Joint Commitment Regulator-Operator : For Better Service
Tipologi korupsi dibidang kesehatan Suap/pemberian untuk mendapatkan layanan kesehatan;
Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan; Hubungan pemasaran yang tidak benar; Penyalahgunaan kewenangan;
Klaim penggantian yang tidak semestinya; Penipuan dan penggelapan obat-obatan dan peralatan medis. Sumber: Study on Corruption in the Healthcare Sector (EC 2013)
Keluarga ‘Bahagia’
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
Bersantai Menikmati Vila Bali
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
Itu dulu…... Sekarang???
Divonis:
31 tahun (4 perkara)
Pasrah !!!
Rp 74 miliar dirampas untuk negara
Pegawai Pajak Golongan III.A Lahir: 9 Mei 1979 Pendapatan : + Rp 9 juta
Rp74 miliar, harus dikumpulkan dalam waktu
685 tahun
Pendirian Hakim dalam Kasus GAYUS TAMBUNAN Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013
Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelengga ra Negara;
Penerimaan gratifikasi tidak harus dibuktikan secara rinci/detail
Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai “Suap”;
Meskipun hakim menilai JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima gratifikasi.
No.
Kasus
Pengadilan
Hukuman
1.
Penggelapan pajak PT Megah Citra Raya di Pengadilan Negeri Tangerang
Putusan Kasasi MA No. 1146 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Juni 2011
8 tahun
2.
Menggunakan passport palsu dengan nama Sonny Laksono
Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tanggal 4 Oktober 2011
3 tahun
Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 54/Pid/2012/PT.BTN tanggal 10 Mei 2012 3.
4.
Tiga kasus dalam satu berkas persidangan: 1. Korupsi terkait Pajak PT. Surya Alam Tunggal (SAT) Rp570.952.000,00 2. Suap pada Penyidik Polri 3. Suap pada Hakim PN Tanggerang
:
Empat kasus dalam satu berkas persidangan
1. Gratifikasi terkait pengurusan pajak 2. Gratifikasi atas kepemilikan uang USD 659.800 dan SGD 9,68 juta Pencucian Uang atas penempatan uang Rp925 juta, USD 3,5 juta, USD 659.800 dan SGD9,68 juta dan 31 keping logam mulia @100gr 4. suap kepada sejumlah polisi yang bertugas di Rumah Tahanan Mako Brimob. TOTAL
Putusan Kasasi MA No. 1198 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Juli 2011 Putusan PK MA No. 38 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Juli 2013
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 -Gayus Tambunan dijerat GRATIFIKASI Pasal 12B ayat (1), (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ; SUAP Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001; PENCUCIAN UANG Pasal 3 ayat (1) huruf a UU N0. 25 tahun 2003
12 tahun
8 tahun
3.
31 tahun
Pendirian Hakim dalam Kasus Gayus • Gayus dinyatakan terbukti menerima gratifikasi:
• US$3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika); • Rp925.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
• US$659,800.00 (enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dollar Amerika) dan • SGD9,680,000.00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Singapura)
“ADIK ” GAYUS? - Vonis 10 tahun Penjara dan denda Rp 300 Juta - Barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana dirampas untuk negara
Pendirian Hakim dalam Kasus DHANA WIDYATMIKA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013
Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelengg ara Negara;
Tidak perlu dibuktikan niat jahat penerima dan pemberi, cukup jika tidak melaporkan dalam tenggat waktu yang ada.
Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai “Suap”;
Yang harus dibuktikan JPU adalah kebenaran penerimaan oleh Pegawai Negeri, sedangkan tentang motivasi pemberian apakah terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sehingga harus dianggap bukan suap menjadi beban pembuktian penerima.
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1) No.
Nama
Jabatan
Nomor Putusan
Vonis
1.
Gayus H.P. Tambunan
Pegawai Pajak
52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013
8 tahun
2.
Yugo Saldian
Anggota DPRD 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 Pangkalpinang
4 tahun
3.
Dhana Widyatmika
Pegawai Pajak
13 tahun
4.
Badaruddin Usman
Anggota DPRD 2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 Pangkalpinang
1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013
4 tahun
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2) No.
Nama
Jabatan
Nomor Putusan
5.
Syamsu Marzuki Kusniati Achar Malikul Amjad Norani
Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)
1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014
Vonis 4 tahun
Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang
1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014
4 tahun
6. 7. 8.
Mantan Wakil Walikota 03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 Pangkal Pinang
4 tahun
Anggota DPRD Kab. 1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004
4 tahun
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3) No. 9.
10. 11.
Nama Alfian Helmi
Abdul Aziz Muhammadi yah I. Wayan Chandra
Jabatan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004 Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan Bupati Klungkung
Nomor Putusan 1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014
Vonis 4 tahun
1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 9 tahun 2014, 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 15 tahun 2015
28 Oktober 2016, Pukul 11.00 -11.15
“When enough is not enough. a Hedonist is born.”
Hedonic Treadmill “we pursue pleasurable things because we think they’ll make us happy. In fact, they don’t”
source : the Personal MBA, Josh Kaufman
Nobel Prize Economist, Angus Deaton
Hidup bergelimang harta bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan Tidak ada yang lebih membahagiakan dibandingkan rumah kecil, mobil dan keluarga Semakin banyak uang yang Anda miliki, maka semakin banyak hal yang harus Anda kerjakan
Jack Ma – Founder Alibaba Group http://www.ayopreneur.com/kisah-entrepreneur/jack-ma-orang-bisa-bahagia-hanya-dengan-rp40-juta-per-bulan
Saya BERSUMPAH untuk tidak menerima HADIAH 20 Agustus 2013
2 Oktober 2013, Pk. 22.00 WIB
100% CONVICTION RATE Source: acch.kpk.go.id Statistic, 30 Sept 2016
“Pasien” KPK adalah Pengusaha
Keterlibatan Sektor Swasta
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perdana Oleh Korporasi Tentang tata cara penanganan tindak pidana korupsi Korporasi, korporasi induk (parent company), perusahaan subsidiary Mengakomodir perubahan dalam korporasi seperti penggabungan korporasi atau peleburan, pemisahan korporasi, dan pembubaran korporasi (Pasal 3) Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang beradasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda
Pasal 4 • (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi • (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: • a. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi • b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
•c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana
Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara
Source: acch.kpk.go.id Statistic, 30 Sept 2016 http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung menahan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis intrauterine Device (IUD) Kit di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Proyek senilai Rp 32 miliar tersebut menggunakan tahun anggaran 2013-2014. Empat orang tersangka yang ditahan adalah Direktur PT Hakayo Kridanusa Sudarto, mantan Manager Institusi PT Kimia Farma Slamet Purwanto, Kepala Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Galciltas BKKBN Sobri Wijaya, dan Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN Wiwit Ayu Wulandari. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727191226-12-68470/kejaksaan-agungtahan-empat-tersangka-korupsi-alat-kb/
KASUS KORUPSI INDUSTRI KESEHATAN INTERNASIONAL
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-04-08/johnson-johnson-will-pay-70-million-to-resolve-bribery-claims
55
KASUS KORUPSI INDUSTRI KESEHATAN INTERNASIONAL
http://www.theguardian.com/business/2014/sep/19/glaxosmithkline-pays-297m-fine-china-bribery
56
SUAP DOKTER DI NEW JERSEY
57
KPK Cium Aliran Dana dari Perusahaan Farmasi kepada Dokter TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mencium aliran dana sebesar Rp 800 miliar dari sejumlah perusahaan farmasi kepada dokter. Juru bicara KPK Yuyuk Andriati Iskak tak menyebutkan perusahaan mana saja yang diduga memberikan dana itu. Apalagi laporan tersebut baru disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK dua pekan lalu. "Laporan tersebut masih harus dianalisa," katanya Yuyuk di kantornya, Jumat, 16 September 2016.
Yuyuk mengatakan saat ini lembaganya sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mencegah pemberian uang dari perusahaan farmasi kepada dokter. Caranya dengan pemberian sponsorship untuk kepentingan menambah kompetensi tenaga kesehatan. "Jadi bukan hanya dokter saja," ucap dia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, lembaganya menerima laporan ihwal pabrik farmasi yang selama tiga tahun mengirim uang hingga Rp 800 miliar kepada dokter. Temuan itu, kata Agus, belum menunjukkan kondisi kefarmasian sesungguhnya. “Itu salah satu pabrik farmasi di Indonesia, tidak terlalu besar, kan masih ada pabrik farmasi yang lain,” katanya. Ia mengatakan, pengeluaran pabrik farmasi itu menunjukkan besarnya belanja kesehatan. Menurut Agus, berdasarkan penelitian lembaganya, belanja kesehatan Indonesia mencapai angka 40 persen. Padahal angka belanja kesehatan di negara lain cenderung rendah, seperti di Jepang yang hanya 19 persen dan Jerman sebesar 15 persen.
Penerapan Corporate Liability di Internasional Terbukti bersalah melanggar FCPA dengan melakukan penyuapan terhadap Pejabat Pemerintah di Irak, Argentina, Bangladesh dan Venezuela untuk mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Siemens kemudian di denda sebesar 800 juta dollar AS atau setara dengan 10.8 triliun rupiah pada kurs Rp13.500/dollar AS. Terbukti bersalah melanggar FCPA dengan melakukan penyuapan sebesar 75 juta dollar AS terhadap Pejabat pemerintah di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Bahama dan Taiwan untuk mendapatkan kontrak PBJ sebesar 40 miliar dollar AS. Di Indonesia Alstom menyuap anggota DPR dan Pejabat di PLN. Alstom didenda sebesar 772 juta dollar AS atau setara dengan 10.4 triliun rupiah pada kurs Rp13.500/dollar AS
Penerapan Corporate Liability di Indonesia sumber: putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 04/PID.SUS/2011/PT.BJM
PT Giri Jaladhi Wana Membangun 6045 unit bangunan (toko, kios,los,lapak) dan warung tidak sesuai dengan perjanjian tender sebanyak 5145 unit dan kemudian menjual selisihnya serta tidak menyetorkan ke kas daerah kota Banjarmasin. Tidak membayar retribusi sesuai dengan perjanjian tender sehingga negara dirugikan sebesar 5,75 miliar rupiah dari tahun 1998 s/d 2008 Memberikan keterangan palsu yang seolah-olah PT GWJ merugi sehingga tidak sanggup membayar uang Pengelolaan Pasar Sentra Antasari ke kas daerah Kota Banjarmasin. Hasil putusan pengadilan: Bahwa PT GJW selaku Korporasi telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing merupakan perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. PT GWJ didenda sebesar 1.3 miliar rupiah dan penutupan sementara selama 6 bulan. Direktur PT GWJ dihukum 6 tahun penjara dan pidana uang pengganti sebesar 6.3 miliar rupiah.
`
37!
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 55 50
50
51
51 45
45
50
49 44
52
50
49
36 33
35
35
34
30 25
24
26
28
28
38
37 34 30
35 32
32
34
38 36
37 35
23
20 2006
2007
2008
2009
2010 Indonesia
2011 Thailand
SCORE
90/176 37/100
43
40 35
RANK
2012
2013
Malaysia
2014
2015
2016
Time Frame of Bureaucracy Reforms 2006
2007
2010 onwards
2009
2008
MORE REFORM Others National Planning Agency
Armed Forces 350.000 pers National Police 350.000 pers
Increased state income
AGO 17.000 pers → 25.000 pers
National Land Agency Min of Adm. Reform 400 pers
Improved Investment
Presidential Secretary Office Min. of Finance Incl. Tax & Customs 62.000 pers Audit Board 3.500 pers → 9.000 pers Supreme Court 27.000 pers
KPK 700 pers
Legal certainty & decrease leakage
K/L Yang Sudah Memperoleh Tunjangan Kinerja Dan K/L Yang Akan Diajukan Untuk Memperoleh Tunjangan Kinerja K/L yang sudah memperoleh tunjangan kinerja
Baru diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh ijin prinsip sebelum diajukan ke KPRBN
Information Asymmetry* Seller’s product and service features, benefit and capabilities
Seller Knowledge 75%
0%
Buyer Knowledge
Gap Information 1. 2. 3. 4. 5. 6.
* when relevant information is known to some, but not to all parties involved
100%
Makelar; Broker; Trader; Gatekeeper; Intermediaries Markus , dlsb
Buyer’s Application, Needs and Requirements
KORPORASI ANTI KORUPSI....
Reason
Korupsi/Suap/gratifikasi Melibatkan Dua Pihak: - Pihak yang meminta (demand) suap (biasanya pihak yang memiliki jabatan/kekuasaan) - Pihak yang menawarkan (supply) biasanya pihak yang memiliki yang sebagai kekuatan untuk melanggar hukum dan membeli kebijakan pemerintah. Pemberantasan korupsi harus dilakukan kepada kedua belah pihak (pihak yang meminta dan pihak yang menawarkan)
Ethical Dillemas Develop Ethical if under right circumstances
Unethical
Gratifikasi dengan Pendekatan Routine Activities Theory
Motivated Offenders (Pihak Pemberi gratifikasi yang berniat mempengaruhi PN/Pn
CRIME (Gratifikasi)
Suitable Targets (Jabatan PN/Pn Penerima suap, gratifikasi)
Uncapable Guardians (Ketiadaan aturan suap, gratifikasi yang jelas)
Routine Activities Theory, Lawrence Cohen and Marcus Felson
• Don’t want to corrupt By Enforcement (Efek Jera) • Can’t corrupt By Prevention (Perbaikan sistem) • Dare not corrupt By Education (Membangun nilai)
UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
Menghalangi proses penindakan
Kerugian Keuangan Negara 1
2 Konflik kepentingan dalam pengadaan
7
Suap
3 KORUPSI
Perbuatan Curang
Gratifikasi
6
4
Pemerasan
5
Penggelapan dalam Jabatan
Persamaan ? GRATIFIKASI = PENCUCIAN UANG?
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
“Sama sama TERTUNDA”
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
• Pencucian Uang hasilnya dinikmati secara “tertunda” • Gratifikasi adalah ”suap yang tertunda ” Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
“Keduanya menggunakan strategi Pembalikan Beban Pembuktian” Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
“Setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, penyelenggara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperoleh.” (Sambutan Pemerintah dalam pembahasan revisi UU No.31 tahun 1999)
< Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum
> Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
SANKSI ADMINISTRASI
Defenisi Gratifikasi Pemberian dalam arti luas
KBBI
Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
• gra·ti·fi·ka·si n • uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)
Blacks Law Dictionary • A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, givenvoluntarily, without solicitation or promise
#1 #2 #3 #4 #5 #6 Terkait Jabatan atau Posisi
Tidak berpaku pada Disamarkan nilainya Bersifat dalam Tidak Dianggap (kecil budaya atau Inventif atau Rejeki Meminta praktek (IJON) besar), kebiasaan namun bermakna besar
Gift, Gratuity, Illegal Gratuity, Bribery • Pemberian yang wajar • Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan
• Gratifikasi • Pemberian dalam arti luas, penerima PN/Pn GIFT
GRATUITY
BRIBERY
ILLEGAL GRATUITY
• Meeting of mind • Transaksional Disarikan dari pendapat Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana FHUI
•Berhubungan dengan jabatan •Berlawanan dengan tugas dan kewajiban
• Evolusi Gratifikasi • Penganut komunitas tertentu saling memberi di event event tertentu. • Di Hari Raya Peringatan Agama, di beberapa pelosok pedesaan saling memberi kenduri. • Sifat: Dua arah dan personal.
• Lebaran memberi uang ke anak anak sewaktu berkunjung. • Sifat : Arahnya dari yang tua ke yang muda
• Pada saat anggota keluarga atau teman bepergian membelikan oleh oleh atau cinderamata. • Pada saat bisnis berkembang, kenalan bertambah , khususnya Pejabat; saling memberi antar keluarga bergeser ke pemberian ke Pejabat. • Sifat: • Hanya searah; • Nilai dan wujudnya menjadi sangat bervariasi dan semakin besar. • Niat dari ikhlas menjadi adanya harapan tertentu • Si penerima sebagian menjadi ketergantungan. • Tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dengan bisnis.
Perbedaan Gratifikasi & Suap Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH
SUAP ada meeting of mind GRATIFIKASI tidak ada meeting of mind
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM
Djoko Sarwoko, SH, MH
SUAP Perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan GRATIFIKASI Pelaporan ditekankan pada kesadaran. Serperti konsep self assessment di perpajakan Mantan Hakim Agung, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus MA
Drs. Adami Chazawi, SH
SUAP niat jahat (mens rea) telah ada saat penerimaan GRATIFIKASI niat jahat (mens rea) dianggap ada setelah 30 HK
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang
Bentuk-bentuk Gratifikasi ....
Uang / setara Uang
Barang
Rabat/Diskon
Pinjaman tanpa Bunga
Komisi
Pengobatan Cuma2
Tiket Perjalanan
Perjalanan Wisata
Fasilitas Penginapan
dan fasilitas lainnya…
91
UNSUR PASAL Gratifikasi Yang Dianggap Suap •(UU 31/1999 jo. UU 20/2001 pasal 12 B dan 12 C)
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Menerima Gratifikasi
Yang termasuk Pn/PN
PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI MILIK NEGARA
TOLAK • Gratifikasi yang dianggap Suap, • diberikan langsung
WAJIB DILAPORKAN
GRATIFIKASI
MILIK PENERIMA
MENERIMA Dalam keadaan tertentu: • Diterima secara tidak langsung; • Pemberi tidak diketahu • Ragu dengan kualifikasi gratifikasi • Kondisi tertentu tidak dapat menolak
Gratifikasi dianggap Suap: • berhubungan dengan jabatan , dan • bertentangan dengan tugas dan kewajiban
TIDAK WAJIB DILAPORKAN 1. Peraturan KPK No. PER-02 Tahun 2014; 2. Surat KPK No. B-143 tahun 2013
Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban
KEDINASAN Surat Apresiasi
PRINSIP “NEGATIVE LIST” Memudahkan PN/Pn atas keraguan kategori gratifikasi Semua gratifikasi WAJIB DILAPORKAN kecuali dalam daftar “negative list” Negative list → gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
Konstruksi Hukum Pelaporan Gratifikasi JIKA LAPOR KPK Menjadi Milik Negara, Penjelasan Pasal 16: Gratifikasi yg WAJIB dilaporkan sbg diatur pada Pasal 12B UU 20/2001
Bebas dari ancaman pidana Pasal 12B
JIKA TIDAK LAPOR?
Diancam pidana Pasal 12B, sanksi administratif
Pasal 16 UU KPK
(PN/Pn WAJIB lapor Gratifikasi) Jika dilaporkan, Non-12B
ditetapkan milik Penerima
(tidak berhubungan dg jabatan & tidak berlawanan dengan kewajiban/tugas penerima) Tidak wajib dilaporkan
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Hidangan/Sajian yg berlaku umum
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik;
PEMBATASAN “NILAI WAJAR” Hanya berlaku untuk Peristiwa/Kondisi tertentu Nilai wajar dihitung dengan bantuan metode EAL & turunannya (WTP, EIA)
Diatur sebagai Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan Untuk fleksibilitas: nilai diatur di Peraturan KPK
BATASAN NILAI WAJAR PADA PERISTIWA KHUSUS Terkait Musibah atau Bencana paling banyak dengan batasan nilai per pemberian tertentu;
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak dengan batasan maksimal Rp1.000.000,00 per pemberian tertentu
BATASAN NILAI WAJAR PADA PERISTIWA KHUSUS Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak dengan batasan nilai per pemberian Rp300.000,00 dengan total pemberian dengan batasan maksimal Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
INDONESIA KITA
SHIFT IN ECONOMIC POWER No
Country
GDP 2014 (₤bn)
In 2050 (forecasting)
1
China
11.565
China
2
America
11.423
India
3
India
4.773
USA
4
Japan
3.140
Indonesia
5
Germany
2.375
2010-2014
6
Russia
2.334
7
Brazil
2.015
Economic Growth
Average 6,3 – 6,8% annually
8
France
1.696
Inflation
Average 4-6% annually
9
Indonesia
1.675
5-6% in the end of 2014
10
UK
1.597
Unemploy ment Rate Poverty Rate
8-10% in the end of 2014
Source: IMF World Economic Outlook, 2014
