1
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PRODUK PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG GORONTALO DENGAN GADAI KONVENSIONAL PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG GORONTALO SELATAN Juliatyn I. Hulawa, Zulkifli Bokiu , Laode Rasuli Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Pembiyaan gadai merupakan transaksi pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Objek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya, barang elektronik, kenderaan bermotor, maupun barang berharga lainnya. Dalam pegadaian syariah, produk-produk yang ditawarkan tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang dapat diperoleh nasabah melalui transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka pegadaian syariah akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu yang dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya ijarah. Kata Kunci:
PENDAHULUAN Dewasa ini, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami peningkatan yang cukup pesat tidak hanya pada negara-negara yang mayoritas Muslim, akan tetapi telah merambat ke berbagai belahan dunia seperti Asia, Eropa, Amerika, hingga Australia yakni sekitar 75 negara telah mempraktikkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut.
2
Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang dapat
diperoleh nasabah melalui transaksi utang piutang dengan jaminan barang yang disebut biaya ijarah. Definisi ijarah yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Biaya sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka (Antonio, 2001: 218). Setiap lembaga usaha, perusahaan, termasuk pegadaian baik syariah maupun konvensional membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, pegadaian syariah tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dalam hal ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn dan akad ijarah (PSAK 107) menjadi panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo termasuk salah satu LKS yang telah berdiri sejak tujuh tahun silam, tepatnya pada bulan April tahun
3
2006. Jika dibandingkan dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan yang telah berkiprah sejak tahun 1950 yakni genap berusia 63 tahun, maka secara otomatis sulit untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo untuk melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem pelayanan serta produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan agar segera beralih menuju sistem syariah, jauh dari praktik ribawi yang menjadi dasar perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional. Selain itu, faktor lainnya yang juga mempengaruhi minat nasabah yang ingin melakukan pembiayaan gadai baik syariah maupun konvensional adalah dari segi manajemen perusahaan atau lebih khususnya terkait pelayanan yang diberikan kepada nasabah, baik oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan maupun PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo (Ismail, 2008: 50) Perbedaan mendasar dari segi pengenaan biaya dalam gadai konvensional yang memberlakukan sistem sewa modal dengan adanya biaya bunga dengan gadai syariah dengan sistem ijarah yang berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tentu akan mempengaruhi perlakuan akuntansi yang diterapkan baik oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan maupun PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan gadai baik syariah maupun konvensional yang harus disesuaikan dengan peraturan pegadaian dan ketentuanketentuan yang telah diatur. Artinya, akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam aktivitas masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa Allah memerintahkan manusia untuk melakukan pencatatan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah sesuai dengan prinsip akuntansi syari’ah yang tertuang dalam PSAK 101 dalam SAK (2009) meliputi persaudaraan
(ukhuwah),
keadilan
(‘adalah),
kemaslahatan
keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliyah).
(mashlahah),
4
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis, maka para pelaku usaha/ bisnis tersebut bertindak dengan memperhatikan segala aturan yang ditetapkan sehingga akan melahirkan laporan keuangan yang accountable, adil peruntukannya agar tidak menimbulkan asimetri informasi, dan disajikan dengan benar tanpa menyalahi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian (Kasmir, 2002: 26). Dalam menjalankan transaksi gadai syariah, Antonio (1999: 215) menjelaskan bahwa pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, antara lain (1) Ar-Rahn (yang menggadaikan), (2) Al-Murtahin (yang menerima gadai), (3) Al-Marhun/ rahn (barang yang digadaikan), (4) Al-Marhun bih (utang), dan (5) Sighat, Ijab dan Qabul Dalam mekanisme perjanjian gadai, terdapat tiga alternatif akad perjanjian, antara lain (Sudarsno, 2012: 179): (1) Akad al-Qardul Hasan, (2) Akad al-Mudharabah, (3) Akad Bai’al-Muqayadah. Dalam gadai syariah, penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait pencatatan akuntansinya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Penelitian tentang analisis perbandingan gadai syariah dan gadai konvensional kaitannya dengan sistem pencatatan ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti di masing-masing lokasi yang berbeda. Ramadhani (2012), Susilowati (2008), Fitriani (2009), Suryati, dkk. (2013) dan Supriyadi (2012)
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, memberikan arti atau implikasi pada suatu masalah yang diteliti (Masyhuri dan
5
Zainuddin, 2009). Peneliti sendiri bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan Manajer Cabang atau Staf Administrasi terkait dilengkapi dengan pedoman wawancara menggunakan alat bantu perekam (handphone) dan ATM (Alat tulis menulis). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan . Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Pengamatan (Observasi), (2) Wawancara (Interview), dan (3) Dokumentasi Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini melakukann uji derajat kepercayaan diantaranya dilakukan dengan: (1) perpanjangan keikut-sertaan; (2) ketekunan pengamatan; (3) triangulasi; (4) pengecekan sejawat; serta (5) kecukupan referensial. Dan teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.
HASIL PENELITIAN PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan termasuk dalam sejumlah Unit Pelayanan Operasional (UPO) PT Pegadaian (Persero) yang saat ini tercatat dalam laporan tahunannya untuk tahun 2012
telah mencapai 4.604 unit. Berdasarkan hasil
wawancara juga yang dilakukan dengan pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, Bapak Teguh, bahwa kedua unit pelayanan operasional, yakni PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan merupakan dua divisi yang berbeda namun berada dalam satu naungan PT Pegadaian (Persero). Berkaitan dengan kedua objek penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diketahui dari salah satu karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi, bahwa PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo didirikan pada bulan April tahun 2006 dan bekerjasama dengan Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Beliau juga mengungkapkan bahwa usaha pendirian
6
tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan, yakni kondisi masyarakat Gorontalo yang mayoritas muslim dan juga dukungan dari pemerintah daerah Gorontalo itu sendiri. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo diresmikan pada tanggal 17 April 2006 oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yakni Bapak Medi Botutihe yang kala itu menjabat sebagai Walikota Gorontalo. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo tercatat sebagai lembaga Pegadaian Syariah yang ke-35 se Indonesia dengan Pimpinan Cabang pertama, yakni Bapak Makum Ihsan, S.E. Saat ini, jumlah produk yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo ada empat jenis, yakni Rahn, ARUM, MULIA, dan AMANAH yang nanti akan dijelaskan dalam sub bab Produk PT Pegadaian (Persero). Sementara untuk latar belakang berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, Bapak Teguh, menyatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan didirikan sejak tahun 1950 dengan aktif menawarkan sejumlah produk yang terdiri dari KCA, KRASIDA, Fidusia, MULIA, Jasa Pembayaran Online (listrik/air/telepon), Jasa Taksiran, dan Jasa Titipan. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT Pegadaian (Persero) menawarkan berbagai produk. Masing-masing produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Produk-produk PT Pegadaian (Persero) yang ditawarkan kepada nasabah adalah sebagai berikut: (1) Pegadaian KCA (KREDIT CEPAT AMAN), (2) Pegadaian Rahn, (3) Pegadaian Jasa Taksiran, (4) Pegadaian Jasa Titipan, (5) Pegadaian Kreasi, (6) Pegadaian Krasida, (7) Pegadaian Kresna, (8) Pegadaian KtJg (Kredit tunda Jual gabah), (9) Pegadaian Kremada (Kredit perumahan rakyat), (10) Pegadaian Krista, (11) Pegadaian Persewaan Gedung, dan (12) Jasa Lelang. Alasan didirikannya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo adalah untuk menjawab berbagai kebutuhan nasabah yang saat ini makin kompleks. Hal lainnya yang berbeda adalah dari segi penyebutan istilah yang gunakan. Artinya, PT
Pegadaian
menggunakan istilah dalam Islam
(Persero)
Syariah Cabang Gorontalo
7
Tabel 8: Tabel Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran Gol.
Tarif Emas Elektronik Kenderaan Pinjama A 50.000-500.000 95 % 95 % 95 % n B1 550.000-1.000.000 92 % 92 % 92 % B2 1.050.000-2.500.000 92 % 92 % 92 % B3 2.550.000-5.000.000 92 % 92 % 92 % C1 5.100.000-10.000.000 92 % 92 % 92 % C2 10.100.00092 % 92 % 92 % C3 15.100.00092 % 92 % 92 % 15.000.000 D 20.100.000 ke atas 93 % 93 % 93 % 20.000.000 Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Marhun Bih (Rp)
Tabel 9: Besaran Biaya Administrasi Golongan Marhun Bih (Rp) Tarif Administrasi (Rp) A 50.000-500.000 2.000 B1 550.000-1.000.000 8.000 B2 1.050.000-2.500.000 15.000 B3 2.550.000-5.000.000 25.000 C1 5.100.000-10.000.000 40.000 C2 10.100.000-15.000.000 60.000 C3 15.100.000-20.000.000 80.000 D 20.100.000 ke atas 100.000 Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, dan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara online dan terpusat sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo. Penyajian transaksi dalam laporan keuangan serta pengungkapan juga dilakukan secara otomatis terpusat. Contoh kasus: Pada tanggal 01 Januari 2014, nasabah memiliki
8
kebutuhan mendesak guna membiayai berbagai keperluan skripsi dan wisuda. Ia pun membawa barang jaminannya berupa kalung dan gelang yang dimilikinya untuk digadaikan. Menurut juru taksir, emas yang dibawanya itu memiliki nilai sebesar Rp 2.150.428. Dari contoh kasus di atas, maka perhitungan yang dilakukan oleh kedua objek penelitian adalah sebagai berikut. 1.
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Nilai Taksiran
: Rp 2.150.428
Golongan Pinjaman
: B2
Presentase Taksiran
: 92 %
Biaya Administrasi
: Rp 15.000
Tarif Ijarah
: 71 /10 hari
Konstanta
: 10ribu
Penyelesaian: Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran = Rp 2.150.428 x 92 % = Rp 1.978.393,8 dibulatkan Rp 1.950.000 Perlakuan Akuntansi: 1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan Surat Bukti Rahn yang telah ditandatangani. Jurnal: Piutang
Rp 1.950.000 Kas
Rp 1.950.000
2. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan marhun bih pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari Rahin, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Kas
Rp 15.000 Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000
3. Transaksi Pelunasan:
9
(1) Jika dilakukan sekalian dalam
jangka waktu maksimum 120 hari,
maka: a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan Jurnal: Piutang
Rp 1.950.000
Kas
Rp 1.950.000
b. Pendapatan ijarah dihitung: 71 / 10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000 Nilai Taksiran x Tarif 10.000
Rp 2.736.909 x 71 10.000
= Rp 19.432 dibulatkan Rp 19.500/ 10 hari Pendapatan ijarah = Rp 19.500 x 12 = 234.000 Jurnal: Kas
Rp 179.400 Pendapatan Ijarah
Rp 179.400
PEMBAHASAN Hasil wawancara peneliti dan narasumber PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi, terungkap bahwa saat ini belum ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan untuk karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, akan tetapi dalam jangka waktu dekat PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo akan melakukan pelatihan untuk penerapan SOP tersebut. Dalam hal penentuan piutang atau uang pinjaman dari hasil penaksiran dikalikan dengan presentase berdasarkan golongan, antara PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
ditetapkan
sama
berdasarkan
Surat
Edaran
Direksi
Nomor
10
07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun tariff maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012 dan Surat Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman yang diakui PT Pegadaian (Persero) sebagai piutang maka akan timbul biaya bunga untuk nasabah yang akan diakui sebagai pendapatan sewa modal oleh PT Cabang Konvensional Gorontalo Selatan. Sementara untuk Cabang Syariah Gorontalo, nasabah (rahin) dibebankan biaya ijarah sebagai sewa atas marhun yang digadaikan. Jika terjadi pemeliharaan objek ijarah, dalam PSAK 107 disebutkan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiyaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya ijarah yang dibayarkan oleh pemilik itu dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Unit Syariah Cabang Gorontalo yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Perbedaannya dengan gadai konvensional yaitu penentuan sewa modal yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menandakan telah terjadinya praktik uang yang dijadikan sebagai komoditas. Karena sewa yang ditetapkan dihitung berdasarkan modal pinjaman yang diberikan. Dalam pandangan umum, masyarakat akan menilai bahwa sistem sewa modal ternyata sama saja dengan ijarah bahkan hasil perbandingan dari contoh transaksi di atas menghasilkan bahwa biaya ijarah jauh lebih besar dibandingkan dengan sewa modal. Bahkan, dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari kedua objek penelitian mengungkapkan bahwa gadai syariah sama saja dengan gadai
11
konvensional. Perbedaannya adalah dari sisi istilah dan alasan diluncurkannya produk
gadai
syariah
adalah
untuk
mempertahankan
nasabah
dengan
menyediakan alternatif pilihan sesui keinginan nasabah itu sendiri. Sangat disayangkan, menurut peneliti, segala sistem operasional yang dijalankan secara syariah beserta konsep dasar syariah haruslah dipahami oleh para actor/pelakunya dengan tujuan tidak hanya sekadar untuk duniawi akan tetapi juga ukhrawi, tidak hanya materiil tetapi juga aspek sosial, sehingga tujuan falah untuk mendapatkan kemenangan dunia akhirat dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa ternyata laporan keuangan untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo tidak dilakukan secara terpisah dengan Pegadaian konvensional, melainkan semua terpusat
disajikan
dalam
laporan
keuangan
konsolidasian
diungkapkan
penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan.
SIMPULAN Dari berbagai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan antara Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan adalah: (1) dalam Gadai Syariah ditetapkan baru satu jenis barang yang dapat digadaikan yakni perhiasan, sementara untuk gadai konvensional ada bermacam-macam jenis barang seperti barang-barang elektronik, perhiasan, kenderaan, peralatan dan rumah tangga; (2) dalam gadai syariah diterbitkan Surat Bukti Rahn sebagai tanda gadai sedangkan dalam gadai konvensional diterbitkan Surat Bukti Kredit. Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan yaitu dalam hal pendapatan yang diakui dalam pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan ijarah yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil taksiran barang gadai untuk jangka waktu 10 hari untuk setiap kelipatan Rp 10.000, sementara dalam gadai konvensional di akui sebagai pendapatan sewa modal dari
12
jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan tarif presentase yang ditentukan untuk setiap jangka waktu 15 hari.
SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan kepada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo untuk lebih menunjukkan ciri khas/identitas syariah yang diwujudkan dalam bentuk strategi pelayanan sehingga dapat menjadi nilai tambah untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, melaksanakan pendidikan tambahan terkait informasi syariah sehingga lebih menambah kepercayaan masyarakat untuk memilih Gadai Syariah.
DAFTAR PUSTAKA Antonio, M.Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press Aziza, Farisa. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Jogjakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009. Chariri, A. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009 Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai).
Ulama
(MUI)
No.
Fitriani, Dewi. Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi dalam Sistem Pembiayaan Ar-Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung Periode 2008. Artikel Akuntansi. Universitas Gunadarma, 2009 Herfika, Cahyusha Desmutya. Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang, 2013
13
Ismail, Hasyrul. Kecenderungan Masyarakat Kota Gorontalo dalam Memilih Lembaga Pegadaian (Studi atas Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, 2008 Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Masyhuri dan Zainudin. 2009. Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PT. Refika Aditama Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ramadhani, Nur. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makasar. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar. 2012 Supriyadi, Ahmad. Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus. Jurnal Penelitian. STAIN Kudus, 2012. Suryati, dkk. Kajian Implementasi ar-Rahn (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan. Jurnal Penelitian. Universitas Trunojoyo Madura. 2013 Susilowati, Tri Pudji. Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
