IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 53 tentang perubahan kedua. 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ tahun 2010 Catatan atas Laporan Keuangan . 8


tentang Pedoman Negara/Lembaga.

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPPK Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS BPPK BPPK berkewajiban memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada pegawai di lingkungan Departemen Keuangan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. Visi Departemen Keuangan adalah "Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi". Untuk itulah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK merupakan kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang disajikan kepada unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima oleh BPPK. Semangat kompetisi, wirausaha, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran di BPPK perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (learning organization). Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategik BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Visi Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara dalam Menghasilkan SDM yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas Misi 1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan; 3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara.

Catatan atas Laporan Keuangan . 9


Tugas, Fungsi dan Peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; b. Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; c. Penelahaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; d. Pemberian pelayanan teknis dan administratif di lingkungan BPPK. Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA BPPK Terlampir

Pendapatan

PENDAPATAN BPPK Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau mencapai 130,08 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari: a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau mencapai 130,08 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. % Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2010 sebesar 130,08 %, realisasi pendapatan tersebut melebihi 100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena jumlah pendafar USM STAN meningkat jumlahnya, meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah, dan penerimaan lainnya seperti denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pendapatan sewa rumah dinas. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 24.552.718.377,00, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 17.883.052.567,00. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 meningkat sebesar Rp.6.669.665.810,00 atau 37,30% dibanding TA 2009. Hal ini disebabkan antara lain karena pada Tahun 2010 penerimaan negara dari hasil kerja sama dengan pemerintah daerah.


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Belanja

BELANJA BPPK Realisasi Belanja Negara BPPK TA 2010 sebesar Rp. 367.653.274.449,00 atau 82,19 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut: a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 293.987.202.455,00 atau 86,95 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 52.576.067.837,00 atau 70,26 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp. 3.557.330.913,00 atau 62,78 persen dari yang dianggarkan, d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, e. Belanja BLU sebesar Rp. 17.532.673.244,00 atau 61,11 persen dari yang dianggarkan. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel. A.1 Ringkasan Laporan Realisasi TA 2010 dan 2009 Per Sumber Dana TA 2010 Anggaran Realisasi Belanja RM Belanja PLN Belanja RMP Belanja Hibah Belanja PNBP Belanja BLU JUMLAH

(dalam rupiah) TA 2009 Anggaran Realisasi

338.122.038.000

293.987.202.455

282.690.801.000

240.717.795.508

74.833.844.000

52.576.067.837

61.927.119.000

50.412.367.710

5.666.266.000

3.557.330.913

4.994.594.000

3.124.167.077

0

0

0

0

28.690.673.000

17.532.673.244

23.162.498.000

9.905.888.438

447.312.821.000

367.653.274.449

372.820.012.000

304.160.218.733

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut: a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp.69.593.701.746,00 atau 86,50 persen dari yang dianggarkan, b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) Rp.,115.012.476.028,00 atau 72,88 persen dari yang dianggarkan,

sebesar

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.99.755.594.830,00 atau 89,50 persen dari yang dianggarkan, d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp.83.291.501.845,00 atau 85,35 persen dari yang dianggarkan,



Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 berdasarkan jenis program dapat disajikan sebagai berikut: Tabel.A.2 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 Per Program

Program PKB Program PSDMA Program PSPAN Program PTK Program PPPAAN JUMLAH

TA 2010 Anggaran Realisasi 80.457.236.000 69.593.701.746 157.810.612.000 115.012.476.028 111.453.000.000 99.755.594.830 97.591.973.000 83.291.501.845 447.312.821.000 367.653.274.449

(dalam Rupiah) TA 2009 Anggaran Realisasi 61.782.260.000 55.070.810.152 118.330.445.000 86.409.217.952 111.295.064.000 102.675.884.243 71.412.498.000 50.157.130.761 9.999.745.000 9.847.175.625 372.820.012.000 304.160.218.733

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp.41.628.606.746,00 atau 91,70 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Barang sebesar Rp.185.210.312.969,00 atau 73,55 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Modal sebesar Rp.140.814.354.734,00 atau 88,43 persen dari yang dianggarkan, Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 berdasarkan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut: Tabel.A.3 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 Per Belanja TA 2010 Anggaran Realisasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH

(dalam rupiah) TA 2009 Anggaran Realisasi

45.398.302.000

41.628.606.746

38.144.258.000

36.913.733.558

242.683.188.000

185.210.312.969

193.416.257.000

142.257.266.902

159.231.331.000

140.814.354.734

141.259.497.000

124.989.218.273

447.312.821.000

367.653.274.449

327.820.012.000

304.160.218.733



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan BPPK Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi BPPK yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPPK disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPPK. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 447.312.821.000,00 terdiri dari : •

Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp 330.463.792.000,00

•

Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp 116.849.029.000,00.

Dari total anggaran di atas,rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut : Tabel.A.4 Alokasi Anggaran TA 2010 dan 2009 Per Sumber Dana

Tahun Anggaran

Jumlah Satker

2009

1

Rp

58.289.745.000 Rp

23.162.498.000

STAN

2010

1

Rp

68.901.300.000 Rp

28.690.673.000

STAN

JENIS SUMBER DANA APBN BLU

KET

Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 20 satker. Dari jumlah tersebut semua satker telah menyampaikan laporan keuangan dan semuanya telah dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel.A.5 Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jenis Kewenangan Jumlah Jenis Kewenangan No

Kode

Uraian Wilayah

KP M

1

0199

2

0100

3

0200

4

0300

5

0400

6

0500

Satker BPPK pusat Prop DKI Jakarta Prop Jawa Barat Prop Jawa Tengah Prop DI Yogyakarta Prop Jawa Timur

KD TM

M

DK TM

M

Jumlah Satker

TP TM

M

TM

1

1

6

4 2

2

1

1

1

1

1

1


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Prop Sumatra Utara Prop Sumatra 1100 Selatan Prop 1600 Kalimantan Timur Prop Sulawesi 1700 Utara Prop Sulawesi 1900 Selatan 2200 Prop. Bali Prop. 1351 Kalimantan Barat 0900 Prop. Riau Jumlah

7

0700

8 9 10 11 12 13 14

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 13

1 20

Keterangan: M

= Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN, kecuali persediaan tidak diproses melalui SIMAK-BMN karena tidak berhasil dikonsolidasikan jika memakai aplikasi SIMAK-BMN sehingga memakai konsolidasi manual (KKP). Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 16 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 16 satker, sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel.A.6 Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jenis Kewenangan No

Kode

Uraian Wilayah M

Satker BPPK pusat Prop DKI 2 0100 Jakarta Prop Jawa 3 0200 Barat Prop Jawa 4 0300 Tengah Prop DI 5 0400 Yogyakarta Prop Jawa 6 0500 Timur Prop Sumatra 7 0700 Utara Prop Sumatra 8 1100 Selatan Prop 9 1600 Kalimantan Timur Prop Sulawesi 10 1700 Utara Prop Sulawesi 11 1900 Selatan 12 2200 Prop. Bali Prop. 13 1351 Kalimantan Barat 14 0900 Prop. Riau Jumlah Keterangan: 1

M

0199

Jumlah Jenis Kewenangan KD DK

KP TM

M

TM

M

TM

TP M

TM

Jumlah Satker

1

1

6

4

7

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 13

1 20

= Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPPK adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Catatan atas Laporan Keuangan . 15


pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari KUN. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi **) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51

**)

jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

. Catatan atas Laporan Keuangan . 17


persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembagalembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap

c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 30 Juni 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai Catatan atas Laporan Keuangan . 18


negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan . 19


untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau 130,08 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari: a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau 130,08 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp 41.628.606.746,00 atau 91.70 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Barang sebesar Rp 185.210.312.969,00 atau 76,32 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Modal sebesar Rp 140.814.354.734,00 atau 88,43 persen dari yang dianggarkan,. Rincian Realisasi Belanja berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut: a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 293.987.202.455,00 atau 86,95 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 52.576.067.837,00 atau 70,26 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp 3.557.330.913,00 atau 62,78 persen dari yang dianggarkan, d. Belanja Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, e. Belanja PNBP sebesar Rp 0,00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan, dan f.

Belanja BLU sebesar Rp 17.532.673.244,00 atau 61,11 persen dari yang dianggarkan.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel B.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 21


No

Uraian

Anggaran

1 REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH a. Penermaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah 2 BELANJA a. Belanja Rupiah Murni b. Belanja Pinjaman LN c. Belanja Rupiah Murni Pendamping d. Belanja Hibah e. Belanja PNBP f. Belanja BLU Jumlah Belanja

Realisasi

% Realisasi Anggaran

Rp

18.875.500.000 Rp

24.552.718.377

130,08%

Rp Rp

18.875.500.000 Rp 18.875.500.000 Rp

24.552.718.377 24.552.718.377

130,08% 130,08%

Rp Rp Rp

338.122.038.000 Rp 74.833.844.000 Rp 5.666.266.000 Rp

293.987.202.455 52.576.067.837 3.557.330.913

86,95% 70,26% 62,78%

Rp Rp

28.690.673.000 Rp 447.312.821.000 Rp

17.532.673.244 367.653.274.449

61,11% 82,19%

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut: a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp 69.593.701.746,00 atau 86,50 persen dari yang dianggarkan, b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) sebesar Rp 115.012.476.028,00 atau 72,88 persen dari yang dianggarkan, c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp 99.755.594.830,00 atau 89,50 persen dari yang dianggarkan, d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp 83.291.501.845,00 atau 85,35 persen dari yang dianggarkan, Tabel B.2 Realisasi Belanja Per Jenis Program Tahun Anggaran 2010 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

2 Realisasi Belanja Negara - Program PKB

Rp

447.312.821.000 Rp

367.653.274.449

82,19%

Rp

80.457.236.000 Rp

69.593.701.746

86,50%

- Program PSDMA

Rp

157.810.612.000 Rp

115.012.476.028

72,88%

- Program PSPAN

Rp

111.453.000.000 Rp

99.755.594.830

89,50%

- Program PTK

Rp

97.591.973.000 Rp

83.291.501.845

85,35%



B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

Rp 24.552.718.377,00.

a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau 130,08 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini. Tabel B.3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan % No

Uraian

Estimasi

Realisasi

Real. Angg.

1 Penerimaan Perpajakan

Rp

- Rp

-

0,00%

-Pajak Dalam Negeri

Rp

- Rp

-

0,00%

-Pajak Perdagangan Internasional

Rp

- Rp

-

0,00%

Jumlah Penerimaan Perpajakan 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pendapatan Sumber Daya Alam

Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

18.875.500.000 Rp

24.552.718.377

130,08%

Rp

- Rp

-

0,00%

- Bagian Laba BUMN

Rp

- Rp

-

0,00%

- PNBP Lainnya

Rp

18.875.500.000 Rp

24.552.718.377

130,08%

Jumlah PNBP

Rp

18.875.500.000 Rp

24.552.718.377

130,08%

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran A 2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000

2010

5.000.000.000

2009

Penerimaan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Hibah

Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 23

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Realisasi PNBP

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 24.552.718.377,00.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau 130,08%, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81%, mengalami kenaikan sebesar Rp 6.669.665.810 atau 37,30% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan PNBP BLU STAN (ada pada penjelasan PNBP BLU STAN) dan penerimaan lainnya seperti denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pendapatan sewa rumah dinas. Penerimaan Tingkat Eselon I BPPK adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi realisasi Pendapatan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel B.4 Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010 (dalam rupiah)

No

Jenis Penerimaan

1

Pendapatan Sumber Daya Alam

2

Bagian laba BUMN

3

PNBP Lainnya

Estimasi

Realisasi

Persentase (%)

18.875.500.000

24.552.718.377

130,08%

18.875.500.000

24.552.718.377

130,08%

Jumlah PNBP TOTAL

Tabel B.5 Perbandingan Realisasi PNBP 2010 dan 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan PNBP Penerimaan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Hibah

2010

2009

Rp 24.552.718.377 Rp 17.883.052.567 -

Kenaikan /Penurun an 37,30%

B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Realisasi PNBP Lainnya Rp 24.552.718.377,00.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 24.552.718.377,00 atau 130,08%, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81%, mengalami kenaikan sebesar Rp 6.669.665.810 atau 37,30% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan PNBP BLU STAN (ada pada penjelasan PNBP BLU STAN) dan penerimaan lainnya seperti denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pendapatan sewa rumah dinas. Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 24


Komposisi realisasi PNBP lainnya TA 2010 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel B.6 Komposisi Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010 (dalam rupiah)

Uraian

31-Des-10

Pend. Penjualan dokumen-dokumen Pelelangan Pendapatan Penjualan Lainnya Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/dalam negeri, gedung bangunan, benda tak bergerak lainnya Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Layanan Jasa Perbankan Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan pendidikan lainnya Pendapatan dari pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara Pendapatan Lain-lain PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Bruto Pengembalian Pendapatan Jumlah Neto

% Naik/Turun

31-Des-09

66.920.000

90.875.000

-26,36%

2.525.000

-

100,00%

180.486.000

102.296.458

76,43%

283.476.036

164.747.128

72,07%

106.171

5.937.118

-98,21%

194.991.000

2.502.206 1.181.690 146.880.000

-100,00% -100,00% 32,76%

5.000.000

-

100,00%

601.852.564

4.641.845 12865,80%

527.545.355

219.555.650

140,28%

50.545.454

44.666.740

13,16%

44.098.542

80.615.118

-45,30%

19.518.534.518

11.775.383.737

65,76%

1.825.000 2.794.642.023 280.170.714 24.552.718.377 24.552.718.377

300.000 5.114.850.125 128.619.752 17.883.052.567 17.883.052.567

508,33% -45,36% 117,83% 37,30% 0,00% 37,30%


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Realisasi PNBP Lainnya BLU Rp 23.496.210.573,00.

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya BLU % Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar 124,55%, realisasi pendapatan tersebut sudah melebihi 100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena : a. Adanya peningkatan jumlah pendaftar USM STAN hingga melebihi 100 ribu pendaftar yaitu 113.857 pendaftar pada 2010, sedangkan pada 2009 hanya 88.742 pendaftar; b. Adanya kenaikan tarif USM STAN dari Rp100.000,00 pada 2009 menjadi Rp150.000,00 pada 2010; c. Adanya peningkatan kegiatan kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Daerah berupa pengadaan diklat ke daerah-daerah; d. Adanya beberapa kegiatan yang jumlahnya diperbanyak sehingga melebihi target anggaran yang telah dibuat. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp 23.496.210.573,00 , sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 17.211.511.931,00. Hal ini berarti Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2010 meningkat sebesar Rp 6.284.698.642,00 atau 26,75 persen dibanding TA 2009. Hal ini disebabkan karena a. Adanya peningkatan jumlah peserta USM STAN b. Adanya peningkatan jumlah diklat yang diadakan ke daerah-daerah. c. Adanya kenaikan tarif USM STAN Realisasi PNBP lainnya dirinci seperti dalam tabel di bawah ini: Tabel B.7 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 Badan Layanan Umum



Rincian

% Naik/ Turun

31 Desember 2010

31 Desember 2009

56.600.000

-

100,00%

1.316.192

2.177.288

-65,42%

-

2.762.346

-100,00%

Pendapatan Pendidikan Lainnya

161.051.000

144.000.000

10,59%

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

382.600.976

1.799.133

99,53%

Pendapatan kembali belanja lainnya

249.470.150

16.386.150

93,43%

50.000.000

25.233.400

49,53%

19.518.534.518

11.775.383.737

39,67%

1.825.000 2.794.642.023 280.170.714 23.496.210.573 23.496.210.573

300.000 5.114.850.125 128.619.752 17.211.511.931 17.211.511.931

83,56% -83,02% 54,09% 26,75% #DIV/0! 26,75%

Pendapatan penjualan Aset Lainnya yang berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Perbankan

Pendapatan pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Bruto Pengembalian Pendapatan Jumlah Neto

Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan Hasil Kerja…

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Penyediaan…

Pendapatan pelunasan Ganti…

Pendapatan kembali belanja…

Pendapatan denda…

Pendapatan Pendidikan…

Pendapatan Jasa Lembaga…

Pendapatan sewa rumah…

31 Desember 2010 Pendapatan penjualan Aset…

20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 -

31 Desember 2009

Grafik B.2.2 Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2010 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 27

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Realisasi Belanja Negara Rp 367.952.325.609,00

B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja BPPK TA 2010 sebesar Rp 367.952.325.609,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Unit wilayah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel B.8 Belanja Menurut Unit Wilayah (Unit Satker) TA 2010 (dalam rupiah) Kode Wilayah

0199

Wilayah

(BDK Prop.Balikpapan) Sulawesi Utara (BDK Manado) Prop. Sulawesi Selatan

80,43 80,37 70,76 83,03 85,37 84,00 91,04 90,88 88,30 88,71 87,42 88,42 91,13 90,89 89,12 73,28 83,82 82,50 86,78 89,77 90,12

(BDK Makassar) Prop. Bali (BDK Denpasar)

6.196.885.000

5.071.510.983

81,84

447.312.821.000 447.312.821.000

367.952.325.609 299.051.160 367.653.274.449

82,26 0,00 82,19

- Pusdiklat KNPK - STAN - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat Bea Cukai - Pusdiklat KU Prop. Jawa Barat - Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - BDK Cimahi

2200

% Realisasi

265.781.620.546 39.069.095.436 73.242.904.370 13.015.423.693 83.316.649.240 24.790.075.624 17.929.928.911 14.417.543.272 34.441.804.235 23.646.405.062 10.795.399.173 11.805.921.883 5.091.180.330 5.438.035.834 9.445.258.310 3.096.815.159 3.953.657.394 2.897.808.252 9.956.366.344 5.545.138.077 5.427.208.262

- Pusdiklat PSDM Jakarta

0300 0400 0500 0700 0900 1100 1300 1600 1700 1900

Realisasi Bruto

330.463.792.000 48.610.405.000 103.514.559.000 15.674.979.000 97.591.973.000 29.512.458.000 19.694.478.000 15.864.940.000 39.004.040.000 26.654.758.000 12.349.282.000 13.351.789.000 5.586.517.000 5.983.005.000 10.598.149.000 4.225.741.000 4.716.942.000 3.512.660.000 11.473.741.000 6.177.116.000 6.022.444.000

Instansi Pusat - BPPK Pusat

0200

Anggaran

Prop. Jawa Tengah / Prop. Yogyakarta (BDK Prop. Jawa Timur (BDK Malang) Prop. Sumatera Utara (BDK Prop.Medan) Riau (BDK Pekanbaru) Prop. Sumatera Selatan (BDK Prop.Palembang) Kalimantan Barat (BDK Pontianak) Prop. Kalimantan Timur

Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Neto

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Rupiah Murni Pendamping (iv) Penerimaan Negara Bukan Pajak (v) Badan Layanan Umum. Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:



3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Anggaran Realisasi

Grafik Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 Ringkasan Laporan Perbandingan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel B.9 Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2010 dan 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Uraian

Tahun 2010

- Belanja Rupiah Murni

Rp

- Belanja Pinjaman Luar Negeri

Rp

- Belanja Rupiah Pendamping - Belanja Hibah - Belanja PNBP - Belanja BLU Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Neto

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Tahun 2009

% Naik/turun

294.286.253.615 Rp 240.765.543.982 50.412.367.710

4,29%

Rp 3.124.167.077 Rp Rp Rp 9.905.888.438 Rp 304.207.967.207 Rp 47.748.474 Rp 304.160.218.733

13,86% 0,00% 0,00% 76,99% 20,95% 526,31% 20,87%

52.576.067.837 Rp 3.557.330.913 17.532.673.244 367.952.325.609 299.051.160 367.653.274.449

22,23%

Tabel B.10 Realisasi Belanja Per Program Tahun Anggaran 2010 dan 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



No

Uraian - ProgramPKB - Program PSDMA - Program PSPAN - Program PTK - Program PPPAAN(STAR-SDP) JumlahBruto PengembalianBelanja JumlahNeto

Tahun2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

69.726.489.920 115.152.071.619 99.757.114.830 83.316.649.240 367.952.325.609 299.051.160 367.653.274.449

Tahun2009

%Naik/turun

Rp 55.108.317.063 Rp 86.410.857.952 Rp 102.675.884.243 Rp 50.165.732.324 Rp 9.847.175.625 Rp 304.207.967.207 Rp 47.748.474 Rp 304.160.218.733

26,53% 33,26% -2,84% 66,08% -100,00% 20,95% 526,31% 20,87%

Tabel B.11 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2010 dan 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No

Uraian - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Neto

Tahun 2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp

41.649.914.648 185.483.776.227 140.818.634.734 367.952.325.609 299.051.160 367.653.274.449

Tahun 2009 Rp Rp Rp Rp Rp Rp

36.950.774.832 142.267.974.102 124.989.218.273 304.207.967.207 47.748.474 304.160.218.733

% Naik/turun 12,72% 30,38% 12,66% 20,95% 526,31% 20,87%

Realisasi Belanja Negara (bruto) per 31 Desember 2010 sebesar Rp 367.952.325.609,00 sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 304.207.967.207,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2010 meningkat sebesar Rp 63.744.358.402,00 atau 20,95% dibanding TA 2009. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran belanja dan realisasi penyerapannya. Peningkatan pagu anggaran belanja antara lain digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana diklat.

Realisasi Belanja

B.2.2.1. Belanja

Rp 367.952.325.609,00

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini: Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010



Belanja Sosial; 0,00%

Belanja Modal; 88,44%

Belanja Pegawai; 91,74%

Belanja Barang; 76,43%

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Rp 41.649.914.648,00

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2010 adalah sebesar Rp 41.649.914.648 649.914.648,00 atau mencapai 91,74 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2009 adalah sebesar Rp 36.950.774.832 950.774.832,00 atau mencapai 96,87 persen dari anggarannya. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.699.139.816 699.139.816,00 atau 12,72 persen dibanding realisasi TA 2009. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah) Akun

Belanja Pegawai

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5122 Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus & Belanja

5124 Pegawai Transito

Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah

Belanja Barang Rp 185.483.776.227,00

40.543.681.148 1.106.233.500

36.185.604.832 765.170.000

% Naik (Turun) 12,04% 44,57%

-

-

0,00%

41.649.914.648 21.307.902 41.628.606.746

36.950.774.832 37.041.274 36.913.733.558

12,72% -42,48% 12,77%

31-Des-10

31-Des-09

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang pada TA 2010 adalah sebesar Rp 185.483.776.227 185.483.776.227,00 atau mencapai 76,43 persen dari anggarannya. Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 31


Sedangkan Realisasi Belanja Barang pada TA 2009 adalah sebesar Rp 142.267.974.102,00 atau mencapai 73,56 persen dari anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2010 belum mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja barang tersebut disebabkan antara lain: 1. Adanya honorarium kegiatan yang tidak dapat dibayarkan karena merupakan TUSI 2. Realisasi nilai kontrak cenderung jauh dibawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp 9.455.377.000,00 atau 3,90% dari pagu. 3. Lambannya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan revisi atas sisa anggaran. 4. Sisa anggaran karena efisiensi (output/sasaran tercapai) sebesar Rp 10.48 milyar atau 4,30% dari pagu. 5. Proses revisi yang relatif lama 6. Terdapat dana PHLN yang tidak terserap sebesar Rp 22.257.776.163,00 (29,74%), disebabkan : a. Selisih kurs yen antara perencanaan dan realisasi b. Diklat Non Degree semula direncanakan diikuti 120 orang, namun terealisasi 60 orang, dua diklat Non Degree dialihkan ke 2011 c. Program S2 Dalam Negeri yang semula direncanakan diikuti 50 orang, namun terealisasi 25 orang, karena adanya penurunan jumlah calon peserta yang mengikuti Seleksi Beasiswa Program Pascasarjana. 7. Terdapat dana PNBP yang tidak terserap sebesar Rp 6.320.800.000 (22%) 8. Realisasi peserta diklat yang tidak sesuai dengan yang direncanakan

Realisasi Anggaran Belanja barang TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.215.802.125,00 atau 30,38 persen dibanding realisasi TA 2009. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nominal pagu dan nominal penyerapan anggaran. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Akun 5211 5212 5221 5231 5241 5242 5251

Belanja Barang

31-Des-10

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan dalam negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang BLU Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah

14.429.784.920 112.970.039.941 19.458.231.410 5.685.273.073 18.037.583.582 137.310.090 14.765.553.211 185.483.776.227 273.463.258 185.210.312.969

(dalam Rupiah) % Naik 31-Des-09 (Turun) 10.263.682.815 40,59% 92.010.487.554 22,78% 21.221.116.961 -8,31% 5.633.599.004 0,92% 9.014.877.741 100,09% 80.240.000 71,12% 4.043.970.027 265,13% 142.267.974.102 30,38% 10.707.200 2454,01% 142.257.266.902 30,19%



Belanja Modal Rp 140.818.634.734,00

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal pada TA 2010 adalah sebesar Rp 140.818.634.734,00 atau mencapai 88,44 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada TA 2009 adalah sebesar Rp 124.989.218.273,00 atau mencapai 88,48 persen dari anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2010 belum mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja modal tersebut disebabkan antara lain: 1. Lambannya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan/proyek/pengadaan akibatnya terdapat sisa dana yang tidak memungkinkan direvisi. 2. Harga kontrak cenderung jauh dibawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp 20.701.800.000,00 atau 13% dari pagu. 3. Ketentuan revisi terkait dengan optimalisasi 4. SDM pengadaan terbatas. 5. Terdapat dana PNBP yang tidak terserap sebesar Rp 5.256.850.000 (18%) Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.829.416.461,00 atau 12,66 persen dibanding realisasi TA 2009, karena peningkatan pagu anggaran belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah) Akun 5311

Belanja Modal

31-Des-10

Belanja Modal Tanah

31-Des-09

% Naik (Turun)

10.310.704.930

256.835.615

3914,52%

40.347.938.770

28.577.924.329

41,19%

74.900.375.184

87.842.831.257

-14,73%

7.630.993.272

1.557.477.261

389,96%

4.861.502.545 2.767.120.033 140.818.634.734 4.280.000 140.814.354.734

892.231.400 5.861.918.411 124.989.218.273 124.989.218.273

444,87% -52,79% 12,66% 100,00% 12,66%

Belanja Modal Peralatan

5321

dan Mesin Belanja Modal Gedung dan

5331 5341

5361 5371

Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah

Belanja Modal Tanah : LRA Belanja Modal Tanah pada TA 2010 adalah sebagai berikut :



Akun Uraian 531111 BM Tanah 531115 BM Pengurukan dan Pematangan Tanah Jumlah

Rp Rp Rp

Jumlah 8.953.164.730 1.357.540.200 10.310.704.930

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Tanah dengan Mutasi sebagai berikut : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan Rp 8.831.186.730 - Pengembangan Melalui KDP Rp 121.978.000 - Ekstrakomtabel - Pembelian - Ekstrakomtabel - Pengembangan Nilai aset Jumlah Rp 8.953.164.730 Selisih Rp 1.357.540.200 Selisih sebesar Rp 1.357.540.200,00 adalah sebagai berikut : Aset Tetap Renovasi - Pusdiklat KNPK (sudah Rp 1.357.540.200 diserahkan ke STAN) Rp -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin : LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 532111 BM Peralatan dan Mesin Rp 40.206.418.570 532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin Rp 141.520.200 537112 BM Peralatan dan Mesin BLU Rp 99.088.000

Jumlah

Rp

40.447.026.770

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Mutasi sebagai berikut :



- Pembelian Rp 37.280.135.032 - Pengembangan Nilai Aset Rp 206.275.794 - Penyelesaian Pembangunan Rp 2.805.821.228 - Pengembangan Melalui KDP Rp 48.324.729 - Ekstrakomtabel - Pembelian Rp 363.796.518 - Ekstrakomtabel - Penyelesaian Pembangunan Rp 1.158.280 Rp 40.705.511.581 Jumlah Selisih Rp (258.484.811) Selisih sebesar Rp -258,484,811 adalah sebagai berikut : Rp (152.332.400) Kapitalisasi Belanja Barang Aset Tetap Renovasi Rp 80.492.225 Menjadi Aset Jaringan(Sekretariat BPPK)

Rp

16.348.750

BM Gedung untuk belanja permes (STAN)

Rp

(202.993.386)

Rp

(258.484.811)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan : LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 533111 BM Gedung dan Bangunan Rp 57.009.738.897 533111 Pengembalian BM Gedung dan Bangunan Rp (4.270.000) 533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Rp 39.600.000 533115 BM Perencanaan dan Pengawasan Rp 374.718.550 533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan Rp 16.040.867 533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan Rp 27.300.000 537121 BM Gedung da Bangunan BLU Rp 17.432.976.870 537121 Pengembalian BM Gedung dan Bangunan BLU Rp (10.000) 537113 BM Gedung dan Bangunan BLU Rp 1.770.988.733 Jumlah Rp 76.667.083.917

Belanja modal tersebut menambah Aset Gedung dan Bangunan dengan mutasi sebagai berikut :



Transaksi SIMAK : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Pengembangan Melalui KDP - Ekstrakomptabel - Pembelian - Ekstrakomptabel - Penyelesaian Pembangunan Jumlah Transaksi Lainnya : - Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP - Kapitalisasi Belanja Barang - Aset Tetap Renovasi Jumlah


974.088.917 4.733.089.153 61.591.305.367 17.421.941.656 94.473.830 9.080.000 84.823.978.923

Rp Rp Rp Rp Rp

31.968.724.930 (44.662.909.033) (122.016.387) 4.456.321.388 76.464.099.821 202.984.096

Rp

(302.081.386)

Rp Rp

99.088.000 10.000

Rp

(710)

Rp

(202.984.096)

Selisih Selisih sebesar Rp 202.984.096,00 adalah karena : - Penggunaan BM Gedung Bangunan untuk pembelian Peralatan Mesin - Penggunaan BM Gedung Bangunan untuk pembelian Peralatan Mesin BLU - Pengembalian BM Gedung Bangunan BLU - Pembulatan Jumlah

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan : LRA Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 534111 BM Jalan dan Jembatan Rp 3.575.498.890 534121 BM Irigasi Rp 114.900.000 534131 BM Jaringan Rp 3.940.594.382 537114 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Rp 807.843.300 Jumlah

Rp

8.438.836.572

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan mutasi sebagai berikut :



Transaksi SIMAK : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Pengembangan Melalui KDP - Ekstrakomptabel - Pembelian - Ekstrakomptabel - Penyelesaian Pembangunan Jumlah Transaksi Lainnya :

Rp Rp Rp Rp

2.012.840.412 133.455.307 5.532.483.603 776.406.000

Rp

8.455.185.322

Rp Rp

8.455.185.322 (16.348.750)

Rp

(16.348.750)

Rp

(16.348.750)

- Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP - Kapitalisasi Belanja Barang - Aset Tetap Renovasi Jumlah Selisih Selisih sebesar Rp 16,348,750,00 adalah karena : - Reklas ke Peralatan dan Mesin Jumlah

Belanja Modal Fisik Lainnya : LRA Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya Rp 4.861.502.545 537115 Belanja Modal Fisik Lainnya BLU Rp 89.200.000 Jumlah

Rp

4.950.702.545

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap dengan mutasi sebagai berikut :



Transaksi SIMAK : - Pembelian (Aset Tetap Lainnya) - Pembelian (Aset Tak Berwujud)

Rp Rp

2.663.744.456 2.414.877.150

- Pengembangan Nilai Aset (Aset Tetap Lainnya)

Rp

165.000

- Pengembangan Nilai Aset (Aset Tak Berwujud)

Rp

6.170.000

- Penyelesaian Pembangunan (Aset Tetap Lainnya)

Rp

729.952.000

- Penyelesaian Pembangunan (Aset Tak Berwujud)

Rp

504.036.500

- Pengembangan Melalui KDP (Aset Tetap lainnya)

Rp

825.000

- Pengembangan Melalui KDP (Aset Tak Berwujud)

Rp

358.290.439

Rp

6.678.060.545

Rp Rp

-

- Kapitalisasi Belanja Barang (Pembelian buku - STAN) Rp

(1.727.358.000)

Rp Rp Rp

4.950.702.545 -

Jumlah Transaksi Lainnya : - Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP

- Aset Tetap Renovasi Jumlah Selisih

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2010 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2009 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari anggarannya. Belanja BLU

Belanja BLU Rp 17.532.673.244,00

Belanja BLU dimiliki oleh STAN, selama periode TA 2010 STAN sudah melakukan kegiatan yang sumber dananya berasal dari BLU dan sudah terinci dalam rincian belanja modal diatas. Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



No 1 2

Rincian Belanja Barang Belanja Modal - BM Peralatan Mesin BLU - BM Gedung Bangunan BLU - BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU - BM Fisik Lainnya BLU Jumlah

Rp

Jumlah 14.765.553.211

Rp Rp Rp Rp Rp

99.088.000 1.770.988.733 807.843.300 89.200.000 17.532.673.244

Perbandingan Belanja BLU 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah) Akun

Rincian Belanja

31-Des-10

525119 Belanja Barang Belanja Modal

31-Des-09

Rp 14.765.553.211

% Naik (Turun)

4.043.970.027

265,13%

743.883.780

-86,68%

5.118.034.631

-65,40%

9.905.888.438

100,00% 100,00% 76,99%

- BM Peralatan Mesin BLU 537112 537113

- BM Gedung Bangunan BLU

- BM Jalan, Irigasi, dan 537114 Jaringan BLU 537115 - BM Fisik Lainnya BLU Jumlah

Rp

99.088.000

Rp

1.770.988.733

Rp Rp

807.843.300 89.200.000 17.532.673.244

Realisasi Anggaran Belanja BLU TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.626.784.806,00 atau 76,99 persen dibanding realisasi TA 2009, karena peningkatan pagu anggaran belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan.

Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Pada tahun 2010 dilakukan beberapa kali revisi SRAA dan/atau DIPA yang menyebabkan pagu anggaran belanja berubah, dengan uraian sebagai berikut: TOTAL PAGU AWAL TAHUN 2010 (SRAA/DIPA) PENAMBAHAN PAGU : - SAPSK/DIPA pada Pusdiklat PSDM Jakarta - APBN-P 2010 - Penambahan Gaji TOTAL PAGU AKHIR TAHUN 2010

Rp

419.209.283.000

Rp Rp Rp Rp

3.063.444.000 25.133.214.000 (93.120.000) 447.312.821.000

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja secara akrual terlampir. 3. Hasil Rekonsiliasi antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan BPPK terlampir. 2.



C. PENJELASAN ATAS POSPOS POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah h sebagai berikut :

Uraian Aset Kewajiban Ekuitas Dana

31 Desember 2010

31 Desember 2009

1.705.769.627.714 2.732.419.760 1.703.037.207.954

1.496.875.007.296 5.919.995.796 1.490.955.011.500

(dalam Rupiah) Kenaikan (Penurunan) 208.894.620.418 (3.187.576.036) 212.082.196.454

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.705.769.627.714,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 19.559.844.470,00 19.559.844.470 dan Aset Tetap sebesar Rp 1.671.907.181.295,00 Aset Lainnya sebesar Rp 14.302.601.949,00. 14.302.601.949 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.732.419.760,00 merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.703.037.207.954,00. 1.703.037.207.954 Terdiri erdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 16.827.424.710,00 16.827.424.710 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.686.209.783.244,00. 1.686.209.783.244 Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

Grafik Komposisi Neraca 1.800.000.000.000 1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 -

31-Des-10 31-Des-09

Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.40


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 44.508.578,00 Kas di Bendahara Penerima Rp 11.760.000,,00, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp65.841.779,00 dan Kas pada Badan Layanan Umum Rp14.977.988.929,00

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 44.508.578,00 dan Rp 726.842.912,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah adalah sebagai berikut : No Uraian Wilayah 1 BDK Balikpapan/Prop. Kalimantan Prop. Jawa Barat (Pusdiklat 2 Anggaran dan Perbendaharaan) 3 Prop. DKI Jakarta - STAN - Pusdiklat Keuangan Umum 4 Prop. Bali (BDK Denpasar) Total

31-Des-10 Rp Rp

31-Des-09 - Rp 5.509.000

146.225 Rp

Rp Rp Rp Rp

100.000 33.266.265 10.996.088 44.508.578

Rp Rp Rp Rp

-

581.650.065 139.683.847 726.842.912

Daftar setoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal Neraca adalah sbb : Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Unit/Satker Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

Saldo Kas

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

581.650.065 139.683.847 5.509.000 726.842.912

Penyetoran ke Kas Negara

Rp 581.650.065

Rp 139.683.847

Rp

5.509.000

Rp 726.842.912

Sisa Kas Yang Belum Disetor ke Kas Negara


-



Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C.2.1.2

Unit/Satker


Saldo Kas


Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

100.000 33.266.265 146.225 10.996.088 44.508.578

Rp

100.000

Rp Rp

33.266.265 146.225

Rp Rp

10.996.088 44.508.578



-

Kas di Bendahara Penerimaan Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 11.760.000,00 dan Rp 0,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut : No

Unit Satuan Kerja

Saldo Per 31 Desember 2010


1

BPPK Pusat

Rp

2.100.000 Rp

-

2

Pusdiklat PSDM Jakarta

Rp

9.660.000 Rp

-

Rp

11.760.000 Rp

-

Total




Kode Akun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Saldo Kas


Sisa Kas Yang Penyetoran ke Kas Belum Disetor ke Negara - Rp - Rp Kas Negara -

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-


-


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kode Akun

Unit/Satker

423142 Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

Penyetoran ke Kas Sisa Kas Yang Belum Disetor ke Negara Rp 2.100.000 Rp 2.100.000 Rp Kas Negara Saldo Kas

Rp 9.660.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 11.760.000

Rp 9.660.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 11.760.000


-



C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Besarnya Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 65.841.779,00 dan Rp 994.229.670,00. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per unit satuan kerja adalah sebagai berikut :

No

Unit/Satker

1 Pusdiklat PSDM 2 Pusdiklat KNPK 3 4 5 6

BDK Medan BDK Balikpapan BDK Cimahi STAN Jumlah

31-Des-10


552.025 134.316 969.000 45.692.438 2.994.000 15.500.000 65.841.779

SPM LS Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rincian Jasa Giro Lain-lain - Rp 552.025 Rp - Rp 134.316 Rp Rp 969.000 - Rp - Rp 45.692.438 - Rp - Rp 2.994.000 Rp 15.500.000 - Rp 686.341 Rp 65.155.438

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No

Keterangan

1 Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara 2 Gaji yang belum dibayarkan 3 Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara Jumlah

Jumlah Rp Rp Rp Rp

686.341 65.155.438 65.841.779

Terhadap saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara atau telah dibayarkan kepada pihak lain setelah tanggal neraca, dengan rincian sbb :



Pembayaran Saldo ke Kas Negara per 31 Desember 2009 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kode Akun

Unit/Satker

Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK 423919 STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai 423221 Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi 423911 BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

Saldo Kas


240.214.250 106.170 1.599.750 241.920.170



240.214.250 106.170 1.599.750 241.920.170



-

Pembayaran Saldo kepada pihak lain per 31 Desember 2009 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kode Akun

Unit/Satker

Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK 211291 STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

Saldo Kas


752.309.500 752.309.500

Penyetoran ke Pihak Lain


752.309.500 752.309.500



-



Penyetoran Saldo ke Kas Negara per 31 Desember 2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kode Akun

Unit/Satker

Sekretariat Badan 423241 Pusdiklat PSDM 423241 Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar 423913 BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Jumlah

Saldo Kas


552.025 134.316 969.000 2.994.000 4.649.341



Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

552.025 134.316 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.994.000 3.680.341


969.000 969.000

Pembayaran Saldo kepada pihak lain per 31 Desember 2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kode Akun


Saldo Kas


45.692.438 45.692.438

Penyetoran ke Pihak Sisa Kas Yang Belum Lain Disetor ke Kas Negara


-


45.692.438 45.692.438



C.2.1.4

Kas pada Badan Layanan Umum Besarnya Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Rincian Kas pada Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2010

31 Desember 2010

31 Desember 2009

Rp14.977.988.929

Kenaikan/(penurunan)

Rp9.825.763.918

Rp5.152.225.011

Penjelasan Kas pada BLU adalah sebagai berikut: Rincian Kas pada Badan Layanan Umum No Uraian Kas

Jumlah

1 Saldo Rekening Koran Saldo Rekening Koran Cek Beredar 2 Kas Tunai Kas di Brankas Kas di LPMAK Honor yang belum dibayar Total Saldo SAKPA

Piutang Bukan Pajak Rp 349.121.128,00

C.2.1.5

Rp14.858.586.995 Rp15.510.240.420 (Rp651.653.425) Rp119.401.934 Rp91.448.834 Rp43.453.100 (Rp15.500.000) Rp14.977.988.929 Rp14.977.988.929

Piutang Bukan Pajak Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 349.121.128,00 dan Rp 7.219.940,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Posisi piutang PNBP dapat dilihat di bawah ini :


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Piutang PNBP Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Unit Satuan Kerja 31-Des-10 31-Des-09

No 1

BPPK Pusat

Rp

3.407.790 Rp

7.219.940

kelebihan pembayaran uang mutasi

2

BDK Balikpapan

Rp

90.184.262 Rp

-

Jaminan Pemeliharaan yang belum diterima

3

BDK Makasar

Rp

498.000 Rp

-

Kelebihan pembayaran uang makan

4

BDK Manado

Rp

228.953.997 Rp

5

BDK Pekanbaru

Rp

1.332.720 Rp

6

Pusdiklat KNPK

Rp

13.200.000 Rp

7

BDK Pontianak

Rp

7.150.424 Rp

8

BDK Medan

Rp

4.393.935 Rp

TOTAL

BL TGR Rp 39.475.000,00

Keterangan

C.2.1.6

Rp

349.121.128

Rp

denda atas keterlambatan - penyelesaian pembangunan Tahun 2009 - Persekot gaji -

Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional

- Persekot gaji Kelebihan pembayaran - pada pembangunan gedung 7.219.940

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 39.475.000,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo Tagihan TGR BPPK yang akan jatuh tempo paling lama dua belas bulan setelah tanggal neraca. Posisi Piutang Bagian Lancar TGR dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No 1 2

C.2.1.7

Unit Satuan Kerja BDK Malang BPPK Pusat TOTAL

31-Des-10 31-Des-09 Rp 14.475.000 Rp Rp 25.000.000 Rp 39.475.000 Rp

Keterangan -

Uang Muka Belanja Jumlah uang muka belanja per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 1.940.000,00 dan Rp 0,00. Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No 1

Unit Satuan Kerja 31-Des-10 31-Des-09 BDK Balikpapan Rp 1.940.000,00 Rp TOTAL Rp 1.940.000,00 Rp -

Keterangan



C.2.1.8

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 1.800.000,00 dan Rp 149.775.000,00. Piutang dari Operasional BLU Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No 1

Unit Satuan Kerja STAN TOTAL

31-Des-10 31-Des-09 Keterangan Rp 1.800.000,00 Rp 149.775.000,00 PPAK Rp 1.800.000,00 Rp 149.775.000,00

Rincian Piutang Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Per 31 Desember 2010

No

Uraian Piutang Pendapatan Penyediaan Barang 1 dan Jasa Lainnya Total

C.2.1.9

Piutang PNBP Rp

1.800.000

Rp

1.800.000

Keterangan

-

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp 445.269.263,00, sedangkan per 31 Desember 2009 adalah Rp 304.017.352,00. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2010 No 1

Uraian Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Total

Persediaan Rp 2.142.752.819,00

C.2.1.9

Piutang PNBP

Keterangan

Rp

445.269.263

-

Rp

445.269.263

-

Persediaan Jumlah Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 2.142.752.819,00 dan Rp 1.097.382.044,00 merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir, sedangkan persediaan yang berasal dari sitaan diungkapkan dalam unit barang. Saldo persediaan pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.622.139.793,00.



Saldo Persediaan versi SIMAK-BMN Saldo Persediaan versi SAKPA Selisih

Rp Rp Rp

3.622.139.793,00 2.142.752.819,00 1.479.386.974,00

Selisih terdiri dari : - Direklas ke Persediaan BLU Jumlah

Rp Rp

1.479.386.974,00 1.479.386.974,00

Posisi Persediaan dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel C.1 Persediaan per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 No

Unit Satker

Kenaikan (Penurunan) 423.673.570 Rp (176.367.177,00)

31-Des-09

1

Sekretariat Badan

Rp

247.306.393 Rp

2

Pusdiklat PSDM

Rp

73.775.562 Rp

-

Rp

73.775.562,00

3

Pusdiklat KNPK

Rp

62.837.309 Rp

-

Rp

62.837.309,00

4

STAN

Rp

- Rp

-

Rp

5

Pusdiklat Pajak

Rp

852.134.037 Rp

345.105.315 Rp

507.028.722,00

6

Pusdiklat Bea Cukai

Rp

216.534.978 Rp

127.736.711 Rp

88.798.267,00

7

Pusdiklat KU

Rp

31.981.000 Rp

30.531.880 Rp

1.449.120,00

8

Pusdiklat Anggaran

Rp

64.975.850 Rp

68.633.733 Rp

(3.657.883,00)

9

Pusdiklat PSDM Mglg

Rp

1.837.050 Rp

1.200.550 Rp

636.500,00

10 BDK Medan

Rp

13.046.550 Rp

6.318.200 Rp

6.728.350,00

11 BDK Palembang

Rp

13.705.750 Rp

21.539.806 Rp

(7.834.056,00)

12 BDK Yogyakarta

Rp

2.394.475 Rp

6.517.925 Rp

(4.123.450,00)

13 BDK Malang

Rp

455.490.524 Rp

4.979.450 Rp

450.511.074,00

14 BDK Balikpapan

Rp

8.824.725 Rp

9.182.150 Rp

(357.425,00)

15 BDK Makassar

Rp

1.674.200 Rp

5.786.375 Rp

(4.112.175,00)

16 BDK Cimahi

Rp

77.654.718 Rp

43.736.129 Rp

33.918.589,00

17 BDK Manado

Rp

2.258.300 Rp

2.440.250 Rp

(181.950,00)

18 BDK Pontianak

Rp

12.356.448 Rp

-

19 BDK Pekanbaru 20 BDK Denpasar

Rp 3.964.950 Rp Rp - Rp Rp 2.142.752.819 Rp

Total

Persediaan BLU Rp1.479.386.974,00

31-Des-10

Rp Rp Rp 1.097.382.044 Rp

-

12.356.448,00 3.964.950,00 1.045.370.775

C.2.1.10 Persediaan Badan Layanan Umum Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum dimiliki oleh STAN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 1.479.386.974,00 dan Rp 1.142.596.967,00 merupakan nilai Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.50


persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Persediaan BLU merupakan reklas secara jurnal SAKPA dari persediaan yang ada di SIMAK-BMN. Aset Tetap

C.2.2. Aset Tetap

Rp 1.705.769.627.714,00

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel C.2 Aset Tetap per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 No

Rincian

31-Des-10

31-Des-09

Kenaikan (Penurunan)

1 Tanah

Rp

475.570.115.716,00 Rp

466.616.950.986,00 Rp

8.953.164.730,00

2 Peralatan dan Mesin

Rp

114.566.710.899,00 Rp

81.881.279.560,00 Rp

32.685.431.339,00

3 Gedung dan Bangunan

Rp

293.560.704.326,00 Rp

226.574.810.971,00 Rp

66.985.893.355,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp

10.704.188.517,00 Rp

6.025.284.740,00 Rp

4.678.903.777,00

5 Aset Tetap Lainnya

Rp

5.918.952.277,00 Rp

15.223.754.446,00 Rp

(9.304.802.169,00)

6 KDP

Rp

13.646.758.745,00 Rp

34.590.821.045,00 Rp

(20.944.062.300,00)

7 Tanah BLU

Rp

545.192.062.827,00 Rp

543.228.844.000,00 Rp

1.963.218.827,00

8 Peralatan dan Mesin BLU

Rp

25.781.327.334,00 Rp

12.793.367.375,00 Rp

12.987.959.959,00

9 Gedung dan Bangunan BLU

Rp

144.672.506.225,00 Rp

62.505.104.506,00 Rp

82.167.401.719,00

10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Rp

16.527.526.764,00 Rp

3.483.950.284,00 Rp

13.043.576.480,00

11 Aset Tetap Lainnya BLU

Rp

7.444.361.480,00 Rp

5.579.287.480,00 Rp

1.865.074.000,00

12 KDP BLU

Rp

18.321.966.185,00 Rp

Rp

1.671.907.181.295,00 Rp

Total

17.093.507.648,00 1.475.596.963.041,00 Rp

195.081.759.717,00



Grafik Posisi Aset Tetap TA 2010

31-Des Des-09

C.2.2.1

KDP BLU

Aset Tetap Lainnya BLU

Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Gedung dan Bangunan BLU

Peralatan dan Mesin BLU

31-Des Des-10

Tanah BLU

KDP

Aset Tetap Lainnya

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah

Rp600.000.000.000,00 Rp500.000.000.000,00 Rp400.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp200.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 Rp-

Tanah Jumlah Tanah per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing masing-masing sebesar Rp 475.570.115.716 570.115.716,00 dan Rp 466.616.950.986,00 Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.3 Rincian Aset Tetap – Tanah per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No

Unit Satker

31-Des-10

31-Des-09


1

BPPK Pusat

Rp

211.782.911.730 Rp

2

Pusdiklat PSDM

Rp

- Rp

-

Rp

-

3

Pusdiklat KNPK

Rp

- Rp

-

Rp

-

4

STAN

Rp

- Rp

-

Rp

-

5

Pusdiklat Pajak

Rp

- Rp

- Rp

-

6

Pusdiklat Bea Cukai

Rp

- Rp

- Rp

-

7

Pusdiklat KU

Rp

131.531.840.000 Rp

131.531.840.000 Rp

-

8

Pusdiklat Anggaran

Rp

54.135.978.000 Rp

54.014.000.000 Rp

9

Pusdiklat PSDM Mglg

Rp

30.805.304.771 Rp

30.805.304.771 Rp

-

Rp

4.187.316.600 Rp

4.187.316.600 Rp

-

10 BDK Medan

202.951.725.000 Rp

8.831.186.730,00

121.978.000,00



No

Unit Satker

31-Des-10

31-Des-09


11 BDK Palembang

Rp

2.719.704.000 Rp

2.719.704.000 Rp

-

12 BDK Yogyakarta

Rp

5.009.435.615 Rp

5.009.435.615 Rp

-

13 BDK Malang

Rp

10.522.500.000 Rp

10.522.500.000 Rp

-

14 BDK Balikpapan

Rp

7.000.000.000 Rp

7.000.000.000 Rp

-

15 BDK Makassar

Rp

- Rp

- Rp

-

16 BDK Cimahi

Rp

16.275.125.000 Rp

16.275.125.000 Rp

-

17 BDK Manado

Rp

1.600.000.000 Rp

1.600.000.000 Rp

-

18 BDK Pontianak

Rp

- Rp

-

Rp

-

19 BDK Pekanbaru

Rp

- Rp

-

Rp

-

20 BDK Denpasar

Rp

- Rp

-

Rp

-

Total

Rp 475.570.115.716,00 Rp

466.616.950.986,00 Rp

8.953.164.730,00

Grafik Aset Tetap – Tanah per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Rp250.000.000.000

Rp200.000.000.000

Rp150.000.000.000

Rp100.000.000.000

Rp50.000.000.000

31/12/2010 31-Des Des-09

BPPK Pusat Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar

Rp-



Mutasi nilai Tanah per Satker/Wilayah untuk TA 2010 (termasuk Aset Tanah BLU) adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Unit Satker Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Total

Mutasi

Saldo Awal Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

202.951.725.000 543.228.844.000 131.531.840.000 54.014.000.000 30.805.304.771 4.187.316.600 2.719.704.000 5.009.435.615 10.522.500.000 7.000.000.000 16.275.125.000 1.600.000.000 1.009.845.794.986

Tambah Rp 8.831.186.730 Rp Rp Rp 1.963.218.827 Rp Rp Rp Rp 121.978.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10.916.383.557


Kurang Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-


211.782.911.730,00 545.192.062.827,00 131.531.840.000,00 54.135.978.000,00 30.805.304.771,00 4.187.316.600,00 2.719.704.000,00 5.009.435.615,00 10.522.500.000,00 7.000.000.000,00 16.275.125.000,00 1.600.000.000,00 1.020.762.178.543

Mutasi nilai Tanah untuk TA 2010 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : Saldo Awal Penambahan : Saldo Awal (100) Pembelian (101) Transfer Masuk (102) Peny. Pembangunan (105) Pengembangan Nilai Aset (202) Koreksi Pencatatan Nilai (204) Reklasifikasi Masuk (107) Perolehan KDP Reklas dari Aset ke Aset Lainnya (188) Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Pengembangan Melalui KDP (208) Hibah Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Perolehan Lainnya (112) Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206) Jumlah

Rp

1.009.845.794.986

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.831.186.730 121.978.000 1.963.218.827 10.916.383.557


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Pengurangan Transfer Keluar (302) Rp Reklasifikasi Keluar (304) Rp Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp Penghapusan (301) Rp Penghentian Aset (401) Rp Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp Jumlah Rp Saldo Akhir TA 2010 Versi SIMAK-BMN Rp Saldo Akhir TA 2010 Versi SAKPA Rp Selisih Rp Penjelasan Selisih : - Reklas ke Aset Tanah BLU Rp

1.020.762.178.543 475.570.115.716 545.192.062.827 545.192.062.827

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Akun Uraian 531111 BM Tanah 531115 BM Pengurukan dan Pematangan Tanah Jumlah

Rp Rp Rp

Jumlah 8.953.164.730 1.357.540.200 10.310.704.930

Penambahan Tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Tanah yaitu penambahan melalui transaksi : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan Rp 8.831.186.730 - Pengembangan Melalui KDP Rp 121.978.000 - Ekstrakomtabel - Pembelian - Ekstrakomtabel - Pengembangan Nilai aset Jumlah Rp 8.953.164.730 Selisih Rp 1.357.540.200 Selisih sebesar Rp 1.357.540.200,00 adalah sebagai berikut : Aset Tetap Renovasi - Pusdiklat KNPK (sudah Rp 1.357.540.200 diserahkan ke STAN) Rp -



C.2.2.2

Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 114.566.710.899,00 dan Rp 81.881.279.560,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap Unit Wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel C.4 Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Unit Satker Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado

31-Des-10 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.752.331.017 9.649.624.495 4.121.683.111 10.104.574.110 9.903.939.138 10.350.419.780 9.237.914.075 3.163.690.717 2.276.918.729 3.775.779.225 4.130.607.428 3.394.766.134 4.900.076.522 4.928.894.905 2.782.699.427 4.485.638.262

31-Des-09 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp


27.728.860.474 6.810.926.838 6.399.442.069 9.981.713.287 8.646.095.380 2.316.278.717 1.823.859.130 3.015.931.150 2.969.352.100 3.096.877.201 2.349.897.297 2.732.584.880 1.673.361.050 2.336.099.987


(4.976.529.457,00) 9.649.624.495,00 4.121.683.111,00 3.293.647.272,00 3.504.497.069,00 368.706.493,00 591.818.695,00 847.412.000,00 453.059.599,00 759.848.075,00 1.161.255.328,00 297.888.933,00 2.550.179.225,00 2.196.310.025,00 1.109.338.377,00 2.149.538.275,00

18 BDK Pontianak

Rp

1.195.951.664 Rp

-

Rp

1.195.951.664,00

19 BDK Pekanbaru

Rp

1.508.929.700 Rp

-

Rp

1.508.929.700,00

20 BDK Denpasar

Rp

1.902.272.460 Rp

-

Rp

1.902.272.460,00

Rp

114.566.710.899 Rp

81.881.279.560 Rp

32.685.431.339

Total



Grafik Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Rp30.000.000.000 Rp25.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp15.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp5.000.000.000

Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar

Rp-

31/12/2010 31/12/2009

Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah untuk TA 2010 adalah sebagai berikut : No

Unit Satker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi

Mutasi

Saldo Awal Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Tambah 11.182.409.606 10.880.756.295 4.121.683.111,00 11.710.925.021 3.341.503.454 4.577.774.478 1.843.882.394 899.175.995 864.012.000 540.939.500 918.458.285 1.175.147.708 686.736.101 2.550.179.225 2.259.537.025 1.109.338.377

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

27.728.860.474 14.209.661.313 6.810.926.838 6.399.442.069 9.981.713.287 8.646.095.380 2.316.278.717 1.823.859.130 3.015.931.150 2.969.352.100 3.096.877.201 2.349.897.297 2.732.584.880 1.673.361.050

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

17 BDK Manado

Rp

2.336.099.987 Rp

2.771.121.100 Rp

18 BDK Pontianak

Rp

- Rp

19 BDK Pekanbaru

Rp

20 BDK Denpasar Total

Kurang 16.158.939.063 1.231.131.800 139.259.000,00 47.856.182 1.073.277.409 1.475.175.901 307.357.300 16.600.000 87.879.901 158.610.210 13.892.380 388.847.168 63.227.000 -

Saldo Per 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.752.331.017,00 9.649.624.495,00 4.121.683.111,00 25.781.327.334,00 10.104.574.110,00 9.903.939.138,00 10.350.419.780,00 9.237.914.075,00 3.163.690.717,00 2.276.918.729,00 3.775.779.225,00 4.130.607.428,00 3.394.766.134,00 4.900.076.522,00 4.928.894.905,00 2.782.699.427,00

621.582.825 Rp

4.485.638.262,00

1.195.951.664,00 Rp

-

Rp

1.195.951.664,00

- Rp

1.508.929.700 Rp

-

Rp

1.508.929.700,00

Rp

- Rp

1.902.272.460 Rp

-

Rp

1.902.272.460,00

Rp

96.090.940.873 Rp

66.040.733.499 Rp

21.783.636.139 Rp

140.348.038.233



Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah untuk TA 2010 terlampir. Saldo Awal

Rp

96.090.940.873


9.545.500 37.246.487.132 23.669.439.575 2.805.821.228 206.275.794 398.854.920 1.519.235.699 49.988.400 48.324.729 18.816.182 29.640.180 66.002.429.339

Transfer Keluar (302) Rp Reklasifikasi Keluar (304) Rp Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp Penghapusan (301) Rp Penghentian Aset (401) Rp Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp

15.388.845.703 514.890.909 26.461.182 117.747.260 5.697.386.925 -

Penambahan : Saldo Awal (100) Pembelian (101) Transfer Masuk (102) Peny. Pembangunan (105) Pengembangan Nilai Aset (202) Koreksi Pencatatan Nilai (204) Reklasifikasi Masuk (107) Perolehan KDP Reklas dari Aset ke Aset Lainnya (188) Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Pengembangan Melalui KDP (208) Hibah Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Perolehan Lainnya (112) Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206)

Jumlah

Pengurangan

Jumlah

Selisih

Rp Rp Rp Rp

21.745.331.979 140.348.038.233 114.566.710.899 25.781.327.334

Penjelasan Selisih : - Reklas ke Aset Peralatan Mesin BLU

Rp

25.781.327.334

Saldo Akhir TA 2010 Versi SIMAK-BMN Saldo Akhir TA 2010 Versi SAKPA

LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 532111 BM Peralatan dan Mesin Rp 40.206.418.570 532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin Rp 141.520.200 537112 BM Peralatan dan Mesin BLU Rp 99.088.000

Jumlah

Rp

40.447.026.770



Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Peralatan dan Mesin yaitu penambahan melalui transaksi : - Pembelian Rp 37.280.135.032 - Pengembangan Nilai Aset Rp 206.275.794 - Penyelesaian Pembangunan Rp 2.805.821.228 - Pengembangan Melalui KDP Rp 48.324.729 - Ekstrakomtabel - Pembelian Rp 363.796.518 - Ekstrakomtabel - Penyelesaian Pembangunan Rp 1.158.280 Rp 40.705.511.581 Jumlah Selisih Rp (258.484.811) Selisih sebesar Rp -258,484,811 adalah sebagai berikut : Rp (152.332.400) Kapitalisasi Belanja Barang Aset Tetap Renovasi Rp 80.492.225 Menjadi Aset Jaringan(Sekretariat BPPK)

Rp

BM Gedung untuk belanja permes (STAN)

Rp

(202.993.386)

Rp

(258.484.811)

C.2.2.3

16.348.750

Gedung dan Bangunan Jumlah/nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 293.560.704.326,00 dan Rp 226.574.810.971,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.5 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


31-Des-10 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

58.710.068.434 6.196.370.684 4.382.064.472 15.554.907.529 29.584.661.373 25.749.265.948 22.627.827.868 35.417.155.803 8.778.693.799 17.544.496.060 11.451.197.822 14.396.504.833 15.539.245.928 11.232.138.240 16.355.905.079 40.200.454 293.560.704.326,00


64.447.454.711 299.343.800 28.062.279.381 21.236.488.733 21.533.022.285 30.400.811.003 1.982.172.573 17.473.545.660 10.634.099.472 13.461.031.833 2.891.405.000 4.229.497.550 9.923.658.970 226.574.810.971,00

Kenaikan (Penurunan) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(5.737.386.277,00) 6.196.370.684,00 4.382.064.472,00 15.255.563.729,00 1.522.381.992,00 4.512.777.215,00 1.094.805.583,00 5.016.344.800,00 6.796.521.226,00 70.950.400,00 817.098.350,00 935.473.000,00 12.647.840.928,00 7.002.640.690,00 6.432.246.109,00 40.200.454,00 66.985.893.355,00

Grafik Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit Wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Rp70.000.000.000 Rp60.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000

31-Des-10 10 31-Des-09 09


Rp-



Rincian Aset Tetap – Gedung Bangunan per Unit/Wilayah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Mutasi

Saldo Awal Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

64.447.454.711 62.505.104.506 299.343.800 28.062.279.381 21.236.488.733 21.533.022.285 30.400.811.003 1.982.172.573 17.473.545.660 10.634.099.472 13.461.031.833 9.219.275.500 4.229.497.550 10.617.208.130 296.101.335.137


Tambah 2.875.213.944 6.196.370.684 4.382.064.472 82.174.961.326 15.255.563.729 2.976.985.375 4.512.777.215 2.526.608.030 5.128.344.800 6.796.521.226 141.900.800 817.098.350 935.473.000 6.319.970.428 7.002.640.690 5.738.696.949 197.484.917 153.978.675.935


Saldo Per 31 Desember 2010 Kurang 8.612.600.221 7.559.607,00 1.454.603.383 1.431.802.447 112.000.000 70.950.400 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp - Rp 157.284.463,00 Rp - Rp - Rp 11.846.800.521 Rp

58.710.068.434,00 6.196.370.684,00 4.382.064.472,00 144.672.506.225,00 15.554.907.529,00 29.584.661.373,00 25.749.265.948,00 22.627.827.868,00 35.417.155.803,00 8.778.693.799,00 17.544.496.060,00 11.451.197.822,00 14.396.504.833,00 15.539.245.928,00 11.232.138.240,00 16.355.905.079,00 40.200.454,00 438.233.210.551

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan untuk TA 2010 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : Saldo Awal

Rp

296.101.335.137

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

974.088.917 30.244.685.092 61.591.305.367 4.838.306.519 398.495.369 70.950.400

Rp

17.421.941.656

Rp Rp

38.438.902.615 153.978.675.935


Jumlah



Pengurangan Pengurangan Nilai Aset (201) Transfer Keluar (302) Reklasifikasi Keluar (304) Koreksi Pencatatan Nilai (305) Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Penghapusan (301) Penghentian Aset (401) Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402)

Rp Rp Rp

7.559.607 8.769.884.684 520.157.840

Rp

2.549.198.390

Selisih

Rp Rp Rp Rp

11.846.800.521 438.233.210.551 293.560.704.326 144.672.506.225

Penjelasan Selisih : - Reklas ke Aset Gedung dan Bangunan BLU

Rp

144.672.506.225

Jumlah Saldo Akhir TA 2010 Versi SIMAK-BMN Saldo Akhir TA 2010 Versi SAKPA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada sebagai berikut : Akun Uraian 533111 BM Gedung dan Bangunan 533111 Pengembalian BM Gedung dan Bangunan 533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 533115 BM Perencanaan dan Pengawasan 533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan 533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan 537121 BM Gedung da Bangunan BLU 537121 Pengembalian BM Gedung dan Bangunan BLU 537113 BM Gedung dan Bangunan BLU Jumlah

TA 2010 adalah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 57.009.738.897 (4.270.000) 39.600.000 374.718.550 16.040.867 27.300.000 17.432.976.870 (10.000) 1.770.988.733 76.667.083.917

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan

terdapatnya

penambahan

dan

pengurangan

Gedung

dan

Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :



Transaksi SIMAK : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Pengembangan Melalui KDP - Ekstrakomptabel - Pembelian - Ekstrakomptabel - Penyelesaian Pembangunan Jumlah Transaksi Lainnya : - Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP - Kapitalisasi Belanja Barang - Aset Tetap Renovasi Jumlah


974.088.917 4.733.089.153 61.591.305.367 17.421.941.656 94.473.830 9.080.000 84.823.978.923

Rp Rp Rp Rp Rp

31.968.724.930 (44.662.909.033) (122.016.387) 4.456.321.388 76.464.099.821 202.984.096

Rp

(302.081.386)

Rp Rp

99.088.000 10.000

Rp

(710)

Rp

(202.984.096)

Selisih Selisih sebesar Rp 202.984.096,00 adalah karena : - Penggunaan BM Gedung Bangunan untuk pembelian Peralatan Mesin - Penggunaan BM Gedung Bangunan untuk pembelian Peralatan Mesin BLU - Pengembalian BM Gedung Bangunan BLU - Pembulatan Jumlah

Saldo Akhir KDP Gedung dan Bangunan adalah : - Pusdiklat KNPK - Pusdiklat Pajak - STAN - Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - BDK Medan - BDK Balikpapan Jumlah


291.454.750 1.137.618.000 18.321.966.185 6.529.034.000 5.625.446.995 63.205.000 31.968.724.930

Penyesuaian Saldo Awal KDP Gedung - Pusdiklat Pajak - STAN - Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - BDK Balikpapan - BDK Manado - BDK Medan Jumlah


9.193.367.399 17.093.507.648 35.750.000 4.311.007.248 5.738.696.949 8.290.579.789 44.662.909.033



Penambahan/Perolehan Aset Tetap Renovasi dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan : - Pusdiklat PSDM Jakarta - Pusdiklat KNPK - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat Bea dan Cukai - BDK Makasar - BDK Denpasar Jumlah

C.2.2.4


605.888.202 452.182.538 526.104.414 1.165.379.997 22.481.250 1.597.868.600 4.369.905.001

Jalan, Irigasi dan Jembatan Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 10.704.188.517,00 dan Rp 6.025.284.740,00. Rincian jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.6 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jembatan per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No

Unit Satker

31-Des-10

31-Des-09

1

Sekretariat Badan

Rp

975.926.349 Rp

2 3 4 5 6 7

Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

310.399.924 263.483.990 33.396.000 938.207.880 175.743.593

8

Pusdiklat Anggaran

Rp

9

Pusdiklat PSDM Mglg

10

1.147.314.089 Rp 33.396.000 578.245.500 175.743.593

(171.387.740,00)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

310.399.924,00 263.483.990,00 359.962.380,00 -

1.886.637.411 Rp

1.567.150.611 Rp

319.486.800,00

Rp

139.811.306 Rp

139.811.306 Rp

BDK Medan

Rp

2.227.187.023 Rp

- Rp

11

BDK Palembang

Rp

1.339.211.740 Rp

1.339.211.740 Rp

-

12

BDK Yogyakarta

Rp

- Rp

- Rp

-

13

BDK Malang

Rp

55.700.500 Rp

21.523.500 Rp

34.177.000,00

14

BDK Balikpapan

Rp

2.003.883.230 Rp

668.288.830 Rp

1.335.594.400,00

15

BDK Makassar

Rp

- Rp

- Rp

-

16 17

BDK Cimahi BDK Manado

Rp Rp

11.767.400 Rp 342.832.171 Rp

11.767.400 Rp 342.832.171 Rp

-

18

BDK Pontianak

Rp

- Rp

-

Rp

-

19

BDK Pekanbaru

Rp

- Rp

-

Rp

-

20

BDK Denpasar

Rp

- Rp

-

Rp

-

Rp

10.704.188.517,00 Rp

Total

Rp Rp Rp Rp Rp Rp


6.025.284.740,00 Rp

2.227.187.023,00

4.678.903.777,00



Grafik Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Wilayah Per 31 Desember dan 31 Desember 2009 Rp2.500.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.500.000.000 Rp1.000.000.000 Rp500.000.000

31-Des Des-10 31-Des Des-09

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Rp-

Mutasi nilai Jalan, Irigasi,dan Jaringan per Satker/Wilayah untuk TA 2010 adalah sebagai berikut : Mutasi Unit Satker Saldo Awal Saldo Per 31 Desember 2010 Tambah Kurang Sekretariat Badan Rp 1.147.314.089 Rp 16.348.750 Rp 187.736.490 Rp 975.926.349,00 Pusdiklat PSDM Rp - Rp 310.399.924 Rp - Rp 310.399.924,00 Pusdiklat KNPK Rp - Rp 263.483.990 Rp - Rp 263.483.990,00 STAN Rp 3.483.950.284 Rp 13.043.576.480 Rp - Rp 16.527.526.764,00 Pusdiklat Pajak Rp 33.396.000 Rp - Rp - Rp 33.396.000,00 Pusdiklat Bea Cukai Rp 578.245.500 Rp 359.962.380 Rp - Rp 938.207.880,00 Pusdiklat KU Rp 175.743.593 Rp - Rp - Rp 175.743.593,00 Pusdiklat Anggaran Rp 1.567.150.611 Rp 342.486.800 Rp 23.000.000 Rp 1.886.637.411,00 Pusdiklat PSDM Mglg Rp 139.811.306 Rp - Rp - Rp 139.811.306,00 BDK Medan Rp - Rp 2.227.187.023 Rp - Rp 2.227.187.023,00 BDK Palembang Rp 1.339.211.740 Rp - Rp - Rp 1.339.211.740,00 BDK Yogyakarta Rp - Rp - Rp - Rp BDK Malang Rp 21.523.500 Rp 34.177.000 Rp - Rp 55.700.500,00 BDK Balikpapan Rp 668.288.830 Rp 1.335.594.400 Rp - Rp 2.003.883.230,00 BDK Makassar Rp - Rp - Rp - Rp BDK Cimahi Rp 11.767.400 Rp - Rp - Rp 11.767.400,00 BDK Manado Rp 342.832.171 Rp - Rp - Rp 342.832.171,00 BDK Pontianak Rp - Rp - Rp - Rp BDK Pekanbaru Rp - Rp - Rp - Rp BDK Denpasar Rp - Rp - Rp - Rp Total Rp 9.509.235.024 Rp 17.933.216.747 Rp 210.736.490 Rp 27.231.715.281



Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijelaskan pada tabel berikut ini :

TA 2010 dapat

Jalan dan Jembatan Saldo Awal

Rp

5.559.807.087

Rp Rp

1.125.679.296 3.721.836.190

Rp

30.832.607

Rp

661.506.000

Rp Rp

4.405.856.784 9.945.710.877

Selisih

Rp Rp Rp Rp

15.505.517.964 5.096.763.853 10.408.754.111

Penjelasan Selisih : - Reklas ke Aset Jalan dan Jembatan BLU

Rp

10.408.754.111


Jumlah





Irigasi Saldo Awal

Rp

1.304.633.193

Rp

1.347.475.892

Rp

7.510.788

Rp

114.900.000

Rp

1.469.886.680

Selisih

Rp Rp Rp Rp

2.774.519.873 1.402.333.193 1.372.186.680


Rp

1.372.186.680


Jumlah





Jaringan Saldo Awal

Rp

2.644.794.744

Rp Rp Rp Rp

2.012.840.412 2.526.499.058 1.810.647.413 133.455.307

Rp

34.177.000

Rp

6.517.619.190

Rp Rp

187.736.490 23.000.000

Selisih

Rp Rp Rp Rp

210.736.490 8.951.677.444 4.205.091.471 4.746.585.973


Rp

4.746.585.973


Jumlah



Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun 534111 534121 534131 537114

Uraian BM Jalan dan Jembatan BM Irigasi BM Jaringan BM Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Jumlah

Rp Rp Rp Rp

Jumlah 3.575.498.890 114.900.000 3.940.594.382 807.843.300

Rp

8.438.836.572



Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu penambahan melalui transaksi :

Transaksi SIMAK : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Pengembangan Melalui KDP - Ekstrakomptabel - Pembelian - Ekstrakomptabel - Penyelesaian Pembangunan Jumlah Transaksi Lainnya :

Rp Rp Rp Rp

2.012.840.412 133.455.307 5.532.483.603 776.406.000

Rp

8.455.185.322

Rp Rp

8.455.185.322 (16.348.750)

Rp

(16.348.750)

Rp

(16.348.750)

- Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP - Kapitalisasi Belanja Barang - Aset Tetap Renovasi Jumlah Selisih Selisih sebesar Rp 16,348,750,00 adalah karena : - Reklas ke Peralatan dan Mesin Jumlah

C.2.2.5

Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 5.918.952.277,00 dan Rp 15.223.754.446,00. Rincian jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel C.7 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited No

Unit Satker

1

Sekretariat Badan

2 3 4

Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN

5

Pusdiklat Pajak

6 7

31-Des-10 Rp Rp Rp Rp

31-Des-09

1.330.880.580 214.233.076 41.274.200 -

Rp Rp Rp Rp


4.222.824.425 -

Rp

(2.891.943.845,00)

Rp Rp Rp

214.233.076,00 41.274.200,00 -

252.270.211 Rp 99.070.031 Rp 9.858.600 Rp

6.457.191.941 Rp

(6.204.921.730,00)

Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU

Rp Rp Rp

1.321.935.179 Rp 12.883.600 Rp

(1.222.865.148,00) (3.025.000,00)

8

Pusdiklat Anggaran

Rp

63.962.880 Rp

63.962.880 Rp

9

Pusdiklat PSDM Mglg

Rp

119.898.074 Rp

107.908.374 Rp

10

BDK Medan

Rp

381.220.411 Rp

381.220.411 Rp

-

11

BDK Palembang

Rp

410.672.080 Rp

410.672.080 Rp

-

12

BDK Yogyakarta

Rp

432.125.592 Rp

398.990.592 Rp

13

BDK Malang

Rp

576.574.150 Rp

576.574.150 Rp

14

BDK Balikpapan

Rp

955.355.593 Rp

204.238.593 Rp

751.117.000,00

15

BDK Makassar

Rp

290.394.280 Rp

324.189.702 Rp

(33.795.422,00)

16

BDK Cimahi

-

BDK Manado

374.559.155 Rp 366.603.364 Rp

374.559.155 Rp

17

Rp Rp

366.603.364 Rp

-

18

BDK Pontianak

Rp

- Rp

-

Rp

-

19

BDK Pekanbaru

Rp

- Rp

-

Rp

-

20

BDK Denpasar

Rp

- Rp

-

Rp

-

Rp

5.918.952.277 Rp

Total

15.223.754.446 Rp

11.989.700,00

33.135.000,00 -

(9.304.802.169)

Grafik Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Rp7.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp3.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000

31-Des Des-09 31-Des Des-08


Rp-



Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya per Satker/Wilayah adalah sebagai berikut : Mutasi No Unit Satker Saldo Awal Tambah Kurang 1 Sekretariat Badan Rp 1.451.173.656 Rp 627.350.350 Rp 747.643.426 2 Pusdiklat PSDM Rp - Rp 214.233.076 Rp 3 Pusdiklat KNPK Rp - Rp 41.274.200 Rp 4 STAN Rp 5.579.287.480 Rp 1.865.173.000 Rp 99.000 5 Pusdiklat Pajak Rp 207.030.005 Rp 45.240.206 Rp 6 Pusdiklat Bea Cukai Rp 79.663.031 Rp 19.407.000 7 Pusdiklat KU Rp 12.883.600 Rp - Rp 3.025.000 8 Pusdiklat Anggaran Rp 63.962.880 Rp - Rp 9 Pusdiklat PSDM Mglg Rp 107.908.374 Rp 11.989.700 Rp 10 BDK Medan Rp 381.220.411 Rp - Rp 11 BDK Palembang Rp 410.672.080 Rp - Rp 12 BDK Yogyakarta Rp 398.990.592 Rp 33.135.000 Rp 13 BDK Malang Rp 576.574.150 Rp - Rp 14 BDK Balikpapan Rp 204.238.593 Rp 751.117.000 Rp 15 BDK Makassar Rp 285.114.280 Rp 5.280.000 Rp 16 BDK Cimahi Rp 374.559.155 Rp - Rp 17 BDK Manado Rp 366.603.364 Rp - Rp 18 BDK Pontianak Rp - Rp - Rp 19 BDK Pekanbaru Rp - Rp - Rp 20 BDK Denpasar Rp - Rp - Rp Total Rp 10.499.881.651 Rp 3.614.199.532 Rp 750.767.426

untuk TA 2010 Saldo Per 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.330.880.580,00 214.233.076,00 41.274.200,00 7.444.361.480,00 252.270.211,00 99.070.031,00 9.858.600,00 63.962.880,00 119.898.074,00 381.220.411,00 410.672.080,00 432.125.592,00 576.574.150,00 955.355.593,00 290.394.280,00 374.559.155,00 366.603.364,00 13.363.313.757

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya untuk TA 2010 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : Saldo Awal

Rp

10.499.881.651

Rp Rp Rp Rp

2.663.744.456 214.233.076 729.952.000 165.000

Rp

5.280.000

Rp

825.000

Rp

3.614.199.532


Jumlah




Rp Rp

214.233.076 533.410.350

Rp

3.124.000

Selisih

Rp Rp Rp Rp

750.767.426 13.363.313.757 5.918.952.277 7.444.361.480

Penjelasan Selisih : - Reklas ke Aset Tetap Lainnya BLU

Rp

7.444.361.480


Perubahan/Mutasi Aset Tetap Renovasi sebagai berikut : No

Jenis Aset Tetap Renovasi/Unit Satuan Kerja

Saldo Awal

Penambahan/Pemban gunan

Penyerahan ATR

Saldo Per 31 Desember Keterangan 2010

Rp

- Rp

1.357.540.200 Rp

1.357.540.200 Rp

-

Rp

- Rp

1.357.540.200 Rp

1.357.540.200 Rp

-

Rp

15.000.000 Rp

80.492.225 Rp

95.492.225 Rp

-

- Pusdiklat KNPK

Rp

- Rp

32.467.325 Rp

32.467.325 Rp

-

- BDK Makasar

Rp

15.000.000 Rp

48.024.900 Rp

63.024.900 Rp

Rp

7.516.509.506 Rp

1 ATR Tanah - Pusdiklat KNPK 2 ATR Peralatan dan Mesin

3 ATR Gedung dan Bangunan

4.456.311.388 Rp 11.972.820.894 Rp

- Pusdiklat PSDM Jakarta

0 Rp

605.888.202 Rp

605.888.202 Rp

- Pusdiklat KNPK

0 Rp

452.182.538 Rp

452.182.538 Rp

Diserahkan ke STAN

Diserahkan ke STAN diserahkan ke GKN diserahkan ke STAN diserahkan ke STAN

-

- Pusdiklat Pajak

Rp

6.250.161.936 Rp

612.520.801 Rp

6.862.682.737 Rp

- BMN milik DJP

- Pusdiklat Bea Cukai

Rp

1.242.272.148 Rp

1.165.379.997 Rp

2.407.652.145 Rp

diserahkan ke - DJBC, BMN milik DJBC

- BDK Makasar

Rp

24.075.422 Rp

22.481.250 Rp

46.556.672 Rp

0 Rp

1.597.858.600 Rp

1.597.858.600 Rp

- BDK Denpasar TOTAL ASET TETAP RENOVASI

Rp

7.531.509.506 Rp

5.894.343.813 Rp 13.425.853.319 Rp

-

diserahkan ke GKN

- BMN milik GKN -



Penambahan ATR pada Pusdiklat Pajak sebesar Rp 86.416.387,00 menggunakan belanja barang yang dikapitalisasi. Realisasi Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Akun Uraian 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 537115 Belanja Modal Fisik Lainnya BLU Jumlah

Rp Rp

Jumlah 4.861.502.545 89.200.000

Rp

4.950.702.545

Penambahan aset tetap lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan aset tetap lainnya yaitu penambahan melalui transaksi : Transaksi SIMAK : - Pembelian (Aset Tetap Lainnya) - Pembelian (Aset Tak Berwujud)

Rp Rp

2.663.744.456 2.414.877.150

- Pengembangan Nilai Aset (Aset Tetap Lainnya)

Rp

165.000

- Pengembangan Nilai Aset (Aset Tak Berwujud)

Rp

6.170.000

- Penyelesaian Pembangunan (Aset Tetap Lainnya)

Rp

729.952.000

- Penyelesaian Pembangunan (Aset Tak Berwujud)

Rp

504.036.500

- Pengembangan Melalui KDP (Aset Tetap lainnya)

Rp

825.000

- Pengembangan Melalui KDP (Aset Tak Berwujud)

Rp

358.290.439

Rp

6.678.060.545

Rp Rp

-

- Kapitalisasi Belanja Barang (Pembelian buku - STAN) Rp

(1.727.358.000)

Rp Rp Rp

4.950.702.545 -

Jumlah Transaksi Lainnya : - Penambahan KDP (Saldo Akhir KDP) - Saldo Awal KDP

- Aset Tetap Renovasi Jumlah Selisih



C.2.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 13.646.758.745,00 dan Rp 34.590.821.045,00. Rincian jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut : Tabel C.8 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

No

Unit Satker

31-Des-10

1

Sekretariat Badan

2 3 4

Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN

5

Pusdiklat Pajak

6 7

Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU

Rp Rp Rp

8

Pusdiklat Anggaran

9

291.454.750 -


Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

291.454.750,00 -

1.137.618.000 Rp - Rp - Rp

9.193.367.399 Rp Rp Rp

(8.055.749.399,00) -

Rp

6.529.034.000 Rp

35.750.000 Rp

6.493.284.000,00

Pusdiklat PSDM Mglg

Rp

- Rp

10

BDK Medan

Rp

5.625.446.995 Rp

8.290.579.789 Rp

11

BDK Palembang

Rp

- Rp

- Rp

-

12

BDK Yogyakarta

Rp

- Rp

- Rp

-

13

BDK Malang

Rp

- Rp

- Rp

-

14

BDK Balikpapan

Rp

63.205.000 Rp

15

BDK Makassar

Rp

- Rp

- Rp

16

BDK Cimahi

17

BDK Manado

Rp Rp

- Rp - Rp

- Rp 6.432.246.109 Rp

18

BDK Pontianak

Rp

- Rp

-

Rp

-

19

BDK Pekanbaru

Rp

- Rp

-

Rp

-

20

BDK Denpasar

Rp

- Rp

-

Rp

-

Total

Rp Rp Rp Rp

31-Des-09

-

Rp

(2.665.132.794,00)

10.638.877.748 Rp (10.575.672.748,00) (6.432.246.109,00)

Rp 13.646.758.745,00 Rp 34.590.821.045,00 Rp (20.944.062.300,00)



Grafik Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp8.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp2.000.000.000

31-Des-10 10 31-Des-09 09


Rp-

Saldo KDP pada Aplikasi Simak-BMN Transaksi : - Reklas ke KDP BLU sehingga menjadi KDP BLU (pada Aplikasi SAKPA) Saldo KDP pada Aplikasi SAKPA

Rp

31.968.724.930

Rp

18.321.966.185

Rp

13.646.758.745

Penjelasan : Pada Aplikasi SIMAK BMN belum mengakomodir akun KDP BLU, sehingga pada Aplikasi SIMAK BMN KDP dan KDP BLU menjadi akun KDP. Sedangkan pada Aplikasi SAKPA terdapat akun KDP BLU, dari KDP dapat dilakukan reklas ke akun KDP BLU sehingga pada Aplikasi SAKPA menjadi : 1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 13.646.758.745,00 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Rp 18.321.966.185,00 Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Satker/Wilayah untuk TA 2010 adalah sebagai berikut :



No

Unit Satker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat KNPK STAN Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai Pusdiklat KU Pusdiklat Anggaran Pusdiklat PSDM Mglg BDK Medan BDK Palembang BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Cimahi BDK Manado BDK Pontianak BDK Pekanbaru BDK Denpasar Total

C.2.2.7

Rp Rp Rp Rp Rp

17.093.507.648 9.193.367.399

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35.750.000 8.290.579.789 4.311.007.248 5.738.696.949 44.662.909.033


Tambah 12.173.423.671 1.644.691.005 1.165.630.100 21.118.183.085 7.230.604.906 2.944.251.815 5.170.037.510 9.363.932.800 5.130.260.800 6.358.575.455 822.098.350 935.473.000 4.149.829.480 7.572.173.535 259.439.917 86.038.605.429


Kurang 12.173.423.671 1.644.691.005,00 874.175.350,00 19.889.724.548 15.286.354.305 2.944.251.815 5.170.037.510 2.870.648.800 5.130.260.800 9.023.708.249 822.098.350 935.473.000 8.397.631.728 7.572.173.535 5.738.696.949 259.439.917 89.594.181.283

Saldo Per 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

291.454.750,00 18.321.966.185,00 1.137.618.000,00 6.529.034.000,00 5.625.446.995,00 63.205.000,00 31.968.724.930

Aset Tetap Badan Layanan Umum Jumlah Aset Tetap BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 757.224.485.899,00 dan Rp 644.684.061.293,00. Rincian Aset Tetap BLU adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

Aset Lainnya Rp 14.302.601.949,00

Mutasi

Saldo Awal

Aset Tetap BLU Tanah BLU Peralatan dan Mesin BLU Gedung dan Bangunan BLU Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Aset Tetap Lainnya BLU KDP BLU Jumlah

SAKPA Reklas dari SIMAK 545.192.062.827 545.192.062.827 25.781.327.334 25.781.327.334 144.672.506.225 144.672.506.225 16.527.526.764 16.527.526.764 7.444.361.480 7.444.361.480 18.321.966.185 18.321.966.185 757.939.750.815 757.939.750.815

Selisih -

C.2.3. Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 14.302.601.949,00 dan Rp 7.030.216.452,00. Merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tuntutan Ganti rugi, Tuntutan Perbendaharan, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Aset Lain-lain BLU. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel di bawah ini :



Aset Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 Uraian

31 Desember 2010

Tagihan Penjualan Angsuran

Rp

Tagihan Perbendaharaan/TGR

Rp

0,00

Rp

834.992.069,00

Rp

0,00

Aset Tak Berwujud

Rp

8.116.425.122,00

Rp

999.814.750,00

Aset Lain-lain

Rp

5.351.184.758,00

Rp 3.324.114.256,00

Aset Lain-lain BLU

Rp

0,00

Rp 2.706.287.446,00

Tuntutan

0,00

31 Desember 2009

Rincian Aset Lainnya per Unit Wilayah per 31 Desember 2010 sebagai berikut : Tabel C.9 Rincian Aset – Aset Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2010

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C.2.3.1



31-Des-10 7.644.904.655 1.293.103.800 1.265.400.000 2.009.880.076 752.603.780 189.730.000 7.085.732 244.704.271 191.171.060 1.172.000 43.790.000 6.912.250 1.531.000 15.364.500 635.248.825 14.302.601.949


31-Des-09 2.270.607.300 2.706.287.446 1.223.156.740 219.166.800 81.671.240 175.155.000 7.085.732 156.824.370 32.785.850 1.172.000 118.830.224 6.912.250 1.531.000 15.364.500 13.666.000 7.030.216.452

Kenaikan (Penurunan) Rp 5.374.297.355,00 Rp 1.293.103.800,00 Rp Rp (1.440.887.446,00) Rp 786.723.336,00 Rp 533.436.980,00 Rp (81.671.240,00) Rp 14.575.000,00 Rp Rp 87.879.901,00 Rp 158.385.210,00 Rp Rp (75.040.224,00) Rp Rp Rp Rp 621.582.825,00 Rp Rp Rp Rp 7.272.385.497

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Jumlah tagihan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 834.992.069,00 dan Rp 0,00 merupakan TGR yang ada di BPPK Pusat. Rincian TGR terlampir.



C.2.3..2 Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.116.425.122,00 dan Rp 999.814.750,00. Aset tak berwujud terdapat di BPPK Pusat berupa E-book, dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berupa Software Komputer. Rincian Aset tak berwujud disajikan pada Tabel di bawah ini : Aset tak berwujud Per 31 Desember 2010 dan 2009 Uraian Aset Tak Berwujud

31 Desember 2010

31 Desember 2009

Rp 8.116.425.122,00

Rp

999.814.750,00

Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Wilayah per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Tabel C.10 Rincian Aset Tetap – Aset Tak Berwujud per Unit wilayah Per 31 Desember 2010 No

Unit Satker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



5.735.959.786 81.029.500 1.265.400.000 786.723.336 56.511.500 189.327.000 1.474.000 8.116.425.122


789.636.750 174.527.000 34.177.000 1.474.000 999.814.750


Kenaikan (Penurunan) 4.946.323.036,00 81.029.500,00 1.265.400.000,00 786.723.336,00 56.511.500,00 14.800.000,00 (34.177.000,00) 7.116.610.372

C.2.3..3 Aset Lain-lain Jumlah Aset lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.351.184.758,00 dan Rp 3.324.114.256,00.



Rincian Aset Lain-lain per Unit Wilayah per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

NO

Unit Satker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



1.073.952.800 1.212.074.300 1.223.156.740 696.092.280 403.000 7.085.732 244.704.271 191.171.060 1.172.000 43.790.000 6.912.250 57.000 15.364.500 635.248.825 5.351.184.758


1.480.970.550 1.223.156.740 219.166.800 81.671.240 628.000 7.085.732 156.824.370 32.785.850 1.172.000 84.653.224 6.912.250 57.000 15.364.500 13.666.000 3.324.114.256

Aset Lain-lain terdiri dari : No Akun Akun 154111 Aset Lain-lain Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 154112 operasi pemerintahan

Kenaikan (Penurunan) Rp (407.017.750,00) Rp 1.212.074.300,00 Rp Rp Rp Rp 476.925.480,00 Rp (81.671.240,00) Rp (225.000,00) Rp Rp 87.879.901,00 Rp 158.385.210,00 Rp Rp (40.863.224,00) Rp Rp Rp Rp 621.582.825,00 Rp Rp Rp Rp 2.027.070.502

Jumlah 146.774.486 5.204.410.272

Aset lain-lain Rp 146.774.486,00, dengan rincian sebagai berikut : No Rincian 1 TGR yang penagihannya dilimpahkan ke DJKN Piutang yang penagihannya dilimpahkan ke 2 DJKN

Jumlah 139.554.546 7.219.940 146.774.486

Saldo aset yang dihentikan Versi Simak-BMN Rp Reklas ke aset yang dihentikan BLU Rp Rp Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Rp Saldo aset yang dihentikan versi SAKPA Rp

5.371.579.272 150.569.000 5.221.010.272 16.600.000 5.204.410.272



C.2.3.4

Aset Lain-lain BLU Jumlah Aset lain-lain BLU per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.706.287.446,00. Saldo akhir aset lain-lain BLU, dijelaskan sebagai berikut:

Saldo aset yang dihentikan Versi Simak-BMN Rp Reklas ke aset yang dihentikan BLU Rp Rp Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Rp Saldo aset yang dihentikan versi SAKPA Rp

Kewajiban

150.569.000 150.569.000 150.569.000

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Rp 2.732.419.760,00

C.2.4.1

Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 Rp 1.432.120.903,00, dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.206.690.664,00. Utang tersebut pada 31 Desember 2010 merupakan belanja-belanja dan atau kewajiban yang masih harus dibayar, yaitu : NO URAIAN JUMLAH 1 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Rp 755.768.534 2 Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp 475.922.953 3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Rp 184.555.416 4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Rp 15.874.000 Jumlah Rp 1.432.120.903

C.2.4.2

Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2010 Rp 1.194.062.500,00, dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.744.542.050,00. Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka tersebut pada 31 Desember 2010 merupakan pendapatan dari kerjasama pendidikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kegiatannya hingga 31 Desember 2010 belum selesai dilaksanakan.

C.2.4.3

Uang Muka dari KPPN Jumlah Utang per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 44.508.578,00 dan Rp 726.842.912,00. Utang ini merupakan sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan ke KPPN dan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Rincian utang disajikan sebagai berikut :

Posisi Utang Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.80

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2010 audited Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Uraian Uang Muka dari KPPN

C.2.4.4

Ekuitas Lancar

Dana

Rp 16.827.424.710,00

31 Desember 2010

31 Desember 2009

Rp

Rp

44.508.578,00

726.842.912,00

Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 Rp 61.727.779,00, dan per 31 Desember 2009 Rp 241.920.170,00. Jumlah tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke kas Negara oleh bendahara penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar BPPK per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 16.827.424.710,00 dan Rp 8.327.832.007,00 yang terdiri atas Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Dana Lancar BLU, dan Barang/Jasa yang harus diserahkan. C.2.5.1

Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 sebesar Rp 835.665.391,00, sedangkan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 461.012.292,00. Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari : No Uraian 1 Piutang PNBP (Pihak Ketiga) Bag. Lancar Tagihan Tuntutan 2 Perbendaharaan 3 Piutang Operasional BLU 4 Piutang Non Operasioan BLU TOTAL

C.2.5.2

Rp Rp Rp Rp Rp

31-Des-10 31-Des-09 349.121.128,00 Rp 7.219.940,00

Keterangan

39.475.000,00 1.800.000,00 Rp 149.775.000,00 445.269.263,00 Rp 304.017.352,00 835.665.391,00 Rp 461.012.292,00

Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Cadangan persediaan 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 berjumlah Rp 3.622.139.793,00 dan Rp 2.239.979.011,00.

C.2.5.3

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp -1.416.246.903,00 dan Rp -4.198.923.214,00. Saldo akun ini per 31 Desember 2010 berasal dari : Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.81


NO URAIAN 1 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 2 Belanja Barang yang masih harus dibayar 3 Utang kepada pihak ketiga BLU Jumlah

Rp Rp Rp Rp

JUMLAH 755.768.534 475.922.953 184.555.416 1.416.246.903

C.2.5.4

Dana Lancar BLU Dana Lancar BLU per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 14.977.988.929,00 dan Rp 9.825.763.918,00. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Kas pada Badan Layanan Umum.

C.2.5.5

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Barang/Jasa yang harus diterima per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 1.940.000,00 dan Rp 0,00. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Uang Muka Belanja.

C.2.5.6

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan Barang/Jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp -1.194.062.500,00 dan Rp 0,00. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima dimuka.

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp 1.686.209.783.244,00

C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan BPPK per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 1.686.209.783.244,00 dan Rp 1.482.627.179.493,00 yang terdiri atas Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. C.2.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Ekuitas dana investasi dalam aset tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 1.671.907.181.295,00 dan Rp 1.475.596.963.041,00.

C.2.6.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Ekuitas dana investasi dalam aset lainnya dalam aset tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp 14.302.601.949,00 dan Rp 7.030.216.452,00.

Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA 1. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan kami menggunakan kertas kerja rekonsiliasi antara neraca SAKPA dengan SIMAK-BMN per Satker di lingkungan BPPK, dengan menggunakan data Neraca Percobaan per Satker dan Laporan Posisi BMN di Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.82


Neraca per Satker di lingkungan BPPK (Kertas Kerja Terlampir). 2. Pada Tahun Anggaran 2010, Pusdiklat Keuangan Umum yang semula merupakan unit eselon II dari satker BPPK Pusat menjadi satker sendiri sehingga terdapat pemisahan/transfer Aset pada tahun 2010 dari Satker BPPK Pusat ke Satker Pusdiklat Keuangan Umum. 3. Pusdiklat Keuangan Umum pada Tahun 2010 juga menerima transfer tanah dan gedung bangunan dengan lokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 4. Di lingkungan Satker BPPK terdapat gedung/bangunan dan/atau prasarana lingkungan yang dibangun dengan dana BA 999, sampai dengan saat ini telah ada penyerahan dari Direktorat Jenderal Anggaran selaku Pengguna Barang Belanja Lain-lain kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan BAST – 65/AG/2010.

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Pada Tahun Anggaran 2010 ada beberapa temuan pemeriksaan pada BPPK yang dilakukan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPPK Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir. D.2 REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Terlampir D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berada di Jalan Purnawarman No. 99 Jakarta Selatan; 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki kegiatan pokok

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara; 3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006,

tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara. 4. Laporan Keuangan Eselon I ini SUDAH dilakukan rekonsiliasi dengan

Dit. APK untuk tingkat eselon I. 5. Laporan Keuangan Eselon I disusun dengan aplikasi SAK dan

aplikasi SIMAK BMN.


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM

Recommend Documents