Jkt.Pst. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit dari: ------------------------------------PT. TIFA FINANCE semula bernama PT. Tifa Mutual Finance Corporation, berkedudukan di Gedung Tifa, lantai 1, Jalan Kuningan Barat No. 26, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Teddy Soemantry SH., Hadi Irwanto, SH., Abdullah Subur, SH. dan Sidharta W. Nugroho, SH. Advokat dan Pengacara pada “TEDDY & TITI”, beralamat di Wisma Bhakti Mulya, Lt. 4 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2002, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----------------------------Terhadap : 1.

PT. KARYA CENTRAL SEJAHTERA, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Villa 200 Town House, Jl. Kemakmuran RT.05/05, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kodya Bekasi 17141, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-I ; ------------------------------------------------

2.

Sdr. HARTO SUTANTO, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-II; -------------------

3.

Sdr. OEMAR SUTANTO, semula beralamat di Jl. Wijaya IX No. 23, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jl. Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-III; -----------------------------------

4.

Sdr. ALI SUTANTO, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Putusan Nomor 041 K/N/2001  213

Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-IV; ----------------------------------Pengadilan Niaga tersebut; ------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara dan mendengar kedua belah pihak perkara; ---------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 11 Maret 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2002 dibawah Register Nomor: 07/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut; -------------------------------------------I.

Tentang Hutang Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.

1.

Bahwa Termohon I telah menerima pinjaman/fasilitas Anjak Piutang dari Pemohon berdasarkan: ---------------------1.1.

Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) tertanggal 21 Pebruari 1997, No. 11, dengan maksimal plafond pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta (“perjanjian I”) (Bukti P-1);

1.2

Bahwa sehubungan Termohon I telah lalai/gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian I, maka atas permintaan Termohon I, Pemohon setuju untuk merestrukturisasi pinjaman dengan menandatangani Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) tertanggal 26 Pebruari 1988, No. 51, yang dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta dengan plafond tidak melebihi US.$.246.100,- (dua ratus empat puluh enam ribu seratus Dollar Amerika Serikat) atau equivalen dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 2.251.813.973,- (dua milyar dua ratus lima puluh

214  Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung: Kepailitan (10)

satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) (“Perjanjian II”) (Bukti P-4); -----------------------------1.3.

Bahwa terakhir berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 10 Maret 1999, tentang Perubahan Atas Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) yang dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta (“Perjanjian III”), Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk menurunkan plafond pinjaman menjadi sebesar US.$.241,307.35,- (dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh dollar Amerika Serikat dan tiga puluh lima sen) (“Hutang”) (Bukti P-5); --------

2.

Bahwa untuk lebih menegaskan dan sebagai pengakuan bahwa Pemohon telah memberikan fasilitas pinjaman kepada Termohon I, maka Termohon I telah membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang tanggal 21 Pebruari 1997, No. 12, yang kemudian telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir melalui Akta Perubahan Atas Pengakuan Hutang tanggal 10 Maret 1999, No. 15, yang seluruhnya dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta Pengakuan Hutang”) (Bukti P-6 dan P-7); -----------------------------------------------------

3.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12.1 dari Perjanjian III dan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang, Termohon I mempunyai kewajban membayar lunas hutang pokok berikut bunga dan denda kepada Pemohon pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Pebruari 2000 (Vide Bukti P-5 s/d Bukti P-7); -----------------

4.

Bahwa untuk menjamin pembayaran Hutang secara tertib serta menjamin adanya kepastian pembayaran kembali Hutang Termohon I kepada Pemohon, maka baik Termohon II, Termohon III maupun Termohon IV, masing-masing telah memberikan Jaminan Pribadi kepada Pemohon, berdasarkan Akta Borgtoch tanggal 21 Pebruari 1997, No. 13, Jo. Akta Borgtocht tanggal 26 Pebruari 1998, No. 53, Jo. Akta Borgtocht tertanggal 21 Pebruari 1997, No. 14, jo. Akta Putusan Nomor 041 K/N/2001  215

Borgtocht tertanggal 26 Pebruari 1998 No. 55, yang semuanya dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta, serta Akta Dibawah Tangan tentang Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) tertanggal 21 Pebruari 1997, (“Jaminan Pribadi”) (Bukti P-8 s/d Bukti P12); ------------------------------5.

Bahwa berdasarkan Jaminan Pribadi tersebut, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah sepakat untuk mengesampingkan/melepaskan semua hak-hak istimewa yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada hak-hak utama yang termaktub didalam pasal 1430, 1821, 1831, 1833, 1837, 1838, 1847, 1848, 1849, 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; --

6.

Bahwa Konsekwensi hukum dari pengeyampingan ketentuan-ketentuan istimewa tersebut diatas, maka Pemohon dapat secara langsung menagih pembayaran Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut; --------Artinya, sejak Termohon I Wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya membayar Hutang kepada Pemohon yang mengakibatkan Hutang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV baik sendiri-sendiri maupun bersamasama/tanggung renteng, wajib untuk melunasi seluruh Hutang yang dijaminnya tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon; ------------------------------------------

7.

Bahwa eksekusi tanggung jawab hukum dari Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selaku Penjamin (Guarantor) kepada Pemohon selaku Kreditur akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon I selaku Debitur utamanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan telah pula dijalankan oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya dalam perkara No. 29/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) dalam perkara antara Bank Credit Lyonnais Indonesia selaku Pemohon melawan PT. Sanjaya Graha Sarana selaku T-I, Sdr. Tjokro Sanjaya Graha Sarana


selaku T-I, Sdr. Tjokro Sandjaja selaku T-II dan Sdri. Patricia Sandjaja selaku Termohon III (Bukti P-13); ------------------------------------------8.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, berpendapat sebagai berikut : --------------------------------------------------------“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah menyatakan menjamin secara pribadi atas hutang-hutang Termohon I tersebut, yang mana apabila Termohon tidak membayar hutangnya, maka si berpiutang dapat menagihnya kepada Penjamin Pribadi yang dikenal juga sebagai personal guarantor”; --------------Bahwa selanjutnya, oleh karena Termohon II dan Termohon III telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar tuntutan terhadap Pengutang Pokok lebih didahulukan --------, maka kedudukan Termohon II dan Termohon III menjadi tanggung jawab menanggung dengan Termohon I untuk membayar utang kepada Pemohon ------------“; --------------------------------------------------Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, disebutkan sebagai berikut : ----------------------------------------“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III adalah tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar utang kepada Pemohon ----, dengan demikian Termohon II dan Termohon III dapat untuk dinyatakan pailit atas utang Termohon I kepada Pemohon -----, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersamasama dengan Termohon I --------“; --------------------

9.

Bahwa oleh karena sejak bulan September 1999 Termohon I, telah lalai/gagal memenuhi kewajibannya membayar Hutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian III maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta No. 16 tanggal 10 Maret 1999 tentang Addendum yang dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum., Notaris di Jakarta, Termohon I wajib untuk segera membeli/membayar kembali seluruh piutang (i.c. Hutang) dan Pemohon tidak

Putusan Nomor 041 K/N/2001  217

lagi berkewajiban untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas anjak piutang tersebut. (Bukti P-14); ----------------10. Bahwa meskipun Hutang telah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Pemohon masih memberikan kesempatan dan keringanan bagi Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk membayar Hutang sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian III melalui surat-surat teguran/somasi yang terakhir dapat dilihat dalam kesepakatan Bersama tanggal 5 Nopember 2001 akan tetapi Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik (Bukti P-15 s/d Bukti P-19); -----------------------11. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, maka Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhitung tanggal 26 Pebruari 2000 sampai dengan tanggal 01 Maret 2002, telah bertambah menjadi US$. 243,859.00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat), jumlah mana masih akan terus bertambah dengan pembayaran bunga berjalan sampai dengan seluruh Hutang dibayar lunas, dengan perincian sebagai berikut : ----------------------Hutang Pokok

US$. 234,024.00

Tunggakan Cicilan Bunga

US$. 68,079.00

Kurang Bayar Cicilan

US$.

Denda Keterlambatan

5,229.00

US$. 33,115.00 + Jumlah

US$. 340,447.00

Pembayaran dengan Penyerahan Tanah dan Bangunan

US$.

96,588.00 +

US$. 243,859.00 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat) (Bukti P-20) ; ---------------


II.

Tentang Adanya Hutang Para Termohon Kepada Kreditur Lain.

12. Bahwa disamping mempunyai Hutang kepada Pemohon, Termohon I juga mempunyai hutang kepada Kreditur lain, yaitu Bank Tamara (BBO/Bank Beku Operasi), piutang mana telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta ; ---------------------------13. Bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah meurut hukum baik Termohon I maupun Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mempunyai dua atau lebih Kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sesuai dengan kententuan pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon ; -------------III. Penunjukan Kurator. 14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Undangundang No. 14 Tahun 1998, maka dengan in Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat berkenan menunjuk Sdr. R. Astuti Sitanggang, SH. dari kantor Poltak Silaban, R. Astuti Sitanggang & Associates and Legal Consultant, yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 12 D, Lt. 3, Jakarta Pusat-10340, sebagai Kurator ; -------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------------

2.

Menyatakan : ------------------------------------------------------------1.

PT. KARYA CENTRAL SEJAHTERA, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Villa 200 Town House, Jl. Putusan Nomor 041 K/N/2001  219

Kemakmuran RT.05/05, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kodya Bekasi 17141, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-I ; -------------2.

Sdr. HARTO SUTANTO, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-II; ----------------------------------------------------

3.

Sdr. OEMAR SUTANTO, semula beralamat di Jl. Wijaya IX No. 23, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jl. Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-III; ----------------------------------------------------

4.

Sdr. ALI SUTANTO, semula beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 51, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Kemandoran IV/T, RT.03/03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-IV; ---------------------------------------------------

Dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; ---3.

Mengangkat Hakim Pengawas dalam permohonan pernyataan pailit ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ; ----------------------------------------

4.

Menunjuk Sdri. R. Astuti Sitanggang, SH. dari kantor Poltak Silaban, R. Astuti Sitanggang & Associates and Legal Consultant, yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 12 D, Lt. 3, Jakarta Pusat-10340, sebagai Kurator; --------------------------------------------------------------------

5.

Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk membayar biaya perkara ; ----------------

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); --------------------------------------------------------------220  Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung: Kepailitan (10)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya: Hadi Irwanto, SH., Abdullah Subur, SH., dan Sidharta W. Nugroho, SH., Pengacara-pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara TEDDY & TITI, beralamat di Wisma Bhakti Mulya, Suite 401, Jalan Kramat Raya No. 160, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2002, untuk Termohon hadir kuasanya: RGK. Handari, SH. Pengacara dari Law Office Dyah Ersita & Rekan, beralamat di Jalan Agung Jaya 3 Blok D1D No. 5 Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2002; -------------------------------------Menimbang, bahwa Termohon II dan Termohon IV serta kreditur lain tidak pernah menghadiri persidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya; --------------------------------Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: --------------------------------------------------------------------------1. Bukti P-1 :

Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) tanggal 21 Pebruari 1997, No. 11, yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; -------------------------------------

2. Bukti P-2 :

Surat No. 030/KCS/II/97, tanggal 21-02-1997;

3. Bukti P-3 :

Surat No. 087/TMFC/SHD/II/97, tgl. 24-021997;

4. Bukti P-4 :

Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) tanggal 26-02-1998, No. 51, yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta;

5. Bukti P-5 :

Akta Perubahan Atas Perjanjian Anjak Piutang (Factoring), tanggal 10 Maret 1999, No. 14, yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; -----------------

6. Bukti P-6 :

Akta Pengakuan Hutang, tanggal 21 Pebruari 1997, No. 12, yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; ---Putusan Nomor 041 K/N/2001  221

7. Bukti P-7 :

Akta Perubahan Atas Pengakuan Hutang, tanggal 10 Maret 1999, No. 15, yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; ------------------------------------------------

8. Bukti P-8 :

Akta Borgtocht, tanggal 21 Pebruari 1998, No. 13 yang dibuat oleh Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; -----------------

9. Bukti P-9 :


10. Bukti P-10 :


11. Bukti P-11 :


12. Bukti P-12 :

Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht), tanggal 21 Pebruari 1997; -------------------------

13. Bukti P-13 :

Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/Jkt. Pst., tanggal 8 Juni 1999; -------------------------

14. Bukti P-14 :

Addendum No. 16 tanggal 10 Maret 1999; --

15. Bukti P-15 :

Surat Teguran Nomor: IV/042/I/T&T/TS/ 2000, tanggal 01 Pebruari 2000; ----------------

16. Bukti P-16 :

Surat Teguran Nomor: V/620/I/T&T/TS/ 2001, tanggal 08 Oktober 2001; ----------------

17. Bukti P-17 :


18. Bukti P-18 :


19. Bukti P-19 :

Kesepakatan Bersama tanggal 5 Nopember 2001; ------------------------------------------------------

20. Bukti P-20 :

Surat Pernyataan Dan Penegasan tanggal 04 Maret 2002; ---------------------------------------------


Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Pailit dari Pemohon, Termhon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya mengajukan tanggapan yang diajukan dimuka persidangan tertanggal 25 Maret 2002, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------1.

Bahwa Termohon I dan Termohon III menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya; ---------------------------------------

2.

Bahwa Termohon I dan Termohon III menolak dengan tegas dan keras dan sangat keberatan dengan Permohonan pailit yang dilakukan oleh Pemohon karena Permohonan Pailit tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik/te goede trow/bad faith; ----------------------------------------

3.

Bahwa itikad tidak baik yang dilakukan Pemohon dapat dilihat dari sikap Pemohon yang sangat lambat merespon dan atau menanggapi usulan restrukturisasi pembayaran hutang Termohon I dan Termohon III. Dalam situasi ekonomi maupun politik yang sulit, maka Termohon III setelah dengan susah payah berhasil mencari pembeli yang akan membeli asset Termohon I; --------------------------Sehubungan dengan itu maka dengan surat tertanggal 4 Juni 1999 No. 005/KCS-TF/VI/1999, Termohon III mengajukan permohona untuk menjual asset Termohon I yang dijaminkan kepada Pemohon. Uang hasil penjualan tersebut akan langsung dibayarkan oleh Termohon III kepada Pemohon untuk melunasi hutang. Namun Pemohon tidak memberikan tanggapannya. Pada saat ini outstanding utang Termohon I adalah hanya sebesar Rp. 1.608.926.460, sesuai dengan surat dari kuasa hukum Pemohon No. III/819/XX/T&T/TS/99; ----------------------------

4.

Bahwa Pemohon dengan suratnya 20 Nopember 2001 No. 060/TMFC/RMD/XI/01 baru menyetujui usulan Termohon I yang telah disampaikan terdahulu dengan suratnya tertanggal 4 Juni 1999. Per 2001 outstanding hutang Termohon I adalah sebesar US $.225,461 sesuai dengan surat Pemohon No. 063/TMFC/RMD/XI/01; -------Putusan Nomor 041 K/N/2001  223

Sehingga bila dibanding dengan outstanding hutang per 1999 dengan per 2001, maka terdapat selisih yang cukup besar. Selisih tersebut adalah bunga dan denda selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Pemohon sengaja mengulur waktu sehingga beban bunga dan denda yang dipikul menjadi bertambah besar selanjutnya keuntungan yang dibayangkan Pemohon akan diterima sangat besar sudah didepan mata. Berdasar uraian diatas, maka jelas Permohonan Pailit yang diajukan dalam perkara a quo adalah dilakukan dengan itikad buruk/te goede trow/bad faith sehingga karenanya cukup alasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan dapat diterima; --------5.

Bahwa status seseorang yang dinyatakan pailit mempunyai akibat hukum yang sangat berat dan bahkan dalam ilmu hukum orang dinyatakan pailit dikatakan sebagai telah mengalami kematian secara perdata. Sehingga karena permohonan pailit ini dilakukan dengan itikad buruk oleh Pemohon dan pemeriksaan dalam kepailitan sesuai ketentuan undang-undang hanya diperiksa dan dipertimbangkan mengenai adanya 2 kreditur dan salah satu diantaranya sudah dapat ditagih, maka dengan iini Termohon III me-reserve haknya untuk pada saatnya nanti melakukan gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada Pemohon; -------------------------------

6.

Bahwa istri Termohon III yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perikatan antara Pemohon dengan Termohon III, juga telah dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon dengan berita yang tidak benar sebagaimana dimuat dalam harian Kompas. Sehubungan dengan itu, Termohon III mereserve haknya untuk pada saatnya nanti juga akan melakukan penyelesaian secara proses hukum yang akan dilakukan baik secara pidana maupun perdata terhadap tindakan Pemohon yang telah melakukan pencemaran nama baik tersebut; ----------------------------------

7.

Bahwa atas jumlah hutang tersebut, Termohon I telah berulang kali mengajukan penjadwalan kembali atau restrukturisasi mengingat krisis moneter yang sangat parah,


namun Pemohon tidak pernah memberikan respon atau tanggapan yang positif; ---------------------------------------8.

Bahwa berubah-ubahnya jumlah hutang versi Pemohon dan penolakan Pemohon untuk melakukan restrukturisasi atas hutang Termohon I mencerminkan itikad buruk dari Pemohon terkesan Pemohon hanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari Termohon I. Merupakan hal yang tidak wajar bila Termohon yang mempunyai asset yang cukup dan merupakan perusahaan yang cukup kredibel; namun dipailitkan untuk suatu jumlah yang ibaratnya hanya sebesar batu kerikil sedang atas jumlah hutang tersebut telah Termohon I usahakan melalui jalan negosiasi dengan pemohon namun tidak mendapat tanggapan sama sekali; --------------------------------

9.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, maka syarat kepailitan adalah adanya 2 kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa dimohon akta atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I juga mempunyai hutang kepada Bank Tamara, karena walaupun telah dipanggil secara patut dan menurut hukum, namun tidak hadir dipersidangan maka dengan ketidak hadirnya tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1998 tersebut. Berdasarkan hal tersebut sudah menurut dan berdasar hukum bila Pengadilan menyatakan Permohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon I dan Termohon III pailit dinyatakan gugur atau setidakk-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon I dan Termohon III mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : --------------------1.

Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon;

2.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; ----

Atau setidak-tidaknya : Putusan Nomor 041 K/N/2001  225

-

Mohon putusan yang yang seadil-adilnya; ----------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: ----------1. Bukti T.I, III – 1 :

Akta No. 14 tanggal 10 Maret 1999; ----

2. Bukti T.I, III – 2 :





Surat No.003/KCS-TF/III/1998, tanggal 02 Maret 1999; ----------------------------------


Surat No. 004/KCS-TF/III/1999, tanggal 19 Mei 1999; -------------------------------------


Surat No. 005/KCS-TF/III/1998, tanggal 04 Juni 1999; ------------------------------------


Surat No.006/KCS-TF/III/1999, tanggal 08 Juli 1999; -------------------------------------

8. Bukti T.I, III - 8 :

Surat No. III/918/X/T&T/TS/99, tanggal 22 Oktober 1999; -------------------------------


Surat No. 01/IV/KCS/2000, tanggal 15 April 2000; ----------------------------------------

10. Bukti T.I, III-10 :

Surat No.V/537/VIII/T&T/TS/2001 tanggal 04 Juni 1999; -------------------------

11. Bukti T.I, III-11:

Surat No. 060/TMFC/RDM/XI/0/01, tanggal 20 Nopember 2001; ----------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya; -------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Termohon I PT. Karya Central Sejahtera, Termohon II Harto Susanto, Termohon III Oemar Susanto dan Termohon III Ali Susanto dinyatakan Pailt dengan segala akibat hukumnya; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil pemohon adanya utang Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV pada 226  Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung: Kepailitan (10)

Pemohon yang hingga tanggal 1 Maret 2000 berjumlah US$ 243,859.00 yang timbul sebagai akibat ditanda tanganinya Perjanjian Anjak Piutang No. 11 tanggal 21 Pebruari 1997 oleh Pemohon dan Termohon I, Perjanjian mana kemudian diperbaharui keduanya dalam Akta Perjanjian Anjak Piutang No. 51 tanggal 26 Pebruari 1998 dan Akta tentang Perubahan atas Perjanjian Anjak Piutang No. 14 tanggal 10 Maret 1999, semuanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta, dimana berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Pebruari 2000; -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa sehubungan dengan ditanda tanganinya Perjanjian Anjak Piutang berikut perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut diatas maka : ------------------------------

-

Termohon I telah menanda tangani Akta Pengakuan Utang No. 12 tanggal 21 Pebruari 1997 yang kemudian diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dalam Akta Perubahan atas Pengakuan Utang No. 15 tanggal 10 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta; ----------------------

-

Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing telah memberikan Jaminan Pribadi atas utang yang dibuat Termohon I sebagaimana dimaksud dalam Akta Borgtocht No. 13 tanggal 21 Pebruari 1997, Akta Borgtocht No. 14 tanggal 21 Pebruari 1997, Akta Borgtocht No. 53 tanggal 26 Pebruari 1998 dan Akta Borgtocht No. 55 tanggal 26 Pebruari 1998 dimana para Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan hukum padanya yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta serta Akta dibawah tangan tentang Borgtocht tanggal 21 Pebruari 1997; -------------------------------------------

-

Bahwa dengan adanya Akta-akta Borgtocht sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum tanggung jawab atas utang yang dibuat oleh Termohon I pada Pemohon sebagaimana tersebut diatas menjadi tanggung jawab


bersama (tanggung jawab renteng) antara Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV; ------------------

Bahwa utang Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sebagaimana tersebut diatas telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Pebruari 2000, akan tetapi hingga saat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak pernah melunasi utangnya walaupun Pemohon telah melayangkan beberapa kali surat Teguran/Somasi. Dan disamping itu selain mempunyai utang pada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lain yaitu Bank Tamara (BPPN) hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mohon pada Majelis Hakim agar Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya; ----------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon III menyampaikan tanggapan/ jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------------

Bahwa bukan Termohon I dan Termohon III yang mempunyai itikad tidak baik akan tetapi Pemohon, terbukti dengan tiadanya respon Pemohon atas surat tanggal 4 Juni 1999 No. 005/KCS-TF yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon III guna mohon ijin untuk menjual asset Termohon I yang dijaminkan pada Pemohon. Pemohon baru meresponnya pada tanggal 20 Nopember 2001 dengan suratnya No. 060/TMCF/RMD/XI/01 sehingga outstanding utang Termohon I sebesasr US$ 225,416.00 pada hal jika dibandingkan dengan outstanding hutang per 1999 dengan per 2001, maka terdapat selisih yang cukup besar, selisih tersebut adalah bunga dan denda selama tahun 1999 sampai dengan 2001; --------------------------------

-

Bahwa Termohon I telah berulang kali mengajukan permohonan restrukturisasi hutangnya pada Pemohon tapi Pemohon tidak pernah meresponnya dan sengaja mengulur waktu; ---------------------------------------------------------


-

Bahwa status keperdataan principal tidak dapat dialihkan kepada penjamin diluar tuntutan pembayaran utang, karena penjamin selamanya adalah tetap penjamin atas hutang principal yang tidak mampu membayar hutang maka kepada penjamin tersebut tidak dapat diajukan permohonan untuk dipailitkan, karena yang dapat dituntut dari seorang penjamin hanyalah pelunasan utang; -----------

-

Bahwa Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya Kreditur lain (dalam hal ini adalah PT. Bank Tamara) sehingga dengan demikian permohonan Pemohon ini tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undangundang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, hingga adalah beralasan menurut hukum jika Termohon I dan Termohon III mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan permohonan Pemohon ini gugur atau setidak tidaknya tidak dapat diterima; ----------------------------

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon II dan Termohon IV serta kreditur lain tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 21 Maret 2002 dan tanggal 25 Maret 2002, oleh karenanya dianggap melepaskan haknya; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan P-20, begitu pula Termohon I dan Termohon III untuk menyangkal dalil-dalil permohonan di persidangan juga telah menyerahkan bukti-bukti T.I.III-1 sampai dengan T.I.III-11; ----Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang perlu dibuktikan adalah: ----------------------1.

Apakah benar bahwa Termohon I mempunyai utang pada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; ------

2.

Apakah benar bahwa Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing telah memberikan jaminan pribadi dan melepaskan hak-hak istimewanya sehingga utang Termohon I tersebut menjadi tanggung jawab


bersama (tanggung renteng) diantara Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tersebut; ----3.

Apakah seorang penjamin (personal guarantor) dapat dinyatakan pailit; ---------------------------------------------------------

4.

Apakah ada kreditur lain selain dari Pemohon tersebut; ----

ad. 1 :

Apakah benar Termohon I mempunyai utang pada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa Akte Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) tanggal 21 Pebruari 1997 No. 11 dan Perjanjian Anjak Piutang No. 13 tanggal 16 Pebruari 1998 dan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-I.III-1 yaitu yang merupakan perubahan atas perjanjian anjak piutang (Factoring) tanggal 10 Maret 1999 No. 14, dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu yang berupa surat permohonan pencairan pinjaman dari Termohon I kepada Pemohon, dan bukti P-3 yaitu yang berupa surat-surat yang menunjukkan adanya transfer dana dari Pemohon kepada Termohon IV atas permintaan dari Termohon I tersebut; -------Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Termohon I telah menerima pinjaman dari Pemohon dan hal mana juga dikuatkan dengan bukt P-6 dan P-7 yang sama dengan bukti T-I.III-2 yaitu berupa Akta Pengakuan Hutang tanggal 21 Pebruari 1997 No. 12 yang kemudian dirubah/diperbaharui dengan Akta Perubahan atas pengakuan utang tanggal 10 Maret 1999 No. 15 dan bukti P-14 yang sama dengan T.I.III-3 yaitu yang berupa Akta Addendum tanggal 10 Maret 1999 No. 16, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Neneng Salmiah, SH. M.Hum., Notaris di Jakarta begitu pula dengan surat-surat bukti T.I.III-4 yagn berupa surat kesanggupan pembayaran Termohon pada Pemohon bukti T.I.III 5 & 6 yang merupakan pemberitahuan rencana penjualan ruko dan Genset hasilnya untuk mengangsur hutang Termohon pada Pemohon dan bukti T.I.III-7 yaitu berupa surat Termohon mengenai permohonan penurunan bunga pinjaman yang dikenakan pada Termohon I; ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa Termohon I mempunyai hutang pada Pemohon; ---------Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal pertimbangan tersebut serta adanya bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18 yaitu berupa surat-surat teguran dari Kuasa Pemohon yang ditujukan kepada para Termohon, maka telah terbukti pula bahwa hutang Termohon I tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; -----------------------------------------------------------------Ad.2.

Apakah benar bahwa Termohon II, III dan IV masingmasing telah memberikan jaminan pribadi dan melepaskan hak-hak istimewanya sehingga hutang Termohon I menjadi tanggung jawab bersama (tanggung renteng) diantara Termohon I, II, III dan IV tersebut; --------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yaitu berupa Akta Borgtocht No. 13, No. 14, No. 53 dan No. 55 dan pemberian jaminan pribadi tanggal 21 Pebruari 1997 maka telah terbukti bahwa Termohon II, III dan IV masing-masing telah memberikan jaminan pribadi atas utang yang dibuat oleh Termohon I dan ternyata pula dalam akta-akta tersebut dimana penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya, oleh karenanya kedudukan Termohon II, III dan IV menjadi tanggung rentenng, tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar hutang Termohon I tersebut kepada Pemohon; -------------------------------Ad.3.

Menimbang, bahwa sekarang apakah seorang penjamin (personal guarantor) dapat dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata, penjamin baru dapat digugat atau dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu Debitur (pengutang utama/pokok) digugat dan hartanya disita terlebih dahulu dan baru apabila harta penghutang pokok tidak dapat memenuhi/menutup hutangnya, maka baru penjaminlah yang akan tampil menggantikan si Debitur tersebut; --------------------Menimbang, bahwa akan tetapi karena si guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh UU tersebut, maka guarantor dapat digugat/dimohonkan pailit dan si Putusan Nomor 041 K/N/2001  231

Kreditur dapat memilih apakah penghutang pokok saja, atau guarantornya ataupun sekaligus secara bersama-sama, karena tanggung jawabnya secara tanggung renteng diantara satu sama lain; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka personal guarantor dapat juga dimohonkan untuk dinyatakan pailit; ----------------------------------Ad. 4.

Menimbang, bahwa sekarang apakah ada kreditur lain selain dari Pemohon tersebut; --------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, Termohon mempunyai kreditur lain selain Pemohon yaitu utang pada Bank Tamara (BBO/Bank Beku Operasi) piutang mana telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang beralamat di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman No. 4546 Jakarta; --------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan menurut Termohon, Termohon tidak mempunyai kreditur lain; ----------------------------Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan adanya kreditur lain dari pada Termohon tersebut; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain selain Pemohon, maka persyaratan substantif dari pada kepailitan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan yaitu adanya dua kreditur atau lebih yang salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi maka permohonan Pemohon untuk menyatakan pailit bagi para Termohon tersbut harus ditolak; -Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; --------------


Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 khususnya pasal 1 ayat 1 serta UndangUndang lain yang bersangkutan; ----------------------------MENGADILI Menolak permohonan Pemohon PT. Tifa Finance, semula bernama PT. Tifa Mutual Finance Corporation tersebut; --------Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SENIN, tanggal 8 APRIL 2002, oleh TJAHJONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. dan NY. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 9 APRIL 2002, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Sugesti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon III; ----------------------------Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.

ttd. T J A H J O N O, SH.

ttd. NY. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. Panitera Pengganti, ttd. PUJI SUGESTI, S.H.


Jkt.Pst. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents