3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

IV.B.3.Urusan Wajib Lingkungan Hidup

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tetap harus dilaksanakan dalam ranah pembangunan wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dan ramah lingkungan niscaya akan menjadi salah satu modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui prinsip dan asas lingkungan hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengurangi eksploitasi sumberda daya alam dan lingkungan hidup. Terlebih lagi, jika memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada batas ekosistem yang menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo secara konstelasi regional berada dikawasan pegunungan di tengah wilayah Jawa Tengah tentunya kondisi biogeofisiknya akan mempengaruhi wilayah kabupaten tetangganya. Urusan lingkungan hidup strategis tetap dikedepankan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah. Hal ini juga selaras dengan salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo. Lingkungan Hidup sebagai salah satu isu strategisnya telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, yang ditindaklanjuti dengan menyusun rencana upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah konservasi alam. Penguatan isu lingkungan juga strategis karena ke depan, Wonosobo akan berhadapan dengan ancaman berkurangnya daya dukung lingkungan serta kebutuhan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, yaitu: Tujuan : a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup b. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim Sasaran : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air b. Meningkatnya kualitas udara ambien c. Meningkatnya kualitas lahan d. Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3 e. Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup f. Meningkatnya berkelanjutan

peran

serta

dunia

usaha

dalam

mewujudkan

pembangunan

g. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah daerah berusaha merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup pada tahun 2013 yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta dua tambahan program yang dianggarkan pada tahun ini yaitu program Program Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

53


Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2013 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh 6 (enam) SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku leading sector, DPU, Bappeda, Satpol PP serta beberapa kegiatan yang melekat di kecamatan (Kecamatan Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo).

a. Program dan Kegiatan Upaya mempertahankan dan melestarikan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup dituangkan ke dalam 8 (delapan) program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan program diwujudkan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. Total alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2013 berjumlah Rp 9.904.255.540 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 6.868.289.227. Proporsi realisasi tersebut merupakan 0,70 % dari total realisasi belanja APBD Kabupaten Wonosobo tahun 20134 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Proporsi sebesar ini memang perlu ditingkatkan, mengingat urusan lingkungan hidup memegang peranan vital dan berengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya. Uraian lengkap program dan realisasi anggaran urusan Lingkungan hidup bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel IV.B.3.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 No.

Program

5.381.818.075

1.034.750.000

733.953.500

3.425.000.000

1.931.699.000

1.415.000.000

667.875.350

1.934.227.600

1.600.066.250

30.000.000

0

10.000.000

0

176.466.000

158.157.210

313.144.000

290.066.765

1.565.667.940

1.486.471.152

Belanja Pegawai

1.565.667.940

1.486.471.152

Gaji dan Tunjangan

1.359.508.000

1.339.456.152

Belanja Langsung

1

B

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja Tidak langsung

1

3 4 5 6 7 8

Realisasi (Rp)

8.338.587.600

A

2

Alokasi (Rp)


54


No.

Program Tambahan Penghasilan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

206.159.940

147.015.000

Insentif Pajak/Retribusi Daerah

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

-

-

9.904.255.540

6.868.289.227

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2013, dapat dilihat pada rincian di bawah ini: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Setiap hasil budidaya manusia, penduduk pasti akan menimbulkan sampah. Peningkatan jumlah penduduk (baik secara de jure ataupun de facto) di wilayah Kabupaten Wonosobo dan juga peningkatan aktivitas penduduk berkorelasi dalam peningkatan timbulan sampah. Selanjutnya karena perkembangan zaman, perubahan pola konsumsi dan gayahidup masyarakat juga turut meningkatkan jumlah timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Sampah merupakan sisa hasil dari kegiatan/aktifitas manusia yang, baik berupa padat maupun cair. Sebagai hasil sisa produktivitas ini mempunyai potensi untuk mencemari atau merusak lingkungan hidup, sehingga harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah diarahkan pada upaya pengurangan dari sumbernya dan diharapkan diatur secara sistemik dari hulu ke hilir (dari sumber hingga ke TPA). Melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan berupa (1) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; (2) Pembuatan Tempat Sampah Organik dan Anorganik; (3) Pembangunan Pagar Keliling Lingkungan TPA; (4) Pengadaan Kontainer Sampah; (5) Pembangunan Senderan dan Bronjong TPA; (5) Pembentukan Bank Sampah; (6 Pembuatan Demplot Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat); (7) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah; (8) Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Sekolah-sekolah. Dari 8 kegiatan tersebut, untuk 2 kegiatan terakhir tidak dapat terealisasi karena berbagai kendala teknis dan nonteknis. Dominasi SKPD pengampu kegiatan yaitu DPU bidang PKP, sedang SKPD BLH hanya dapat melaksanakan kegiatan pembentukan bank sampah. Pada pengelolaan sampah, pastinya unsur yang sangat penting adalah keberadaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah terutama pada kawasan sekitar TPA sampah telah menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terpadu sehingga memberikan manfaat ekonomi, aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku dan paradigma masyarakat terhadap sampah. TPA yang dimiliki Kabupaten Wonosobo baru ada satu (1) buah yaitu TPA Wonorejo di sisi selatan perkotaan Wonosobo yang secara administratif masuk di Kecamatan Selomerto. Pengolahan sampah di TPA Wonorejo hingga tahun 2013 masih tetap dalam taraf control landfill belum dapat meningkat ke sistem sanitary landfill. Dalam rangka menuju ke taraf tersebut masih diperlukan berbagai tahapan panjang. Salah satunya sebagai LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

55


upaya pemenuhan syarat dan kriteria teknis zonasi kawasan sekitar TPA sesuai Permen PU No 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Kondisi pijakan selanjutnya yang lebih rasional dicapai TPA Wonorejo yaitu TPA sampah dengan sistem lahan urug terkendali (LUT), masih jauh untuk dapat mencapai yang TPA lahan urug saniter (LUS). Dengan demikian, kegiatan pembangunan pagar keliling lingkungan TPA dan pembangunan senderan serta bronjong TPA dilakukan dalam rangka penetapan batas zonasi kawasan TPA dari zona inti (subzona inti dan penyangga), kawasan sekitar TPA yang terdiri subzona penyangga dan subzona budidaya terbatas. Selanjutnya dalam upaya perubahan paradigma masyarakat tentang sampah, telah dilaksanakan kegiatan pembentukan bank sampah yang pada tahun 2013 ini dengan lokasi diluar Kecamatan Wonosobo yaitu 10 kecamatan terdiri Kecamatan Sapuran, Kertek, Kejajar, Kalikajar, Kaliwiro, Garung, Leksono, Sukoharjo, Kepil, Kalibawang. Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Keberadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sangatlah diperlukan untuk menunjang keserasian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat undang-undang penataan ruang. RTH dapat berupa area terbuka atau jalur yang diisi tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan, penataan taman pendopo Kabupaten Wonosobo, serta yang telah menjadi agenda rutin tahunan adalah pemeliharaan alun-alun kota Wonosobo. Pada program ini juga bersinergi dengan salah satu implementasi program Pemerintah pusat yang memfasilitasi kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), yaitu terbangunnya taman Kartini yang berlokasi di selatan alun-alun Wonosobo, utara Kantor Perpustakaan. Sinergi pendanaan APBD Kabupaten dalam perwujudan integrasi pembangunan taman kartini juga diwujudkan melalui kegiatan pembuatan dan pemeliharaan taman dalam kota, pembuatan taman kota Penataan Drainase Kompleks Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo. Keberadaan Taman Kartini pada kondisi sekarang telah menjadi “ikon baru” kenampakan fisik kota Wonosobo, dan telah menjadi ruang publik untuk beraktivitas. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan penduduk pastinya membutuhkan sumber daya khususnya sumberdaya alam. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan wilayah. Dengan demikian diperlukan upaya konservasi sumberdaya alam yang lebih mengarah pada pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian bantuan Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan kawasan Dieng. Pada tahun ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan Konservasi Lahan (RKL) selama lima tahun terakhir dan merumuskan kebijakan tertentu yang non fisik serta mencoba keluar dari business as usual yang menempatkan petani Dieng sebagai faktor utama penyebab kerusakan kawasan Dieng, namun lebih kepada upaya intervensi kebijakan daerah dan nasional pada pasar komoditas pertanian. Kegiatan ini dilakukan oleh SKPD Bappeda. Kegiatan lain yaitu penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

56


bencana alam, fasilitasi kegiatan adiwiyata, fasilitasi kegiatan adipura, fasilitasi kegiatan kalpataru, fasilitasi kegiatan menuju indonesia hijau, fasilitasi kegiatan K3, fasilitasi penyusunan Perdes Lingkungan Hidup, pembinaan pengendalian kerusakan dan konservasi SDA dan LH, pengadaan solar cell untuk RTH Taman Kota, pengadaan Bibit aren dan jati untuk konservasi Lahan kritis kanan kiri jalan daerah sempadan sungai. Dari berbagai kegiatan yang telah dianggarkan, ada satu kegiatan BLH yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu Normalisasi Telaga Bedakah Desa Tlogomulyo Kertek karena kendala teknis dan non teknis, yang selanjutnya telah dianggarkan kembali pada APBD 2014 dengan kegiatan konservasi lahan di sekitar Telaga Bedakah. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Kegiatan pembangunan tentunya juga akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan, namun demikian melalui urusan Lingkungan Hidup perlu dilakukan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan meliputi:        

Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK) Pembelian bibit tanaman ayoman Operasional laboratorium uji kualitas udara Operasional laboratorium uji kualitas air di sekitar sumber air Operasional laboratorium uji kualitas tanah Pembinaan tentang pentingnya pembuatan dokumen lingkungan Fasilitasi penunjang kegiatan adipura Koordinasi dan operasi pertambangan tanpa izin (PETI)

Uraian masing-masing kegiatan sebagai berikut: 1) Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK) Lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo ada indikasi penurunan kualitas, maka diperlukan kegiatan untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan agar tidak semakin meluas. Kegiatan ini di danai oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup. Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaannya, maka pemerintah memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini, pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten, diwujudkan dengan sub kegiatan meliputi: -

Pengadaan bibit tanaman : a. Pengadaan bibit tanaman untuk sekolaha adiwiyata, LBS, dan kelurahan yang berupa angsana, pucuk merah b. Pengadaan bibit tanaman untuk keanekaragaman hayati yaitu beringin, cemara kudang, cemara pecut yang ditanam di kantor BLH dan Taman Semagung.

-

Pengadaan sarana prasanara pengelolaan sampah berupa tempat sampah, komposting, gerobak sampah, papan informasi yang didistribusikan di RW Kecamatan Wonosobo, titik pantau adipura, sekolah adiwiyata. Pengadaan sarana prasarana bank sampah yang diperuntukkan bagi 20 bank sampah di Kecamatan Wonosobo yang dinilai baik. Sarana prasarana contohnya berupa timbangan, almari kayu, buku nasabah, ATK, mesin jahit, komputer, dll.

-


57


-

-

-

Pengadaan sumur resapan sejumlah 51 unit yang berlokasi di kantor dan sekolah di perkotaan Wonosobo. Penyusunan dokumen lingkungan hidup (buku pemantauan kualitas udara, air, dan status lingkungan hidup daerah/SLHD). Mulai 2014, daerah diwajibkan melakukan penyusunan SLHD melalui APBD Kabupaten. Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang diarahkan pada alat pengangkut sampah seperti becak motor 9 unit untuk Kel. Kalikajar, Ds.Plubangan, Bank Sampah Praba, Kelompok Sadar Bersih (Kel. Kalibeber), Perum Asli Permai dan Perum Mutiara Persada. Pengadaan peralatan mesin pengolah sampah berupa pengolah sampah kecil dan pencacah plastik, didistribusikan baru mencakup di SMP 3 Kepil. Pembuatan Pergola Tanaman dan Pot dibeberapa lembaga pendidikan dan pingir jalan, taman kehati dan bantaran sungai Semagung.

2) Kegiatan Pembelian Bibit Tanaman Ayoman Belanja ini berupa pengadaan bibit angsana, bungur, trembesi, tanjung dengan total jumlah bibit 1950 batang yang ditanam dilokasi jalan lingkar utara (kel. Andongsili), Tembelang dan Jlegong. 3) Operasional laboratorium uji kualitas udara; air di sekitar sumber air; dan tanah Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang juga dilaksanakan dalam rangka untuk menerapkan mencapai standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup untuk penyediaan informasi kualitas udara, air bagi masyarakat. Khusus untuk uji kualitas tanah tidak dapat dilaksanakan karena laboratorium sedang direhab.  Koordinasi dan operasi pertambangan tanpa izin (PETI) Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan khususnya galian C (tambang sirtu). Bentuk kegiatan berupa pemantauan, operasi dan penertiban yang melibatkan personil satpol PP, polres, kodim. Operasi dilakukan di wilayah Kecamatan Kertek, Kecamatan garung, Mojotengah, Kejajar, Selomerto dan Kalikajar. Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya kegiatan penambangan liar.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dilakukan dalam rangka menfasilitasi kelembagaan SKPD BLH sebagai pengampu urusan lingkungan hidup di daerah. Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

58


dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam Urusan Lingkungan Hidup serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, dilakukan pula rehab sedang/berat gedung kantor BLH karena kondisi atap bocor dan kerusakan lainnya.

c. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2013. Selengkapnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dillihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.B.3.2 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD

1

Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%

2

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi/ Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x 100% Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) / Jumlah penduduk x 100% Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%

3

4

Capaian Kinerja (%) 2012 71,134 -------- x 100% 92.134 = 20,78 % 100

124 --------- x 100% 38,252 =3,24 % 100

2013 34%

3 -- x 100%=100% 4 = 75% 4

0

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, analisis, 2013

Keterangan : 1. Volume produksi sampah = sampah yang timbul, dengan asumsi kriteria volume timbulan sampah di kota kecil sebesar 2,5 orang/liter/hari dan jumlah penduduk. 2.

Jumlah TPS di wsb 62 X 2 meter kubik sampah dibagi jumlah penduduk di layanan sampah perkotaan

3.

Perusahaan yang sudah amdal : (1) PT Geo Dipa Energi (2) PLTA Garung(bidang energi), (3) CV. Berkah Sukses di Wringinanom Kec. Kertek (pembuatan batubata dari sisa abu batubara). Adapun untuk instansi Pemerintah akan menganggarkan kembali penyusunan AMDAl GOR Kabupaten Wonosobo.

Disamping capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang telah dicapai Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) seperti pada tabel diatas, capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan pada Indikator Kinerja LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

59


Pembangunan Daerah berdasar Indikator Kinerja RPJMD sebagai kondisi awal Status Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel IV.B.3.3 Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 No

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1

Kualitas / kelas air

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Capaian Pembangunan 2012

2013 1

1

% kelestarian sumber air

25

20

% peningkatan debit sumber air

15

12

8

6

8

6

10

15

40

20

25

30

75,56

75,52

2

36

18

22

% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi % menurunnya kasus kebakaran hutan Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup Nilai Adipura Jumlah CSR yg diberikan utk mendukung penyelamatan lingkungan (perusahaan) % peningkatan penyerapan CO2

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dishutbun (analisis 2014)

Berdasarkan tabel di atas, nilai parameter kinerja urusan lingkungan hidup bersifat fluktuatif. Adakalanya,meningkat dan menurun. Sebagai contoh, ada penurunan sekitar 0,04 pada penilaian adipura tahun lalu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh operasional TPA Wonorejo yang belum sanitary landfill karena kurangnya lahan seitar 0,5 hektar.

Adapun indikator jumlah CSR dalam sektor lingkungan menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 2 menjadi 36. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2013 lalu dilaksanakan program ”green city”, yang digawangi oleh SKPD DPU dengan mengedepankan menuju Wonosobo sebagai kota hijau. Pada kegiatan ini pula ditandai adanya awal kemitraan dari perusahann/institusi yang berpartisipasi dalam kemitraan ”green partnership”. CSR tersebut lebih banyak berpartsipasi dalam penyediaan puluhan ribu kantong belanja pengganti tas plastik yang berdampak pada berkurangnya timbulan sampah plastik di TPA. Selain itu, ada pula yang memberikan bantuan tong sampah terpilah untuk ruang publik seperti alun-alun, taman dan lain-lain, pendampingan masyarakat untuk pengelolaan sampah. Selain indikator di atas, capaian kinerja juga dapat dilihat dari indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Hal ini sebagai sarana untuk melihat kinerja pemerintah dalam era reformasi birokrasi “good governance” yang lebih mengedepankan pada pelayanan publik. Capaian SPM LH dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini: LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

60


Tabel IV.B.3.4 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan SPM bidang Lingkungan Hidup No.

Capaian Kinerja

Indikator SPM 2012

1

Keberadaan Pelayanan Informasi Status Mutu Air

-

2

Pelayanan informasi status mutu udara

-

3

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

-

2013 Ada (melalui buku Wonosobo dalam Angka) dan Buku SLHD Ada (melalui Buku Laporan Pemantauan Kualitas air/udara, Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/SLHD) Ada Tim dan Posko Pengaduan di kantor BLH

*) Pada tahun 2012 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan SPM Urusan Lingkungan Hidup

Secara makro, pembangunan urusan lingkungan hidup sudah diupayakan seoptimal mungkin mencapai sasaran sesuai target kinerja, meskipun masih ada beberapa kendala. Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib daerah yang juga concruen dengan pemerintah pusat, dimana salah satu pembagian urusanny, bahwa instansi pusat lebih bersifat pada “pembinaan”, penyediaan NSPK (SPM salah satu hasilnya). Untuk urusan lingkungan hidup yang utamanya digawangi oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.SPM ini lebih didasarkan pada upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan lingkungan hidup.Jika dilihat pada tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mencapai SPM bidang lingkungan hidup. SPM lingkungan hidup ini dinilai masih mudah untuk dicapai oleh pemerintah kabupaten, pasalnya indikator masih terbatas pada materi “ada” dan “tidak ada”, belum melihat pada besaran kuaantitatif angka target capaian sebagaimana SPM lainnya. Keberadaan informasi status mutu air, udara telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui buku laporan pemantauan dan status lingkungan hidup daerah yang dapat diperoleh di Kantor BLH.Capaian SPM ini juga didukung oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian LH melalui DAK LH. Kedepannya, jika daerah akan mengakses DAK LH, maka diwajibkan untuk menganggarkan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) melalui APBD Kabupaten Wonosobo.Selanjutnya, untuk Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga telah disediakan oleh SKPD BLH.Selama tahun 2013, hanya ada 8 kasus lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke BLH, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti.Kasus pengaduan tersebut diantaranya yaitu (1) pengaduan pencemaran lingkungan dampak cucian kendaraan, Longkrang Wonosobo;(2).Pencemaran air di Dusun Ngandam,Kejajar;(3).Pencemaran limbah tapioka di Jlamprang, Leksono; (4).Pencemaran lingkungan dampak peternakan ayam, Mojotengah;(5).Pencemaran asap dari PT. Kasus-kasus lingkungan tersebut


61


telah ditindaklanjuti oleh BLH sesuai prosedur penanganan. Beberapa pencapaian, dan dampak pelaksanaan pembangunan di urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:  terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan dan terkelolanya sampah di Kabupaten Wonosobo meski masih terfokus di wilayah perkotaan (RIK), dan diluar perkotaan dimulai dengan pengelolaan berbasis masyarakat, melalui fasilitasi Bank Sampah di tingkat RT/RW, fasilitasi pengelolaan sampah dengan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Hal ini dapat memperluas arena cakupan pelayanan dalam pengelolaan persampahan.  diperolehya data dan informasi tentang kualitas air, dan udara untuk memantau potensi pencemaran  terlayaninya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  terciptanya ruang terbuka hijau di perkotaan Wonosobo d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain : Aspek teknis dan perencanaan (*catatan: masih banyak didominasi suburusan persampahan)  Lahan TPA masih kurang 0,5 hektar untuk menuju syarat minimal luas TPA Sistem Sanitary Landfill  Masih adanya penduduk/Rumah Tangga yang membuang sampah ke sungai  Masih ditemui kotoran kuda penarik andong yang dibuang/terbuang sembarangan di jalanan  Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah lingkungan permukiman (TPS, alat pengangkut, dll)  Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan bidang persampahan yang memadai  Terbatasnya armada pengangkutan dan pengelolaan sampah beserta SDM-nya yang dapat mengelola sampah hingga cakupan tingkat kabupaten  Cakupan pelayanan angkutan sampah domestik hanya terbatas di perkotaan Wonosobo (RIK)  Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup terpadu yang representatif Aspek kelembagaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, pendanaan, peraturan perundangan  Belum optimalnya pembentukan sampah di tingkat RW (Baru 10% kelompok masyarakat yang memiliki bank sampah dan sejenisnya, dan baru 2% bank sampah yang sudah berfungsi dengan baik, sisanya masih sebatas taraf pembentukan)  Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan


62


 Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai regulator sekaligus operator pengelolaan sampah  Terbatasnya SDM khususnya analis laboratorium lingkungan  Belum memadainya SDM (secara kualitas dan kuantitas) dalam pelayanan persampahan  Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif  Pengelolaan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas  Rendahnya dana penarikan retribusi sampah  Belum optimalnya investasi swasta terhadap urusan lingkungan hidup  Masih didominasinya kegiatan ekonomi berbasis lahan (dengn praktik tidak ramah lingkungan) di kawasan Dieng yang merupakan kawasan hulu DAS Serayu  Tidak optimalnya edukasi petani terhadap konsep dan praktik pertanian ramah lingkungan  Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.  Belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.  Belum optimalnya koordinasi antar sektor, antar wilayah kabupaten tetangga terkait pengelolaan LH berbasis ekosistem DAS.  Belum ada penerapan mekanisme imbal jasa lingkungan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Penyusunan masterplan persampahan tingkat kabupaten  Optimalisasi pembentukan sampah Tingkat RW di kabupaten  Kampanye intensif penerapan gaya hidup “go green”  Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dari tingkat hulu-hilir yang sistemik  Perluasan lahan TPA dalam rangka Optimalisasi TPA Wonorejo menuju sanitary landfill  Perluasan jangkauan pelayanan armada pengangkutan sampah domestik diluar kawasan perkotaan  Fasilitasi TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) tingkat kecamatan  Fasilitasi kampung olah sampah mandiri  Peningkatan kampanye penggunaan bahan nonplastik untuk kantong belanja  Pembangunan IPAL Dokar komunal yang representatif  Penerapan kebijakan mengefektifkan kekuatan pasar utamanya komoditi kentang yang lolos uji ramah lingkungan  Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan melalui rekayasa teknis dan vegetatif yang tepat


63


 Meningkatkan upaya pemantauan lingkungan dilapangan pada perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan sejenisnya) melalui monitoring dan evaluasi yang optimal dan tidak tebang pilih.  Peningkatan jumlah SDM di bidang lingkungan hidup sesuai kualifikasi  Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya konservasi di kawasan hulu DAS, dengan upayapelaksanaan pertanian terpadu ramah lingkungan secara intensif khususnya di kawasan hulu DAS.  Peningkatan kampanye lingkungan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.  Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan.  Penguatan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.  Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.  Peningkatan koordinasi dengan kabupaten tetangga yang masih dalam batas ekosistem DAS/Subdas terkait pengelolaan lingkungan hidup  Penyusunan kajian imbal jasa lingkungan dengan kualitas yang memadai.


64

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents