JURNAL. Oleh : BUJANG BP

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JURNAL

Oleh : BUJANG BP. 0910005600016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2014 0

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Bujang, NPM : 0910005600016, FH, UNITAS PADANG, 2014, 74 Hlm) ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 PBB telah menjadi pajak daerah dimana daerah memiliki kewenangan mengelola PBB mulai dari pendataan sampai pemungutan. Adapun tujuan dari pengalihan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan PBB, Kota Solok pada tahun 2014 telah melakukan pengalihan PBB dari Pemerintah Pusat, dalam masa transisi tersebut tentu tidak sedikit kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solok sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok dan apakah kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok serta apakah upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penilitian lapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan hukum, sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menggambarkan secara luas mengenai pelaksanaan pemungutan PBB serta kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPKA Kota Solok. Dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan proses editing dan Tabulating sehingga menghasilkan data sederhana dan mudah dimengerti dan data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan peneltian yang penulis lakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok telah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013. Serta kendalakendala yang dihadapi oleh DPPKA Kota Solok dalam pemungutan PBB adalah keterbatsan personil sebagai petugas pemungut PBB dan rendahnya partisipasi aktif pihak Kecamatan dan Kelurahan. Serta data-data yang diserahkan oleh Dirjen Pajak kurang akurat yang berakibat banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang bermasalah sehingga ditolak oleh wajib pajak. Upaya yang dilakukan DPPKA Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu DPPKA telah mengusulkan tambahan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solok dan melakukan verivikasi data objek yang bermasalah agar tahun berikutnya permasalahan SPPT akan berkurang dan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan PBB ke masyarakat. 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik selain itu Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang dan supaya dapat menjadi negara maju maka harus bisa menstabilkan kehidupan negara dalam berbagai bidang dan menyelaraskannya satu sama lainnya. Pembangunan dalam segala bidang ini dapat berhasil dan tepat guna apabila para penguasa dan penyelenggara negara serta rakyatnya mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya masing-masing secara baik dan berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ” Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak. 2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah peralihan ke Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah masing-masing. Kota Solok merupakan kota kecil di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi, Kota Solok tidak memiliki kawasan industri maupun pertambangan. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah Kota Solok tidak lagi menerima dana bagi hasil PBB-P2 dari Pemerintah Pusat, sehingga berdampak terhadap APBD Kota Solok, sebab selama ini Dana Bagi Hasil PBB-P2 berfungsi untuk mengatasi Defisit APBD sehingga Pemerintah Kota Solok harus bekerja keras untuk mengurangi Devisit APBD. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” B. Perumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 3

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ? 3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. 3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca,maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut1 : 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak. 2. Kegunaan Praktis 1

Nawawi,Hadari dan Martini, Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal, UGm Press, Yokyakarta, 1995, hlm.25

4

a. Bagi Pemerintah Kota Solok b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat meminimalisir kendala serta menemukan solusinya. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data : 1. Pendekatan Masalah Sesuai dengan judul skripsi maka pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (socio legal resesrch) yaitu suatu pendekatan dimana penulis ingin melihat aturan-aturan yang ada dan bagaimana penerapannya di lapangan2. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Solok, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta 2

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 167

5

bagaimana solusi agar pemungutan PBB tersebut optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 3. Populasi dan sampel Penelitian a. Populasi Yang menjadi populasi penelitian adalah segala yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok, antara lain3 : 1) Petugas pada instansi yang terkait dengan pemungutan PBB 2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri b. Sampel Penelitian Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Penggunaan teknik ini karena banyaknya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok yang akan didata dan juga banyaknya fiskus yang berada pada instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penulis menetapkan beberapa orang untuk dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu : 1) 10 orang Petugas DPPKA Kota Solok 2) 10 orang Petugas Kecamatan/Kelurahan 3) 10 orang wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan

3

Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid, hlm. 95

6

4. Jenis dan Sumber Data Pada penulisan skripsi ini jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.4 a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, data ini berupa hasil wawancara dengan : 1) Petugas DPPKA Kota Solok 2) Camat dan Lurah se-Kota Solok 3) Kolektor PBB masing-masing Kelurahan 4) Wajib pajak yang berada di Kelurahan b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang telah diolah, yang terdiri dari : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahan hukum yang dapat membantu penelitian adalah : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. c) Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah; d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

4

Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid hlm.30

7

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e) Undang-Undang Negara Republik Indonesi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; f) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; g) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) c. Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur, atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, Bukubuku, Makalah, Majalah tulisan lepas, artikel dan lain-lain. d. Bahan hukum tersier Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik wawancara semi

8

terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik, dengan cara penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan koresponden dan koresponden diminta pendapatnya yang bertujuan untuk menemukan permasalahan.5 6. Teknik pengolahan Data dan Analisis Data a. Teknik Pengolahan Data Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing dan tabulating, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. b. Analisis Data Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu menganalisis tanpa mempergunakan angka, melainkan dalam bentuk kalimat terhadap data-data yang terkumpul tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.

5

Amirunddin dan Zainal Asikin, Ibid, hlm. 67

9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK A. Pengertian Pajak dan Pengaturan Pajak Pengertian pajak secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut : 1. Fungsi budgetair (penerimaan) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi regulered (mengatur) Dalam fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai berikut 6: a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan social b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. 1. Pajak menurut golongannya Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan 6

Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan Indonesia, Rajawali Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.4

10

Pajak tidak langsung. a. Pajak Langsung Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. 2. Pajak menurut sifatnya a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan) Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan). Pajak

objektif

adalah

pajak

yang

dikenakan

dengan

memperhatikan/melihat objeknya baik itu berupa benda. 3. Pajak menurut lembaga pemungutannya menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak.

11

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota) berdasarkan Peraturan Daerah masingmasing dan hasil pemungutanya dimasukan sebagai bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pemungutan pajak ada beberapa teori yang mendasari, yaitu:7 a. Teori Asuransi, menurut teori ini Negara mempunyai tugas untuk melindungi warga dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya. b. Teori Kepentingan, menurut teori ini dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara,termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. c. Teori Bakti, teori ini mengajarkan warga penduduk adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti kepada negara. d. Teori Gaya Pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak. e. Teori Gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. f. Teori Pembangunan, untuk Indonesia Justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pemungutan pajak 4 azaz yang lazim dikenal dengan “four canons

7

Wirayawan B.Ilyas dan Richard Burton, Op.Cit, hlm.16

12

taxation” atau sering disebut “The Four Maxims” 8 dengan uraian sebagai berikut : a. Equality (azaz persamaan) azaz ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing. Dalam azaz equality tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. b. Certainty (azaz kepastian), azaz ini menekankan bahwa wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu,jumlah,dan cara pembayaran pajak. c. Low Cost of Collectin (azaz efisiensi), azaz ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tiga aspek yaitu9 : 1. Aspek Yuridis : a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) c. Penghitungan pajak d. Pembayaran pajak 2. Aspek Psikologis : a. Penyuluhan b. Pelayanan c. Pemeriksaan 8

C.Geodhart, Garis-garis besar ilmu keuangan negara,Djembatan,1993,hlm,216 Chaizi Nasuha, Reformasi Administrasi Publik Dalam Teori dan Praktek,PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm, 63 9

13

3. Aspek Sosiologis : a. Kebijakan publik b. Kebijakan fiskal c. Kebijakan perpajakan d. Administrasi perpajakan B. Tata Cara dan Sistem Pemungutan Pajak 1. Untuk melakukan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan stelsel yaitu10: a. Stelsel Nyata (riel stelsel) Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau diperoleh wajib pajak. b. Stelsel Anggapan (fivtieve stelsel) Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung pada bunyi undang-undangnya. c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riel dengan stelsel fictieve. Dimana pengenaan pajak dapat dilakukan pada awal dan akhir tahun, pada awal tahun pajak dipungut berdasarkan kenyataannya. 2. Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga sistim, yaitu : a. Official Assesment System Adalah suatu sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang

10

Munawir, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.6

14

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. b. Self Assesment System Adalah suatu sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan tidak juga wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak C. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.12/1994 Tentang Pajak bumi Dan Bangunan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan pengertian bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. D. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek

15

Pajak (NJOP)11 yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirumuskan dalam pasal 6 ayat (3) yaitu Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan tarif dirumuskan dalam pasal 5 yaitu tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 % (lima per sepuluh persen) dimana tarif tunggal yang berlaku terhadap objek pajak jenis apapun diseluruh Indonesia.

11

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan

16

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Solok Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Solok, DPPKA sebagai instansi pelaksana pemungutan PBB telah menerapkan sistim Official Assessment. DPPKA Kota Solok membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dengan uraian tugas sebagai berikut :12 1. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab : a. Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2014. b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada tim dalam pelaksanaan tugas. c. Melakukan pengawasan penerimaan PAD. 2. Ketua Tim : a. Menyiapkan kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan PAD.

12

Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/139/KPTS/WSL-2014

17

b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang intensifikasi PAD Kota Solok Tahun 2014. c. Menghimpun data dan merekapitulasi laporan koordinator tim intensifikasi PAD Kota Solok Tahun 2014. d. Melakukan pengkajian penerimaan PAD Kota Solok Tahun 2014 sebagai bahan perencanaan untuk menyusun target penerimaan. e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan barang, penyetoran dan pelaporan pada masing-masing SKPD/Intasnsi Pengelola PAD. f. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Koordinator Tim Intensifikasi PAD g. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala DPPKA Kota Solok selaku penanggung jawab tim. 3. Koordinator a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PAD. b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan barang penyetoran dan pelaporan pada masing-masing SKPD/Intansi Pengelola PAD. c. Melakukan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PAD setiap bulan dengan masing-masin SKPD/Intansi Pengelola PAD. d. Menyusun

dan

menyampaikan

laporan

penanggung jawab tim dan ketua tim. 4. Anggota a. Melakukan Pemungutan PAD.

18

secara

berkala

kepada

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaaan barang penyetoran dan pelaporan pada masing-masing SKPD/Instansi Pengelola PAD. c. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada ketua tim melalui koordinator tim. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solok melakukan beberapa tahap sebagai berikut : 13 1. Penyuluhan Pembinaan masyarakat Wajib Pajak melalui melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. 2. Pelayanan Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 3. Pendaftaran Wajib Pajak Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Pemeriksaan Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib 13

Wawancara dengan Ibuk Trisna Maizora, Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Solok, 1 April 2014.

19

Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan,

maka dikeluarkanlah surat ketetapan

pajak. 5. Pendataan dan Verikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Proses pendataan dan verifikasi objek pajak yang dilakukan oleh DPPKA Kota Solok sebagai berikut :14 a. Untuk penetapanan pajak Tahun 2014 DPPKA masih memakai data yang diberikan oleh KPP Pratama Solok karena pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Solok terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2014. b. Melakukan pendataan dan verifikasi pada akhir tahun 2014 untuk masing-masing kelurahan di Kota Solok. 7. Pendistribusian SPPT PBB SPPT merupakan alat dalam pemungutan PBB Pedesaan Perkotaan (PBBP2) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solok.15 14

Hasil Wawancara dengan Ibuk Retno Haryanti, Kasi Pengembangan DPPKA Kota Solok, tanggal 1 April 2014.

20

Dalam pendistribusian SPPT. PBB. Setelah SPPT. Selesai dicetak maka diserahkan ke Petugas Pemungut selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak dengan cara mengantarkan SPPT kerumah wajib pajak serta meminta wajib pajak untuk menanda tangani tanda terima pada potongan SPPT dan potongan tersebut diserahkan kepada Kasi Penagihan DPPKA sebagai bukti bahwa SPPT telah diterima oleh wajib pajak. setelah SPPT diterima oleh wajib pajak, wajib pajak diharuskan membayar pajaknya ke Bank Nagari Cabang Solok atau kepada petugas pemungut pajak yang bertugas pada masing-masing kelurahan”.16 8. Pembayaran Pajak Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 1 UU PBB-P2 Nomor 28 Tahun 2009. Dimana pada Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah” Setelah SPPT.PBB diserahkan oleh petugas wajib pajak bisa langsung membayar ke petugas atau di Bank nagari Cabang Solok 9. Pemungutan Pajak Pemungutan PBB adalah upaya yang dilakukan oleh DPPKA Kota Solok untuk meningkatkan PAD khususnya penerimaan dari PBB-P2 dan supaya dapat mengurangi jumlah tunggakan hutang pajak oleh wajib pajak. pemungutan PBB-P2 ini dilaksanakan sampai akhir tahun pajak,

dalam pemungutan ini petugas

menggunakan TTS yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Solok kemudian disetorkan secara kolektif oleh petugas pemungut ke Kas Daerah yaitu Bank Nagari Cabang

15 16

Wawancara dengan Bapak Syuib, Kasi Penagihan DPPKA Kota Solok, 3 Juni 2014. Wawancara dengan Bapak Syuib, Kasi Penagihan DPPKA Kota Solok, 3 Juni 2014.

21

Solok dan mengambil Surat Tanda Terima Setoran (TTS) serta menyerahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan PBB-P2 yang sah.17 10. Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal Pasal 11 ayat (2) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 11. Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Efektifnya pemungutan PBB tidak terlepas dari sejauh mana petugas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak dilapangan. B. Kendala-Kendala

Yang

Dihadapi

Oleh

DPPKA

Kota

Solok

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Solok Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan DPPKA mendapat kendala-kendala sebagai berikut : 1. Secara Intern a. Tingkat partisipasi aktif dari Kecamatan dan Kelurahan yang masih rendah. b. Keterbatasan personil bidang pendapatan daerah pada DPPKA Kota Solok. c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB banyak yang ditolak oleh wajib pajak dengan alasan sebagai berikut : 17

Wawancara dengan Bapak Syuib Kasi Penagihan pada DPPKA Kota Solok, 7 Juli

2014.

22

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB. Ganda. 2. Kesalahan dalam penulisan data-data wajib pajak dan objek pajak. 3. Banyaknya objek fasilitas umum yang seharusnya tidak diterbitkan karena obejek tersebut tidak dikenakan pajak . 4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap tanah dan bangunan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena merasa diperlakukan tidak adil. 2. Secara Ekstern a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran objek pajaknya. b. Wajib pajak sulit untuk ditemui. c. Wajib pajak yang tidak mau membayar PBB dengan alasan bahwa mereka bukan pemilik objek pajak tetapi mereka hanya mengontrak atau penerima gadai yang menguasai atas sawah/tanah yang telah digadaikan oleh pemiliknya (Pemagang). d. Wajib pajak yang tidak mau membayar dengan alasan mereka telah berpatisipasi dalam memberikan tanah kepada Pemerintah Kota Solok untuk pembangunan. e. Wajib pajak tidak mau membayar pajak karena objek pajak merupakan milik kaum. f. Rendanhya kesadaran masyarakat membayar pajak.

23

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Solok Upaya DPPKA untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut : 1. Dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPPKA menyampaikan kepada BAPEDA dan BKD untuk menganggarkan rekrutmen PTT yang akan di tugaskan dalam mengelola PBB di Kota Solok. 2. DPPKA Kota Solok melakukan inventarisir SPPT. PBB yang bermasalah sesuai dengan permasalahannya dan diperbaiki. 3. DPPKA Kota Solok telah membuat surat edaran yang ditanda tangani Walikota Solok kepada masing-masing kelurahan dan instansi terkait pelayanan kemasyarakatan supaya setiap masyarakat yang berurusan agar melampirkan bukti lunas PBB, kecuali pelayanan dibidang pendidikan, sosial dan keagamaan. 4. DPPKA Kota Solok melalui Tim Intensifikasi Pemungutan PBB telah membuat agenda rutin sosialisasi PBB.

24

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Solok dan setelah mengolah data-data yag didapat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada DPPKA Kota Solok cukup baik. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok dari hasil penelitian penulis yaitu : a. Keterbatasan personil bidang pendapatan daerah pada DPPKA Kota Solok. b. Tingkat partisipasi aktif dari Kecamatan dan Kelurahan yang masih rendah karena keterbatasan personil serta payung hukum dalam pelaksnaan pemungutan PBB oleh instansi tersebut. c. Kurangnya sosialisasi serta penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pendaftaran objek pajak. e. Data Objek Pajak maupun Subjek Pajak yang diberikan oleh KPP. Pratama Solok banyak yang salah sehingga banyak SPPT yang ditolak oleh wajib pajak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut DPPKA telah melakukan upaya sebagai berikut :

25

a. Dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPPKA menyampaikan kepada BAPEDA dan BKD untuk dapat menganggarkan rekrutmen PTT yang akan di tugaskan dalam mengelola PBB di Kota Solok. b. DPPKA Kota Solok telah melakukan inventarisir SPPT. PBB yang bermasalah. c.

DPPKA Kota Solok telah membuat surat edaran yang ditanda tangani Walikota Solok tentang penegasan kepada masing-masing kelurahan dan instansi terkait dengan pelayanan kemasyarakatan supaya setiap masyarakat yang berurusan agar melampirkan bukti lunas PBB, kecuali pelayanan dibidang pendidikan, sosial dan keagamaan.

d. DPPKA Kota Solok membuat agenda rutin sosialisasi PBB. B. Saran 1. Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah maka pengelolaannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah, oleh sebab itu sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok beserta seluruh jajarannya saling bekerja sama supaya memudahkan dalam pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. 2. Mengingat PBB-P2 dalam masa peralihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah khusus pelaksanaan pemungutan sebaiknya DPPKA Kota Solok mempergunakan petugas pemungut yang lama sampai

26

petugas pemungut yang baru telah mengenali objek pajak beserta wajib pajaknya. 3. Untuk kelancaran pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan supaya mendapatkan data yang akurat sebaiknya petugas DPPKA bekerja sama dengan Camat dan Lurah serta mengikutsertakan Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat serta menghadirkan wajib pajak yang objek pajaknya akan didata. 4. Melihat tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dalam pendaftaran objek pajaknya maupun dalam pembayaran hutang pajaknya maka DPPKA sebaik memberikan penyuluhan langsung kepada wajib pajak secara berkala dan diutamakan pada kelompok wajib pajak yang tingkat pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah. 5. Untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok membuat kebijakan dan mempertegas dalam pemberian sanksi hukum.

27

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku Ahmad Tjahyono dan Muhammad, Perpajakan Indonesia, YKPM, Yoyakarta, Jakarta, 2002 ___________________, Perpajakan, Rajawali Grasindo, Jakarta 2005 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Graffindo Persada, Jakarta, 2004 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 C. Geodhart, Garis-garis Beasr Ilmu Keuangan negara, Djembatan, 1993 Gunadi, dkk, Perpajakan Edisi Revisi 2001, Fakultas UI, Jakarta, 1999 HAW. Widjaja, Otonomi daerag dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Munawir, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2008 Marihot Pahala Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 Nawawi, Hadari dan Martini, Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal, UGM Press, Yokyakarta, 1995 R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Eresco, Jakarta, 1981 ___________________, Pengantar Ilmu Hukum Pajak2, PT.Eresco, Jakarta, 1981 Rachmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT. Eresco, Bandung, 1990 Rimsky K.Judisseno, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Soeparman Soemahamidjaja, Disertasi Pajak Berdasarkan Azaz Gotong Royong, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964. Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008

28

B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Atas Perubahan Undang – Undang-Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 Tentang Nilai Jual Kena Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penunjukan pejabat yang berweenang mengeluarkan surat paksa. Keputusan Mnteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I dan/atau Bupati dan/atau Walikota Madya Kepala daerah Tk.II. Keputusan menteri Keuangan Nomor 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Keputusan Jenderal Pajak Nomor 533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Solok C. Website http://memahamipajak,wordpress.com/diakses November 29

pada

tanngal

19