JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Volume 3, Nomor 1, Februari 2013 ISSN: p

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISSN: 2301-4717

Volume 3, Nomor 1, Februari 2013 p. 65-79

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SLACK ANGGARAN Survey Pada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya ZULKARNAINI Dosen pada Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe This research aims to know the relationship and effect of organizational commitment and internal control toward slack of budgeting at Kabupaten Bener Meriah and Pidiue Jaya in Nanggroe Aceh Darussalam. The data collection method is obtained through questionaire for both of 22 SKPD in Bener Meriah and 22 SKPD in Pidie Jaya The respondents are 5 staffs who include for arranging the budget both of SKPD in Bener Meriah and Pidie Jaya. Test of hypothesis is used by using the statistic model of path analysis. The result indicates that orgkanizational commitment hassignificantly effects toward the internal control. Additionally, organizational commitment has the indirectly relationship toward the internal control which has pressured the slack of budgeting. Partially, organizational commitmen and internal control havenegatively effect and relationshipto the slack of budgeting. The impact of this result has showed that the goverment could decrease the slack of budgeting when the organizational commitment and internal control have been applied well enough. Simultaneously, both of organizational commitment and internal control have significantly effect toward slack of budgeting. Key words: Organizational commitment, internal control, slack of budgeting.

66 ZULKARNAINI

PENDAHULUAN Perubahan sistem pemerintahan yang paling signifikan terjadi pasca reformasi adalah beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentraliasi. Perubahan tersebut telah membawa pengaruh tersendiri bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dimana setiap daerah sangat dituntut untuk lebih mandiri dan konsisten dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Pusat sangat menginginkan adanya perubahan dan peningkatan kemandirian bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi daerah guna menjamin kesinambungan operasional daerah yang efisien dan efektif. Pergeseran sistem pemerintahan yang desentralistik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menuntut peran nyata dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan serta prioritas masyarakat di daerah. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Salah satu fungsi yang harus dicapai oleh pemerintah daerah yaitu mampu merumuskan perencanaan strategis maupun teknis ke dalam pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini telah memperlihatkan bahwa betapa pentingnya anggaran yang relevan dan tepat dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi daerah, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Disamping untuk mengendalikan adanya keterbatasan sumber daya di satu sisi, sementara kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas, anggaran juga perlu menjadi indikator dalam mengukur tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002). Mengingat begitu besarnya peluang pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi saat ini, maka sangat diperlukan adanya komitmen bagi pemerintah daerah dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan mandat pemerintahan yang baik dan bersih. Wewenang ini tentunya harus dijalankan dengan professional sesuai dengan aturan dan norma

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Undang-Undang daerah yang sekaligus mampu menjamin keberhasilan pelaksanaan sistem penganggaran daerah. Komitmen yang kuat dalam susunan atau struktur sebuah pemerintahan akan mampu menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Modway et.al., 1979). Komitmen yang kuat akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berfikiran positif dan berusaha berbuat yang terbaik bagi organisasinya. Sebaliknya, bagi individu dengan komitmen yang lemah akan cenderung untuk mementingkan diri dan kelompoknya sehingga memungkinkan untuk melakukan slack (kesenjangan) terhadap pelaksanaan anggaran. Kekuatan dari komitmen sebuah organisasi atau pemerintahan akan mendorong terciptanya realisasi fungsi anggaran yang tidak hanya sekedar sebagai alat perencanaan semata, namun lebih jauh anggaran mampu menciptakan pengendalian bagi manajer dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi (Kenis, 1979). Kekuatan komitmen bagi sebuah daerah tidaklah cukup untuk menjamin terlaksananya tata pemerintahan yang baik, namun harus didukung oleh adanya pengendalian yang memungkinkan pemerintah daerah untuk meyakini setiap unsur operasional daerah beserta aparatur yang menjalankan opersional tersebut telah memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Pengendalian intern merupakan upaya satuan usaha yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai yang meliputi keandalan laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi (Al-Haryono Jusup, 2001:252). Apabila pemerintah bisa menjamin pengendalian intern ini berjalan dengan baik maka tentunya tujuan tertentu dari satuan daerah itu akan tercapai sehingga dengan demikian akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Volume 3, Nomor 1, Februari 2013

Komitmen kuat dan pengendalian yang memadai akan menjamin pelaksanaan anggaran bagi sebuah pemerintah daerah dan tujuan dari pencapaian efisiensi maupun efektifitas akan dapat tercapai dengan baik. Demikian halnya Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang sampai saat ini telah kembali bangkit dari kehancuran tsunami pada akhir periode tahun 2004 silam dan telah kembali menata pemerintahan dengan dukungan dari semua pihak. Disamping itu perkembangan otonomi daerah diharapkan Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi yang benar-benar mampu membangun kembali tata pemerintahan dengan baik. Lepas dari harapan yang diinginkan seperti tersebut di atas, fenomena pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tumpuan dasar selama ini, justru disinyalir telah melahirkan perkembangan yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan berkembangnya dinamika politik terkini yang memperlihatkan stagnasi pemikiran para elit politik dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran 2010. Hal ini ditandai dengan adanya dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp. 5 milyar yang masih belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang kemudian dikuti dengan suasana yang makin memburuk dengan terlambatnya menyampaikan RAPBA ke Pusat (Serambi Indonesia, 10 Maret 2010). Fenomena ini jelas memperlihatkan bahwa adanya sinyal negatif terhadap pengelolaan anggaran yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Permasalahan ini akan mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan daerah khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Mengacu pada kondisi anggaran yang telah memberikan situasi yang kurang “mengenakkan” maka perlu dianalisa lebih jauh tentang bagaimana selama ini komitmen organisasi dari gambaran para elit politik dan hasil dari pilihan aspirasi rakyat pada tahun 2008 silam, ditambah lagi dengan lahirnya Kabupaten baru yang masih sangat muda dan dengan ditempati oleh aparatur maupun elit politik yang masih belum menguasai kondisi dengan daerah baru tersebut. Situasisituasi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidakberesan dalam tata pemerintahan daerah

Jurnal Akuntansi dan Keuangan 67

di Nanggro Aceh Darussalam pada umumnya. Terdapat juga kemungkinan yang sangat menyolok pada sistem pengendalian intern pemerintah yang masih belum “ketat” sehingga permasalahan yang seharusnya tidak terjadi mampu dihindari dengan baik dan efektif. Penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan yang sangat aktual yang kemungkinan besar merupakan lemahnya sistem pengendalian serta kurangnya komitmen aparatur pemerintah daerah. Kedua faktor ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi buruk bagi pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya tidak dapat dibiarkan menjadi masalah yang serius, terutama pada daerah-daerah atau Kabupaten yang masih sangat “muda” atau belum mampu berdiri sendiri untuk mengatur tata pemerintahan yang baik, seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan usia yang masih relatif muda, terdapat kecenderungan kurangnya tingkat kesiapan yang akan memberikan dampak kepada pengelolaan anggaran dalam menunjang pembangunan daerah. Permasalahan yang muncul dari usia pemerintahan tersebut bermuara pada bagaimana menerapkan komitmen yang kuat dan juga mengendalikan setiap kebijakan atau aturan menyangkut keuangan daerah. Disadari atau tidak hal ini sangat mempengaruhi kondisi anggaran baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga mekanisme pelaksanaannya perlu dikaji lebih lanjut agar apabila ditemukan adanya indikasi atau sinyal yang kurang baik, maka akan segera dapat direspon secara intensif. Dengan demikian Kabupaten dituntut harus lebih tanggap dan mengerti apa yang harus menjadi prioritas utama bagi kebutuhan rakyat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Slack Anggaran”.

TINJAUAN TEORITIS

68 ZULKARNAINI

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan atau staf memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Arfan Ikhsan dkk.; 2000). Mowday et.al. (1979), menyatakan bahwa komitmen adalah: ”The strength of an individual’s identification with and involvement in a particular organization.” Komitmen organisasi merupakan nilai personal yang mengacu pada sikap loyal pada suatu organisasi. Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah: 1. Identifikasi (identification), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. 2. Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan. 3. Loyalitas (loyality), yaitu persaaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Mowday et.al. (1979) melihat berbagai situasi variasi antecedent dari affective commitment meliputi, karakteristik personal, karakteristik structural, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan serta pengalaman kerja. Dari uraian tersebut Mowday memberikan pengertian komitmen organisasi sebagai seorang yang memiliki nilai dan keinginan untuk tetap tinggal menjadi anggota organisasi. Anggota organisasi seharusnya memiliki kerelaan untuk mempertimbangkan kekuasaannya demi organisasi. Selanjutnya tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi menurut Cherrington (1996) adalah: 1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. 2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi.


3.

Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. Meyer dan Allen (1997) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yang antara lain adalah: 1. Komitmen afektif (affective commitment), terjadi apabila karyawan ingin menjdi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) atau psikologis terhadap organisasi. 2. Komitmen kontinu (continuance commitment), muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungankeuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi karena membutuhkan organisasi tersebut. 3. Komitmen normatif (normative commitment), timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Karyawan tersebut tinggal dalam organisasi karena merasa berkewajiban untuk hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, batasan komitmen organisasi secara eksplisit baru mencakup satu sisi, yaitu komitmen anggota terhadap organisasi (Employee’s Commitment to Organization / ECO). Lebih lanjut Reichers memberikan pemahaman komitmen organisasi sebagai ”a monolithic, undifferentiated entity that elicits an identification and attachment on the part of individual”. Dia mempertegas mengapa seseorang berkeinginan untuk tetap tinggal ataupun meninggalkan organisasi. Untuk memahami dan memprediksi sikap dan tindakan seseorang terhadap organisasi tempat mereka bekerja, diperlukan melihat kecocokan antara individual dan organisasi yang bersangkutan.

Pengendalian Intern Lingkungan organisasi sektor publik memiliki keunikan tersendiri dibanding organisasi komersial. Salah satu keunikan


organisasi tersebut tercermin dari bentuk layanan yang diberikan atau yang dikenal dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk APBD. Untuk menjamin layanan yang diberikan kepada publik sesuai dengan rencana yang ditetapkan diperlukan media tertentu, salah satu media yang dipandang relevan adalah pengendalian intern. Dalam hal ini pngendalian intern tidak terbatas hanya pada rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah pada otorisasi pimpinan atas transaksi tertentu. Pengendalian internal memegang peran penting dalam kegiatan organisasi karena merupakan faktor yang dapat menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan organisasi. Pemeriksaan eksternalpun dalam menentukan pendapat atas kewajaran laporan keuangan memberikan kepercayaan terhadap efektivitas pengendalian internal akan diuraikan secara rinci. Sebagaimana diungkapkan American Institute of Certified Public Accountant's (AICPA) yang dikutip Cushing and Romney (1987 : 427) bahwa Internal control is the plan of organization and all of the methods a business uses to safeguard assets, cheek the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to Prescribed managerial policies. Dengan sistem pengendalian internal yang meliputi rencana organisasi, semua metode dan tindakan yang dikoordinasikan, serta diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan yaitu, untuk mengamankan asset, mengecek kecermatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan. Pengendalian internal, seperti yang didefinisikan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) yang telah ditetapkan oleh AICPA melalui SAS No. 55 menyatakan bahwa : "An entity's internal control structure consist of the policies and procedures established to provide reasonables assurance specific entity objectives will be achieved " Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan satuan


usaha yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mendefinisikan pengendalian intern adalah: Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan pelaporan keuangan, (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (SPAP, 2001: 319.2). Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pasal 1, sistem pengendalian intern adalah: suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah ini, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait (PP No. 8 Tahun 2006, Pasal 33). Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa pengendalian intern yang baik adalah adanya sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan untuk pengawasan terhadap kekayaan, dipatuhinya kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi. COSO report (1992) bahwa sistem pengendalian internal ini dinyatakan sebagai suatu pengendalian internal yang terdiri dari lima unsur, yaitu : "(1) lingkungan pengendalian (control environment); (2) penilaian risiko (risk assessment); (3) aktivitas pengendalian (control activities); (4) informasi dan komunikasi (information and communication); dan (5) pemantauan (monitoring)."

70 ZULKARNAINI

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Pengendalian intern mencakup lima unsur dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dipenuhi. Adapun unsur-unsur pengendalian internal yang harus ada dalam suatu entitas, menurut COSO report (1992) menyatakan bahwa : 1. Control environment 2. Risk assessment 3. Control activities 4. Communication and Information 5. Monitoring Kelima unsur pengendalian internal tersebut saling berkaitan satu sama lain, misalnya penilaian risiko tidak hanya mempengaruhi aktivitas pengendalian, tetapi juga dapat menunjukkan suatu kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan informasi dan komunikasi, atau kegiatan pemantauan. Pengendalian internal bukanlah suatu proses yang berurutan dimana satu komponen hanya mempengaruhi satu komponen berikutnya, melainkan suatu multidirectional interactive process, dimana hampir semua komponen dapat dan akan mempengaruhi unsur lainnya. Untuk menjelaskan akan unsur-unsur pengendalian internal di atas adalah : 1). Control environment (lingkungan pengendalian) Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. 2). Risk assessment (penaksiran risiko) Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan denga.n penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah risiko yang


terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan di desain implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Risiko yang berhubungan dengan pelaporan keuangan termasuk kejadian eksternal dan internal yang dapat terjadi dan berpengaruh pada kemampuan entitas untuk manfaat, memproses, menyimpulkan dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan persetujuan manajemen dalam laporan keuangan. Dengan demikian hal ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan sebuah resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. 3). Control Activities (Aktivitas Pengendalian) Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti : otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan tugas. Untuk dapat berhasil dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan organisasi maka manajemen harus menerapkan kegiatan pengendalian (control activities) yang diantaranya adalah : (1) tidak memadainya pemisahan fungsi, (2) adanya otorisasi pada setiap transaksi, (3) tidak memadainya dokumen dan catatan, (4) adanya pengendalian fisik atas catatan dan aktiva perusahaan dan (5) pengendalian independen pada setiap aktivitas. 4). Communication and information (Sistem Informasi dan komunikasi) Sistem informasi berhubungan dengan sistem akuntansi yang dibuat untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas,


serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan kewajiban entitas tersebut. Kualitas informasi yang dihasilkan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang sesuai dengan pengendalian aktivitas entitas untuk menyiapkan laporan keuangan yang dipercaya. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam Laporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar perkiraan, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. 5). Monitoring (Pemantauan) Kegiataan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan, serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang melakukan pekerjaan baik tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal memerlukan perubahan karena perubahan keadaan. Pemantauan terhadap pengendalian harus terus menerus dilakukan, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Pengujian pengendalian internal merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal. Pengujian pengendalian internal ini terutama ditujukan untuk mendapatkan informasi : (1) Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, (2) mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, (3) karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut.


Berdasarkan kelima komponen pengendalian internal di atas saling berhubungan dan timbul dari proses manajemen. Apabila salah satu komponen tidak dilaksanakan dengan memadai, maka seluruh struktur pengendalian tidak akan berjalan dengan efektif walaupun keempat komponen lainnya terlaksana secara efektif. Slack Anggaran Menurut Siegel et.al (1989) slack (kesenjangan) anggaran didefinisikan sebagai berikut: ”slack is the difference between the resources that are actually necessary to efficiently complete a task and the larger amount of resources that are earmarked for the task.” “Budgetary slack exist whenever a manager deliberately under estimates revenues or over estimates costs. Either approach increases the likehood of the budget being achieved by the manager, and consequently reduce the risk that manager also faces”. Kemudian Nouri & Parker (1996) menyatakan: “Budgetary slack is defined as intentional submission of estimates that, if incorporated into the organizational submission of estimates that make it easier for subordinates to achieve the budget”. Berdasarkan uraian-uraian mengenai slack (senjangan) anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh manajer bawahan ketika ia turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dengan memberikan usulan dan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas sesuangguhnya yang dimiliki, atau tidak sesuai dengan sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan, dengan maksud agar anggaran tersebut mudah direalisasikan. Manajer melakukan senjangan ini dengan cara meninggikan jumlah biaya yang dibutuhkan atau merendahkan pendapatan yang sesungguhnya bias dicapai. Motif manajer bawahan melakukan senjangan ini adalah membuat margin of safety dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan. Dengan cara tersebut manajer bawahan berharap

72 ZULKARNAINI

dapat menghilangkan tekanan dan rasa frustasi dalam upaya mewujudkan target anggaran akibat anggaran yang terlalu ketat (tight budget). Tekanan dan rasa frustasi itu muncul karena besarnya ketidakpastian yang harus mereka hadapi guna mencapai tujuan organisasi. Senjangan anggaran dapat terjadi oleh beberapa alasan. Hilton et.al (2000) menyatakan ada tiga alasan manajer melakukan senjangan anggaran, yaitu: 1. Senjangan anggaran akan membuat kinerja seolah terlihat lebih baik di mata pimpinan jika mereka dapat mencapai target anggaran. 2. Senjangan anggaran sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian memprediksikan masa yang akan datang. 3. Pengalokasian sumber daya akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuatnya fleksibel. Berdasarkan pengertian di atas maka penyebab timbulnya senjangan anggaran adalah karena fungsi anggaran sebagai indikator mengukur kinerja, ketidakpastian yang tinggi dan kesulitan memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam konteks penyusunan anggaran, manajer bawahan (subordinat) mempunyai informasi yang lebih lengkap dan relevan dibandingkan dengan atasannya (ordinat). Adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan atau lazim disebut asimetri informasi akan mempengaruhi prilaku bawahan dalam proses penganggaran.

Hipotesis Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 1. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap slack anggaran pada aparatur daerah Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya. 2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap slack anggaran pada aparatur daerah Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya. 3. Komitmen organisasi dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap


slack anggaran pada aparatur daerah Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya. METODE PENELITIAN Objek Penelitian diperlukan untuk melihat sebuah permasalahan maka diperlukan adanya objek yang berguna untuk membatasi tingkat pengambilan keputusan atau kesimpulan yang akan disusun. Objek dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, pengendalian intern dan slack anggaran. Definisi dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 1. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat sampai sejauh mana seorang staf memihak pada organisasi dan tujuantujuannya, serta bersikap dan berprilaku sesuai sitem nilai organisasi, yang menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan dua belah pihak dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Variabel ini diukur dari dua dimensi yaitu komitmen anggota terhadap organisasi (Mowday et.al.; 1979) dan dimensi komitmen organisasi terhadap anggota (Wiener, 1982). 2. Pengedalian intern merupakan satuan usaha yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai (COSO Report dalam Al-Haryono Jusup: 252). 3. Slack anggaran merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh manajer bawahan ketika ia turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dengan memberikan usulan dan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas sesuangguhnya yang dimiliki, atau tidak sesuai dengan sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan, dengan maksud agar anggaran tersebut mudah direalisasikan (Siegel: 1989). Desain Penelitian Jenis penelitian ini adalah survey dengan menggunakan explanatory research. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995) menyatakan bahwa : “Apabila peneliti ingin menjelaskan hubungan kausal diantara variabel-


variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan (expalanatory research).” Pengukuran indikator di atas menggunakan skala ordinal dan interval sesuai dengan variabel masing-masing. Variabel komitmen organisasi dibagi ke dalam dua dimensi yaitu komitmen anggota terhadap organisasi dan komitmen organisasi kepada anggota dengan menggunakan semantic deifferential scale. Skala ini diperlakukan sebagai skala interval dengan gradasi 0 hingga 10 dengan atribut berkutub dua (bipolar) seperti Menolak (skor 0) hingga Menerima (skor 10). Makin tinggi skor menunjukkan makin tinggi komitmen organisasi. Sedangkan untuk variabel pengendalian intern akan digunakan teknik skala likert (Likert Scale) yang merupakan skala ordinal antara 1 sampai dengan 5. Untuk variabel dependen slack anggaran peneliti menggunakan skala interval sama dengan variabel komitmen organisasi. Perbedaannya hanya disesuaikan dengan organisasi pemerintah daerah dengan mengacu pada gradasi 0 hingga 10 dimana jawaban Sulit diwujudkan (skor 0) hingga Mudah diwujudkan (skor 10). Hal ini bermakna bahwa skor tertinggi akan menunjukkan senjangan anggaran yang paling tinggi dan skor terendah dengan kondisi sebaliknya. Populasi adalah sekelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber data yang diperlukan (Mudrajad Kuncoro; 2003). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah yang dilibatkan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) di dua Kabupaten yaitu Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah masing-masing SKPD di dua Kabupaten yaitu 22 SKPD di Kabupaten Bener Meriah dan 22 SKPD di Kabupaten Pidie Jaya (masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran). Alasan pemilihan populasi sasaran karena berkaitan dengan elemen-elemen populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau


masalah penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:119). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu memilih subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran; 2003:277). Alasan pemilihan aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah agar memperoleh kondisi anggaran yang jelas dan tepat sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Masingmasing Kabupaten akan diambil 5 orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga jumlah sampel yang diambil berjumlah 220 sampel untuk kedua Kabupaten.

Metode Analisis Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis dengan mempergunakan analisis jalur (path analysis). Path analysis merupakan model struktural yang bertujuan untuk mengurai keberpengaruhan antar variabel. Teknik analisis ini dipilih karena model hubungan antar variabel merupakan model kausal yang terdekomposisi ke dalam satu struktur hubungan. Demikian pula karena pertimbangan arah pembahasan kepada kontribusi pengaruh, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, serta perbandingannya dalam penentuan variabel dominan. Prosedur analisis jalur yang digunakan sebagaimana merujuk kepada Nirwana SK Sitepu (1994) dengan struktur jalur yang dianalisis adalah sebagai berikut: X2=PX2X1X2+1 ……..(1) Y = PYX1X1 +PYX2X2 + 2 ...(2 Dimana: Y = Slack Anggaran X1 = Komitmen Organiasi X2 = Pengendalian Intern PXiXj = Koefisien Jalur Variabel Xj terhadap Xi, i & j = 1,2 PYXi = Koefisien Jalur Variabel Xi terhadap Y, i = 1,2

74 ZULKARNAINI




= Pengaruh Faktor Lain

Secara visual persamaan struktural di atas dapat diterjemahkan ke dalam bentuk diagram jalur pada berikut : Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan Untuk menguji apakah komitmen organisasi dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap slack anggaran , digunakan statistik uji F. H0 : Semua YX i = 0 i = 1,2

H1 : Ada YXi  0 i = 1,2

Komitmen organisasi dan pengendalian intern secara simultan tidak berpengaruh terhadap slack anggaran Komitmen organisasi dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap slack anggaran

Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial Setelah prosedur pengujian secara simultan menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk menguji variabel bebas yang pengaruhnya signifikan terhadap slcak anggaran. Hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial adalah: H0 : YXi = Komitmen organisasi dan pengendalian intern secara 0 parsial tidak berpengaruh i = 1,2 terhadap slack anggaran. H1 : YXi  Komitmen organisasi dan pengendalian intern secara 0 parsial berpengaruh terhadap i = 1,2 slack anggaran.

atau t hitung < -ttabel pada tingkat kepercayaan 1- dan derajat bebas (n-k-1). Apabila hasil pengujian secara parsial ada yang tidak signifikan, hal ini menandakan ada koefisien jalur yang tidak berarti (bermakna). Dengan demikian harus dibuat diagram jalur baru dimana jalur yang koefisien tidak signifikan dihilangkan dari diagram. Karena diagram jalur sudah berubah, maka semua tahapan perhitungan diulang kembali dari awal untuk menghitung koefisien jalur baru sampai seluruh hasil pengujian secara individual diperoleh hasil yang signifikan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Komitmen Pengendalian Intern Anggaran

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian internal terhadap slack anggaran, maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden pada variabel pengendalian intern masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan analisis jalur terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval melalui method of succesive interval. Bentuk hubungan antara komitmen organisasi (X 1) dan pengendalian intern (X2) terhadap slack anggaran (Y) dapat dilihat pada gambar berikut:

X1

2 PYX1

P X2X1

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1 dan kriteria pengujiannya adalah “tolak H 0 jika t hitung > ttabel

Organisasi dan Terhadap Slack

Y PYX1

1

X2



Gambar diagram jalur seperti terlihat di atas dapat diformulasikan ke dalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut: Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama X2 = PX2X1X1 + 1 Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua Y = PYX1X1 + PYX2X2 +2 Keterangan: Y = Slack Anggaran X1 = Komitmen organisasi X2 = Pengendalian internal  = Pengaruh faktor lain Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software LISREL 8.7 (dapat dilihat pada lampiran). Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi beserta koefisien korelasi antar variabel sebagai berikut:

Tabel 1 Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat No Korelasi Hubungan Sangat rendah 1 0,000 – 0,199 2

0,200 – 0,399

Rendah

3

0,400 – 0,599

Sedang

4

0,600 – 0,799

Kuat

5

Sangat kuat 0,800 – 1,000 Sumber: Sugiyono, 2009; 250

Tabel 2. Korelasi Antar Variabel

Correlation Matrix

PI SA KO

PI -------1.0000 -0.6190 0.5068

SA -------1.0000 -0.5896

KO --------

1.0000

Berdasarkan nilai koefisien korelasi di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara komitmen organisasi (KO) dengan pengendalian intern (PI) sebesar 0,5068 dan masuk dalam kategori cukup kuat. Arah hubungan positif antara komitmen organisasi dengan pengendalian intern menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang makin tinggi cenderung diikuti dengan peningkatan pengendalian intern. Kemudian hubungan antara komitmen organisasi (KO) dengan slack anggaran (SA) sebesar 0,5896 termasuk dalam kategori cukup kuat dengan arah negatif, demikian juga hubungan antara pengendalian intern (PI) dengan slack anggaran (SA) sebesar 0,6190 termasuk dalam kategori kuat atau tinggi dengan arah negatif. Koefisien Jalur Setelah diuraikan hubungan antar variabel independen (komitmen organisasi dan pengendalian internal) selanjutnya akan di uji pengaruh komitmen organisasi terhadap pengendalian intern serta pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian intern terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien jalur dari masing-masing variabel independen terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut: Tabel 3 Koefisien Jalur Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Jalur Koefisien thitung R2 X1 è X2

0,5068

3,8101

0,2569

76 ZULKARNAINI

X1 è Y


-0,3713

-2,8921 0,4856

X2 è Y

-0,4308

-3,3558

Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R2) diketahui bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh sebesar 25,69% terhadap pengendalian intern di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian secara bersama-sama komitmen organisasi dan pengendalian intern memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 48,56% dalam menurunkan slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Secara visual jalur dari kedua variabel independen terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar berikut:

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh komitmen organisasi terhadap pengendalian internal. Diduga bahwa komitmen organisasi akan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian intern di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Untuk membuktikan hipotesis tersebut dilakukan pengujian terhadap hipotesis statistik berikut: Ho: X2X1=0

Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya.

Ha: X2X1=0

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengendalian intern Kabupaten Bener Meriah dan kabupaten Pidie Jaya.

2

X1

0,5144

PYX1 = -0,3713

Hipotesis statistik di atas akan diuji menggunakan uji t dan rangkuman hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Y

P X2X1 =0,5068 PYX1 = - 0,4308

1

0,7431

X2

Pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap slack anggaran melalui pengendalian intern = (-0,3713)  0,5068  (-0,4308) = 0,0811 (8,11%). Pengujian Hipotesis Setelah diuraikan besarnya kontribusi (pengaruh) variabel independen terhadap variabel dependen, selanjutnya dilakukan uji signifikansi untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Uji signifikansi dimulai dari uji sub struktur pertama, dan dilanjutkan dengan uji sub struktur kedua (model lengkap). Pengaruh Komitmen Organisasi Tehadap Pengendalian Intern

Tabel 4 Uji Pengaruh Variabel Komitmen Organisasi Terhadap Pengendalian intern Koefisien Jalur

thitung

ttabel

R2

Kesimpulan

0,5068

3,8101

2,018

0,2569

Signifikan

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai t-hitung sebesar 3,8101 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,2569. Karena thitung (3,8101) lebih besar dibanding ttabel (2,018) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat



disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian intern di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Besarnya kontribusi atau pengaruh komitmen organisasi dalam meningkatkan pengendalian intern di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya adalah 25,69%, sedangkan sisanya 74,31% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis tersebut memberikan bukti bahwa adanya komitmen organisasi kuat yang dimiliki oleh seluruh aparatur di dua Kabupaten baik Bener Meriah maupun Pidie Jaya akan sangat mendorong terciptanya pelaksanaan pengendalian intern yang baik.

Hipotesis statistik di atas akan diuji menggunakan uji t dan rangkuman hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Uji Pengaruh Variabel Komitmen Organisasi Terhadap Slack Anggaran Koefisien Jalur

t hitung

ttabel

R2

Kesimpulan

-0,3713

-2,8921

2,020

0,2189

Signifikan

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian internal terhadap slack anggaran baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Diduga bahwa komitmen organisasi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Pengujian akan dimulai dari pengujian secara parsial dan dilanjutkan dengan pengujian secara bersama-sama.

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai t-hitung sebesar -2,8921 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,2189. Karena thitung (-2,8921) lebih kecil dibanding negatif ttabel (-2,020) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Besarnya kontribusi atau pengaruh komitmen organisasi terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya sebesar 21,89%, dimana pengaruh langsung sebesar 13,78% dan pengaruh tidak langsung melalui pengendalian intern sebesar 8,11%.

Pengaruh Parsial Komitmen Terhadap Slack Anggaran

Pengaruh Parsial Pengendalian Terhadap Slack Anggaran

Pengaruh Komitmen Pengendalian Intern Anggaran.

Organisasi dan Terhadap Slack

Organisasi

Intern

Hipotesis:

Hipotesis: Ho: YX1 = 0

Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya

Ha: YX1 ≠ 0:

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya

Ho: YX2 = 0

Pengendalian internal berpengaruh terhadap anggaran di Kabupaten Meriah dan Kabupaten Jaya.

tidak slack Bener Pidie

Ha: YX2 ≠ 0:

Pengendalian intern berpengaruh terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya.

78 ZULKARNAINI


Hipotesis statistik di atas akan diuji menggunakan uji t dan rangkuman hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Ho: Semua YXi = 0 i= 1,2

Tabel 6. Uji Pengaruh Variabel Pengendalian Intern Terhadap Slack Anggaran Koefisien Jalur

t hitung

ttabel

R2

Kesimpulan

-0,4308

-3,3558

1,771

0,2667

Signifikan

i= 1,2

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai t-hitung sebesar -3,3558 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,2667. Karena thitung (-3,3558) lebih kecil dibanding negatif ttabel (-1,771) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Besarnya kontribusi atau pengaruh pengendalian intern terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi NAD sebesar 26,67%. Pengaruh ini menjelaskan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap slack anggaran apabila pengendalian intern semakin baik dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa, walaupun kedua Kabupaten ini masih berusia relative muda, ternyata pelaksanaan anggaran semakin baik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya Undang-Undang yang berlaku dan pengawasan dari Pemerintah Pusat. Disamping itu nilai koefisien determinasi yang diperoleh masih rendah, menandakan bahwa di satu sisi, kedua Kabupaten ini masih dalam tahap pembelajaran menuju kepada persiapan Kabupaten yang lebih mandiri.

Pengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Slack Anggaran Hipotesis:

Ha: Ada YXi  0

Komitmen organisasi dan pengendalian internal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya provinsi NAD Komitmen organisasi dan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya provinsi NAD

Hipotesis statistik diatas akan diuji menggunakan uji F dan rangkuman hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7. Uji Pengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Slack Anggaran Koefisien Determinasi

Fhitung

Ftabel

Kesimpulan

0,4856

19,352

3,226

Signifikan

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 19,352 dengan koefisien determinasi sebesar 0,4856. Karena Fhitung (19,352) lebih besar dibanding Ftabel (3,226) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan komitmen organisasi dan pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya provinsi NAD. Besarnya kontribusi atau pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian intern secara bersama-sama terhadap slack anggaran di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya provinsi NAD sebesar


48,56%, sedangkan sisanya sebesar 51,44% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut. Gambaran dari hasil pengujian secara bersama-sama tersebut jelas memperlihatkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kedua variabel independen baik komitmen organisasi dan pengendalian intern terhadap slack anggaran.


signifikan terhadap slack anggaran baik di Kabupaten Bener Meriah maupun Pidie Jaya. Dari pengujian secara bersama-sama ini jelas memperlihatkan bahwa baik komitmen organisasi maupun pengendalian intern sangat berperan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang baik sehingga terhindar dari praktik slack anggaran yang dapat merugikan pemerintah daerah.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh pada bab pembahasan mengenai pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian intern terhadap slack anggaran pada aparatur Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komitmen organisasi dan pengendalian intern memiliki hubungan dengan arah yang negatif terhadap slack anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa makin cukup kuat komitmen organisasi maupun pengendalian intern maka akan menurunkan terjadinya slack anggaran baik di Kabupaten Bener Meriah maupun Pidie Jaya. 2. Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian intern baik di Kabupaten Bener Meriah maupun di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila komitmen yang dimiliki kuat oleh seluruh aparatur, maka akan menunjang pelaksanaan pengendalian intern yang baik. 3. Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap slack anggaran baik di Kabupaten Bener Meriah maupun Pidie Jaya. Pengaruh negatif menjelaskan bahwa adanya komitmen organisasi yang kuat akan menurunkan terjadinya slack anggaran. 4. Pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan negative terhadap slack anggaran, artinya terjadi penurunan terhadap slack anggaran apabila pengendalian intern semakin baik dilaksanakan baik di Kabupaten Bener Meriah maupun Pidie Jaya. 5. Komitmen organisasi dan pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh

SARAN Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk kedua Kabupaten agar tetap mempertahankan konsistensi dalam memegang teguh komitmen organisasi karena akan membantu untuk meningkatkan pengendalian intern yang memadai. 2. Dengan usia yang sangat muda, maka diharapkan kedua Kabupaten akan terus meningkatkan pelaksanaan anggaran yang baik dan benar. 3. Penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan variabel penelitian pada faktor-faktor lain seperti desentralisasi, kinerja manajerial dan sebagainya. 4. Penelitian berikutnya dapat memperluas subjek penelitian tidak terbatas pada pemerintahan, namun dapat dilakukan juga pada berbagai jenis perusahaan. REFERENSI Al-Haryono Jusup. 2001. Auditing (Pengauditan). STIE-YKPN. Yogyakarta. Arfan Ikhsan dan Ishak. 2005. Akuntansi Keprilakuan. Salemba Empat. Jakarta. Cherrington. 1996. Accounting Information System and Business Organization. AddisonWesley. COSO Report. 1992. Internal Control-Integrated Framework/www.coso.org/publications/ncffr. pdf

80 ZULKARNAINI

Cushing & Romney. 1987. Accounting Information System and Business Organization. Addison-Wesley. Harian Serambi Indonesia. Politik Anggaran 2010. Terbit tanggal 10 Maret 2010 oleh Juanda Djamal. Hilton, et. al. (2000). Cost Management Strategic For Business Decision. New York: Mc. Graw Hill. Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat: Jakarta. Kenis, I. 1979. The Effect of Goal Characteristic on Managerial Attitudes Performance. The Accounting Review. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Edisi Kedelapan. LP3ES. Jakarta Meyer, John and Allen Natalie. 1997. The Measurement and Antecedent of Affective Continuance and Normative Commitment to The Organizational. Journal of Occupational Psychology. Volume 14. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta. Mudrajat Kuncoro. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga-Jakarta. Nirwana .SK. Sitepu. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis). LP3E Unpad. Nouri, H and Parker. (1996). The Effect of Organizational Commitment on the Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack. Behaviour Research in Accounting Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE-UGM. Yogyakarta.


Modway et.al. 1979. Organizational Behavior; Concept, Controversies, Aplication. International Edition. Eigth Edition. Pretice Hall, pp. 478-487. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business, A Skill building Approach. Fourth Edition.Wiley. Pp. 87. Siegel, G. Ramanauskas-Marconi, and Helena. 1989. Behavioral Accounting. South-Western Publishing Co. Ohio. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Wiener. 1982. Management : A Global Prespective. McGraw-Hill Education (Asia).

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Volume 3, Nomor 1, Februari 2013 ISSN: p

Recommend Documents