Madiun

6

30

18

TIDAK TERBUKA

36

Kab Sidoarjo

4

29,166

16,583

TIDAK TERBUKA

37

Kab Situbondo

12

17,5

14,75

TIDAK TERBUKA

153


NO 38

KAB/KOTA

VISITASI

WEBSITE

8

20,625

Kab Jember

RATARATA 14,313

KET TIDAK TERBUKA

Indeks Persepsi

khusus untuk pelayanan informasi

Secara keseluruhan hasil wawancara

publik.

mendalam kepada Pejabat Pengelola

Anggaran

Informasi Dan Dokumentasi

Pengelola

(di

khusus

ke-Pejabat

Informasi

Dan

badan publik lingkup Satuan Kerja

Dokumentasi-an

Perangkat Daerah Provinsi maupun

komitmen

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

menyelenggarakan fungsi pelayanan

Timur)

informasi publik.

didapati

kecenderungan

menunjukkan

badan

publik

untuk

Anggaran ini

tentang wujud komitmen penyediaan

dipergunakan secara garis besar untuk

layanan informasi publik di badan

membiayai :(1) pengelolaan dokumen

public (dengan menyediakan sarana

layanan

pendukung) sebagai berikut :

penyediaan meja layanan informasi

1. Dukungan

informasi

public;

(2)

anggaran

public yang memiliki kemampuan

pelayanan informasi publik

menyediakan informasi public dan

yang tidak terstandar:

melayani

permohonan

Terdapat satu badan publik yang

publik;

menganggarkan

penyelesaian

mencapai

angka

(3)

informasi

pembiayaan sengketa

proses

informasi

diatas 60 juta rupiah dan dua badan

publik; dan 4) publiklasi informasi

publik

publik.

yang

memiliki

anggaran

pelayanan informasi public mencapai

2. Lama

waktu

seseorang

angka 50 juta rupiah per tahun

menduduki jabatansebagai

anggaran;

Pejabat Pengelola Informasi

25

%

badan

publik

menganggarkan secara tidak merata

Dan Dokumentasi

di kisaran 10 juta rupiah hingga 36

Dinilai sudah cukup lama dan

juta rupiah per tahun anggaran; 43 %

cukup memiliki pengalaman

badan publik tidak memiliki anggaran

dengan ilustrasi : a) 31 % seseorang menjabat hingga 2

154


tahun lamanya; b) 18 %

:(1)

menjabat selama 4 tahun; c)

permohonan informasi publik;

18 % menjabat selama 6

(2)

tahun; d) 6 % menjabat selama

memberikan

5 tahun; e) 6 % menjabat

(dengan

dibawah 1 tahun; f) 18 %

mendiamkan)

menjabat selama 1 tahun.

informasi

Sebagai

jabatan

surat

jawaban

keputusan

menolak

jawaban

atau

permohonan publik.

karenanya

Oleh

sebagai Pejabat

TUN

fungsi pelayanan informasi

menjalankan

publik,

TUN

pengalaman

untuk

/

fungsional yang menjalankan

maka

atas

atau

pejabat

yang

kewenangan

maka

SK

menjadi

penanganan di bidang ini akan

landasan

hokum

(legal

mempengaruhi

standing)

jabatan,

dalam

layanan

performa

informasi

publik

kondisi ini menjadi tidak sah

secara keseluruhan di masing-

dokumen TUN dikeluarkan

masing badan publik.

oleh

3. 25 % Pejabat Pengelola

pejabat

yang

tidak

memiliki legal standing.


Hanya 71 % dari Surat

tidak sah secara hukum :

Keputusan Pejabat Pengelola

Hanya 75 % pejabat Pejabat


Pengelola

Informasi

Dokumentasi disahkan

yang

melalui

Keputusan

Dan

yang mencantumkan pula di

telah

dalamnyajabatan

Surat

Pengelola

Pengangkatan.

Pejabat

Informasi

Dokumentasi

Dan

Pembantu,


sesuai

dengan

Undang

Dan Dokumentasi sebenarnya

Undang

Komisi

Informasi

termasuk dalam Pejabat Tata

Publik danPerki SLIP 1/2010,

Usaha


Negara,

memiliki

wewenang mengeluarkan

untuk produk

tata

usaha Negara dalam bentuk

Dan

Dokumentasi

dibentuk

dengan

dapat struktur


155


Dan Dokumentasi Utama dan

Dan


Sebanyak 12,5%

Dan Dokumentasi Pembantu.

Pengelola

Utamanya

untuk

Dokumentasi

menyatakan

garis

membutuhkan

resepsionis

hal

ini

menjembatani koordinatif

penyediaan

Pejabat

Informasi

Dan

(petugas khusus meja layanan

layanan informasi publik di

informasi

badan publik terhadap unit-

menyelenggarakan

unit yang ada di bawahnya.

informasi


seperti

Dan Dokumentasi Pembantu

permohonan informasi publik,

adalah duplikasi posisi ke-

(2) menyediakan informasi


publik yang wajib tersedia

Dan Dokumentasi-an dalam

setiap saat. Sebanyak 12,5 %

ruang lingkup

yang

yang lebih

publik)

untuk layanan

publik :

(1)

lain

harian menerima

menyatakan

kecil dimasing-masing unit

membutuhkan

badan publik.

teknologi informasi seperti

4. Keberadaan

fasilitas

pendukung : Sebanyak

Dan

dukungan

:(1) komputer, (2) aplikasi persuratan/pengelolaan

62,5

%

Dokumentasi

membutuhkan

data

informasi publik.


Atas

fasilitas

yang

merasa

sudah ada pula sebagian besar

ruangan


khusus, hal ini wajar karena di

Dan

banyak badan public yang

menganggap fasilitas yang

kami datangi sebagian besar

terbukti sangat membantu di


kantornya dalam menjalankan

Dan

layanan

Dokumentasi

memiliki

156

Dokumentasi-an.

ruangan

tidak khusus

Dokumentasi

informasi

publik

adalah : sejumlah 42,8 %

untuk menjalankan tugas ke-

menyatakan

keberadaan


ruangan khusus ke-Pejabat


Pengelola

Informasi

Dan

pasal 17 Undang Undang

Dokumentasi-an di kantornya

Komisi

terbukti sangat membantu.

Fakta

Sedangkan

%

menunjukkan hasil sebagai

keberadaan

berikut : sebanyak 42,8 %

peralatan multimedia menjadi


sangat membantu kinerja ke-

Dan


menyatakan tidak tahu sama

Dan Dokumentasi-an, sisanya

sekali

28,5 % merasa sangat terbantu

konsekuensi, sisanya 57,1 %

dengan keberadaan komputer

menyatakan memahami uji

khusus ke-Pejabat Pengelola

konsekuensi, namun demikian

Informasi Dan Dokumentasi-

kemudian kami minta mereka

an.

untuk menyebutkan 3 tahapan

14,28

menyatakan

Informasi di

Publik. lapangan

Dokumentasi

tentang

uji

5. Pejabat Pengelola Informasi

pengecualian informasi publik

Dan Dokumentasi memiliki

dan menunjukkan hasil 100 %

tingkat pengetahuan rendah

responden

terhadap

menunjukkan

tahapan

pengecualian

informasi

Undang-Undang

Keterbukaan

Informasi

Publik :

tidak

dapat

dengan benar.

Dalam

Undang

Hal ini wajar terjadi

Undang

Komisi

Informasi

karena Komisi Informasi, baik

Publik

terdapat

keahlian-

pusat maupun provinsi belum

keahlian dilahirkan

khusus dari

yang proses

pernah

mengeluarkan

pedoman

pengecualian

penyediaan system layanan

informasi public, 50% Pejabat

informasi publik. Salah satu

Pengelola

keahlian khusus itu adalah

Dokumentasi

kemampuan untuk membuat

menyatakan bahwa selama ini

dokumen

mereka

informasi

pengecualian public

berdasar

keberadaan

Informasi

bekerja

Dan juga

tanpa dokumen

157


pedoman layanan informasi

(permohonaninformasipublik)

publik. Oleh karenanya 88 %

; c) 11,7 % membutuhkan


bimbingan penyusunan daftar

Dan

Dokumentasi

informasi publik; d) Masing-

menyatakan butuh dukungan

masing 5,8 % menyatakan

berupa bimbingan layanan

butuh

informasi publik terkait: a)

klasifikasi informasi publik,

35,2

membutuhkan

cara

bimbingan

terkait

uji

(wartawan), dan pengelolaan

konsekuensi;

b)

%

website.

%

membutuhkan

35,2

menghadapi

bimbingan

6. Sebagian

terkait penanganan pengaduan

Pengelola

7. Informasi dan Dokumentasi tidak

didukung

layanan

dengan

pengelolaan

dokumen (arsiparis) : Layanan

informasi

memungkinkan

dibutuhkan,

menunjukkan

fakta bahwa

tidak memiliki pengelolaan

Dan

layanan

pengelolaan dokumen khusus (arsiparis).

informasi public

Pemohon

Informasi

memiliki

Pejabat

informasi dan dokumentasi

Dokumentasi di badan publik tidak

yang

media

public

dilapangan 81,81 % Pejabat Pengelola

dokumen

besar

tentang:

mayoritas pejabat pengelola

Informasi untuk menerima

158

bimbingan

dokumen yang baik.


KESIMPULAN

Jawa Timur menunjukkan kemajuan

Selama 7 tahun berlakunya

“walau perlahan” hal ini terbukti

Perki SLIP dan Undang Undang

dengan

angka

Komisi Informasi Publik di Provinsi

implementasi

yang mengalami peningkatan dari

Peran

rata-rata

capaian

penting

Pejabat

tahun lalu, di level Satuan Kerja

Pengelola

Informasi

Perangkat Daerah (Satuan Kerja

Dokumentasi

(Pejabat

Pemerintah Daerah) dari tahun lalu

Informasi dan Dokumentasi) dalam

60,71 % berada pada raport merah

pengembangan

implementasi menjadi hanya 23 %

informasi publik (SLIP) berlaku

yang berada di titik ini (kategori e, 0-

sebagai representasi keseriusan badan

50%), di lingkup Kabupaten/Kota

publik. Indeks persepsi menunjukkan

dari tahun lalu tidak ada satupun yang

tingkat kesadaran tinggi dari Pejabat

memperoleh nilai sempurna untuk

Pengelola

penyediaan informasi berkala melalui

Dokumentasi terhadap keterbukaan

situs resmi, pada tahun ini hasilnya

informasi, transparansi tak lagi jadi

nilai sempurna (100% implementasi)

“momok” yang menakutkan bagi

justru berada di kelompok kabupaten/

sebagian besar Pejabat Pengelola

kota, hanya 45 % dari total 38

Informasi Dan Dokumentasi. Lebih

kab/kota yang berada di raport merah

dari

(kategori e, 0-50%).

Informasi

Secara khusus hal ini juga ditunjukkan

dengan

munculnya

80

sistem

Dan Pengelola

layanan

Informasi

%

Pejabat

Dan

Dan

Pengelola

Dokumentasi

di

lingkup Provinsi Jawa Timur (Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

dan

angka sempurna 100% implementasi

Kabupaten/Kota) beranggapan bahwa

pada beberapa badan publik, hal ini

keterbukaan informasi justru akan

sangat

dihitung

mendukung kinerja lembaga. Namun

sebagai sebuah capaian dari proses

demikian ada perbedaan tren persepsi

panjang

mengawal

implementasi

lebih dari 60% Pejabat Pengelola

Undang

Undang

Keterbukaan

Informasi

menggembirakan

Informasi Publik.

Dan

Dokumentasi

Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki ketakutan adanya penyalahgunaan

159


informasi publik oleh pemohon, hal

dari Pejabat Pengelola Informasi Dan

ini sejalan dengan Undang Undang

Dokumentasi Kabupaten dan Kota

Komisi Informasi Publik yang telah

yang tidak memahami hal tersebut, di

memberikan

yang

level Satuan Kerja Perangkat Daerah

transparan hanya informasi yang

jumlah Pejabat Pengelola Informasi

aman “informasi terbuka / seharusnya

Dan

memang

“kasus

memahami mencapai angka 39 %.

khusus” keberadaan uji kepentingan

Hal ini menjadi catatan sendiri di

publik kelanjutan dari uji konsekuensi

tengah

pasal 19 Undang Undang Komisi

implementasi di sisi penyediaan

Informasi Publik, memberikan ruang

layanan berkala melalui situs resmi

intervensi

meminimalisir

dan penyediaan informasi tersedia

kerugian akibat terpaparnya informasi

setiap saat melalui meja layanan

publik yang dikecualikan, sedangkan

informasi.

penyalahgunanaan yang terjadi akan

menjadi lebih rendah mengingat latar

dapat dipidana sebagaimana disebut

belakang responden menjadi Pejabat

dalam pasal 51 Undang Undang

Pengelola

Komisi Informasi Publik. Tren ini

Dokumentasi yang mencapai angka

berbeda dengan Pejabat Pengelola

rata-rata 2 tahun jabatan dan paling

Informasi Dan Dokumentasi di level

lama 6 tahun menjabat dengan 69%

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

diantara mereka telah mengikuti

justru

berbagai pelatihan tentang ke-Pejabat

batas

dibuka”,

60%

untuk

dari

bahwa

pada

mereka

masih

Dokumentasi

tren

Harusnya

melakukan

Dokumentasi-an.

Anomali

Fakta atas

Informasi

lain

tentang

ini

Dan

Dan

daya

tes

dukung, dukungan finansial terhadap

pemahaman dasar tentang diskresi

Pejabat Pengelola Informasi Dan

kewenangan memberikan informasi

Dokumentasi menunjukkan gap yang

antara Pejabat Pengelola Informasi

cukup tinggi, 50 % Pejabat Pengelola

Dan Dokumentasi dan atasannya

Informasi Dan Dokumentasi hidup

menunjukkan hasil bahwa hanya 19%

tanpa anggaran khusus, sementara di

160

terjadi

angka

Informasi

Pengelola

informasi.

tidak

menggembirakan

berpikir bahwa pemohon akan dapat penyalahgunaan

yang


lain sisi 50 % yang lain didukung

Informasi publik; (2) 100 % Pejabat

anggaran, meskipun 57 % Pejabat

Pengelola

Pengelola

Dokumentasi menyatakan diri masih

Informasi

Dan

Informasi

Dokumentasi menyatakan anggaran

memerlukan

tersebut “tidak cukup”. Political will

peningkatan Sumber Daya Manusia

nampak sangat mempengaruhi hal ini,

utamanya

jika kemudian transparansi menjadi

mekanisme uji konsekuensi (35%),

bagian

bahkan

dari

hal

yang

ingin

dikembangkan dalam kinerja lembaga

dukungan

Dan

dalam

tentang

berupa

memahami

penanganan

pengaduan (dasar) 35 %.

atau pemerintahan maka anggaran tertinggi mencapai 60 juta per tahun

DAFTAR PUSTAKA

didapat sebagai nilai pembiayaan atas

Buku dan Jurnal

proses membangun SLIP yang baik.

Biagi, S. (2012). Media impact: An introduction to mass media. Cengage Learning. Dipopramono, Abdulhamid. (2017). Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication. Waveland press. Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2010). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media. New York, NY: Longman. Sukanto, Soerjono. (2008). Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. Susilo, D. (2015). Media Conglomeration in Indonesia: Tools to Preserve Influences Political Interest.

Apakah kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

dirasa

berat

oleh

pemangkunya ? Nyatanya tidak 62 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten dan Kota menyatakan

tidak

sependapat

sementara 69.5 % di Satuan Kerja Perangkat Daerah juga tidak merasa ini sebagai tangggung jawab yang menyulitkan dirinya. Penyebab

capaian

yang

kurang maksimal diantaranya adalah : (1) 50 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki pedoman Operasional

layanan Prosedur

/

Standar Layanan

161


Peraturan dan Perundang undangan Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi (Perki) no. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2015 Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2016

Tentang Penulis: Zulaikha -

Saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi

Publik Jawa Timur. Disela – sela kesibukkannya sebagai pejabat publik, Zulaikha juga tengah menyelesaikan pendidikan Doktoral di bidang Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Zulaikha juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo. A.I. Paribrata – Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini fokus terhadap kajian – kajian kebijakan publik di Jawa Timur.

162

JURNAL STUDI KOMUNIKASI Volume 1 Ed 2, July 2017 Page Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016

Recommend Documents