IV.B.3.Urusan Wajib Lingkungan Hidup

IV.B.3.Urusan Wajib Lingkungan Hidup

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Secara topografis dan kondisi biogeofisik, dalam konstelasi regional wilayah Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Wonosobomerupakan daerah konservasi yang berfungsi melindungi wilayah-wilayah di bawahnya. Hal itu juga telah disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, yang menjadikan lingkungan sebagai salah satu isu strategisnya dan kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rencana upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah konservasi alam. Penguatan isu lingkungan juga strategis karena ke depan, Wonosobo akan berhadapan dengan ancaman berkurangnya daya dukung lingkungan serta kebutuhan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah daerah berusaha merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011, yaitu: 1) Penggiatan pemasyarakatan masalah pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup kepada masyarakatdalam rangka mengetuk hati para pelaku pemerintahan dan pembangunan serta ekonomi yang bersentuhan dengan konversi dan konservasi sumberdaya alam; 2) Penegakan peraturan perundangundangan lingkungan hidup; 3) Peningkatan rehabilitasi/pemulihan dan konservasi fungsi sumberdaya alam dan lingkungan yang telah rusak melalui pelibatan peran serta masyarakat dan LSM; dan 4) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta untuk melakukan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup melibatkan 6 (enam) SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidupselaku leading sector, DPU, Bappeda, Satpol PP serta beberapa kegiatan yang melekat di kecamatan (Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan Wonosobo). PROGRAM DAN KEGIATAN BERBASIS ANGGARAN a. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup dituangkan ke dalam 7(tujuh) program dan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan program diwujudkan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011. Total alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2011 berjumlah Rp 3.897.040.000 atau sekitar

0,51 % dari total

belanja APBD yang berjumlah Rp 1.014.666.738.473. Berdasarkan perhitungan pada akhir tahun anggaran, dari alokasi tersebut terealisasi 78,83 % atau sebesar Rp 4.055.556.067, dengan uraian sebagai berikut:

LKPJ 2011Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

49


Tabel IV.B.3.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2

Alokasi (Rp) 3.897.040.000

Realisasi (Rp) 2.824.877.008

905.870.000

891.826.500

1.829.500.000

811.729.000

3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

447.500.000

444.387.000

4

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

510.000.000

478.462.100

5

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.000.000

24.590.000

144.770.000

141.227.308

34.400.000

32.655.100

6 7

Program Peningkatan Sarana Prasarana

B

Belanja Tidak langsung

1.247.674.000

1.230.679.059

1

Belanja Pegawai

1.247.674.000

1.230.679.059

2

Belanja Hibah

0

0

5.144.714.000

4.055.556.067

Jumlah total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2011 (diolah

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2011, dapat dilihat pada rincian di bawah ini: Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi juga meningkat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan.Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan meliputi: LKPJ 2011Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

50


     

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK) Upaya Pemulihan Kerusakan Lahan Akibat Budidaya Tembakau (DBCHT) Pengoperasionalan Laboratorium Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Penunjang Kegiatan Adipura

Uraian masing-masing kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kota bersih dan sehat merupakan harapan masyarakat, menanamkan budaya bersih, rapi, indah dan cinta tanaman (menanam dan memelihara) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga akan dapat menambah keindahan kota yang akhirnya sebagai kota/tempat yang nyaman dapat mengundang wisatawan asing maupun domestik. Konsep Adipuran tahun 201 adalah menuju kota Wonosobo yang hijau. Pada tahun 2010/2011 Kabupaten Wonosobo telah mempertahankan Piala Adipura yang diperoleh yang ke lima kalinya, diharapkan pada tahun 2011/2012 dapat mempertahankan Adipura yang kelima kalinya dan menjadi juara I tingkat Provinsi.Pelaksanaan kegiatan ini diantaranya dengan penanaman bibit tanaman ayomandan pot hias gantung di lokasi. Adapun lokasinya yaitu di sekitar titik pantau penilaian adipura meliputi jalan – jalan protokol, perumahan, hutan kota, sekolah – sekolah di kawasan titik pantau Adipura serta di sekitar terminal mendolo. 2. Upaya pemulihan lahan akibat budidaya tembakau Kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya budidaya tembakau harus segera diatasi dengan melakukan perbaikan tanah dan menanam tanaman yang hasilnya dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Untuk melakukan perbaikan tersebut maka diadakan sosialisasi penanaman yang ramah lingkungan. Baik itu pemakaian pupuk organik maupun dengan penggunaan pestisida organik. Dengan adanya pemakaian pupuk organik dan pestisida organik diharapkan akan membuka wawasan masyarakat tentang perlunya menjada kelestarian lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Kejajar yang meliputi Desa Parikesit, Desa Tieng, Desa Buntu, dan Desa Kreo. Kegiatan ini didanai oleh DBHCT, dengan memberikan bibit tanaman 5000 batang carica dan 6000 batang kopi. Adapun untuk pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Desa Buntu dan Desa Wadasputih Kecamatan Kejajar. 3. Pengendalian dampak lingkungan Kegiatan untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan agar tidak semakin meluas. Kegiatan ini di danai oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup. Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaannya, maka pemerintah memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini, pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten, diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pengadaan bibit tanaman (jemitri, menteng, pucuk merah, batavia, tabebullia, kepel, melinjo, cemara, beringin, tanjung, damar, bungur), Pengadaan Papan Informasi kecil sebanyak 10 buah, Pengadaan Alat Takakura sebanyak 112 buah, Pengadaan Komposting kecil sebanyak 106 buah, Tempat pemilah sampah gantung sebanyak 100 buah terpasang di 24 lokasi, Gerobak sampah dan Pengadaan Mesin Jahit kaki (Program 3 R), Pengadaan pupuk organik, Penyusunan buku laporan pemantauan kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, periodik terhadap volume sampah tahun 2011 LKPJ 2011Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

51


pemberian biaya tanam, pengadaan mesin pengolah sampah pengadaan computer, pengadaan alat laboratorium kimia, pengadaan alat laboratorium pencemaran, pengadaan saluran drainase/gorong-gorong, pembuatan sumur resapan. 4.

Operasionalisasi Laboratorium Kimia Operasional laboratorium lingkungan tahun anggaran 2011 digunakan untuk menunjang progam Kementrian Lingkungan Hidup yaitu Program Langit Biru. Program Langit Biru kegiatannya berupa pengujian emisi gas buang kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu: di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan di Dinas Perhubungan dengan jumlah kendaraan yang diuji sebanyak 50 unit.

5.

Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian galian Golongan C tanpa ijin serta Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). kegiatan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin dengan melaksanakan patroli, operasi dan monitoring di lokasi penambangan liar di 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kertek, Mojotengah, Garung,Kejajar, Kalikajar, dan Selomerto. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang menonjol dalam program dan mendukung indikator kunci kinerja pertambangan tanpa ijin dan penegakan hukum lingkungan.

6.

Penunjang Kegiatan Adipura Kegiatan ini melekat di Kecamatan Wonosobo yang diwujudkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adipura dan dukungan dalam penyambutan kirab adipura.

Dengan demikian diharapkan kegiatan dalam program ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pencemaran dan juga perusakan lingkungan yang ada di wilayah kabupaten.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kebutuhan data mengenai lingkungan hidup dirasakan semakin diperlukan sejalan dengan adanya indikasi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengadakan penyusunan status lingkungan hidup daerah tahun 2011 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka penyediaan informasi lingkungan hidup. Keberadaan data status lingkungan hidup wilayah kabupaten secara periodik sangatlah diperlukan sebagai bentuk pelayanan akses masyarakat khususnya dalam rangka penyediaan informasi lingkungan hidup, serta sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup guna meningkatkan status lingkungan hidup wilayah. Informasi dan data tersedia dalam buku laporan SLHD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu November 2010 sampai dengan November 2011. Kegiatan ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan DAK bidang lingkungan hidup. Output yang diperoleh berupa 20 buku status lingkungan hidup daerah Kabupaten Wonosobo. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman daerah dalam meningkatkan penanganan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


52


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Keberadaan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan sangatlah penting untuk membantu menyeimbangkan kondisi lingkungan. RTH dapat berupa area terbuka atau jalur yang diisi tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Program ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kecamatan Mojotengah (melekat pada program kecamatan dan/atau kelurahan). Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan meliputi: Pembuatan Taman, Pembuatan dan Pemeliharaan Taman dalam Kota, Pemeliharaan Alun - alun Kota Wonosobo, Pembuatan Taman Kota Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi), Revitalisasi Taman di Pendopo Kabupaten Wonosobo (Bantuan Provinsi) dan Pembuatan Dokumen Lingkungan Hidup. Adanya kegiatan pemeliharaan taman dalam kota dan alun-alun tentunya semakin menyajikan pelayanan yang baik dari pemerintah kepada warganya.Dalam program ini, perlu juga ada perhatian dalam penetapan RTH kawasan perkotaan minimal 30 % dari luasan wilayah. Adanya kriteria tersebut menjadi acuan untuk tetap mempertahankan RTH dalam arti tidak dialihfungsikan.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penduduk yang bertambah dan aktvitas sehari-hari yang meningkat berpotensi menimbulkan sampah. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif sampah terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan dan sungai. Pengelolaan sampah baik di Tempat pemrosesan sementara (TPS) maupun di Tempat pemrosesan akhir (TPA) pun haruslah dikelola dengan baik. Melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan telah dilaksanakan kegiatan berupa Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahanPengolahan sampah di TPA Wonorejo dalam taraf control landfill sebelummenuju sistem sanitary landfill, dan juga sistem pengelolaan sampah di TPS wilayah kawasan perkotaan. Kegiatan lain yaitu pembangunan IPAL di Terminal Kuda / Dokar. Banyaknya sarana transportasi tradisional yang masih digunakan di wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu dokar, menimbulkan permasalahan lingkungan berupa meningkatnya kotoran kuda. Terlebih, dokar yang ada banyak yang tidak menggunakan kantong penampung kotoran, sehingga banyak yang tercecer di jalanan. Jikapun, dokar telah dilengkapi dengan kantong penampung, kotoran kuda yang terkumpul dikantong banyak yang dibuang sembarangan oleh kusir dokar. Hal ini dapat terlihat di tepi-tepi jalan ke arah pinggir kota. Kondisi itulah yang melatarbelakangi perlunya di bangun IPAL di terminal kuda/dokar. Kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor persampahan yaitu pengadaan kontainer sampah. Kontainer sampah merupakan salah satu sarana persampahan yang disediakan dl lingkungan permukiman di perkotaan sebagaimana layakny TPS. Kontainer tersebut nantinya akan di angkut menuju TPA Wonorejo.


53


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kondisi sumberdaya alam yang merupakan salah satu unsur abiotik lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat ulah manusia tentunya membutuhkan penanganan yang serius. Eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi kemampuan wilayahnya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Fenomena tersebut dapat dilihat di kawasan dataran tinggi (DTT) Dieng. Lahan di dataran tinggi Dieng telah mengalami kerusakan akibat besarnya erosi yang terjadi di kawasan tersebut. Erosi tersebut dikarenakan karakteristik dari dataran tinggi Dieng yang berlereng dengan struktur tanah yang mudah lepas serta curah hujan yang relatif tinggi, ditambah dengan praktek pertanian yang dilaksanakan oleh petani sangat tidak memperhatikan kaidahkaidah konservasi. Petani menanam tanaman kentang secara intensif pada bedengan yang dibuat searah lereng pada teras bangku yang miring ke luar, serta tanpa ditanami dengan tanaman penguat teras. Sebagai kawasan di hulu daerah aliran sungai yang kondisinya sudah rusak maka akan mengakibatkan daerah di bawahnya juga akan mengalami kerusakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk konservasi sumberdaya alam ini, namun memang memerlukan pendekatan baru yang tidak hanya beorientasi pada fisik kawasan, namun menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya. Hal inilah yang mencoba diterapkan pada kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng, yang mana pada tahun 2011 merupakan tahun ke empat. Kegiatan tersebut difokuskan pada pencapaian tujuan memulihkan fungsi kawasan lindung Dieng tanpa mengabaikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Pada tahun ke empat, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah dan Desa Maron Kecamatan Garung. Subkegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan bibit ternak dan bibit tanaman keras sebagai upaya untuk mewujudkan pertanian terpadu (agrosilvopastura) dalam rangka mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan, pembuatan demplot Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di kawasan lindung dan demplot usaha tani terpadu di lahan milik masyarakat anggota kelompok tani setempat, Kampanye kepedulian penyelamatan Kawasan Dieng melalui pembentukan Dieng Information Center dengan salah satu medianya adalah maket kawasan dan poster, Pemberdayaan masyarakat/penguatan kelembagaan kelompok tani, serta workshop dengan para pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah dari pusat-daerah, swasta (melalui CSR-Nya), NGO, dan lain-lain. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.


54


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2011Selengkapnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dillihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.B.3.2 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD

1

Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%

2

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi/ Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x 100% Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) / Jumlah penduduk x 100% Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%

3

4

Capaian Kinerja (%) 2010 88,09

100

3,56

100

2011 195 -------- x 100% 205 = 95,12 % 2 -- x 100%=100% 2 = 100% 124 --------- x 100% 82.038 =0,15 % -

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, analisis, 2011

Keterangan : 1. Data khusus pada wilayah perkotaan (RIK yang meliputi 20 Kelurahan, dan khusus diluar RIK hanya mencakup kawasan wisata Dieng, Pasar Jawar, Pasar Kertek dan Pasar Sapuran). 2.

Volume sampah yang ditangani adalah sampah yang masuk ke TPA

3.

Volume produksi sampah = sampah yang timbul di daerah perkotaan, dengan asumsi kriteria volume timbulan sampah di kota kecil sebesar 2,5 orang/liter/hari dan jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi dari sensus penduduk 2010 di kawasan perkotaan (RIK yang meliputi 20 kelurahan) sebanyak 82038 jiwa.


55


4.

Jumlah TPS di wsb 62 X 2 meter kubik sampah dibagi jumlah penduduk di layanan sampah perkotaan

5.

Perusahaan yang sudah amdal : (1) PT Geo Dipa Energi (2) PLTA Garung

(bidang

6.

energi) Asumsi “jumlah kasus lingkungan yang ada” adalah kasus yang dilaporkan ke pemerintah sehingga karena selama tahun 2011 lalu tidak ada laporan, maka data tidak tersedia.

Secara makro, pembangunan urusan lingkungan hidup sudah diupayakan seoptimal mungkin mencapai sasaran sesuai target kinerja, meskipun masih ada beberapa kendala. Beberapa pencapaian, dan dampak pelaksanaan pembangunan di urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:  terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan dan terkelolanya sampah di Kabupaten Wonosobo meski masih terbatas di wilayah perkotaan (RIK), dan diluar perkotaan hanya sedikit. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan persentase penanganan sampah yang semula hanya 88,09% menjadi 95,12 %..  tercapainya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Hal ini dapat terlihat dari perusahaan dengan kriteria wajib AMDAL yang ada di Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2011 ini hanya ada 2 (dua) perusahaan yaituPTGeodipa dan PLTA Garung, telah memiliki dokumen AMDAL.  tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan wilayah kabupaten  terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif  terciptanya ruang terbuka hijau di perkotaan Wonosobo yang tertata, terawat serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal melalui kegiatan masyarakat di RTH yang meliputi aspek kesehatan, kesenangan/hiburan, dan kecerdasan. c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain :  Sebagian besar masyarakat sadar namun tidak peduli (aware but uncare) terhadap upaya konservasi. Perhatian masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan baru sekadarmengetahui, belum sampai mengubah perilaku  Harusnya kebijakan sistematik yang diterapkan yakni mengelola sampah dari hulu ke hilir. Artinya harus ada kebijakan mulai dari sumber penghasil sampah. Tidak hanya di akhir pembuangan sampah saja  Operasionalisasi sarana pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA)belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.  Masih ditemuinya praktik pengolahan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan  Belum optimalnyasarana dan prasarana pengelolaan sampah sistem menuju sanitary landfill yang solid.  Belum terkelolanya sampah secara sistemik dari hulu ke hilir (dari sumber hingga di tempat akhir).


56


 Masih kurangnya personil yang memenuhi pendidikan formal dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, misalnya operator dan atau analis laboratorium.  Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.  Belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Melakukan pemetaan tanggungjawab kegiatan pengelolaan sampah agar tidak terjadi tumpangtindih pelaksanaan  Meningkatkan operasionalisasi pengangkutan sampah hingga menjangkau seluruh wilayah kabupaten  menambah armada dan memperluas jangkauan pelayanan sampah  menyusun jadwa operasionalisasi armada sampah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik  meningkatkann operasionalisasi pengelolaan sampah melalui optimalisasi TPA dengan sistem sanitary landfill  Meningkatkan upaya pemantauan lingkungan dilapangan pada perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan sejenisnya) melalui monitoring dan evaluasi yang optimal dan tidak tebang pilih.  Peningkatan jumlah SDM di bidang lingkungan hidup sesuai kualifikasi  meningkatkan pengelolaan sampah di TPS-TPS hingga ke seluruh wilayah kabupaten.  Mengurangi timbulan sampah dengan menggalakkan aksi 3R (reduce, reuse and recycle) di kalangan masyarakat.  Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumbernya  Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya konservasi di kawasan Dieng  Mengupayakan pelaksanaan pertanian terpadu ramah lingkungan secara intensif khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng.  Peningkatan kampanye lingkungan dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.  Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan.  Penambahan pegawai/operator laboratorium yang memadai.  Penguatan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.  Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.


57

IV.B.3.Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Recommend Documents