IV.B.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

IV.B.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Pada hakekatnya "pembangunan" itu mengandung implikasi perubahan yang direncanakan. Perubahan yang terjadi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk tetapi tidak mengganggu aspek lingkungan hidup. Implikasi lainnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya wilayah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah yang acapkali bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karenanya paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan seakan menjadi tuntutan bagi pengambil kebijakan pembangunan nasional dan juga daerah. Hal ini karena sumber daya alam semakin terbatas sementara tuntutan kebutuhan dan jumlah penduduk semakin meningkat. Usaha untuk menjaga lingkungan hidup agar pembangunan dapat berkelanjutan sehingga kepentingan kehidupan generasi yang akan datang terproteksi, menjadi semakin penting untuk diperjuangkan. Dengan demikian perlu adanya jaminan agar dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, urusan lingkungan hidup hendaknya menjadi prioritas dalam usaha perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah berusaha mewujudkan hal itu dengan melaksanakan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, yaitu: 1) Penggiatan pemasyarakatan masalah pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat; 2) Penegakan peraturan perundang-undangan; 3) Peningkatan rehabilitasi/pemulihan dan konservasi fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan 4) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup melibatkan tujuh SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku leading sector, DPU, Bappeda, Satpol PP serta beberapa kegiatan yang melekat di kecamatan.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup dituangkan ke dalam 6 (enam) program dan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan program diwujudkan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010. Total alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2010 berjumlah Rp 3.394.773.960 atau sekitar 0,47 % dari total belanja APBD yang berjumlah Rp 720.254.292.159. Berdasarkan perhitungan pada akhir tahun anggaran, dari alokasi tersebut terealisasi 95,98 % atau sebesar Rp 3.258.583.555,00, dengan uraian sebagai berikut:

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

50


Tabel IV.B.3.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.

Program

A

Belanja Langsung

1

2

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2.241.385.000

2.135.160.140

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

957.215.000

921.402.800

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

300.000.000

295.378.000

300.000.000

300.000.000

505.000.000

453.176.000

5

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Administrasi Perkantoran

146.720.000

133.495.815

6

Program Peningkatan Sarana Prasarana

32.450.000

31.707.525

B

Belanja Tidak langsung

1.153.388.960

1.123.423.415

1

Belanja Pegawai

1.153.388.960

1.123.423.415

2

Belanja Hibah

0

0

3.394.773.960

3.258.583.555

3

4

Jumlah total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2010 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2010, dapat dilihat pada rincian di bawah ini: Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi juga meningkat. Kegiatan ekonomi/ pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan meliputi: 1.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Kota Wonosobo sebagai Kota bersih, sehat, teduh, nyaman dan dapat mengundang wisatawan asing maupun domestik. Di samping itu, ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan penghargaan adipura. Pelaksanaan kegiatan ini diantaranya dengan penanaman bibit tanaman peneduh dan tanaman hias di lokasi. Adapun lokasinya yaitu di sekitar titik pantau penilaian adipura meliputi jalan – jalan protokol, perumahan, hutan kota, sekolah – sekolah di kawasan titik pantau Adipura serta di sekitar terminal mendolo.


51


2.

Pengendalian Kerusakan Lahan Dalam rangka pengendalian kerusakan lahan diperlukan sebuah dokumen yang memuat data dan informasi mengenai sumber daya alam di Kabupaten Wonosobo yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, dan bentuk kerusakan. Susunan data yang dihasilkan merupakan inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengendalian kerusakan lahan. Output yang diperoleh yaitu 15 buku inventarisasi lingkungan hidup.

3.

Upaya pemulihan lahan akibat budidaya tembakau Kegiatan budidaya tentunya juga membawa implikasi pada kerusakan lahan. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan untuk memperbaikinya. Salah satunya yaitu dengan menanam bibit tanaman jemitri. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah dan Desa Surengede Kecamatan Kertek. Selain itu, dilakukan juga pembuatan buku statistik lingkungan hidup.

4.

Operasionalisasi Laboratorium Kimia Pelaksanaan uji kualitas air sungai diperlukan untuk memantau kondisi air sungai dan menunjang Program Prokasih (Program Kali Bersih). Uji kimia kualitas air dilakukan di Laboratorium Kimia BLH. Adapun untuk sampelnya diambil dari air sungai yang melintasi 10 wilayah kecamatan, 25 desa.

5.

Peningkatan status lingkungan hidup Kegiatan ini dilakukan dengan penyusunan buku laporan status lingkungan hidup daerah. Dalam jangka waktu 1 tahun. Keberadaan data status lingkungan hidup wilayah kabupaten secara periodik sangatlah diperlukan sebagai bentuk pelayanan akses masyarakat khususnya dalam rangka penyediaan informasi lingkungan hidup, serta sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup guna meningkatkan status lingkungan hidup wilayah. Output yang diperoleh berupa 20 buku status lingkungan hidup daerah Kabupaten Wonosobo.

6.

Pengendalian dampak lingkungan Pada umumnya, kegiatan penduduk pastilah akan menimbulkan dampak lingkungan (dampak positif maupun negatif). Hanya saja dampak negatiflah yang perlu mendapatkan penekanan pengendaliannya. Dalam hal ini, pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten, diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pengadaan bibit tanaman jenitri, lokasi 4 Kecamatan, 7 desa, Pengadaan alat composting, tempat sampah, gerobak sampah dan papan informasi lokasi 2 kecamatan, 2 desa/kelurahan, dan 8 area publik di Kota Wonosobo, Pengadaan pupuk organik, lokasi 4 Kecamatan, 7 desa, Penyusunan buku laporan pemantauan kualitas air tahun 2010, Penyusunan buku laporan periodik terhadap volume sampah tahun 2010, Pemberian biaya tanam, Pengadaan mesin pengolah sampah, lokasi kantor BLH, Pengadaan komputer, lokasi kantor BLH, Pengadaan alat laboratorium kimia, lokasi kantor BLH, Penyempurnaan gedung kantor, lokasi kantor BLH, Pembuatan sumur resapan : pemilihan langsung, lokasi di 9 kantor pemerintahan kabupaten, 7 sekolah, 1 kecamatan dan 2 desa.


52


7.

Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin Kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). kegiatan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin dengan melaksanakan patroli, operasi dan monitoring di lokasi penambangan liar di wilayah Kecamatan Mojotengah, Kejajar, Kalikajar, dan Selomerto. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang menonjol dalam program dan mendukung indikator kunci kinerja pertambangan tanpa ijin dan penegakan hukum lingkungan.

8.

Penunjang Kegiatan Adipura Kegiatan ini melekat di kecamatan yang diwujudkan salah satunya dengan penghijauan di halaman kantor kecamatan Wonosobo yang termasuk dalam titik pantau adipura.

Dengan demikian diharapkan kegiatan dalam program ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pencemaran dan juga perusakan lingkungan yang ada di wilayah kabupaten.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Keberadaan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan sangatlah penting untuk membantu menyeimbangkan kondisi lingkungan. RTH dapat berupa area terbuka atau jalur yang diisi tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Program ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kecamatan Wadaslintang dan Kelurahan Kaliwiro (melekat pada program kecamatan dan/atau kelurahan). Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan meliputi: Pembuatan dan Pemeliharaan Taman dalam Kota, Pemeliharaan Alun-alun Kota Wonosobo, Pembangunan Tempat Parkir Bumi Perkemahan Wadaslintang, dan Penunjang Keindahan Lingkungan. RTH Taman Kota dan alun-alun di atas merupakan area publik yang menjadi pusat kegiatan penduduk Kota Wonosobo. Adanya kegiatan pemeliharaan taman dalam kota dan alun-alun tentunya semakin menyajikan pelayanan yang baik dari pemerintah kepada warganya. Dalam program ini, perlu juga ada perhatian dalam penetapan RTH kawasan perkotaan minimal 30 % dari luasan wilayah. Adanya kriteria tersebut menjadi acuan untuk tetap mempertahankan RTH dalam arti tidak dialihfungsikan.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sampah, Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif sampah terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan dan sungai. Pengelolaan sampah baik di Tempat pemrosesan sementara (TPS) maupun di Tempat pemrosesan akhir (TPA) pun haruslah dikelola dengan baik. Melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan telah dilaksanakan kegiatan berupa Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengolahan sampah di TPA Wonorejo dalam taraf peningkatan dari sistem terbuka (open dumping) menuju sistem sanitary landfill, dan juga sistem pengelolaan sampah di TPS wilayah RIK. LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

53


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Dieng telah menjadi isu nasional bahkan dunia. Hal ini karena adanya perubahan wajah Dieng. Sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, kawasan Dieng masih mempesona dengan segala keindahannya. Saat ini yang dapat ditemui adalah adanya konversi lahan kawasan lindung menjadi budidaya lahan pertanian kentang yang mengubah bentang lahan. Kondisi ini diperparah dengan adanya tingkat erosi yang semakin besar di daerah hulu sehingga membahayakan lingkungan di daerah hilir dan sekitarnya. Kerusakan lingkungan Dieng menjadi isu global sehingga banyak pihak ingin berkecimpung didalamnya, namun penanganan banyak yang masih bersifat sektoral. Oleh karena itu program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatannya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng digulirkan sebagai pendukung dari Program Pemulihan Dieng sebagai program utama. Kegiatannya berupa Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng. Kegiatan tersebut difokuskan pada pencapaian tujuan memulihkan fungsi kawasan lindung Dieng tanpa mengabaikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Pada tahun ke tiga, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mutisari dan Krinjing Kecamatan Watumalang, serta Desa Tlogo dan Menjer Kecamatan Garung. Subkegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan bibit ternak dan bibit tanaman keras sebagai upaya untuk mewujudkan pertanian terpadu (agrosilvopastura), pembuatan demplot Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di kawasan lindung seluas 4 hektar, demplot usaha tani terpadu seluas 16 hektar di lahan milik masyarakat, Kampanye kepedulian penyelamatan Kawasan Dieng, Pemberdayaan masyarakat/penguatan kelembagaan kelompok tani.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.


54


Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2009. Selengkapnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dillihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.B.3.2 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No. 1

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%

2

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi/ Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x 100% 3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) / Jumlah penduduk x 100% 4 Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100% Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja (%) 2009 69,94

100

1,11

100

2010 62.700 -------- x 100% 71.175 = 88,09% 1 -- x 100%=100% 1 = 100% 136 --------- x 100% 892.803 = 3,56% 5 -- x 100% 5 = 100%

Secara makro, pembangunan urusan lingkungan hidup sudah diupayakan seoptimal mungkin mencapai sasaran sesuai target kinerja, meskipun masih ada beberapa kendala di lapangan. Beberapa pencapaian, dan dampak pelaksanaan pembangunan di urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:  terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan dan terkelolanya sampah secara ramah lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan persentase penanganan sampah yang semula hanya 69,94% menjadi 88,09%. Di samping itu terlihat pula pada indikator meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dari 1,11 % menjadi 3,56%.  tertanganinya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Hal ini dapat terlihat dari perusahaan dengan kriteria wajib AMDAL yang ada di Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2010 ini (PT Geodipa dan PLTA Garung), telah memiliki dokumen AMDAL.  terlaksananya penegakan hukum lingkungan ditandai dengan tertanganinya kasus lingkungan yang dilaporkan.  tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan wilayah kabupaten  terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif serta meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

55


 terciptanya ruang terbuka hijau di Wonosobo yang tertata, terawat serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal sehingga dan dapat memperindah wilayah Wonosobo. c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain :  Upaya pengelolaan sampah TPS belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.  Perhatian masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan baru sekadar mengetahui, belum sampai mengubah perilaku.  Masih ditemuinya praktik pengolahan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan  Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sistem menuju sanitary landfill yang solid.  Masih kurangnya personil yang memenuhi pendidikan formal dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, misalnya operator dan atau analis laboratorium.  Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.  Belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Peningkatan pengelolaan sampah di TPS-TPS hingga ke seluruh wilayah kabupaten.  Mengurangi timbulan sampah dengan menggalakkan aksi 3R (reduce, reuse and recycle) di kalangan masyarakat.  Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumbernya  Mengupayakan pelaksanaan pertanian terpadu ramah lingkungan secara intensif khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng.  Peningkatan kampanye lingkungan dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.  Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan.  Penambahan pegawai/operator laboratorium yang memadai.  Penguatan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.  Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.


56

IV.B.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Recommend Documents