JURNAL STUDI KOMUNIKASI Volume 1
Ed 2, July 2017
Page 131 - 162
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016 Zulaikha Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Indonesia
Agni Istighfar Paribrata Universitas Brawijaya, Indonesia
[email protected] How to Cite This Article: Zulaikha, Z. And Paribrata, A.I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 1(2). doi: 10.25139/jsk.v1i2.168
Received: 23-05-2017, Revision: 13-06-2017, Published online: 01-07-2017
ABSTRAK Kebijakan keterbukaan informasi publik sudah memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya, sejak diundangkan pada tahun 2008 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2010. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan lainnya, butuh monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan agar implementasi kebijakan itu tidak melenceng dari yang diharapkan. Di era pemerintahan Jokowi ini, cita-cita untuk mewujudkan open goverment semakin dekat dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Tetapi bagaimana implementasinya di daerah? Penelitian ini ingin memotret implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota dan 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya. Kata kunci: implementasi, keterbukaan informasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah ABSTRACT The public information disclosure policy has entered its 7th year of implementation since it was enacted in 2008 and began to be implemented in 2010. As with other procedures, monitoring and evaluation are required in the application so that the policy implementation does not deviate from the expected. In this Jokowi administration era, the ideas to realise open government are getting closer to the support of the development of information technology. But how is it implemented in the area? This research wants to photograph the implementation of public information disclosure policy in East Java, consisting of 38 districts/municipalities and 56 units of regional apparatus. The results of this study indicate that for the district or city government, the implementation of this information disclosure policy has been an encouraging development, but not so with the Regional Device Work Unit. Likewise, the Information Management and Documentation Officer also experienced progress although there are still shortcomings in the implementation of its duties. Keywords: implementation, information disclosure, Regional Devices Work Unit
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
PENDAHULUAN Undang-Undang no. 14/2008
seberapa
besar
pemahaman
masyarakat
mengenai
hak
yang
Informasi
dimilikinya yakni hak untuk tahu dan
Publik memang telah diberlakukan
mengakses informasi publik. Tulisan
sejak 2010. Itu artinya, Indonesia
ini lebih fokus pada yang pertama,
telah
era
yakni bagaimana pemahaman dan
(open
penerapan yang dilaksanakan oleh
tentang
Keterbukaan
bertekat
memasuki
pemerintahan goverment).
terbuka Meski
demikian,
badan publik pemerintah.
kesadaran para
Sementara itu, data yang ada di
pemangku kepentingan (stakeholder)
Komisi Informasi, lembaga negara
dan
mandiri
pemahaman dan
masyarakat
transparansi informasi
mengenai
atau
keterbukaan
publik
masih
dipertanyakan.Padahal
perlu Undang
yang
penyelesaian
menangani
sengketa
menunjukkan bahwa penyelesaian
informasi, pada proses
sengketa
informasi
terjadi
pergeseran
Undang Komisi Informasi Publik
publik,
sebagai salah satu ciri pemerintahan
faktor
yang terbuka telah memasuki masa 9
permohonan penyelesaian sengketa
tahun semenjak diundangkan dan 7
informasi.
tahun semenjak efektif diberlakukan
diberlakukannya
pada tahun 2010.
Komisi
Ada dua pertanyaan besar
mulai
penyebab
pengajuan
Tahun-tahun Undang
Informasi
awal Undang
Publik
ini,
sengketa lebih banyak terjadi karena
Undang
tidak dipenuhinya informasi publik
Undang Komisi Informasi Publik ini,
yang terbuka (berdasar Undang
sampai saat ini. Pertama di sisi badan
Undang Komisi Informasi Publik)
publik
seperti
mengenai
implementasi
itu
sendiri,
dimanakesaradaran
mereka
sampai untuk
informasi
yang
wajib
disediakan dan diumumkan secara
menerapkan Undang Undang Komisi
berkala.
Informasi Publik ini dan memahami
kecenderungan sengketa yang masuk
ruh
ke Komisi Informasi merupakan
transparansi
informasi
serta
peranannya dalam open goverment. Kedua, ada di sisi masyarakat, sampai
132
sengketa
Belakangan,
atas
informasi
ada
yang
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
dikecualikan
(berdasar
Undang
Undang Komisi Informasi Publik). Informasi
e)Informasi
merugikan
ketahanan
dapat ekonomi
adalah
nasional. f)Informasi yang dapat
informasi yang dihasilkan, disimpan,
merugikan kepentingan hubungan
dikelola, dikirim, dan/atau diterima
luar
oleh
yang
mengungkapkan isi akta otentik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan
bersifat pribadi dan kemauan terakhir
penyelenggaraan
dan/atau
atau wasiat seseorang. f)Informasi
penyelenggara dan penyelenggaraan
yang dapat mengungkapkan rahasia
badan publik lainnya yang sesuai
pribadi.
suatu
publik
Indonesia.
badan
publik
negara
negeri.
dengan Undang Undang Komisi
g)
Informasi
Pergeseran
yang
penyebab
Informasi Publik serta informasi lain
terjadinya sengketa informasi publik
yang berkaitan dengan kepentingan
itu menunjukkan bahwa telah terjadi
publik (Pasal 1:2 Undang Undang
perkembangan pemahaman di badan
Komisi Informasi Publik). Semua
publik mengenai hak masyarakat atas
informasi publik bersifat terbuka,
informasi publik. Dari awalnya tidak
kecuali
memenuhi
yang
dinyatakan
kewajiban
membuka
dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17
informasi yang seharusnya terbuka,
Undang Undang Komisi Informasi
badan
Publik.
memenuhi
Adapun
informasi
yang
publik
kemudian kewajiban
mulai ini.
dikecualikan itu adalah: a)Informasi
Perkembangan juga menunjukkan
yang
bahwa
dapat
menghambat
proses
pada
awal-awal
tahun
penegakan hukum. b)Informasi yang
diberlakukannya Undang-Undang ini,
dapat
badan publik pemerintah acapkali
menganggu
kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan
menggunakan
alasan
dalam
intelektual dan perlindungan dari
mengecualikan informasi berdasar
persaingan tidak sehat. c)Informasi
alasan kerahasiaan negara. Namun
yang
membahayakan
alasan itu kemudaian bergeser, seiring
pertahanan dan keamanan negara.
dengan pengalaman bersidang di
d)Informasi
yang
dapat
Komisi Informasi, kebanyakan badan
mengungkapkan
kekayaan
alam
publik
dapat
tidak
lagi
menyatakan
133
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
menutup
informasi
transparansi informasi. (2) Ketiadaan
karena merupakan rahasia negara,
anggaran. (3)Keterbatasan staf yang
namun menggunakan berbagai alasan
mempunyai kompetensi teknologi
lain. Alasan yang
informasi. (4)Mutasi staf yang telah
digunakan
status
suatu
oleh
lebih sering Badan
Publik
menguasai teknologi informasi dan
Pemerintah untuk menyatakan sebuah
pengetahuan
informasi dikecualikan, yaitu :(1)
digantikan staf lain yang sama sekali
alasan jika informasi dibuka akan
tidak memahami, sehingga tugas
menyebabkan terungkapnya rahasia
pengelolaan
pribadi seseorang; dan (2) alasan jika
berkembang
informasi dibuka akan menyebabkan
memulai dari awal lagi.
terjadinya persaingan usaha tidak
(data diperoleh dari wawancara dengan Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2016).
sehat dan/atau alasan lain yang diatur dalam pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik .
dituntut
berkemampuan
semakin
teknis
informasi bahkan
dan
tidak cenderung
Penelitian ini ingin mengetahui
Semakin lama badan publik memang
kelembagaan
bagaimana
perkembangan
badan
publik
pemerintah
dalam
dalam
melaksanakan pelayanan informasi
pengelolaan informasi publik. Selain
publiknya. Pelaksanaan pelayanan
kemampuan teknis seperti melakukan
informasi publik oleh badan publik
uji
pengamanan
sesungguhnya sudah ada standarnya,
kemampuan
baik yang tertuang dalam Undang
menyajikan data secara tertulis, badan
Undang Komisi Informasi Publik
publik juga dituntut untuk menguasai
maupun dalam Peraturan Komisi
teknologi informasi. Dari survey yang
Informasi Publik (Perki) no. 1/2010
dilakukan dari tahun ke tahun oleh
tentang Standar Layanan Informasi
Komisi Informasi Provinsi Jawa
Publik
Timur, diperoleh gambaran mengenai
realitasnya, sekilas melihat website
hambatan
badan publik pemerintah saja sudah
konsekuensi,
dokumen,
dan
badan
publik
dalam
(SLIP).
Tetapi
pada
mengelola inforasi publik, yakni :
bisa
(1)Pimpinan yang tidak mendukung
tidakbanyakwebsite yang update dan
134
dilihat
bahwa
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
menyampaikan informasi publiknya
Beberapa
dengan lengkap. Website merupakan
dengan fasilitas interaktif, sehingga
salah
masyarakat
satu
media
yang
wajib
diantaranya
dilengkapi
sebahai
pemohon
digunakan oleh badan publik untuk
informasi bisa bertanya jawab lewat
menyampaikan informasi publiknya.
website milik badan publik yang
Pasal 7 ayat 6 Undang Undang
bersangkutan.
Komisi
Publik
layanan dimaksudkan untuk melayani
dalam
permohonan
Informasi
menyebutkan memenuhi
bahwa kewajibannya
Sedangkan
informasi
meja
yang
akan
dilakukan masyarakat dengan cara
informasi publik, badan publik dapat
mendatangi langsung kantor badan
memanfaatkan sarana dan/atau media
publik yang bersangkutan.
elektronik dan nonelektronik. Pasal 21 di Undang Undang
yang sama
Program e-goverment dan ebudgeting yang mulai dilakukan
juga menyebutkan bahwa mekanisme
pemerintah
dalam
perolehan informasi publik itu harus
mewujudkan open goverment juga
didasarkan pada prinsip cepat, tepat
semakin menguatkan kebutuhan akan
waktu dan biaya ringan. Itu artinya, di
website badan publik pemerintah ini.
era sekarang ini, website menjadi
Bahkan ini merupakan salah satu
media paling ampuh yang memeuhi
indikator untuk melihat apakah badan
semua syarat yang diminta Undang
publik tyang bersangkutan memiliki
Undang.
komitmen
untuk
rangka
mewujudkan
Karena itu, penelitian ini terdiri
transparansi informasi yang berujung
atas 2 materi yang diteliti, yakni
pada minimalisir praktik korupsi dan
implementasi kebijakan keterbukaaan
penyalahgunaan wewenang lainnya.
informasi publik lewat website dan lewat meja layanan, serta berusaha menemukan indeks persepsi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini.
Website berisikan
METODOLOGI Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal, yakni (1) subyek, (2)
tentang semua informasi publik yang
infrastruktur
dan
(3)
substansi.
wajib disediakan oleh badan publik.
Subyek yang diteliti adalah 56 Badan
135
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Publik pemerintah tingkat Provinsi
lengkap yang wajib disediakan dan
Jawa Timur dan 38 Badan Publik
diumumkan
kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se
sebagiaman dimaksud dalam pasal 11
Jawa Timur. Infrastrukturnya adalah
Undang Undang Komisi Informasi
(1) anggaran, (2) sarana prasana
Publik.
secara
berkala
(ketersediaan arsip dokumen dan
Obyek penelitian ini dibagi
meja layanan informasi), (3) personal
menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni : (1)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Terkait pembentukan, meliputi : a)
Dokumentasi
pembentukan
(PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
Informasi
DOKUMENTASI).
(PEJABAT
substansi
yang
Sedangkan
dimaksud
dalam
Pejabat dan
Pengelola
Dokumentasi PENGELOLA
INFORMASI
DAN
penelitian ini adalah (1) publikasi
DOKUMENTASI)
informasi yang wajib disediakan
Informasi
setiap saat yaitu : a) terkait badan
Pembentukan
Komisi
Informasi
publik; b) program dan kinerja; c)
Provinsi;
Terkait
publikasi,
keuangan; dan d) informasi yang
meliputi : publikasi informasi yang
diatur
wajib
oleh
undang;(2)Ketersediaan
undang-
di
(2)
dan
Badan
disediakan
Meja
Publik,
dan
b)
diumukan
dokumen
secara berkala (kepatuhan terhadap
informasi yang wajib tersedia setiap
pasal 9 Undang Undang Komisi
saat : a) daftar seluruh informasi
Informasi Publik jo. Pasal 11 Perki
publik
SLIP
yang
berada
di
bawah
penguasaannya,
tidak
informasi
dikecualikan;
yang
termasuk
1/2010);
dan
(3)
Terkait
ketersediaan, meliputi : 1) dokumen
b)
yang memuat informasi yang wajib
seluruh kebijakan yang ada beserta
tersedia setiap saat (pasal 11 Undang
dokumen
c)
Undang Komisi Informasi Publik jo.
perjanjian badan publik dengan pihak
pasal 13 Perki SLIP 1/2010), dan 2)
ketiga;
Laporan Kinerja Pelayanan Informasi
pendukungnya;
d)
laporan
mengenai
pelayanan akses informasi publik
Publik.
sebagaimana diatur dalam undang-
Instrumen penelitian disusun
undang ini; e) seluruh informasi
berdasarkan ketentuan dalam pasal 9
136
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
Undang Undang Komisi Informasi Publik
dan
pasal
11
Perki
Sementara itu, indeks persepsi dalam
implementasi
kebijakan
SLIP1/2010, untuk kategori informasi
keterbukaan informasi publik ini
yang
merupakan temuan di lapangan yang
wajib
disediakan
dan
diumumkan secara berkala, serta
berisi
berdasar pasal 11 Undang Undang
implementasi kebijakan pada tingkat
Komisi Informasi Publik dan pasal 13
persepsi
Perki SLIP 1/2010 untuk kategori
Informasi Dan Dokumentasi.
informasi yang wajib disediakan setiap saat.
data
staf
capaian
Pejabat
Pengelola
Sebagai sebuah produk hukum, efektif
Adapun rumus perhitungan per
mengenai
tidaknya
Sistem
layanan
informasi publik (SLIP) yang telah
skor per sub kategori adalah sebagai
tertuang dlaam
berikut :
Komisi Informasi Publik 14/2008 dan Perki
Σ Xp
SLIP
Undang Undang
1/2010
itu
---------- x nilai bobot = Skor/Sub Kategori
implementasikan
Nx2
ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu : (1)
Keterangan X = Skor (0: tidak ada /1: tidak lengkap / 2: lengkap) p = jenis informasi N = jumlah total Jenis Informasi per kategori
Faktor
Penilaian
dilakukannya
ketersediaan informasi
yang wajib tersedia setiap saat adalah (1)
keberadaan
meja
informasi,
(2)
ditunjukkan
dengan
layanan
ketersediaan dokumen
informasi cetak dan file (hardcopy dan softcopy), dan (3) dokumen informasi
yang
dimaksud
diberikan pada saat diminta.
dapat
lapangan,
hukumnya
sendiri
(undang-undang). (2) Faktor penegak hukum,
yakni
membentuk hukum.
Persyaratan
di
di
(3)
pihak-pihak
maupun Faktor
yang
menerapkan sarana
atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa
manusia
di
dalam
pergaulan hidup. (Soekanto, 2008:8) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam
137
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
konteks ini adalah aparat “penegak
Pejabat Pengelola Informasi dan
hukum”, karena itu staf Pejabat
Dokumentasi sebagai ujung tombak
Pengelola
Informasi
Dan
Dokumentasi pun patut pula diteliti,
DISKUSI
sebab aparat penegak hukum juga
Tentang Informasi Publik
turut berpengaruh dalam efektivitas implementasi Lebih
produk
lanjut
hukumnya.
Soekanto
juga
Secara prinsip, informasi publik berkaitan dengan hak azasi manusia. Undang Undang Dasar ’45 menjamin
menjelaskan bahwa masalah yang
hak
berpengaruh
efektivitas
memperoleh informasi publik seluas-
hukum tertulis ditinjau dari segi
luasnya dan dilindungi oleh negara
aparat akan tergantung pada hal
melalui
berikut :
Keterbukaan Informasi Publik serta
terhadap
1. Sampai sejauh mana petugas
setiap
warganya
Undang
peraturan
untuk
Undang
turunannya.
Dalam
terikat pada peraturan yang
Undang Undang Komisi Informasi
ada;
Publik diatur bahwa semua informasi
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan
memberikan
publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses
kebijaksanaan (diskresi);
oleh publik, kecuali sedikit saja yang
3. Teladan macam apa yang
dikecualikan atau boleh dirahasiakan.
sebaiknya
diberikan
oleh
ptugas kepada masyarakat; 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan kepada
penugasan-
A.
Hamid
Dipopramono
menyebutkan bahwa ketentuan ini secara
paradigmatis
berkebalikan
dengan situasi sebelum
lahirnya
yang
diberikan
Undang Undang Komisi Informasi
petugas
sehingga
Publik tahun 2008 yang berprinsip
memberikan batas-batas yang
bahwa
tegas pada wewenangnya.
tertutup atau rahasia, kecuali sangat
Karena
itu, penting
semua
informasi bersifat
kiranya
sedikit yang terbuka dan boleh
penelitian ini juga mengukur persepsi
diakses publik. (Dipopramono, 2017 : 23)
138
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
Informasi publik itu sendiri masih
dibagi-bagi
dlaam
informasi pada saat diminta.
beberapa kategori, sesuai amanat
Dalam penelitian ini, yang dimaksud
Undang Undang Komisi Informasi
dengan instrumen kategori informasi
Publik, yakni :
yang
(1) informasi
lagi
langsung kepada pemohon
yang
wajib
disediakan
dan
wajib
diumumkan secara berkala, dibagi
disediakan dan diumumkan
lagi menjadi 4 (empat) konten, yakni
secara
:
berkal.
Yaitu
yang
wajib
informasi
(1) Konten I, informasi terkait
disediakan badan publik
badan publik.
dan
Konten
diumumkan
kepada
ini
diwakili
oleh
masyarakat melalui media
ketersediaan informasi yang
elektronik
berupa
dan
elektronik lambatnya
non
selamnat1(satu)
kali
dalam setahun. (2) Informasi
informasi
mengenai
kedudukan,
domisili, legkap
yang
(a)
beserta dan
alamat
kontak;
(b)
wajib
informasi mengenai maksud
disediakan setiap saat, yaitu
dan tujuan, tugas dan fungsi
dokumen
yang
wajib
badan publik; (c) struktur
tersedia
setiap
saat
sebagaimana
organisasi
beserta
profil
dimaksud
singkat pejabat struktural; (d)
pasal 11 Undang Undang
informasi tentang gambaran
Komisi Informasi Publik
masing-masing satuan kerja;
dalam bentuk baku atau
dan (e) informasi tentang
tidak perlu diolah lagi.
peraturan, keputusa, dan /atau
Statusnya
kebijakan yang dikeluarkan
terbuka,
disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas
oleh badan publik. (2) Konten
II,
ringkasan
di meja layanan informasi,
informasi tentang program
yang
dan/atau kegiatan yang sedang
dapat
diberikan
139
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
dijalankan
dalam
lingkup
daftar
badan publik. Konten
diwakili
oleh
ketersediaan informasi yang :
(a)
aset milik
negara). (4) Konten IV, informasi lain
ringkasan
yang diatur dalam peraturan
informasi tentang program
perundang-undangan.
dan/atau kegiatan yang sedang
konten
dijalankan
ketersediaan informasi berupa
dalam
lingkup
diwakili
penting terkait pelaksanaan
pengumuman
tugas
(c)
barang dan jasa; dan (b)
akses
Informasi tentang hak dan tata
Informasi
cara memperoleh informasi
Publik;
Ringkasan
laporan
Informasi;
(d)
informasi
oleh
:
Badan
(a)
ini
badan publik; (b) Agenda
tentang tata cara pengaduan
publik,
penyalahgunaan
pengajuan
atau
wewenang
pelanggaran
serta
tentang
pengadaan
tata
cara
keberatan
serta
yang
proses penyelesaian sengketa
dilakukan baik oleh pejabat
informasi informasi Publik
badan publik maupun pihak
berikut
yang mendapatkan izin atau
bertanggungjawab yang dapat
perjanjian kerja dari Badan
dihubungi.
Publik yang bersangkutan.
Beberapa poin informasi yang
(3) Konten
III,
Informasi
pihak-pihak
yang
diatur dalam pasal 11 Perki SLIP
mengenai laporan keuangan.
1/2010
konten
oleh
karena alasan tidak semua badan
ketersediaan informasi berupa
publik menghasilkan atau menguasai
: (a) Informasi rencana dan
informasi tersebut (tidak semua badan
laporan realisasi anggaran; (b)
publik memiliki kewenangan terkait
Informasi
informasi yang dimaksud) seperti :
ini
diwakili
Neraca;
(c)
Informasi Laporan Arus kas dan
catatan
atas
laporan
keuangan; dan (d) Informasi
140
dan
(administrasi barang
ini
berupa
investasi
tidak dijadikan indikator
(1) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
dengan
hak-hak
masyarakat;
badan
(2) informasi
tentang
publik
beserta
pertimbangannya;
(b)
penerimaan calon pegawai
dokumen
dan/atau pejabat badan
pegawai badan publik yang
publik negara; dan
berkaitan dengan pelayanan
(3) informasi
prosedur
kerja
tentang
masyarakat, berupa Standart
penerimaan calon peserta
Operating Procedure (SOP)
didik pada badan publik
layanan
yang
dokumen
menyelenggarakan
masyarakat; yang
kegiatan pendidikan untuk
tentang
umum.
administrasi,
Sedangkan untuk kategori
keputusan dan/atau kebijakan
informasi
instrumen
yang
(c)
memuat organisasi,
kepegawaian
dan keuangan; (d) dokumen
wajib
yang memuat informasi dan
disediakan setiap saat, dibagi menjadi
kebijakan yang disampaikan
beberapa kategori, yakni :
pejabat
(1) Konten I : Daftar Seluruh
publik
dalam
pertemuan yang terbuka untuk
Informasi Publik yang Berada
umum,
di
Penguasaannya,
notulensi, naskah pidato atau
tidak termasuk Informasi yang
berita acara; dan (e) dokumen
dikecualikan.
surat menyurat pimpinan atau
konten informasi ini diwakili
pejabat badan publik dalam
dengan ketersediaan dokumen
rangka
daftar informasi publik yang
pokok dan fungsinya.
Bawah
dikuasai oleh badan publik. (2) Konten II : Seluruh Kebijakan
dapat
berupa
pelaksanaan
tugas
(3) Konten III : Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga,
yang Ada Beserta Dokumen
Konten informasi ini dapat
Pendukungnya,
diwakili dengan ketersediaan
Konten informasi ini diwakili
dokumen
oleh ketersediaan dokumen :
badan publik dengan pihak
surat
perjanjian
(a) dokumen hasil peraturan,
141
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
ketiga
berikut
dokumen
dokumen : (a) laporan lengkap
pendukungnya. (4) Konten
Daftar :
Anggaran dan Rencana Kerja
Mengenai Pelayanan Akses
dan Anggaran –Kementerian
Informasi Publik,
Negara Lembaga; dan (b) data
Konten informasi ini dapat
perbendaharaan
diwakili dengan ketersediaan
inventaris.
:
(a)
informasi
atau
dokumen
laporan kegiatan pelayanan publik
Temuan Data
yang
Dari 56 Satuan Kerja Perangkat
dilaksanakan; (b) dokumen
Daerah Provinsi, hanya 48 Satuan
daftar sarana dan prasarana
Kerja
layanan informasi publik yang
akhirnya betul-betul diteliti. Langkah
dimiliki dan kondisinya;(c)
ini diambil karena Dinas Komunikasi
dokumen profil pejabat badan
dan Informatika (Diskominfo) serta
publik
menangani
Biro-biro pada pemerintah daerah
pelayanan informasi publik
provinsi Jawa Timur tidak diteliti.
dan personil yang membantu
Diskominfo tidak diteliti dengan
beserta kualifikasinya; dan (d)
alasan karena Kominfo-lah yang
dokumen anggaran layanan
menjadi Pejabat Pengelola Informasi
informasi per-tahun anggaran
dan Dokumentasi utama Pemprov,
dan tahun anggaran berjalan
yang tidak dapat disetarakan dengan
serta laporan penggunaannya
Satuan
pada tahun anggaran yang
(SKPD) lain yang secara garis
telah berjalan.
koordinasi,
yang
(5) Konten V : Seluruh Informasi Lengkap
142
Pelaksanaan
Laporan
dokumen
IV
Isian
yang
Perangkat
Kerja
Daerah
Perangkat
berada
di
yang
Daerah
bawah
Kominfo. Sedangkan biro-biro di
Wajib
pemprov Jatim tidak diteliti karena
Disediakan dan Diumumkan
sebagai SKPD, biro berada di bawah
secara
konten
Sekretaris Daerah, jadi tidak bisa
informasi ini dapat diwakili
disejajarkan dengan Satuan Kerja
minimal dengan ketersediaan
Perangkat Daerah lain.
berkala,
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
Tabel 4 Jumlah SitusWebsite Badan Publik yang di Monitor No
Deskripsi
1
Jumlah yang berhasil diakses
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota
2
total
Penelitian
38
0
38
86
0
85
47
kemudian
kemudian disajikan disini
berkembang dengan membandingkan
dan mencoba untuk di perbandingkan.
dengan data yang sudah ada di
Meski tidak semuanya sama, tetapi
Komisi
Timur.
peneliti memilih instrumen penelitian
Penelitian yang hampir sama pernah
yang sama dengan yang dilakukan
dilakukan oleh Komisi Informasi
kali ini.
Informasi
ini
total
47
Jumlah tidak berhasil diakses / tidak ditemukan websitenya / sudah tidak ada lembaganya 0
Jawa
pada tahun 2015, yang datanya Tabel 5 Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi N
Badan
o
Publik
1
Satuan
Deskripsi Informasi
Nilai Rata-Rata Dalam %
Perangkat Daerah
Dalam %
2016
2015
Tren
2016
2015
Informasi terkait Badan Publik
14.25
16.27
Turun
25
22.5
Informasi mengenai Kegiatan
8.6
8.7
Turun
25
20.83
25
25
25
25
100
89.1
Kerja
2
Nilai Tertinggi
2.02
dan kinerja BP
0.1
Provinsi
3
Informasi Laporan keuangan
8.04
9.1
Turun 1.06
4
Informasi lain yang diatur
12.1
9.7
dalam perundang-undangan 5
Total nilai
Naik 2.4
43.8
43.9
Turun 0.1
143
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Terjadi
penurunan
yang berarti badan publik mulai
kelengkapan informasi yang wajib
lebih terbuka mengenai anggaran.
disediakan dan diumumkan secara
Ini berarti bdan publik sudah mulai
berkala yang disediakan oleh Satuan
memahami bahwa anggaran adalah
Kerja Perangkat Daerah Provinsi,
salah satu poin penting yang harus
dibandingkan
dibuka
tahun
2015.
Ini
kepada
publik.
Meski
terlihat dari informasi terkait badan
termasuk informasi yang sensitif,
publik dan kegiatan serta kinerja
dan pada awalnya ada keengganan
badan publik yang terus dilengkapi.
badan
Kenaikan
informasi anggaran, tetapi kebijakan
hanya
terjadi
pada
publik
informasi pada konten Informasi
e-budgeting
yang
pemerintahan
diatur
dalam
perundang-
untuk
yang
membuka
dicanangkan
Jokowi
memaksa
laporan
badan publik untuk –mau tidak mau
keuangan juga terdapat kenaikan,
– membuka informasi anggarannya.
undangan.
mengenai
Tabel 6. Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Badan Publik Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No
1
2
Badan Publik
Deskripsi Informasi
Kabupaten /
Informasi terkait
Kota
Badan Publik Informasi mengenai
Nilai Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Dalam%
Dalam %
2016
2015
Tren
2016
2015
19.01
14.14
Naik
25
22.5
25
20.83
25
25
25
25
4.87 9.01
6.68
Kegiatan dan kinerja
Naik 2.33
BP 3
Informasi Laporan
19.1
7.4
keuangan 4
Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan
144
Naik 11.7
17.26
13.98
Naik 3.28
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
5
Total
53.6
42.7
Naik
100
89.16
10.9
Kenaikan juga terjadi di
anggaran. Ini berarti bdan publik
pemkab/pemkot di Jawa Timur. Tren
sudah
keterbukaan informasi sangat terasa
anggaran adalah salah satu poin
disini. Bahkan, jika dibandingkan
penting yang harus dibuka kepada
dengan
Perangkat
publik. Meski termasuk informasi
semangat
yang sensitif, dan pada awalnya ada
Satuan
Daerah
Kerja
Provinsi,
keterbukaan
informasi
pemkab/pemkot
jauh
menggembirakan.
mulai
memahami
bahwa
di
keengganan badan publik untuk
lebih
membuka informasi anggaran, tetapi
Informasi
kebijakan
e-budgeting
yang
mengenai laporan keuangan juga
dicanangkan pemerintahan Jokowi
terdapat kenaikan 11,7%. Angka yang
memaksa badan publik untuk –mau
besar, yang berarti terjadi lompatan
tidak mau – membuka informasi
kenaikan
keterbukaan
anggarannya.
anggaran.
Ini juga
informasi
berarti badan
publik mulai lebih terbuka mengenai Tabel 7. Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Provinsi No
1
2
3 4
Badan Publik
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Deskripsi Informasi
Nilai Rata-Rata Dalam%
Nilai Tertinggi Dalam % 2016 2015
2016
2015
Tren
Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga
7,7
8,26
Turun 0.56
20
20
6,6
8,39
Turun 1.79
20
20
6,4
9,13
Turun 2.73
20
20
Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik
5,2
7,33
Turun 2.13
20
20
145
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
5
Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Total
6
6,7
10
Turun 3.3
20
20
32,7
43,11
Turun 10.41
100
100
Tren penurunan penyajian informasi publik di website Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi juga terlihat dalam tabel 6 di atas. Seluruh konten yang diteliti menunjukkan angka yang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2015 lalu. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jatim dinilai kurang begitu memperlihatkan website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-nya sehingga terjadilah penurunan angka ini.Biasanya ini terjadi karena petugas admin tidak mengupdate isi website dalam bulan-bulan terakhir sebelum dilakukannya penelitian. Tabel 8. Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No
Badan
Deskripsi Informasi
Nilai Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Dalam%
Dalam %
Publik
1
Satuan Kerja
Daftar Seluruh
Perangkat
Informasi Publik yang
Daerah
Berada di Bawah
Provinsi
Penguasaannya, tidak
2016
2015
Tren
2016
2015
10,26
8,42
Naik
20
20
20
20
20
20
1.84
termasuk Informasi yang dikecualikan 2
3
Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga
146
9,94
10,21
Turun 0.27
6,05
7,63
Turun 1.13
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
4
5
6
Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik
6,31
Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Total
8,02
5,06
Naik
20
20
20
20
100
100
1.25 8,15
Turun 0.13
40,60
39,48
Naik 1.12
Jika tahun
dibandingkan
2015,
maka
dengan
hasil
analisis
dan
penelitian tahun 2016, dibandingkan
prasarana layanan informasi publik di
dengan temuan pada tahun 2015
meja
didapati beberapa hal penting yakni :
layanan
sejawatiur
sarana
Berdasarkan
pemkab/pemkot
mengalami
Angka-angka menunjukkan
dalam hal
itu.
kenaikan.
Temuan tentang informasi yang
tabel
wajib disediakan dan diumumkan
7
Semangat
keterbukaaan informasi publik di
secara
berkala
melalui
website
badan publik
pemerintah kabupaten/kota se Jawa
Pertama , pada dua kategori
Timur memang nampak berkembang
badan publik (Satuan Kerja Perangkat
pesat. Salah satu yang menjadi
Daerah
penyebabnya adalah persaingan antar
Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi
kabupaten/kota dalam menyediaakan
Jawa Timur) telah didapati angka
informasi.
capaian
Bahkan
salah
satu
Provinsi
sempurna
maupun
(100%
kabupaten di Jawa Timur yakni
implementasi untuk kategori ini). Hal
Bojonegoro merupakan salah satu
ini menunjukkan bahwa badan publik
kabupaten yang layanan informasi
tersebut
publiknya
tingkat
keseluruhan poin informasi yang
dunia. Teknologi informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan
dipakai oleh Bojonegoro untuk semua
secara berkala sebagaimana diatur
lini layanan informasinya kemudian
dalam pasal 9 Perki SLIP.
berprestasi
di
mengilhami kabupaten/kota lain di sekitarnya untuk mencontoh.
telah
Kedua,
menyampaikan
terjadi
tren
peningkatan angka rata-rata capaian
147
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
yang cukup tinggi yakni sebesar
Satuan
10,9%
Provinsi.
justru
di
badan
publik
Kerja
Perangkat
Daerah
Angka
Kota/Kabupaten, sementara di level
implementasi
Satuan
Daerah
mengalami tren penurunan yang
Provinsi justru mengalami penurunan
signifikan hingga 10.41%, kondisi ini
0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa
dapat
tren kepatuhan justru meningkat pesat
terjadinya penurunan ketersediaan
di
tingkat
konten informasi publik yang mampu
Kota/Kabupaten, sementara tidak bisa
dilayani oleh meja layanan informasi.
dikatakan menurun namun setidaknya
Kondisi sedemikan dapat dipengaruhi
berjalan ditempat / stagnan dibanding
oleh berbagai faktor diantaranya
tahun sebelumnya.
belum
Kerja
level
Perangkat
badan
Ketiga,
publik
tren
di
rata-rata
diartikan
kategori
sebagai
berjalannya
ini
telah
standart
keterbukaan
operational procedure penyediaan
terkait transparansi anggaran juga
layanan informasi publik di masing-
terjadi peningkatan signifikan pada
masing badan publik, dalam sesi
lingkup
wawancara
mendalam
tersampaikan
bahwa,
badan
publik
tingkat
Kota/Kabupaten,
dari
tahun
sebeumnya
terjadi
juga seringkali
rata-rata
Pejabat Pengelola Informasi Dan
peningkatan sebesar 11,61 % jauh
Dokumentasi tidak memiliki cukup
berbeda dengan badan publik lingkup
kemampuan untuk mengumpulkan
Satuan
informasi publik dari masing-masing
Kerja
Perangkat
Daerah
Provinsi yang malah menunjukkan penurunan sebesar 1,6 %.
bagian. Implementasi
Keterbukaan
Temuan tentang informasi yang
Informasi Publik Di Jawa Timur
wajib tersedia setiap saat
Tahun 2016
Pertama, penurunan
tren
Hasil
penelitian
ini
impelementasi
menunjukkan, dari 47 Satuan Kerja
tentang penyediaan poin informasi
Perangkat Daerah Provinsi (tidak
yang wajib tersedia setiap saat oleh
termasuk
badan Publik di lingkup badan publik
Kominfo), Badan Publik tingkat
148
tingkat
terjadi
Biro-Biro
dan
Dinas
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(6%), Cukup Terbuka 10 badan
Provinsi yang termasuk kategori
Publik (21%), Kurang Terbuka 11
Sangat Terbuka tidak ada (0%),
Badan Publik (23%) dan Tidak
Terbuka berjumlah 3 Badan Publik
Terbuka 23 Badan Publik (49%). Tabel 9.
Tingkat Keterbukaan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI SKPD PROV JATIM THN 2016 25
49%
20 15 10
21%
23%
5 0 SANGAT
Sementara,
0% TERBUKA
6% CUKUP
KURANG
TIDAK
tingkat
kategori Terbuka 4 Badan Publik
Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang
(10%), kategori Cukup 6 Badan
berjumlah 38 Badan Publik, dapat
Publik
dikelompokkan sebagai berikut :
Terbuka 9 Badan Publik (24%) dan
Badan Publik dengan kategori Sangat
kategori Tidak Terbuka 17 Badan
Terbuka 2 Badan Publik (5%),
Publik (45%).
(16%),
kategori
Kurang
149
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Tabel 10. Tingkat keterbukaan informasi Kab/kota TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI KAB/KOTA SE-JATIM THN 2016 20
45%
15 10
24% 5
16%
10% 0
5%
SANGAT
TERBUKA
CUKUP
KURANG
TIDAK
Tabel 11 Hasil Monitoring Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 : NO 1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SAIFUL ANWAR
2
DIN KESEHATAN
88,5
97,5
93
TERBUKA
3
DIN DIK
100
74,5
87,2
TERBUKA
4
KPID
95,5
52,9
74,2
5
BKD
78
65,8
71,9
6
74,5
66,4
70,4
7
BAKORWIL PAMEKASAN PERWAKILAN
90,5
48,3
69,4
8
DIN KEHUTANAN
100
38,7
69,3
9
BPBD
42,5
95,6
69
10
RSJ MENUR
91
40
65
11
BAPPEMAS
46
84,1
65
12
BPM
39
84,1
61,5
CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA CUKUP TERBUKA
150
VISITASI
WEBSITE 86,6
RATARATA 93,3
100
KET TERBUKA
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
NO 13
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIN KOP DAN UKM
14
DIN SOS
54
57,5
55,7
15
43
54,5
48,7
16
BADAN PERPUSTAKAAN DISPORA
39,5
55,8
47,6
17
DISPERINDAG
39
56,2
47,6
18
INSPEKTORAT
83
11,6
47,3
19
82
12,5
47,2
20
BAKORWIL BOJONEGORO DIN PETERNAKAN
54
40
47
21
BAKESBANGPOL
10
80,4
45,2
22
BAPPEDA
32,5
52
42,2
23
24
58,5
41,2
24
DIS PERIKANAN KELAUTAN DIN PU CIPTAKARYA
21
61,4
41,2
25
RSUD DR. SUTOMO
18
60
39
26
SEKRET DPRD PROV JATIM
59,5
17,5
38,5
27
DLLAJR
4
70,8
37,4
28
BALITBANG
50,5
20,8
35,6
29
RS HAJI
38
32,9
35,4
30
BAKORWIL MADIUN
22
47,7
34,8
31
DIN PU PENGAIRAN
17
48,1
32,5
32
DISPERTA
14
48,6
31,3
33
DISPENDA
4
56,2
30,1
34
DIN PU BINA MARGA
4
46,6
25,3
35
RS. SOEDONO
48
0
24
36
BADAN KETAHANAN PANGAN SATPOL PP
19
26,6
22,8
0
42,5
21,2
37
VISITASI
WEBSITE
91
31,2
RATARATA 61,1
KET CUKUP TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA
151
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
NO 38
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KORPRI
VISITASI
WEBSITE
0
40,8
RATARATA 20,4
39
DISNAKERTRANSDUK
10
30
20
40
DIN ESDM
32,5
7,5
20
41
DISBUN
0
39,7
19,8
42
DISBUDPARTA
8
30
19
43
BANDIKLAT
0
32,7
16,3
44
BPKAD
0
29,1
14,5
45
0
26,6
13,3
46
BADAN PEMBERDY PEREMPUAN BAKORWIL MALANG
22
0
11
47
BLH
0
18,3
9,1
KET TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TERBUKA
Tabel 12. Hasil Monitoring PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Kab/kota se-Jawa Timur Tahun 2016 : NO KAB/KOTA VISITASI WEBSITE RATAKET RATA 1 Kab Blitar 100 100 100 SANGAT TERBUKA 2 Kab Bojonegoro 100 97,5 98,75 SANGAT TERBUKA 3 Kab Banyuwangi 90 91,666 90,833 TERBUKA 4
Kab Pamekasan
91,5
87,5
89,5
TERBUKA
5
Kota Blitar
84
79,16
81,58
TERBUKA
6
Kota Surabaya
73,5
87,5
80,5
TERBUKA
7
Kab Sampang
95,5
50,416
72,958
CUKUP TERBUKA
8
Kota Malang
76,5
66,875
71,688
CUKUP TERBUKA
9
Kota Mojokerto
75
56,458
65,729
CUKUP TERBUKA
10
Kab Bangkalan
70
56,25
63,125
CUKUP TERBUKA
11
Kota Probolinggo
40,5
85
62,75
CUKUP TERBUKA
152
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
NO
KAB/KOTA
VISITASI
WEBSITE
63,5
56,875
RATARATA 60,188
KET
12
Kab Lamongan
CUKUP TERBUKA
13
Kota Madiun
47
66,25
56,625
14
Kab Ponorogo
56,5
49,375
52,938
15
Kab Mojokerto
41
64,791
52,896
16
Kab Ngawi
54
46,875
50,438
17
Kab Pacitan
45
53,33
49,165
18
Kab Lumajang
24
72,5
48,25
19
Kab Trenggalek
8
82,91
45,455
20
Kab Tuban
53,5
35,833
44,667
21
Kota Pasuruan
42
38,33
40,165
22
Kab Magetan
30
41,25
35,625
KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA KURANG TERBUKA TIDAK TERBUKA
23
Kab Jombang
20
50,625
35,313
TIDAK TERBUKA
24
Kab Kediri
31
39,166
35,083
TIDAK TERBUKA
25
Kab Malang
31,5
35,833
33,667
TIDAK TERBUKA
26
Kab Probolinggo
36,5
30
33,25
TIDAK TERBUKA
27
Kota Batu
36
24,166
30,083
TIDAK TERBUKA
28
Kab Pasuruan
2
57,916
29,958
TIDAK TERBUKA
29
Kab Bondowoso
4
54,791
29,396
TIDAK TERBUKA
30
Kab Gresik
0
56,25
28,125
TIDAK TERBUKA
31
Kota Kediri
10
44,791
27,396
TIDAK TERBUKA
32
Kab Tulungagung
13,5
36,458
24,979
TIDAK TERBUKA
33
Kab Sumenep
29
17,5
23,25
TIDAK TERBUKA
34
Kab Nganjuk
12
27,5
19,75
TIDAK TERBUKA
35
Kab Madiun
6
30
18
TIDAK TERBUKA
36
Kab Sidoarjo
4
29,166
16,583
TIDAK TERBUKA
37
Kab Situbondo
12
17,5
14,75
TIDAK TERBUKA
153
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
NO 38
KAB/KOTA
VISITASI
WEBSITE
8
20,625
Kab Jember
RATARATA 14,313
KET TIDAK TERBUKA
Indeks Persepsi
khusus untuk pelayanan informasi
Secara keseluruhan hasil wawancara
publik.
mendalam kepada Pejabat Pengelola
Anggaran
Informasi Dan Dokumentasi
Pengelola
(di
khusus
ke-Pejabat
Informasi
Dan
badan publik lingkup Satuan Kerja
Dokumentasi-an
Perangkat Daerah Provinsi maupun
komitmen
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
menyelenggarakan fungsi pelayanan
Timur)
informasi publik.
didapati
kecenderungan
menunjukkan
badan
publik
untuk
Anggaran ini
tentang wujud komitmen penyediaan
dipergunakan secara garis besar untuk
layanan informasi publik di badan
membiayai :(1) pengelolaan dokumen
public (dengan menyediakan sarana
layanan
pendukung) sebagai berikut :
penyediaan meja layanan informasi
1. Dukungan
informasi
public;
(2)
anggaran
public yang memiliki kemampuan
pelayanan informasi publik
menyediakan informasi public dan
yang tidak terstandar:
melayani
permohonan
Terdapat satu badan publik yang
publik;
menganggarkan
penyelesaian
mencapai
angka
(3)
informasi
pembiayaan sengketa
proses
informasi
diatas 60 juta rupiah dan dua badan
publik; dan 4) publiklasi informasi
publik
publik.
yang
memiliki
anggaran
pelayanan informasi public mencapai
2. Lama
waktu
seseorang
angka 50 juta rupiah per tahun
menduduki jabatansebagai
anggaran;
Pejabat Pengelola Informasi
25
%
badan
publik
menganggarkan secara tidak merata
Dan Dokumentasi
di kisaran 10 juta rupiah hingga 36
Dinilai sudah cukup lama dan
juta rupiah per tahun anggaran; 43 %
cukup memiliki pengalaman
badan publik tidak memiliki anggaran
dengan ilustrasi : a) 31 % seseorang menjabat hingga 2
154
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
tahun lamanya; b) 18 %
:(1)
menjabat selama 4 tahun; c)
permohonan informasi publik;
18 % menjabat selama 6
(2)
tahun; d) 6 % menjabat selama
memberikan
5 tahun; e) 6 % menjabat
(dengan
dibawah 1 tahun; f) 18 %
mendiamkan)
menjabat selama 1 tahun.
informasi
Sebagai
jabatan
surat
jawaban
keputusan
menolak
jawaban
atau
permohonan publik.
karenanya
Oleh
sebagai Pejabat
TUN
fungsi pelayanan informasi
menjalankan
publik,
TUN
pengalaman
untuk
/
fungsional yang menjalankan
maka
atas
atau
pejabat
yang
kewenangan
maka
SK
menjadi
penanganan di bidang ini akan
landasan
hokum
(legal
mempengaruhi
standing)
jabatan,
dalam
layanan
performa
informasi
publik
kondisi ini menjadi tidak sah
secara keseluruhan di masing-
dokumen TUN dikeluarkan
masing badan publik.
oleh
3. 25 % Pejabat Pengelola
pejabat
yang
tidak
memiliki legal standing.
Informasi Dan Dokumentasi
Hanya 71 % dari Surat
tidak sah secara hukum :
Keputusan Pejabat Pengelola
Hanya 75 % pejabat Pejabat
Informasi Dan Dokumentasi
Pengelola
Informasi
Dokumentasi disahkan
yang
melalui
Keputusan
Dan
yang mencantumkan pula di
telah
dalamnyajabatan
Surat
Pengelola
Pengangkatan.
Pejabat
Informasi
Dokumentasi
Dan
Pembantu,
Pejabat Pengelola Informasi
sesuai
dengan
Undang
Dan Dokumentasi sebenarnya
Undang
Komisi
Informasi
termasuk dalam Pejabat Tata
Publik danPerki SLIP 1/2010,
Usaha
Pejabat Pengelola Informasi
Negara,
memiliki
wewenang mengeluarkan
untuk produk
tata
usaha Negara dalam bentuk
Dan
Dokumentasi
dibentuk
dengan
dapat struktur
Pejabat Pengelola Informasi
155
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Dan Dokumentasi Utama dan
Dan
Pejabat Pengelola Informasi
Sebanyak 12,5%
Dan Dokumentasi Pembantu.
Pengelola
Utamanya
untuk
Dokumentasi
menyatakan
garis
membutuhkan
resepsionis
hal
ini
menjembatani koordinatif
penyediaan
Pejabat
Informasi
Dan
(petugas khusus meja layanan
layanan informasi publik di
informasi
badan publik terhadap unit-
menyelenggarakan
unit yang ada di bawahnya.
informasi
Pejabat Pengelola Informasi
seperti
Dan Dokumentasi Pembantu
permohonan informasi publik,
adalah duplikasi posisi ke-
(2) menyediakan informasi
Pejabat Pengelola Informasi
publik yang wajib tersedia
Dan Dokumentasi-an dalam
setiap saat. Sebanyak 12,5 %
ruang lingkup
yang
yang lebih
publik)
untuk layanan
publik :
(1)
lain
harian menerima
menyatakan
kecil dimasing-masing unit
membutuhkan
badan publik.
teknologi informasi seperti
4. Keberadaan
fasilitas
pendukung : Sebanyak
Dan
dukungan
:(1) komputer, (2) aplikasi persuratan/pengelolaan
62,5
%
Dokumentasi
membutuhkan
data
informasi publik.
Pejabat Pengelola Informasi
Atas
fasilitas
yang
merasa
sudah ada pula sebagian besar
ruangan
Pejabat Pengelola Informasi
khusus, hal ini wajar karena di
Dan
banyak badan public yang
menganggap fasilitas yang
kami datangi sebagian besar
terbukti sangat membantu di
Pejabat Pengelola Informasi
kantornya dalam menjalankan
Dan
layanan
Dokumentasi
memiliki
156
Dokumentasi-an.
ruangan
tidak khusus
Dokumentasi
informasi
publik
adalah : sejumlah 42,8 %
untuk menjalankan tugas ke-
menyatakan
keberadaan
Pejabat Pengelola Informasi
ruangan khusus ke-Pejabat
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
Pengelola
Informasi
Dan
pasal 17 Undang Undang
Dokumentasi-an di kantornya
Komisi
terbukti sangat membantu.
Fakta
Sedangkan
%
menunjukkan hasil sebagai
keberadaan
berikut : sebanyak 42,8 %
peralatan multimedia menjadi
Pejabat Pengelola Informasi
sangat membantu kinerja ke-
Dan
Pejabat Pengelola Informasi
menyatakan tidak tahu sama
Dan Dokumentasi-an, sisanya
sekali
28,5 % merasa sangat terbantu
konsekuensi, sisanya 57,1 %
dengan keberadaan komputer
menyatakan memahami uji
khusus ke-Pejabat Pengelola
konsekuensi, namun demikian
Informasi Dan Dokumentasi-
kemudian kami minta mereka
an.
untuk menyebutkan 3 tahapan
14,28
menyatakan
Informasi di
Publik. lapangan
Dokumentasi
tentang
uji
5. Pejabat Pengelola Informasi
pengecualian informasi publik
Dan Dokumentasi memiliki
dan menunjukkan hasil 100 %
tingkat pengetahuan rendah
responden
terhadap
menunjukkan
tahapan
pengecualian
informasi
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi
Publik :
tidak
dapat
dengan benar.
Dalam
Undang
Hal ini wajar terjadi
Undang
Komisi
Informasi
karena Komisi Informasi, baik
Publik
terdapat
keahlian-
pusat maupun provinsi belum
keahlian dilahirkan
khusus dari
yang proses
pernah
mengeluarkan
pedoman
pengecualian
penyediaan system layanan
informasi public, 50% Pejabat
informasi publik. Salah satu
Pengelola
keahlian khusus itu adalah
Dokumentasi
kemampuan untuk membuat
menyatakan bahwa selama ini
dokumen
mereka
informasi
pengecualian public
berdasar
keberadaan
Informasi
bekerja
Dan juga
tanpa dokumen
157
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
pedoman layanan informasi
(permohonaninformasipublik)
publik. Oleh karenanya 88 %
; c) 11,7 % membutuhkan
Pejabat Pengelola Informasi
bimbingan penyusunan daftar
Dan
Dokumentasi
informasi publik; d) Masing-
menyatakan butuh dukungan
masing 5,8 % menyatakan
berupa bimbingan layanan
butuh
informasi publik terkait: a)
klasifikasi informasi publik,
35,2
membutuhkan
cara
bimbingan
terkait
uji
(wartawan), dan pengelolaan
konsekuensi;
b)
%
website.
%
membutuhkan
35,2
menghadapi
bimbingan
6. Sebagian
terkait penanganan pengaduan
Pengelola
7. Informasi dan Dokumentasi tidak
didukung
layanan
dengan
pengelolaan
dokumen (arsiparis) : Layanan
informasi
memungkinkan
dibutuhkan,
menunjukkan
fakta bahwa
tidak memiliki pengelolaan
Dan
layanan
pengelolaan dokumen khusus (arsiparis).
informasi public
Pemohon
Informasi
memiliki
Pejabat
informasi dan dokumentasi
Dokumentasi di badan publik tidak
yang
media
public
dilapangan 81,81 % Pejabat Pengelola
dokumen
besar
tentang:
mayoritas pejabat pengelola
Informasi untuk menerima
158
bimbingan
dokumen yang baik.
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
KESIMPULAN
Jawa Timur menunjukkan kemajuan
Selama 7 tahun berlakunya
“walau perlahan” hal ini terbukti
Perki SLIP dan Undang Undang
dengan
angka
Komisi Informasi Publik di Provinsi
implementasi
yang mengalami peningkatan dari
Peran
rata-rata
capaian
penting
Pejabat
tahun lalu, di level Satuan Kerja
Pengelola
Informasi
Perangkat Daerah (Satuan Kerja
Dokumentasi
(Pejabat
Pemerintah Daerah) dari tahun lalu
Informasi dan Dokumentasi) dalam
60,71 % berada pada raport merah
pengembangan
implementasi menjadi hanya 23 %
informasi publik (SLIP) berlaku
yang berada di titik ini (kategori e, 0-
sebagai representasi keseriusan badan
50%), di lingkup Kabupaten/Kota
publik. Indeks persepsi menunjukkan
dari tahun lalu tidak ada satupun yang
tingkat kesadaran tinggi dari Pejabat
memperoleh nilai sempurna untuk
Pengelola
penyediaan informasi berkala melalui
Dokumentasi terhadap keterbukaan
situs resmi, pada tahun ini hasilnya
informasi, transparansi tak lagi jadi
nilai sempurna (100% implementasi)
“momok” yang menakutkan bagi
justru berada di kelompok kabupaten/
sebagian besar Pejabat Pengelola
kota, hanya 45 % dari total 38
Informasi Dan Dokumentasi. Lebih
kab/kota yang berada di raport merah
dari
(kategori e, 0-50%).
Informasi
Secara khusus hal ini juga ditunjukkan
dengan
munculnya
80
sistem
Dan Pengelola
layanan
Informasi
%
Pejabat
Dan
Dan
Pengelola
Dokumentasi
di
lingkup Provinsi Jawa Timur (Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
dan
angka sempurna 100% implementasi
Kabupaten/Kota) beranggapan bahwa
pada beberapa badan publik, hal ini
keterbukaan informasi justru akan
sangat
dihitung
mendukung kinerja lembaga. Namun
sebagai sebuah capaian dari proses
demikian ada perbedaan tren persepsi
panjang
mengawal
implementasi
lebih dari 60% Pejabat Pengelola
Undang
Undang
Keterbukaan
Informasi
menggembirakan
Informasi Publik.
Dan
Dokumentasi
Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki ketakutan adanya penyalahgunaan
159
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
informasi publik oleh pemohon, hal
dari Pejabat Pengelola Informasi Dan
ini sejalan dengan Undang Undang
Dokumentasi Kabupaten dan Kota
Komisi Informasi Publik yang telah
yang tidak memahami hal tersebut, di
memberikan
yang
level Satuan Kerja Perangkat Daerah
transparan hanya informasi yang
jumlah Pejabat Pengelola Informasi
aman “informasi terbuka / seharusnya
Dan
memang
“kasus
memahami mencapai angka 39 %.
khusus” keberadaan uji kepentingan
Hal ini menjadi catatan sendiri di
publik kelanjutan dari uji konsekuensi
tengah
pasal 19 Undang Undang Komisi
implementasi di sisi penyediaan
Informasi Publik, memberikan ruang
layanan berkala melalui situs resmi
intervensi
meminimalisir
dan penyediaan informasi tersedia
kerugian akibat terpaparnya informasi
setiap saat melalui meja layanan
publik yang dikecualikan, sedangkan
informasi.
penyalahgunanaan yang terjadi akan
menjadi lebih rendah mengingat latar
dapat dipidana sebagaimana disebut
belakang responden menjadi Pejabat
dalam pasal 51 Undang Undang
Pengelola
Komisi Informasi Publik. Tren ini
Dokumentasi yang mencapai angka
berbeda dengan Pejabat Pengelola
rata-rata 2 tahun jabatan dan paling
Informasi Dan Dokumentasi di level
lama 6 tahun menjabat dengan 69%
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
diantara mereka telah mengikuti
justru
berbagai pelatihan tentang ke-Pejabat
batas
dibuka”,
60%
untuk
dari
bahwa
pada
mereka
masih
Dokumentasi
tren
Harusnya
melakukan
Dokumentasi-an.
Anomali
Fakta atas
Informasi
lain
tentang
ini
Dan
Dan
daya
tes
dukung, dukungan finansial terhadap
pemahaman dasar tentang diskresi
Pejabat Pengelola Informasi Dan
kewenangan memberikan informasi
Dokumentasi menunjukkan gap yang
antara Pejabat Pengelola Informasi
cukup tinggi, 50 % Pejabat Pengelola
Dan Dokumentasi dan atasannya
Informasi Dan Dokumentasi hidup
menunjukkan hasil bahwa hanya 19%
tanpa anggaran khusus, sementara di
160
terjadi
angka
Informasi
Pengelola
informasi.
tidak
menggembirakan
berpikir bahwa pemohon akan dapat penyalahgunaan
yang
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
lain sisi 50 % yang lain didukung
Informasi publik; (2) 100 % Pejabat
anggaran, meskipun 57 % Pejabat
Pengelola
Pengelola
Dokumentasi menyatakan diri masih
Informasi
Dan
Informasi
Dokumentasi menyatakan anggaran
memerlukan
tersebut “tidak cukup”. Political will
peningkatan Sumber Daya Manusia
nampak sangat mempengaruhi hal ini,
utamanya
jika kemudian transparansi menjadi
mekanisme uji konsekuensi (35%),
bagian
bahkan
dari
hal
yang
ingin
dikembangkan dalam kinerja lembaga
dukungan
Dan
dalam
tentang
berupa
memahami
penanganan
pengaduan (dasar) 35 %.
atau pemerintahan maka anggaran tertinggi mencapai 60 juta per tahun
DAFTAR PUSTAKA
didapat sebagai nilai pembiayaan atas
Buku dan Jurnal
proses membangun SLIP yang baik.
Biagi, S. (2012). Media impact: An introduction to mass media. Cengage Learning. Dipopramono, Abdulhamid. (2017). Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication. Waveland press. Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2010). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media. New York, NY: Longman. Sukanto, Soerjono. (2008). Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. Susilo, D. (2015). Media Conglomeration in Indonesia: Tools to Preserve Influences Political Interest.
Apakah kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
dirasa
berat
oleh
pemangkunya ? Nyatanya tidak 62 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten dan Kota menyatakan
tidak
sependapat
sementara 69.5 % di Satuan Kerja Perangkat Daerah juga tidak merasa ini sebagai tangggung jawab yang menyulitkan dirinya. Penyebab
capaian
yang
kurang maksimal diantaranya adalah : (1) 50 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki pedoman Operasional
layanan Prosedur
/
Standar Layanan
161
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 ISSN (Online) 2549-7626
Peraturan dan Perundang undangan Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi (Perki) no. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2015 Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2016
Tentang Penulis: Zulaikha -
Saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi
Publik Jawa Timur. Disela – sela kesibukkannya sebagai pejabat publik, Zulaikha juga tengah menyelesaikan pendidikan Doktoral di bidang Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Zulaikha juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo. A.I. Paribrata – Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini fokus terhadap kajian – kajian kebijakan publik di Jawa Timur.
162