KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN APLIKASI SiRUP
Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE Sekretariat Daerah Wonosobo
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJP INSTRUKSI KEDUA dan KETIGA: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah: 1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan; 2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan; 3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement); 4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi; 5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL INSTRUKSI KEDUA butir ketujuh: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah untuk melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain dengan: a. Mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya; b. Memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku; c. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
INSTRUKSI KEEMPAT: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengumuman RUP •
•
Pasal 22 (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. Menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri. d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pasal 23 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengumuman RUP Pasal 25 •
•
• •
•
(1)
PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR. (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. (1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: - Nama dan alamat Pengguna Anggaran; - Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; - Lokasi pekerjaan; dan - Perkiraan besaran biaya. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
FUNGSI DAN MANFAAT RUP 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
Unsur Perencanaan: merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan; Unsur Pengendalian : merupakan indikator dalam proses monitoring dan evaluasi atas ketepatan waktu pengadaan barang/jasa; Sumber informasi prospek bisnis (peluang usaha) bagi penyedia dan sumber informasi untuk mempersiapkan sumber daya sebelum mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah; Mendukung UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mendukung INPRES No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; Mendukung INPRES No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP. Mendukung INPRES No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Menselaraskan Tujuan Pengadaan dan Program Kerja Pemerintah
Proses Penyusunan RUP 1
2
3
Identifikasi Kebutuhan
Rencana Penganggaran
Kebijakan Umum
Pengumuman RUP
KAK
5
4
PROSES PENYUSUNAN RUP
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
1. PA
mengidentifikasi
kebutuhan
riil
instansinya masing-masing;
2. Kebutuhan riil adalah kebutuhan barang/jasa pada tahun n +1 dikurangi ketersediaan barang/jasa;
3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada poin 2 di atas dituangkan dalam Rencana
Kerja
Anggaran
K/L/D/I
untuk
pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD.
PROSES PENYUSUNAN RUP
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PA
menyusun
dan
menetapkan
rencana
anggaran barang/jasa:
• biaya pendukung (biaya pemasangan, biaya transportasi, biaya pelatihan, dll),
• biaya administrasi
(biaya pengumuman
pengadaan jika dianggap perlu, honorarium, biaya
survei
lapangan/pasar,
biaya
penggandaan dokumen pengadaan, dll); dan
• lain-lain sesuai dengan peraturan.
PROSES PENYUSUNAN RUP
1. Pemaketan Pekerjaan :
• Memaksimalkan PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM
penggunaan
produksi
dalam negeri dan memperluas kesempatan
usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;
• Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa dengan
maksud
untuk
menghindari
pelelangan;
• Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
• Memperhatikan
e-Katalog
dikembangkan oleh LKPP
yang
PROSES PENYUSUNAN RUP
2. Tata Cara Pengadaan: PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM
• Melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa
yang
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana
swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar; atau;
• Melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan;
PROSES PENYUSUNAN RUP
3. Organisasi Pengadaan: PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi membentuk organisasi pengadaan yang
terdiri dari PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, PPHP dan tim lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
• Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi menetapkan tim juri/tim ahli.
PROSES PENYUSUNAN RUP
PENYUSUNAN KAK
PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat : • Uraian kegiatan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; • Waktu yang diperlukan mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; • Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
PROSES PENYUSUNAN RUP
1. PA mengumumkan RUP di masingPENGUMUMAN RUP
masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan
anggaran
K/L/D/I
disetujui
oleh
RUP
pada
DPR/DPRD;
2. K/L/D/I tahun
mengumumkan anggaran
berjalan
yang
kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang;
3. Lanjutan…
PROSES PENYUSUNAN RUP
3. PENGUMUMAN RUP
Pengumuman
sebagaimana
dimaksud
pada poin 1 dan poin 2 di atas, sekurangkurangnya berisi:
nama dan alamat PA; paket
pekerjaan
yang
dilaksanakan;
lokasi pekerjaan; dan perkiraan nilai pekerjaan
akan
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
APA ITU SiRUP? 1.
SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (web based) yang fungsinya sebagai sarana/alat untuk mengumumkan RUP ke dalam portal pengadaan nasional (INAPROC);
2.
SiRUP akan mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP pada setiap Satker/SKPD;
3.
SiRUP berfungsi meningkatkan layanan publik terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP);
4.
Menjadi salah satu media atau sarana bagi masyarakat luas (pada umumnya) dan penyedia (pada khususnya) dalam mengakses informasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional;
5.
Mulai tahun 2016, paket-paket pekerjaan yang tidak diumumkan di SiRUP maka proses tendernya tidak dapat lakukan melalui SPSE (e-tendering).
Akses SiRUP • Melalui Inaproc
• Melalui alamat web langsung :
Production
Latihan
• https://sirup.lkpp.go.id
• http://202.152.49.239/sirup-lat
Pengumuman RUP Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Data per 6 Agustus 2016 jam o7.oo WIB
Perbandingan Jumlah Pengadaan Melalui Penyedia dan Swakelola TA 2016
TERIMA KASIH
