Jiwaraga BK DPRD OPTIMISME VS PESIMISME MENGENAL ALAT KELENGKAPAN DEWAN. Edisi Perdana

Jiwaraga Edisi Perdana

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

BK DPRD OPTIMISME VS PESIMISME WANITA DAN KEKUASAAN

MENGENAL ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Selamat & Sukses Atas Terbitnya

Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi Perdana

P D I P E R J U A N G A N

SEGENAP PENGURUS

SEGENAP PENGURUS

DPD PARTAI GOLKAR

DPC PDIP

KOTA SALATIGA

KOTA SALATIGA

PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA

PAN

SEGENAP PENGURUS

SEGENAP PENGURUS

SEGENAP PENGURUS

DPK PKPI

DPD PKS

DPD PAN

KOTA SALATIGA

KOTA SALATIGA

KOTA SALATIGA

PARTAI DEMOKRAT

PKB

SEGENAP PENGURUS

SEGENAP PENGURUS

SEGENAP PENGURUS

PARTAI DEMOKRAT

DPC PKB

DPC PDS

KOTA SALATIGA

KOTA SALATIGA

KOTA SALATIGA

PARTAI AMANAT NASIONAL

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : Sutrisno Supriantoro, SE; Drs. Kasmun Saparaus, M.Si; Sri Utami Djatmiko; PEMBINA Walikota Salatiga; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Noto Oetomo, SH; REDAKTUR PELAKSANA Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan : Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Budi Dwi Haryono, SH; Hendarwasih; KOORDINATOR LIPUTAN Budi Kristiawan; PELIPUT/PENYUNTING Agus Prasetyo, SIP; Adi Setiarso, SE; Sumarno, S.Ag; Umardani Yahya; Dian Karuniawati; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; Joko Sutrisno AW; Ady Indriasari, S.Sos; DISTRIBUSI Aris Diyanto, SH; Mujiharjo; Ngatno, SE; Sutarno. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

4

Laporan Utama 6 Jika sebelumnya masyarakat sering menyampaikan aspirasi melalui empat Komisi di DPRD Kota, sekarang berubah menjadi hanya tiga Komisi. Begitu pula, jika sebelumnya masyarakat tidak menjumpai Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota, sekarang lembaga tersebut telah dibentuk. Perbedaan lain juga terjadi pada pengelompokan Fraksi (sebagai kepanjangan tangan partai politik) di tubuh DPRD Kota. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2005 tersebut, DPRD Kota langsung membentuk Pansus

Amandemen Tatib Dewan Kota yang diketuai oleh saudara Fathurrahman. Hasil kerja Pansus telah dipaparkan dalam rapat Paripurna Dewan, untuk kemudian dikonsultasikan ke Gubernur Jateng.

SEKAPUR SIRIH Jiwaraga Wujud Pengabdian Total Dewan 5 MIIMBAR BK DPRD : Optimisme VS Pesimisme 6 LAPORAN UTAMA Mengenal Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan 14 VOKAL Wanita dan Kekuasaan 20 WARTA

Vokal 14

Tujuan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga tahun 2007-2012 adalah, sebagai dasar penyusunan Rencanan Pembangunan Tahunan

Daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun; memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan pembangunan untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan Kota S a l a t i g a ; d a n tersedianya dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai satu acuan resmi yang memberi arah bagi seluruh jajaran d i l i n g k u n g a n Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan prioritas dan kegiatan.

28 SOSOK Ketua DPRD Kota Salatiga, Sutrisno Supriantoro, SE 30 TEBAK WAJAH Jiwaraga Edisi Perdana 3

Sekapur Sirih

Jiwaraga, Wujud Pengabdian Total Anggota Dewan

P

uji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga akhirnya dapat terbit untuk edisi perdana di awal tahun 2007. Hal ini mempunyai makna yang sangat penting, sebagai pertanda

semangat baru kinerja anggota DPRD Kota Salatiga, dalam rangka memberikan pengabdian terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga. Di tengah arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dewasa ini, peran media mempunyai arti sangat strategis. Media telah menjadi kebutuhan primer manusia yang sulit untuk dipisahkan dari denyut nadi kehidupan dan bangunan peradaban manusia. Karena itulah, Majalah Jiwaraga hadir yang diharapkan mampu menjadi Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga. Keberadaan majalah Jiwaraga juga diharapkan mampu berperan menjadi solusi atas perkembangan arus informasi global, dalam mengisi dinamika lokal di wilayah Kota Salatiga. Istilah Jiwaraga sengaja dipilih menjadi nama Majalah DPRD Kota Salatiga, sebagai simbol dan bukti bahwa pengabdian yang dilakukan oleh segenap anggota DPRD Kota Salatiga kepada pemerintah dan segenap masyarakat bersifat totalitas. Jiwa dan Raga menunjukkan bahwa pengabdian yang diberikan tidak separo-separo. Untuk itu, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, utamanya masyarakat Kota Salatiga, sangat diharapkan dalam setiap upaya mengisi kegiatan Salatiga membangun. Dengan demikian, Kota Salatiga ke depan akan semakin baik, maju, yang pada akhirnya cita-cita bersama yakni mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Kota Salatiga tercinta dapat tercapai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melakukan pengabdian terbaik. Amin.

Ketua DPRD Kota Salatiga

Sutrisno Supriantoro, SE

4


Mimbar

Badan Kehormatan DPRD;

Optimisme vs Pesimisme Oleh : Umbu Rauta, SH.MH

Umbu Rauta

P

asca reformasi regulasi dibidang politik, khususnya UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPD, telah hadir alat kelengkapan baru di lingkungan DPR dan DPRD berupa Badan Kehormatan (BK). Meski mengalami perdebatan dalam pembentukannya, BK DPR periode 2004 - 2009 telah menunjukan kinerjanya dalam upaya menegakan disiplin dan etika anggota DPR, tampak dengan hasil kerja BK DPR berupa pengenaan sanksi terhadap 19 anggota DPR (usulan pemberhentian keanggotaan, teguran tertulis dan lisan). Sanksi tersebut diberikan karena tindakan membolos persidangan, dugaan pemerasan, percaloan, penyewaan rumah dinas. Di Kota Salatiga, sekitar pertengahan Juli 2006, DPRD telah membentuk Badan Kehormatan (BK) yang unsurnya terdiri dari anggota DPRD. Meski pembentukan BK terkesan terlambat, namun upaya itu patut dihargai, karena tidak saja karena desakan peraturan tetapi juga adanya kemauan baik untuk meningkatkan kinerja melalui pengawasan internal dan penegakan disiplin serta etika para anggota DPRD. Semuanya itu mengarah pada perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Kemauan baik DPRD Salatiga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui kinerja pasca pembentukan BK. Kinerja dimaksud, tidak saja kinerja internal dalam pelaksanaan tugas tetapi juga tuntutan perilaku yang baik dan terpuji di luar pekerjaan, seperti menghindari tindakan percaloan (baik dalam perekrutan PNS dan penentuan proyek pemerintah), korupsi dan kolusi. Ini penting agar label "wakil rakyat" yang disandang para anggota DPRD dapat lebih bermakna. Kemudian, perlu dibuat mekanisme kerja yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan BK, yang berisi siapa yang

berhak melapor (perorangan/kelompok masyarakat atau badan hukum), kepada siapa dilaporkan (Pimpinan/fraksi/komisi atau langsung ke BK melalui Sekretariat Dewan), bentuk laporan (surat, sms, email, telepon, pernyataan media massa, unjuk rasa, dll), jenis tindakan yang dilaporkan, batas waktu pelaporan, batas waktu tindak lanjut laporan, tindak lanjut atas laporan yang terbukti serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor. Hal lain yang tak kalah penting adalah kekuatan mengikat hasil kerja BK yang disampaikan ke Pimpinan DPRD, serta penggunaannya oleh aparat penegak hukum apabila bernuansa pidana. Disamping harapan baik dengan kehadiran BK, juga perlu pengawasan intensif dari masyarakat sebagai pihak yang berdaulat, yang telah memberi mandat kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Pengawasan ini penting karena adanya pesimisme sepak terjang BK karena hal-hal berikut. Pertama, unsur keanggotaan BK yang hanya dari internal DPRD, tanpa melibatkan unsur non DPRD. Lazimnya, kurang keberanian dalam menindak sesama anggota karena faktor ewuh pakewuh, apalagi jika sesama fraksi atau komisi. Kedua, struktur pertanggungjawaban BK ke Pimpinan DPRD, yang mana bisa jadi putusan BK dieliminir Pimpinan DPRD. Ketiga, posisi tawar (bargaining position) anggota DPRD yang dapat melibatkan lembaga luar, seperti partai politik, fraksi, eksekutif, agar tidak menjadi bahasan dan tidak dikenai sanksi oleh BK. Harapan Akhirnya, sebagai warga Salatiga, kita berharap BK dapat mengeliminir pesimisme di atas dengan menunjukan kinerja yang positif, sehingga rakyat masih merasa memiliki panutan kepada "Wakil Rakyat" dan kepercayaan tidak berkurang dari waktu ke waktu. Semoga sikap tanggap BK DPRD Salatiga jadi contoh bagi BK DPRD lainnya di Indonesia. Semoga ..... Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara/Otonomi Daerah UKSW Salatiga

Jiwaraga Edisi Perdana 5

Laporan Utama

Mengenal Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan

Ketua DPRD Kota Salatiga, Sutrisno Supriantoro, SE menandatangani Keputusan DPRD

W

arga menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD? Memang begitu seharusnya mekanisme yang berlaku di tengah sistem pemerintahan seperti yang dianut negara kita. Meski demikian, dalam menyampaikan aspirasi tersebut perlu memperhatikan keberadaan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, penyampaian aspirasi diharapkan tidak salah sasaran. Bagi warga Kota Salatiga yang berkepentingan dengan para wakilnya di lembaga legislatif tidak perlu kaget jika menemukan sesuatu yang berbeda di DPRD Kota Salatiga. Jika sebelumnya masyarakat sering menyampaikan aspirasi melalui empat Komisi di DPRD Kota, sekarang berubah menjadi hanya tiga Komisi. Begitu pula, jika sebelumnya masyarakat tidak menjumpai

6


Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota, sekarang lembaga tersebut telah dibentuk. Perbedaan lain juga terjadi pada pengelompokan Fraksi (sebagai kepanjangan tangan partai politik) di tubuh DPRD Kota. Ketua DPRD Kota Salatiga Sutrisno Supriantoro SE, menjelaskan bahwa perubahan tersebut sebagai konsekuensi atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tatatertib DPRD. “Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, DPRD Kota membentuk Pansus Amandemen Tatib Dewan Kota yang diketuai oleh saudara Fathurrahman. Hasil kerja Pansus telah dipaparkan dalam rapat Paripurna Dewan, untuk kemudian

dikonsultasikan ke Gubernur Jateng,” jelas Sutrisno. Sementa ra itu, Ketua Fraksi Partai K e a d i l a n Sejahtera (FPKS) Asadullah Muntakhob S . P d , menjelaskan bahwa hasil Amandemen Tatib tersebut telah di-follow up-i anggota DPRD Kota Salatiga. Yakni, melalui rapat Paripurna pada Selasa (25/7), dengan agenda membentuk Fraksi baru s e b a g a i kepanjangan tangan partai politik dan Komisi-komisi serta BK sebagai a l a t kelengkapan D e w a n . Anggota DPRD Kota Salatiga pada acara pengambilan sumpah janji H a s i l n y a , setelah melalui pembahasan rapat Paripurna yang cukup alot, DPRD Kota Kota Salatiga ini maka dinamika politik lokal akan berjalan Salatiga saat ini memiliki 5 Fraksi. Masing-masing Fraksi lebih demokratis. Sebab, lebih banyak parpol yang Partai Golongan Karya (FPG); Fraksi Amanat Kebangkitan otonom, independen dan eksis,” tandas Asadullah. Demokrat (FAKD), gabungan dari PAN, PKB dan Partai Mengenai alat kelengkapan Dewan berupa Komisi Demokrat; Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai di DPRD Kota, tambah Asadullah, sebelumnya terdiri dari (FKPID), gabungan PKPI dan PDS; Fraksi Partai Demokrasi empat Komisi. Masing-masing Komisi A (Bidang Hukum Indonesia Perjuangan (FPDIP); dan Fraksi Partai Keadilan dan Pemerintahan); Komisi B (Bidang Keuangan dan Sejahtera (FPKS). Sebelum ada pembaruan, DPRD Kota Perekonomian); Komisi C (Bidang Pembangunan); dan hanya memiliki dua Fraksi. Masing-masing Fraksi Golkar Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Hal ini sejalan (Gabungan dari Partai Golkar, PDIP dan Partai Demokrat); dengan PP Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 50, Ayat 3, yang serta Fraksi Gabungan (terdiri dari PKPI, PKS, PAN, PKB, menjelaskan bahwa DPRD Kota maksimal terdiri dari dan PDS). empat Komisi. Dikatakan Asadullah, perubahan jumlah Fraksi Namun, setelah diberlakukannya PP Nomor 53 tersebut mengacu PP Nomor 53 Tahun 2005, yang Tahun 2005, mengatur bahwa anggota DPRD yang mengatur bahwa pembentukan Fraksi minimal diisi 3 memiliki anggota 30 orang atau kurang (di Salatiga hanya orang anggota DPRD. Akibatnya, anggota DPRD Kota dari 25 orang, Red) maka harus dibentuk sekurang-kurangnya PDIP, PKS dan PKPI yang masing-masing memiliki 4 orang 3 Komisi. Tiga Komisi di tubuh DPRD Kota Salatiga yang anggota sangat memungkinkan membentuk Fraksi baru dibentuk tersebut meliputi Komisi I (Bidang Hukum otonom. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu PP dan Pemerintahan); Komisi II (Bidang Ekonomi dan Nomor 25 Tahun 2004, yang mensyaratkan pembentukan Keuangan); dan Komisi III (Bidang Pembangunan dan Fraksi minimal diikuti 5 orang anggota DPRD. Sehingga, Kesejahteraan Rakyat). hanya Partai Golkar yang memiliki 6 orang perwakilan, Sedangkan pembentukan Badan Kehormatan yang memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi otonom. (BK) DPRD Kota Salatiga, dilakukan dengan cara Sedangkan anggota DPRD asal partai politik lainnya harus pemilihan langsung yang dilakukan semua anggota DPRD. membentuk Fraksi Gabungan. Calon anggota BK yang dipilih berdasarkan usulan “Dengan bertambahnya Fraksi di tubuh DPRD masing-masing Fraksi.(ano)


8

Jiwaraga Edisi Perdana Drs. KASMUN SAPARAUS, M.Si WAKIL KETUA

SRI UTAMI DJATMIKO WAKIL KETUA

SUTRISNO SUPRIANTORO, SE KETUA

Pimpinan DPRD Kota Salatiga

ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SALATIGA

Laporan Utama

MUH. HARIS, SH WAKIL KETUA

M. FATHURRAHMAN, SE KETUA

NING INDRATI WAKIL KETUA

BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA SALATIGA


Y. HARIYANTO ANGGOTA

E. DWI KURNIASIH, SH. M.Si ANGGOTA

MUH HARIS, SH ANGGOTA

AHMAD SUHADA, SE. MM SEKRETARIS

ROSA DARWANTI, SH, M.Si WAKIL KETUA

AHMADI, SH KETUA

KOMISI I BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

KUSTADI DANURI SEKRETARIS

SUGIYANTO ANGGOTA

M. KEMAT, S.Sos ANGGOTA

SUPARMO IMAM AFFANDI WAKIL KETUA

BUDI SANTOSO, SE ANGGOTA

SUNIPRAT ANGGOTA

SARWONO, SE KETUA

KOMISI II BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

M. FATHURRAHMAN, SE ANGGOTA

Drs. HM. FADHOLI ANGGOTA

ARIF BUDIYANTO WAKIL KETUA

NING INDRATI ANGGOTA

ASADULLAH MUNTAKHOP, S.Pd ANGGOTA

M. TEDDY SULISTIO, SE KETUA

TONY F WAKUM ANGGOTA

H. TOTO SUPRAPTO, BcM, SE ANGGOTA

HJ. SRI YULIANI SEKRETARIS

KOMISI III BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Laporan Utama

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA KETUA BADAN KEHORMATAN

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

SEKRETARIS DPRD

KOMISI I

KOMISI III

KOMISI II

Adi Indiasari, S.Sos Gadis Sang Penakluk Dewan PANITIA MUSYAWARAH

FRAKSI PARTAI GOLKAR

PANITIA KHUSUS

FRAKSI AMANAT KEBANGKITAN DEMOKRAT

ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

PANITIA ANGGARAN

FRAKSI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA DAMAI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA DPRD

SEKRETARIS DEWAN

10


STAF AHLI / STAF TEKNIS

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN PROTOKOL

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN RISALAH DAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Laporan Utama

PROFIL DPRD D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Salatiga, beranggotakan 25 orang, mulai dilantik dan melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 2004. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kota Salatiga mempunyai :

7.

VISI Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang aspiratif, demokratis, profesional dan proporsional dalam rangka memperkuat Tata Pemerintahan Daerah Otonomi yang harmonis, dinamis, adil dan sejahtera.

KEBIJAKAN Meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

MISI 1. Mewujudkan DPRD Kota Salatiga sebagai soko guru kehidupan demokrasi bagi penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang kokoh. 2. Mewujudkan DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga yang profesional, proporsional dan berkualitas. 3. Mewujudkan DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga yang aspiratif untuk menunjang tata kehidupan berkeadilan dan sejahtera bagi masyarakat Salatiga. 4. Menjadikan DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan publik. 5. Menjadikan DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga pengambil kebijakan publik dan pengambil keputusan politik yang berkualitas. TUJUAN 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD Kota Salatiga. 2. Meningkatkan hubungan yang sinergis antar anggota dan alat kelengkapan DPRD. 3. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara lembaga DPRD dengan Pemerintah Daerah. 4. Meningkatkan kualitas produk kebijakan publik dan keputusan politik. 5. Mewujudkan anggota DPRD yang berkualitas, displin dan berdedikasi. SASARAN 1. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan politik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik. 3. Terwujudnya produk-produk hukum yang aspiratif dan berkualitas. 4. Terciptanya suasana yang demokratis dan penuh kebersamaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik. 5. Terwujudnya hunungan yang harmonis antara lembaga DPRD dengan Pemerintah Daerah. 6. Lancarnya setiap proses pengambilan kebijakan politik.

Meningkatnya pengetahuan, wawasan, pengalaman, disiplin dan d e d i k a s i a n g g o t a DPRD.

P R O G R A M Pimpinan Dewan menerima Aspirasi masyarakat DAN KEGIATAN 1. Peningkatan pelaksanaan rapat-rapat DPRD, melalui kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Kerja, Rapat Komisi, Rapat Pimpinan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Fraksi, Rapat Alat Kelengkapan DPRD lainnya. 2. Peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, melalui kegiatan Penyusunan Raperda Inisiatif atau usul prakarsa DPRD., Penyusunan Keputusan atau Produk Hukum DPRD, Public Hearing Raperda, Sosialisasi Raperda, Evaluasi dan penyempurnaan produk hukum DPRD. 3. Peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran, melalui kegiatan Penyusunan anggaran DPRD, Penyerapan aspirasi masyarakat, Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD 4. Peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui kegiatan Penyusunan hasil rapat dengar pendapat, Penyusunan hasil rapat kerja, Penysunan hak interpelasi, Penyusunan hak angket. 5. Pendidikan dan latihan, melalui kegiatan Menyelenggarakan seminar, work shop, diskusi, lokakarya, dll., Mengikutsertakan anggota DPRD dalam kegiatan seminar, work shop, diskusi, lokakarya, dll., Pelaksanaan studi banding / kunjungan kerja, Penyediaan staf ahli. 6. Peningkatan hubungan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah, melalui kegiatan Dialog interaktif, Penyusunan hasil dialog. 7. Peningkatan peran DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah, melalui kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan, Pembentukan Tim Pembahas laporan KPU., Peninjauan ke lapangan, Pembahasan laporan KPU dalam setiap tahapan Pilkada, Penyusunan dokumen visi, misi dan program masingmasing calon Kepala Daerah, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.(bdi)


Laporan Utama

Fraksi Golkar : “Program Daerah Masih Nggedabyah”

P

enyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) memiliki substansi mendasar di dalam upaya merealisasikan program kerja, sebagaiamana tercermin pada visi misi pasangan kepala daerah terpilih. Disamping program kerja tersebut juga harus pula memperhatikan aspek-aspek pokok kondisi, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta harus pula memperhatikan permasalahan-permasalahan mendasar daerah. Sebagai kota kecil yang terkurung dalam wilayah lain, maka sangatlah diperlukan sebuah strategi pembangunan daerah yang benar-benar tepat sasaran. Pemerintah harus ekstra kerja keras untuk berupaya menggali potensi riil daerah. Selain itu diharapkan menyelarasakan hubungan kerja sama yang harmonis dengan daerah pengurung. Dengan pola kerja sama bersama daerah pengurung, hal itu dimaksudkan satu sama lainnya saling memberikan keuntungan atau terjadi simbiosis mutuaslisme antardaerah dengan saling menghargai makna otonomi daerah masing-masing. Dengan demikian tidaklah salah manakala dalam pola penyusunan RPJMD Kota Salatiga juga mempertimbangkan adanya arah kerjasama antarwilayah, terutama pemerintah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga. Di dalam mananej pemerintahan, diperlukan sebuah keberanian untuk mengambil kebijakankebijakan secara arief dan bijaksana sehingga kewibawaan pemerintahan tetap terjaga. Apapun jenis kebijakan yang akan dikeluarkan, tentu terlebih dulu harus dipertimbangkan masak-masak. Kita tidak ingin sebuah kebijakan yang dikeluarkan justru memunculkan problematika sehinga terjadi pro dan kontra. Di sinilah diperluklan adanya penguasaan manajemen strategik dan penguasaan pengelolaan manajemen konflik bagi aparatur pemerintahan. Dengan telah disimpulkannya adanya sepuluh permasalahan pokok pembangunan daerah, maka pada tingkat penjabaran RPJMD yang menyangkut strategi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan telah diarahkan pada penanganan tujuh prioritas pembangunan daerah. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan penempatan tujuh prioritas pembangunan daerah tersebut sehingga pada perkembangannya akan mampu meminimalisasikan penuntasan permasalahan pokok pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah juga dituntut konsisten di dalam penyusunan plavon anggaran tahunan dengan menitikberatkan pada skala prioritas yang akan kita sepakati bersama. Sebab yang kita lalui selama ini lebih condong pada pemerataan sektoral.

12


Bahkan kalau kita sadari, seperti draf KUA dan PPAS tahun 2 0 0 7 sebagaimana yang masih dalam proses pembahasan, draf tersebut Rosa Darwati, SH. M.Si memunculkan belasan jenis skala prioritas pada setiap sektoral. Idealnya, pemerintah harus berani menitikberatkan pada skala prioritas tertentu sehingga secara bertahap akan mampu menuntaskan permasalahan pokok pembangunan daerah secara nyata. Memang sebagai konsekuensi penerapan RPJMD harus berani mengambil kebijakan untuk skala prioritas pembangunan daerah. Sangatlah wajar, manakala pada setiap penganggaran tahunan terdapat SKPD pada sektor tertentu yang plavon anggarannya minimal atau bahkan terpangkas. Sebagai evaluasi, bahwa selama ini penyusunan program pembangunan daerah masih bersifat nggedabyah akibat masih adanya beberapa kelemahan sebagai berikut: tingkat ego sektoral masih dominan, kurang terfokus pada penuntasan permasalahan pokok pembangunan daerah, tingkat keberhasilan kinerja lebih difokuskan pada out put dan bukan out come, masih berkecenderungan pemerataan anggaran pada sektoral, kurangnya tingkat pengawasan dan tingkat perencanaan dsb-nya. Pada draf RPJMD untuk skala prioritas juga disinggung adanya upaya prioritas peningkatan kualitas pemerintahan, SDM dan kelembagaan aparatur. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan penempatan prioritas tersebut. Bahwa upaya peningkatan kualitas pemerintahan, SDM dan kelembagaan memang tidak boleh dikesampingkan. Selain itu, harus ada keberanian menata lembaga ini dengan sungguh-sungguh, termasuk penempatan pos-pos jabatan yang diselaraskan dengan tingkat kecakapan dan profesionalisme aparaturnya.(ind) (Ringkasan Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Kota Salatiga, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012).

Laporan Utama tenaga terampil, mampu bersaing seperti yang dibutuhkan perusahaan. Ketiga, di bidang pendidikan perlu peningkatan daya tampung siswa ke sekolah-sekolah yang tersedia dan hendaknya diikuti dengan kenaikan mutu pendidikan serta perlu dihindarkan sifat komersial atas sekolahsekolah tersebut sehingga biaya pendidikan dapat terjangkau oleh masyarakat. Keempat, di bidang kesehatan peningkatan

Fraksi PDI Perjuangan

“Perhatikan Aspirasi Rakyat” Y. Haryanto

F

raksi PDI Perjuangan mengingatkan kembali kepada saudara Walikota agar dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) hendaknya konsisten terhadap visi dan misi Walikota serta melihat dan mengikuti isue strategis global secara lokal, regional maupun nasional. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan telah diserahkannya dokumen rancangan RPJMD oleh saudara Walikota dengan harapan RPJMD memprioritaskan kepentingan masyarakat. RPJMD diharapkan mampu mewujudkan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat; kehidupan masyarakat yang lebih maju baik dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya; saranan dan prasarana kota yang lebih memadai; peningkatan kebersihan, keindahan kota serta penghijauan agar kota lebih sejuk dan nyaman; serta ketertiban dan keamanan dengan mengutamakan azas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif. Semua itu dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif, judikatif serta masyarakat dengan berbagai elemennya. Aspirasi dari masyarakat yang terjaring lewat hasil reses anggota DPRD terutama yang belum terakomodir dalam RPJMD perlu mendapatkan perhatian dan pertimbagan untuk ditindaklajuti. Setelah membaca serta mencermati RPJMD tahun 2007 2012. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut; Pertama, Pemerintah Kota perlu lebih serius menggarap sektor pertanian karena masih banyak lahan persawahan dan perkebunan yang belum tertangani. Kedua, dengan diraihnya penghargaaan dan predikat Kota Koperasi oleh Kota Salatiga, maka Pemerintah Kota harus mampu memfasilitasi pemasaran produk dari berbagai usaha yang berkembang khususnya home industri. Disamping itu juga perlu diadakan pembinaan terhadap angkatan kerja sehingga menjadi

pelayanan kesehatan khususnya terhadap mayarakat miskin perlu ditingkatkan pelayanannya dan dihindari proses birokrasi yang berbelit, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah bukan merupakan barang mewah dan mahal bagi mayarakat. Kelima, di bidang ketenagakerjaan dengan tertampungnya siswa ke sekolah maka secara otomatis angkatan kerja terdidik juga mengalami kenaikan, maka perlu disalurkan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Keenam, masih tingginya angka rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai yaitu kurang lebih 9.128 keluarga, perlu perhatian dari pemerintah kota untuk mencarikan upaya/solusi agar tidak menjadikan ketergantungan dari keluarga tersebut serta mendidik keluarga tersebut agar mandiri. Ketujuh, pemerintah kota perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan olah raga, karena banyak atlit daerah yang bisa berprestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kedelapan, banyak situs-situs budaya di Salatiga yang belum mendapat perhatian sehingga kurang terawat bahkan hilang. Kesembilan, penataan terminal khususnya untuk angkutan kota dan angkutan desa terkesan masih semrawut, sehingga perlu dibangun terminal tipe C atau terminal bayangan. Kesepuluh, banyak jalan di Salatiga rusak karena sistem drainase yang kurang baik dan lancar, maka pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah/jalanjalan yang drainasenya kurang memadai. Kesebelas, masih banyak di Salatiga daerah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM dan juga pelayanan terhadap pelanggan PDAM di daerah-daerah tertentu yang sangat minim jauh dari memuaskan.(ind) (Ringkasan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012).


Vokal

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

“Visi dan Misi Kurang Relevan”

T

u j u a n penyusunan R P J M D (R en c a n a P e mb an gu n an Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga tahun 20072012 adalah, sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun; memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan pembangunan untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga; dan tersedianya dokumen P e r e n c a n a a n J a n g k a Assadullah Muntakhop, S.Pd Menengah sebagai satu acuan resmi yang memberi arah bagi seluruh jajaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan prioritas dan kegiatan. Telah dijelaskan dalam pendahuluan draf RPJMD Kota Salatiga tahun 2007-2012 bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang substansinya merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun berpedoman pada RPJPD kota Salatiga 2007 - 2027, memperhatikan RPJM Nasional dan Renstra Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan Kota Salatiga, dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan top-down botton-up, sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan pemangku kepentingan pembangunan kota Salatiga dalam pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera merasa perlu memberikan masukan terhadap beberapa hal: 1. Permasalah Pokok Permasalahan Pokok yang dipaparkan bersifat umum, kualitatif, dan tidak terukur sehingga menyulitkan untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi tidak ada prioritas permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan kurang ada kesungguhan dalam memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Akan mudah ditindaklanjuti apabila permasalahan yang dihadapi lebih konkrit, misalnya jumlah kemiskinan dan

14


penggangguran disebutkan jumlahnya. 2. Visi dan Misi Kota Salatiga Visi dan misi yang dibuat kurang relevan dengan tri fungsi kota, terutama masalah pendidikan yang tidak disebutkan secara eksplisit, s e h i n g g a a k a n mempengaruhi arah kebijakan, strategi dan program dari pemerintah. Maka kami berharap bahwa visi dan misi bisa m e n c e r m i n k a n k e b e r l a n g s u n g a n pembangunan kota Salatiga 5 (lima ) tahun sebelumnya. 3. Arah Kebijakan Walaupun secara umum arah kebijakan keuangan sudah baik. Dimana sudah terbagi alokasi anggaran tahunan selama lima tahun namun masih terkesan sekedar menentukan anggaran pada tahun dasar dan menaikkan pada tahun berikutnya. Semestinya akan lebih baik jika ditentukan berdasarkan prioritas program pada masing-masing tahun. Demikian juga untuk arah kebijakan umum belum menyertakan tahapan pelaksanaan dan indikator-indikator keberhasilan masing-masing misi. Sehingga akan sulit untuk mengevaluasi keberhasilannya. 4. Strategi Pembangunan Dalam Strategi Pembangunan kota Salatiga dicanangkan prioritas pembangunan ada 7 (tujuh) item. Semestinya pemerintah lebih berani membuat prioritas utama, walaupun akan memiliki resiko dengan sebagian program ditunda. Untuk membuat prioritas program atau kegiatan perlu ada kebersamaan semua pihak, legislatif dan eksekutif dengan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada duduk bersama untuk menyepakati menentukan kriteria dan penilaian prioritisasi tanpa adanya ego sektoral.(bdi) (Ringkasan Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012).

Vokal

Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia Damai

“Prioritaskan Bidang Pendidikan” H. Toto Suprapto, Bcm, SE

D

alam era otonomi daerah dewasa ini, kesejahteraan masyarakat menjadi target dalam pelaksanaan pemerintahan. Indikator keberhasilan otonomi daerah terletak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep efektifitas, efisien, transparan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sesungguhnya otonomi daerah bertujuan: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. (2) Mengurangi kesenjangan. (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan lebih efisien. (4) Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan (5) Mampu mengelola potensi dan karakteristik daerah. Setelah mencermati draf RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), FKPI-D, akan memberikan masukan-masukan, sebagai berikut: Pertama, Untuk lima tahun ke depan pembangunan dibidang pendidikan dan olah raga harus diprioritaskan, baik sarana prasarana pendidikan dan olah raga, kualitas pendidikan dan olah raga, jenjang pendidikan yang ada juga harus ditingkatkan. Prestasi Pendidikan Salatiga, masih di bawah prestasi nasional, untuk itu kedepan Salatiga harus masuk ranking 3 besar Jawa Tengah. Kedua, untuk lima tahun kedepan, pembangunan harus difokuskan untuk mewujudkan Salatiga sebagai Kota Transit Wisata, sehingga seluruh pembangunan infra struktur harus ditujukan untuk peningkatan sarana jalan yang memadai, transportasi, obyek wisata buatan, sarana perhotelan, dan lain sebagai, guna menunjang pengembangan pariwisata. Ketiga, Program Penerangan Jalan Umum sudah menjadi kebutuhan di seluruh masyarakat Salatiga,

maka pembangunan atau pengadaan PJU perlu segera diwujudkan. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, penerangan jalan umum harus mengedepankan azas keadilan dan efisiensi. Pemasangannya harus memperhatikan prinsip efisiensi, agar tidak merugikan daerah. Berkaitan hal tersebut, mendesak untuk diadakan program meterisasi dan lampu hemat listrik. Keempat, untuk lima tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan pelayanan publik, hal ini penting agar dapat menjangkau wilayah pinggiran perbatasan daerah mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu perlu direncanakan program pemekaran wilayah ke dalam maupun ke luar wilayah kota Salatiga. Pemekaran ke dalam artinya kelurahan-kelurahan gemuk seperti Kutowinagun, Sidorejo Lor, Magunsari dan kelurahan Salatiga perlu dimekarkan masing-masing menjadi 2 (dua) kelurahan. Sedangkan pemekaran keluar, jika dimungkinkan melalui pendekatan politik dan sosial kita dapat memekarkan wilayah menembus daerah perbatasan untuk memasukkan beberapa desa ke wilayah pelayanan Kota Salatiga. Kelima, Sebagai kota industri dan perdagangan, maka pembangunan harus difokuskan pada pembinaan dan pengembangan home industri dan menengah, industri besar. Keenam, Pembangunan di bidang kesehatan masyarakat juga harus diprioritaskan untuk mewujudkan Salatiga Sehat pada tahun 2010. Upaya menaikan status RSUD dengan menambah peralatan medis dan tenaga ahli harus diwujudkan. Ketujuh, Untuk lima tahun ke depan, harus ditata birokrasi yang responsif terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat. Oleh karena piranti hukum berupa Perda SOTK harus segera diadakan revisi. Kedelapan, Pembangunan Perusahaan Daerah harus berorientasi pada profit dan sosial, artinya keuntungan yang dihasilkan perusahaan daerah harus diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Terbentuknya Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU). PDAM, PD-BPR, dan lain-lain. Untuk penentuan harga atau tarif, harus diarahkan sebesar-besarnya peningkatan pelayanana publik. Untuk itu pembanguan perusahaan daerah dimanagemen secara profesional. Lembaga perusahaan daerah yang diatur oleh Perda yang


Vokal

Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat

“SKPD Jangan Gamang” Kustadi Danuri

R

ancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2007 - 2012 yang disampaikan Walikota dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan perundangan lainnya yang tentunya sudah didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan sebagai dasar untuk menyusun RPJMD, sekaligus sebagai implementasi dari visi dan misi Walikota yang telah disampaikan kepada publik dalam kampanye Pilkada beberapa waktu yang lalu, sehingga setelah terpilih kembali Walikota harus dapat mewujudkan janjinya yang dituangkan dalam RPJMD dengan mempertimbangkan masukan-rnasukan dari DPRD dengan semangat untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Kota Salatiga. Dalam kesempatan ini, Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat (FAKD) menekankan pada rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga yang disampaikan Walikota diharapkan bisa menampung aspirasi anggota Dewan yang secara riil memperjuangkan aspirasi rakyat. Agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gamang menghadapi tanggung jawab baru sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 dan Nomor 26 Tahun 2006 yang memberikan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD. Agar semua program kerja betul-betul diarahkan secara konsisten dan maksimal dari tahun ke tahun untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga akan segera terwujud kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Hal-hal khusus yang menjadi prioritas pada tahun-tahun pertama dan kedua yang harus sudah diwujudkan adalah, jalan lingkar Salatiga Selatan, sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, memperluas kota dan meningkatkan gerak perekonomian rakyat; pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas bagi rakyat

16


tidak mampu dan sehubungan belum meratanya penerimaan Askin pada masyarakat miskin; peningkatan anggaran pada bidang Pendidikan sebesar 20 persen seperti diamanatkan undang-undang. Pembangunan tempat pariwisata bekerjasama dengan Pihak Ketiga; mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja; pembangunan Pasar Rejosari dan pasar-pasar lain bekerja sama dengan pihak ketiga; penyediaan dan pelayanan air bersih yang memadai. Penyediaan penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Salatiga dan meterisasi untuk menciptakan efisiensi anggaran, sebagai tanggung jawab pemerintah karena pelanggan listrik sudah membayar iuran Penerangan Jalan Umum peningkatan bantuan modal bagi UKM dan Koperasi; merealisasikan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menarik investasi dari luar dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Terbentuk dan segera beroperasinya Sistem Pelayanan Terpadu yaitu Pelayanan Satu Pintu; agar terciptanya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan sehingga program pembangunan dapat diselesaikan sesuai perencanaan tidak mengalami keterlambatan seperti pada proyek-proyek pembangunan di tahun 2006 . Sedangkan hal-hal pokok lainnya yang perlu disampaikan dalam menyusun RPJMD adalah, harus dapat menampung prioritas nasional; strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Arah Kebijakan Keuangan, Program Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas Kewilayahan dan Kerangka Anggaran serta Kerangka Anggaran serta regulasinya; status hukum dan dasar regulasinya; antisipasi terhadap dinamika masyarakat, dan kegiatan mendadak karena menjadi program nasional.(lux)

(Ringkasan Pandangan Umum Fraksi Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat (FKAD) DPRD Kota Salatiga, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012).

Salatiga Tujuan Wisata Oleh : JAYA LAKSANA

Jaya Laksana, SH

S

eperti diketahui bahwa Salatiga adalah kota yang memiliki tri fungsi, yaitu Pendidikan dan Olah raga, Jasa dan Perdagangan, dan Kota Transit Wisata . Mengapa disebut Kota “Transit “ Wisata, yang berarti bersifat/ peran transitoris atau perantara,salah satunya mungkin karena Salatiga tidak punya obyek wisata yang memadai. Pada saat Dinas Pariwisata masih dipimpin Drs. Mardiyono muncul istilah Transit “Kencing”, yang perlu toilet khusus bagi para pelancong yang mampir istirahat (minum sekoteng dan menikmati jagung rebus ) sambil buang air kecil dengan membayar, sebelum melanjutkan perjalanan ke kota tujuan berikutnya. Ternyata, dalam pembahasan Master Plan Taman Wisata Salatiga di gedung Bapeda beberapa waktu lalu, seorang pejabat Dinas Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga (Parsenibud OR) mengatakan bahwa Salatiga bukan lagi kota trasnsit, tapi sudah kota tujuan (destination ) wisata. Sudah, atau akan, saya menjadi bertanya-tanya dalam hati. TAK KENAL RESESI Dalam Master Plan Taman Wisata Salatiga yang disusun Konsultan dari Yogyakarta tampak Salatiga akan memiliki obyek wisata. Tepatnya di Bugel sebagai kawasan wisata terpadu melalui konsep theme park (taman bertema) yang bernuansa edukatif, rekreatif dan berwawasan lingkungan, dengan luas 10 Ha. Apabila tujuan utama Kota Salatiga dalam bidang pariwisata tercapai maka berarti telah terjadi perubahan paradigma dari kota transit menjadi kota tujuan wisata. Meskipun untuk mencapai itu, tentu saja tidak mudah, perlu waktu, sumberdaya dan komitmen banyak pihak. Isu-isu strategis pengembangan pariwisata berupa analisa SWOT mutlak harus dilakukan. Dan konsultanpun bicara tentang perubahan pola pikir atau mindset. Itulah makanya Ketua Komisi II DPRD (Sarwono, SE) mewanti-wanti. Antara lain konsistensi Pemda terhadap implementasi Rencana Tata Ruang (RTRW),

mengingat pengalaman sawah lestaripun bisa menjadi permukiman. Juga pembiayaan, sedang Salatiga membutuhkan dana yang besar untuk pembebasan tanah jalan lingkar dll, yang tak kunjung selesai. Berkaitan dengan pembiayaan itu pula jadi sorotan Asisten II (Dra. Sri Sejati K, MM). Sehingga meskipun ini Master Plan, dia menyarankan perlunya pentahapan dan skala prioritas mirip Detail Enginering (DE) . Maksudnya agar calon investor punya gambaran lebih jelas, sehingga tidak ragu menanamkan uangnya. Ada yang menilai masukan kedua tokoh itu pesimistis, tapi ada juga yang mengganggap realistis, melihat sikon dan sumber daya yang terbatas. Sedangkan Asisten II mengapresiasi “proyek” ambisius dan spektakuler Disparsenibud-OR pimpinan Dra. Dyah Puryanti M.Si ini. Dikemukakan hasil survey tentang pariwisata sebagai industri yang tak kenal resesi yang sudah merupakan gaya hidup dan kebutuhan. Apabila terjadi resesi ekonomi, masyarakat mengurangi pengeluaran barang-barang konsumsi tahan lama seperti furniture, kulkas, dsb, tapi tidak menghalangi hasrat untuk melancong. WAIT AND SEE Ditengah masyarakat Indonesia, termasuk Salatiga sendiri, sebetulnya ada yang bersikap ambivalen terhadap pariwisata. Sebab, pengalaman diberbagai negara menunjukkan adanya daya tarik wisata, berupa 4 S. Yaitu : Sun (matahari), Sea (Laut ), Sand (pasir) dan Sex. Di Salatiga S yang ke 4 harus bisa diubah jadi Smile (senyum) Dalam RPJM Nasional sendiri diakui bahwa the tourisme is the engine of economic growth. Dia bisa membawa the local multiplier effects. Di Bugel pun, terdapat faktor negatif dan positif untuk pengembangan pariwisata. Yang negatif antara lain : kemiskinan, kondisi kotor dan kurang sehat, disiplin dan ketertiban kurang, serta ketrampilan/mutu pelayanan rendah. Sedang faktor positif diantaranya : penduduk yang ramah, udara yang sejuk/bersih, pemandangan alam yang asli/asri dan adat istiadat yang unik. Ada yang mengingatkan, obyek wisata yang lalu : waduk prambanan di Kalisombo, Desa Wisata Tingkir, maupun Little Holland di bekas terminal Soka, gagal. Apakah Bugel juga akan bernasib sama ? wait and See. Penulis adalah Asisten Ekbang dan Kesra Sekda Kota Salatiga


Vokal

Wanita dan Kekuasaan Oleh : ELYSABETH DWI KURNIASIH

W

anita dan kekuasaan adalah dua konsep yang mungkin terasa asing bagi kita. Bagaimana sebenarnya hubungan antara wanita dan kekuasaan? Kekuasaan diartikan kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan suatu kebijakan dari proses hingga putusan. Kekuasaan biasanya selalu dihubungkan dengan laki-laki yang memiliki sifat maskulin, dengan ciri penuh kekuatan, agresif, berani mengambil risiko, suka mendominasi, mandiri, berpikir analis, mudah membuat keputusan dan lain sebagainya. Sedangkan wanita memiliki sifat feminim, mengalah, polos, sopan, berhati lembut dan lain sebagainya. Melihat indikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa yang terdapat dalam kekuasaan, yaitu kekuatan, ketegaran serta otoritas untuk menguasai belum pernah dianggap ciri feminim. Tetapi perlu ditekankan, bahwa pandangan tersebut sebenarnya merupakan konsep kekuasaan dalam budaya patriarkhi yang sarat dengan dimensi maskulin dan sering kali mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga wanita ingin menjadi pemimpin harus meninggalkan sifat feminimnya untuk lebih bersifat maskulin. Wanita khususnya di Jawa, sebenarnya dapat menggunakan sifat feminimnya untuk mengembangkan kekuasaan. Sebagai contoh, Ibu Tien Soeharto, dengan hanya satu kalimat saja dapat mempengaruhi kebijakan negara, seperti pembangunan TMII, pembangunan Taman Candi Prambanan, yang dilakukan tanpa melalui rapat pembahasan APBN. Christina S. Handayani dalam bukunya Kuasa Wanita Jawa, mengatakan bahwa wanita tidak perlu menjadi maskulin untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi ia harus memanfaatkan kefeminimitasnya. Sebab, dimensi feminim memiliki beberapa kekuatan seperti ketahanannya untuk menderita, kemampuan lebih untuk mengenal dan mengawasi orang lain. Orang yang benar berkuasa tidak perlu berbicara dengan suara keras, memukul meja, tidak perlu juga baginya untuk memberikan larangan-larangan secara kasar. Pertanyaan yang sopan kepada lawan atau senyuman toleran sudah cukup untuk menunjukkan kehendaknya yang kuat seperti besi. Pemilu Legislatif 5 April 2004, memberi peran kaum perempuan dengan kuota caleg 30 persen wanita di parlemen. Hal ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat undang-undang atau hukum dan budaya yang bias gender. Meski demikian, kita masih perlu banyak

18


Elysabeth Dwi Kurniasih, SH. M.Si belajar dari negara-negara maju, seperti di Prancis tahun 1999, menetapkan kuota caleg perempuan hingga 50 persen. Sehingga tahun 2001 angka keterwakilan di parlemen meningkat dari 25 persen menjadi 47 persen. Di negara Belgia, Electoral ACT yang diundang-undangkan tanggal 24 Mei 1994, membatasi setiap parpol untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Jika parpol tidak melaksanakan UU ini, daftar caleg harus dibiarkan kosong atau bahkan dianggap tidak sah. Di negara Swedia pada tahun 1994 menetapkan Zipper Principle dalam penetapan caleg, susunannya harus dibuat selang-seling, jika wanita ada di nomor urut satu, maka nomor keduanya adalah laki-laki, begitu sebaliknya. Kehadiran anggota legislatif wanita melalui Pemilu 2004, diharapkan oleh masyarakat dapat lebih memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian baik pemerintah pusat maupun daerah. Terlebih di era otonomi daerah, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menaikkan pendapatan asli daerah dengan menerbitkan berbagai macam Perda retribusi, dengan harapan meningkatnya PAD maka akan menciptakan kemandirian daerah. Di sisi lain sektor pendidikan seperti mahalnya biaya pendidikan, gedung sekolah yang rusak, fasilitas sekolah kurang lengkap. Sektor kesehatan seperti biaya kesehatan mahal, tingkat pengetahuan wanita dalam hal kesehatan kurang, banyak balita yang kekurangan gizi, maraknya narkoba. Sektor sosial seperti tingginya angka kriminalitas, banyak pengangguran, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Di Negara Swedia yang telah menjadi negara feminis, peningkatan peran wanita pada era 6070 an sedikit banyak telah membantu Swedia menjadi negara

Vokal dengan sistem kesejahteraan (Welfere System) terbaik di dunia. Swedia juga dinyatakan sebagai tempat paling nyaman di dunia sebagai tempat tinggal karena dukungan fasilitas publik yang memadai serta tingkat kriminalitas terendah di dunia. Dalam bukunya The Power Of Men and The Intenesis Of Women, Christina Bergquis, dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan di Universitas APPSALA mengatakan, keikutsertaan wanita dalam sektor publik telah memberikan efek terhadap bentuk sistem kesejahteraan di Swedia, dan untungnya hal ini memberikan efek terhadap kemungkinan wanita untuk lebih terlibat dalam sektor publik. Memang sejak berakhirnya Perang Dunia ke II, sistem kesejahteraan sosial di Swedia telah mengalami berbagai perubahan yang tidak lepas dari keterlibatan wanita di lembaga legislatif. Sistem di negara kita dengan Swedia memang berbeda, tetapi semangat para wanita Swedia untuk melakukan perubahan melalui jalur politik perlu dimiliki juga oleh para wanita di negara kita. Upaya memperjuangkan harapan-harapan tersebut, dapat dilakukan dengan pelaksanaan fungsifungsi anggota legislatif baik fungsi anggran, legislatif maupun fungsi pengawasan. Pertama fungsi anggaran. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu sebab pentingnya fungsi anggaran dilaksanakan. Bagaimana anggota legislatif wanita dapat mencermati, serta melakukan analisa atas programprogram yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah selain itu program yang ada disektor-sektor yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial. Bukan sekadar mengamati besar anggaran pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, karena biasanya anggaran tersebut dipergunakan untuk biayabiaya rutin administrasi, perjalanan organisasi tersebut bukan untuk biaya program. Tetapi menganalisa pengaruh dari program yang ada terhadap kesetaraan gender. Khofifah Indar Parawansa berpendapat, bahwa salah satu agenda politik wanita adalah “Analisis bedah anggaran”. Banyak sekali legislatif yang belum faham bagaimana analisis bedah anggaran dan bagaimana posisi APBN. Padahal banyak sekali lubang-lubang di dalam RAPBD, serta yang tidak jelas kedudukannya. Selama ini perumusan RAPBD dan RAPBN sering dilakukan secara tertutup. Padahal menurut Khofifah, bila sudah menjadi kebijaksanaan publik, maka sudah saatnya dijadikan sebagai bagian dari debat publik. Misalnya, kita dapat memberitahukan pada masyarakat; berapa mereka membayar pajak, berupa PAD daerahnya, dan bagaimana RAPBD disusun? Kemudian mempertanyakan, berapa banyak yang kembali kepada masyarakat, berapa yang dipakai untuk anggaran rutin pejabat-pejabat di daerah tersebut? Peraturan Perundang-undangan yang baru UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pada Pasal 103 mewajibkan daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna mengakses atau memperoleh beberapa data keuangan

daerahnya. Kiranya ketentuan pada UU tersebut benarbenar dilaksanakan pemerintah daerah, sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kedua, fungsi Legislasi. Pembuatan peraturan Perundang-undangan mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat karena peraturan dapat merubah tata kehidupan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu anggota legislatif perlu untuk terlibat langsung mulai dari pembahasan Raperda sampai penetapannya menjadi Perda, sehingga tidak ada peraturan yang merugikan kaum wanita seperti yang terjadi di beberapa daerah. Seperti pernah muncul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang melarang wanita keluar rumah tanpa mukhrimnya dari pukul 22.00 05.00. Raperda tersebut untuk menanggulangi tindakan maksiat seperti perjudian, prostitusi dan minuman keras. Raperda ini merugikan karena dipandang menempatkan seseorang dalam hal ini wanita sebagai sumber kemaksiatan sehingga aktifitas harus dibatasi. Kemudian hasil penelitia Women Reseach Institut (WRI) di Kabupaten atau Kota selama tahun 2003 mendapatkan hasil serupa. Sita Aripurnami Kayam menyebutkan contoh, di Nusa Tenggara Barat keluar Perda Nomor 7/2002 mengenai Retribusi Ketenagakerjaan dan Perda nomor 9/2002 mengenai Retribusi Izin Ketenagakerjaan, yang mengutip biaya dari calon buruh migran tetapi di kembalikan dalam bentuk perlindungan untuk buruh migran yang sebagian besar adalah wanita. Karena itu, anggota legislatif perempuan harus dapat melakukan antisipasi keluarnya peraturan yang dapat merugikan masyarakat dengan memperhatikan landasan filosofis; landasan yuridis; dan produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis. Sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat/dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar. Ketiga, fungsi pengawasan. Berguna untuk meredam penyakit Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme. Di kalangan pemerintah daerah, korupsi bermuara pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain mengawasi kebijakan pemerintah, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pengawasan yaitu pelaksanaan Perda dengan perangkat lunaknya yang berupa SK Gubernur, atau Bupati atau Walikota juga pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah. Begitu banyak persoalan yang menjadi harapan masyarakat pada anggota legislatif wanita yang mereka pilih saat Pemilu 5 April 2004. Optimisme bahwa Pemilu 2004 menghasilkan wakil-wakil rakyat untuk sebuah perubahan harus tetap ditumbuhkan. Selain memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anggota legislatif wanita diharapkan bisa menjadi pelopor bagi anggota legislatif yang lain untuk mulai menggerakkan agenda-agenda good governance seperti pemberantasan korupsi, penguatan persepsi masyarakat, kesetaraan gender. Penulis anggota DPRD Kota Salatiga.


Warta

Kaum Perempuan Lebih Diberdayakan

Ning Indrati

A

nggota DPRD asal Partai Golkar, Ning Indarti tidak mau ketinggalan melakukan penyerapan aspirasi warga dalam masa reses baru-baru ini. Dari pukul 19.30 sampai larut malam dia perguanakan mengadakan pertemuan dengan warga. Ia

lebih fokus menyerap aspirasi warga di wilayah Kelurahan Dukuh, Cabean, Tegalsari, Perumahan Warak serta dibeberapa tempat tokoh masyarakat. Selama masa reses tersebut, Ning begitu panggilan akrab beliau, lebih banyak mohon saran dan masukan dari masyarakat. Dari sekian pertemuan yang digelar warga cukup antusias. Hal tersebut terlihat dari jumlah warga yang hadir hingga ratusan di setiap pertemuan. Dari berbagai pertemuan dengan warga, Ning mendapat banyak masukan diantaranya, kaum perempuan di Salatiga jumlahnya lebih banyak maka harus diberdayakan melalui PKK dan kegiatan lain, prosedur birokrasi pemerintah agar tidak berbelit-belit, dan agar anggota dewan serta birokrat pemerintah kota lebih meningkatkan prosentasenya dalam berkunjung ke forum-forum masyarakat. “Karena waktu dalam forum terbatas, dialog dengan masyarakat terasa kurang. Namun untuk menyiasati keterbatasan tersebut ada juga warga yang menyampaikan aspirasi dengan menulis dalam lembaran kertas” terang Ning.(lux)

Galakkan Kelurahan Siaga

Sosialisasi dan pengembangan Kelurahan Siaga Tahap II

S

ebagai upaya mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat, Dinas Kesehatan Kota Salatiga menggalakkan kepada Kelurahan se- Kota Salatiga menjadi Kelurahan Siaga. Penggalakan tersebut sebagai usaha terwujudnya Salatiga Sehat di akhir tahun 2008. Hal tersebut diungkapkan dr. Sovie Haryanti, M. Kes. dalam sosialisasi dan pengembangan Kelurahan Siaga tahap II di RM Elang Sari tanggal 28 Desember 2006.

20


“Kelurahan Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman dapat berupa gizi buruk, penyakit menular, bencana alam, kecelakaan dan lain-lain. Konsentrasi penangulangan peristiwa tadi dengan upaya memanfaatkan potensi dan kemampuan lingkungan setempat,” tambah Sovie. Sebagai percontohan Kelurahan Siaga di Kota Salatiga adalah Kelurahan Gendongan sejak Oktober 2006. para kader Sehat diminta waspada terhadap berbagai penyakit yang sewaktu-waktu datang, khususnya di musim peralihan (pancaraoba). Dalam sosialisasi tersebut disampaikan materi berupa; rencana pembangunan pengembangan kesehatan kota, rencana pembangunan Kota Salatiga dalam mendukung pengembangan Kelurahan Siaga, peran PKK dalam pengembangan Kelurahan Siaga, Peran Disnakertrans dan Permas dan pelaksanaan Kelurahan Siaga di Salatiga. Adapun pemateri berasal dari tim Dinas Kesehatan Kota Salatiga. (kst)

Warta

Buka Bersama Santri dan Yatim Piatu

D

PRD Kota Salatiga menyelenggarakan kegiatan sosial berupa buka bersama dengan santri pondok pesantren dan anak yatim piatu di sejumlah wilayah Kota Salatiga. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, kegiatan yang bertempat di gedung DPRD Kota pada Selasa (10/10) 2006 tersebut berlangsung meriah. Hadir dalam kegiatan tersebut ketua DPRD Kota Sutrisno Supriantoro, SE, bersama 24 anggota dewan lainnya, serta Sutrisno Supriantoro, SE buka bersama dengan santri dan anak yatim piatu sejumlah pejabat struktural dan staf Sekretariat Dewan. santri dan yatim piatu. “Bulan Ramadhan merupakan Menurut panitia, Agung Susetyo, kegiatan sosial sudah momentum paling tepat untuk menjalin silaturahmi dan menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin tiap tahun meningkatkan kualitas ibadah” tuturnya. Usai buka pada bulan Ramadhan. Tujuannya tidak lain untuk bersama, malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan menjalin silaturahmi dengan warga, khususnya para sholat tarawih berjamaah.(ano)

Hari Pahlawan Muspida dan Dewan Nyekar

M

emperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2 0 0 6 i n i , Pemerintah Kota S a l a t i g a menggelar dua Drs. Kasmun Saparaus, M.Si menaburkan upacara. Upacara peringatan tragedi bunga di makam Pahlawan pertempuran bersejarah tersebut terpusat di Lapangan Pancasila Salatiga. Hadir dalam peringatan tersebut veteran pejuang, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Depag, unsur masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta sebagian

besar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga. Sementara itu di tempat lain, lapangan Upacara Taman Pahlawan juga digelar upacara. Peserta upacara sama dengan upacara sebelumnya. Acara inti dalam upacara ini adalah renungan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur. Sebagai Pembina upacara Kepala Kepolisian Resort Salatiga. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seremonial tabur bunga. Segenap peserta dari semua unsur ambil bagian dalam tabur bunga ini. Hal tersebut dilaksanakan merupakan sebagian kecil dari wujud doa dan ungkapan terimakasih kepada para pahlawan yang telah gugur. “Kita tidak bisa berbuat banyak untuk para pahlawan yang telah mengorbankan harta, pikiran dan darah untuk kemerdekaan bangsa ini selain doa” tambah Kasmun Saparaus, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga. (lux)


Warta

Anggota DPRD

Halal Bil Halal

Sutrisno Supriantoro, SE dalam sambutan Halal bil halal keluarga besar DPRD Kota Salatiga

K

etua DPRD Kota Salatiga, Sutrisno Supriantoro SE, mengatakan bahwa selama menjalin hubungan kerja pasti pernah melakukan kekhilafan, baik secara pribadi

maupun kedinasan. Karena itu, sudah sepantasnya terungkap kata maaf sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia tidak luput dari salah dan dosa. Demikian dikatakan ia pada acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar DPRD Kota Salatiga dan Sekretariat Dewan (Sekwan) di gedung DPRD Kota, Jumat (10/11) 2006 lalu. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menghadirkan KH. Mudatsir Muslim, untuk menyampaikan siraman rohani. Selain itu, acara dimeriahkan dengan hiburan solo organ lagu-lagu rohani. Masih menurut Sutrisno, selaku pimpinan dewan ia mengimbau kepada segenap anggota dewan dan staf setwan untuk tetap menjaga kebersamaan, kekompakan dan mempererat ikatan persaudaraan. Dengan demikian, makna halal bihalal yang intinya merupakan upaya menjalin kasih sayang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.(ano)

Seminar Jurnalistik Gandeng PWS

S

ebagai upaya untuk memberikan gambaran umum tentang perubahan, kemajuan dan perkembangan dunia jurnalistik, media massa dan pers yang semakin bebas dan merdeka di era globalisasi teknologi komunikasi dan informasi saat ini, DPRD Kota Salatiga mengadakan Seminar Jurnalistik, Jumat (23-24/11, 2006). Kegiatan yang dilakukan atas kerjasama dengan organisasi PWS (Persatuan Wartawan Salatiga) itu diikuti oleh 25 anggota dewan dan pejabat structural Sekretariat Dewan. Wartawan senir Koran Sore Wawasan yang bertugas di Salatiga, Drs. Mashuri, dalam menyampaikan makalahnya mengatakan bahwa pada dewasa ini informasi merupakan komoditas primer sehingga peradaban manusia pada saat ini merupakan peradaban masyarakat informasi. Di era globalisasi informasi saat ini, siapa yang menguasai informasi dialah menjadi penguasa masa depan. “Betapa penting informasi, maka peran jurnalistik sebagi bagian integral dari media massa atau pers menjadi

22


Kegiatan DPRD Kota Salatiga pada Seminar Jurnalistik sangat penting dalam rangka membentuk opini publik yang positif tentang lembaga maupun citra produknya,” ujarnya.(ano)

Warta

Warga Mangunsari Minta Dewan Konsisten

D

alam kurun masa reses bulan Mei 2006, Drs. Kasmun Saparaus, M.Si melakukan anjang sana kepada masyarakat di Kecamatan Sidomukti Salatiga. Acara yang digelar dengan melibatkan warga, aparat kelurahan dan tokoh agama berlangsung dialogis. Wilayah yang menjadi tugasnya adalah Kelurahan Mangunsari, Kecandran, Kalicacing dan Dukuh. Ada beberapa daerah yang dipecah menjadi beberapa pertemuan karena luas dan padatnya penduduk. Inisiatif tersebut ditempuh dengan maksud agar pertemuan lebih efektif. Namun, khusus wilayah Kelurahan Kecandran dipusatkan pada satu tempat. Walaupun dihadiri lebih dari seratus warga suasana tetap terkendali. Menurut Kasmun, warga Kelurahan Mangunsari berharap anggota DPRD Kota tidak menyakiti warga, Drs. Kasmun Saparaus, M.Si melakukan anjang sana artinya warga minta dewan konsisten dalam Dalam beberapa pertemuan tersebut, Kasmun meperjuangkan suara warga. Sedang wilayah lain juga menjelaskan berbagai hal yang telah diperjuangkan. berkeinginan dewan menjadi teladan masyarakat, Tidak lupa pembangunan Kota Salatiga selama beberapa memikul tanggung jawab dengan ikhlas dan dewan tahun terakhir juga disampaikan dengan gamblang.(lux) diminta pro-aktif dalam pengembangan perekonomian.

Pondok Hati Beriman Diresmikan

Walikota Salatiga dan beberapa anggota DPR Kota Salatiga menghadiri peresmian pondok pesantren

Y

ayasan Mutiara Hati Beriman di akhir tahun 2006 ini ngebut pendirian podok berbasis ekonomi. Pondok yang terletak di Dusun Ngaglik Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo tersebut

diberi nama Hati Beriman sesuai dengan sesanti Kota Salatiga. Peletakan batu pertama oleh Walikota Salatiga pada tanggal 22 September 2006. hadir dalam acara tersebut unsur pemerintah kelurahan, kecamatan dan para Kyai. Terlihat pula beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga. Kustadi Danuri, anggota dewan yang hadir pada acara tersebut mengaku merasa bersyukur dan berbangga hati atas didirikannya Pondok berbasis ekonomi ini. “Kami akan mendukung sepenuh hati”. Papar Kustadi. Sementara itu, H. Iskandar Theo, Pembina Yayasan Mutiara Hati Beriman mengatakan bahwa pondok tersebut akan dijadikan sebagi pusat kajian ekonomi, pendidikan dan kebudayaan Islam. “Nantinya santri akan dilatih untuk berwirausaha. Mereka akan diberi wahana melatih diri seperti pendirian koperasi, Bank Syariah dan agen Tour dan Travel” ujarnya.(lux)


Warta

Masa Reses, Asadullah Sambangi Warga

Asadullah Muntakhop, S.Pd menjaring aspirasi rakyat

A

nggota DPRD Kota Salatiga dari wilayah Tingkir Asadullah Muntakhop, S.Pd menjaring aspirasi dari masyarakat, selama masa reses baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan, mencakup Kelurahan Sidorejo Kidul,

Kutowinangun, Gendongan, Kalibening dan di beberapa tempat di Kecamatan Tingkir. Dalam masa reses tersebut melibatkan warga, tokoh masyarakat, pegawai kelurahan dan kecamatan. Untuk setiap pertemuan dengan warga dihadiri rata-rata 45 sampai 50 warga. Dalam suasana yang penuh keakraban tersebut banyak sekali masukan dan pertanyaan dari warga. Bahan pembicaraan tidak terlepas dari masalah pembangunan wilayah masing-masing serta harapan warga terhadap para anggota dewan yang ada di Salatiga. Asadullah menjelaskan bahwa perlu perhatian khusus terhadap tempat-tempat ibadah khususnya di wilayah pinggiran Salatiga. “Dengan pendekatan religius tersebut akhlak masyarakat dapat dibentengi dari hal-hal yang buruk. Hasilnya juga akan bermanfaat bagi Kota Salatiga sendiri, karena tidak akan muncul isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang akan memecah belah tata sosial masyarakat yang telah terjalin baik”, papar Asadullah.(lux)

Kutowinangun Keluhkan Saluran Air

U

ntuk menjaring aspirasi, anggota DPRD Kota Salatiga asal Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmadi, SH, mengonsentrasikan pada pertemuan langsung yang digelar di sejumlah wilayah RW. Masa penyerapan aspirasi yang dilaksanakan selama 5 hari kerja, mulai 18 samapai 23 Mei 2006, Ahmadi melakukan pertemuan di Karang Duwet RW XI, Jl. Progo Kalioso RW II dan beberapa tempat di Kecamatan Tingkir. “Acara kebanyakan di gelar pada malam hari. Hal tersebut dilaksanakan karena kebanyakan masyarakat bekerja di siang hari. Walaupun digelar pada malam hari, acara tetap diminati warga, karena ini adalah momen menagih janji” terang Ahmadi. Beberapa hal yang disuarakan masyarakat lewat Ahmadi adalah, permintaan bantuan untuk tempattempat ibadah segera direalisasikan, saluran air di wilayah Kutowinangun agar mendapat perhatian khusus karena memasuki musim hujan. Selain itu, warga meminta agar

24


Ahmadi, SH, dalam acara resmi DPRD Kota Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat ditinjau kembali pendataannya karena banyak warga yang kurang mampu belum terakomodasi. Dalam pertemuan tersebut Ahmadi akan memperjuangkan segala aspirasi masyarakat dengan sungguh-sungguh.(lux)

Warta

Tutup Tahun, Pemkot Gelar Operasi Yustisi

M

enjelang berakhirnya tahun 2006, Pemerintah Kota Salatiga menggelar operasi Yustisi. Operasi yang berlangsung mulai tanggal 18 sampai 21 Desember 2006 ini ditujukan pada sektor pajak. Adapun objek sasaran berupa Pajak Pemondokan, reklame, retribusi pasar, ijin kios/ los, IMB dan ijin HO serta restoran dan hiburan. Petugas operasi tersebut sebanyak 57 orang dengan dibagi dua kelompok. Tim tersebut berasal dari unsur Satpol PP, Polres, Dinas Pasar dan PKL, Kesbang dan Linmas, Bagian Hukum, Pengadilan Negeri, DPKD, Kejaksaan, DPLH dan Inkom. Ada beberapa penunggak pajak yang langsung membayar pajak setahun sekaligus. Mereka merasa malu dengan tetangga karena didatangi petugas. Di wilayah Kelurahan Kalicacing sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan wajib pajak reklame. Namun setelah diberi penjelasan petugas secara detail akhirnya mau membayar. Kegiatan Operasi Yustisi ini berlangsung rutian tiap tahun. Tujuan dari kegiatan tahunan ini adalah mengadakan penegakan Peraturan Daerah agar terwujud kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun

Operasi Yustisi yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dari sekian operasi lancar. (kst)

yang berlangsung selesai dengan

PBB 2006 Belum 100 %

Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

D

inas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Salatiga akhir tahun 2006 mengadakan Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2006, dari operasi tersebut didapati

tunggakan pajak sebesar 330 juta rupiah. Tim dalam kegiatan ini terdiri dari unsur DPKD, Polisi, Satpol PP, Bagian Hukum dan Kantor Pelayanan PBB. Operasi dipusatkan pada tempattempat strategis pinggir jalan raya, dengan beban pajak minimum Rp. 500.000 dan maksimum Rp. 7 juta. Dalam kunjungan ke Kantor Kelurahan Sidorejo Kidul Wilayah Kecamatan Tingkir mengingatkan adanya tunggakan pajak PBB tanah bengkok dengan luas 1.000 M2 sebesar 2 juta rupiah. “Kami keberatan dengan besaran yang dibebankan kepada kami, sebab tanah tersebut hanya laku Rp. 600.000 disewakan kepada petani. Jika disewakan pada pihak swasta didirikan gedung olah raga, ataupun sebagai tempat usaha lain akan menutup, namun siapa investor yang mau menyewa?” jelas Sekretaris Kelurahan. Pada operasi tersebut petugas juga memberikan pembinaan kepada warga supaya memahami kewajiban sebagai wajib pajak. Meskipun operasi berjalan lancar terdapat kendala berupa wajib pajak tidak berada di tempat. (kst)


Warta

Pembangunan Fisik-Non Fisik Belum Merata

P

ertemuan yang dilakukan anggota Dewan Ahmad Suhada, SE, MM dengan warga Sidorejo pada masa reses, mendapat banyak usulan aspirasi. Dari pertemuan di wilayah ini Ahmad Suhada, mengaku cukup senang. Hal tersebut disebabkan warga banyak yang bertanya dan memberikan masukan. Wilayah yang menjadi perhatian Suhada adalah Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul; Kelurahan Salatiga; Kelurahan Pulutan dan Wilayah Soka Kelurahan Sidorejo Lor. Dari pertemuan tersebut warga mengusulkan agar pembangunan fisik dan non fisik memperhatikan masalah pemerataannya dan masyarakat minta dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Warga juga menekankan agar semua masukan yang telah diusulkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua anggota dewan. Sebagai konsekuensinya, Suhada meminta agar masyarakat secara pro-aktif ikut menyukseskan pembangunan. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk turut membantu dan mendukung terlaksananya proses pembangunan ke depan,” jelas Suhada. (lux) Ahmad Suhada, SE,MM , tampak khusuk berdo’a

Warga Minta Jalan Berlubang Diperbaiki Rosa Darwanti, SH M.Si mendapat berbagai usulan dari warga, pada masa reses baru-baru ini. Anggota Dewan dari Kecamatan Sidorejo ini menyambangi warga ke beberapa daerah “dalam dan pinggiran” di Sidorejo. Tempat yang menjadi konsentrasi Rosa adalah TP PKK Cungkup Kelurahan Salatiga; Lingkungan Jl. Osamaliki Wilayah Sidorejo Lor; Kelurahan Kauman Kidul; Kelurahan Blotongan dan Rosa Darwati, SH, M.Si dan Elysabeth Kelurahan Bugel. Dari sekian pertemuan Rosa menyimpulkan, Walhasil, dalam beberapa tatap muka dengan perlu adanya perhatian khusus terhadap pembangunan warga tersebut, Rosa mendapat pesan dari warga, agar jalan rusak. “Hal itu penting karena jalan merupakan jalan-jalan di Sidorejo diperbaiki karena banyak yang sarana penting bagi masyarakat. Proses perencanaan rusak dan berlubang. Warga juga mengharapkan adanya pembangunan juga harus melibatkan tokoh masyarakat transparansi dalam pembahasan Anggaran Kota Salatiga agar dapat dipilih berdasarkan skala prioritas” tandas Rosa. dan proposal yang telah diajukan warga segera dapat (lux) dicairkan.

26


Warta

Tokoh Masyarakat Minta Dilibatkan

M

enyambut datangnya masa reses Mei 2006, Kustadi Danuri Anggota Dewan dari Kecamatan Argomulyo turun ke masyarakat. Acara dikemas dalam berbagai pertemuan, diantaranya di Ngaglik, Kelurahan Ledok; Randu Acir dan dua tempat di Perumahan Tegal Rejo. Dalam kesempatan yang mendukung upaya peningkatan kinerja dewan tersebut Kustadi meminta warga lebih pro-aktif dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. KD (sapaan akrab beliau) juga meminta masukan terhadap kinerja Dewan ke depan. Tema kemajuan pembangunan Salatiga menjadi topik pembuka dalam setiap Kustadi Danuri adakan berbagai pertemuan pertemuan. untuk segera direalisasikan. Dari forum yang telah digelar, Dewan mendapat “Kami akan memperjuangkan aspirasi dari warga berbagai masukan dari warga yaitu, warga minta tokoh berdasarkan potensi wilayahnya. Karena pembangunan masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan jika dilakukan berdasarkan kemauan dan kemampuan pembangunan di wilayah masing-masing. Sektor olah raga warga akan terjadi pertumbuhan yang memuaskan” jelas dan kesenian mohon diperhatikan khusus. Menyangkut Kustadi. (lux) proposal pembangunan dari warga melalui Kelurahan

M

Sarwono, SE mengadakan pertemuan di kawasan Argomulyo

Argomulyo Selatan

Butuh Perhatian Lebih

asa reses disambut warga di wilayah Kecamatan Argomulyo dengan antusias. Sarwono, SE anggota dewan dari daerah pemilihan tersebut memusatkan pertemuan pada kawasan Argomulyo bagian selatan. Masyarakat yang menjadi sasaran utama adalah RT 03 dan RW 06 Kelurahan Randu Acir; Isep-isep, Kelurahan Cebongan; Kembang, Randu Acir; Ploso, Noborejo dan lingkungan Kelurahan Tegalrejo. Masyarakat meminta agar Dewan memberikan bantuan kepada masyarakat yang bersifat berkala dan berkesinambungan. Sedangkan khusus masyarakat Argomulyo selatan meminta dewan mengatasi problem kurangnya air bersih terutama di musim kemarau. Dari masa reses tersebut Sarwono menyampaikan kesimpulan, bahwa perlu langkah-langkah yang bersifat kongkrit dan nyata diambil Pemerintah Kota Salatiga, terutama mengenai pengawasan dan pemerataan pembangunan di Salatiga wilayah selatan. “Memang wilayah Kecamatan Argomulyo bagian selatan struktur tanahnya lebih tinggi sehinga air sulit naik. Mata air di kawasan itu pun susah didapat” tambah Sarwono. (lux)


Sosok

Ketua DPRD Kota Salatiga

Sutrisno Supriantoro

“Selalu Ingat Pesan Anak” 28


Sutrisno Supriantoro, didampingi ajudan dalam perjalanan dinas kunjungan warga.

J

ika ada pertanyaan, siapakah politisi lokal di Salatiga yang kini sedang naik daun? Nama Sutrisno Supriantoro bisa jadi salah satu jawaban yang mendapat prosentase paling atas. Mengapa? Pada saat politisi lokal banyak yang tumbang pada Pemilu Legislatif 2004 lalu, Sutrisno Supriantoro tetap eksis. Bahkan dalam perhitungan suara, suami Ny Eni Triyuliastuti ini mampu mengantongi suara pemilih paling tinggi se-Salatiga. Walhasil, Sutrisno Supriantoro berhasil duduk kembali di kursi perwakilan untuk yang kedua kalinya. Menariknya, jika Mas Tris, begitu ia biasa disapa, pada kepengurusan DPRD Kota periode 1999-2004 menjabat sebagai Wakil Ketua, kini ia didapuk menjadi Ketua DPRD Kota Salatiga, untuk masa bhakti 2004-2009. Tentu bukan keberhasilan yang mudah, sebab pemilihan Sutrisno Supriantoro sebagai Ketua DPRD Kota, sempat diulang setelah mendapat protes salah satu Fraksi di dewan setempat. Namun nasib baik tetap berpihak pada Mas Tris. ”Semuanya itu berkat

dukungan keluarga, orang tua, teman-teman sekerja dan masyarakat Kota Salatiga pada umumnya,” tandas Sutrisno merendah. Ketua Dewan yang selalu berpenampilan bersahabat ini mengaku, bahwa istri dan tiga orang buah hati yang selalu mendukung karier politiknya. Ketiga anak tercintanya itu masing-masing Anin Juwita Ningrum (Mahasiswi FH UII Yogyakarta); Afril Sulistya Ningrum (Siswi SMA Negeri 1 Kota Salatiga); dan Wahyu Tri Prasetio (Siswa SMA Negeri 3 Kota Salatiga). Kendati aktif sebagai politisi, Sutrisno Supriyantoro mempunyai hubungan dekat dengan tiga buah hatinya. Ia selalu menyempatkan waktu sibuknya untuk menjalin kebersamaan. Sutrisno menyadari bahwa di tengah arus globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan anak sangat penting untuk diperhatikan. Pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan keluarga. Menurut Mas Tris, karena ia memperhatikan anak, maka tiga orang anaknya juga sangat perhatian dan peduli dengan bapaknya. ”Saya selalu ingat pesan anakanak saya, agar selalu menjaga kesehatan. Pesan tersebut kelihatan

sederhana, namun mengandung makna mendalam,” tandasnya. Bagi Mas Tris, menekuni dunia politik merupakan panggilan hati. Sebelum menjadi anggota DPRD Kota Salatiga periode 1999-2004 dan 20042009 melalui Partai Golkar, ia terlebih dulu aktif di AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia) yang nota bene organisasi underbow Partai Golkar. Waktu itu, sekitar tahun 1990-an, Sutrisno menjadi pengurus AMPI tingkat Desa Cebongan, sebagai seksi olah raga. Warga Kampung Jagalan, Kelurahan Cebongan, Kota Salatiga ini, sebelum menjadi anggota legislatif, mengaku menekuni usaha kecil berupa produksi kripik paru dan dendeng, bersama istri tercinta. Saat ini, setelah ia dipercaya menjadi anggota dewan untuk dua kali periode, usaha kecil tersebut ternyata tetap berlanjut. Hanya saja, yang lebih berperan menangani usaha kecil itu adalah istrinya. ”Tidak ada pikiran untuk meninggalkan usaha kecil tersebut, karena kripik paru dan dendeng adalah cikal-bakal usaha sekaligus penghasilan utama keluarga kami,” aku Sutrisno. Ditanya soal kunci keberhasilan karier politiknya, Sutrisno mengaku karena motto hidup SLJ yang dilakukan secara disiplin. SLJ? Ya, SLJ adalah kepanjangan dari Sonjo (silaturrahmi) Layat (besuk orang meninggal) dan Jagong (besuk orang yang punya hajat). Menjadi wakil rakyat harus rajin melakukan SLJ tersebut. Tidak hanya itu yang dapat mengantar sukses pria yang kini juga dipercaya sebagai pengurus teras ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota seIndonesia) ini. Menurut ia, hal yang tidak kalah penting adalah mengamalkan filsafat hidup dalam pergaulan sehari-hari. Apa itu? Tulislah kebaikan orang lain di batu nisan dan tulis kebaikan diri sendiri di tanah. Artinya, ingat kebaikan orang lain dan jangan mengingat-ingat kebaikan diri sendiri. ”Banyak pelajaran filsafat hidup mulia yang saya peroleh dari orang tua. Namun demikian, bukan berarti harus serta merta saya ajarkan kepada anak-anak. Sebab, prinsip saya bahwa anak-anak harus diberi kebebasan sesuai dengan koridor etika dan norma,” imbuhnya.(ano)


Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 01 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 01 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi paling lambat tanggal 15 Februari 2007. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi II Tahun 2007 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 01 Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Terbitnya Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi Perdana PIMPINAN DAN STAF SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA Jl. Letjend. Sukowati No 51 Salatiga Telp. (0298) 326674

30


“PERISWARA” PERSATUAN ISTRI WAKIL RAKYAT DAN ANGGOTA Ketua

Sekretaris

Eni Sutrisno Supriantoro

Esterlina Kustadi Danuri

PEMERINTAH KOTA SALATIGA Jl. Letjend. Sukowati 51, Telp. (0298) 326126, 326767

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas terbitnya

Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi Perdana Walikota Salatiga

Wakil Walikota Salatiga

H. Totok Mintarto

John M. Manoppo, SH

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Terbitnya

Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi Perdana

Jiwaraga BK DPRD OPTIMISME VS PESIMISME MENGENAL ALAT KELENGKAPAN DEWAN. Edisi Perdana

Recommend Documents