IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Identifikasi Sistem Pengukuran Kinerja PKBL PT. Sucofindo Saat Ini

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Sistem Pengukuran Kinerja PKBL PT. Sucofindo Saat Ini 1. Gambaran Umum PT. Sucofindo PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Sucofindo) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai Negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). PT. Sucofindo sendiri berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnisnya bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, Sucofindo melakukan langkah kreatif dan menawarkan inovasi jasa-jasa baru berbasis kompetensinya. Melalui studi analisis dan inovasi, dilakukan diversifikasi jasa sehingga lahirlah jasa-jasa warehousing dan forwarding, analytical laboratories, industrial and marine engineering, dan fumigation and industrial hygiene. Sampai saat ini telah memiliki 152 jenis jasa yang diklasifikasikan dalam lima jenis yaitu: Inspeksi dan Audit, Pengujian dan Analisa, Layanan Sertifikasi, Layanan Pelatihan, dan Layanan Konsultasi. Keanekaragaman jasa ini dikemas secara terpadu, jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai kota di Indonesia. Sampai saat ini PT. Sucofindo mempunyai 34 cabang dan 17 Laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah karyawan tetap PT. Sucofindo adalah 3.678 orang yang tesebar di seluruh cabang dan berasal dari berbagai strata pendidikan dan disiplin ilmu. PT. Sucofindo dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh empat orang direktur yaitu Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Pengembangan Bisnis dan Direktur Keuangan dan Pendukung Strategis. Di bawah Direksi terdapat Divisi, Bisnis Strategis, Cabang, Laboratorium, Satuan Pengendalian Internal dan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.

56

Gambar 9 Struktur Organisasi PT. Sucofindo Sesuai tujuan PT. Sucofindo untuk turut melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional maka PT. Sucofindo pada tahun 1986 mulai aktif berperan serta dalam menunjang pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah di bidang ekonomi melalui kegiatan pemeriksaan barang ekspor, pemeriksaan verifikasi daftar induk (masterlist), verifikasi laporan realisasi ekspor dan verifikasi dalam rangka penetapan tingkat kandungan lokal kendaraan bermotor atau komponen buatan dalam negeri.

57

2. Sistem Pengukuran Kinerja PT. Sucofindo PT. Sucofindo merupakan perusahaan milik negara dimana koordinasi, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Negara BUMN sehingga pengukuran kinerjanya mengacu pada peraturan Kementerian Negara BUMN. Kementerian Negara BUMN telah mengeluarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa penilaian tingkat kesehatan dimaksud adalah penilaian kinerja perusahaan BUMN yang meliputi aspek keuangan, operasional dan administrasi. Dalam penilaian tingkat kesehatan ini BUMN dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu non jasa keuangan dan jasa keuangan. BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan non infrastruktur. BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan. PT. Sucofindo termasuk klasifikasi jasa non keuangan yang bergerak di bidang non infrastruktur. Penilaian kesehatan BUMN jasa non keuangan yang bergerak di bidang non infrastruktur adalah sebagai berikut: Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi : (1) SEHAT, yang terdiri dari : AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95 AA apabila 80
apabila 65
(2) KURANG SEHAT, yang terdiri dari : BBB apabila 50
apabila 40
B

apabila 30
(3) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : CCC apabila 20
apabila 10
C

apabila TS≤10

58

Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian : (1) Aspek Keuangan. (2) Aspek Operasional. (3) Aspek Administrasi. Masing-masing aspek di atas telah dilakukan penetapan tata cara penilaiannya. Tata cara penilaian tingkat kesehatan dilakukan sebagai berikut: (a) Aspek Keuangan a)

Total bobot = 70

b)

Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masingmasing bobotnya adalah seperti pada Tabel 8 dibawah ini : Tabel 8 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan No.

Indikator

1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE) 2. Imbalan Investasi (ROI) 3. Rasio Kas 4. Rasio Lancar 5. Periode Koleksi 6. Perputaran persediaan 7. Perputaran total asset 8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva Jumlah c)

Bobot 20 15 5 5 5 5 5 10 70

Penetapan Skor Masing-masing indikator dalam Tabel 8 memiliki skor yang dirinci pada Tabel 9, 10, dan 11. Nilai ROE 15% mendapatkan skor maksimum yaitu 20, sedangkan nilai ROE < 0% mendapatkan skor nol. Nilai ROI sampai dengan 18 dengan skor 0–15 dan nilai RK 0–35 dengan skor 0–5.

59

Tabel 9 Skor ROE, ROI dan Rasio Kas ROE (%) 15 < ROE 13 < ROE ≤ 15 11 < ROE ≤ 13 9 < ROE ≤ 11 7,9< ROE ≤ 9 6,6< ROE ≤ 7,9 5,3< ROE ≤ 6,6 4 < ROE ≤ 5,3 2,5< ROE ≤ 4 1 < ROE ≤ 2,5 0 < ROE ≤ 1 ROE < 0

ROI (%): = 20 = 18 = 16 = 14 = 12 = 10 = 8.5 =7 = 5.5 =4 =2 =0

Rasio Kas (%)

18 < ROI 15 < ROI ≤ 18 13 < ROI ≤ 15 12 < ROI ≤ 13 10,5 < ROI ≤ 12 9 < ROI ≤ 10,5 7 < ROI ≤ 9 5 < ROI ≤ 7 3 < ROI ≤ 5 1 < ROI ≤ 3 0 < ROI ≤ 1 ROI < 0

= 15 = 13.5 = 12 = 10.5 =9 = 7.5 =6 =5 =4 =3 =2 =0

RK ≥ 35 25 ≤ RK < 35 15 ≤ RK < 25 10 ≤ RK < 15 5 ≤ RK < 10 0 ≤ RK < 5

=5 =4 =3 =2 =1 =0

Tabel 10 Skor Rasio Lancar, Periode Koleksi dan Perputaran Persediaan Rasio Lancar (%) 125 ≤ RL 110 ≤ RL < 125 100 ≤ RL < 110 95 ≤ RL < 100 90 ≤ RL < 95 RL < 90

P. Koleksi (hari) =5 =4 =3 =2 =1 =0

PK ≤ 60 60 < PK ≤ 90 90 < PK ≤ 120 120 < PK ≤ 150 150 < PK ≤ 180 180 < PK ≤ 210 210 < PK ≤ 240 240 < PK ≤ 270

P. Persediaan (hari) =5 = 4.5 =4 = 3.5 =3 = 2.4 = 1.8 = 1.2

x ≤ 60 60 < x ≤ 90 90 < x ≤ 120 120 < x ≤ 150 150 < x ≤ 180 180 < x ≤ 210 210 < x ≤ 240 240 < x ≤ 270 270 < x ≤ 300

=5 = 4.5 =4 = 3.5 =3 = 2.4 = 1.8 = 1.2 = 0.6

Skor untuk rasio lancar mulai dari nol sampai lima untuk nilai rasio lancar 125 mendapatkan skor maksimum yaitu lima dan nilai rasio lancar di bawah 90 mendapat skor nol. Untuk Periode koleksi memiliki skor 1.2–5 dengan nilai 270-60. Perputaran persediaan memiliki skor 0.6–5 sedangkan nilainya 300–60.

60

Tabel 11 Skor Perputaran Total Aset (TATO), Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS) TATO (%)

TMS (%)

120 < TATO 105 < TATO ≤ 120 90 < TATO ≤ 105 75 < TATO ≤ 90 60 < TATO ≤ 75 40 < TATO ≤ 60 20 < TATO ≤ 40 TATO ≤ 20

=5 = 4.5 =4 = 3.5 =3 = 2.5 =2 = 1.5

TMS < 0 0 ≤ TMS < 10 10 ≤ TMS < 20 20 ≤ TMS < 30 30 ≤ TMS < 40 40 ≤ TMS < 50 50 ≤ TMS < 60 60 ≤ TMS < 70 70 ≤ TMS < 80 80 ≤ TMS < 90 90 ≤ TMS < 100

=0 =4 =6 = 7.25 = 10 =9 = 8.5 =8 = 7.5 =7 = 6.5

Nilai perputaran total aset 20 ke bawah mendapatkan skor minimum yaitu 1.5, sedangkan nilai 120 ke atas mendapatkan skor maksimum lima. Nilai TMS di bawah nol yang berarti masih memiliki hutang untuk modal maka mendapat skor nol. (b) Aspek Operasional a) Total Bobot = 15 b) Indikator yang dinilai Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Indikator yang akan digunakan disepakati pada saat Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

setelah

diajukan

oleh

Komisaris/Dewan Pengawas. c) Jumlah Indikator Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal dua indikator dan maksimal lima indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan

61

dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan. d) Sifat penilaian dan kategori penilaian Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut: - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan - Baik (B)

: skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan

- Cukup (C)


- Kurang (K)


Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut : - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau di atas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya)

dan

kuantitas

(produktivitas,

rendemen

dan

sebagainya). - Baik

: Mendekati standar normal atau sedikit di bawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).

- Cukup

: Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.

- Kurang

: Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal

(c) Aspek Administrasi a) Total Bobot = 15 b) Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masingmasing bobotnya adalah seperti pada Tabel 12.

62

Tabel 12 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Administrasi No. 1. 2. 3. 4. TOTAL

Indikator

Bobot

Laporan Perhitungan Tahunan Rancangan RKAP Laporan Periodik Kinerja PUKK

3 3 3 6 15

c) Metode Penilaian i. Laporan Perhitungan Tahunan Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk persero atau Menteri BUMN untuk perum paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. Penentuan nilai waktu penyampaian laporan pada Tabel 13. Tabel 13 Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Jangka Waktu Laporan Audit Diterima

Skor

- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup

3

- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup

2

- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup

0

ii. Rancangan RKAP Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum

63

memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Penentuan nilai waktu penyampaian rancangan RKAP pada Tabel 14. Tabel 14 Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Rancangan RKAP Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki Skor tahun anggaran yang bersangkutan - 2 bulan atau lebih cepat

3

- kurang dari 2 bulan

0

iii. Laporan Periodik Waktu penyampaian laporan periodik triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. Penentuan nilai waktu penyampaian laporan periodik pada Tabel 15. Tabel 15 Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun

Skor

Lebih kecil atau sama dengan 0 hari 0 < x ≤ 30 hari 30 < x ≤ 60 hari > 60 hari

3 2 1 0

iv. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Indikator yang dinilai pada Tabel 16. Tabel 16 Indikator Kinerja PUKK Indikator

Bobot

Efektivitas penyaluran

3

Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman

3

64

Metode penilaian masing-masing indikator: (a) Efektivitas penyaluran dana. Rumus:

Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia

Definisi jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas: (1) Saldo awal; (2) Pengembalian pinjaman; (3) Setoran sisa pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dana PUKK BUMN lain, jika ada); dan (4) Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK. Adapun definisi jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan). Penilaian tingkat penyerapan dana PUKK dikelompokkan ke dalam empat katagori, yaitu: di atas 90 persen diberi skor tiga, antara 85 sampai dengan 90 persen diberi skor dua, antara 80 sampai dengan 85 persen diberi skor satu, dan di bawah 80 persen diberi skor nol. (b) Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman Rumus : Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan Definisi rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: (1) Lancar 100%; (2) Kurang lancar 75%; (3) Ragu-ragu 25%; dan (4) Macet 0%. Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

65

Penilaian tingkat pengembalian dana PUKK dikelompokkan ke dalam empat katagori yaitu: di atas 70 persen diberi skor tiga, antara 40 sampai dengan 70 persen diberi skor dua, antara 10 sampai dengan 40 persen diberi skor satu, dan di bawah 10 persen diberi skor nol. 3. Sistem Pengukuran Kinerja PKBL Sampai saat ini sistem pengukuran kinerja PKBL merupakan bagian dari sistem penilaian kesehatan BUMN yang dicantumkan dalam keputusan Kementerian Negara BUMN nomor Kep-100/MBU/2002. Dalam keputusan menteri tersebut

sistem pengukuran kinerja PKBL masuk ke dalam penilaian pada aspek administrasi. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu pada BAB IX KINERJA PROGRAM KEMITRAAN pada Pasal 27 yaitu: (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina, dan (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi sejak tahun 2007 telah terdapat rencana pengembangan sistem pengukuran kinerja program kemitraan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu pada bab ix kinerja program kemitraan Pasal 30 yaitu: (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri. Sangat disayangkan sampai saat ini belum ada peraturan menteri yang menjadi petunjuk tentang perhitungan kinerja program kemitraan sebagaimana direncanakan pada pasal 30 ayat 2 di atas. Dari uraian di atas jelas diketahui bahwa pengukuran kinerja PKBL BUMN merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan BUMN dan masuk ke dalam

66

penilaian pada aspek administrasi dengan indikator efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman. Sampai saat ini belum ada peraturan menteri yang diterbitkan sebagai petunjuk perhitungan kinerja PKBL sebagaimana direncanakan. Diketahui pula, bahwa telah ada rencana pembuatan sistem pengukuran kinerja program kemitraan hal ini menunjukkan bahwa memang dirasakan bahwa pengukuran kinerja saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangan sistem pengukuran kinerja organisasi

seperti yang

dikemukakan oleh Wibisono (2011) bahwa fokus pengelolaan perusahaan saat ini bukan lagi hanya pada kepentingan pihak tertentu tetapi berkembang untuk kepentingan semua pihak (stakeholder). Terlebih pada perusahaan pelayanan publik yang dikelola pemerintah yang jelas-jelas untuk melayani masyarakat dan menggunakan dana masyarakat. Dikuatirkan pengukuran kinerja yang hanya fokus pada kepentingan pihak tertentu akan mengakibatkan disfungsi organisasi yang merugikan stakeholder lain, termasuk masyarakat. Sebagai contoh dalam penerapan evaluasi system pengukuran kinerja di Bank Tabungan Negara (BTN) cabang solo (Putri, 2008), menggunakan balance scorecard untuk mengakomodir aspek non keuangan. Meskipun BTN merupakan lembaga keuangan tetapi menyadari bahwa pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek keuangan saja untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Pengukuran kinerja dengan sistem ini menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Apalagi bank merupakan perusahaan jasa seperti halnya PT. Sucofindo, dimana pelanggan merupakan komponen penting dalam kelangsungan bisnisnya. B. Identifikasi Harapan Stakeholder kepada PKBL 1. Harapan Stakeholder Survei harapan stakeholder dilakukan terhadap responden yang dipilih secara purposive. Untuk stakeholder masyarakat jumlah responden adalah 31 responden yang terdiri dari pakar, praktisi dan orang yang dipandang mengetahui tentang PKBL BUMN. Stakeholder usaha kecil jumlah responden adalah 32 responden yang terdiri

67

dari pengusaha kecil mitra binaan BUMN dan bukan mitra binaan. Stakeholder manajemen PKBL PT. Sucofindo seluruhnya menjadi responden yaitu berjumlah empat responden. Stakeholder karyawan PKBL PT. Sucofindo Jakarta seluruhnya menjadi responden yang berjumlah tujuh responden, sedangkan stakeholder Kementerian BUMN yang menangani PKBL yang menjadi responden berjumlah tujuh responden. Data hasil survei harapan stakeholder dapat dilihat pada Lampiran 7,8,9,10, dan 11. Dari data survei yang kemudian diolah dengan menjumlahkan tingkat kesesuaian tiap-tiap harapan maka didapat harapan masing-masing stakeholder sesuai ranking. Harapan yang diambil untuk diproses selanjutnya adalah empat harapan dengan ranking teratas. Harapan stakeholder terpilih sesuai ranking dapat dilihat sebagai berikut: Harapan stakeholder Masyarakat Ranking 1

PKBL lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat

Ranking 2

PKBL bebas KKN

Ranking 3

keberhasilan pembinaan PKBL sehingga usaha kecil meningkat usahanya

Ranking 4

kegiatan PKBL yang tepat sasaran.

Harapan stakeholder Usaha Kecil Ranking 1

plafon pinjaman ke PKBL yang lebih besar dari saat ini (≤ 60 juta).

Ranking 2


Ranking 3

keberhasilan pembinaan PKBL sehingga usaha kecil meningkat

Ranking 3

pinjaman kepada PKBL tidak menggunakan jaminan.

Harapan stakeholder Manajemen PKBL PT. Sucofindo Ranking 1

adanya SOP untuk semua kegiatan PKBL

Ranking 2

PKBL yang tertib administrasi

Ranking 2

adanya SOP pembinaan usaha kecil pada PKBL

Ranking 3

pelayanan pelanggan PKBL yang baik

Harapan stakeholder Karyawan PKBL PT. Sucofindo Jakarta Ranking 1

adanya SOP untuk semua kegiatan PKBL

Ranking 1

penilaian kinerja karyawan PKBL menggunakan sistem 360°

68

Ranking 2

kepuasan karyawan PKBL yang tinggi

Ranking 3

ketersediaan pelatihan untuk karyawan sesuai tugasnya.

Harapan stakeholder Kementerian BUMN Ranking 1

rancangan dan Anggaran Kerja (RKA) PKBL harus ada setiap tahunnya

Ranking 2

usaha kecil yang dibina PKBL meningkat usahanya

Ranking 3

penyaluran pinjaman usaha kecil yang efektif pada PKBL

Ranking 4

adanya SOP pelaksanaan PKBL

Ranking 4

tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman usaha kecil yang tinggi.

2. Klasifikasi Harapan Stakeholder Terdapat beberapa harapan yang sama dari kelompok stakeholder yang berbeda, dengan proses klasifikasi maka harapan yang sama tersebut disatukan. Pada harapan stakeholder Kementerian negara BUMN terdapat dua harapan pada posisi ranking empat. Setelah didiskusikan kembali diambil kesimpulan bahwa dari kedua harapan tersebut akan diambil satu saja yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman usaha kecil yang tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa selama ini untuk tingkat kolektibilitas masih harus ditingkatkan dan dikontrol agar dana yang digulirkan tidak dibiarkan macet. Dokumentasi prosedur, SOP pelaksanaan telah diakomodir di harapan stakeholder karyawan dan manajemen. Hasil klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 17. Hasil klasifikasi melahirkan enam aspek harapan yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek proses operasional,

aspek administrasi, aspek kemampuan

organisasi dan aspek karyawan. Pengelompokan aspek ini berdasarkan studi literatur dimana beberapa referensi menyebutkan aspek-aspek sangat erat keterkaitannya. Pada aspek keuangan terdapat empat harapan stakeholder untuk program kemitraan. Aspek pelayanan merupakan aspek yang sebaiknya ada dalam organisasi nonprofit apalagi organisasi pemerintah yang melayani masyarakat. Terbukti dari survei aspek ini juga diharapkan oleh stakeholder PKBL.

69

Tabel 17 Klasifikasi Harapan Stakeholder Terpilih Aspek

Harapan Stakeholder

Keuangan

Plafon pinjaman ke PKBL yang lebih besar dari saat ini (≤ 60 juta) Pinjaman kepada PKBL tidak menggunakan jaminan Penyaluran pinjaman usaha kecil yang efektif pada PKBL Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman usaha kecil yang tinggi

Pelayanan

Pelayanan pelanggan PKBL yang baik

Proses operasional

PKBL lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat Adanya SOP untuk semua kegiatan PKBL Adanya SOP pembinaan usaha kecil pada PKBL Adanya SOP pengawasan PKBL

Administrasi

PKBL yang tertib administrasi Rancangan dan Anggaran Kerja (RKA) PKBL harus ada setiap tahunnya

Kemampuan organisasi

Keberhasilan pembinaan PKBL sehingga usaha kecil meningkat usahanya PKBL bebas KKN

Karyawan

Penilaian kinerja karyawan PKBL menggunakan sistem 360° Kepuasan karyawan PKBL yang tinggi Ketersediaan pelatihan untuk karyawan sesuai tugasnya

Aspek pelayanan memiliki satu harapan stakeholder yang dapat dikembangkan karena sesuai dengan tujuan organisasi yaitu melayani masyarakat. Terdapat aspek proses operasional yang diharapkan memiliki SOP di semua kegiatan termasuk SOP pengawasan dan pembinaan. Ketiga SOP dapat disatukan menjadi SOP pengelolaan PKBL BUMN. Harapan stakeholder agar PKBL lebih banyak melakukan sosialisasi merupakan cerminan keingintahuan stakeholder tentang program PKBL BUMN. Aspek administrasi terdiri dari tertib administrasi dan tuntutan adanya RKA setiap tahun. Aspek kemampuan organisasi (kapabilitas) merupakan harapan stakeholder kepada PKBL untuk membuktikan kemampuannya menghasilkan keluaran berupa

70

keberhasilan pembinaan dan yang bebas KKN. Aspek karyawan juga merupakan harapan dari stakeholder yang terdiri dari penilaian kinerja yang lebih adil dengan metode 360°, kepuasan karyawan, dan ketersediaan pelatihan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan penilaian kinerja karyawan dengan metode 360° adalah penilaian kinerja karyawan yang dilakukan bukan hanya oleh atasannya saja tetapi juga oleh rekan kerja dan bawahannya. C. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja PKBL 1. Penentuan Indikator Kinerja Program Kemitraan Identifikasi menghasilkan harapan stakeholder yang menjadi target untuk dipenuhi. Pemenuhan harapan stakeholder ini akan terlihat dan terdefinisi secara logika dalam Logical Framework Analysis (LFA) yang disebut juga logframe. Harapan akan diterjemahkan ke dalam akibat (impact) yang akan terjadi yang menjadi pertimbangan untuk menentukan hasil/tujuan. Tujuan yang jelas akan memudahkan penentuan indikator sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian hasil/tujuan. Indikator setiap aspek ditunjukkan pada Tabel 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Logframe aspek keuangan menghasilkan empat indikator yang dapat menjadi alat ukur harapannya. Dari empat indikator tersebut terdapat dua indikator yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja PKBL. Logframe aspek keuangan dapat dilihat pada Tabel 18. Plafon pinjaman merupakan indikator untuk melihat apakah PKBL dapat memenuhi harapan Stakeholder yang menghendaki perubahan dari aturan yang ada saat sekarang yaitu maksimal plafon pinjaman adalah Rp. 60 juta rupiah. Batasan ini dipandang dapat membatasi pengembangan usaha kecil yang memerlukan pinjaman lebih besar dari Rp. 60 juta rupiah, sedangkan usaha kecil hanya dapat meminjam pada satu PKBL saja sehingga untuk mendapatkan pinjaman lebih besar dari Rp. 60 juta sangat sulit.

71

Tabel 18 Logframe Aspek Keuangan Harapan

Akibat

Hasil

Indikator

Plafon pinjaman ke PKBL yang lebih besar dari saat ini (≤ 60 juta)

Usaha UKM dapat lebih berkembang

Pinjaman dapat lebih besar dari 60 juta

Plafon Pinjaman

Pinjaman kepada PKBL tidak menggunakan jaminan

UKM tidak memiliki jaminan dapat menjadi mitra binaan

Mitra binaan tidak harus menyerahkan jaminan

Penggunaan Jaminan

Penyaluran pinjaman usaha kecil yang efektif pada PKBL

Lebih banyak usaha kecil yang terbantu

Lebih banyak dana pinjaman terserap

Efektivitas Penyaluran

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman usaha kecil yang tinggi

Lebih banyak dana pinjaman yang terkumpul

Lebih banyak dana pinjaman yang bisa disalurkan

Tingkat Kolektibilitas

Di dalam aturan baik undang-undang maupun aturan pemerintah tidak terdapat persyaratan jaminan untuk pinjaman dengan PKBL tetapi pada pelaksanaannya beberapa PKBL BUMN mensyaratkan. Hal ini dilakukan karena belajar dari pengalaman penyebab dari pengembalian yang kurang lancar yang salah satunya adalah kurangnya rasa tanggungjawab mitra binaan terhadap uang yang dipinjam. Mitra binaan merasa seolah-olah pinjaman merupakan bantuan pemerintah yang tidak wajib dikembalikan. Hal ini menjadi dilema bagi PKBL, harapan stakeholder meniadakan jaminan menjadi berat tetapi harus dilaksanakan sebagai komitmen untuk memuaskan seluruh stakeholder. Efektivitas penyaluran dana adalah jumlah dana yang disalurkan dibagi dengan jumlah dana yang tersedia dikali 100%. Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas: saldo awal, pengembalian pinjaman, setoran sisa pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dana PUKK BUMN lain, jika ada), pendapatan bunga dari pinjaman PUKK. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang

72

disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan). Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman adalah rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dibagi dengan Jumlah pinjaman yang disalurkan dikali 100%. Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Dalam aspek pelayanan harapan stakeholder adalah kepuasan masyarakat terhadap PKBL. Dengan beberapa pertimbangan,

sudah selayaknya organisasi

pelayanan masyarakat harus berorientasi kepada pelayanan yang memuaskan pelanggan sehingga indikator yang dimunculkan adalah tingkat kepuasan pelanggan. Logframe aspek pelayanan dapat dilihat pada Tabel 19. Tabel 19 Logframe Aspek Pelayanan Harapan

Akibat

Hasil

Indikator

Pelayanan pelanggan PKBL yang baik

Kegiatan berjalan dengan baik

Kepuasan pelanggan terpenuhi

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Tingkat kepuasan pelanggan dimaksud adalah hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan kepada mitra binaan dan mantan mitra binaan. Hasil survei kepuasan pelanggan diharapkan bisa menjadi alat ukur kepuasan pelanggan PKBL. Aspek proses operasional memuat harapan stakeholder yang menuju pada hasil semakin banyak masyarakat yang mengerti program PKBL. Untuk mencapai hasil tersebut maka PKBL diharapkan melakukan sosialisasi dan membuat SOP untuk kegiatan-kegiatannya. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai jenis kegiatan seperti: langsung memberikan informasi pada usaha kecil melalui asosiasinya, penyuluhan, dan memberikan informasi melalui media masa (TV, radio, surat kabar, majalah dll). Untuk memenuhi harapan adanya SOP untuk semua kegiatan, maka PKBL harus membuat SOP sesuai dengan alur proses kegiatan mulai

73

dari penerimaan usulan pinjaman/hibah sampai pengawasan dan pembinaan usaha kecil. Logframe aspek operasional dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20 Logframe Aspek Proses Operasional Harapan

Akibat

Hasil

Indikator


Peluang pengembangan usaha UKM lebih besar

Semakin banyak masyarakat mengerti program PKBL BUMN

Kegiatan sosialisasi

Kegiatan tertib sesuai SOP

SOP Kegiatan

Adanya SOP untuk Kemudahan pelaksanaan pengelolaan PKBL kegiatan Pencegahan penyimpangan

Aspek yang keempat adalah aspek administrasi, dimana PKBL diharapkan dalam melakukan kegiatannya dapat mengadministrasikannya dengan baik dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Tertib administarsi akan mengakibatkan semua kegiatan dapat dibuktikan dengan berkas yang lengkap alur proses teratur dan mampu telusur. Indikator hasil logframe untuk memenuhi harapan PKBL tertib administrasi yaitu berkas lengkap sesuai SOP dan permintaan berkas dapat cepat dipenuhi. Sedangkan untuk adanya RKA setiap tahunnya dibuktikan dengan dimilikinya laporan kegiatan dan RKA pada tahun pengukuran kinerja. Logframe aspek administrasi dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21 Logframe Aspek Administrasi Harapan

Akibat

Hasil

Indikator

PKBL yang tertib administrasi

Mampu telusur

Alur proses kegiatan cepat, aman dan terkendali

Berkas lengkap sesuai SOP

Memiliki informasi program kerja dan pedoman kegiatan tahunan

Laporan kegiatan dan RKA

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL harus ada setiap tahunnya

Mudah pengawasan

Tersedianya informasi tentang program kerja Mudah melaksanakan kegiatan

Permintaan berkas dapat cepat ipenuhi

74

Harapan stakeholder pada aspek kemampuan organisasi menuntut PKBL memiliki kemampuan mengembangkan mitra binaan dan melakukannya dengan baik tanpa adanya KKN. Logframe aspek kemampuan organisasi terdapat pada Tabel 22. Keberhasilan pembinaan dapat dilihat dari peningkatan parameter skala usaha mitra binaan, apabila parameter skala usaha meningkat maka pembinaan dapat dikatakan berhasil. Parameter skala usaha mitra binaan dimaksud adalah parameter yang mampu memberikan gambaran usaha mitra binaan seperti jumlah aset, omzet, jumlah penjualan, laba dll. Penentuan parameter yang digunakan untuk menilai perkembangan usaha dilakukan sesuai kesepakatan antara manajemen dengan pihak yang berkepentingan. Harapan bebas KKN dimaksudkan agar tidak ada kerugian Negara/ masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan yang mementingkan diri pribadi atau golongan tertentu. Tekad untuk menjalankan kegiatan yang bebas KKN harus ditunjukkan adanya komitmen manajemen yang diwujudkan berupa adanya upaya kampaye anti KKN kepada para karyawan/manajemen PKBL dan adanya aturan yang jelas tentang penyimpangan KKN. Tabel 22 Logframe Aspek Kemampuan Organisasi Harapan

Akibat

Hasil

Indikator

Keberhasilan pembinaan PKBL sehingga usaha kecil meningkat usahanya

Mitra binaan berkembang

Peningkatan skala usaha mitra binaan

Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan

PKBL bebas KKN

Tidak ada kerugian negara/ masyarakat

Adanya komitmen manajemen untuk bebas KKN

Kampanye anti KKN Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN

Aspek karyawan memuat keinginan karyawan pada PKBL untuk dapat lebih memperhatikan karyawan baik dari segi karir maupun dari segi kompetensinya. Akibat dari harapan karyawan terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga mencapai target. Logframe aspek karyawan dapat dilihat pada Tabel 23.

75

Harapan

Tabel 23 Logframe Aspek Karyawan Akibat Hasil

Indikator

Penilaian kinerja karyawan PKBL menggunakan sistem 360°

Kinerja meningkat

Karyawan termotivasi dan semangat kerja meningkat

SOP penilaian karyawan 360°

Kepuasan karyawan PKBL yang tinggi

Kinerja meningkat

Tidak adanya keluhan

Tingkat kepuasan karyawan

Ketersediaan pelatihan untuk karyawan sesuai tugasnya

Kegiatan sesuai target

Keterampilan karyawan meningkat

Pelatihan karyawan

Hasil yang diharapkan adalah motivasi karyawan meningkat, tidak adanya keluhan karyawan dan keterampilan karyawan meningkat. Untuk memenuhi harapan dan pencapaian hasil tersebut maka pengukuran dilakukan dengan melihat adanya SOP penilaian karyawan dengan sistem 360°,

tingkat kepuasan karyawan dan

pelatihan karyawan. 2. Analisis Kesesuaian Dari indikator-indikator di atas dilakukan analisis kesesuaian

yaitu

menganalisa apakah indikator-indikator tersebut dapat memenuhi kriteria-kriteria indikator yaitu: specific (S), measurable (M), achievable (A), realistic (R), timely (T), continuously improve (C), relevan (Rv), prioritas (P), dan layak (L). Hasil analisis dapat dilhat pada Tabel 24. Dari semua indikator, merupakan indikator yang jelas dan specific, memiliki batasan yang terukur, dapat disesuaikan dengan kemampuan sehingga dapat dicapai, berasal dari harapan stakeholder, dapat diberi batasan waktu, merupakan indikator yang dapat terus-menerus dikembangkan, sangat berhubungan dengan kinerja, merupakan prioritas, dan sudah seharusnya indikator tersebut diperhatikan untuk memenuhi harapan stakeholder. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi kriteria yang disyaratkan.

76

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

Tabel 24 Analisis Kesesuaian Indikator S M A R T Plafon Pinjaman √ √ √ √ √ Penggunaan Jaminan √ √ √ √ √ Efektifitas Penyaluran √ √ √ √ √ Tingkat Kolektibilitas √ √ √ √ √ Tingkat Kepuasan √ √ √ √ √ Pelanggan Kegiatan sosialisasi √ √ √ √ √ SOP Kegiatan √ √ √ √ √ Berkas lengkap sesuai √ √ √ √ √ SOP Permintaan berkas √ √ √ √ √ dapat cepat dipenuhi Laporan Kegiatan √ √ √ √ √ RKA Peningkatan parameter skala usaha mitra √ √ √ √ √ binaan Kampanye anti KKN √ √ √ √ √ Aturan yang jelas untuk penyimpangan √ √ √ √ √ KKN SOP penilaian √ √ √ √ √ karyawan 360° Tingkat kepuasan √ √ √ √ √ karyawan Pelatian karyawan √ √ √ √ √

Keterangan: S : Specific M : Measurable A : Achievable R : Realistic T : Timely

C Rv P L √

C √ √ √ √

Rv √ √ √ √

P √ √ √ √

L √ √ √ √

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

: Continuously Improve : Relevan : Penting/menjadi prioritas : Efektif dan layak : Sesuai

3. Pemilihan Indikator Kinerja Utama Dari analisis data hasil survei didapat 16 indikator sebagai pedoman pengukuran untuk mencapai harapan stakeholder. Dari 16 indikator tersebut dipilih 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pemilihan dilakukan dengan menggunakan

77

metode Analytical Hierarchy Process (AHP), didapat alternatif pilihan sesuai ranking dalam Tabel 25. Tabel 25 Hasil Analisis Peringkat dengan Metode AHP Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Indikator Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan Tingkat kepuasan pelanggan Kegiatan sosialisasi Efektivitas penyaluran Tingkat kolektibilitas SOP kegiatan Laporan kegiatan dan RKA Kampanye anti KKN Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Tingkat kepuasan karyawan Pelatihan karyawan Berkas lengkap sesuai SOP Permintaan berkas dapat cepat dipenuhi Penggunaan jaminan Plafon pinjaman SOP penilaian karyawan 360°

Nilai Prioritas 0.195 0.155 0.120 0.109 0.083 0.069 0.056 0.047 0.039 0.031 0.023 0.021 0.017 0.014 0.011 0.009

Hasil analisis AHP memberikan petunjuk urutan ranking dari 1 sampai dengan 16 dengan nilai Consistency Ratio (CR) adalah 0.044. Nilai CR yang diperoleh masih berada di bawah 0.1 sehingga hasil dinyatakan konsisten (dapat digunakan). Dari hasil di atas untuk indikator kinerja utama diambil 10 ranking teratas sehingga untuk indikator kinerja utamanya adalah: 1) Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan 2) Tingkat kepuasan pelanggan 3) Kegiatan sosialisasi 4) Efektivitas penyaluran 5) Tingkat kolektibilitas 6) SOP kegiatan 7) Laporan kegiatan dan RKA 8) Kampanye anti KKN 9) Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN 10) Tingkat kepuasan karyawan

78

4. Pembobotan Indikator Kinerja Utama Pembobotan dilakukan dengan perhitungan proporsional nilai prioritas hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) yang sebelumnya adalah 16 indikator setelah dipilih 10 ranking teratas menjadi 10 indikator kinerja utama. Hasil perhitungan pembobotan disajikan dalam Tabel 26. Tabel 26 Hasil Pembobotan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan Tingkat kepuasan pelanggan Kegiatan sosialisasi Efektivitas penyaluran Tingkat kolektibilitas SOP kegiatan Laporan kegiatan dan RKA Kampanye anti KKN Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Tingkat kepuasan karyawan Jumlah

Bobot 22 17 13 12 9 8 6 5 4 4 100

5. Dokumen Sumber Verifikasi Pada saat dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator-indikator tersebut di atas diperlukan sumber informasi yang menyatakan secara resmi tentang seberapa besar nilai indikator tersebut. Keberadaan sumber informasi tersebut merupakan bukti autentik dari pada pengukuran kinerja dari organisasi. Sumber informasi umumnya dinyatakan dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga resmi baik organissi itu sendiri maupun pihak eksternal. Dokumen sumber verifikasi pada perancangan sistem pengukuran kinerja disesuaikan dengan dokumen yang sudah ada. Dokumen sumber verifikasi untuk indikator pengukuran kinerja PKBL PT. Sucofindo dapat dilihat pada Tabel 27.

79

Tabel 27 Dokumen Sumber Verifikasi No.

Indikator

Dokumen Sumber Verifikasi

1

Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan

Form A dalam prosedur survei lapangan dan form C dalam prosedur monitoring lapangan

2

Tingkat kepuasan pelanggan

Dokumen hasil survei kepuasan pelanggan

3

Kegiatan sosialisasi

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

4

Efektifitas penyaluran


5

Tingkat kolektibilitas


6

SOP kegiatan

Dokumen SOP

7

Laporan kegiatan dan RKA

Laporan Kegiatan dan Dokumen RKA

8

Kampanye anti korupsi

Dokumen hasil pengamatan tim penilai

9

Aturan yang jelas penyimpangan KKN

10

untuk Doukumen peraturan

Tingkat kepuasan karyawan

Dokumen hasil survei kepuasan karyawan

Form A dalam prosedur survei lapangan yang dilakukan untuk melakukan verifikasi proposal pengajuan pinjaman memuat hasil survei berupa informasi tentang profile usaha kecil mulai dari alamat, pemiliki, aset, omzet, laba, jumlah karyawan dan lainnya, sedangkan form C pada prosedur monitoring lapangan merupakan laporan kunjungan yang dilakukan dalam rangka pembinaan yang memuat informasi perkembangan usaha yang sedang berjalan. Dokumen hasil survei pelanggan merupakan laporan hasil survei pelanggan yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui kualitas pelayanan organisasi. Sampai saat ini PKBL selalu penyampaikan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ke Kementerian BUMN. Laporan tersebut memuat laporan kegiatan, penyaluran dan pengembalian pinjaman. Di samping itu terdapat pula prosedur yang menjadi acuan dari kegiatan dalam PKBL sehingga bisa menjadi acuan indikator SOP kegiatan. Menjelang akhir tahun PKBL juga membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang berisi laporan kegiatan dan prediksi biaya untuk tahun berjalan. Indikator aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN dapat

80

diverifikasi dengan ada atau tidaknya peraturan perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tingkat kepuasan karyawan dilihat dari dokumen survei kepuasan karyawan yang merupakan hasil survei kepuasan karyawan yang dilakukan setiap akhir tahun. 6. Cara Perhitungan Indikator Pada saat pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan perhitungan terhadap masing-masing indikator. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan skor yang akan dikalikan dengan bobot sehingga menjadi nilai pengukuran kinerja indikator tersebut. Penetapan nilai indikator yang disetarakan dengan skor dilakukan dengan pendapat pakar melalui Focus Group Discussion (FGD).

Perhitungan dilakukan sebagai

berikut: (1) Peningkatan Parameter Skala Usaha Mitra Binaan Peningkatan parameter skala usaha adalah perbedaan nilai parameter skala usaha yang terdapat dalam form C (Laporan Monitoring Perkembangan Usaha Kecil dan Koperasi (UKK) dalam prosedur monitoring lapangan) (Lampiran 14) atau form A hasil survei proposal pinjaman tahap selanjutnya, yang dibandingkan dengan data awal sebelum diberikan pinjaman yang terdapat dalam form A hasil survei dalam prosedur survei lapangan (form A terlampir, pada Lampiran 13 ). Adapun skala usaha dimaksud adalah nilai dari aset, omzet, dan laba. Masingmasing diberi bobot seimbang yaitu aset 7.3 omzet 7.3 dan laba 7.4. Perhitungan dilakukan terhadap usaha kecil yang masa pinjamannya selesai pada tahun pengukuran. Dilakukan pengambilan sampel terhadap usaha kecil secara acak pada tiap-tiap jenis usaha (random sampling). Peningkatan parameter skala usaha merupakan rata-rata peningkatan parameter skala usaha dari sampel usaha kecil yang diambil. Skor penilaian adalah nol untuk tidak ada peningkatan skala usaha dan 10 untuk skala usaha meningkat 46% atau lebih. Penetapan 46% untuk skor 10 didasari dari pendapat pakar dan data historis yang menunjukkan bahwa kenaikan skala usaha 46% merupakan kenaikan yang tinggi. Untuk skor penilaian di antara satu sampai dengan sembilan merupakan interpolasi dari peningkatan nol sampai dengan 46 persen.

81

(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan dihitung dari hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan di akhir tahun terhadap mitra binaan, mantan mitra binaan dan obyek bina lingkungan. Tingkat kepuasan pelanggan disesuaikan dengan skor mulai dari nol sampai dengan 10, dimana nol merupakan nilai terburuk dari tingkat kepuasan pelanggan dan 10 merupakan tingkat kepuasan terbaik. (3) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah kegiatan menjelaskan program kemitraan dan bina lingkungan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan. Untuk penilaian skor kegiatan sosialisasi dihitung frekuensinya dalam tahun pengukuran. Skor nol merupakan skor yang diberikan apabila dalam satu tahun tidak melakukan kegiatan sosialisasi dan skor 10 diberikan apabila kegiatan sosialisasi dilakukan lebih dari 10 kegiatan. (4) Efektivitas Penyaluran Efektivitas penyaluran dihitung dari laporan tahunan dimana terdapat jumlah penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam tahun laporan yang dibandingkan dengan jumlah dana tersedia tahun tersebut. Skor nol untuk penyaluran < 80% dan skor 10 untuk penyaluran > 90 persen. Untuk skor diantara satu sampai dengan sembilan merupakan interpolasi dari nilai 80 sampai dengan 90 persen. Penetapan skor tersebut mengacu pada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. (5) Tingkat Kolektibilitas Tingkat kolektibilitas dihitung dari laporan tahunan dimana terdapat jumlah penerimaan dari pinjaman dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan dalam tahun pelaporan. Skor nol untuk tingkat pengembalian < 10% dan skor 10 untuk tingkat pengembalian > 70 %. Untuk skor di antara satu sampai dengan sembilan merupakan interpolasi dari nilai 10 sampai dengan 70 persen. Penetapan skor tersebut mengacu pada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

82

Nomor : Kep-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. (6) SOP Kegiatan Terdapat 10 kegiatan sesuai dengan alur proses yang dipandang penting untuk dibuatkan SOP-nya termasuk SOP pengawasan dan SOP pembinaan kepada usaha kecil oleh PKBL. SOP-SOP tersebut menjadi pedoman untuk penilaian skor dimana skor 0 akan diberikan pada PKBL yang tidak memiliki sama sekali SOP dan skor 10 diberikan pada PKBL yang memiliki SOP lengkap. Masingmasing SOP memiliki nilai yang sama yaitu satu. SOP tersebut adalah : a) Prosedur Permohonan Pinjaman b) Prosedur Survei Lapangan c) Prosedur Evaluasi Kelayakan Usaha d) Prosedur Penyaluran Pinjaman e) Prosedur Monitoring Lapangan f) Prosedur Monitoring Pengembalian Angsuran g) Prosedur Kerjasama Dengan Pihak ke Tiga h) Prosedur Penilaian Peningkatan Skala Usaha Mitra Binaan i) Prosedur Pembinaan Mitra Binaan j) Prosedur Pengawasan Internal (7) Laporan Kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Laporan kegiatan memuat realisasi rencana kerja dan anggaran tahun penilaian. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat proyeksi realisasi tahun penilaian dan rencana kerja satu tahun ke depan. Skor nol diberikan bila tidak memiliki laporan kegiatan dan RKA sedangkan skor 10 diberikan bila memliki keduanya yang memuat sesuai dengan peraturan yang ada. (8) Kampanye Anti KKN Pemberian skor komitmen PKBL untuk bebas KKN dilihat dari adanya kegiatan kampanye di lingkungan kerja

PKBL seperti: adanya pernyataan

bersama, slogan anti KKN, adanya kegiatan sosialisasi pengawasan melekat dan pembinaan mental karyawan. Skor nol untuk tidak adanya kampanye seperti di atas dan skor 10 untuk adanya kampanye yang lengkap dan komprehensif.

83

Sedangkan skor satu sampai dengan sembilan diberikan untuk kegiatan yang belum lengkap dan komprehensif (penentuan skor diserahkan pada penilai). (9) Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Komitmen untuk anti KKN di PKBL salah satunya diwujudkan dengan adanya aturan tentang penyimpangan yang disebabkan oleh praktek KKN. Perhitungan skor untuk indikator ini adalah adanya aturan tentang penyimpangan karena KKN diberi skor 10 dan apabila belum ada aturan tersebut maka diberi skor nol. (10) Tingkat kepuasan karyawan Tingkat kepuasan karyawan dihitung dari hasil survei kepuasan karyawan yang dilakukan diakhir tahun terhadap seluruh karyawan

PKBL. Tingkat

kepuasan karyawan disesuaikan dengan skor mulai dari nol sampai dengan 10, dimana nol merupakan nilai terburuk dari tingkat kepuasan karyawan dan 10 merupakan tingkat kepuasan terbaik. Untuk skor satu sampai dengan sembilan menyesuaikan dengan nilai tingkat kepuasan karyawan hasil survei. 7. Penentuan Kriteria Penilaian Dari cara perhitungan di atas maka didapat tabel OMAX sebagai pedoman penilaian kinerja PKBL. Hasil penentuan kriteria penilaian dengan OMAX disajikan pada Tabel 28. Baris “Pencapaian” pada Tabel 28 merupakan tempat menyajikan penilaian tahun sebelumnya. Baris “Pencapaian” tersebut berfungsi untuk menilai peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan menghitung indeks prestasi tahun penilaian yaitu nilai kinerja tahun penilaian dibagi dengan nilai kinerja tahun lalu. Baris “Target” pada Tabel 28 merupakan sasaran kinerja berupa skor yang akan dicapai yang telah ditetapkan pada awal tahun penilaian. Baris “Target” tersebut berfungsi untuk menghitung pencapaian target pada tahun penilaian. Baris “Skor” pada Tabel 28 merupakan tempat menyajikan skor sesuai dengan hasil penilaian saat tahun penilaian.

84

Tabel 28 Kriteria Penilaian dengan Objective Matrix INDIKATOR

Asset

1 Omzet

≥ 46% 41% - 45% 36% - 40% 31% - 35% 26% - 30% 21% - 25% 16% - 20% 11% - 15% 6% - 10% 1% - 5% < 0%

≥ 46% 41% - 45% 36% - 40% 31% - 35% 26% - 30% 21% - 25% 16% - 20% 11% - 15% 6% - 10% 1% - 5% < 0%

7,3

7,3

Laba

2 3

4

5

6 7 8 9 10 SKOR

PENCAPAIAN TARGET

≥ 46% 10 10 > 90% > 70% 41% - 45% 9 9 89% 64% 36% - 40% 8 8 88% 58% 31% - 35% 7 7 87% 52% 26% - 30% 6 6 86% 46% 21% - 25% 5 5 85% 40% 16% - 20% 4 4 84% 34% 11% - 15% 3 3 83% 28% 6% - 10% 2 2 82% 22% 1% - 5% 1 1 81% 16% < 0% 0 0 < 80% < 10%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

SCOR BOBOT

7,4

17 13

12

9

8 6 5 4 4

NILAI NILAI TARGET % PENC. TARGET STATUS KINERJA

Keterangan: 1 = Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan 2 = Tingkat Kepuasan Pelanggan 3 = Kegiatan sosialisasi 4 = Efektifitas Penyaluran 5 = Tingkat Kolektibilitas 6 = SOP Kegiatan 7 = Laporan Kegiatan dan RKA 8 = Kampanye anti korupsi 9 = Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN 10 = Tingkat kepuasan karyawan Baris “Bobot” pada Tabel 28 merupakan hasil pembobotan indikator dengan metode AHP. Baris “Nilai” pada Tabel 28 merupakan hasil perkalian antara skor dan bobot. Baris “Nilai Target” pada Tabel 28 adalah hasil perkalian antara target dan bobot. Baris “ % Pencapaian Target” pada Tabel 28 adalah persentase perbandingan

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

85

antara nilai dan nilai target. Baris “ Status Kinerja” pada Tabel 28 merupakan komitmen manajemen dan pemilik organisasi yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada awal tahun penilaian. Status kinerja dapat disepakati diambil dari nilai atau dari persentase pencapaian target. D. Pengukuran Kinerja Program Kemitraan PKBL PT. Sucofindo Jakarta 1. Kesesuaian Sistem Pengukuran Kinerja Hasil Pengembangan dengan Kondisi PKBL PT. Sucofindo saat ini Sistem pengukuran kinerja hasil pengembangan memuat 10 indikator utama dimana dua diantaranya merupakan indikator yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja PKBL yaitu efektivitas penyaluran dan tingkat kolekbilitas. Terdapat delapan indikator yang baru yang belum pernah dilakukan pengukuran selama ini di PKBL PT. Sucofindo. Untuk pengukuran kinerja dengan 10 indikator tersebut diperlukan dokumen sumber verifikasi. Dokumen sumber verifikasi ada yang sudah tersedia pada kegiatan PKLB PT. Sucofindo, ada pula yang belum. Ketersedian dokumen verifikasi pada PKBL PT. Sucofindo disajikan pada Tabel 29. Dari Tabel 29 terlihat ada tiga dokumen sumber verifikasi yang belum tersedia sehingga untuk melakukan penilaian kinerja perlu adanya upaya untuk mengadakan dokumen tersebut. Dokumen hasil survei kepuasan pelanggan belum dimiliki karena belum pernah dilakukan survei kepuasan pelanggan oleh karena itu sebelum penilaian perlu dilakukan survei kepuasan pelanggan. Dokumen hasil pengamatan tim penilai diadakan pada saat pengukuran kinerja dilakukan. Sedangkan dokumen hasil survei kepuasan karyawan seperti halnya dokumen hasil survei kepuasan pelanggan yaitu belum pernah dilakukan survei kepuasan karyawan sehingga perlu dilakukan survei kepuasan karyawan terlebih dahulu. Di samping itu beberapa parameter terdapat dalam dokumen yang sama seperti: kegiatan sosialisasi, efektifitas penyaluran, dan tingkat kolektibilitas terdapat pada laporan program kemitraan dan bina lingkungan yang dibuat setiap akhir tahun.

86

Tabel 29 Ketersediaan Dokumen Sumber Verifikasi Dokumen Sumber Belum No. Indikator Tersedia Verifikasi Tersedia 1 Peningkatan parameter Form A dan form C √ skala usaha mitra binaan 2 Tingkat kepuasan Dokumen hasil survei √ pelanggan kepuasan pelanggan 3 Kegiatan sosialisasi Laporan Program Kemitraan dan Bina √ Lingkungan 4 Efektifitas penyaluran Laporan Program Kemitraan dan Bina √ Lingkungan 5 Tingkat kolektibilitas Laporan Program Kemitraan dan Bina √ Lingkungan 6 SOP kegiatan Dokumen SOP √ 7 8 9 10

Laporan kegiatan dan RKA Kampanye anti KKN Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Tingkat kepuasan karyawan

Laporan kegiatan dan Dokumen RKA Dokumen hasil pengamatan tim penilai Doukumen peraturan

√ √ √

Dokumen hasil survei kepuasan karyawan

√

2. Pengukuran Kinerja Program Kemitraan PKBL PT. Sucofindo Jakarta Pengukuran dilakukan untuk periode tahun 2011 hal ini karena untuk tahun 2012 laporan program kemitraan dan bina lingkungan belum dibuat. Pengukuran dilakukan dengan beberapa asumsi yaitu untuk indikator kepuasan pelanggan dan kepuasan karyawan tidak dilakukan survei akan tetapi diasumsikan bahwa kepuasan pelanggan dan kepuasan karyawan berada ditingkat sedang dengan skor lima. Hal ini dilakukan karena keterbatasan biaya dan waktu untuk melakukan survei dan skor lima diberikan karena selama ini tidak tercatat adanya keluhan dari pelanggan maupun karyawan berarti pelayanan sudah cukup memadai. Hasil pengukuran masing-masing indikator sebagai berikut:

87

(1) Peningkatan Parameter Skala Usaha Mitra Binaan Perhitungan peningkatan parameter skala usaha dilakukan dengan mengambil data skala usaha yaitu aset, omzet dan laba pada dokumen form A pada tiap-tiap arsip dokumen usaha kecil yang mengajukan proposal pinjaman dan form A pada saat usaha kecil mengajukan kembali untuk tahap kedua. Dalam hal ini peningkatan skala usaha dapat pula dilihat pada data yang terdapat pada form C yaitu form hasil kunjungan lapangan. Tetapi tidak semua berkas dokumen usaha kecil memiliki form C, hal ini disebabkan karena pada PKBL PT. Sucofindo kunjungan lapangan dalam pembinaan yang menggunakan form C belum dilakukan dengan teratur baik waktu maupun pelaksanaannya. Terdapat 150 usaha kecil yang telah selesai masa pinjamannya pada tahun 2011/2012. Untuk perhitungan peningkatan parameter skala usaha diambil sampel sebanyak 30 usaha kecil dari berbagai jenis usaha.

Pengambilan sampel

dilakukan secara acak dari 150 dokumen usaha kecil yang ada. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan aset, omzet, dan laba sebelum usaha kecil memperoleh pinjaman dan sesudah pinjaman selesai dibayarkan. Hasil perhitungan peningkatan skala usaha aset disajikan pada Tabel 30. Dari Tabel 30, terlihat terdapat lima usaha kecil yang mengalami penurunan aset atau 17% dari 30 sampel yang diambil. Hal ini seharusnya menjadi perhatian manajemen untuk evaluasi pembinaan yang dilakukan terutama frekuensi kunjungan. Seperti telah dibahas di atas bahwa banyak terdapat berkas dokumen yang tidak memiliki form C yang berarti selama masa pinjaman tidak pernah dikunjungi sebagai kegiatan pembinaaan. Tetapi secara umum rata-rata terdapat peningkatan aset sehingga diperoleh nilai rata-rata peningkatan skala usaha aset hasil perhitungan adalah 26% . Skor untuk indikator peningkatan skala usaha aset dengan nilai perhitungan 26% adalah enam.

88

Tabel 30 Perhitungan Peningkatan Skala Usaha Aset No.

NAMA USAHA KECIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Budi andhika Farhan Motor Dunia AC Mobil Kelompok Usaha Kecil Maju Mandiri Nurika Konveksi Bedding Fashion Made In Heaven Uniqa Sari Guno Konveksi Kusen Konveksi Slamet Nes Collection Omera Shazfa Senada Kel. Pedagang Bambu Kel. Ped. Tahu Tempe Batikku Batikmu Anita Sejahtera Motor Neat Bags & Craft Ilhami Prima Muwardi Motor Rias Motor Wisma Honda Motor Gria Motor Sinar Abadi Motor Unique Handycraft Pramuka Motor Asterix Konveksi Dua Saudara Warung Soto Kwali

JENIS USAHA Kosmetik Bengkel Service AC Penggemukkan sapi Penggemukkan sapi Konveksi Konveksi Batu Souvenir Makanan Konveksi Konveksi Busana Busana Perdagangan Makanan Busana Batik Bengkel Kerajinan Kelontong Bengkel Bengkel Bengkel Bengkel Bengkel Handycraft Bengkel Perdagangan Konveksi Makanan

Sebelum Pinjaman Sesudah Pinjaman % Kenaikan Tgl. Survei Aset (Rp) Tgl. Survei Aset (Rp) Aset 29/3/11 92.048.000 29/10/12 196.010.000 113% 2/8/10 73.803.000 23/8/12 301.000.000 308% 5/10/10 271.183.000 5/10/12 230.550.000 -15% 2/11/11 350.800.000 2/6/12 420.600.000 20% 2/11/11 366.033.000 2/4/12 410.000.000 12% 5/11/10 87.641.000 5/11/12 64.455.000 -26% 25/10/10 21.465.000 17/6/11 33.427.000 56% 21/8/10 7.764.000 1/11/12 8.200.000 6% 9/6/10 64.000.000 24/10/11 94.966.000 48% 2/10/11 69.105.000 5/10/12 74.945.000 8% 9/12/10 107.180.000 23/10/12 119.985.000 12% 9/12/10 76.317.000 23/12/12 82.151.000 8% 23/12/10 111.977.000 23/12/12 119.669.000 7% 19/6/11 135.434.000 19/6/12 79.495.000 -41% 1/4/11 38.084.000 1/12/11 46.380.000 22% 29/4/11 122.700.000 1/12/11 129.500.000 6% 7/11/11 59.557.000 7/11/12 91.412.000 53% 29/12/10 85.110.000 29/12/11 99.110.000 16% 27/6/11 62.280.000 28/6/12 71.330.000 15% 27/7/10 56.727.000 27/7/11 67.742.000 19% 26/8/10 85.575.000 26/8/12 93.325.000 9% 23/12/09 105.367.000 23/12/11 96.785.000 -8% 18/12/10 89.024.000 18/12/12 103.524.000 16% 27/6/11 183.929.000 27/6/2012 174.229.000 -5% 8/11/10 115.273.000 8/11/12 139.148.000 21% 1/4/11 76.368.000 1/4/12 85.318.000 12% 8/11/10 189.395.000 8/11/12 207.445.000 10% 26/6/11 14.824.000 26/6/12 21.892.000 48% 1/2/10 63.385.000 1/2/12 67.560.000 7% 9/4/10 20.140.000 9/4/12 24.821.000 23% rata-rata 26%

89

Begitu juga dengan skala usaha omzet, peningkatan omzet dari sampel yaitu 30 usaha kecil dirata-rata. Hasil perhitungan peningkatan skala usaha omzet disajikan pada Tabel 31. Tabel 31 Perhitungan Peningkatan Skala Usaha Omzet No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

NAMA USAHA KECIL Budi andhika Farhan Motor Dunia AC Mobil Kelompok Usaha Kecil Maju Mandiri Nurika Konveksi Bedding Fashion Made In Heaven Uniqa Sari Guno Konveksi Kusen Konveksi Slamet Nes Collection Omera Shazfa Senada Kel. Pedagang Bambu Kel. Ped. Tahu Tempe Batikku Batikmu Anita Sejahtera Motor Neat Bags & Craft Ilhami Prima Muwardi Motor Rias Motor Wisma Honda Motor Gria Motor Sinar Abadi Motor Unique Handycraft Pramuka Motor Asterix Konveksi Dua Saudara Warung Soto Kwali


Sebelum Pinjaman Sesudah Pinjaman % Kenaikan Tgl. Survei Omzet (Rp)/bln Tgl. Survei Omzet (Rp)/bln Omzet 29/3/11 82.000.000 29/10/12 254.427.000 210% 2/8/10 57.229.000 23/8/12 74.000.000 29% 5/10/10 79.200.000 5/10/12 79.000.000 0% 2/11/11 374.000.000 2/6/12 510.000.000 36% 2/11/11 402.500.000 2/4/12 507.500.000 26% 5/11/10 71.500.000 5/11/12 52.750.000 -26% 25/10/10 26.050.000 17/6/11 38.550.000 48% 21/8/10 8.545.000 1/11/12 13.240.000 55% 9/6/10 43.830.000 24/10/11 51.035.000 16% 2/10/11 78.750.000 5/10/12 94.000.000 19% 9/12/10 75.000.000 23/10/12 96.000.000 28% 9/12/10 60.000.000 23/12/12 72.000.000 20% 23/12/10 76.000.000 23/12/12 90.000.000 18% 19/6/11 80.700.000 19/6/12 93.580.000 16% 1/4/11 48.000.000 1/12/11 60.000.000 25% 29/4/11 54.650.000 1/12/11 73.800.000 35% 7/11/11 70.140.000 7/11/12 91.200.000 30% 29/12/10 77.800.000 29/12/11 105.600.000 36% 27/6/11 70.100.000 28/6/12 83.000.000 18% 27/7/10 56.400.000 27/7/11 80.400.000 43% 26/8/10 54.850.000 26/8/12 67.750.000 24% 23/12/09 58.200.000 23/12/11 77.600.000 33% 18/12/10 58.000.000 18/12/12 78.750.000 36% 27/6/11 82.550.000 27/6/2012 88.750.000 8% 8/11/10 77.975.000 8/11/12 112.900.000 45% 1/4/11 52.550.000 1/4/12 69.300.000 32% 8/11/10 72.750.000 8/11/12 96.000.000 32% 26/6/11 9.740.000 26/6/12 16.407.000 68% 1/2/10 35.500.000 1/2/12 54.000.000 52% 9/4/10 27.000.000 9/4/12 40.500.000 50% Rata-rata 35%

Dari hasil perhitungan peningkatan skala usaha omzet rata-rata adalah 35%. Skor untuk peningkatan skala usaha omzet dengan nilai perhitungan 35% adalah tujuh.

90

Untuk peningkatan skala usaha laba nilai rata-rata dari 30 usaha kecil sampel disajikan pada Tabel 32. Tabel 32 Perhitungan Peningkatan Skala Usaha Laba No.

NAMA USAHA KECIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Budi andhika Farhan Motor Dunia AC Mobil Kelompok Usaha Kecil Maju Mandiri Nurika Konveksi Bedding Fashion Made In Heaven Uniqa Sari Guno Konveksi Kusen Konveksi Slamet Nes Collection Omera Shazfa Senada Kel. Pedagang Bambu Kel. Ped. Tahu Tempe Batikku Batikmu Anita Sejahtera Motor Neat Bags & Craft Ilhami Prima Muwardi Motor Rias Motor Wisma Honda Motor Gria Motor Sinar Abadi Motor Unique Handycraft Pramuka Motor Asterix Konveksi Dua Saudara Warung Soto Kwali


Sebelum Pinjaman Sesudah Pinjaman % Peningkatan Tgl. Survei Laba (Rp)/bln Tgl. Survei Laba (Rp)/bln Laba 29/3/11 20.000.000 29/10/12 101.017.000 405% 2/8/10 12.909.000 23/8/12 17.200.000 33% 5/10/10 13.500.000 5/10/12 19.500.000 44% 2/11/11 84.200.000 2/6/12 130.000.000 54% 2/11/11 87.300.000 2/4/12 137.700.000 58% 5/11/10 7.140.000 5/11/12 11.200.000 57% 25/10/10 9.160.000 17/6/11 15.010.000 64% 21/8/10 6.448.000 1/11/12 11.403.000 77% 9/6/10 21.020.000 24/10/11 21.135.000 1% 2/10/11 16.710.000 5/10/12 26.120.000 56% 9/12/10 19.670.000 23/10/12 27.865.000 42% 9/12/10 18.402.000 23/12/12 24.568.888 34% 23/12/10 17.906.000 23/12/12 24.214.000 35% 19/6/11 20.550.000 19/6/12 38.840.000 89% 1/4/11 14.060.000 1/12/11 23.935.000 70% 29/4/11 16.650.000 1/12/11 29.000.000 74% 7/11/11 29.645.000 7/11/12 41.725.000 41% 29/12/10 23.800.000 29/12/11 37.600.000 58% 27/6/11 20.020.000 28/6/12 23.870.000 19% 27/7/10 10.575.000 27/7/11 23.500.000 122% 26/8/10 13.500.000 26/8/12 18.650.000 38% 23/12/09 13.934.000 23/12/11 28.334.000 103% 18/12/10 16.200.000 18/12/12 24.450.000 51% 27/6/11 16.850.000 27/6/2012 32.750.000 94% 8/11/10 15.250.000 8/11/12 26.800.000 76% 1/4/11 5.350.000 1/4/12 13.150.000 146% 8/11/10 11.150.000 8/11/12 16.350.000 47% 26/6/11 3.684.000 26/6/12 6.774.000 84% 1/2/10 6.075.000 1/2/12 20.600.000 239% 9/4/10 8.550.000 9/4/12 13.900.000 63% Rata-rata 79%

Dari hasil perhitungan peningkatan skala usaha laba rata-rata adalah 79%. Skor untuk indikator peningkatan skala usaha laba dengan nilai 79% adalah 10.

91

(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan diasumsikan dalam katagori sedang atau skor lima. Hal ini karena selama ini belum pernah ada keluhan dari pelanggan yang diterima sedangkan disisi lain belum pernah ada survei kepuasan palanggan. (3) Kegiatan Sosialisasi Selama ini PKBL PT. Sucofindo belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang PKBL baik secara langsung ke usaha kecil, melalui asosiasinya, penyuluhan maupun melalui media masa. Tidak ada dokumen pendukung bahwa PKBL PT. Sucofindo telah melakukan sosialisasi. Skor untuk indikator kegiatan sosialisasi adalah nol. (4) Efektivitas Penyaluran Efektivitas penyaluran dana tahun 2011 sebagai berikut: Jumlah dana yang disalurkan = Rp. 15.181.183.160 Jumlah dana tersedia

= Rp. 15.574.458.071,-

Efektivitas penyaluran dana = Rumus:

Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia

: Rp. 15.181.183.160 x 100% Rp. 15.574.458.071 : 97,47 % Skor untuk indikator efektivitas penyaluran dengan nilai 97,47% adalah 10. (5) Tingkat Kolektibilitas Timgkat kolektibilitas pinjaman sebagai berikut: Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman : Lancar

Rp. 15.886.823.926 X 100%

= Rp. 15.886.823.926

Kurang Lancar

Rp. 2.444.241.290 X 75%

= Rp.

1.833.180.968

Ragu-ragu

Rp. 1.135.443.819 X 25%

= Rp.

283.860.955

Macet

Rp. 4.908.452.601 X 0%

= Rp.

0

Jumlah

Rp. 24.374.961.636

Rp. 18.003.865.848

92

Rumus : Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan : Rp. 18.003.865.848 x 100% Rp. 24.374.961.636 : 73,86 % Skor untuk indikator tingkat kolektibilitas dengan nilai 73,86% adalah 10. (6) SOP Kegiatan Dari dokumen yang ada

PKBL PT. Sucofindo baru memiliki tujuh

prosedur yaitu: prosedur permohonan pinjaman, prosedur survei lapangan, prosedur evaluasi kelayakan usaha, prosedur penyaluran pinjaman, prosedur monitoring lapangan, prosedur monitoring pengembalian angsuran, dan prosedur kerjasama dengan pihak ke tiga. Sedangkan untuk prosedur prosedur penilaian peningkatan skala usaha mitra binaan, prosedur pembinaan dan prosedur pengawasan internal belum dimiliki. Skor untuk indikator SOP kegiatan untuk PKBL PT. Sucofindo adalah tujuh. (7) Laporan Kegiatan dan RKA Hasil pengamatan terdapat laporan kegiatan tahun 2011 yang memuat realisasi RKA tahun 2011 dan terdapat pula RKA tahun 2012. Skor untuk indikator ini adalah 10. (8) Kampanye Anti Korupsi Pada PKBL PT. Sucofindo belum terlihat adanya kegiatan kampaye anti korupsi dilingkuangan kerjanya. Belum memiliki moto, belum adanya sloganslogan dan juga belum adanya penyuluhan /pelatihan khusus untuk memperkuat mental karyawan. Skor untuk indikator kampanye anti korupsi adalah nol. (9) Aturan yang Jelas untuk Penyimpangan KKN Terdapat aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN yang dilakukan oleh oknum manajemen maupun karyawan PKBL PT. Sucofindo. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) perusahaan PT. Sucofindo. Skor untuk indikator aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN adalah 10.

93

(10) Tingkat kepuasan karyawan Tingkat kepuasan karyawan diasumsikan dalam katagori sedang atau skor lima. Hal ini karena selama ini belum pernah ada keluhan dari karyawan sedangkan disisi lain belum pernah ada survei kepuasan karyawan. Dari perhitungan di atas maka didapat pengukuran kinerja PKBL PT. Sucofindo seperti pada Tabel 33. Tabel 33 Pengukuran Kinerja INDIKATOR

Asset

1 Omzet

Laba

≥ 46% 41% - 45% 36% - 40% 31% - 35% 26% - 30% 21% - 25% 16% - 20% 11% - 15% 6% - 10% 1% - 5% < 0%

≥ 46% 41% - 45% 36% - 40% 31% - 35% 26% - 30% 21% - 25% 16% - 20% 11% - 15% 6% - 10% 1% - 5% < 0%

≥ 46% 41% - 45% 36% - 40% 31% - 35% 26% - 30% 21% - 25% 16% - 20% 11% - 15% 6% - 10% 1% - 5% < 0%

6 7,3 43,8

7 7,3 51,1

10 7,4 74

2

3

4

5

6

7

8

9

10 SCOR

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

> 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% < 80%

> 70% 64% 58% 52% 46% 40% 34% 28% 22% 16% < 10%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 90

7 8 56

10 6 60

5 4 20 639,9

PENCAPAIAN TARGET

SCOR BOBOT NILAI NILAI TARGET % PENCAPAIAN TARGET STATUS KINERJA Keterangan:

5 0 10 17 13 12 85 0 120

1 = Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan 2 = Tingkat Kepuasan Pelanggan 3 = Kegiatan sosialisasi 4 = Efektifitas Penyaluran 5 = Tingkat Kolektibilitas 6 = SOP Kegiatan 7 = Laporan Kegiatan dan RKA 8 = Kampanye anti korupsi 9 = Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN 10 = Tingkat kepuasan karyawan

0 5 0

10 4 40

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

94

Baris “Pencapaian” tidak dapat diisi karena belum adanya pengukuran pada tahun sebelumnya. Begitu juga baris “Target” pada awal tahun belum dilakukan penentapan target. Baris “ Status Kinerja” diasumsikan menggunakan nilai maksimum 1000 sebagai kinerja sangat baik dan nol sebagai kinerja sangat buruk sehingga diperoleh status kinerja sebagai berikut: 0 – 200 201 – 400 401 – 600 601 – 800 801 - 1000

: Sangat Buruk : Buruk : Sedang : Baik : Sangat Baik

Hasil pengukuran di atas menunjukkan nilai kinerja PKBL PT. Sucofindo tahun 2011 mencapai nilai 639,9 sehingga masuk ke dalam status kinerja baik. Sedangkan indeks prestasi belum dapat dihitung karena tahun lalu belum ada penilaian kinerja seperti ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Identifikasi Sistem Pengukuran Kinerja PKBL PT. Sucofindo Saat Ini

Recommend Documents