1.
Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT) A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 500.000,-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)
6.
Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kepala Balai POM Kupang, dilengkapi persyaratan sbb: a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; b. Susunan daftar nama Dewan Direksi; c. Foto Copy KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas (pemilik); d. Surat pernyataan tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi di atas meterai Rp 6000,- dari masing-masing anggota Dewan Direksi; e. Foto Copy SIUP f. Foto Copy TDP; g. Foto Copy NPWP; h. Foto Copy bukti penguasaan tanah dan bangunan; i. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); j. Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; k. Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab; l. Foto copy Surat pengangkatan penanggung jawab dan Pimpinan Perusahaan. m. Foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian; n. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan; o. Bentuk sediaan yang akan diproduksi; p. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat; q. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya; r. Surat Tanda Setoran (STS); s. Rekomendasi dari Kepala Balai setempat; t. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota NTT.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Dasar Hukum
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
3.
Kompetensi Pelaksana
a. b. c. d.
Sarjana Farmasi; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 4 orang. (sesuai kebutuhan ril)
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
6.
1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
2.
Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kepala Balai POM Kupang, dilengkapi persyaratan sbb: A. BARU a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) /identitas direktur cabang/pengurus cabang ; b. Foto copy izin PBF yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal; c. surat penunjukan sebagai kepala PBF cabang; d. Surat pernyataan kepala PBF cabang tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang farmasi e. foto copy Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (HO); f. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker calon penanggung jawab ; g. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang ; h. Surat bukti penguasaan laboratorium dan daftar peralatan bagi PBF Cabang yang akan menyalurkan bahan obat i. Peta lokasi denah bangunan; j. fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker calon penanggung jawab; k. Surat Tanda Setoran (STS); l. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT. B. PERGANTIAN KEPALA CABANG a. Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; b. Fotocopi Izin PBF Pusat yang sudah dilegalisir oleh Direktur Jenderal; c. Fotokopi Surat Pengakuan PBF Cabang (untuk pembaharuan pengakuan PBF Cabang); d. Surat Pengunduran diri dari Kepala Cabang yang lama atau SK pemindahan tugas dari Direktur; e. Surat Penunjukan/Pengangkatan dari Direktur Pusat; f. Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Kepala Cabang yang lama ke Kepala cabang yang baru; g. Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan Di Bidang Farmasi diatas Materai 6.000 (Kop Surat, Cap Perusahaan ); h. Surat Tanda Setoran (STS); i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
4. 5. 6.
Rp. 500.000,-
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Dasar Hukum
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
3.
Kompetensi Pelaksana
a. b. c. d. e.
Sarjana Farmasi Sarjana Kesehatan; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
6.
1. 2. 3. 4.
Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 2.500.000,-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B;
6.
Surat permohonan bermeterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. studi kelayakan; c. Foto Copy NPWP; d. Master plan; e. Detail Engineering Design; f. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; g. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit; h. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO); i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); k. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada kabupaten/kota. l. Surat Tanda Setoran (STS); m. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
3.
Kompetensi Pelaksana
a. b. c. d.
Sarjana Pertanian; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
6.
4.
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat permohonan bermeterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy Izin mendirikan Rumah Sakit; b. Foto Copy NPWP; c. Foto Copy Profil Rumah Sakit; d. Foto Copy Isian Instrumen Self Assesment; e. Gambar Design (Blue Print), dan Foto Bangunan serta sarana dan prasarana Pendukung; f. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Laik Fungsi; g. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelajutan; h. Daftar Sumber Daya Manusia; i. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis; j. Daftar Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; k. Berita Acara Hasil Uji fungsi Peralatan Kesehatan ; l. Dokumen Administrasi dan Manajemen; m. Surat Tanda Setoran (STS); n. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 2.500.000,-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B;
6.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
5.
Jumlah Pelaksana
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
6.
Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
5. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat permohonan bermeterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan persyaratan sbb : A. BARU a. b. c. d.
Foto copy KTP Pimpinan Cabang PAK. Surat penunjukan dari PAK Pusat sebagai cabang PAK; Foto copy Izin PAK pusat yang dilegalisir; Foto copy Akta Pendirian Cabang atau Surat Pengangkatan Kepala Cabang dari Direktur PAK Pusat; e. Denah bangunan kantor/ruangan beserta fungsi dan ukurannya. f. Peta lokasi. g. Surat ijin (HO/SITU/IG, TDP, TDI/IUI, SIUP, NPWP, Domisili Perusahaan) h. Foto copy IMB. Status bangunan (milik sendiri lampirkan bukti kepemilikan dan bila sewa lampirakan fotocopy perjanjian sewa meyewa minimal 2 tahun). i. Surat Pernyataan tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi di atas materai Rp. 6.000,-. j. Surat pernyataan bersedia bekerja sebagai penanggung jawab teknis di atas materai Rp 6.000,-. k. Foto copy Ijazah dari Penanggung Jawab teknis. l. Foto copy KTP Penanggung jawab teknis. m. Foto copy Ijazah dan sertifikat penunjang dari tenaga teknisi (khusus untuk yang menyalurkan alat kesehatan elektronik). n. Daftar harga peralatan; o. Brosur Peralatan p. Pas foto berwarna pemohon (ber-jas) sebanyak 2 lembar ukuran 3 x 4 cm; q. Surat tanda setoran (STS); r. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT. B. PERGANTIAN KEPALA CABANG PAK a. b. c. d. e. f. g.
Foto copy Surat Izin Cabang PAK yang sudah dimiliki; Fotokopi Surat Izin PAK Pusat yang dilegalisir Direktur Jenderal; Surat Pengunduran diri dari Kepala Cabang yang lama atau SK pemindahan tugas dari Direktur; Fotokopi Akta Pendirian cabang dan Surat Penunjukan sebagai kepala cabang dari direktur PAK Pusat; Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Kepala Cabang yang lama ke Kepala cabang yang baru; Surat tanda setoran (STS); Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 500.000,-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
6.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN
URAIAN
Dasar Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Permenkes Nomor 1191/ MENKES/PER/ 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
6.
6.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang diberikan oleh Pemerintah
6.
Surat permohonan bermeterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan persyaratan sbb : a. Foto copy NPWP; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy IMB; d. Biodata Pimpinan Perusahaan; e. Surat Tanda Setoran (STS); f. Pertimbangan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
5. 6. 7.
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
6.
7.
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
a. b. c. d.
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK) A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat permohonan bermeterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Foto copy akte pendirian badan hukum perusahaan; Peta lokasi; Denah bangunan; Konstruksi bangunan/spesifikasi bangunan; Foto copy NPWP; Foto copy HO; Foto copy sertifikat tanah; Foto copy IMB (status kepemilikan tanah); Foto copy surat izin pendirian; Surat pernyataan sanggup mentaaati peraturan;
k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
Struktur organisasi; Daftar ketenagakerjaan; Daftar inventarisasi peralatan medis, penunjang medis, dan non medis; Daftar obat-obatan; Surat keterangan domisili dari kelurahan; Foto Copy TDP; Perlengkapan produksi; Peralatan laboratorium; Daftar buku pustaka; Jumlah dan jenis tenaga kerja; Kelengkapan penanggung jawab (foto copy ijazah SIK/ SP Surat Pernyataan Apoteker, lolos butuh/ keterangan kerja terakhir); v. Kelengkapan administrasi kantor, kartu stok, kartu pembelian, faktur/nota, alat pemadam api; w. Surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai Rp. 6.000,-; x. Surat Tanda Setoran (STS); y. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Prov. NTT. 2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
-
5.
Produk Pelayanan
Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)
6.
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN
URAIAN
Dasar Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server;
-
Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan ril)
6.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
