KATA PENGANTAR
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 disusun mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2015-2019 dan mempertimbangkan berbagai kekuatan/kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh Sekretariat Utama pada tahun 2015-2019 di antaranya dinamika dan demand peraturan perundang-undangan (regulasi), pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama, perkembangan teknologi informasi, tantangan reformasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan, pemenuhan dan penataan sarana dan prasarana, serta komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menghadapi lingkungan strategis tersebut, Sekretariat Utama dituntut untuk dapat (i)meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan; (ii)meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE) serta mendorong pemanfaatan kerjasama dalam dan luar negeri yang ada maupun membuat kerjasama baru; (iii)meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Dengan etos tersebut, diharapkan Sekretariat Utama mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan BPOM. Sebagai dokumen perencanaan indikatif dan berorientasi pada hasil, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang merupakan dukungan Sekretariat Utama dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan.
Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi eselon II dalam menyusun dokumen perencanaan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Utama. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 ini mendapatkan ridha dari Allah SWT. Aamiin.
Jakarta, 30 April 2015 Sekretaris Utama
Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.04.2.21.04.15.1986 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun mengacu pada RPJM Nasional Periode 2015-2019. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Renstra BPOM 2015-2019 berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi dari BPOM. Dalam pelaksanaannya, Renstra BPOM periode 2015-2019 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I, Satker, dan Eselon II. Untuk itu Sekretariat Utama BPOM sebagai salah satu unit organisasi Eselon I juga menyusun Renstra Unit Organisasinya mengacu kepada Renstra BPOM periode 2015-2019. Sekretariat Utama (Sektama) BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas utama BPOM sebagai pengawas Obat dan Makanan melalui pemberian layanan yang lebih baik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM baik di tingkat pusat dan Balai Besar/Balai POM dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Peran strategis Sektama ini meliputi: (i) pengembangan regulasi pengawasan Obat dan Makanan, (ii) dukungan upaya penegakan hukum, (iii) peningkatan jejaring komunikasi publik serta peningkatan kerjasama pengawasan Obat dan Makanan di tingkat multilateral, regional, dan bilateral; (iv) pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, (v) pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan (vi) pengelolaan sarana maupun prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas BPOM.
-2-
Renstra Sektama periode 2015-2019 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM dan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi BPOM untuk mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Sektama sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sektama Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Sektama untuk tahun 2015-2019. Proses penyusunan Renstra Sektama tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014 serta menghimpun masukanmasukan pemangku kepentingan yang menjadi mitra Sektama. Renstra Sektama tahun 2015-2019 diharapkan menjadi acuan unit kerja di lingkungan Sektama untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum Sektama saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tupoksi dan pencapaian kinerja sebagai berikut: 1.1.1 Peran Sektama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Sektama merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Sektama mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugas, Sektama menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM; 2. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM; 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; 4. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM;
-3-
5. Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan BPOM; 6. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Sektama sebagai unit organisasi yang strategis. Ke depan, Sektama akan menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif. Dengan kewenangan dan tugas sebagai pembina di internal BPOM, Sektama dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan. 1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, struktur Sektama adalah sebagai berikut. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan SEKRETARIAT UTAMA 1.
INSPEKTORAT
2. 3. 4.
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza
1. 2. 3. 4. 5.
Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif
Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kerjasama Luar Negeri Biro Hukum dan Humas Biro Umum
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Pusat Riset Obat dan Makanan
Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 1. 2. 3.
4.
Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Direktorat Obat Asli Indonesia
Pusat Informasi Obat dan Makanan
1. 2. 3. 4. 5.
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan Direktorat Surveilance dan Penyuluhan Keamanan Pangan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Unit Pelaksanan Teknis BPOM
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPOM
-4-
SEKRETARIS UTAMA
BIRO
BIRO
BIRO
BIRO
PERENCANAAN
KERJASAMA
HUKUM DAN
UMUM
DAN KEUANGAN
LUAR NEGERI
HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGAIAN
BAGIAN
RENSTRA
PROGRAM
BAGIAN
EVALUASI
KERJASAMA
KERJASAMA
KERJASANA
PERATURAN
BANTUAN
PENGADUAN
HUBUNGAN
TATA USAHA
ADMINISTRA
PENGEM
PERLENG
DAN
DAN
KEUANGAN
BAGIAN DAN
BILATERAL DAN
REGIONAL
ORGANISASI
PERUNDANG
HUKUM
KONSUMEN
MASYA-
PIMPINAN
SI KEPEGA
BANGAN
KAPAN DAN
ORGANISASI
ANGGARAN
PELAPORAN
MULTILATERAL
INTERNA
UNDANGAN
WAIAN
PEGAWAI
RT
RAKAT
BAGIAN
SIONAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
RENSTRA
PROGRAM
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PERBENDAHA
DATA DAN
KERJASAMA
KERJASAMA
KERJASAMA
PERUMUSAN
PERTIMBANG
LAYANAN
PEMBERI-
TATA USAHA
MUTASI
PERENCANA
PERSURATAN
RAAN DAN
EVALUASI
BILATERAL
REGIONAL I
AN HUKUM
PENGADUAN
TAAN
KEPALA
PEGAWAI
AN PEGAWAI
DAN KEARSIPAN
AKUNTANSI
PRODUK TE
PERATURAN
RAPETIK DAN
PERUNDANG
KOMPLEMEN
UNDANGAN
KONSUMEN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
ORGANISASI
ANGGARAN
VERIFIKASI
PELAPORAN
KERJASAMA
KERJASAMA
KERJASAMA
DOKUMEN
LAYANAN
DATA DAN
MEDIA
TATA USAHA
KESEJAHTE
JABATAN
PERLENG
MULTILATERAL
REGIONAL II
KEAMANAN
TASI
BANTUAN
EVALUASI
MASA
SESTAMA
RAAN
FUNGSIO
KAPAN
PANGAN
HUKUM
HUKUM
LPK
PEGAWAI
NAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUSBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KERJASAMA
PENYULUHAN
BIMBINGAN
PUBLIKASI
TATA USAHA
TATA USAHA
PENGEM
RUMAH
NAZABA
HUKUM
LAYANAN
DAN DOKU
DEPUTI
KEPEGA
BANGAN
TANGGA
PENGADUAN
MENTASI
WAIAN
DIKLAT
KONSUMEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Utama BPOM
SUBBAGIAN
-5-
Sebagaimana Gambar 1.2, Struktur Organisasi Sektama terdiri dari 4 (empat) Biro, meliputi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerja Sama Luar Negeri (KSLN), Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas), dan Biro Umum. Setiap biro terdiri dari bagian dan subbagian. Secara keseluruhan jumlah eselon III dan IV di bawah eselon II Sektama sebanyak 54. Terkait Struktur Organisasi permasalahan sebagai berikut:
Sektama
masih
ditemukan
beberapa
1) Belum ada unit kerja yang mengelola/mengkoordinir kerjasama dalam negeri (Hubungan Antar Lembaga); 2) Terdapat beberapa unit kerja yang memiliki span of control terlalu luas, contoh: Biro Umum, Biro Hukum dan Humas; 3) Belum ada unit kerja yang fokus mengelola diklat dan membina jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM); 4) Belum ada unit kerja yang tersendiri dalam mengelola keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa; 5) Belum ada subbag tata usaha di Biro Hukum dan Humas maupun Biro KSLN menyebabkan tingginya beban kerja; 6) Belum ada unit kerja khusus sebagai penjamin mutu; 7) Belum ada fungsi penggajian dalam struktur organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sektama diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Sampai dengan tahun 2014, jumlah SDM yang dimiliki Sektama untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pelayanan administrasi umum adalah sebanyak 192 orang yang tersebar di keempat biro. Berdasarkan tingkat kepangkatan/Golongan, struktur pegawai Sektama dapat dijelaskan pada Tabel 1.1 di bawah ini:
-6-
Tabel 1.1. Struktur Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan
Sekretariat Utama Jumlah
Persen
BPOM Jumlah
Persen
S3
0
0
3
0,08
S2
29
15,18
316
8,79
Apoteker
38
19,90
1.333
36,98
S1
59
30,89
744
20,64
D3, D4 dan Sarjana Muda
16
8,36
435
12,07
0
0
22
0,61
SLTA Sederajat
44
23,04
682
18,92
SLTP ke bawah
5
2,62
69
1,91
191
100,00
3.600
100,00
D1
TOTAL
Sumber: Data Biro Umum Tahun 2014
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Sektama memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan Apoteker sebesar 19,90 persen dan pendidikan minimal Sarjana 65,98 persen atau 126 orang. Jumlah tersebut adalah 5,26 persen dari jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan minimal Sarjana di BPOM. Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan bagi Sektama untuk dapat melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM, Organisasi dan Manajemen. Pada tahun 2014, Sektama belum didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 272 orang, dihitung berdasarkan analisa beban kerja (ABK). Profil kebutuhan SDM Sektama berdasarkan analisis beban kerja adalah sesuai Gambar 1.3.
-7-
*) Tahun 2016 s.d. 2019 asumsi tidak ada penambahan pegawai
Gambar 1.3. Kebutuhan SDM Sektama Tahun 2015-2019 berdasarkan ABK
Adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015-2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama selama kurun waktu tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pegawai BPOM, karena diperkirakan sejumlah 30 pegawai akan pensiun, pindah dan sebagainya dalam lima tahun tersebut, sementara beban kerja makin meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. 1.1.3 Hasil Capaian Kinerja Sektama Periode 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Sektama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administasi umum. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut maka sasaran strategis yang dicapai dalam Renstra 2010-2014 Sektama, yaitu: 1) meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat dengan sistem yang tergolong terbaik di ASEAN; 2) meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan; 3) meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi di lingkungan BPOM sesuai dengan sistem manajemen mutu; 4) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM
-8-
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Sektama tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis di bawah ini:
Tabel 1.2. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2014 No
Indikator
1.
Persentase unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu
2.
Persentase ketersediaan sarana gedung dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
95%
88,7%
93,37%
Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2014
Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa indikator 1 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100 persen dari targetnya. Indikator 2 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 93,37 persen dari target 95 persen. Profil capaian IKU tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:
Tabel 1.3. Capaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2010 – 2014 Indikator
Persentase unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu
Persentase ketersediaan sarana gedung dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya
(indikator 1)
(indikator 2)
100%
95%
Target
100%
95%
Realisasi
100%
88,7%
Target dan Realisasi Target 2014 Tahun 2014
-9Indikator
Persentase unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu
Persentase ketersediaan sarana gedung dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya
(indikator 1)
(indikator 2)
Capaian terhadap target
100%
93,37%
Target
100%
90%
Realisasi
100%
76,14%
Capaian terhadap target
100%
84,60%
Target
98,18%
85%
Realisasi
98,18%
83,44%
Capaian terhadap target
100%
98,17%
Target
98,18%
75%
Realisasi
98,18%
85,49%
Capaian terhadap target
100%
113,99%
Target
0%
65%
Realisasi
9,09%
67%
Capaian terhadap target
-
102,34%
Target dan Realisasi
Tahun 2013
Tahun 2012
Tahun 2011
Tahun 2010
Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2014
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Sektama telah menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, ke depan kinerja Sektama masih terus perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar target organisasi BPOM maupun Sektama yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Sebagai contoh, untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis diperlukan penyesuaian kelembagaan BPOM yang dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Untuk itu Sektama seharusnya secara profesional dapat
- 10 -
tetap menghasilkan organisasi, SDM dan manajemen yang sesuai kebutuhan lingkungan strategis. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal dan eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Sektama tidak terlepas dari potensi dan permasalahan secara kelembagaan BPOM yang semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Sektama adalah sebagai berikut: 1.2.1 Peraturan perundang-undangan (regulasi) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sektama mengacu beberapa peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah. Adanya perubahan regulasi eksternal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sektama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Berdasarkan perubahan tersebut, Sektama perlu menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja dan lain-lain. Beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini mengalami perubahan dan perlu segera ditindaklanjuti Sektama adalah sebagai berikut : 1. Peraturan yang berkaitan dengan keuangan, antara lain Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan ini K/L diwajibkan menerapkan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Implementasi secara penuh akan dimulai pada 2015. Sebelumnya selama masa peralihan (2010-204) K/L masih dimungkinkan menyusun laporan keuangan berbasis kas menuju akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP. 2. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kinerja antara lain peraturan presiden Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 3. Peraturan yang berkaitan perencanaan dan penganggaran antara lain pedoman penyusunan Renstra yang diterbikan oleh Kementerian PPN/Bappenas serta Pedoman penyusunan dan pelaksanaan penganggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. 4. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi antara penyusunan organisasi dengan pendekatan right sizing.
lain
kebijakan
- 11 -
5. Peraturan tentang pemekaran wilayah di masing-masing propinsi, kabupaten, kota antara lain adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan adanya daerah otonomi baru otomatis terjadi pembagian wilayah kerja bagi balai-balai pengawasan obat dan makanan di daerah. 6. Peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan umum lainnya. Perubahan Peraturan tersebut di atas harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. Sebagai contoh adalah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Apabila aturan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut tidak dipatuhi, opini keuangan BPOM dapat terpengaruh, sehingga pencapaian kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal. 1.2.2 Jejaring Kerja Sama BPOM menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu BPOM mengembangkan kerjasama dengan K/L, baik di pusat, daerah, maupun luar negeri. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS). Di tingkat regional maupun multilateral BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN Referrences Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol. Di tingkat bilateral BPOM telah aktif berperan serta dalam perundingan Indonesia-Negara mitra, antara lain Jepang, Korea, Malaysia, Australia, Mesir, Saudi Arabia dan India. Selain itu, BPOM juga menjalin kerjasama dengan K/L negara mitra, antara lain Ministry of Food Drug Safety (MFDS) Korea Selatan, Ministry of Primary Industries (MPI) New Zealand, Ministerio Do Comercio, Industria E Ambiente (MCIA) Republic Democratic Timor Leste, Phamaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang, dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Korea. Jejaring kerjasama tersebut perlu penguatan karena belum semuanya berjalan optimal. Masih lemahnya koordinasi menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pemanfaatan jejaring kerja sama tersebut. Oleh sebab itu diperlukan penguatan komunikasi, koordinasi baik internal maupun eksternal BPOM.
- 12 -
Kerjasama dan kemitraan dengan media yang telah terbangun selama ini pun merupakan suatu peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Media memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan di masyarakat, karena jangkauan penyebarannya yang sangat luas hingga ke seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, perlu terus dilakukan upaya-upaya menjalin hubungan baik dengan media, antara lain dengan seringnya mengundang media untuk meliput kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Intensitas pertemuan akan lebih meningkatkan hubungan baik dengan media misalnya dengan penyelenggaraan konferensi pres ataupun kunjungan ke media. Namun untuk menjamin bahwa informasi Obat dan Makanan yang dimuat/ditayangkan di media adalah informasi yang benar dan valid, maka media juga perlu diedukasi dan diberikan materi-materi terkini tentang Obat dan Makanan, antara lain dengan penerbitan siaran pers dan public warning. Media juga perlu diberikan peluang untuk mengklarifikasi informasi Obat dan Makanan yang mereka peroleh dari sumber lain, agar masyarakat mendapatkan infomasi yang berimbang, benar, dan valid. Apabila informasi Obat dan Makanan yang disebarkan melalui media tidak sesuai dengan informasi yang diberikan BPOM, maka BPOM memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi pemberitaan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 1.2.3 Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sektama untuk dapat melakukan pelayanan secara online, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan Contact Center BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Sektama BPOM dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan menjadi efektif.
- 13 -
1.2.4 Reformasi Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Sebagai tindaklanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada: 1) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja yaitu pendekatan penganggaran atas dasar perencanaan kinerja, 2) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan pada tahun berikutnya dalam bentuk prakiraan maju, dan 3) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh jenis belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu: a) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah, yaitu pendekatan penyusunan prakiraan ketersediaan anggaran sesuai tujuan kebijakan fiskal jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal; b) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan prinsip ini, kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dihitung sejak tahun sebelumnya guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui; dan c) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berorientasi kinerja. Untuk itu diperlukan
- 14 -
kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan logic model maupun logical framework. BPOM sudah mengenal dan menerapkan keduanya, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kerangka pikir tidak mengalami kesulitan. Kerangka pikir penyusunan program tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masingmasing unit kerja. Tantangan ke depan adalah mengembangkan perencanaan berdasarkan pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Risiko dalam perencanaan perlu dikelola sehingga Sektama dapat mengawal pencapaian kinerja BPOM. 1.2.5 Sarana dan prasarana Tugas-tugas BPOM sebagai pengawas obat dan makanan tidak terlepas dengan sarana dan prasarana pendukung. Faktor utama BPOM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya laboratorium maupun layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, sarana dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh BPOM dalam menjalankan tugas dan perannya. 1.2.6 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana Gambar 1.4 di bawah ini:
- 15 -
PENGAWASAN INTERNAL
ORGANISASI
TATA LAKSANA
SDM
AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
HASIL
PELAYANAN PUBLIK
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
PENGUNGKIT
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
INOVASI & PEMBELAJARAN
Gambar 1.4 Pola Pikir Pelaksanaan RB 1) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal atau UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos POM. Peran BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih optimal. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. 2) Penataan Tatalaksana Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate (PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013 Information Security Management System; WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); dan Persyaratan
- 16 -
Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, di antaranya pendaftaran produk (pangan, obat, obat tradisional) dan berbagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan lainnya yang dilakukan secara elektronik serta keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berbagai sistem mutu dan pengembangan e-government yang dapat meningkatkan kinerja BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai dengan ruang lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 3) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang. Beberapa kerangka regulasi yang diasumsikan dapat mendukung pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas pada Kerangka Regulasi. Adanya kerangka regulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kaidah pelaksanaan RPJMN/RKP membuka peluang untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan meminimalkan ego sektoral. BPOM melalui peran Sektama perlu mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan Undang Undang dan atau Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan hukum Pengawasan Obat dan Makanan untuk masuk dalam prolegnas/proleg Peraturan Pemerintah. Selain itu sesuai kerangka regulasi, untuk memastikan bahwa setiap norma kebijakan yang akan diratifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat, BPOM perlu membuat cost-benefit analysis. Sedangkan terhadap regulasi teknis yang dikeluarkan BPOM, perlu dilakukan regulatory impact assessment. Kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, Sektama perlu mendorong dan mengawal ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota.
- 17 -
Dalam kaitan pengawalan pembentukan dan implementasi NSPK, perlu dukungan Sektama untuk melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pada area pengambilan kebijakan hukum dan penegakan hukum, peran Sektama mendukung pelaksanaan tugas tersebut dalam hal pemberian bantuan hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama perdagangan lintas batas dan Free Trade Zone Area. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian BPOM mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan. 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Namun, BPOM masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK. 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur BPOM yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta pemberian gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, perencanaan kebutuhan pegawai BPOM dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai dilakukan secara
- 18 -
transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN, dan promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan BPOM berbasis kompetensi, mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Saat ini, SDM BPOM telah memiliki kompetensi dan variasi latar belakang pendidikan yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM BPOM. 6) Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi.
- 19 -
Rangkuman analisa pengaruh lingkungan strategis di atas dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut:
Tabel 1.4. Rangkuman Analisis SWOT 1. 2. Strengths
3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
Weaknesses
5. 6. 7. 8. 9. 1.
Opportunities
2. 3. 4. 5. 1.
Threats
2.
Hasil Pembahasan (SWOT) Kompetensi ASN yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas Variasi latar belakang pendidikan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi di BPOM Standar Kompetensi telah ditetapkan sebagai acuan pengembangan kompetensi Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan Reformasi Birokrasi Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan dengan baik Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan Tersedianya Contact Center untuk melayani pengaduan dan informasi konsumen Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) Jumlah dan sebaran ASN yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja Implementasi Human Capital Management belum optimal Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama Dukungan e-gov untuk menunjang tugas kesektamaan belum memadai Tugas, fungsi dan kewenangan belum adaptif dengan perubahan lingkungan strategis Pengelolaan BMN belum optimal Mutu laporan keuangan BPOM belum optimal Beberapa regulasi belum memadai Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat Tingginya ekspektasi masyarakat Tingginya minat media terhadap infomasi Pengawasan Obat dan Makanan Jejaring kerja sama yang luas dengan K/L/I baik di dalam maupun di luar negeri Pembina fungsional pengawas farmasi dan makanan Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Peraturan perundang-undangan yang dinamis dan membutuhkan proses penyesuaian
- 20 Hasil Pembahasan (SWOT) 3. 4. 5.
Legal aspek Pengawasan Obat dan Makanan belum memadai Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Tuntutan suprasistem agar perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan pada aspek teknis, ekonomi, sosial, dan spasial
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Sektama perlu melakukan penguatan organisasi agar faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Sektama periode 2015-2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Sektama harus melakukan pengembangan dan perluasan organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Sektama periode 20152019. Di bawah ini pada gambar 1.5. terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran BPOM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
BELUM OPTIMALNYA PERAN SEKTAMA DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Belum optimalnya pembinaan dalam mendukung tugas-tugas utama BPOM yang meliputi organisasi, manajemen dan SDM
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi Umum
Belum optimalnya pelaksanaan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BPOM
PERAN SEKTAMA PEMBINAAN
PEMBERIAN PELAYANAN DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Gambar 1.5. Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Sektama sebagai unit kerja Eselon I yang membina dan menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi umum masih perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil pembinaan dan pelayananan maupun tugas-tugas
- 21 -
lain yang menjadi tanggungjawab Sektama dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BPOM. dalam rangka menjamin keamanan Obat dan Makanan yang lebih baik. Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sektama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 1. Perlu terus ditingkatkan pembinaan terutama di bidang manajemen. 2. Perlu peningkatan Human Capital Management. 3. Perlu dilakukan penataan kelembagaan agar tepat fungsi dan tepat ukuran. 4. Perlu terus ditingkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan pelayanan publik. 5. Perlu ditingkatkan jejaring kerjasama di dalam dan luar negeri. 6. Perlu penguatan akuntabilitas melalui penguatan pengawasan internal. 7. Perlu penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi. 8. Perlu peningkatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus di bidang Obat dan Makanan. 9. Perlu penguatan e-government 10. Perlu ditingkatkan sarana prasarana penunjang kinerja. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Sektama perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Sektama dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan Sektama mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi BPOM.
SEKTAMA Pembinaan secara kelembagaan (Organisasi, SDM dan Manajamen ) termasuk Aspek Hukum
Penyelenggaraan pelayanan di bidang Adm Umum
PEMBINAAN
Pelaksanaaan Tugas Lainnya
PELAYANAAN
Gambar 1.6. Bisnis Proses SEKTAMA
- 22 -
Sesuai dengan bisnis proses pada gambar di atas, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Sektama sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan maka penguatan Peran dan Kewenangan Sektama untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel 1.5 di bawah ini Tabel 1.5. Penguatan Peran Sektama Tahun 2015-2019 Pembinaan dalam penguatan kelembagaan yang meliputi Pembinaan.
1. Organisasi 2. Manajemen 3. SDM 4. Aspek Hukum Pemberian pelayanan di bidang adaminitrasi umum yang meliputi: 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Monitoring evaluasi, 3. Keuangan, 4. Tata laksana, 5. Ketatausahaan,
Pelayanan
6. Kepegawaian, 7. Kearsipan, 8. Perlengkapan dan rumah tangga, 9. Kerjasama dan hubungan luar negeri, 10. Kehumasan, 11. Bantuan hukum, 12. Pengaduan dan informasi konsumen, 13. Penyusunan rancangan peraturan perundang undangan
- 23 -
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN SEKTAMA 2.1. VISI Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Sektama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Umum dituntut untuk melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, Sektama telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya. Mengingat Sektama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Sektama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM yaitu: “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Diharapkan Sektama dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.
- 24 -
2.2.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Sektama sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. BPOM termasuk Sektama perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM. 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi proactive control dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan, serta memberikan laporan/pengaduan atas kejadian pelanggaran Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan
- 25 -
pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
- 26 -
2.3. BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah: 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 2.4
TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai Sektama dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Capaian Tujuan ini diukur dengan indikator: Indeks PAN RB dengan target AA pada tahun 2019 2.5
SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Sektama, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Sektama akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
- 27 -
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan premarket dan post-market. Salah satu subsistem itu adalah standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Sektama dalam hal ini perlu mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Peran Sektama sangat strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan. Ke depan Sektama juga perlu memperkuat fungsinya dalam menilai dampak peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Standardisasi termasuk penataan peraturan perundang-undangan ini dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, Sektama perlu mendorong dan mengawal ketersediaan NSPK yang berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota. Dalam kaitan pengawalan pembentukan dan implementasi NSPK, perlu dukungan Sektama untuk melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut: 1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan, dengan target 100 sampai tahun 2019 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPOM belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis serta belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan BPOM maupun pelaku usaha dan masyarakat. Padahal kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat BPOM. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan
- 28 -
identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya, atau dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di BPOM kepada lembaga/ kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan BPOM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Ke depan Sektama BPOM perlu mendorong pemanfaatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang ada maupun membuat kerjasama baru yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif dengan media merupakan hal yang wajib dilakukan, untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut: 1. Jumlah kerjasama yang efektif, dengan target kumulatif pada akhir 2019 sebanyak 50 kerjasama. 2. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan, dengan target Baik pada akhir 2019. 3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti, dengan target 85 pada akhir 2019.
- 29 -
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis BPOM (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsipprinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terjadi dengan adanya dukungan eksternal antara lain dengan adanya (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, (iii) dukungan anggaran. Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk mendukung pencapaian Tujuan BPOM. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir,
- 30 -
penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Pada area pengambilan kebijakan hukum dan penegakan hukum, peran Sektama mendukung pelaksanaan tugas tersebut dalam hal pemberian bantuan hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah: 1. Indeks PAN RB, dengan target AA pada tahun 2019, 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK, dengan target WTP pada tahun 2019, 3. Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN, dengan target A pada tahun 2019. 4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, dengan target 75% pada tahun 2019. Adapun ringkasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sektama tahun 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama
Indikator Kinerja Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan*)
1. Jumlah kerjasama yang efektif
2. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan 3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti*) Meningkatnya kualitas kapasitas 1. Indeks PAN RB*) kelembagaan BPOM 2. Nilai SAKIP BPOM 3. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
*) Indikator Kinerja Utama
- 31 -
Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama adalah : 1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan; 2. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti; 3. Indeks PAN RB.
- 32 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa Renstra Sektama disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM tahun 2015-2019. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Sektama ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung terwujudynya tujuan organisasi BPOM. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
- 33 -
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).
- 34 -
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan iniperlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- 35 -
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : – Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan
- 36 -
Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi) – Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum. – Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional). Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya. 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sektama tahun 20152019 adalah: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 3) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sektama meliputi: 1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; 3) Membangun manajemen kinerja mulai dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
- 37 -
4) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel termasuk penyajian laporan keuangan sesuai SAP yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 5) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; dan 6) Penguatan kemitraan di dalam dan di luar negeri terkait Obat dan Makanan 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, Sektama menetapkan program sesuai Renstra BPOM Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Selanjutnya, program-program tersebut kegiatan prioritas Sektama sebagai berikut:
dijabarkan
dalam
kegiatan-
1)
Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembagan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan
2)
Peningkatan Penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri
3)
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan Hubungan Masyarakat
4)
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan Sekretariat Utama di lingkungan BPOM adalah sebagai berikut:
- 38 -
Gambar 3.1. Logframe Sekretariat Utama
Tabel 3.1: Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator di Lingkungan Kesektamaan SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
Program Menguatnya Dukungan Kuantitas Manajemen dan Kualitas dan Produk Pelaksanaan Hukum Teknis Lainnya BPOM
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
PIC
Tersusunnya Jumlah rancangan rancangan peraturan peraturan perundangperundangundangan terkait undangan yang Pengawasan Obat disusun dan Makanan
Biro Hukmas
- 39 -
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
Meningkatnya Koordinasi Partisipasi Kegiatan Masyarakat Penyusunan dan Rancangan Efektivitas Peraturan Kerjasama Perundangundangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
PIC
Meningkatnya 1. Jumlah Biro kualitas layanan informasi obat Hukmas komunikasi, dan makanan informasi, dan yang edukasi Obat dan dipublikasikan Makanan 2. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti
Peningkatan Terselenggaranya Jumlah KSLN Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan Hubungan dan Kerjasama dan kerjasama dan Kerjasama Luar Kemitraan di atau kerjasama Negeri BPOM bidang internasional di Pengawasan Obat bidang Obat dan dan Makanan Makanan Meningkatnya Koordinasi Terselenggaranya Jumlah bantuan Biro kualitas Kegiatan Pertimbangan hukum yang Hukmas kapasitas Penyusunan hukum, diberikan kelembagaan Rancangan penyuluhan BPOM Peraturan hukum dan Perundanglayanan bantuan undangan, hukum Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat Koordinasi Dihasilkannya Jumlah Biro Perumusan dokumen dokumen Perencanaan Renstra dan perencanaan, perencanaan, dan Pengembangan penganggaran, penganggaran, Keuangan Organisasi, laporan keuangan dan Penyusunan keuangan, dan monitoring Program dan hasil evaluasi evaluasi yang Anggaran, yang terintegrasi dihasilkan
- 40 -
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
PIC
Keuangan serta Tersusunnya Jumlah kajian Evaluasi dan kajian Organisasi, Tata Pelaporan Organisasi, Tata Laksana dan RB Laksana dan RB Peningkatan Terselenggaranya 1. Persentase Biro Umum Kapasitas dan pengembangan Aparatur Sipil Kapabilitas SDM tenaga dan Negara (ASN) Aparatur BPOM manajemen yang pengawasan Obat ditingkatkan dan Makanan kualitasnya serta melalui penyelenggaraan pendidikan operasional S1, S2, S3 perkantoran 2. Jumlah pengembanga n Human Capital Management 3. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi 4. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik Program Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan kualitas Pemeliharaan Sarana dan kapasitas dan Pembinaan Prasarana kelembagaan Pengelolaan BPOM BPOM Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM
Terselenggaranya 1. Persentase Biro Umum perencanaan, pemenuhan pengadaan, ketersediaan pemeliharaan sarana dan dan penghapusan prasarana sarana dan penunjang prasarana kinerja sesuai penunjang di standar BPOM serta 2. Persentase pembinaannya satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
- 41 -
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM
Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM
INDIKATOR
PIC
Jumlah Biro Umum dukungan teknis pengadaan barang dan jasa
3.3. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung tugas-tugas Sektama. Regulasi yang dibutuhkan bersifat teknis, administratif dan strategis. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Reviu peraturan tentang organisasi dan tata laksana 2. Regulasi tentang analisis jabatan di BPOM 3. Keputusan tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang administrasi Umum 4. Peraturan tentang pedoman penilaian (jabatan fungsional) 5. Peraturan tentang standar hard competency 6. Peraturan tentang pola karir 7. Keputusan standar minimal kebutuhan Sarpras di Sektama maupun unit lainnya 8. Peraturan tentang tata cara pengelolaan, pelaporan, penyajian informasi dan dokumentasi di Sektama 9. Standar minimal kerjasama di dalam dan luar negeri 10. Reviu peraturan tentang standar pelayanan publik, khususnya untuk standar layanan informasi dan pengaduan. 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memenuhi standar pembinaan dan penyelenggaraan pelayanaan di bidang administrasi umum, Sektama membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPOM tahun 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah : 1. 2. 3.
Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM sesuai dengan perubahan lingkungan strategis periode 2015-2019 Peningkatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peningkatan koordinasi dengan K/L/I dalam mendukung pelayanan di BPOM.
- 42 -
4.
5.
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.
- 43 -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis Sektama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis (Program) adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis (Program) dan Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis (Program) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM
Indikator Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
1. Jumlah kerjasama yang efektif 2. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan 3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti 1. Indeks PAN RB 2. Nilai SAKIP 3. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
2015 20
Target Kinerja 2016 2017 2018 20 20 20
2019 20
32
38
41
45
50
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
70
70
75
80
85
B B WTP
BB A WTP
A A WTP
A A WTP
AA A WTP
65
68
70
72
75
4.1.1. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sekretariat Utama mempunyai peranan terkait penguatan regulasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu peran tersebut adalah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dari sisi legal drafting. Sekretariat Utama berperan
- 44 -
dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis yaitu dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan (Regulatory Sistem), dalam kegiatan terkait penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan akan diprioritaskan penyelesaian rancangan undang undang pengawasan obat dan makanan. Untuk dapat mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, maka dirumuskan dengan indikator Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun, dengan target 190 pada tahun 2019. 4.1.2. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama
Meningkatnya
Partisipasi
Selain mendukung sassaran strategis pertama, Sekretariat Utama berperan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan kegiatan: 1. Koordinasi Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini akan mencakup komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi termasuk media sosial, penayangan Iklan Layanan Masyarakat, dan peningkatan akses masyarakat secara lebih terbuka dan transparan. Untuk dapat mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, maka dirumuskan dengan indikator sebagai berikut: a) Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan, dengan target 107 pada tahun 2019. b) Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti, dengan target 12.000 pada tahun 2019. 2. Peningkatan Penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Pelibatan stakeholder dalam pengawasan Obat dan Makanan ditingkatkan melalui jaringan kerjasama yang baik. BPOM senantiasa aktif dalam forum internasional bersama dengan Negara lain untuk meningkatkan pengawasan. Terlebih dengan globalisasi dan perdagangan bebas ASEAN yang telah disepakati bersama mengharuskan BPOM berdiri sejajar dengan Negara ASEAN lain dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kerjasama yang baik diperlukan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin dihadapi. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini, dirumuskan indikator yaitu: Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama
- 45 -
internasional di bidang Obat dan Makanan, dengan target 37 pada tahun 2019. 4.1.3. Kegiatan dalam Sasaran kapasitas kelembagaan BPOM
Strategis
Meningkatnya
kualitas
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dilaksanakan: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan yang terkait yaitu Layanan pertimbangan/opini hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Terkait perkuatan legal internal akan diprioritaskan In house legal support. Untuk dapat mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, maka dirumuskan dengan indikator Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan, dengan target 165 pada tahun 2019. 2. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggarannya, pengembangan organisasi dan tatalaksana, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, serta pengukuran kinerja. Dalam upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi, beberapa area perubahan yang terkait adalah organisasi, tatalaksana, serta manajemen perubahan termasuk dalam kegiatan ini. Terkait penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pemantapan Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function) melalui e-proposal dan eperformance (ii) implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini dirumuskan indikator yaitu: a) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan, dengan target 75 dokumen
- 46 -
sampai dengan tahun 2019. Meskipun indikator ini menghitung jumlah secara kuantitas, kualitas tetap menjadi bagian yang diperhatikan sesuai dengan ketentuan suprasistem. b) Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, dengan target 5 kajian sampai dengan tahun 2019. 3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, salah satu faktor yang penting adalah SDM/ASN. Sejalan dengan peraturan peundang-undangan tentang ASN, salah satu hal yang penting adalah terkait pengelolaan ASN yang mencakup pengembangan pegawai serta manajemen kinerja ASN. Untuk itu dalam kegiatan ini diperlukan indikator yaitu: a) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3, dengan target 2% pada tahun 2019 b) Jumlah dokumen Human Capital Management, dengan target 31 dokumen sampai dengan tahun 2019; c) Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, dengan target 75% sampai dengan tahun 2019; d) Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik, dengan target 85% pada tahun 2019. (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM, melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM, dengan indikator: Sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor yang penting dalam suatu pelaksanaan program, sehingga keberadaan dan jumlahnya sangat dibutuhkan. Disisi lain, sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu diukur kegiatan yang memberikan dukungan tersebut melalui indikator kinerja Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa, dengan target 25 sampai dengan tahun 2019; 2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM, dengan indikator: Selain dukungan teknis pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan sarana dan prasarana adalah proses pengadaannya
- 47 -
sendiri. Untuk mengukur jumlah sarana prasarana yang telah dimiliki dan kesesuaiannya dengan kebutuhan, maka digunakan indikator sebagai berikut: a) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar, dengan target 85% pada tahun 2019; b) Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan target 100% pada tahun 2019.
4.2. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis (Program) Sektama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis
Indikator
1. Meningkat nya Kuantitas dan Jumlah Kualitas Produk Peraturan Kepala Hukum dalam BPOM yang rangka diundangkan Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkat nya kemandirian 1. Jumlah pelaku usaha, kerjasama yang kemitraan efektif dengan 2. Tingkat pemangku Pemahaman kepentingan, dan masyarakat partisipasi terhadap Obat masyarakat dan Makanan 3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti 3. Meningkat nya kapasitas 1. Indeks PAN RB kelembagaan 2. Nilai SAKIP BPOM BPOM 3. Opini laporan
2015 1.9
Alokasi (Rp Milyar) 2016 2017 2018 2.3 2.3 2.5
PIC 2019 2.7
Sekretariat Utama
10.9
12.5
13.5
15.1
15.7
Sekretariat Utama
109.5
390.2
745.2
672.4
306.7
Sekretariat Utama
- 48 Sasaran Strategis
Indikator
2015
Alokasi (Rp Milyar) 2016 2017 2018
PIC 2019
keuangan BPOM dari BPK 4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
Matriks kinerja dan pendanaan Sekretariat Utama per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Utama.
- 49 -
BAB V PENUTUP
Renstra Sektama tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sektama untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di Sektama. Renstra Sektama Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Sektama sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya masingmasing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra Sektama Tahun 2015-2019 dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, kinerja unit kerja, dan kinerja pegawai. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sektama termasuk indikatorindikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sektama untuk mendukung pencapaian Tujuan BPOM. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam mengawal pelaksanaan Renstra Sektama Tahun 2015-2019. Mekanisme evaluasi Renstra Sektama Tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil pencapaian yang telah diukur akan disampaikan dalam laporan kinerja tahunan Sektama, selain itu juga menjadi masukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.
SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si NIP.19630527 198903 2 001
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM
ABK AFL ARASFF ASEAN ASN BPOM BMN CTA DOB ICJS INRASFF JICA JLPPI KIE KIP K/L KOICA LHP MFDS MPI MCIA NSPK PFM PMDA PIC/S
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
PPID RB Renstra RKA-K/L RKP SAKIP SAP SDM Sektama SIAP SISPOM SP SPIP SPPN SS WTP WHO
: : : : : : : : : : : : : : : :
Analisa Beban Kerja ASEAN Referrences Laboratories ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed Association of Southeast Asian Nations Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan Barang Milik Negara Cash Toward Accrual Daerah Otonomi Baru Indonesia Criminal Justice System Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed Japan International Cooperation Agency Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian/Lembaga Korea International Cooperation Agency Laporan Hasil Pemeriksaan Ministry of Food Drug Safety Ministry of Primary Industries Ministerio Do Comercio, Industria E Ambiente Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengawas Farmasi dan Makanan Phamaceuticals and Medical Devices Agency Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Reformasi Birokrasi Rencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama Sistem Informasi Administrasi Pegawai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sasaran Program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sasaran Strategis Wajar Tanpa Pengecualian World Health Organization
LAMPIRAN MATRIK KAMUS INDIKATOR RENSTRA SEKRETARIAT UTAMA 2015-2019 Up Date 29 Juni 2015
INDIKATOR
KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA MEKANISME PENGUMPULAN (BASELINE 2014) DATA
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
TERCANTUM PADA RENSTRA SEKTAMA (YA/TIDAK)
PENANGGUNG JAWAB
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM SS/SP 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
a. Peraturan Kepala BPOM dan Peraturan Bersama b. Diundangkan maksudnya disahkan keberlakuanya dengan dicatat dalam Berirta Begara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM
Laporan Kinerja Biro Hukmas Baseline 2014: 17 Perka
a. Peraturan Kepala BPOM dan Triwulan dan setiap Jumlah Rancangan yang dihasilkan Peraturan Bersama akhir tahun anggaran b. Diundangkan maksudnya disahkan keberlakuanya dengan dicatat dalam Berirta Begara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM
Ya
Biro Hukmas
SS/SP 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama 1
Jumlah kerjasama yang efektif
a. Kerja sama adalah kesepakatan nasional dan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Surat Keputusan Bersama, Memorandum of Understanding / Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman, Letter of Agreement, Arrangement, Record of Discussion, Record of Understanding ) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM. b. efektif adalah .............
………….
…………
………..
Jumlah kerjasama yang diimplementasikan dihitung secara kumulatif
Ya
Biro KSLN
2
Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti
…………
………….
………………..
………………..
……………………….
Ya
Biro Hukmas
1. Pengaduan konsumen yang dimaksud adalah pengaduan tentang obat dan makanan yang masuk ke ULPK (Pusat) dan Contact Center melalui berbagai sarana. 2. Tindak lanjut yang dimaksud antara lain berupa : - menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku; - merujuk/meneruskan ke unit kerja terkait sampai ada hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait.
Triwulan
Berdasarkan data layanan pengaduan konsumen melalui ULPK (Pusat) dan Contact Center
Triwulan dan setiap Diukur berdasarkan jumlah pengaduan konsumen/masyarakat yang akhir tahun anggaran telah ditindaklanjuti dibandingkan terhadap jumlah total pengaduan konsumen/masyarakat.
Ya
Biro Hukmas
Hasil verifikasi KemenPAN-RB
Sesuai dengan konfirmasi verifikasi KemenPAN-RB
Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM dari KemenPAN-RB
Ya
1. Biro Renkeu 2. Biro Hukmas 3. Biro Umum 4. Biro KSLN
Setiap tahun
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan POM oleh Kemen PAN dan RB atas pelaksanaan SAKIP tahun sebelumnya (n-1) yang disampaikan pada tahun berjalan (n)
Ya
Biro Renkeu
3
SS/SP 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 1
Indeks PAN RB
Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM dari KemenPAN-RB
Hasil evaluasi KemenPAN-RB 2014
2
Nilai SAKIP BPOM
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hasil evaluasi Kemen PAN dan RB atas penerapan komponen manajemen kinerja (SAKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja sesuai Permen PAN dan RB terkini.
Laporan Hasil Laporan Kinerja Badan POM Evaluasi KemenPAN dan RB Tahun 2013 Baseline 2014: B
II.L.063.1
INDIKATOR
3
Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK
KONSEP DAN DEFINISI
Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) , (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.
SUMBER DATA MEKANISME PENGUMPULAN (BASELINE 2014) DATA Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2014
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: (i) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian/WDP (qualified opinion) , (iii) opini tidak wajar (adversed opinion) , dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
II.L.063.2
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI) Setiap tahun
METODE PERHITUNGAN
Opini hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Badan POM atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya (n-1) yang diserahkan pada tahun berjalan (n)
TERCANTUM PADA RENSTRA SEKTAMA (YA/TIDAK) Ya
PENANGGUNG JAWAB Biro Renkeu
INDIKATOR
4
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
KONSEP DAN DEFINISI
jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan dengan jumlah seluruh ASN
SUMBER DATA MEKANISME PENGUMPULAN (BASELINE 2014) DATA
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
Hasil Asesmen - Laporan Kegiatan pemetaan kompetensi tahun atau penilaian kompetensi 2012 - Pengukuran kompetensi terhadap seluruh pegawai dilakukan dua tahun sekali
Setahun sekali
Triwulan dan setiap Jumlah informasi Obat dan Makanan yang dipublikasikan akhir tahun anggaran
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
=
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒈𝒂𝒘𝒂𝒊 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 X 100% 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒈𝒂𝒘𝒂𝒊 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒎𝒆𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊
TERCANTUM PADA RENSTRA SEKTAMA (YA/TIDAK)
PENANGGUNG JAWAB
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Hukmas
Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat 1
Jumlah informasi obat dan seluruh jenis informasi yang disebarluaskan ke masyarakat baik langsung maupun melaui makanan yang media terdiri dari Siaran Pers, Talkshow di Media Elektronik, Wawancara dengan Media, ILM , dipublikasikan KIE langsung ke masyarakat, KIE ke Media, Pameran dan Buletin
Triwulan
Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan
2
Jumlah layanan pengaduan a. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen melalui berbagai sarana (telepon, SMS, dan informasi konsumen email, surat, fax, datang langsung, media sosial ) termasuk layanan Contact Center Halo BPOM, yang ditindaklanjuti serta layanan pada saat kegiatan bimbingan teknis/koordinasi dan promosi/sosialisasi yang telah ditindaklanjuti.
Triwulan
Jumlah layanan pengaduan dan Triwulan dan setiap Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang informasi konsumen yang akhir tahun anggaran ditindaklanjuti ditindaklanjuti (layanan)
Ya
Biro Hukmas
b. Pengaduan dan informasi konsumen yang dimaksud adalah pengaduan dan permintaan informasi tentang obat dan makanan. c. Tindak lanjut antara lain berupa : - menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku; - merujuk/meneruskan ke Unit Kerja terkait. 3
Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan
Seluruh layanan bantuan hukum yang diberikan, antara lain penyelesaian/penanganan perkara hukum, pendampingan pemberian keterangan ahli, pendampingan saksi, pemberian pertimbangan hukum, dan pelaksanaan penyuluhan hukum.
Triwulan
Jumlah layanan bantuan hukum Triwulan dan setiap Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan yang diberikan (layanan) akhir tahun anggaran
Ya
Biro Hukmas
4
Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun
Seluruh rancangan peraturan perundang-undangan, meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri yang telah mengakomodir masukan BPOM; Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Rancangan Keputusan, dan Rancangan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama.
Triwulan
Rekapitulasi jumlah rancangan Triwulan dan setiap Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan yang disusun Peraturan Perundangakhir tahun anggaran Undangan final
Ya
Biro Hukmas
Laporan Kinerja Biro KSLN 2014
Laporan kerjasama luar negeri setiap tahun
Ya
Biro KSLN
Kegiatan 2: Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM 1
Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan
a. pengembangan kerjasama luar negeri meliputi penjajagan (membuat telaah/kajian) kerjasama, penyusunan kesepakatan kerjasama, pelaksanaan kerjasama, seperti: - bilateral : Indonesia- Negara mitra, Badan POM - Food and Drug Adminstration (FDA) Negara lain, Japan International Cooperation Agency (JICA), Korea International Cooperation Agency (KOICA), Ministry of Food Drug Safety (MFDS), Phamaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), dll - regional : ASEAN, Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP), ASEAN+1, ASEAN Sub Regional, APEC, dll - multilateral/organisasi internasional: WHO, WTO, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan lembaga internasional lainnya International Narcotic Control Board (INCB), FAO, Organization of The Islamic Conference (OIC), dll b. Kerja sama adalah kesepakatan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman, Letter of Agreement, Arrangement, Memorandum Saling Pengertian, Record of Discussion) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM atau atas nama Kepala Badan POM
II.L.063.3
Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan
INDIKATOR
KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA MEKANISME PENGUMPULAN (BASELINE 2014) DATA
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)
TERCANTUM PADA RENSTRA SEKTAMA (YA/TIDAK)
METODE PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
Kegiatan 3: Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan 1
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
Diukur berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran terdiri dari : 1. Renstra Badan POM/ Review Renstra/ Buku Putih/Grand design Badan POM/ Kajian Lingstra/ Report to The Nation 2. Renstra Sektama/ Review Renstra Sektama/ Kajian Lingstra 3. Renstra Rorenkeu/ Review Renstra Rorenkeu/ Kajian Lingstra 4. Renja Badan POM tahun n+1 5. DIPA Badan POM tahun n+1/ POK tahun n+1 6. Perjanjian Kinerja Badan POM tahun n 7. Perjanjian Kinerja Sektama tahun n 8. Perjanjian Kinerja Rorenkeu tahun n 9. Laporan Kinerja BPOM tahun n-1 10. Laporan Kinerja Sektama tahun n-1 11. Laporan Kinerja Rorenkeu tahun n-1 12.Laporan tahunan Badan POM tahun n-1 13. Laporan tahunan Rorenkeu tahun n-1 14. Laporan Keuangan Badan POM tahun n-1 15. Laporan Keuangan Sektama tahun n-1
2
Jumlah kajian Organisasi, Kajian Organisasi/Tata Laksana/Reformasi Birokrasi dalam rangka penataan kelembagaan Tata Laksana dan BPOM. Reformasi Birokrasi Kegiatan 4: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM 1
2
4
Laporan Kinerja
Setiap akhir tahun
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi Berdasarkan masing-masing dokumen perencanaan yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
Ya
Biro Renkeu
Laporan Kinerja Rorenkeu 2014
Laporan Kinerja
Setiap tahun
Diukur berdasarkan kajian yang dihasilkan
Ya
Biro Renkeu
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
Persentase Aparatur Sipil jumlah ASN yang ditingkatkan pendidikannya melalui pendidikan S1, S2, dan S3 dibandingkan Negara (ASN) yang dengan jumlah seluruh ASN ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3
Laptah Biro Umum Laporan Kegiatan 2014 Laporan Kinerja Biro Umum2014
Jumlah dokumen Human
Laptah Biro Umum Laporan Kegiatan Setahun sekali 2014 Laporan Kinerja Biro Umum2014 Hasil Asesmen - Laporan Kegiatan pemetaan Setahun sekali kompetensi tahun atau penilaian kompetensi 2012 - Pengukuran kompetensi terhadap seluruh pegawai dilakukan dua tahun sekali N/A Laporan hasil penilaian kinerja Setahun sekali dari seluruh unit kerja
Jumlah dokumen HCM yang dihasilkan, meliputi HC Acquisition, HC development, HC engagement, dan HC retention.
Laporan BMN Akhir Tahun
Laporan BMN per SATKER dari Laporan Semester hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL
Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
Laporan Kinerja Rorenkeu
Jumlah laporan
Capital Management
3
Laporan Kinerja Rorenkeu 2014
Jumlah dokumen HCM yang dihasilkan, meliputi HC Acquisition, HC development, HC engagement, dan HC retention.
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan dengan jumlah seluruh ASN
Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik
Jumlah ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN
2 (dua) kali setahun Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3
=
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏𝒏𝒚𝒂 𝑺𝟏,𝑺𝟐,𝑺𝟑 X 100% 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝑨𝑺𝑵
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒈𝒂𝒘𝒂𝒊 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 = X 100% 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒈𝒂𝒘𝒂𝒊 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒎𝒆𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝑺𝑵 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 Persentase SDM Aparatur 𝒌𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂𝒏𝒚𝒂 BPOM yang memiliki kinerja 𝒃𝒆𝒓𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒃𝒂𝒊𝒌 = X 100% berkriteria baik 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝑨𝑺𝑵
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM SS/SP: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 1
Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
jumlah satker yang mengelola BMN dengan baik, mulai dari perencanaan sampai penghapusan dibanding dengan jumlah satker
=
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒕𝒌𝒆𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐𝒍𝒂 𝑩𝑴𝑵 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒊𝒌 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒕𝒌𝒆𝒓
X 100%
Kegiatan 1: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 1
Jumlah dukungan teknis a. Dukungan teknis pengadaan barang dan jasa berupa bimtek dan penyusunan dokumen teknis N/A pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa b. Terdiri dari laporan Bimtek pengadaan barang dan jasa, laporan penyusunan e- katalog, laporan percepatan pengadaan barang jasa, laporan bimtek ULP dan laporan Bimtek LPSE
II.L.063.4
Setiap tahun
INDIKATOR
KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA MEKANISME PENGUMPULAN (BASELINE 2014) DATA
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)
TERCANTUM PADA RENSTRA SEKTAMA (YA/TIDAK)
METODE PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
Kegiatan 2: Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM 1
2
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar
Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
a. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak Laporan BMN ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Akhir Tahun b. Sarana dan Prasarana dihitung dari Luas bangunan, Meubelair, dan Jumlah Alat Pengolah Data (APD) dengan bobot yang sama. c. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja jumlah satker yang mengelola BMN dengan baik, mulai dari perencanaan sampai penghapusan dibanding dengan jumlah satker
Laporan BMN Akhir Tahun
Laporan BMN per SATKER dari Setiap tahun pada Persentase pemenuhan hasil Rekonsiliasi dengan akhir tahun anggaran sarana dan prasarana KPKNL penunjang kinerja sesuai standar
Laporan BMN per SATKER dari Laporan Semester hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL
II.L.063.5
Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
=
𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒓𝒂𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊
Ya
Biro Umum
Ya
Biro Umum
= 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏 X 100%
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒕𝒌𝒆𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐𝒍𝒂 𝑩𝑴𝑵 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒊𝒌 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒕𝒌𝒆𝒓
X 100%
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.04.2.21.04.15.1986 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 20152019;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
-25. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714); 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019.
Pertama
: Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 20152019, yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
-3Kedua
: Renstra Sekretariat Utama memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ketiga
: Renstra Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai: a. acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019; b. acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan c. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Keempat
: Terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama dilakukan: a. pemantauan secara berkala; dan b. evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis.
Kelima
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si NIP.19630527 198903 2 001
ANAK LAMPIRAN I
Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Utama Up Date 21 Apr 2015 Target Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
2015
2016
2017
Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018
2019
Sekretariat Utama
2015 122,3
2016 405,0
2017 761,0
2018 690,0
2019
Unit Organisasi Pelaksana
325,0
SS 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 1.1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
20
20
20
20
20
Biro Hukmas
32
38
41
45
50
Biro KSLN
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
70
70
75
80
85
SS 3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM 3.1. Indeks PAN RB
B
BB
A
A
AA
Biro di Kesektamaan
3.2. Nilai SAKIP
B
A
A
A
A
Biro Perencanaan dan Keuangan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Biro di Kesektamaan
65
68
70
72
75
SS 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama 2.1. Jumlah kerjasama yang efektif 2.2. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan 2.3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti
3.3. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3.4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
Biro Hukmas
Biro Umum 93,4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM
111,0
118,0
127,0
136,0
SP 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 1.1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan SP 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama 2.1. Jumlah kerjasama yang efektif 2.2. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan 2.3. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti
20
20
20
20
20
Biro Hukmas
32 Baik
38 Baik
41 Baik
45 Baik
50 Baik
Biro KSLN Biro Hukmas
70
70
75
80
85
K/L-N-B-NS-BS
Target Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Alokasi (dalam Miliar rupiah)
2016
2017
2018
2019
SP 3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM 3.1. Indeks PAN RB
B
BB
A
A
AA
Biro di Kesektamaan
3.2. Nilai SAKIP
B
A
A
A
A
Biro Perencanaan dan Keuangan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Biro di Kesektamaan
65
68
72
75
3.3. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3.4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
70
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
2015
2016
2017
2018
2019
Unit Organisasi Pelaksana
2015
Biro Umum 9,5
11,00
11,00
12,00
5,6
6,0
7,0
8,0
45,7
50,00
55,00
61,00
13,00 Biro Hukmas
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan 1
Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan
Pusat
91
95
99
103
107
2
Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti
Pusat
9.000
9.000
10.000
11.000
12.000
Pusat
150
150
160
160
165
Pusat Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM
150
160
170
180
190
Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum 3
Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan Tersusunnya rancangan peraturan perundangundangan terkait pengawasan Obat dan Makanan 4
8,0 Biro KSLN
Terselenggaranya koordinasi kerjasama luar negeri di bidang Obat dan Makanan 1
Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan
Pusat
25
28
31
34
37
Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi 1
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
Pusat
15
15
15
15
15
67,00 Biro Perencanaan dan Keuangan
K/L-N-B-NS-BS
Target Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Alokasi (dalam Miliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
1
1
1
1
1
2015
2016
2017
2018
2019
Unit Organisasi Pelaksana
Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB 2
Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
Pusat
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM
32,6
44,0
45,0
46,0
48,0 Biro Umum
28,9
294,0
643,0
563,0
6,0
10,0
10,0
11,0
12,0 Biro Umum
22,9
284,0
633,0
552,0
177,0 Biro Umum
Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan operasional perkantoran 1
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Pusat ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3
2
2
2
2
2
2
Jumlah dokumen Human Capital Management
Pusat
7
6
6
6
6
3
Persentase pegawai yang memenuhi standar Pusat kompetensi
65
68
70
72
75
4
Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik
Pusat
80
81
82
84
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM 1
189,0 Sekretariat Utama
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
1.1. Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
Pusat
100
100
100
100
100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM 1
Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa
Pusat
5
5
5
5
5
Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM Terselenggaranya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang di Badan POM serta pembinaannya 1
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pusat penunjang kinerja sesuai standar
80
82
86
88
90
2
Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
Pusat
100
100
100
100
100
K/L-N-B-NS-BS
ANAK LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT UTAMA 2015-2019
No
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab
1 Reviu peraturan tentang organisasi dan tata laksana
Meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Humas
2 Regulasi tentang analisis jabatan di BPOM
a. Amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 56) b. Inputan untuk penataan kelembagaan (penyusunan, pengembangan, penyempurnaan unit dan hubungan tata kerja organisasi), penataan kepegawaian (pengadaan, pengelolaan administrasi dan jenjang karir) dan penataan ketatalaksanaan (sistem dan prosedur kerja) BPOM c. Menyelaraskan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan sumber daya manusia aparatur
1. Biro Umum 2. Biro Hukum dan Humas
3 Keputusan tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang administrasi Umum
Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan 1. Biro Umum administrasi umum serta pengadaan kebutuhan-kebutuhan 2. Biro Hukum dan Humas pada bidang prasarana & sarana, termasuk kebutuhan pengadaan ASN
4 Peraturan tentang pedoman penilaian (jabatan fungsional)
a. Merupakan salah satu unsur Manajemen PNS yang harus dilaksanakan BPOM dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengukuran evaluasi jabatan sebagai salah satu dasar perhitungan tunjangan kinerja pegawai. Amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 69)
5 Peraturan tentang standar hard competency ASN BPOM
Unit Terkait/ Institusi Kementerian Hukum dan HAM
1. Biro Umum 2. Biro Hukum dan Humas
1. Biro Umum 2. Biro Hukum dan Humas
Kementerian Hukum dan HAM
No
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab
6 Peraturan tentang pola karir ASN BPOM
a. Merupakan salah satu unsur Manajemen PNS yang harus 1. Biro Umum dilaksanakan BPOM dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang 2. Biro Hukum dan Humas Aparatur Sipil Negara b. Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 "Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional" c. Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 "Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional".
7 Keputusan standar minimal kebutuhan Sarpras di Sektama maupun unit lainnya
Meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pejabat dan pegawai BPOM
8 Peraturan tentang tata cara pengelolaan, pelaporan, penyajian informasi dan dokumentasi di Sektama
Kementerian Hukum dan HAM
1. Biro Umum 2. Biro Hukum dan Humas
Panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Utama BPOM dalam menyelenggarakan pengelolaan, pelaporan, penyajian informasi dan dokumentasi 9 Standar minimal kerja sama di dalam dan luar negeri Panduan dalam penyelenggaraan kerja sama di dalam dan luar negeri
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Humas
10 Reviu peraturan tentang standar pelayanan publik, khususnya untuk standar layanan informasi dan pengaduan.
1. Biro Umum 2. Biro Hukum dan Humas
Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas standar layanan informasi dan pengaduan BPOM
Unit Terkait/ Institusi
Kementerian Hukum dan HAM
1. Biro Kerja Sama dan Luar Negeri 2. Biro Hukum dan Humas Kementerian Hukum dan HAM
