JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal Volume 1, Nomor 1, Maret 2016

JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal 75 - 94

Volume 1, Nomor 1 , Maret 2016

AUDIT INTERNAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MENILAI AKUNTABILITAS KINERJA DESA (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. Davis Budi Purnama1, Hendy Widiastoeti2 Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya2 [email protected],[email protected] ABSTRAK Internal audit of accounting information system in the village of Batokan, did in the subdistrict Kasiman, Bojonegoro Regency aims to acknowledge and identify the problems related to the management of the allocation of the funds of the village mainly on planning, implementation, and accountability. As well as providing accounting information system management of the allocation of the village Fund, so that the performance of the village of Batokan in the management of the village fund allocation can achieve performance accountability of Government Agencies, has the Government agency performance accountability system, as well as generate accountability refers to the report of the performance accountability of agencies of Government.The methods used in this research is qualitative method. Data obtained by means of field studies through the interview process, documentation and observation. The process of data analysis used is making the accounting information system of managing the allocation of funds the village using data flow diagram (flowchart) and classify the conditions, criteria, cause and effect.Based on the results of the research that has been analyzed as a whole then it can be inferred that the performance of the village Batokan in the management of the allocation of the village Fund insufficient. As for some of the weakness in the village of Batokan, among others, the village government apparatus limited ability in managing the allocation of funds, the submission and reporting accountability that is insufficient and has yet to effectively report on accountability for the realization of the village Fund allocations to the community.Based on the results of the findings about the problems on the face, then given some suggestions and recommendations to enhance accountability of the performance of the village Batokan in terms of the management of the allocation of the funds of the village in the future. Keywords: Internal Audit, Accounting Information Systems, The Management of the Village Fund Allocation, Performance Accountability Village. pelayanan

Pendahuluan Desa merupakan unit organisasi

publik.

Maka

pemerintah

megeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa

pemerintahan yang berhubungan dengan

(ADD)

segala latar belakang kepentingan dan

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kebutuhanya

yang

mempunyai

peranan

yang

sangat strategis, khususnya dalam bidang

yang

berasal

bersumber

dari

dari

Anggaran

bagian

dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk

77



Desa. Hal ini semakin diperkuat dengan

dengan mudah menyongsong implementasi

adanya undang-undangan Nomor 6 tahun

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

2014 yaitu tentang Desa, merupakan upaya

Adapun

untuk

Kabupaten Bojonegoro menetapkan pera-

semakin

otonomi

daerah

mewujudkan hingga

semangat

pada

level

secara

yuridis

Pemerintah

turan Bupati Nomor 9 tahun 2010 yaitu

pemerintahan desa. Munculnya undang-

tentang Desa.

undang desa tersebut semakin memberi

Alokasi Dana Desa adalah dana yang

keleluasaan kepada desa untuk melakukan

cukup

perencanaan, pengawasan, pengendalian dan

menunjang

mengevaluasi

yang

Pengelolaan keuangan baik dari anggaran

dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif

sampai realisasi harus melibatkan tokoh-

yang diharapkan dengan munculnya undang-

tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah

undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain

Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi

juga

dikhawatirkan akan memunculkan

oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah

banyak permasalahan ketika pemerintah

desa dan Pemerintah Kecamatan adalah

baik pusat maupun daerah tidak mengikapi

kurangnya pengendalian terhadap penge-

dengan baik konsekuensi dengan munculnya

lolaan Dana yang berasal dari Alokasi dana

undang-undang desa tersebut. Penataan di

Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya

berbagai

untuk

sumber daya yang ada dan kontrol dari

menyambut implementasi undang-undang

Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu

desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di

diketahui

masa lalu masing-masing desa hingga

pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

penyusunan sistem pengukuran kinerja baru

dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana

yang lebih bersifat strategik.

Desa dalam program Desa sehingga tujuan

kebijakan-kebijakan

bidang

harusdilakukan

signifikan

bagi

Desa

untuk

program-program

sejauh

mana

Pengukuran kinerja merupakan salah

Pemerintah

satu komponen dalam sistem akuntabilitas

Pemerintah

Pusat

kinerja publik yang dapat digunakan untuk

membantu

program

menilai kinerja pengelolaan desa terutama

Pemerintah terwujud.

Desa.

akuntabilitas

mengalokasikan dan Desa

Dana

Daerah dan

bisa tujuan

dalam pengelolaan Program ADD (Alokasi

Terselenggaranya pemerintahan yang

Dana Desa). Jika pengelolaan ADD sudah

baik (good government) menjadi prasyarat

dilaksanakan

utama

dengan

baik

maka

akan 78

untuk

mewujudkan

aspirasi



masyarakat dalam mencapai tujuanbangsa

untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai

dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika

kemampuan dan potensi yang dimiliki

penyelenggaraan pemerintahan yang baik

masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan

menjadi salah satu indikasi terwujudnya

dan pemerataan kemampuan ekonomi.

demokratisasi

sebagai

mengem-

Di Indonesia, kemajuan pembangu-

balikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam

nan di setiap desa tidak kalah pentingnya.

rangka itu diperlukan pengembangan dan

Pembangunan ini juga memerlukan peren-

penerapan

canaan,

sistem

upaya

akuntabilitas

dan

pelaksanaan,

dan

transparansi yang tepat, jelas dan nyata

jawaban.

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

mencerminkan sikap gotong royong dan

pembangunan dapat berlangsung secara

kebersamaan sebagai wujud pengamalan

berdaya

bersih,

sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan

bertanggung jawab serta bebas dari praktik-

masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perencanaan

Akuntansi

hanya

terlepas dari perencanaan pembangunan

diterapkan di pemerintah pusat, namun juga

Kabupaten atau Kota, sehinggaperencanaan

di

wilayah

yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai

pertanggungjawaban di setiap anggaran dan

dengan apa yang telah direncanakan dalam

kegiatan yang dilaksanakan.

proses perencanaan dan masyarakat berhak

guna,

tingkat

berhasil,

pemerintahan

daerah sampai

dan

tidak

di

Namun terkadang masih ada pihak-

untuk

Pembangunan

pertanggung-

pembangunan

mengetahui

pihak yang terkait pembuatan laporan

pengawasan

terhadap

pertanggungjawaban yang masih belum

ngunan desa.

dan

desa

desa

harus

tidak

melakukan

kegiatan

pemba-

memahami akuntansi pemerintahan secara

Untuk mendanai setiap kegiatan

benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

pembangunan desa, diperlukan biaya yang

Dalam perkembangannya, kini desa telah

terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di

berkembang menjadi berbagai bentuk yang

Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa

harus diberdayakan sehingga menjadi desa

(ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu

yang mandiri, maju, dan kuat

dengan tujuan untuk pembangunan desa

untuk

mencapai masyarakat yang adil, makmur,

tersebut.

dan sejahtera. Desa memiliki wewenang

Pemerintah 79

Pengalokasian Kabupaten

dana untuk

oleh Desa,



bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak

dalam membangun desa menjadi lebih maju

daerah, bagi hasil penerimaan retribusi

dan berkembang. Di sinilah pentingnya

daerah, dan bagian dana perimbangan

peran

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang

langsung dan

diterima Pemerintah Kabupaten kecuali

pemerintah kabupaten selaku pemberi dana

Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil

untuk

pajak daerah sebagaimana yang dimaksud

pembangunan di desa. Hal ini dilakukan

yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit

karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa

adalah 10% dari penerimaan pajak daerah

diperuntukkan

per tahun, dengan memperhatikan aspek

masyarakat dan 30% untuk penyelengaraan

pemerataan

yang

pemerintah desa.Alokasi dana desa yang

bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

retribusi daerah yang diperuntukkan bagi

desa

desa

dari

pembangunan sarana dan prasarana fisik

penerimaan retribusi daerah per tahun

desa yang meliputi perbaikan sarana publik

dengan memperhatikan aspek keterlibatan

dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan

desa

serta pemukiman, honor Tim Pelaksana

adalah

dalam

dan

potensi

paling sedikit

penyediaan

desa

10%

pelayanan.

masyarakat

sebagai

tidak

selalu

diarahkan

lepas

dari

memonitor

bagi

untuk

Desa

peran

jalannya

pemberdayaan

perbaikan

Alokasi

perimbangan keuangan pemerintah pusat

kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya

dan daerah yang diterima kabupaten untuk

yang

desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10%

penggunaan.Alokasi

dari penerimaan dana perimbangan per

penyelenggaraan

tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan

diarahkan untuk menunjang penyelengga-

sumber daya alam, serta Dana Alokasi

raan pemerintah desa dan operasional Badan

Umum (DAU) setelah dikurangi belanja

Permusyawaratan Desa. Badan Pemberda-

pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat

yaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

dan Pemerintahan Desa, 2013).

(BPMPD, 2013). Karena sebagian besar

dianggap

dan

atau

Sedangkan untuk besarnya bagian dana

Bebarapa situasi dalam penggunaan

Dana

pengawas

penting. dana

penguatan

Sedangkan desa

untuk

pemerintahan

desa

Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi

Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap

masyarakat

penyelewengan dana

oleh pihak yang

perencanaan, pelaksanaan , hingga pelapo-

seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat

rannya haruslah dilakukan sesuai dengan 80

maka

mulai

dari

proses



prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya

pembangunan saat ini diarahkan pada pola

diharapkan denganalokasi dana desa ini

pemberdayaan masyarakat khususnya yang

dapat

yang

berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan

merata dan bermanfaat bagi masyarakat

tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-

desa.

Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka guna

menciptakan

pembangunan

Tabel 1 Besaran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

memper

cepat

masyarakat,

upaya

pemberdayaan

Pemerintah

Kabupaten

Bojonegoro

mengalokasikan

anggaran

Desa-desa

bantuan

Kecamatan

Desa

APBN

APBD

Total

Kasiman

Batokan

Kasiman

Besah

98.728.60 0 143.054.4 00

480.248.0 00 460.909.0 00

578.976.6 00 603.963.4 00

Kasiman

Betet

162.360.8 00

430.841.0 00

593.201.8 00

Kasiman

Kasiman

123.319.1 00

496.015.0 00

619.334.1 00

Kasiman

Ngaglik

153.285.2 00

449.141.0 00

602.426.2 00

melakukan

Kasiman

Sambeng

78.798.20 0

469.299.0 00

548.097.2 00

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

Kasiman

Sekaran

129.938.1 00

507.136.0 00

637.074.1 00

Desa

Kasiman

Sidomuk ti

157.043.4 00

453.124.0 00

610.167.4 00

Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun

Kasiman

Tambak merak Tembeli ng

161.438.1 00 146.133.2 00

493.886.0 00 457.438.0 00

655.324.1 00 603.571.2 00

Kasiman

Gresita

Aprilani

(2014)

penelitian

dengan

judul

Sherly

di

2013,

Desa

Kedungrejo

Penelitian

ini

Kecamatan

dilakukan

untuk

mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari

ketiga

tahap

yaitu

perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di

Hal ini juga sesuai dengan visi dan

mementingkan

bentuk

Hasil Penelitian Terdahulu

Tahun 2015

Kabupaten

dalam

Alokasi Dana Desa (ADD).

Sumber :Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1

misi

ke

Bojonegoro

kesejahteraan

Desa

Kedungrejo

Kecamatan

Muncar

yang

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Hasil

masyarakat

penelitian ini menunjukkan bahwa pada

melalui optimalisasi penggunaan alokasi

tahap

dana-dana, yang salah satunya

pertanggungjawaban

adalah

perencanaan,

pelaksanaan, telah

dan

memenuhi

Alokasi Dana Desa. Selain itu juga sesuai

prosedur

dengan arah kebijakan nasional dan Rencana

muncul adalah kurangnya koordinasi antar

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

anggota Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa

(RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun

(ADD)

2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa

pertanggung jawaban yang terlambat. 81

yang berlaku. Masalah yang

serta

penyampaian

laporan



Rani Eka Diansari (2015) dalam penelitianya

yang

berjudul

Pembangunan

Evaluasi

Kecamatan

di

Desa

Sesayap

Sebawang

Kabupaten

Tana

Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi

Tidung, Peneliti menggunakan pendekatan

Dana Desa (ADD) kasus di seluruh Desa di

ini untuk mendapatkan gambaran yang

Kecamatan

Kabupaten

menyeluruh tentang Proses pengelolaan

Temanggung Tahun 2013, Penelitian ini

Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang

dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi

Kecamatan

Dana

Tidung.

Kledung

Desa

dalam

menyelenggarakan

administrasi keuangannya terindikasi belum

sesayap

Agus

Kabupaten

Tana

(2008)

dalam

Subroto

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penelitianya yang berudul Akuntabilitas

Penelitian

Pengelolaan

ini

menggunakan

metode

Dana

Desa

studi

kasus

kualitatif dengan pendekatan studi kasus,

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-

alat

desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo

analisis

Performance

yang

digunakan

Blueprint

mengategorikan

indikator

yang

adalah mampu

kinerja

Kabupaten

yang

Temanggung

Tahun

2008,

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada

terdapat pada Desa-desa di Kecamatan

penerapan

Kledung Kabupaten Temanggung menjadi

pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan

empat kategori sesuai dengan ranking yang

tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas

terdapat dalam four quadrantanalysis..

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian

Daru Wisakti (2008) melakukan penelitian

yang

berjudul

prinsip

akuntabilitas

dalam

ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi

Implementasi

Dana

Desa

dalam

menyelenggarakan

Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah

administrasi keuangannya belum sesuai

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

dengan ketentuan yang berlaku. penelitian

Tahun 2008, Dengan berdasarkan data yang

ini berusaha mendeskripsikan gambaran

ada, penulis berupaya mendiskripsikan/

yang senyatanya dari fenomena yang terjadi

menggambarkan secara sistematis, factual

pada pengelolaan dana desa, khususnya

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan

serta hubungan antar fenomena yang ada.

Tlogomulyo.

Thomas (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam

Upaya

Meningkatkan 82



Pengertian Audit Internal

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

Sawyer (2005:10) menyatakan: “Internal

(1)

Audit

memadai tidaknya dan penerapan dari

adalah

sebuah

penilaian

yang

Menelaah

dan

menilai

sistematis dan obyektif yang dilakukan

sistem

auditor internal terhadap operasi dan kontrol

pengendalian

yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk

operasional lainnya serta mengembangkan

menentukan apakah: (1) informasi keuangan

pengendalian yang efektif dengan biaya

dan

dapat

yang tidak terlalu mahal. (2) Memastikan

dihadapi

ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan

operasi

telah

diandalkan.,

(2)

perusahaan

telah

akurat

risiko

dan

yang

intern

manajemen,

dan

pengendalian

dan

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan

diminimalisasi. (3) peraturan eksternal serta

oleh manajemen. (3) Memastikan seberapa

kebijakan dan prosedur internal yang bisa

jauh

diterima telah diikuti. (4) kriteria operasi

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari

yang memuaskan telah dipenuhi. (5) sumber

kemungkinan

daya telah digunakan secara efisien dan

pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.

ekonomis. (6) tujuan organisasi telah dicapai

(4) Memastikan bahwa pengelolaan data

secara efektif semua dilakukan dengan

yang dikembangkan dalam organisasi dapat

tujuan

dengan

dipercaya. (5) Menilai mutu pekerjaan setiap

anggota

bagian dalam melaksanakan tugas yang

untuk

manajemen

diidentifikasi

pengendalian

kebaikan,

dikonsultasikan

dan

membantu

harta

perusahaan

terjadinya

oleh

segala

manajemen.

bentuk

organisasi dalam menjalankan tanggung

diberikan

(6)

jawabnya secara efektif”.

Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi

Tahap-tahap Sukrisno

Audit

Agoes

Internal (2004:222),

Menurut

dan efektifitas.

tujuan

pemeriksaan yang dilakukan oleh internal

Sistem Informasi Akuntansi

auditor adalah membantu semua pimpinan

Mulyadi (2008) mengatakan bahwa

perusahaan (manajemen) dalam melaksa-

suatu sistem informasi akuntasi merupakan

nakan tanggungjawabnya dengan memberi-

suatu

kan analisa, penilaian, saran dan komentar

memiliki

mengenai kegiatan yang diperiksanya.Untuk

informasi bagi pengelola kegiatan usaha,

mencapai tujuan tersebut, internal auditor

memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh 83

bentuk

sistem

tujuan

informasi

untuk

yang

menyediakan


sistem

yang

sudah

ada


sebelumnya,

dalam

pembagiannya

untuk

tiap

desa

memperbaiki pengendalian akuntasi dan

dibagikan secara proporsional yang disebut

juga pengecekan internal, serta membantu

sebagai

memperbaiki

Pengelolaan

biaya

klerikal

dalam

pemeliharaan catatan akuntansi.

Dana

ADD

Desa

menurut

(ADD). Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Fungsi

Alokasi

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi

dan Tujuan Sistem Informasi

Akuntansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Menurut Mulyadi (1993, h.19-20), sistem

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

informasi akuntansi memiliki empat tujuan

Desa ,Pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam penyusunannya, yaitu: (a) Untuk

(ADD) merupakan satu kesatuan dengan

menyediakan informasi bagi pengelolaan

pengelolaan

keuangan

kegiatan usaha. (b) Untuk memperbaiki

keseluruhan

kegiatan

informasi yang dihasilkan oleh sistem yang

perencanaan,

penganggaran,pelaksanaan

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan

penatausahaan,

pelaporan,

penyajian maupun struktur informasinya. (c)

jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD),

dan

untuk

adalah: (1) Menanggulangi kemiskinan dan

memperbaiki tingkat keandalan (reliability)

mengurangi kesenjangan. (2) Meningkatkan

informasi akuntansi dan untuk menyediakan

perencanaan dan penganggaran pemba-

catatan

lengkap

mengenai

pertanggung

ngunan di tingkat desa dan pemberdayaan

jawaban

dan

perlindungan

kekayaan

masyarakat. (3) Meningkatkan pembangu-

perusahaan. (d) Untuk mengurangi biaya

nan infrastruktur perdesaan. (4) Meningkat-

klerikal dalam penyelenggaraan catatan

kan

akuntansi.

sosial budaya dalam rangka mewujudkan

pengecekan

intern,

yaitu

pengamalan

peningkatan Alokasi Dana Desa

desa yang

nilai-nilai

sosial.

(5)

yakni meliputi

pertanggung

keagamaan,

Meningkatkan

ketentraman dan ketertiban masyarakat. (6)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana

desa dalam rangka pengembangan kegiatan

perimbangan keuangan pusat dan daerah

sosial

yang diterima oleh kabupaten/Kota yang

dan

ekonomi

masyarakat.

(7)

Mendorong peningkatan keswadayaan dan 84



gotong royong masyarakat. (8) Meningkat-

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

kan pendapatan desa dan masyarakat desa

Pemerintahan

melalui

Badan

Usaha

Milik

Desa

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

(BUMDesa).

Pemerintah,yang

selanjutnya

disingkat

(SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,alat dan prosedur yang

Pengertian Akuntabilitas Menurut

Ghartey

dan

Crisis,

dirancang untuk tujuan penetapan dan

Accountability and Development in the

pengukuran

Third World (2000) yang dikutip oleh

pengklasifikasian,

Mardiasmo

pelaporan

(2006:4)

menyatakan:

,pengumpulan

pada

data

pengikhtisaran, kinerja

pada

dan

instansi

“Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari

pemerintah, dalam rangka pertanggung-

jawaban

jawaban dan peningkatan kinerja instansi

terhadap

pertanyaan

yang

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa,

pemerintahan.Hal

kepada siapa, milik siapa yang mana dan

tertuang pada Peraturan Presiden nomor 29

bagaimana”.Pertanyaan yang memerlukan

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

jawaban tersebut antara lain ada yang harus

Kinerja Instansi Pemerintahan. Perbaikan

dipertanggungjawabkan, mengapa pertang-

tata kelola pemerintahan merupakan agenda

gungjawaban harus diserahkan, siapa yang

penting dalam reformasi pemerintahan yang

bertanggungjawab terhadap berbagai bagian

sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem

kegiatan

manajemen pemerintahan yang berfokus

dalam

masyarakat,

apakah

tersebut

pada

kewenangan yang memadai. Dalam konteks

sekaligus peningkatan kinerja berorientasi

organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah

pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem

pemberian informasi dan disclosure atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

aktivitas,

(SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara

finansial

pemerintah

akuntabilitas

yang

pertanggungjawaban berjalan seiring dengan

kinerja

peningkatan

sesuai

kepada pihak-pihak yang berkepentingan

“self

dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik

instansi pemerintah, hal ini berarti instansi

pusat maupun daerah, harus bisa menjadi

pemerintah tersebut merencanakan sendiri,

subjek pemberi informasi dalam rangka

melaksanakan, mengukur dan memantau

pemenuhan hak-hak publik.

kinerjanya

assessment”

sendiri

oleh

dan

serta

masing-masing

melaporkannya

sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. 85



Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan

secara triangulasi (gabungan), analisis data

demikian, perlu adanya evaluasi Laporan

bersifat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

kualitatif lebih menekankan makna dari

(LAKIP) dari pihak yang lebih independen

pada generalisasi. Tempat penelitian ini

agar diperoleh timbal balik yang obyektif

adalah Desa Batokan Kecamatan Kasiman

untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja

Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pada

instansi pemerintah dan unit kerja. Evaluasi

bulan November sampai dengan bulan

bertujuan

Desember tahun 2015.

untuk

memperoleh

informasi

induktif,

dan

hasil

penelitian

tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan

Teknik Pengumpulan Data

penguatan akuntabilitas instansi pemerintah

Peneliti

dan unit kerja sesuai dengan prioritas

pengumpulan data dengan

program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu

beberapa

pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas

pendahuluan

kinerja

(LAKIP)

mendapat informasi mengenai gambaran

merupakan bagian yang inherent dengan

awal dan permasdimalahan yang dihadapi

SAKIP

sehinga

oleh

Kinerja

Instansi

instansi

pemerintah

Sistem

Akuntabilitas

Pemerintahan

harus

dalam

yakni:

teknik

melakukan (1)

dimaksudkan

Desa Batokan. Peneliti

wawancara

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

tahap

menggunakan

Survei untuk

melakukan

awal di Kecamatan Kasiman

kepada Kepala Desa serta untuk meminta izin penelitian. (2) Survei Lapangan Pada

Metode Penelitian

survei ini peneliti melakukan tiga metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

yaitu: Wawancara ( Interview ) Dalam

desain penelitian kualitatif, dimana peneliti

melakukan wawancara sebagai salah satu

bermaksud untuk mengetahui lebih dalam

metode pengumpulan data ini, peneliti

tentang sistem informasi pengelolaan alokasi

melakukan wawancara dengan beberapa

dana desa (ADD) di Desa Batokan. Metode

narasumber yaitu kepada Kepala Desa

penelitian

metode

,Sekertaris Desa ,Bendahara Desa dan Ketua

penelitian yang digunakan untuk meneliti

Badan Permusyawaratan Desa Batokan.

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana

Pengamatan

peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

observasi dilakukan antara lain: Membaca

teknik

tugas dan wewenang perangkat Desa yang

kualitatif

pengumpulan

adalah

data

dilakukan 86

(observation),

Kegiatan



terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD).

Dokumentasi,

Pembahasan Hasil Temuan

Dokumen-

Pembahasan hasil temuan berisi

dokumen yang dipelajari berupa informasi

tentang identifikasi masalah - masalah yang

umum

ditemukan dalam pengelolaan alokasi dana

seperti

Gambaran Umum Desa

Batokan, struktur

organisasi,

deskripsi

desa

di

Desa

Batokan

pada

proses

perangkat Desa,Tugas dan Wewenang serta

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung

informasi

jawaban pengelolaan alokasi dana desa.

khusus

penelitian

yaitu

yang menjadi Informasi

fokus

mengenai

Pengelolaan Dana Desa .

Pembahasan Laporan Hasil Audit Berikut ini adalah pembahasan hasil

Kerangka Berfikir / Model Analisis

rincian yang berkaitan dengan kondisi, kriteria, penyebab, akibat yang ada pada Desa Batokan serta kriteria yang harus di

AUDIT INTER NAL SISTE M

penuhi dalam pengelolaan alokasi dana desa AKUNTAB ILITAS KINERJA DESA

yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja Desa Batokan.

PENG ELOL AAN ALOK

Temuan 1: Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa a) Kondisi

Gambar

3.1

Kerangka

Berfikir/Model

Belum

Analisis Berdasarkan Gambar 3.1 maka

Ada

Internal dengan kinerja yang dicapai oleh

sistem

informasi

akuntansi

pengelolaan alokasi dana desa

pemerintah desa untuk menilai akuntabilitas (2)

informasi

b) Kriteria

sebagai berikut: (1) Menghubungkan Audit

desa.

sistem

akuntansi pengelolaan alokasi dana desa

penulis menggunakan model analisis data

kinerja

adanya

c) Sebab

Menghubungkan

Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

pengelolaan alokasi dana desa dengan

Aparatur Pemerintah Desa Batokan

kinerja pemerintah desa. (3) Untuk menilai

d) Akibat

Pengelolaan alokasi dana desa dengan

Tidak dapat membuat sistem informasi

standar yang telah ditetapkan.

akuntansi pengelolaan alokasi dana desa. 87



Temuan 2: Perencanaan Alokasi Dana

dengan

Desa

Belanja Desa (APBDes) yang telah di

a) Kondisi

susun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

yang

disusun

Anggaran

Pendapatan

dan

c) Jumlah alokasi dana desa belum cukup

belum

untuk

memenuhi

penyelenggaraan

memenuhi Rencana Kerja Pemerintah

pemerintahan, pembangunan, dan prog-

Desa (RKPD).

ram pemberdayaan masyarakat.

b) Kriteria

d) Akibat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Realisasi pelaksanaan alokasi dana desa

(APBDes)

belum dilaksanakan dengan cukup baik.

memenuhi

yang

disusun

sudah

Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPD).

Temuan 4: Pertanggungjawaban Alokasi

c) Sebab Keterbatasan Pemerintah

Dana Desa kemampuan Desa

dalam

Aparatur

a) Kondisi

menyusun

Lambatnya pembuatan laporan pertang-


gungjawaban pada akhir tahun anggaran

(APBDes).

b) Kriteria

d) Akibat

Laporan pertanggungjawaban sudah di-

Realisasi alokasi dana desa jumlahnya

buat pada akhir tahun anggaran.

tidak sesuai dengan perkiraan / prediksi.

c) Sebab Belum adanya pembinaan teknis pembua-

Temuan 3: Pelaksanaan Alokasi Dana

tan laporan keterangan pertanggung-

Desa

jawaban oleh Pemerintah Kabupaten.

a) Kondisi

d) Laporan keterangan pertanggungjawaban

Penyelenggaraan pemerintahan, pemba-

di susun sesuai dengan kemampuan dan

ngunan dan pemberdayaan masyarakat

keterbatasan Kepala Desa.

belum terselesaikan sepenuhnya. b) Kriteria

Temuan 5: Pertanggungjawaban Alokasi

Penyelenggaraan pemerintahan, pemba-

Dana Desa

ngunan dan program pemberdayaan

a) Kondisi

masyarakat sudah terselesaikan sesuai 88


Belum

adanya

laporan


pertanggung

2. Mengajukan pelatihan dan pembinaan

jawaban pengelolaan alokasi dana desa

teknis kepada pemerintah kabupaten

kepada masyarkat.

dalam ruang lingkup urusan pengelolaan

b) Kriteria

alokasi dana desa sehingga kemampuan

Laporan pertanggungjawaban pengelola-

perangkat

an alokasi sudah dibuat setiap akhir tahun

alokasi dana desa lebih menguasai

anggaran melaui media informasi desa.

sepenuhnya dalam mengelola alokasi

c) Sebab

desa

dalam

pengelolaan

dana desa.

Kurangnya

wawasan

dan

kesadaran

aparatur pemerintah desa dan masyarakat

KESIMPULAN

tentang transparansi laporan pertanggung-

1. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan

jawaban pengelolaan alokasi dana desa.

desa batokan baik di dalam organisasi

d) Akibat Laporan

maupun tugas dan wewenang sudah pertanggungjawaban

kepada

sesuai dengan kebijakan–kebijakan yang

masyarakat tidak dibuat

telah di atur oleh pemerintah. 2. Setiap prosedur–prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan

Rekomendasi Atas lemahnya pengelolaan alokasi dana desa tersebut

dengan sebaik baiknya oleh perengkat

maka diperlukan

desa yang terkait dalam perencanaan,

rekomendasi yang bertujuan untuk koreksi

pelaksanaan dan pertanggung jawaban di

dan perbaikan kepada Perangkat Desa untuk

dalam pengelolaan alokasi dana desa

mencapai akuntabilitas kinerja desa,Berikut

tidak ada unsur kesengajaan di dalam

ini adalah rekomendasi untuk kelemahan

lemahnya kinerja desa.

tersebut:

3. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah

1. Desa Batokan harus memiliki sistem

susun

sesuai

informasi akuntansi pengelolaan alokasi

pemerintah

serta

dana desa sehingga perangkat desa

batokan yaitu Rencana Pembangunan

terkait pengelolaan alokasi dana desa

Jangka menengah Desa (RPJMDes) di

akan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

lebih

mudah

melihat

di

tugas,

wewenang serta prosedur–prosedur yang

dengan

pemerintah

Desa (APBDes) Desa Batokan.

telah ditetapkan oleh pemerintah. 89

program desa



Selain kesimpulan yang telah di buat diatas

peneliti

juga

1. Menggunakan

menemukan

sistem

informasi

akuntansi pengelolaan alokasi dana desa

kelemahan – kelemahan di dalam proses

yang

pengelolaan alokasi dana desa antara

pemahaman di dalam prosedur serta

lain :

tugas dan wewenang pemerintah desa

1. Tidak adanya sistem informasi akuntansi

bertujuan

untuk

memudahkan

terkait dalam pengelolaan alokasi dana

pengelolaan alokasi dana desa sehingga

desa.

tidak ada informasi yang jelas di dalam

2. Mengajukan pembinaan teknis tentang

proses pengelolaan alokasi dana desa.

pengelolaan alokasi dana desa yang

2. Kurangnya pemahaman perangkat desa

bertujuan

untuk

meningkatkan

di dalam penyusunan pengajuan alokasi

akuntabilitas kinerja desa dalam hal

dana desa yang di buat di dalam

penyelenggaraan maupun pengelolaan


alokasi dana desa.

(APBDes).

3. Memberikan

3. Kurang maksimalnya pembuatan laporan pertanggungjawaban

baik

masyarakat

kepada

tentang

kepada pentingnya

informasi atas apa yang telah dicapai dan

pemerintah kabupaten. 4. Tidak adanya

sosialisasi

dilaksanakan pemerintah desa dalam

laporan pertanggung-

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

jawaban pengelolaan alokasi dana desa

serta pengelolaan alokasi dana desa yang

kepada seluruh masyarakat desa batokan

telah direalisasikan yang bertujuan agar

karena penyampaianya hanya sebatas

kinerja desa dilakukan secra transparansi

kepada Badan Permusyawaratan Desa

dan akuntabilitas.

Batokan

sebagai

media

informasi

penyampaian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka Agoes Sukrisno, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

SARAN Berdasarkan dari penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan

Andri Kristanto. 2008. Perancangan Sistem Informasi. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparatur pemerintah Desa Batokan antara lain: 90



Apriliani, Gresita, Sherly. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Skripsi. Jember. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Hutagaol, Jona. (Tidak Dipublikasikan). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah). Jurnal. (Tidak Dipublikasikan). Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Arens dan Loebbecke, 1997. Auditing (Pendekatan Terpadu). Buku Pertama. Edisi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.

James A Hall. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Arens, Alvin A., and Loebbecke, James K., 1996, Auditing An Integrated Approach, dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, Auditing Pendekatan Terpadu, Edisi Revisi Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Jogiyanto HM. 1999. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur. Penerbit Andi .Yogyakarta.

Azhar Susanto, 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Lingga Jaya. Bandung.

Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G.(2001). Modern Auditing. 7th Edition. John Willey & Sons Inc . New York. Budi

Konsorsium Organisasi Profesi Audit internal, 2004. Standar Profesi Audit Internal .Jakarta. LPD, Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.

Sutedjo dharma Oetomo, 2002. Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Diansari, Eka, R.2013. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Tesis. Yogyakarta. Program S-2 Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance.

Hiro Tugiman. 2006. Standar Profesional Auditor Internal. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Mulyadi, 2002. Auditing. Edisi keenam, Cetakan Pertama, Salemba Empat. Jakarta.

91



Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah,Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H, 2006. Internal Auditing, Diterjemahkan oleh : Ali Akbar, Jilid 3, Edisi 5, Salemba Empat .Jakarta.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Simbolon, Anthon. (2006). Akuntabilitas Birokrasi Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. UGM.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa, desadesa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung 2008. Semarang. (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Surat

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif. Vol.1 , Hal. 51-52.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

92



Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa. Wisakti, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Tesis. Semarang. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

93



94

JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal Volume 1, Nomor 1, Maret 2016

Recommend Documents