PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Vicky Agustiawan Lasoma
Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Skripsi Program Studi Strata 1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar 49,1%. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan
Pendahuluan Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang
menyajikan
laporan
keuangan
diharuskan
member
pernyataan
tanggungjawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan system inten yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Stadar Akuntansi Pemrintah (SAP), (Darise, 2008: 2). Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan
laporan
keuangan
yang
berkualitas
tersebut,
pemerintah
mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009: 3). Maka berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sekaligus menuangkannya dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”
Berdasarkan permasalahan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Pemerintah
Kabupaten
Gorontalo
Utara
dalam
menyajikan
laporan
keuangannya sudah seuai sengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, namun hal tersebut masih belum berjalan baik serta pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran. 2. Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, BPK masih memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau Qualified Opinion, Menurut pendapat BPK, laporan keuangan pemerintah kabuapten Gorontalo utara telah menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang
material, posisi keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, susuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun ada beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengarug terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat dalam memahami akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan penyusunan realiasi anggaran.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian sejenis dimasa yang kan dating 3. Hasil penelitia ini diharapkan menjadi wacana dan referensi bagi pihak yang memerlukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dala SAP tersebut dilihat dari sisi teori akuntansi sebagaimana terlihat dari telaah kritis yang dilakukan oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) dengan diterbitkannya buku Standar Akuntansi Pemerintahan telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005, maka untuk saat ini dapat dikatakan telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan laporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. (Tanjung, 2008:6) Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara. (Tanjung, 2008:31) Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara penggunaan internet yang dapat merangsang motivasi peserta didik pada lembaga pendidikan tinggi dalam menyelesaikan studinya dapat digambarkan melalui kerangka pikir sebagai berikut: Landasan Teori: Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang diterima umum. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunaan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Hariado, dkk, 2010: 115)
Standar Akuntansi Pemerintah PP NO. 71 Tahun 2010
PSAP NO. 01
PSAP NO. 02
PSAP NO. 03
PSAP NO. 04
PSAP NO. 05
PSAP NO. 06
PSAP NO. 07
PSAP NO. 08
PSAP NO. 09
PSAP NO. 10
PSAP NO. 11
Kualitas Laporan Keuangan pemerintah
Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Metode Penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan pada kesioner,
PSAP NO. 12
yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009: 23). Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Desain penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 2 sebagai berikut: Standar akuntansi Pemerintah (SAP) (X)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)
Variabel penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat seperti dijelaskan sebagai berikut: 1. Varabel Bebas adalah Standar akuntansi Pemerintah (X) Standar akuntansi
pemerintah
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, (Tanjung, 2012). 2. Variabel Terikat adalah Kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) Menurut Hariadi dkk (2010: 125) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk lebih jelasnya definisi operasional varabel, dimensi serta penyebaran indikator dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Jenis Variabel
Konsep Variabel
Dimensi
Standa
Standa akuntansi pemerintah
1.
akuntansi
(SAP) adalah prinsip-prinsip
pemerintah
akuntansi
(SAP) (X)
dalam
yang
Indikator
Skala
1)
Basis Akrual
Ordinal
2)
Komponen Laporan Keuangan
3)
Periode Pelaporan
Laporan
4)
Penyajian laporan realisasi anggaran
Realisasi Anggaran Berbasis
5)
Anggaran berbasis kas
PSAP No. 03 Laporan Arus
6)
Aktivitas operasi
Kas
PSAP
No.
01
Penyajian
Laporan Keuangan
diterapkan
menyusun
dan
menyajikan Laporan Keuangan
2.
Pemerintah, yang terdiri atas
No.
02
3.
7)
Aktivitas investasi
rangka
8)
Akitvitas pendanaan
transparansi dan akuntabilitas
9)
Aktivitas transitoris
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
dalam
penyelenggaraan
Ordinal
Kas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
PSAP
Ordinal
akuntansi
pemerintahan,
serta
4.
peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, (Tanjung, 2012)
5.
PSAP No. 04 Catatan atas
10) Penyajian Calk
laporan keuangan
11) Susunan dalam Calk
PSAP
No.
05
Akuntansi
Persediaan
6.
7.
PSAP
No.
Ordinal
12) Penilaian persediaan
Ordinal
13) Pengakuan Persediaan
06
Akuntansi
14) Pangakuan investasi
Ordinal
Investasi
15) Pelepasan dan pemindahan investasi
PSAP No. 07 Akunansi Aset
16) Pengukuran asset tetap
Tetap
17) Aset Donasi
Ordinal
18) Pengakuan Penyusutan 8.
PSAP
No.
08
Akuntansi
19) Perlakuan akuntansi kontruksi
Ordinal
20) Perlakuan akuntansi kewajiban
Ordinal
Kontruksi dalam pengerjaan 9.
PSAP
No.
09
Akuntansi
Kewajiban
21) Pengakuan kewajiban 22) Pengukuran kewajiban
10. PSAP
No.
10
Koreksi
23) Perlakukan akuntansi koreksi kesalah
Ordinal
11
Laporan
24) Konsep
Ordinal
kesalahan
11. PSAP
No.
Keuangan Konsolidasi
Penyajian
Laporan
keuangan
Konsolidasi Ordinal
12. PSAP
No.
12
Laporan
Oprasional
Sumber: PP 71 2010 dan Tanjung
25) Penyusunan laporan Operasional 26) Informasi dalam laporan operasonal
Sumber: PP 71 2010 dan Tanjung (2012)
(2012) Kualitas
Karakteristik kualitatif laporan
Laporan
keuangan
keuangan
ukuran
adalah normatif
ukuranyang
1. Relevan
1.
Memiliki Manfaat umpan balik
2.
Memiliki manfaat prediktif
3.
Tepat waktu
4.
Lengakp
Ordinal
daerah (Y)
diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga
2. Andal
5.
Penyajian jujur
6.
Dapt diverifikasi
7.
Memenuhu unsure netralitas
3. Dapat dibandingkan
8.
Dapat dibandingkan
Ordinal
4. Dapt dipahami
9.
Dapat dipahami penggunaanya
Ordinal
Sumber: SAP (2010) dan Hariadi (2010)
Sumber: SAP (2010) dan Hariadi (2010)
dapat
memenuhi tujuannya. Hariadi dkk (2010)
Sumber : Olahan 2013
Berdasarkan tabel operasional di atas, maka pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukan sikap seseorang terhadap peryataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu sangat setuju (A), setuju (B), raguragu (C),
tidak setuju (D), dan sangat tidak setuju (E) setiap pilihan akan
diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel 2 sebagai berikut: No
Pilihan
Skor/Bobot
Keterangan
1
A
5
Sangat setuju
2
B
4
Setuju
3
C
3
Ragu-ragu
4
D
2
Tidak setuju
5
E
1
Sangat tidak setuju
Sumber: Sugiyono (2009: 54) Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (questionaire) yang diberikan kepada seluruh DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner dari responden. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat maka penulis menggunakan pendekatan langsung kepada instansi yang bersangkutan serta para pegawai DPPKAD sebagai responden yang ada dalam instansi tersebut.
Ordinal
Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berhubungan dengan
indikator penerapan akuntansi
sektor publik dan
akuntabilitas publik. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan yang telah teruji validitas dan realiabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel. Uji
validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing
pertanyaan dengan skor untuk masing-masing variabel. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16 dan Microsoft excel 2007. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Jika nilai koefisien alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel (Ghozali, 2005: 41). Koefisien korelasi antara dua kelompok tersebut menunjukan kehandalan internal alat ukur yang digunakan. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16 dan Microsoft excel 2007. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah adalah data yang berskala ordinal, sedangkan syarat data untuk dapat digunakannya statistik inferensial (analisa regresi) sebagai analisis utama dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Oleh karena itu seluruh variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu dikonversi untuk selanjutnya dinaikkan ketinggian pengukuran interval. Teknik yang digunakan dalam konversi data ini adalah metode interval berurutan (method successive intervals). Pengujian Hipotesis Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi sederhana, data tersebut harus diuji kenormalanya. Pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut: Ho: Data variabel dependen berdistribusi normal.
Hi : Data variabel dependen tidak berdistribusi normal. α : 5% Setelah dilakukan pengujian normalitas tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana (Uji t). Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut: H0
:
β = 0, standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ha
:
β ≠ 0, standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. Untuk menentukan nilai ttabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah: Jika t hitung > t tabel (n-k-1) maka Ho ditolak, Jika t hitung < t tabel (n-k-1) maka Ho diterima Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Hal ini berarti R2 = 0 menunjukan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R2 semakin besar mendekati 1, menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka pemerintah daerah dengan persetujuaan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Utara membentuk peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan, pengelola keuangan dan
aset daerah Kabupaten Gorontalo Utara Utara. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai salah satu urusan pemerintah
daerah
kabupaten/Kabupatenyang
bersifat
wajib,
dibutuhkan
memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu sebelum dibagikan kepada responden, terlebuh dahulu kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan coefisien correlation pearson product moment (sugiono, 2009) yaitu dengan menghitung korelasi antara score masing-masing butir pertanyaan dengan totol score. Adapun kriteri pengujian validitas adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rkritis yaitu 0.3 Jika, rhitung > rKritis (0,3) berarti Valid, sebaliknya rhiutng < rKritis (0,3) berarti tidak Valid Semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai rhitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai rkritis yang telah ditentukan yaitu 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan. Terlihat bahwa variabel standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Yang artinya instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran pada semua respondennya. Kondisi
ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat
digunakan pada analisis selanjutnya.
Untuk mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S test). Jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada taraf di atas 5% (0,05), maka data mengikuti distribusi normal, dan sebaliknya jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifakan pada taraf 5% atau dibawahnya berarti data mengikuti distribusi tidak normal. Namun demikian dengan hanya melihat nilai Kolmogorov-Smirnov hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001). Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Maka diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas hasil pemeriksaan sebagai berikut: Y = 5.570 + 0.226X
Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai konstanta pada persamaan ini sebesar 5.570 menjelaskan nilai rata-rata variabel kualitas laporan keuangan pada saat standar akuntansi pemerintah (SAP) konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 5.570 2.
Koefisien regresi untuk variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) (bx) bertanda
positif sebesar 0.226 menunjukkan perubahan kualitas laporan
keuangan (Y)
jika standar akuntansi pemerintah meningkat sebesar satu
satuan. Jadi jika skor standar akuntansi pemerintah meningkat sebesar 1 (satu)
satuan maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan kruangan sebesar 0.226. Jadi semakin tinggi standar akuntansi pemerintah yang diterapkan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hasil analisis di atas juga dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah sebesar 5.465. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1=33-1-1= 31 sebesar 1.69552. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu apabili kita membandingkan nilai signifikan (Pvalue), maka dapat dilihat bahwa nilai Pvalue dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuagan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diperoleh sebesar 49.1% dan sisanya sebesar 50.9% (100-49.1) dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut diataranya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.
Pembahasan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gorontalo Utara dengan arah postif.
Hasil ini dibuktikan dengan
pengujian hipotesis uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini kurang dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan, dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik. Berdasarkan hasil koefisien determinasi,
menunjukkan besarnya standar
akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diperoleh sebesar 49.1%. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga itu agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas sangat diperlukan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas
Simpulan Dan Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemeritnah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah poitif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penerapan standar akuntansi pemerintah
yang semakin baik maka akan dibarengi oleh kualitas
laporan keuangan, Dengan kata lain stanar akuntansi pemerintah akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jika skor dari standar akuntansi pemerintah meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan koefisien determinasi besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar 49.1% Berdasarkan hasil penelitan dan simpulan yang telah dijelaskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut: diharapkan untuk pegawai DPPKAD kabupaten Gorontalo Utara terutama pegawai yang bertugas atau terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi dari pegawai tersebut dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP), khususnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA BPK. RI. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011. Darise Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Indeks Ghozali Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hariadi, Ppramono, Yanuar E. Restiyanto dan I.R Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Alfabeta Bandung. Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Renyowijoyo Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba Edisi Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta SAP. 2010. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus Media Bandung. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Akuntansi Pemerintahan daerah, Konsep dan Aplikasi, Cetakan Kedua, Alfabeta Bandung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
