www.parlemen.net
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI
PENDAPAT FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI TERHADAP RUU TENTANG PARTAI POLITIK DAN RUU TENTANG SUSDUK MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
JAKARTA, 11 Juli 2007
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kantor MPR/DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 22 Ruang 2208-2215 JI. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 Telp. (021) 575 5988, 575 5936, Fax. (021) 575 5925, 5755935
PENDAPAT FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI TERHADAP RUU TENTANG PARTAI POLITIK DAN RUU TENTANG SUSDUK MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
Disampaikan dalam Rapat Pansus Tanggal
: 11 Juli 2007
Juru Bicara
: H. Zainal Abidin Hussein, SE
Nomor Anggota
: A-286
Yth, Saudara Pimpinan dan anggota Pansus Yth, Saudara Mendagri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM Segenap hadirin yang tercinta
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita bersama dapat menghadiri Rapat Pansus hari ini dalam rangka mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU tentang Partai Politik dan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan paket Undang-undang di bidang politik yang diajukan oleh Pemerintah.
Penyempurnaan atau revisi paket Undang-undang di bidang politik seakan mengokohkan tradisi yang berjalan selama ini, yakni melakukan bongkar pasang peraturan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Kalau bukan merevisi undang-undang yang mengatur eksistensi parpol dan aturan main pemilu, peraturan pelaksanaannya yang diubah. Ini mengakibatkan pelaksanaan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 hingga
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
pemilu terakhir pada tahun 2004, berjalan dengan sistem, aturan, dan prosedur yang berbeda.
Merujuk pada naskah akademik yang menjadi acuan penyusunan RUU Partai Politik yang diajukan Pemerintah, revisi terhadap undang-undang tentang Partai Politik kali ini diarahkan untuk menciutkan jumlah partai politik dalam rangka memperkuat atau mengefektifkan sistem presidensial. Fraksi Partai Bintang Reformasi menilai, argumentasi yang digunakan oleh para penyusun RUU Partai Politik untuk menciutkan jumlah partai politik tidak didukung oleh fakta yang benar dan tidak memiliki dasar teoritis yang kuat.
Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini masih sangat rendah, seperti ditunjukkan oleh berbagai survey dan polling. Persoalan ini, selayaknya ditujukan pada parpol-parpol lama yang saat ini menguasai pemerintahan dan institusi pembuat kebijakan publik. Penilaian bahwa fungsi-fungsi parpol belum berjalan efektif sesungguhnya bersumber dari tradisi politik tidak sehat yang sudah berlangsung puluhan tahun dan tetap dipertahankan oleh parpol-parpol lama. Belum muncul suatu tradisi politik yang dapat memberikan dasar kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dengan partai politik sebagai subyeknya.
Karena persoalannya terletak pada perilaku dan tradisi partai politik lama, apakah tepat jika kekuatan politik baru kemudian dilarang untuk hidup dan berkembang? Bukankah hal ini hanya akan melanggengkan tradisi politik lama sekaligus mematikan potensi lahirnya tradisi politik baru?
Terhadap wacana yang memandang negatif terhadap demokrasi multi partai seolah-olah menjadi faktor instabilitas pernerintahan clan penghambat kemajuan ekonomi, menurut Fraksi PBR pandangan itu, sangat keliru dan cenderung manipulatif. Rendahnya kinerja Pemerintah di bidang ekonomi sesunguhnya lebih terkait dengan problem birokrasi yang belum sepenuhnya direformasi, bukan karena hambatan dari sistem demokrasi multi partai.
Sistem demokrasi multi partai justru memiliki beberapa dimensi positif dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, pertama, sistem multi partai memungkinkan
terjadinya
perimbangan
kekuasaan antara lembaga legislatif dan
eksekutif. DPR tidak lagi menjadi alat stempel Pemerintah seperti di era Orde Baru. Karena di DPR tidak ada lagi fraksi yang dominan, maka kebijakan politik yang diambil harus terlebih
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
dahulu melalui perdebatan yang serius. Pertimbangan kepentingan masyarakat pun mulai menjadi acuan penting bagi penetapan suatu kebijakan.
Dimensi positif kedua, adalah banyaknya pilihan pemimpin bagi masyarakat karena sumber kepemimpinan tidak lagi menjadi monopoli parpol "itu-itu saja" seperti di era Orde Baru. Yang menarik, beberapa kasus Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkadal) justru dimenangkan oleh pasangan calon yang didukung oleh gabungan parpol yang tidak meraih kursi di DPR Daerah. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah tampilnya duet SBY-JK menjadi Presiden dan Wapres karena diberi peluang oleh demokrasi multi partai yang ada saat ini.
Sungguh tidak bijaksana jika Pemerintah dan DPR yang dilahirkan oleh sistem demokrasi multipartai justru punya rencana untuk mematikan demokrasi multipartai itu sendiri.
Penyempurnaan undang-undang Partai Politik selayaknya dilakukan dengan tetap mengacu kepada spirit reformasi. Yakni, perubahan sistem politik dari pembatasan jumlah partai menuju multi partai, dari pembatasan partisipasi politik menuju peruuasan partisipasi politik, dari penyeragaman asas menuju penghargaan terhadap aspirasi dan hak-hak minoritas, dari keterbatasan pilihan figur pemimpin menuju tersedianya banyak pilihan figur pemimpin bagi rakyat.
Spirit
reformasi
penyempurnaan
paket
di
atas
perlu
undang-undang
untuk politik
kita
renungkan
benar-benar
kita
kembali
agar
lakukan
untuk
kepentingan bangsa. Bukan sekadar untuk menciutkan jumlah partai politik yang cenderung berangkat dari kepentingan kekuatan politik tertentu.
Dengan dasar pemikiran di atas, Fraksi Partai Bintang Reformasi tidak sependapat dengan rumusan pasal-pasal yang memperberat syarat pendirian partai politik baru karena akan menghambat lahirnya kekuatan politik baru di Indonesia.
RUU Partai Politik ini juga cenderung mencampuri masalah-masalah internal parpol, dan terkesan mengarahkan agar penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di parpol diselesaikan melalui pengadilan. Pasalpasal yang mengatur tentang perselisihan di tubuh
partai
politik
perlu
ditinjau
kembali
karena
berpotensi
menghilangkan
kemandirian partai politik dalam menyelesaikan masalah internalnya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat, Penyempurnaan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD memuat perubahan yang antara lain mencakup tentang penethpan pimpinan DPR berdasarkan prinsip proporsional (berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR), sanksi lebih tegas terhadap anggota Dewan yang melanggar kode etik dan tidak menjalankan kewajiban
konstitusionalnya,
penguatan
peran
DPD,
serta
pengaturan
tentang
penggunaan hak-hak Dewan.
Secara terinci, perubahan pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal di atas akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus mendatang dan perlu disinkronisasikan dengan pasal-pasal dalam RUU terkait. Fraksi PBR berharap agar penyempurnaan RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini dapat mempermudah dan memperkuat peran konstitusional Dewan sebagai lembaga negara yang menjadi respresentasi rakyat. Bukan justru mempersulit pelaksanaan hak-hak konstitusional Dewan sebagai dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.
Demikianlah pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi. Semoga Allah SWT meridhoi aural ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-NYA yang tiada terbatas.
Billahit Taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb
PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI Jakarta, 11 Juli 2007 Ketua
Sekretaris
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
