Jakarta, 24 Februari 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan 1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan : a. meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta b. mengembangkan sistem pengendalian bencana alam banjir dan kebakaran hutan; 2. Lumbung energi nasional dengan : a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, b. pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan c. air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; 3. Pengembangan industri berbasis komoditas : a. kelapa sawit, karet, b. bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; 4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
(Perpres Nomor 2 Tahun 2015) Buku III RPJMN 2015-2019 Hal. 1-10 (28)
Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan 1) Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi: a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa endemik kawasan; b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi; c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan d. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya. g. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015) Buku III RPJMN 2015-2019, Hal. 352
Lanjutan..... 2) Kebijakan mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 3) Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup 4) Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional: Sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan; dan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; serta kota tepi air (waterfront city); dan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir. 5) Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah. 6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan Pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.
Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan Pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pengendalian perubahan iklim Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan Planologi dan Tata Lingkungan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Penelitian dan pengembangan LH dan Kehutanan Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan 13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemen LHK
Matrik Kementerian dan Lembaga RPJMN 2015-2019, Kementerian LHK Hal. 573-623
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN PEMBANGUNAN LHK WILAYAH KALIMANTAN (Perpres Nomor 2 Tahun 2015) 1. Penanganan DAS yang meliputi: pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas, salah satunya DAS Kapuas; 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 3. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW; 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu (HHBK); 5. Meningkatnya populasi satwa terancam punah; 6. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove; 7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan;
8. 9. 10. 11.
12. 13.
14.
Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen (s/d 2014 50,33 % terhadap kawasan hutan di Kalimantan); Tata batas /rekonstruksi batas kawasan hutan (40.000 km seluruh Indonesia, Kalimantan = 13.320 km) ; Operasionalisasi KPH (21 KPH Model yang terdiri dari 17 KPHP dan 4 KPHL, dari 111 KPH yang sudah ditetapkan); Peningkatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019 untuk seluruh indonesia). Peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman , hutan alam dan hutan rakyat dalam periode 2015-2019 (5 tahun); Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK Nasional sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Dalam rangka mendukung program surplus beras sebesar 10. juta ton, Kemen LHK menyiapkan pencadangan lahan seluas 307.700 ha : di Kalteng 178.572 ha, Kaltim 9.922 ha, Kalbar 119.376 ha
Substansi Kehutanan Dalam Tata Ruang Perubahan kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dengan masing masing nomor : SK. 435/Menhut-II/2009 (Kalimantan Selatan) SK. 529/Menhut-II/2012 (Kalimantan Tengah) SK. 554/Menhut-II/2013 (Kalimantan Timur)* SK. 936/Menhut-II/2013 (Kalimantan Barat) Keterangan : *) Kalimantan Utara masih menginduk dengan Kalimantan Timur
Instrumen penyelesaian RTRWP : 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRWP dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Latar belakang Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga a. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. b. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, pengukuhan kawasan hutan harus dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan; c. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan negara; d. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara
Penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan (Fasos, Fasum dan Permukiman) Pemohon adalah orang-perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon
Tim IP4T diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi untuk lintas Kabupaten/ Kota.
Sumber: Perber 4 K/L Tgl 17 Okt 2014
Pemohon Pemohon Pemerintah Kabupaten/ Kota
Hak Akses/Ruang Kelola Bersama (HKm, HD, Kemitraan) Tidak
-
BPN Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis **
Kementerian Kehutanan Perubahan Batas Kawasan Hutan/RTRW
Pembuktian Klaim Pihak Ketiga
Penegasan/ Pengakuan Hak dari BPN
Ya
Peta Kawasan Hutan Peta penggunaan tanah saat ini Surat Keterangan yg dimiliki
Peta Penggunaan, Penguasaan Tanah dan tekstual.
Surat pernyataan penguasaan fisik tanah secara sporadik (kades + 2 saksi)
Penerbitan Tanda Bukti Hak
MODEL REKONSTRUKSI
Pemohon
Sumber: SKB 3 Menteri dengan Ka. BPN
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Pembuktian Klaim Pihak Ketiga -
BPN+KEHUTANAN Tidak Surat dari Kemenhut kepada BPN akan disampaikan dalam bentuk peta kerja yang diberi baju SK
Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis
Kementerian Kehutanan Perubahan Batas Kawasan Hutan
Penegasan/ Pengakuan Hak dari BPN
Peta Kawasan Hutan Peta penggunaan tanah saat ini Surat Keterangan yg dimiliki
Ya
IP4T + 20 th, diberikan SP2BFT
- 20 Th, masuk kegatan RA
Penerbitan Tanda Bukti Hak
TERIMA KASIH
6.7.4 Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN SASARAN 1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened IUCN) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove; c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan; dan d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.
2. Tata Kelola Hutan a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen; b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km; c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN); dan d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi
6.7.2 Ketahanan Air SASARAN • Sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut: 1. Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, pembangunan dam pengendali dan penahan, gully plug, serta sumur resapan di daerah hulu DAS; 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar; 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu; 4. Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW;
PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SASARAN • 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan • 2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.
Buku I RPJMN 2015-2019 Agenda Pembangunan Nasional hal 260 (6-169)
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENYEDIAAN INFORMASI IKLIM DAN INFORMASI KEBENCANAAN SASARAN • Adapun sasaran yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah sebagai berikut: • 1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegi-atan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan; • 2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan; • 3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan • 4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG)
Buku I RPJMN 2015-2019 Agenda Pembangunan Nasional hal 264 (6-173)
PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENYEDIAAN INFORMASI IKLIM DAN INFORMASI KEBENCANAAN
Strategi yang ditempuh adalah: 1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak; 2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif; 3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan 4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan Buku I RPJMN 2015-2019 hal 171
• Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 (5 tahun) adalah: • a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m3; • b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3; • c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3; • d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar. •
A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan 1. Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional: a. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan; b. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; c. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city); dan d. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir. 2. Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yangdapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah. 3. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi: a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan; b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi; c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan d. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggukawasan berfungsi lindung; e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya. g. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran SungaiTerpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
6-46 4. Kebijakan mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 5. Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi: a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan b. Pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. 6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi: a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan b. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.
Buku III RPJMN 2015-2019 Hal . 352 (6-45)
