1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam sekretariat DPRD Kota makassar dibentuk salah satu sub bagian yaitu Hubungan Masyarakat (Humas). Lembaga DPRD Kota Makassar telah lama berdiri dan Humas DPRD Kota Makassar terbentuk menjadi satu sub bagian pada tahun 2000 serta ditambahkan ruang aspirasi dalam Humas pada tahun 2007. Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar banyak berhubungan dengan masyarakat, mediator antara masyarakat dengan lembaga antara lain humas
2
menjembatani aspirasi masyarakat ke komisi terkait. Humas turut serta dengan anggota DPRD untuk melakukan reses dan mempublikasi kegiatan antara lain dokumentasi, mengkliping koran yang memuat segala berita yang berhubungan dengan DPRD Kota Makassar. Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Komunikasi sosial harus berkembang antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Eksistensi Humas merupakan keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat. Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran Humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karena diikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas Humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula apabila kurang kemampuan Humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan lain-lain. Tentu saja keberhasilan tidak dapat dicapai berdasarkan kemampuan yang ada. Karena selain daripada itu masih diperlukan pengertian, peran serta (partisipasi) publiknya (ekstern/intern).
3
Hubungan
masyarakat
mempunyai
ruang lingkup
kegiatan
yang
menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak), baik di dalam (publik intern) dan diluar (publik ekstern). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan kedalam menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau lembaga mempunyai tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan itu ( Widjaja 2008: 2). Adapun isi peraturan walikota tentang tugas jabatan struktural DPRD kota Makassar Pasal 5 Sub bagian Humas adalah: (1) Sub bagian Humas mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan pengembangan
kehumasan,
penerima
aspirasi
serta
penyiapan
dan
penyebarluasan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Sub bagian Humas menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. b.
melaksanakan
penyiapan
pengembangan
kehumasan
dengan
mengumpulkan dan mensortir informasi dan atau keputusan/ketetapan dewan dengan cara menampung dan mengkoordinasikan; c. menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD atas petunjuk pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD; d. melakukan perekaman, penyajian data, melayani permintaan pers berdasarkan petunjuk pimpinan DPRD untuk memberikan bahan informasi; e. memfasilitasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD dan membuat laporan hasil penerimaan aspirasi dimaksud;
4
f. memfasilitasi hubungan timbal balik antara DPRD dengan pemerintah dan masyarakat; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Namun, tetap saja Humas DPRD Kota Makassar selalu menghadirkan pro dan kontra apalagi dari segi pelayanan kepada masyarakat. Dalam Tribun Timur Digital Newspaper tanggal 5 Oktober 2011 menyatakan bahwa, saat ini banyak protes yang dilayangkan kepada Humas, Humas tidak professional, Humas terkesan
ada yang disembunyikan sehingga informasi sulit di diperoleh dari
Humas. Foto copy draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta tanggapan dewan dalam rangka pertanggungjawaban Walikota Makassar tidak disiapkan Humas. Selain itu, informasi Kunjungan Kerja (KunKer) dewan keluar provinsi Sulawesi Selatan dan kunjungan kerja di Kota Makassar tidak di sampaikan pihak Humas. Pemaparan diatas sudah terjadi selisih antara kenyataan dan seharusnya, bagaimana Humas seharusnya menjalankan fungsinya dan kenyataan yang terjadi. Sebagaimana latar belakang permasalahan penulis melakukan penelitian dengan judul: " Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar Sebagai Fungsi Mediator dan
Publisitas “
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu : 1. Bagaimana aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas? 2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas ? C. Tujuan & Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas. b. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas. 2. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : a. Kegunaan Teoritis Sebagai bahan masukan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang Hubungan Masyarakat ( Humas ) dan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin meneneliti lebih dalam mengenai salah satu aktivitas Humas DPRD Kota Makassar.
6
b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyempurnakan Aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas. D. Kerangka Konseptual Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas Humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis
antar organisasi atau
lembaga yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola kehumasan di instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk setiap bagian kehumasan punya tata cara kelola yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam sebuah instansi pemerintah. Perencaan program terbilang sangat penting. Antara lain tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen Humas yamg dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya (Ruslan 2010 : 147). Menurut Lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan November 1987: Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak. Pada pertemuan asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978, ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus
7
disiplin ilmu sosial yang menganalisis bebagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayak (Anggoro 2001:2). Menurut John D. Millet “Management in Public Service the Quest for Effective Performance” (Ruslan 2010:341), artinya Humas/Public Relations dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu sebagai berikut. 1.
Mengamati dan Mempelajari tentang hasrat dan keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).
2.
Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menaggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire )
3.
Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official).
4.
Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what an agency is doing).
8
Keberadaan unit kehumasan di sebuah Lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan oprasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupun kepada masyarakat luar pada umunya. (Ruslan 2010:341). Penelitian ini mencoba mencari korelasi antara pelaksanaan kinerja kehumasan di DPRD kota Makassar dan standar pelaksanaan tata kehumasan di instansi pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (good image), kemauan baik (good will), saling menghargai (mutual appreciation), saling timbul pengertian (mutual undestanding), toleransi (tolerance), antara kedua belah pihak. Begitu pula dalam lingkup pemerintahan. Peran humas sangatlah penting dalam membangun kualitas sistem pemerintahan. Pemerintah dalam teori kontrak sosial bertanggung jawab penuh terhadap pemberi legitimasi dalam hal ini rakyat. Lembaga legislatif di tingkat pusat daerah memiliki tugas tersebut. Oleh karena itu DPRD kota Makassar sebgai pengayom di tingkat lokal perlu mempunyai standar layanan terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat ( Humas ) yang terdapat di Instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walapun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi meningkatkan pelayanan umum.
9
Melalui unit kerja Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban kepemerintahannya. Instansi pemerintah seperti DPRD kota Makassar perlu pula menjalankan fungsi mediasi dan publisitas vitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah terutama pada bagian penyaluran aspirasi yakni DPRD, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Di era keterbukaan sekarang ini Humas mempunyai peran ynag penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal, di mana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, Humas harus mengetahui segala kebijakan dari organisasi. Jadi Humas sebagai juru bicara
10
terkait lokus DPRD kota Makassar harus mengetahui segala kebijakan publik DPRD yang diambil. Mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi sangat membutuhkan dukungan publik. Oleh karena itu dukungan publik akan hadir bila telah terpublikasi. Humas bertugas menyambung mata rantai publik dengan perumus kebijakan. Dalam pelaksanaan kinerja Humas seringkali
ditemui masalah yaitu
kebijakan publik yang diambil DPRD kota Makassar ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini diindikasikan terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampai pesan yang baik, dan humas harus mampu menfasilitasinya dengan menjalankan fungsi mediasi dan publisitas. Peran mediasi Humas DPRD tergambarkan dengan peran menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihakpihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi fungsi mediasi itu ialah salah satu peran Humas dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah di wilayah ini yang banyak menitikberatkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menuntut peran aparatur Humas dan lembaga kehumasan DPRD kota Makassar sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat.
11
Fungsi Humas penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan terkhusus bagi yang mengartikulasikan aspirasi masyarakatnya. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Peran aparatur Humas itu ada tiga yakni pertama memberi informasi pada publik mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah (publisitas). Kedua, mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dan ketiga, memberi pengertian pada masyarakat, tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah di mana pemerintah dan publik sama-sama satu persepsi (mediasi). Dengan pelaksanaan peran Humas tersebut, maka kegiatan-kegiatan Humas sekretariat DPRD pada dasarnya diarahkan untuk pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, aktivitas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan DPRD atau kebijaksanaan di masing-masing satuan kerja (satker) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kedua, menangkap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada DPRD atau satuan kerja di jajaran masyarakat. Ketiga, mewujudkan integrasi, keserasian dan keselarasan antara kepentingan DPRD kota Makassar dan kepentingan masyarakat. Keempat, mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan kelima, meningkatkan dan membina secara baik citra dan martabat pemerintah dan instansi dalam hal ini satker/SKPD di jajaran Pemerintah Kota. Dengan gambaran tupoksi tersebut, vitalisasi peran Humas pemerintah daerah mutlak diperlukan, mengingat ke depan peran Humas sangat strategis
12
dalam kegiatan lembaga aspirasi kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan diharapkan mampu memberikan iformasi yang cermat dan akurat. Dalam konteks DPRD kota Makassar, Sekretariat DPRD dalam hal ini bagian Humas pada dasarnya memiliki peran sebagai juru bicara DPRD, mempublikasikan kinerja melalui komunikasi publik sesuai ruang yang ada tentang meliputi perumusan kebijakan hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD kota Makassar. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good goverment dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara lembaga legislatif di tingkat daerah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai (publisitas). Dari sekian banyak peran yang diharapkan dijalankan oleh Humas. Humas pemerintahan seperti yang diperankan oleh Humas sekretariat DPRD ini sangatlah penting untuk juga menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang jalannya Pemerintahan di daerah, kebijakan publik atau persoalan dalam masyarakat itu sendiri secara horisontal. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Humas pemerintah termasuk di DPRD kota Makassar dalam pelaksanaan tugasnya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas. Selain itu pola kerja yang kurang tertata juga mencerminkan kurang tanggapnya Humas dalam mengelola informasi yang ada. Banyaknya demonstrasi yang langsung mengarah kepada anggota DPRD kota Makassar tanpa melewati bagian
13
Humas mencerminkan kondisi tersebut. Selain itu penulis juga ingin mencari tahu apakah pola kinerja tersebut sudah sesuai dengan standar pelaksanaan kehumasan di Instansi pemerintah. Serta mencari tahu faktor pendukung dan penghambat maksimalisasi kinerja Humas di DPRD kota Makassar. Mengenai publisitas, penulis mencoba menjabarkan tentang penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena
luar
biasa,
penting,
atau
mengandung
unsur-unsur
emosional,
kemanusiaan, dan humor) secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum ini. Lawrence & Dennis L. Wilcox (pakar humas dari San Jose State University) juga menyatakan publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaannya/penyiarannya, namun disaat yang sama tidak dapat dikontrol oleh individu/perusahaan yang memberikan informasi, sebagai akibatnya informasi dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan memengaruhi orang banyak dan dapat berakibat aksi - dimana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk publikasi: •
Berita rutin: pengumuman, pertemuan, konferensi, pameran seni, pelatihan singkat, pernyataan instansi mengenai akusisi, perubahan, atau pembagian personel.
•
Artikel panjang / liputan mendalam (features): aktivitas sosial perusahaan, upaya perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap
14
permasalahan sosial. Artike l/ liputan ini biasanya berkaitan dengan wacana yang akan digulirkan oleh organisasi untuk memperoleh tanggapan publik dan mendorong pemerintah mengeuarkan kebijakan tertentu ( http://id.wikipedia.org/wiki/Publisitas ). Publisitas sebagai penyebaran informasi ( Cutlip dan Center ) yang membuat hal-hal menjadi umum dilihat dari pandangan pihak yang ingin memberitahukan sesuatu kepada orang lain, penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga/instansi atau perorangan. Publisitas dilakukan demi kepentingan pihak yang menyebarkan informasi dalam hal ini publicity-man. Jadi jika publicity-man mendapatkan suatu hal yang menguntungkan dalam organisasinya, maka ia dapat meminta kepada media massa untuk menyebarluaskannya, ini dilakukan dengan jalan press release (Effendy 2009 : 183). Dokumentasi dan kliping merupakan salah satu
kegiatan Public
Relations/Humas yang berkaitan dengan menelaah, menganilisis, dan kemudian mngevaluasi perkembangan dari kemajuan lembaga, aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu—baik bersifat komersial maupun nonkomersial—yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas/PR berikutnya. Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam Humas/PR tersebut merupakan dua kegiatan saling berkaitan erat atau asling menunjang satu sama
15
lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai sutu peristiwa dan kegiatan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Maka pengertian kegiatan dokumentasi (documentation), dalam arti luas adalah berkaitan dengan kegiatan
menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan
menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan. Sedangkan bentuk kliping berita (news clipping), merupaka kegiatan Humas/PR dalam art sempit: yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita, serta foto berita (photo pers) pada peristiwa yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak (Ruslan, 2010 : 227). Aktivitas komunikasi pada hakikatnya adalah aktivitas berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun nonverbal. Aktivitas komunikasi verbal, sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers (press release), membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide / open house, announcer, presenter, desk informations, dan sebagainya. Hubungan masyarakat menjalankan fungsi dan tugas penerangan didalam jajaran masing-masing. Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam maupun ke luar. Kedalam berusaha menyelenggarakan komunikasi kedalam tubuh organisasi, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan.
16
Penyelenggara komunikasi ke dalam dan ke luar berfungsi menyaring (filterisasi), mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang dituju. Secara awam terlihat bahwa penanganan hubungan dengan pers juga merupakan kegiatan paling kontiniu dan sering dilakukan oleh petugas humas. Aktivitasnya antara lain, jumpa pers, membuat dan mengirim pers release, kunjungan pers, pers tour, pers kliping, dan counter press (Kusumastuti, 2004 : 27). Teruntuk pada peran mediasi humas. Mediator dalam hal ini adalah communication facilitator, peran ini sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi. Fasilitator komunikasi
bertindak sebagai perantara antara
lembaga/institusi dengan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputuasan demi kepentingan bersama. Fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publik. Mereka menengahi interaksi, menyusun agenda mendiagnosis dan memperbaiki kondisi-kondisi yang menganggu hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dna berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya (manajemenkomunikasi.blogspot.com).
17
Aktivitas komunikasi dapat pula berarti kegiatan dalam proses komunikasi itu sendiri. Meliputi mencari informasi (fact finding melalui observasi, riset, keperpustakaan, media seeking, dan sebagainya). Kemudian mengelolah informasi, meliputi mengedit, merangkum, identifikasi, analisis data, dan sebagainya. Kemudian mendistribusikan informasi baik secara verbal tulis maupun verbal lisan, dan non verbal. Semua itu adalah aktivitas berkomunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi masyarakat secara timbal balik, adanya semacam give and take. Aspirasi dan cita-cita masyarakat tertampung sehingga mereka merasa ikut serta (peran serta) dan dengan sendirinya ada dukungan dan dorongan dari masyrakat. Dalam melaksanakan perannya (komunikasi) mengunakan perangkat dan piranti keras yang ada dalam tubuh organisis maupun yang terdapat di dalam masyarakat sadar bahwa kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyakaspek teknis, psikologis maupun polotis dan sosiologis, maka Humas harus bersikap kreatif, ulet, pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan menyehatkan mutu profesi, pengetahuan serta dedikasi (Widjaja 2008 : 52).
18
Dari pemaparan kerangka teori maka digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Bagan Kerangka Konseptual
AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MAKASSAR
Mediator
Publisitas
- Komunikasi
- Faktor Penunjang - Faktor Penghambat
-
Dokumentasi
-
Pers
19
E. Definisi operasional • Aktivitas adalah program kerja atau tahap - tahap yang dilakukan dalam HUMAS DPRD Kota Makassar. • HUMAS DPRD Kota Makassar adalah bagian yang ada dalam sekretariat DPRD Kota Makassar yang dikepalai oleh Kepala Bagian (KaBag) Humas dan dibawahi langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. • Mediator adalah Humas pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. •
Publisitas
adalah
kegiatan
humas
mendokumentasikan
dan
menyebarluaskan kegiatan yang akan berkangsung tanpa atau melalui media. F. Metode Penelitian dan Waktu Penelitian 1. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Jalan A. P. Pettarani No. 1. Adapun waktu penelitian dilakukan desember 2011 hingga April 2012. 2. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual yaitu penulis
20
menggambarkan / melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada mengenai aktivitas HUMAS DPRD kota Makassar. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti sangat dominan terhadap kebehasilan penelitian.. Metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke lapangan. 3. Teknik Penentuan Informan Para informan terlibat langsung dan berhubungan dengan aktivitas humas di DPRD kota Makassar agar dapat memberikan informasi yang akurat. No.
Nama
Jabatan
1
Hj. Nuraeni Ma’Mur SH, MH
Sekretaris Dewan
2
Drs. Khaeruddin H
Kepala Bagian Humas
3
Taufik Fajar
Staf Humas
4
Hj. Nurhayati
Staf Humas
5
Sumarni Busrah
Staf Humas
6
H. M. Busrah Abdullah
Wakil Ketua DPRD
7
Rahman Pina, SIP
Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan)
8
Irwan ST
Ketua Komisi B (Bidang Keuangan)
9
H. Nasran Mone, S. Ag. MM
Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan)
21
4. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : •
Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (depth interview) agar dapat mengumpulkan data secara langsung. Proses wawancara ini juga menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian.
•
Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, berguna untuk menjelaskan, memeriksa dan merinci gejala yang terjadi. (Rakhmat, 2009:84)
•
Penelitian Pustaka (library research). Data yang diperoleh dari berbagai literature, koran, media on-line, dan yang lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu juga diperoleh dari lokasi tempat mengadakan penelitian
5. Teknik Analisa Data Analisis data yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Proses analisa
22
data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk-bentuk aktivitas humas yang pada DPRD kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas.
23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Humas Pemerintahan Membahas tentang Komunikasi dan Hubungan masyarakat, sekretariat DPRD kota Makassar juga melaksanakan tugasnya juga berpusat pada komunikasi. Berarti bahwa tidak ada aktifitas tanpa ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non verbal dengan bentuk apapun, karena dengan komunikasi kita bisa menciptakan persamaan pengertian mengenai informasi, ide, pemikiran, dan sikap kita terhadap rang lain, sehingga menumbuhkan terciptanya persamaan mengenai pesan tertentu sehingga mendapatkan suatu pengertian. Bahwa saat ini perkembangan komunikasi tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk menutup-nutupi suatu fakta. Maka dengan komunikasi itu menjadi muncul adanya saling pengertian dan kepercayaan apalagi bila institusi tersebut memang dibentuk untuk memberi keterbukaan seperti DPRD kota Makassar. Humas menempati arti penting dalam kegiatan operasional sebuah institusi, baik institusi pemerintahan maupun swasta, karena fungsi dan tugasnya sebagai image builder (pembangun citra) dari sebuah institusi. Institusi yang baik dan tertanam dalam benak masyarakat adalah institusi yang mempunyai citra positif, sehingga membuat publik menaruh keyakinannya pada institusi tersebut. Humas juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai jembata antara institusi dengan publik.
24
Kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan, Humas adalah hal yang sangat esensial dan komponen yang terintegrasi dengan pelayanan publik atau kebijakan publik. Aktivitas Humas profesional akan memastikan manfaat diterima oleh warga negara yang merupakan tujuan dari kebijakan publik atau pelayanan. Dewasa ini Humas dituntut untuk menghadapi dan mempunyai fungsi yang beragam, tentunya dengan bersikap profesional. Bersikap profesional, yaitu berfikir secara meluas, orientasi bertanggung jawab kepada masyarakat, pemahaman dan realisasi. Sehingga Humas secara continue meminimalisasi munculnya keluhan, konflik, isu-isu dan sebagainya. Fungsi Humas yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap karyawan yang perlu pendekatan khusus, perlu dimotivasi dalam meningkatkan kerjanya. Itu semua menunjukan bahwa Humas berakar pola pikir pragmatis dan harmonis, terutama dalam meminimalkan konflik, dengan menggunakan pendekatan, komunikasi timbal balik akan sangat membantu menemukan strategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu berada memperoleh
25
kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik. Pemerintah sendiri, baik pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota maupun pusat pada dasarnya mempunyai tugas pokok yang dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki, yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Khusus pemerintahan di Indonesia, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah dan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Dengan demikian pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat luas dan kompleks. Terlebih proses demokratisasi telah mengubah paradigma pemerintahan saat ini, yakni dari government menjadi governance, dimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi tuntutan sekaligus ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan yang demokratis. Kondisi demikian bermuara pada dua hal. Pertama, semakin menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam implementasi fungsi-fungsi pemerintahan. Kedua, bagaimana pelayanan dan kebijakan publik yang dilakukan memenuhi tuntutan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik tadi. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut
26
pemerintah membutuhkan sumber daya, dukungan lingkungan dan kelembagaan yang kuat. Pada dasarnya keberadaan Humas sebagai salah satu unit di lembaga pemerintahan sudah tidak bisa ditawar lagi mengingat fungsinya yang dapat menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Humas bisa dijadikan garda depan dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima kebijakan lembaga serta sebaliknya menyiapkan mental lembaga dalam memahami kepentingan publik. Guna menjalankan fungsi Humas tersebut, pendelegasian wewenang serta pembentukan unit dan struktur organisasi bagi kedudukan Humas sangatlah penting. Dengan pendelegasian yang jelas tersebut pejabat Humas dapat menyusun sistem secara terstruktur dalam menjalankan fungsifungsi organisasi, seperti menghadapi media publik; mengurus hubungan antara unit-unit yang ada dalam lembaga induk maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi lain serta masyarakat luas. Humas merupakan fungsi strategis dalam manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan publik. Dalam kegiatannya, Humas melakukan komunikasi dua arah antara organisasi dan publik untuk menciptakan pengertian dan dukungan bagi tercapainya maksud, kegiatan, jasa layanan, dan kebijakan lembaga. Anggoro (2001), mengungkapkan ada lima kriteria Humas, yaitu mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik; dan
27
mampu berkomunikasi dengan baik, yakni menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, lugas baik lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual. Selain itu ia harus pandai mengorganisasi segala sesuatu termasuk memiliki perencanaan prima; mempunyai integritas personal, baik dalam profesi maupun pribadi; mempunyai imajinasi; dan serba tahu mengenai akses informasi yang seluas-luasnya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah lembaga harus mendukukung secara penuh dengan kebijakan dan komitmen sebagai pimpinan puncaknya. Melalui unit kerja Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban kepemerintahannya. Keberadaan unit kehumasan di sebuah Lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan oprasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupun kepada masyarakat luar pada umunya. (Ruslan 2010:341). B. Standar Tata Kelola Kehumasan Pemerintah Untuk menemukan sinkronisasi dalam pola kelola Humas di DPRD kota Makassar maka penulis kemudian membedah standar kelola kehumasan pemerintah yang merupakan produk dari tiga kementerian terkai. Dalam pembacaan penulis produk ini kemudian muncul mengingat bahwa organisasi publik dewasa ini menghadapi dua tantangan besar. Pertama, meningkatnya
28
proses transmisi dan pertukaran informasi antarunit di dalam organisasi (internal pull). Kedua, meningkatnya tekanan dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat partisipasi dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik (external push). Reformasi pada tahun 1998 silam telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan negara. Berbagai krisis yang melanda Indonesia melahirkan kesadaran dan kebutuhan terhadap adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) yang menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi melihat konteks kehumasan. Profesionalisme Humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akhirnya
ditemukanlah
kesepakatan
bersama
tiga
menteri
yang
menghasilkan produk revitalisasi fungsi Humas pada instansi pemerintah. Pada produk tersebut dijelaskan bahwa revitalisasi fungsi humas adalah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan fungsi humas
pemerintah.
mengamanatkan
Undang-Undang
bahwa
setiap
Nomor
badan
14
publik
Tahun wajib
2008
Pasal
membangun
7 dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi
29
publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional, terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Dari konsep tata kelola tersebut maka misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Tata kelola ini disusun oleh pemerintah dengan memperhatikan aspek prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices). Tata kelola kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dikeluarkan kemudian oleh pemerintah diharapkan menjadi panduan dan acuan pelaksanaan pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah.
30
Singkatnya menjadi sumber rujukan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi masing-masing. Kementerian terkait menganggap penyusunan pedoman ini sangat penting sebagai acuan dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel, serta menjadi acuan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Bertujuan menciptakan pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran pedoman ini adalah terciptanya sistem komunikasi terbuka, yaitu sistem organisasi yang mampu menerima umpan balik dan masukan dari publik melalui komunikasi dua arah. Tentunya setiap konsep memiliki ruang lingkup. Pedoman ini di lingkungan instansi pemerintah melingkupi proses tata kelola kehumasan yang meliputi kegiatan analisis situasi (pengumpulan data dan fakta), strategi (perencanaan dan program), implementasi (tindakan dan komunikasi), evaluasi (pengukuran hasil). Banyak manfaat dari tata kelola kehumasan ini diantaranya meliputi: 1. peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kehumasan; 2. sistem informasi terpadu, tertata, dan merata; 3. pemantapan kelembagaan humas yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab;
31
4. peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan budaya kerja positif yang berorientasi pada visi dan misi organisasi; 5. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kehumasan; dan 6. terwujudnya hubungan baik antarindividu, terjalinnya kebersamaan antar instansi pemerintah, serta adanya keseimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat. Seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya menurut kementerian terkait visi humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Strategi humas pemerintah adalah humas pemerintah sebagai 1. pembangun hubungan internal dan eksternal; 2. penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi; 3. penyedia informasi pemerintah; 4. pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa; 5. pendorong upaya pemberdayaan masyarakat; 6. pengelola sarana dan prasarana kehumasan; 7. pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah; 8. pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan. Humas pemerintah dituntut bekerja dengan asas keterbukaan, yaitu asas yang menuntut praktisi humas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; objektif, yaitu
32
asas yang menuntut praktisi humas tidak memihak dalam melaksanakan tugas; jujur, yaitu asas yang menuntut setiap praktisi humas memiliki ketulusan hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang, serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; tepat janji, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menepati janji dan konsisten dalam melaksanakan tugas; etis, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menjalankan nilainilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan; profesional, yaitu asas yang menuntut praktisi humas mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan tugas; akuntabel, yaitu asas yang menuntut praktisi humas mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya; integritas, yaitu asas yang menuntut praktisi humas bersikap independen dengan komitmen yang tinggi. Prinsip dasar humas pemerintah meliputi 1. tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai; 2. tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik; 3. tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundangundangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (common practices) yang sehat; 4. tata
kelola
kehumasan
membutuhkan
perencanaan,
pengembangan,
kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan.
33
Perlu diketahui bahwa peran humas pemerintah meliputi unsur-unsur berikut: 1. Komunikator Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan. 2. Fasilitator Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. 3. Diseminator Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah. 4. Katalisator
Humas
pemerintah
berperan
dalam
melakukan
berbagai
pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. 5. Konselor, Advisor, dan Interprator Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah. 6. Prescriber Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan. Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu
Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan ketentuan umum sebagai berikut: 1. Secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku. 2. Secara individu, praktisi humas dapat menjadi
34
anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada kode etik masing-masing organisasi profesi. 3. Sebagai tenaga profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas), serta efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom. Kode etik humas pemerintah diantaranya ialah: anggota humas pemerintahan
menjunjung
tinggi
kehormatan
sebagai
pegawai
instansi
pemerintah, anggota humas pemerintahan mengutamakan kompetensi. Selain itu juga humas pemerintah wajib untuk menjunjung objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya, anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang positif di masyarakat, anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. Anggota humas pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi humas pemerintahan di Indonesia.
35
Anggota humas pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan/golongan. Anggota humas pemerintahan wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi; mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Humas pemerintahan. Selain itu pula anggota humas pemerintahan tunduk, mematuhi, dan menghormati kode etik Humas pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsí organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Anggota humas pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi/golongan/organisasi/instansinya. Pada keputusan menteri tersebut anggota humas pemerintahan dituntut untuk menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya. Anggota humas pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota. Anggota humas pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota. Anggota humas pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.
36
Selain itu pula peran stakeholder dalam membantu kenerja Humas juga sangat penting. Diantara mereka yang berkepentingan antara lain: Publik pemangku kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi humas pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan. Publik pemangku kepentingan humas pemerintah adalah publik yang terdiri dari publik internal primer, publik internal sekunder, publik internal marginal, publik eksternal primer, publik eksternal sekunder, publik eksternal marginal, publik pendukung (proponent), publik penentang (opponent), publik mengambang (uncommitted), publik minoritas vokal (vocal minority), dan publik mayoritas pasif (silent majority) (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah : 18 ). Terkait mengenai manajemen kehumasan tata kelola ini membagi manajemen kehumasan dalam dalam sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka adalah komunikasi dua arah yang mampu mendengarkan umpan balik dari publik. Sedangkan manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi tertutup hanya melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan publik yang berkepentingan. Oleh
karena itu
maka humas
pemerintah
mengidentifikasi
dan
mengklasifikasikan publik sebagai berikut: 1. publik internal primer, yang meliputi pimpinan dan karyawan instansi yang bersangkutan;
37
2. publik internal sekunder, yang meliputi keluarga pimpinan dan keluarga karyawan instansi yang bersangkutan; 3. publik internal marginal, yang meliputi pensiunan, pegawai tidak tetap, alih daya (outsourcing); 4. publik eksternal primer, yang merupakan lembaga pemerintah, yaitu sesama instansi pemerintah pusat dan daerah; 5. publik eksternal sekunder, yaitu mitra instansi pemerintah pusat dan daerah; media massa (media cetak, elektronik, dan on-line); lembaga lainnya. 6. publik eksternal marginal, yaitu komunitas yang berada di luar instansi, tetapi mempunyai pengaruh menekan yang perlu diperhatikan seperti: komunitas, yaitu masyarakat yang terkena dampak kebijakan pemerintah; lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial budaya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. 7. publik pendukung (proponent), yang meliputi publik yang menerima atau sejalan dengan kebijakan pemerintah; 8. publik penentang (opponent), yang meliputi publik yang menolak atau tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah; 9. publik mengambang (uncommited), meliputi publik yang tidak memiliki sikap yang jelas (mudah berubah dan terpengaruh) terhadap kebijakan pemerintah; 10. publik minoritas vokal (vocal minority), yang meliputi publik yang jumlahnya kecil, tetapi lantang dalam menyuarakan pendapatnya; 11. publik mayoritas pasif (silent majority), yang meliputi publik yang jumlahnya besar, tetapi tidak menyatakan pendapatnya secara terbuka.
38
Tata kelola kehumasan merupakan proses yang berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, yang dilanjutkan dengan perencanaan dan pengambilan putusan untuk menghasilkan program kehumasan selama periode tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan kehumasan yang telah direncanakan dan dikomunikasikan secara terpadu. Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta modifikasi untuk perbaikan berkelanjutan. Terkait mengenai indikator keberhasilan maka tiap proses memiliki indikator kenberhasilan masing-masing. Ini dimaksudkan oleh pemerintah agar pola kelola bisa diukur dan dievaluasi untuk menemukan pola kinerja yang lebih baik ( Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah : 20 ) C. Fungsi Mediator Aktivitas komunikasi dapat pula berarti kegiatan dalam proses komunikasi itu sendiri. Meliputi mencari informasi (fact finding melalui observasi, riset, keperpustakaan, media seeking, dan sebagainya). Kemudian mengelolah informasi, meliputi mengedit, merangkum, identifikasi, analisis data, dan sebagainya. Kemudian mendistribusikan informasi baik secara verbal tulis maupun verbal lisan, dan non verbal. Semua itu adalah aktivitas berkomunikasi. Mediator adalah communication facilitator, peran ini sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara antara lembaga/institusi dengan publiknya. Mereka menjaga komunikasi
39
dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputuasan demi kepentingan bersama. Fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publik. Mereka menengahi interaksi, menyusun agenda mendiagnosis dan memperbaiki kondisi-kondisi yang menganggu hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dna berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya (manajemenkomunikasi.blogspot.com). Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi masyarakat secara timbal balik, adanya semacam give and take. Aspirasi dan cita-cita masyarakat tertampung sehingga mereka merasa ikut serta (peran serta) dan dengan sendirinya ada dukungan dan dorongan dari masyrakat. Dalam melaksanakan perannya (komunikasi) mengunakan perangkat dan piranti keras yang ada dalam tubuh organisasi maupun yang terdapat di dalam masyarakat sadar bahwa kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyakaspek teknis, psikologis maupun polotis dan sosiologis, maka Humas harus bersikap kreatif, ulet, pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan menyehatkan mutu profesi, pengetahuan serta dedikasi (Widjaja 2008 : 52). D. Fungsi Publisitas Prinsip komunikasi dua arah merupakan proses penyampaian suatu pesan seseorang atau kelompok untuk memberi tahu atau mengubah sikap opini dan
40
perilaku kepada seseorang atau kelompok lain, baik berhadapan langsung maupun lewat media massa sehingga penyampaian pesan untuk mencapai target maupun tujuan akan tercapai. Dalam hal ini, reputasi positif lembaga induk akan diterima masyarakat luas, dan melaksanakan fungsi itu tidaklah mudah. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik, efektif, efisien, baik tanpa media maupun dengan media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, maupun pidato langsung. Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat ( Humas ) yang terdapat di Instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walapun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi meningkatkan pelayanan umum. Aktivitas komunikasi pada hakikatnya adalah aktivitas berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun nonverbal. Aktivitas komunikasi verbal, sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers (press release), membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide / open house, announcer, presenter, desk informations, dan sebagainya. Hubungan masyarakat menjalankan fungsi dan tugas penerangan didalam jajaran masing-masing. Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam maupun ke luar. Kedalam berusaha menyelenggarakan komunikasi kedalam tubuh
41
organisasi, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan. Penyelenggara komunikasi ke dalam dan ke luar berfungsi menyaring (filterisasi), mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang dituju. Secara awam terlihat bahwa penanganan hubungan dengan pers juga merupakan kegiatan paling kontiniu dan sering dilakukan oleh petugas humas. Aktivitasnya antara lain, jumpa pers, membuat dan mengirim pers release, kunjungan pers, pers tour, pers kliping, dan counter press (Kusumastuti, 2004 : 27). Publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor) secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Lawrence & Dennis L. Wilcox (pakar humas dari San Jose State University) juga menyatakan publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaannya/penyiarannya, namun disaat yang sama tidak dapat dikontrol oleh individu/perusahaan yang memberikan informasi, sebagai akibatnya informasi dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan memengaruhi orang banyak dan dapat berakibat aksi - dimana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan.
42
Diantara bentuk-bentuk publikasi antara lain: •
Berita rutin: pengumuman, pertemuan, konferensi, pameran seni, pelatihan singkat, pernyataan instansi mengenai akusisi, perubahan, atau pembagian personel.
•
Artikel panjang / liputan mendalam (features): aktivitas sosial perusahaan, upaya perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan sosial. Artikel / liputan ini biasanya berkaitan dengan wacana yang akan digulirkan oleh organisasi untuk memperoleh tanggapan publik dan mendorong
pemerintah
mengeluarkan
kebijakan
tertentu
(http://id.wikipedia.org/wiki/Publisitas ). Publisitas sebagai penyebaran informasi (Cutlip dan Center) yang membuat hal-hal menjadi umum dilihat dari pandangan pihak yang ingin memberitahukan sesuatu kepada orang lain, penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga/instansi atau perorangan. Publisitas dilakukan demi kepentingan pihak yang menyebarkan informasi dlam hal ini publicity-man. Jadi jika publicity-man mendapatkan suatu hal yang menguntungkan dalam organisasinya, maka ia dapat meminta kepada media massa untuk menyebarluaskannya, ini dilakukan dengan jalan press release (Effendy 2009 : 183). Dokumentasi dan kliping merupakan salah satu
kegiatan Public
Relations/Humas yang berkaitan dengan menelaah, menganilisis, dan kemudian mngevaluasi perkembangan dari kemajuan lembaga, aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu—baik bersifat komersial maupun nonkomersial—yang
43
telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas berikutnya. Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam Humas/PR tersebut merupakan dua kegiatan saling berkaitan erat atau asling menunjang satu sama lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai sutu peristiwa dan kegiatan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Maka pengertian kegiatan dokumentasi (documentation), dalam arti luas adalah berkaitan dengan kegiatan
menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan
menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan. Sedangkan bentuk kliping berita (news clipping), merupakan kegiatan Humas/PR dalam art sempit: yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita, serta foto berita (photo pers) pada peristiwa yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak (Ruslan, 2010 : 227). Komunikasi adalah penyampaian pesan kepada publik tentang program kehumasan yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga publik dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Humas pemerintah dapat memakai metode komunikasi, antara lain tatap muka, diskusi, seminar, lokakarya, pameran, promosi keliling (roadshow), debat publik, temu wicara,
44
rapat kerja, siaran berita, temu media, dan kunjungan media serta metode lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, antara lain studio radio daerah (sturada), radio komunitas, dan pemanfaatan perangkat seni budaya. Kegiatan tindakan dan komunikasi yang baik dimulai dengan menghimpun data yang akan menghasilkan harmonisasi hubungan humas pemerintah dengan publik, terciptanya citra dan reputasi positif humas pemerintah, partisipasi aktif publik, kepercayaan publik terhadap humas pemerintah dan instansi, serta pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai dengan program secara efektif dan efisien. Indikator keberhasilan proses komunikasi dan tindakan, antara lain terlaksananya program kehumasan sesuai dengan rencana dan terciptanya komunikasi dua arah timbal-balik antara instansi pemerintah dan publik.
45
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI A. Profil Kota Makassar a. Keadaan Geografis Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.
46
Wilayah daratan Kota Makassar dirinci menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.1. Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Kode Wilayah (1) 010 020 030 031 040 050 060 070 080 090 100 110 101 111 7371
Kecamatan (2) MARISO MAMAJANG TAMALATE RAPPOCINI MAKASSAR UJUNG PANDANG WAJO BONTOALA UJUNG TANAH TALLO PANAKKUKANG MANGGALA BIRINGKANAYA TAMALANREA MAKASSAR
Luas area(km2) (3) 1,82 2,25 20,21 9,23 2,52 2,63 1,99 2,10 5,94 5,83 17,05 24,14 48,22 31,84
Persentase terhadap luas Kota Makassar(%) (4) 1,04 1,28 11,50 5,25 1,43 1,50 1,13 1,19 3,38 3,32 9,70 13,73 27,43 18,11
175,77
100,00
Sumber : Makassar dalam angka tahun 2010. b. Kondisi kependudukan Kota Makassar Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang
47
berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi). Sedang kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala. c. Kondisi Sosial Kota Makassar Pembangunan
bidang
pendidikan
bertujuan
untuk
mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.
48
Pada tahun 2009/2010 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 459 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.542 orang dan jumlah murid sebanyak 145.749 orang. Jumlah SLTP sebanyak 171 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.630 orang dan jumlah murid sebanyak 59.101 orang. Jumlah SLTA 112 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.817 orang dan jumlah murid sebanyak 65.277 orang. Di kota Makassar pada tahun 2009 jumlah anak asuh yang tercatat yang ditampung di 83 Panti Asuhan ada sebanyak 4.034 anak yang diasuh. Sedangkan jumlah gelandangan/ pengemis dan anak jalanan di Kota Makassar tahun 2009 sebanyak 144 orang dan 870 orang. Tahun 2009 di Kota Makassar jumlah keluarga pra keluarga sejahtera 63.964 keluarga dan keluarga sejahtera I sebanyak 52.700 keluarga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 254.868. Jumlah narapidana menurut jenis hukuman dilembaga pemasyarakatan ada 464 orang (laki-laki 464 orang dan tidak ada perempuan). d. Visi, Misi Serta Nilai-Nilai Budaya Visi merupakan atau bentuk masa depa yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah Kota Makassar tahun 2010, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar (RPJMD) tahun 2005 - 2010 (PERDA No. 9 Tahun 2006) dengan rumusan: ”Terwujudnya Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan Yang Bermartabat Dan Manusiawi”.
49
Berdasarkan visi Pemerintah Kota Makassar tersebut pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kota Makassar kedepan, maka dirumuskan misi Kota Makassar tahun 2010 sebagai berikut : 1.
Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional;
2.
Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3.
Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayaan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4.
Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5.
Mengembangkan sistem Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6.
Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan
7.
Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik. Orang-orang
Makassar
mengutamakan
sifat-sifat
harga
diri
dan
kesetiakawanan (loyalitas), yang di nilai sebagai unsur Sirik dan Pacce atau passe. Walaupun semua suku di sulawesi selatan (mandar, toraja, bugis dan makassar sendiri) menggunakan tatanan budaya tersebut. Sirik adalah kebanggaan atau keagungan harga diri . Bagi orang-orang suku Bugis-Makassar diwariskan amanah oleh leluhurnya untuk menjunjung tinggi adat-istiadatnya yang didalamnya terpatri pula sendi-sendi sirik tersebut. Bagi pihak-pihak yang terkena Sirik tetapi hanya diam (tanpa aksi-aksi perlawanan) dijuluki sebagai: tau tena
50
Sirikna (tak punya rasa malu atau tak punya hargadiri). Atau dalam bahasa Bugis diungkapkan sebagai tau kurang Sirik (orang yang tak ada harga diri). Pacce dan pesse adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat ditimba kemalangan (musibah). Perasaan yang demikian ini merupakan suatu pendorong kearah solidaritas dalam berbagai bentuk terhadap mereka yang dulunya ditimpa kemalangan itu seperti diperkosa dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa sirik atau pacce atau pesse tersebut adalah sama tetapi yang terakhir ini lebih rendah tingkatannya. Sesungguhnya budaya Makassar mengandung esensi nilai luhur yang universal, namun kurang teraktualisasi secara sadar dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menelusuri secara mendalam, dapat ditemukan bahwa hakikat inti kebudayaan Makassar itu sebenarnya adalah bertitik sentral pada konsepsi mengenai “tau”(manusia), yang manusia dalam konteks ini, dalam pergaulan sosial, amat dijunjung tinggi keberadaannya. Dari konsep “tau” inilah sebagai esensi pokok yang mendasari pandangan hidup orang Makassar, yang melahirkan penghargaan atas sesama manusia. Bentuk penghargaan itu dimanifestasikan melalui sikap budaya “sipakatau”. Artinya, saling memahami dan menghargai secara manusiawi.
Dengan pendekatan sipakatau, maka kehidupan orang Makassar dapat mencapaui keharmonisan, dan memungkinkan segala kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan sewajarnya sesuai hakikat martabat manusia. Seluruh perbedaan derajat sosial tercairkan, turunan bangsawan dan rakyat biasa, dan sebagainya.
51
Yang dinilai atas diri seseorang adalah kepribadiannya yang dilandasi sifat budaya manusiawinya.
B. VISI DAN MISI DPRD KOTA MAKASSAR 1. VISI SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR ”Sebagai fasilitator dan pusat pelayanan prima yang berkualitas,bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Makassar” 2. MISI SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR Misi sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai berikut : 1. Memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi dengan prima guna mendukung keberhasilan tugas ddan fungsi DPRD Kota Makassar. 2. Membina dan meningkatkan potensi staf dan kualitas SDM yang profesional dan handal. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas,sarana dan prasarana dalam rangka memfasilitasi kepentingan anggota DPRD Kota Makassar. 4. Memfasilitasi
DPRD
Kota
Makassar
mengakomodir
aspirasi
masyarakat,sehingga tercipta warga kota yang demokratis berlandaskan hukum. C. TUGAS POKOK DPRD KOTA MAKASSAR *Tugas dan wewenang Pokok DPRD : 1. Membentuk peraturan daerah yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan Kepala Daerah.
52
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya,keputusan kepala daerah,anggaran pendapatan dan belanja daerah,kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,dan kerjasama internasional di Daerah. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri untuk DPRD Provinsi,dan kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota. 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 7. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. *Tugas Sekretariat DPRD Kota Makassar : 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 2. Administrasi keuangan. 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (pasal 11 ayat 2 PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi pemerintah daerah).
53
*Fungsi DPRD Kota Makassar : 1. Fungsi legislasi yaitu diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. 3. Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang peraturan daerah,keputusan kepala daerah,dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. *Fungsi sekretariat DPRD Kota Makassar : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperrlukan oleh DPRD (pasal 4 ayat 3 PP Nomor 41 tahun 2007). D.
TUGAS
POKOK
STRUKTUR
ORGANISASI
DPRD
KOTA
MAKASSAR Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan I. Pimpinan DPRD Tugas Dan Fungsi 1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan 2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketuan dan wakil ketua.
54
3. Menjadi juru bicara DPRD. 4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD. 5. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD. 6. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan. 7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentaun peraturan perundangundangan. 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD. II. Panitia Musyawarah Tugas Dan Fungsi 1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD,di minta atau tidak di minta. 2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD. 3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat. 4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan. 5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus. III. Komisi Fungsi Dan Tugas 1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan republik indonesiadan daerah.
55
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah,dan rancangan keputusan DPRD. 3. Melakukan pengawasa terhadap pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan,sesuai dengan bidang komisi masing-masing. 4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaiakan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD. 5. Menerima,menampung,dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD. 8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat. 9. Mengajukan usul pada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi. 10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Ada 4 ( empat ) komisi yang bertugas di kantor DPRD Kota Makassar, yaitu : 1. Komisi A Bidang Pemerintahan Meliputi : •
Pemerintahan
•
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
•
Informatika/Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik
•
Media Massa
56
•
Hukum/Perundang-undangan dan HAM
•
Kepegawaian /Aparatur
•
PerizinanOrganisasi Sosial Politik
•
Organisasi Sosial Masyarakat dan Pertanahan
•
Kependudukan
•
Umum
Pendayagunaan Fungsi Komisi A dalam Pengawasan Pemerintahan : Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah yang terkait dengan bidang pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat, informatika/komunikasi dan pengelolaan data elektronik, media massa, hukum perundang – undangan dan HAM, kepegawaian/aparatur, perizinan, organisasi sosial politik, organisasi sosial masyarakat dan pertanahan, kependudukan. 2. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan Meliputi : •
Perdagangan
•
Perindustrian
•
Pertanian
•
Perikanan dan Kelautan
•
Peternakan
•
Perkebunan
57
•
Kehutanan
•
Pengadaan pangan / logistik
•
Koperasi dan UKM
•
Pariwisata
•
Keuangan Daerah
•
Perpajakan
•
Retribusi
•
Perbankan
•
Perusahaan Daerah
•
Perusahaan Patungan
•
Dunia usaha dan Penanaman Modal
Pendayagunaan Fungsi Komisi B dalam Pengawasan Bidang Perekonomi dan Keuangan : Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan/logistik, koperasi dan UKM, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal.
58
3. Komisi C
Bidang Pembangunan Meliputi : •
Pekerjaan Umum
•
Prasarana Wilayah dan Permukiman
•
Tata Ruang Kota
•
Kebersihan dan Keindahan
•
Perhubungan
•
Pertambangan dan Energi
•
Jasa Telekomunikasi
•
Lingkungan Hidup
Pendayagunaan Fungsi Komisi C dalam Pengawasan Bidang Pembangunan :
Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah yang terkait dengan bidang pekerjaan umum, prasarana wilayah dan permukiman, tata ruang kota, kebersihan dan keindahan, perhubungan, pertambangan dan energi, jasa telekomunikasi dan lingkungan hidup.
4. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat: •
Ketenagakerjaan
•
Pendidikan
59
•
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
•
Kepemudaan & Olah Raga
•
Agama
•
Kebudayaan
•
Sosial
•
Kesehatan & Keluarga Berencana
•
Peranan Wanita
Pendayagunaan Fungsi Komisi D dalam Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat :
Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi , kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita.
IV. Badan Kehormatan Fungsi Dan Tugas : 1. Mengamati,mengevaluasi disiplin,etika,dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat,kehormatan,citra,dan kredibilitas DPRD. 2. Meneliti dugaan pelanggaraan yang dilakukan anggotan DPRD terhadap peraturan perundang-undangan,kode etik,dan peraturan tata tertib DPRD.
60
3. Melakukan penyelidikan,verifikasi,dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD,masyarakat atau pemilih. 4. Menyampaikan
hasil
pemeriksaan
kepada
pimpinan
DPRD
dan
merekomendasikan untuk pemberhentian anggotan DPRD antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD,masyarakat atau pemilih. V. Panitia Anggaran Fungsi Dan Tugas : 1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan pendapatan anggran dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Memberikan
saran
mempersiapkan
dan
pendapat
kepada
penetapan,perubahan,dan
kepala
daerah
perhitungan
dalam
anggaran
pendapatan daerah dan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. 3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,perubahan,dan penghitungan anggaran dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
61
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepad DPRD. 5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD. E. SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris Dewan Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar : 1. Menyelenggarakan penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota Makassar. 2. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD Kota Makassar. 3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD Kota Makassar. 4. Menyelenggarakan Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Kota Makassar. 5. Menyelenggarakan pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kota Makassar. 6. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kota Makassar. 7. Menyelenggarakan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kebutuhan dan kemampuan.
62
8. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan. b. Sekretariat terdiri atas : 1. Kepala Bagian umum. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Umum : 1. Menyelenggarakan
pengkajian
bahan
/
data
untuk
penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan dan standart penyelenggaran Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga DPRD, perlengkapan, distribusi dan perawatan inventaris. 2. Menyelenggarakan urusan kepegawaian. 3. Menyelenggarakan system pengendalian intern. 4. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Dewan sesuai standar yang ditetapkan. 5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya 6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja/unit
organisasi
terkait
dalam
rangka
pembinaan
ketatausahaan Sekretariat DPRD-SU. 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan. Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Umum dibantu oleh :
63
a. Kepala Sub Tata Usaha Tugas dan Fungsi Kepala Sub Tata Usaha : 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan dan Standar penyelenggaraan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga DPRD. 2. Melaksanakan Urusan Tata Usaha dan RT DPRD sesuai kebijaksanaan, ketentuan dan Standar yang ditetapkan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugasnya 4. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Bagian Umum, sasuai standart yang ditetapkan. 5. Melaksanakan Tugas Kepala bagian Umum apabila dihunjuk menjadi pelaksana. b. Kepala Sub Bagian HUMAS Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian HUMAS : 1.Melaksanakan kegiatan keprotokolan. 2.Penyiapan bahan dan penyebarluasan pemberitaan kegiatan DPRD. 3.Melaksanakan Pembuatan Majalah. 4.Melaksanakan Pembuatan Agenda. 5.Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Pimpinan Dewan, Komisi I s.d IV (Rapat dan Kunker).
64
6.Melaksanakan Pembuatan Klipping Koran. 7.Melaksanakan bantuan kegiatan Rapat Paripurna. 8.Melaksanakan Pembuatan daftar nama-nama Wartawan 9.Meksanakan Pembuatan Nota Dinas / Surat mengenai Bagian Informasi. 10. Melaksanakan Membuat Konsep Surat yang akan dikirim dan tugas lain yang diberikan Kabag. 11. Menampung dan menyalurkan usul/pendapat masyarakat. 12. Melaksanakan Tugas yang diberikan Atasan. c. Kepala Sub Bagian Protokol Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Protokol : 1. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan. 2. Melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan pelayanan tamu DPRD. 3. Melaksanakan Persiapan tata tempat, tata upacara dan tata letak lambang-lambang negara . 4. Melaksanakan dan mempersiapkan dan melayani Jamuan Makan Tamu Dewan dan Sekretaris Dewan. 5. Melaksanakan dan Membuat Rekapitulasi kegiatan audiensi dan penerimaan tamu untuk disajikan kepada Dewan. 6. Melaksanakan pembuatan nota dinas/surat mengenai Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.
65
7. Melaksanakan
penyajian
bahan/data
untuk
penyempurnaan
dan
penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard protokoler DPRD, koordinasi hubungan antar lembaga. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan. 2. Kepala Bagian Rapat-Rapat Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Rapat-Rapat : 1. Menyelenggarakan pengkajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan dan standar persiapan persidangan DPRD dan pembuatan risalah; 2. Menyelenggarakan program kegiatan persidangan dan peninjauan DPRD; 3. Menyelenggarakan persiapan persidangan DPRD; 4. Menyelenggarakan pembuatan risalah; 5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat Pimpinan Dewan; 6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi DPRD; 7. Menyelenggarakan dan memfasilitasi Rapat Pimpinan Dewan dengan Komisi DPRD; 8. Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat Pimpinan Dewan dengan alat kelengkapan Dewan lainnya; 9. Menyelenggarakan dan memfasilitasi Rapat Paripurna DPRD; 10. Menyelenggarakan penyusunan surat laporan, penjelasan acara dan catatan singkat / risalah rapat-rapat dan peninjauan DPRD yang diberikan oleh Sekretaris Dewan;
66
11. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Rapat –Rapat dibantu oleh : a. Kepala Sub Bagian Rapat Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Rapat : 1. Melaksanakan penyiapan surat menyurat dan undangan rapat serta peninjauan komisi, gabungan komisi, rapat koordinasi antar komisi dan fraksi DPRD. 2. Melaksanakan penyiapan bahan untuk Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Rapat koordinasi antar Komisi dan Fraksi DPRD. 3. Melaksanakan penyusunan rancangan rekomendasi laporan Rapat Komisi DPRD. 4. Melaksanakan penyusunan penjelasan acara rapat komisi Rapat Komisi, gabungan Komisi, rapat koordinasi antar Komisi dan Fraksi DPRD. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. b. Kepala Sub Bagian Hukum Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Hukum : 1. Menyelenggarakan hukum dan perundang-undangan; 2. Menyelenggarakan analisa dan pengembangan hukum; 3. Menyelenggarakan layanan kajian bahan bahasan rancangan produk hukum;
67
4. Menyelenggarakan layanan bantuan hukum dan kedudukan hukum Anggota DPRD; 5. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli; 6. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Bagian Hukum dan Perundang-undangan; 7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 8. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 9. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. c. Kepala Sub Bagian Dokumen Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian dokumen : 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penetapan kebijaksanaan, ketentuan dan standar pembuatan risalah Persidangan DPRD. 2. Melaksanakan penyusunan risalah Rapat Paripurna, rapat Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi dan Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Komisi. 3. Melaksanakan penyiapan surat menyurat dan undangan rapat serta peninjauan Panitia DPRD. 4. Melaksanakan penyusunan rancangan laporan hasil rapat dan peninjauan Panitia DPRD. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
68
3. Kepala Bagian Keuangan Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan : 1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. 2. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 3. Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan
kebijaksanaan
dan
standar
pengelolaan
anggaran
pemeriksaan/penelitian realisasi anggaran dan pembukuan. 4. Menyelenggarakan evaluasi / analisa pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran. 5. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. 6. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh : a. Kepala Sub Bagian Anggaran Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Anggaran : 1.
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penetapan kebijaksanaan, ketentuan dan standar pemeriksaan/penelitian realisasi anggaran rutin dan pembangunan.
2. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 3. Melaksanakan pelaksanaan anggaran.
69
4. Melaksanakan penelitian anggaran. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. b. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perbendaharaan : 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penetapan kebijaksanaan, ketentuan dan standar tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 2. Melaksanakan penyelesaian administrasi keuangan. 3. Melaksanakan pembayaran gaji, dan tunjangan-tunjangan lainnya. 4. Melaksanakan tata pembukuan keuangan. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. c. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi : 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penetapan kebijaksanaan, ketentuan dan standar penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin maupun pembangunan; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan; 3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
70
4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Kepala Bagian Perlengkapan Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Perlengkapan : 1. Menyelenggarakan pengkajian bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan dan standart penyelenggaran Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga DPRD, perlengkapan, distribusi dan perawatan inventaris. 2. Menyelenggarakan urusan kepegawaian 3. Menyelenggarakan system pengendalian intern 4. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Dewan sesuai standar yang ditetapkan 5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya 6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja/unit organisasi terkait dalam rangka pembinaan ketatausahaan Sekretariat DPRD-SU. 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Kepala Bagian Perlengkapan membawahi : a. Kepala Sub Bagian perencanaan dan analisa kebutuhan Tugas dan Fungsi :
71
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan dan standar pengolahan perlengkapan dan pendistribusiannya. 2. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pendistribusiannya sesuai kebijaksanaan, ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian perlengkapan sesuai standar yang ditetapkan. 4. Melaksanakan penyiapan dan pelaporan kegiatan pengelolaan barang/jasa 5. Menyiapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian ATK untuk kebutuhan unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan 6. Menyiapkan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pemimpin kegiatan 7. Melaksanakan pengawasan keamanan di lingkungan kantor, mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan (polisi). b. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan penyimpanan Tugas dan Fungsi : 1. Mengkaji bahan penyusunan rencana strategis sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran bagian perlengkapan. 3. Mengkaji
bahan
perumusan
kebijakan
bidang
administrasi
pemberdayaan aset daerah serta pengadaan barang/jasa pemerintah.
dan
72
4. Mengkoordinasikan,mengarahkan dan melaksanakan kegiatan tertib administrasi aset serta tugas lain dibidang administrasi aset. 5. Mengkoordinasikan,mengarahkan
dan
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa dilingkungan sekretariat daerah, penyusunan standarisasi harga/jasa. 6. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban bidang pengelolaan aset. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan Tugas dan Fungsi : 1. Melaksanakan Pengolahan, penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar perencanaan dan pelaksanaan perawatan Barang/Inventaris. 2. Melaksanakan
perawatan
barang/inventaris
sesuai
kebijaksanaan,
ketentuan dan standar yang ditetapkan 3. Melaksanakan fasilitasi ruangan rapat. 4. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan listrik,sound system, AC pada rapat-rapat paripurna 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.
73
F. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR No. 3 TAHUN 2009
74
BAB IV PEMBAHASAN
A. Aktivitas Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai Mediator dan Publisitas Hubungan masyarakat atau yang disebut juga Public Relations merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan, Humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan publiknya tersebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi dalam upaya meraih citra positif. Dengan kata lain, Humas berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi-informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang dianggap penting dan patut diketahui para pihak stakeholder atau publik. Setiap instansi pemerintah , baik yang berskala besar, menengah ataupun kecil tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti membutuhkan bagian yang dapat menjalankan aktivitas yang menghubungkan lembaga / instansi dengan para publiknya. Pada dasarnya aktivitas humas DPRD kota sudah diupayakan untuk berjalan dengan semestinya. Penulis mulai menelusuri kinerja Humas di kantor ini dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait.
75
Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai aktivitas humas secara umum. Pola kelola humas di sekretariat DPRD kota Makassar sebenarnya telah mencoba membangun iklim professional, diantaranya adalah dengan adanya pembagian tugas dalam struktur Humas itu sendiri. “Kami juga di Humas itu membagi tugas masingmasing. Ada yang menerima aspirasi, ada yang mengkliping, ada yang mengagendakan kegiatan, ada yang bertugas untuk izin-izin kerja dan magang, ada juga yang mendampingi dewan” (Wawancara Drs Khaeruddin H ). Pernyataan diatas disampaikan KABAG Humas sekretariat DPRD Kota Makassar. Pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja kehumasan pada tiap bagian. Pembagian kerja tersebut bahkan terlihat sangat spesifik untuk beberapa pekerjaan yang terbilang tidak terlalu rumit juga ditempati oleh satu staf. Tidak banyak staf yang mengurusi dua pekerjaan sekaligus. “Itu dihumas, ada beberapa tupoksi masing-masing. Tiap staf diberi uraian kerja. Contohnya saya diberi tugas administrasi mengontrol kwitansi koran.” (wawancara Hj. Nurhayati) Diungkapkan pula oleh Sumarni Busrah salah satu staf Humas tentang aktivitas yang dijalan : “Pekerjaan saya mengumpulkan berita dalam bentuk kliping, kemudian dibagikan ke DPRD” Pembagian kinerja yang sangat spesifik ini memungkinkan kinerja Humas dikantor ini menjadi maksimal dikarenakan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Pola pembagian kinerja seperti ini penulis dapatkan sudah dilakukan dalam selang
76
waktu yang sudah sangat lama. Artinya pola ini telah mejadi budaya kehumasan di sekretariat DPRD kota Makassar. Kelebihan budaya pembagian kinerja ini bagi staf Humas diantaranya tidak diperlukannya waktu yang sangat lama untuk penyesuaian kinerja bagi staf yang baru. Selain itu kinerja akan lebih gampang terpantau. Namun terlepas dari itu budaya turun temurun di sekretariat DPRD kota Makassar ini juga memiliki kekurangan. Terkadang urusan-urusan tersebut membuat para staf menjadi tidak inovatif dan menumpulkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Konteks dan kebutuhan organisasi maupun masyarakat yang berubah-ubah pastinya menuntut kreativitas sebuah instansi kehumasan pemerintah. “Saya menyebut ini sebagai penyakit akut birokrasi. Enggan untuk belajar. Lingkungan ini berubah, tapi kapasitas tidak meningkat. Kehumasan ini kehumasan konvensional” “Di tengah era saat ini, sebuah organisasi yang bisa bertahan adalah organisasi yang senantiasa belajar. Harus ada inovasi, kreativitas, dan membandingkan pembelajaran dengan orang lain”. (wawancara Irwan ST). Pernyataan salah satu anggota legislatif diatas merupakan bentuk ungkapan tentang kebiasaan organisasi yang kemudian menjadikan hilangnya inovasi termasuk terkait masalah kehumasan. Pembagian tugas yang sangat spesifik dan cenderung kaku tersebut membuat penulis mencoba mengetahui apakah tugas tersebut telah diketahui oleh staf dan akhirnya pertanyaan diarahkan menuju tupoksi humas itu sendiri di
77
lembaga pemerintahan. Pada dasarnya humas di sekretariat DPRD kota Makassar ini selalu diberi panduan pelaksaan tugas. Setiap saat panduan pelaksaan tugas diberikan untuk memberi kejelasan dan batasan wilayah kerja masing-masing staf. Dikemukakan oleh Hj. Nurhayati “Humas itu setiap saat diberi uraian tugas. Ada yang menangani koran, kliping, iklan” Inilah yang menjadi penyebab kreatifitas staf Humas dalam menjalankan fungsinya menjadi terkekang. Uraian tugas yang sudah sangat lama tidak diperbaharui mendukung hal itu. Selain itu budaya organisasi pemerintahan yang menjadikan pimpinan sebagai “raja” dalam sebuah institusi semakin mendukung macetnya sebuah inovasi baru untuk bermunculan. Mengenai fungsi dan tugas Humas itu sendiri, penulis mencoba untuk menggali apa tupoksi yang ada senantiasa berjalan di bagian ini. “Membantu tugas-tugas pimpinan, membantu tugastugas dewan. Menjembatani masyarakat, arti kata kami yang pertama menerima mereka sebelum sampai kepada dewan. Merangkum semua pemberitaan di media dalam bentuk kliping oleh yang punya bagian”. (wawancara Drs Khaeruddin H .) Ujaran tersebut menggambarkan tupoksi mum Humas di kantor ini. Uraian tersebut sebenarnya semua telah tercantum. Penulis akan memasuki bagian penjabaran tentang aktivitas Humas sekretariat DPRD kota Makassar sebagai fungsi mediator sebagaimana diursiksn pada bab II fungsi ini dalam sebuah instansi pemerintah terbagi dua. Ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar. Beberapa anggota DPRD kota Makassar berujar mengenai fungsi ini dan diantara peran itu nampak ketika anggota DPRD menjalankan reses atau ada pembawa aspirasi oleh masyarakat itu
78
sendiri dalam bentuk demonstrasi yang datang langsung ke kantor DPRD kota Makassar. Demonstrasi untuk ukuran kota Makassar sudah terbilang sangat sering terjadi. Para anggota DPRD dan staf Humas tentunya sudah sangat tidak asing lagi menghadapi kondisi ini. Beberapa staf kemudian berujar mengenai bagaimana Humas melaksanakan fungsinya ketika para demonstran berdatangan. “Contoh kasus demo. Kami adalah jembatan ke dewan, kami memediasi mereka ketemu dewan. Setelah mereka diterima kami buat rilisnya”.(wawancara Drs Khaeruddin H) Memang dari sekian banyak urusan mediasi yang bisa dilakukan, humas sekretariat DPRD kota Makassar hanya membatasi urusan memenuhi tuntutan aspirasi pengunjuk rasa atau kru media massa yang datang ke kantor. Tidak ada pengklasifikasian publik yang penulis dapatkan seperti yang terjabarkan format tata kelola kehumasan pemerintah. Ini dibuktikan dengan seluruh staf yang penulis temui menganggap mediasi secara sempit, sekedar berurusan dengan demonstran. “Sebagai fungsi mediator dan publisitas, yang sudah saya kerjakan misalnya memediasi wartawan, menerima demonstran. Terkadang para pengunjuk rasa tidak mengetahui aturan. Biasanya kita ajak dia ke ruang media center kemudian menjelaskan (maksud kedatangan)”. (wawancara Mubarak) Menghadapi urusan demonstrasi menurut Humas mereka telah melakukan prosedur penanganan berikut adalah tahap penanganan demonstrasi yang berhasil penulis simpulkan:
79
1. Tahap penerimaan, tahap ini menurut staf humas ialah tahap menerima para pengunjuk rasa yang biasa dilakukan di halaman kantor dewan. Bila yang melakukan aspirasi sudah merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan telah membuat perjanjian dengan humas maka biasanya para pengunjuk rasa sudah tidak melewati tahap ini. Pada tahap ini pula humas akan mempertanyakan mengenai maksud dan tujuan kedatangan. Terkadang pula Humas meminta selebaran yang biasanya sudah disiapkan oleh para pengunjuk rasa. Diungkapkan oleh Taufik selaku salah satu staf Humas“Biasanya kita terima dulu terus kita ambil pernyataan sikapnya”.
2. Tahap pemanggilan perwakilan massa, negosiasi berlangsung dan biasanya humas meminta beberapa orang dari massa untuk masuk ke ruang aspirasi. Para pengunjuk rasa terkadang sudah menyiapkan negosiator yang akan masuk berhadapan langsung dengan anggota dewan yang dituju. “Tidak pernah terjadi sperti itu. Selama demo dsini tidak pernah terjadi seperti itu. Itu bukan demo mereka diundang (kedua kalinya). Kalau ada demo pasti lewat humas, karena prosedurnya seperti itu”. (wawancara Drs Khaeruddin H) Menanggapi adanya beberapa pengunjuk rasa yang kadang langsung masuk ke ruang dewan menemui anggota dewan yang dituju. Kabag Humas Drs Khaeruddin H menegaskan bahwa para pengunjuk rasa sudah datang untuk yang kedua kalinya. Kadang pula mereka diundang untuk bertemu anggota dewan yang sempat berhalangan hadir ketika pengunjuk rasa datang. 3. Tahap penyampaian kepada anggota legislatif terkait, hasil dari negosiasi yang dilakukan dengan para pembawa aspirasi kemudian disampaikan kepada
80
anggota dewan yang sedang berada di tempat, tentunya dengan melihat pula keterkaitan masalah yang dibawa oleh pembawa aspirasi. 4. Tahap publikasi, kru media yang juga datang ke lokasi biasanya berada di ruangan media center yang telah disediakan khusus untuk kru wartawan. Disini pihak humas telah menyediakan rilis dari aksi unjuk rasa yang kemudian disampaikan kepada kru media massa.
Dikemukakan oleh Busrah Abdullah
“Untuk media bahkan ada ruangan disiapkan untuk wartawan”. Menurut salah satu anggota legislatif, kantor DPRD kota Makassar telah menyediakan banyak fasilitas untuk mendukung peran-peran Humas sebagai mediator
hingga
publisitas,
diantaranya
dengan
penyediaan
ruangan
penerimaan aspirasi yang tepat berada di bagian depan gedung serta ruangan media center untuk para wartawan yang juga biasa digunakan untuk press conference. Seluruh staf humas dan beberapa anggota dewan yang membenarkan bahwa fungsi mediator Humas sudah dijalankan dengan baik. Namun ada pula anggota dewan yang memang belum mengakui hal tersebut. Hasil observasi penulis memang mendapatkan bahwa tahapan dan peran Humas sebagai mediator belum dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda. Namun sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam mengenai apakah aktivitas Humas berjalan dengan baik atau tidak penulis akan lebih dulu membahas tentang bagaiman publisitas berjalan di kantor ini.
81
Penyediaan ruang media center di kantor DPRD kota Makassar dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan media massa. Beberapa kegiatan publisitas yang melibatkan media massa hanya berupa pemberian rilis. Busrah Abdullah mengungkapkan bahwa bagaimana hubungan itu terbangun dengan baik. Busrah Abdullah berpendapat bahwa :“Media itu mendukung, setelah ada putusan itu diambil oleh media. Supaya masyarakat semua itu”. Hasil penelueuran penulis menemukan bahwa tidak begitu sama dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat umum. Media massa cenderung lebih mendapatkan perhatian lebih. Kegiatan publisitas memang hanya sebatas memberikan pemberitaan kepada media massa itulah salah satu penyebab mengapa media massa dan krunya begitu mendapat perhatian. Beberapa kegiatan dewan yang dipublikasikan antara lain berupa hasil-hasil pertemuan dan beberapa kunjungan kerja ataupun reses yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Makassar. Selain itu hasil dari setiap kedatangan para pembawa aspirasi sering dipublikasikan melalui media massa. Drs. Khaeruddin H menyatakan : “Dibuatkan hasil pertemuan tersebut kemudian kami lempar ke masyarakat”. Sedikitnya paparan mengenai aktivitas Humas sekretariat DPRD kota Makassar
membuktikan
kurangnya
kreatifitas
Humas.
Pemaparan
ini
membuktikan bahwa maksimalisasi kerja Humas terbilang jauh dari harapan. Selain
publisitas dan
menjalankan
fungsi
mediator,
Humas
juga
menjalankan beberapa tugas yang memudahkan kinerja-kinerja anggota DPRD
82
diantaranya menemani langsung anggota DPRD yang melakukan reses atau menyiapkan beberapa kelengkapan informasi rapat. “Tetap berhubungan dengan masyarakat. Kalau anggota dewan butuh seperti catatan-catatan, kita memberikan informasi yg anggota dewan butuhkan”. (wawancara Sumarni Busrah). Drs. Khaeruddin H menyatakan : “Kami hanya sebatas ikut doang”. Terkadang dari kegiatan Humas mendampingi anggota DPRD cenderung hanya sekedar ikut. Mereka tidak sekaligus menjalankan fungsi Humasnya. Ini dibenarkan oleh beberapa anggota dewan yang berujar mengenai lebih seringnya mereka menggunakan kemampuan personal ketimbang menunggu Humas menjalankan perannya. B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Kota Makassar sebagai fungsi mediator dan publisitas Di era keterbukaan sekarang ini Humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Pentingnya peran Humas di DPRD kota Makassar dirasakan sangat penting dalam membangun citra positif institusi. Selain itu urusan yang padat membutuhkan kinerja yang sangat maksimal. Untuk mendukung kinerja-kinerja DPRD kota Makassar maka humas sangat diharapkan mampu memenuhi hal tersebut. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan
83
dan tudingan mengenai kinerja yang tidak terlalu baik ketika berhubungan secara vertikal dengan masyarakat. Upaya maksimalisasi aktivitas kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakanpula oleh DPRD kota Makassar, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas DPRD kota Makassar selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Beberapa waktu yang lalu media Tribun Timur telah mengeluarkan ulasan mengenai peran Humas DPRD kota Makassar yang belum terlalu maksimal atau bahkan oleh beberapa kalangan dianggap tidak berjalan. Pada sub bab sebelumnya penulis telah menguraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Humas menurut bagian Humas itu sendiri dan dibenarkan oleh beberapa anggota DPRD kota Makassar. Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja Humas, penulis akan mengurai tanggapan Humas tentang pelaksanaan fungsinya. “Kasubag humas dan staf sudah menjalankan tugasnya selaku mediator dan fasilitator, kalau anggota dewan itu sudah turun ke lapangan kasubag humas itu berserta stafnya langsung turun ke lapangan. Demikian pula berkoordinasi dengan media cetak maupun media elektronik”. (wawancara ketua sekretariat dewan). Pandangan ini dapat dikatakan sangat subjektif dan terlalu menggeneralisir hasil dari kinerja Humas. Memang beberapa anggota legislatif mengakui bahwa
84
kinerja Humas telah berhasil namun yang diutarakan lebih bersifat ke dalam dan itu hanya pandangan dari apa yang dilihat dari komisnya sendiri. “Humas memformulasi. Hampir tidak ada kendala. Karena smua staf sudah berfungsi dengan baik”.Bisa lewat telefon bisa lewat sms, bisa lewat partai masingmasing. Semua sangat mendukung. Saya didukung punya sekretaris komisi yang lihai”. (wawancara Rahman Pina). Pernyataan diatas terbaca sangat sempit dalam menila kinerja Humas. Bisa diindikasikan bahwa kinerja Humas secara ke dalam (internal) memang telah berjalan walaupun hanya pada beberapa komisi tertentu. “Saya liat humas itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada rapat komisi, itu langsung mendapatkan informasi dari humas. Humas itu sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ketika ada aspirasi. Demo atau apa”. (wawancara Busrah Abdullah). Padahal yang harus diketahui bahwa sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal. Secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Jadi Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik. Inilah yang kemudian janggal dari peran Humas DPRD kota Makassar secara ke dalam memang sudah terlihat berjalan, namun secara ke luar hal itu belum bisa dibuktikan. Humas DPRD kota Makassar seharusnya juga berperan
85
menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat kota Makassar dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu aktivitas Humas sekretariat DPRD kota Makassar yang belum terlihat adalah belum terbinanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Seringnya ditemui masalah mengenai kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD kota Makassar
ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena
kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampai pesan yang baik, dan humas seharusnya mampu memfasilitasinya. Beberapa anggota legislatif juga menilai kinerja buruk Humas. Para anggota legislatif ini sudah paham betul mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Humas itu sendiri. “Rata-rata humas di pemerintahan baik legisatif, eksekutif, yudikatif itu tidak terlalu maksimal soal kehumasannya. Pengertian dari humas itu hubungan masyarakat, berkaitan dengan humas tentu banyak sector. Banyak aktivitas lain mau diurusi”. “Tapi kelihatannya humas hanya mengurusi mediamedia saja. Mulai dari pemberitaan dan segala macam. Sangat jarang mau bersentuhan dengan kepentingan masyarakat baik eksekutif maupun legislatif, sehingga dengan kondisi demikian mereka belum memahami dengan kehumasannya”. (wawancara Nasran Mone). Penulis melihat bahwa Humas sekretariat DPRD ini lebih banyak condong memaksimalkan peran publisitas ketimbang memainkan fungsinya sebagai
86
mediator. Sekalipun fungsi mediator berjalan, itu hanya bersifat ke dalam saja. Padahal selain mempublikasikan tentang pembangunan pemerintahan, Humas juga perlu menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah kota Makassar. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. “Kendalanya kalau ada yang menyalurkan aspirasi disini, humas itu kurang efektif bekerja. Kurangnya itu komunikasi taruhlah misalnya ada yang menyalurkan aspirasi. Tentunya humas dulu yang berhadapan apa maksud dan tujuan, lalu menyampaikan kepada kami. Tentunya kan duduk persoalan harus kita ketahui lebih dulu. Disinilah fungsinya. Jadi bisa jawaban ke masyakarat itu tidak tambal sulam dan tidak terkesan tiba masa tiba akal”. (wawancara Nasran Mone). Pembuktian tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian hasil kinerja yang dilakukan oleh Humas. Beberapa anggota legislatif melihat kinerja humas sebagai mediator baik secara internal maupun eksternal terlihat sangat buruk. Irwan yang merupakan ketua komisi B di DPRD kota Makassar kemudian berujar mengenai bagaimana peran tersebut tidak berjalan. Beliau bahkan mengeluarkan solusi untuk menangani hal tersebut. “Ada satu problem kita. Problem itu perspektif publik terhadap DPRD. Publik anggap kita eksekutif. Peran kita peran penganggaran. Kita itu mendesain dan menampung aspirasi. Ini yang tidak dipahami oleh publik. Kita itu yang merencanakan anggaran, eksekutif yang menggunakan anggaran. Itu direncanakan dalam dua kali setahun”. “Kedua itu mengawasi, jadi bila aspirasi masuk, selebihnya itu kita menjadi informasi. Disini lagi kinerja kehumasan itu gagal. Mulai dari sosialisasi hingga
87
publisitas juga gagal. Akhirnya peran ini diambil alih anggota dewan secara personal”. (wawancara irwan ST). Fungsi Humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas menurut para anggota legislatif dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Peran aparatur Humas itu ada tiga yakni pertama memberi informasi pada publik mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah. Kedua, mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyrakat dan ketiga, memberi pengertian pada masyarakat, tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah di mana pemerintah dan publik sama-sama satu persepsi. Pernyataan diatas dikuatkan oleh salah satu anggota legislatif yang kembali berujar mengenai fungsi humas yang mengakibatkan anggota DPRD kota Makassar lebih mengupayakan kemampuan mediasi secara personal. “Kalau disini menurut saya humasnya itu tidak jalan melaksanakan fungsi-fungsi humas. Ini jawaban jujur. Secara lembaga bagaimana humas ini bekerja membangun citra positif terhadap institusi?. Di kantor ini humasnya gagal. Hampir tidak ada efek-efek kehumasan yang seharusnya dilakukan. Setiap anggota (DPRD) hampir menggunakan kemampuan personalnya, untuk melakukan personal branding dalam kerja kehumasan. Sehingga anggota dewan sendri yang bekerja secara personal”. “Menurut saya jadi bila menilai DPRD yang muncul cuma personal bukan sebuah institusi. Ini kan indikator tim humas kita tidak berjalan”.(wawancara Irwan ST).
88
Ini merupakan tanggapan dari hasil buruk kinerja Humas. Setidaknya komisi yang dibidangi oleh anggota dewan tersebut merasakan bagaimana kinerja humas itu berjalan tidak efektif dan cenderung tanpa pembaharuan. Setelah menanyai beliau dan melihat kondisi kehumasan di komisi B ini maka bisa dikatakan kinerja Humas terbilang sangat buruk. Ada sejumlah faktor pendukung dan penghambat maksimalnya kinerja Humas. Salah satunya adalah para pembawa aspirasi yang kadang kurang mengetahui aturan di kantor DPRD kota Makassar. “Pembawa aspirasi itu tidak mengetahui. Nanti dari humas itu ada yang bertugas membawa mereka ketemu dengan anggota dewan”. “Kadang ada dari pembawa asprasi yang cukup mengerti mereka, itu yang mendukung”. (wawancara Hj. Nurhayati). Persoalan penyalahan pembawa aspirasi ini tidak cukup beralasan, setidaknya humas perlu memberikan pemahaman yang berulang-ulang ketimbang menyalahkan para pembawa aspirasi. Setidaknya dari situ perannya lebih bisa dikedepankan. Beberapa anggota legislatif juga mengeluhkan masyarakat cenderung lebih menyampaikan aspirasinya di luar. Ini membuktikan bahwa aktivitas humas yang belum bisa memancing masyarakat untuk langsung menayampaikan aspiranya di kantor DPRD. “Kadang juga masyarakat hanya berbicara di luar. Tidak ada hambatan ketika sudah masuk di DPR selanjutnya itu disampaikan ke walikota”. (wawancara Busrah Abdullah).
89
Staf humas maupun sekretariat DPRD tidak menyebutkan mengenai faktor pendukung bahkan fasilitas juga cenderung untuk dianggap sebagai faktor penghambat kinerja Humas. “Kalaupun misalnya ada yang kurang sempurna. Penelitiannya adik belum maksimal itu karena sarana prasarana masih kurang, jadi itu harus didukung sarana prasarana yang bagus, baik ruangan maupun yang lain. Ruangannya masih sempit. Itu semua mendukung pelaksanaan tugas humas. Namun dengan begitu Kasubag humas dengan ruangan yang sempit tetap berusaha melakukan tugasnya”. (wawancara Ketua Sekretariat DPRD). Terkait faktor pendukung dan penghambat kinerja kehumasan di kantor ini maka penulis menyimpulkan faktor pendukung tersebut antara lain. 1. Fasilitas Memadai. Observasi penulis menghasilkan ketidakbenaran ujaran yang mengatakan bahwa fasilitas belum memadai. Anggaran yang ada dan ketersediaan ruangan sebenarnya bisa dikatakan sangat mendukung kinerja kehumasan. 2. Pembagian kinerja yang sangat spesifik membuat kinerja kehumasan seharusnya lebih mudah. Satu staf tidak perlu melakukan banyak pekerjaan. Dalam artian satu urusan akan bisa diselesaikan dengan masimal dan cepat. 3. Teknologi Komunikasi. Jaringan komunikasi dan ketersediaan teknologi sebenarnya adalah cara untuk senantiasa mengupdate informasi setiap waktu. Seorang staf Humas tidak memiliki lagi alasan untuk kekurangan informasi. Program pengembangan humas dengan faktor pendukung diatas setidaknya sudah harus proaktif dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang
90
terjadi dengan cepat, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi, hukum maupun politik internasional dan nasional. Menangkat kembali tujuan sentral humas yang hendak dicapai secara strategis, tidak hanya berfungsi sebagai “peta” yang menunjukkan arah, melainkan juga menunjukkan “bagaimana” operasional konsep dan strategi komunikasinya. Strategi dalam komunikasi humas merupakan perpaduan antara communication planning
(perencanaan
komunikasi)
dan
management
communication
(komunikasi manajemen). Tujuan sentral Humas DPRD kota Makassar adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) atau tujuan untuk menciptakan suatu citra dan reputasi positif lembaga. Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus didukung
kebijakan
dan
komitmen
pimpinan
puncak.
Kemampuan
berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan adalah salah satu penyampaian pesan, ide, dan gagasan program kerja, dan sekaligus membentuk opini atau menguasai pendapat umum sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Terkhusus buat faktor penghambat kinerja Humas beberapa diantara staf ada yang mengeluhkan mengenai jadwal kegiatan anggota DPRD yang cenderung bertabrakan dengan kegiatan yang lain, seperti yang diungkapkan staf Humas Taufik Fajar : “Kadang anggota dewan tabrakan jadwal”. Memang ada kecenderungan minimnya budaya mencari informasi yang penulis dapatkan. Bahkan ada yang menganggap biasa saja mengenai pemberitaan yang menganggap Humas DPRD tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah faktor penghambat yang berhasil penulis simpulkan.
91
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai. Penelusuran penulis menemukan anggota legislatif yang mengeluhkan kinerja Humas namun ada pula yang menganggap kinerja Humas berhasil. Tidak berimbangnya kualitas staf humas menjadi salah satu faktor penghambat yang disimpulkan oleh penulis. Seorang pejabat humas seharusnya dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat dalam penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat: 1) pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian; 2) pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan lambang-lambang yang dapat dipahami oleh publiknya; 3) pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya (penerima pesan); dan 4) pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi komunikan. Mengingat pula bahwa komunikasi adalah semua prosedur di mana pikiran seseorang mempengaruhi orang lain, juga fenomena komunikasi adalah serba ada dan serba luas dan serba makna, selain mampu berkomunikasi secara efektif, seorang pejabat humas seperti di DPRD kota Makassar pun harus mampu menggunakan media secara efektif, baik itu media massa maupun media non-massa. 2. Manajemen Kelembagaan Humas. Manajemen kelembagaan yang sudah usang. Ada baiknya untuk diperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Para penyampai aspirasi saat ini sudah memiliki cara yang beragam. Oleh karena itu Humas juga perlu melakukan adaptasi. “Sekarang soal tata cara menyampaikan aspirasi tidak bisa diintervensi, karena karakter masyarakat berbeda dalam menyampaikan aspirasi, tapi kita juga punya harapan karena disini institusi pemerintahan.
92
Seperti itu tadi, berhubungan dulu dengan humas, protokoler dan bagian umum”. (wawancara Nasran Mone). Perlunya perbaikan baik dari segi struktur (SDM) maupun sistem (Manajemen organisasi) membuat kiranya diperlukan adanya perubahan dalam iklim birokrasi. Dengan gambaran tupoksi yang ada sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, revitalisasi peran Humas di DPRD kota Makassar mutlak diperlukan, mengingat ke depan bahkan kini peran humas sangat strategis dalam kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan perlu direvitalisasi agar dalam memberikan berita bisa cermat dan akurat. Fungsi humas bukan sekadar memberi informasi akan tetapi image yang dikeluarkan memang benar-benar untuk masyarakat luas. “Sebenarnya bila ingin diperbaiki harus ada kebijakan pemerintah kota dalam reformai birokrasi. Masyarakat biasa langsung masuk, karena tidak ada sistem. Dan memang kembali kepada SDMnya. Latar belakang pendidikan bukan berarti yang mempengaruhi semuanya. Kultur birokrasi kita yang lemah. Perlu jg ada remunerasi. Perlu ada reward dan punishment”. (Irwan ST). Berdasarkan alasan tersebut, Humas sebagai sebuah bagian khusus yang sedang berkembang perlu membentuk divisi atau bagian khusus yang menjalankan aktivitas kehumasan agar pelaksanaan aktivitas humas dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat aktivitas kerja publik intern. Sebenarnya dari hasil pengamatan penulis hal ini sudah dilakukan. Kembali lagi pada persoalan SDM yang menghambat kondisi tersebut untuk berjalan. Selain itu, sebenarnya humas mempunyai peranan penting dalam manajemen instansi. Setiap
93
instansi, baik berskala besar atau pun kecil pasti tidak terlepas dari aktivitas yang berkaitan dengan kehumasan. Sehingga, humas tidak dapat dianggap sebagai unsur yang dapat dipisahkan dalam manajemen suatu organisasi. Humas juga mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja dalam instansi. Dengan diperhatikannya kebutuhan atau keinginan staf, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staf dan aktivitas kerja staf dapat lebih lancar pelaksanaannya tanpa adanya hambatan yang muncul akibat tidak efektifnya aktivitas humas bagi publik intern. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good goverment dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai. Penulis, sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis. Setidaknya ada empat masalah utama yang harus segera dibenahi dan direvitalisasi oleh aparat humas memasuki era keterbukaan informasi publik, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan humas, infrastruktur pendukung kinerja dan sinergitas antarpemerintah serta satuan kerja. Pada akhirnya, perlu pengkajian dan perhatian yang mendalam atas kualifikasi aparat humas, sistem jenjang karir dan humas sebagai juru bicara pemerintah dapat direalisaikan dengan nyata.
94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Aktivitas humas sekretariat DPRD kota Makassar belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas humas yang tidak berlandaskan pada subtansi kebutuhannya sebagai mediator dan publisitas bagi instansi pemerintahan. 2) Sebagai fungsi Mediator para staf humas masih memaknai hanya sebatas dari mediasi antara demonstran dengan lembaga, perkembangan yang ada fungsi mediator harusnya lebih melayani masyarakat sehingga humas maksimal dalam melakukan fungsinya. 3) Sebagai Fungsi Publisitas seharusnya staf humas banyak menyentuh masyarakat ketimbang mengandalkan media sebagai publisitas. Faktor pendukung aktivitas Humas DPRD Kota Makassar : a. Fasilitas yang tersedia ruang yang luas untuk mengadakan rapat sangat membantu aktivitas humas. b.
Teknologi telah melengkapi aktivitas humas berupa internet yang memungkinkan para staf humas untuk update setiap perkembangan kehumasan.
95
Faktor penghambat aktivitas Humas DPRD Kota Makassar : Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang konvensional terhadap pola kerja kehumasan membuat tidak maksimal aktivitas yang dijalankan.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas sekretariat DPRD kota Makassar. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan aktivitas-aktivitas humas bagi publik sebaiknya lebih diperhatikan lagi pelaksanaannya. Diperlukan kontrol yang ketat hingga hal yang sangat spesifik mengingat urusan-urusan yang dilakukan terbilang tidak sedikit. Humas di kantor ini perlu juga memahami bahwa peran mereka sangatlah penting karena sedang bekerja di rumah aspirasi rakyat. 2) Terkait usulan reformasi birokrasi dalam tubuh intansi pemerintahan. Tak pelak lagi Humas di kantor ini juga perlu melakukan hal tersebut demi maksimalisasi kinerja. Kiranya pemerintah kota Makassar lebih memperhatikan hal ini. Walaupun restrukturisasi telah dilakukan selama proses penelitian ini namun setidaknya kontrol tetap dibutuhkan dalam mengawal struktur yang baru berjalan. 3) Segala faktor pendukung berupa fasilitas hendaknya digunakan dengan maksimal demi menunjang kinerja kearah yang lebih baik. Ketersediaan ruangan dan fasilitas lainnya setidaknya tidak lagi mendapati keluhan dari Humas itu sendiri.
96
4) Tidak lagi menganggap masyarakat sebagai ornamen di luar Humas itu sendiri melainkan sebagai suatu kesatuan yang juga bisa membantu kinerja Humas. Kebiasaan lebih menghargai media massa ketimbang para penyampai aspirasi yang datang langsung ke kantor atau masyarakat yang membutuhkan informasi harus segera dihilangkan. 5) Perlunya pembaharuan dalam pola-pola kinerja. Setidaknya rujukan sudah ada yang tertera dalam peraturan menteri mengenai tata kelola kehumasan pemerintah. Tinggal bagaimana staf dan seluruh jajaran di dalamnya mengupayakan hal itu.
97
DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, Linggar. 2001. Teori & Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara Arifin, Anwar. 1982. Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas: Lembaga Kajian Inovasi Indonesia. Bungin, Barhan & Rachmat Kriyanto. 2007. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Cutlip, M. Scoot, Allen H. Center, Gleen M. Broom. 2009. Effective public Relations. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Effendy, Onong Uchyana. 1999. Hubungan Masyarakat. Suatu Studi Komunikologis. Bandung: Remaja Rosdakarya Effendy, Onong Uchyana. 2009. Human Relation & Public Relation. Bandung: Remaja Rosdakarya Effendy, Onong Uchyana. 2009. Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya Felber, Terry. 2002. Kiat Praktik Komunikasi. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Greener, Tony. 2002. Kiat Sukses Public Relation. Jakarta: Bumi Aksara http://dprd-makassarkota.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/Publisitas http://manajemenkomunikasi.blogspot.com http://jdih.ristek.go.id/?q=perundangan/konten/1622 http://www.itjen.depkes.go.id/.../PERMENPAN2011_028_... Makassar dalam angka 2010 “repository.unhas.ac.id/bitstream” Iriantara, Yosal. 2004. Manajemen Strategis Public Relations. Jakarta: Ghalia Indonesia Jefkins, Frank & Daniel Yadin. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga
98
Kusumastuti, Frida. 2004. Dasar – Dasar HUMAS. Indonesia
Bogor Selatan: Ghalia
Moore, Frazier. 2004. Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mursalim. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Komunikasi. STIKOM FAJAR. Makassar: Modul Peraturan daerah DPRD kota Makassar . Nomor : 2/P.DPRD/V/2010. Tentang tata tertib DPRD kota Makassar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam & Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta Ruslan, Rosady. 2001. Etika Kehumasan. Konsepsi & Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada Ruslan, Rosady. 2010. Manajemen. Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S Soemirat, Soleh. & Elvinaro Ardianto. 2004. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sylvia Moss, dan Stewart L Tubbs. 2008. Human Communication. Bandung: Rosda Thomas, Colin Coulson. 2005. Pedoman Praktis untuk PR. Jakarta: Bumi Aksara Widjaja, 2008. Komunikasi. Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Karsa
99
Lampiran I Pedoman Wawancara Wawancara Informan Staf Humas 1. Bagaimana aktivitas yang anda lakukan dalam menjalankan pekerjaan anda sebagai staf humas? 2. Tahukah anda dengan tupoksi Humas ? 3. Apa yang anda ketahui tentang mediator dan publisitas? 4. Bagaimana Humas berperan sebagai mediator? 5. Bagaimana Humas menjalankan publisitas? 6. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai rencana? 7. Pernahkah anda membaca peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah? 8. Bagaimana cara Humas menentukan tingkat keberhasilan kerja? 9. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja sebagai mediator? 10. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja publisitas? 11. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja publisitas? 12. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja mediator? 13. Bagaimana proses kerja mediasi untuk contoh kasus demonstrasi/reses? 14. Bagimana proses kerja publisitas untuk contoh kasus demonstrasi/rapat dewan/reses? 15. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja anda? 16. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja anda?
100
17. Apa tanggapan anda tentang pemberitaan mengenai staf humas, pada media on line digital tribun timur? Wawancara informan anggota DPRD kota Makassar dan sekretaris Dewan DPRD 18. Apa saja urusan anda yang berhubungan dengan Humas? 19. Bagaimana menurut anda tentang standar tata kelola Humas di kantor ini? 20. Bagaimana Humas seharusnya berperan sebagai mediator? 21. Bagaimana seharusnya Humas menjalankan publisitas? 22. Dari semua yang telah dikerjakan oleh Humas apakah semuanya berjalan sesuai harapan anda? 23. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja humas sebagai mediator? 24. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja humaspublisitas? 25. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja humas publisitas? 26. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja humas mediator? 27. Bagaimana seharusnya proses kerja mediasi humas untuk contoh kasus demonstrasi/reses? 28. Bagimana seharusnya proses kerja publisitas humas untuk contoh kasus demonstrasi/rapat dewan/reses? 29. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja humas? 30. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung humas?
101
Lampiran II DOKUMENTASI •
Foto saat para demonstran menyampaikan orasi di depan gedung aspirasi
•
Saat diterima diruang aspirasi
•
Mendokumentasikan rapat paripurna
