IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Catatan atas Laporan Keuangan . 8


A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPPK Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS BPPK BPPK berkewajiban memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada pegawai di lingkungan Departemen Keuangan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. Visi Departemen Keuangan adalah "Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi". Untuk itulah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK merupakan kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang disajikan kepada unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima oleh BPPK. Semangat kompetisi, wirausaha, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran di BPPK perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (learning organization). Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategik BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Visi Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara dalam Menghasilkan SDM yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

Misi 1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan; 3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara.



Tugas, Fungsi dan Peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; b. Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; c. Penelahaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; d. Pemberian pelayanan teknis dan administratif di lingkungan BPPK. Pendapatan

PENDAPATAN BPPK Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari: a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. % Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2009 sebesar 86,81%, realisasi pendapatan tersebut belum mencapai 100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena penerapan Sistem Ujian Saringan Masuk STAN menggunakan desain sistem berbasis web, yang baru pertama digunakan. Hal ini membuat jumlah peserta yang mendaftar mengalami penurunan dikarenakan berbagai kendala jaringan dan sistem pembayaran, sehingga jumlah peserta ujian yang berhasil melakukan registrasi tidak mencapai target. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2009 sebesar Rp.17.883.052.567,00, sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp.14.197.109.726,00. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2009 meningkat sebesar Rp.3.685.942.841,00 atau 25,96% dibanding TA 2008. Hal ini disebabkan antara lain karena pada Tahun 2009 penerimaan negara dari hasil kerja sama dengan pemerintah daerah sebesar Rp.4.786.577.500,00.



Belanja

BELANJA BPPK Realisasi Belanja Negara BPPK TA 2009 sebesar Rp. 304.160.218.733,00 atau 81.58 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut: a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.240.717.795.508,00 atau 85,15 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.50.412.367.710,00 atau 81,35 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp.3.124.167.077,00 atau 62,55 persen dari yang dianggarkan, d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, e. Belanja BLU sebesar Rp. 9.905.888.438,00 atau 42,77 persen dari yang dianggarkan. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel. A.1 Ringkasan Laporan Realisasi TA 2009 dan 2008 Per Sumber Dana (dalam rupiah) TA 2008 Anggaran Realisasi

TA 2009 Anggaran Realisasi Belanja RM Belanja PLN Belanja RP Belanja Hibah Belanja PNBP Belanja BLU Belanja ... JUMLAH

282.690.801.000

240.717.795.508

159.382.747.000

142.391.039.909

61.927.119.000

50.412.367.710

58.226.555.000

47.197.471.649

4.994.594.000

3.124.167.077

7.241.733.000

3.089.689.082

0

0

0

0

0

0

7.583.554.000

6.552.940.656

23.162.498.000

9.905.888.438

134.724.104

134.724.104

0

0

0

0

372.820.012.000

304.160.218.733

232.569.313.104

199.365.865.400

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut: a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp.55.070.810.152,00 atau 89,14 persen dari yang dianggarkan, b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDA) Rp.,86.409.217.952,00 atau 73,02 persen dari yang dianggarkan,

sebesar

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.102.675.884.243,00 atau 92,26 persen dari yang dianggarkan, Catatan atas Laporan Keuangan . 11


d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp.50.157.130.761,00 atau 70,24 persen dari yang dianggarkan, e. PPPAAN (STAR-SDP) sebesar 9.847.175.625,00 atau 98,47 persen dari yang dianggarkan, Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 berdasarkan jenis program dapat disajikan sebagai berikut: Tabel.A.2 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 Per Program

Program PKB Program PSDMA Program PSPAN Program PTK Program PPPAAN JUMLAH

TA 2009 Anggaran Realisasi 61.782.260.000 55.070.810.152 118.330.445.000 86.409.217.952 111.295.064.000 102.675.884.243 71.412.498.000 50.157.130.761 9.999.745.000 9.847.175.625 372.820.012.000 304.160.218.733

(dalam Rupiah) TA 2008 Anggaran Realisasi 58.587.261.000 53.903.155.370 86.615.042.000 70.953.221.448 63.025.386.000 59.810.328.017 12.657.077.104 11.660.001.265 11.684.547.000 3.039.699.300 232.569.313.104 199.365.865.400

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp.36.913.733.558,00 atau 96,77 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Barang sebesar Rp.142.257.266.902,00 atau 73,55 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Modal sebesar Rp.124.989.218.273,00 atau 88,48 persen dari yang dianggarkan, Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 berdasarkan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut: Tabel.A.3 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 Per Belanja TA 2009 Anggaran Realisasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH

(dalam rupiah) TA 2008 Anggaran Realisasi

38.144.258.000

36.913.733.558

37.621.244.000

35.597.859.204

193.416.257.000

142.257.266.902

130.663.481.104

102.731.021.079

141.259.497.000

124.989.218.273

64.284.588.000

61.036.985.117

327.820.012.000

304.160.218.733

232.569.313.104

199.365.865.400



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan BPPK Tahun 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi BPPK yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPPK disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPPK. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2009 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 372.820.012.000,00 terdiri dari : •

Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp 128.933.071.000,00

•

Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp 243.886.941.000,00.

Dari total anggaran di atas,rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut : Tabel.A.4 Alokasi Anggaran TA 2009 dan 2008 Per Sumber Dana

Tahun Anggaran

Jumlah Satker

2008

1

Rp

60.481.375.000 Rp

134.724.104

STAN

2009

1

Rp

58.289.745.000 Rp

23.162.498.000

STAN

JENIS SUMBER DANA APBN BLU

KET

Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 16 satker. Dari jumlah tersebut semua satker telah menyampaikan laporan keuangan dan semuanya telah dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel.A.5 Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jenis Kewenangan Jumlah Jenis Kewenangan No

Kode

Uraian Wilayah

KP M

KD TM

M

DK TM

M

Jumlah Satker

TP TM

M

TM

1

0199

Satker BPPK pusat

2

0100

Prop DKI Jakarta

4

4

3

0200

Prop Jawa Barat

2

2

4

0300

Prop Jawa Tengah

1

1

5

0400

Prop DI Yogyakarta

1

1

6

0500

Prop Jawa

1

1

1

1


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Timur 7

0700

Prop Sumatra Utara

1

1

8

1100

Prop Sumatra Selatan

1

1

9

1600

Prop Kalimantan Timur

1

1

10

1700

Prop Sulawesi Utara

1

1

11

1900

Prop Sulawesi Selatan

1

1

12

2200

Prop. Bali

1

1

15

16

Jumlah

1

Keterangan: M

= Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN, kecuali persediaan tidak diproses melalui SIMAK-BMN karena tidak berhasil dikonsolidasikan jika memakai aplikasi SIMAK-BMN sehingga memakai konsolidasi manual (KKP). Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 16 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 16 satker, sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel.A.6 Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jenis Kewenangan

Jumlah Jenis Kewenangan No

Uraian Wilayah

Kode

KP M

KD TM

M

DK TM

M

Jumlah Satker

TP TM

M

TM

1

0199

Satker BPPK pusat

2

0100

Prop DKI Jakarta

4

4

3

0200

Prop Jawa Barat

2

2

4

0300

Prop Jawa Tengah

1

1

5

0400

Prop DI Yogyakarta

1

1

6

0500

Prop Jawa Timur

1

1

7

0700

Prop Sumatra Utara

1

1

8

1100

Prop Sumatra Selatan

1

1

9

1600

Prop Kalimantan Timur

1

1

10

1700

Prop Sulawesi Utara

1

1

11

1900

Prop Sulawesi Selatan

1

1

12

2200

Prop. Bali

1

1

15

16

Jumlah

1

1

1

Keterangan: M

= Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan . 15


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPPK adalah : Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari KUN. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak Catatan atas Laporan Keuangan . 16


yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi **) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat

**)

jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

. Catatan atas Laporan Keuangan . 17


Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembagalembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap

c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 30 Juni 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Catatan atas Laporan Keuangan . 18


Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari: a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp 36.913.733.558,00 atau 96,77 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Barang sebesar Rp 142.257.266.902,00 atau 73,55 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Modal sebesar Rp 124.989.218.273,00 atau 88,48 persen dari yang dianggarkan,. Rincian Realisasi Belanja berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut: a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 240.717.795.508,00 atau 85,15 persen dari yang dianggarkan, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 50.412.367.710,00 atau 81,35 persen dari yang dianggarkan, c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp 3.124.167.077,00 atau 62,55 persen dari yang dianggarkan, d. Belanja Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, e. Belanja PNBP sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, dan f.

Belanja BLU sebesar Rp 9.905.888.438,00 atau 42,77 persen dari yang dianggarkan.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel B.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 21


No

Uraian

Anggaran

Realisasi

% Realisasi Anggaran

1 REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH a. Penermaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

Rp Rp Rp Rp

20.599.516.168,00 20.599.516.168,00 20.599.516.168,00

Rp Rp Rp Rp

17.883.052.567,00 17.883.052.567,00 17.883.052.567,00

86,81% 0,00% 86,81% 86,81%

2 BELANJA a. Belanja Rupiah Murni b. Belanja Pinjaman LN c. Belanja Rupiah Murni Pendamping d. Belanja Hibah e. Belanja PNBP f. Belanja BLU Jumlah Belanja

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

282.690.801.000,00 61.972.119.000,00 4.994.594.000,00 23.162.498.000,00 372.820.012.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

240.717.795.508 50.412.367.710,00 3.124.167.077,00 9.905.888.438,00 304.160.218.733,00

85,15% 81,35% 62,55% 0,00% 0,00% 0,00% 81,58%

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut: a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp 55.070.810.152,00 atau 89,14 persen dari yang dianggarkan, b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) sebesar Rp 86.409.217.952,00 atau 73,02 persen dari yang dianggarkan, c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp 102.675.884.243,00 atau 92,26 persen dari yang dianggarkan, d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp 50.157.130.761,00 atau 70,24 persen dari yang dianggarkan, e. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (STAR-SDP) sebesar Rp 9.847.175.625,00 atau 98,47 persen dari yang dianggarkan. Tabel B.2 Realisasi Belanja Per Jenis Program Tahun Anggaran 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

2 Realisasi Belanja Negara - Program PKB - Program PSDMA

Rp

372.820.012.000 Rp 304.160.218.733

81,58%

Rp

61.782.260.000 Rp

55.070.810.152

89,14%

Rp

118.330.445.000 Rp

86.409.217.952

73,02%

111.295.064.000 Rp 102.675.884.243

- Program PSPAN

Rp

- Program PTK

Rp

71.412.498.000 Rp

50.157.130.761

70,24%

- Program STAR-SDP

Rp

9.999.745.000 Rp

9.847.175.625

98,47%

92,26%



B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

Rp 17.883.052.567,00.

a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini. Tabel B.3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (dalam Rupiah) % No

Uraian

Estimasi

Realisasi

Real. Angg.

1 Penerimaan Perpajakan

Rp

- Rp

-

0,00%

-Pajak Dalam Negeri

Rp

- Rp

-

0,00%

-Pajak Perdagangan Internasional

Rp

- Rp

-

0,00%

Jumlah Penerimaan Perpajakan 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pendapatan Sumber Daya Alam - Bagian Laba BUMN

Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

20.599.516.168 Rp

17.883.052.567

86,81%

Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

- Rp

-

0,00%

- PNBP Lainnya

Rp

20.599.516.168 Rp

17.883.052.567

86,81%

Jumlah PNBP

Rp

20.599.516.168 Rp

17.883.052.567

86,81%

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 23

Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Realisasi PNBP

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 17.883.052.567,00.

Penerimaan Tingkat Eselon I BPPK adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi realisasi Pendapatan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel B.4 Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah)

No

Jenis Penerimaan

1

Pendapatan Sumber Daya Alam

2

Bagian laba BUMN

3

PNBP Lainnya

Estimasi

Realisasi

Persentase (%)

20.599.516.168,00

17.883.052.567,00

86.81%

20.599.516.168,00

17.883.052.567,00

86.81%

Jumlah PNBP TOTAL

Realisasi PNBP Lainnya Rp 17.883.052.567,00.

B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Tingkat Eselon I BPPK adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Komposisi realisasi PNBP lainnya TA 2009 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel B.5 Komposisi Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah)



Uraian

31-Des-09

Pend. Penjualan dokumen-dokumen Pelelangan Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/dalam negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan bunga lainnya Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktek Pendapatan pendidikan lainnya Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya Pinjaman LN TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara Pembetulan pembukuan belanja RM TAB Pembetulan pembukuan belanja RM TAYL Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain Pendapatan jasa pelayanan pendidikan Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan Hibah Tidak Terikat dalam NegeriPerorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Jumlah

% Naik/Turun

31-Des-08

90.875.000

63.830.000

29,76%

102.296.458

102.450.000

-0,15%

13.582.628

13.268.950

2,31%

150.364.500

452.452.525

-200,90%

800.000

1.000.000

-25,00%

5.937.118

17.351.678

-192,26%

2.502.206 1.181.690

915.598 -

63,41% 100,00%

-

9.796.485.000

0,00%

-

8.000.000

0,00%

146.880.000

155.450.000

-5,83%

4.641.845

64.984.488

-1299,97%

131.961.330

277.042.567

-109,94%

82.764.320

157.693.118

-90,53%

-

362.106

0,00%

-

1.862.000

0,00%

4.830.000

27.950.503

-478,69%

44.666.740

125.053.642

-179,97%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

47.281.660

78.054.295

-65,08%

33.333.458 10.405.504.776

5.680.410 1.088.252.769

82,96% 89,54%

57.227.500

11.695.000

79,56%

1.312.651.461

38.510.000

97,07%

300.000

20.000.000

-6566,67%

-

33.250.000

0,00%

328.272.625

100,00%

4.786.577.500

1.652.710.000

65,47%

128.619.752 17.883.052.567

2.805.077 14.197.109.726

97,82% 20,61%



B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU % Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU per 31 Desember 2009 sebesar 83,22 %, realisasi pendapatan tersebut belum mencapai 100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena pendapatan dari Ujian Saringan Masuk

STAN

yang

semula

dianggarkan

Rp150.000,00

terealisasi

Rp100.000,00 per pendaftar, serta tidak tercapainya target pendaftar Ujian Saringan Masuk STAN.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.019.153.614,00, sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.847.222.846,00. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2009 meningkat sebesar Rp14.267.758.161,00 atau 501,11%. dibanding TA 2008. Hal ini disebabkan karena TA 2009 ada peningkatan hasil kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Pendapatan BLU, dan pendapatan dari Ujian Saringan Masuk

Mahasiswa Baru yang pada tahun

2008 dicatat sebagai PNBP Lainnya pada tahun 2009 dicatat sebagai PNBP BLU.

Realisasi Penerimaan Hibah Rp 0,00.

Realisasi PNBP BLU dirinci seperti dalam tabel di bawah ini: No 1

2 3

4 5 6 7

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Rp 304.160.218.733,00

Rp

31 Des 2008

% Naik/Turun

10.405.504.776

Rp

1.088.252.769

856,17

57.227.500

Rp

11.695.000

389,33

1.312.651.461

Rp

38.510.000

3.308,60

Rp

300.000

Rp

20.000.000

(98,50)

Rp

328.272.625

Rp

33.250.000

~

Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah Rp Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Rp

4.786.577.500

Rp

1.652.710.000

189,62

128.619.752

Rp

2.805.077

~

17.019.153.614 Rp

2.847.222.846

83,27

Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Rp Pendapatan Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Rp Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam NegeriPerorangan Bendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

Jumlah

Realisasi Belanja Negara

31 Des 2009

Uraian

Rp

B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja BPPK TA 2009 sebesar Rp 304.160.218.733,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Unit wilayah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 26


Tabel B.6 Belanja Menurut Unit Wilayah TA 2009 (dalam rupiah)

No

Unit Wilayah

1

Satker Pusat

2

BDK Medan/Sumatra Utara

3

BDK Palembang/Prop. Sumatra Selatan

4

BDK Jogja/Prop. DIY

5

BDK Malang/Prop. Jawa Timur

6 7 8

Realisasi

%

127.427.089.000

100.903.247.657

79,19%

10.722.041.500

9.595.907.329

89,50%

5.078.438.000

4.095.319.275

80,48%

10.591.242.000

9.179.765.401

86,67%

9.366.549.500

8.574.844.809

91,55%

8.692.653.000

7.888.509.202

90,75%

6.217.589.000

5.468.275.729

87,95%

Prop. Jawa Barat

21.727.949.000

19.704.279.076

90,69%

Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

17.211.956.000

16.048.435.909

93,24%

4.515.993.000

3.655.843.167

80,95%

10.663.274.000

10.052.663.148

94,27%

152.980.355.000

120.649.124.004

78,87%

STAN

81.452.243.000

60.043.686.386

73,72%

Pusdiklat Pajak

31.271.453.000

27.864.286.829

89,07%

Pusdiklat Bea Cukai

19.726.806.000

16.654.233.083

84,42%

Pusdiklat KU

20.529.853.000

16.086.917.706

78,36%

9.352.832.000

8.048.283.103

86,05%

372.820.012.000

304.160.218.733

81,58%

BDK Balikpapan/Prop. Kalimantan Timur BDK Makasar/Prop. Sulawesi Selatan

BDK Cimahi

9

BDK Manado/Prop. Sulawesi Utara

10

Prop. DKI Jakarta

11

Pagu

Pusdiklat Pegawai Magelang/Prop. Jawa Tengah Jumlah

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Rupiah Murni Pendamping (iv) Penerimaan Negara Bukan Pajak (v) Badan Layanan Umum. Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:



Grafik Komposisi Alokasi Belanja TA 2009 Ringkasan Laporan Perbandingan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel B.7 Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2009 dan 2008 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No

Uraian

Tahun 2009

Tahun 2008

% Naik/turun


Rp

304.160.218.733 Rp

199.365.865.400

34,45%

- Belanja Rupiah Murni

Rp

240.717.795.508 Rp

142.391.039.909

40,85%

- Belanja Pinjaman Luar Negeri

Rp

50.412.367.710 Rp

47.197.471.649

6,38%

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

3.124.167.077 Rp

3.089.689.082

1,10%

- Belanja Hibah

Rp

- Rp

-

0,00%

- Belanja PNBP

Rp

- Rp

6.552.940.656

0,00%

- Belanja BLU

Rp

9.905.888.438 Rp

134.724.104

98,64%

Tabel B.8 Realisasi Belanja Per Program Tahun Anggaran 2009 dan 2008 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



No

Uraian

Tahun 2009

Tahun 2008

% Naik/turun


Rp

304.160.218.733 Rp

199.365.865.400

34%

- Program PKB

Rp

55.070.810.152 Rp

53.902.615.370

2%

- Belanja PSDMA

Rp

86.409.217.952 Rp

70.953.221.448

18%

- Belanja PSPAN

Rp

102.675.884.243 Rp

59.810.328.017

42%

- Belanja PTK

Rp

50.157.130.761 Rp

11.660.001.265

77%

- Belanja PPPAAN (STAR-SDP)

Rp

9.847.175.625 Rp

3.039.699.300

69%

Tabel B.9 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009 dan 2008 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No

Uraian Realisasi Belanja Negara

Tahun 2009 Rp

Tahun 2008

% Naik/turun

304.160.218.733 Rp

199.365.865.400

34,45%

- Belanja Pegawai

36.913.733.558 Rp

35.597.859.204

3,56%

- Belanja Barang

142.257.266.902 Rp

102.731.021.079

27,79%

- Belanja Modal

124.989.218.273 Rp

61.036.985.117

51,17%

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2009 sebesar Rp 304.160.218.733,00 sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 199.365.865.400,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2009 meningkat sebesar Rp 104.794.353.333,00 atau 34,45% dibanding TA 2008. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran belanja dan realisasi penyerapannya. Peningkatan pagu anggaran belanja antara lain digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana diklat.

Realisasi Belanja

B.2.2.1. Belanja

Rp 304.160.218.733,00

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2009 Belanja Pegawai Rp 36.913.733.558,00

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2009 adalah sebesar Rp 36.913.733.558,00 atau mencapai 96,77 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2008 adalah sebesar Rp 35.597.859.204,00 atau mencapai 94,62 persen dari anggarannya. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.315.874.354,00 atau 3,70 persen dibanding realisasi TA 2008. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5

Belanja Barang Rp 142.257.266.902,00

Belanja Pegawai

31-Des-09 36.148.563.558 765.170.000

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus) Jumlah

36.913.733.558

31-Des-08 31.182.915.537 3.642.000.167 652.123.500 9.520.000 111.300.000 35.597.859.204

% Naik (Turun) 13,74% 0,00% 14,77% 0,00% #DIV/0! 3,56%

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang pada TA 2009 adalah sebesar Rp 142.257.266.902,00 atau mencapai 73,55 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Barang pada TA 2008 adalah sebesar Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 30


Rp 102.731.021.079,00 atau mencapai 78,63 persen dari anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2009 belum mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja barang tersebut disebabkan antara lain: 1. Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement. 2. Adanya penghematan penggunaan daya/jasa 3. Beberapa kegiatan diklat yang sudah given dari pusdiklat, sehingga Balai Diklat Keuangan hanya mampu menyelenggarakan sesuai porsi yang telah diberikan 4. Honor Pengajar/penceramah tidak dibayarkan karena belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti terlampauinya batasan jam mengajar bagi widyaiswara. 5. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan PNBP tidak tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak direalisasikan

Realisasi Anggaran Belanja barang TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 39.526.245.823,00 atau 27,79 persen dibanding realisasi TA 2008. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nominal pagu dan nominal penyerapan anggaran. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6

Belanja Modal Rp 124.989.218.273,00

Belanja Barang

31-Des-09

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Barang BLU Jumlah

10.263.395.815 92.009.297.554 21.216.166.961 5.633.599.004 9.090.837.541 4.043.970.027 142.257.266.902

(dalam Rupiah) % Naik 31-Des-08 (Turun) 6.692.294.688 34,79% 69.006.371.721 25,00% 14.719.739.485 30,62% 6.421.275.431 -13,98% 5.756.615.650 36,68% 134.724.104 96,67% 102.731.021.079 27,79%

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal pada TA 2009 adalah sebesar Rp 124.989.218.273,00 atau mencapai 88,48 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada TA 2008 adalah sebesar Rp 61.036.985.117,00 atau mencapai 94,95 persen dari anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2009 belum mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja modal tersebut disebabkan antara lain: 1. Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 31


dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement. 2. Adanya kendala dalam melakukan optimalisasi penggunaan belanja modal yaitu kendala waktu revisi dan/atau kebijakan optimalisasi anggaran, kendala pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 3. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana belanja modal BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan PNBP tidak tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak direalisasikan

Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 63.952.233.156,00 atau 51,17 persen dibanding realisasi TA 2008, karena peningkatan pagu anggaran belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah) 256.835.615

537.450.240

% Naik (Turun) -109,26%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

28.577.924.329

15.466.150.494

45,88%

3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

87.842.831.257

36.985.406.678

57,90%

4

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.557.477.261

1.041.624.435

33,12%

5

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi

-

5.494.673.970

0,00%

6

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi

-

156.753.650

0,00%

7

Belanja Modal Fisik Lainnya

892.231.400

1.354.925.650

-51,86%

8

Belanja Modal BLU

5.861.918.411

-

100,00%

Jumlah

124.989.218.273

61.036.985.117

51,17%

No

Belanja Modal

1

Belanja Modal Tanah

2

31-Des-09

31-Des-08

Belanja Modal Tanah : LRA Belanja modal Tanah Rp menambah pada mutasi aset Tanah sebagai berikut :

256.835.615,00

a. Pembelian b. Penyelesaian Pembangunan c. Pengembangan nilai

236.304.115,00 0,00 20.531.500,00

Rp Rp Rp


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited d. KDP e.Ekstrakomptabel f. Koreksi

Rp Rp Rp Rp

Jumlah

0,00 0,00 0,00 256.835.615,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin : LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2009 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 532111 BM Peralatan dan Mesin Rp 28.436.936.724 532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin Rp 140.987.605 537112 BM Peralatan dan Mesin BLU Rp 743.883.780

Jumlah

Rp

29.321.808.109

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Mutasi sebagai berikut :

- Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Pengembangan Melalui KDP - Aset Tetap Renovasi - BDK Makasar - Ekstrakomtabel - Pembelian - Ekstrakomtabel - Pengembangan Nilai aset Jumlah Selisih Selisih adalah Karena: Pembulatan Simak-BMN di STAN Kapitalisasi belanja barang pada pembelian

Rp Rp Rp Rp Rp

27.301.697.251 410.214.274 1.070.173.990 19.570.798 15.000.000 556.354.510 23.253.165 29.396.263.988 74.455.879 3 74.455.876 74.455.879

Belanja Modal Gedung dan Bangunan : LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2009 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 533111 BM Gedung dan Bangunan Rp 59.819.506.601 533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Rp 27.799.300 533115 BM Perencanaan dan Pengawasan Rp 146.250.000 533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan Rp 165.662.781 533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan Rp 27.683.612.575 537121 BM Gedung da Bangunan BLU Rp 5.118.034.631 Jumlah Rp 92.960.865.888



Belanja modal tersebut menambah Aset Gedung dan Bangunan dengan mutasi sebagai berikut :

- Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Penambahan/Perolehan KDP G/B - Pengembangan Melalui KDP - Penambahan Aset Tetap Renovasi G/B - Ekstrakomtabel Jumlah SELISIH Selisih adalah karena: Penyelesaian pembangunan atas saldo awal KDP Pembulatan di STAN Kapitalisasi Belanja Barang (BDK Balikpapan) Kapitalisasi Belanja Barang (STAN) Kelebihan bayar yang dicatat sebagai Piutang (Mengurangi Penyelesaian Pembangunan pada Satker STAN)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.396.667.472 17.830.174.507 41.693.996.073 21.184.175.616 10.230.167.775 93.430.451.443 (469.585.555)

Rp Rp

531.115.810 (3)

Rp Rp

124.769.000 117.718.100

Rp Rp

(304.017.352) 469.585.555

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan : LRA Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :

Akun Uraian 534111 BM Jalan dan Jembatan 534121 BM Irigasi 534131 BM Jaringan Jumlah

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap dengan mutasi sebagai berikut : - Pembelian - Pengembangan Nilai Aset - Penyelesaian Pembangunan - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) - Pengembangan melalui KDP - Aset Renovasi Jaringan Jumlah selisih Selisih tersebut adalah : Kapitalisasi belanja barang Koreksi atas pengembangan nilai JIJ

Rp Rp Rp Rp

Jumlah 1.002.928.300 8.112.000 546.436.961 1.557.477.261

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

167.792.490 656.513.999 596.494.422 441.052.549 84.562.500 1.946.415.960 (388.938.699) 95.987.100 292.951.599 388.938.699



Belanja Modal Fisik Lainnya : LRA Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2009 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 536111 BM Fisik Lainnya Rp 892.231.400 Jumlah Rp 892.231.400 Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap dengan berikut : - Pembelian (Aset Tetap lainnya) Rp - Pembelian (Aset tak Berwujud) Rp - Penyelesaian Pembangunan Rp - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Rp Jumlah Rp

mutasi sebagai 122.834.000 769.397.400 892.231.400

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2009 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2008 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari anggarannya. Belanja BLU

Belanja BLU Rp 9.905.888.438,00

Belanja BLU dimiliki oleh STAN, selama periode TA 2009 STAN sudah melakukan kegiatan yang sumber dananya berasal dari BLU dan sudah terinci dalam rincian belanja modal diatas. Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No 1 2

Catatan Penting Lainnya

Rincian Belanja Barang Belanja Modal - BM Peralatan Mesin BLU - BM Gedung Bangunan BLU Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 4.043.970.027 5.861.918.411 743.883.780 5.118.034.631 9.905.888.438

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Pada tahun 2009 dilakukan beberapa kali revisi SRAA dan/atau DIPA yang menyebabkan pagu anggaran belanja berubah, dengan uraian sebagai berikut:



TOTAL PAGU AWAL TAHUN 2009 (SRAA/DIPA) PENAMBAHAN PAGU (APBN-P) PADA STAN PAGU APBN-P

363.134.169.000 4.000.000.000 367.134.169.000

REVISI PAGU SEHINGGA PAGU SRAA-DJA

370.353.634.000

SRAA BATAL (DIPA TIDAK DISYAHKAN) BDK MALANG BDK PONTIANAK BDK PEKANBARU JUMLAH SRAA BATAL PAGU DIPA (BARU) DISYAHKAN REVISI PAGU STAN (saldo awal BLU) PAGU DIPA ESELON I BPPK (AKHIR)

2.

27.257.000 115.086.000 103.777.000 246.120.000 370.107.514.000 2.712.498.000 + 372.820.012.000

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja secara akrual terlampir.



C. PENJELASAN ATAS POSPOS POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 adalah h sebagai berikut :

Uraian Aset Kewajiban Ekuitas Dana

31 Desember 2009

31 Desember 2008

1.496.875.007.296 5.919.995.796 1.490.955.011.500

1.046.243.179.486 11.826.289 1.046.231.353.197

(dalam Rupiah) Kenaikan (Penurunan) 450.631.827.810 5.908.169.507 444.723.658.303

Jumlah Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.496.875.007.296,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 14.247.827.803,00 14.247.827.803 dan Aset Tetap sebesar Rp 1.475.596.963.041,00 Aset Lainnya sebesar Rp 7.030.216.452,00. 7.030.216.452 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.919.995.796,00 merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.490.955.011.500,00. 1. Terdiri erdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 8.327.832.007,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.482.627.179.493 482.627.179.493,00. Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

Grafik Komposisi Neraca 1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 31-Des-09

600.000.000.000

31-Des-08

400.000.000.000 200.000.000.000 Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.37


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 726.842.912,00 Kas di Bendahara Penerima Rp 0,,00, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 994.229.670,00 dan Kas pada Badan Layanan Umum Rp 9.825.763.918,00

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 726.842.912,00 dan Rp 6.571.762,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah adalah sebagai berikut : No Uraian Satker/Wilayah BDK Balikpapan/Prop. Kalimantan 1 2 Prop. Jawa Barat (BDK Cimahi) 3 Prop. DKI Jakarta - STAN - Pusdiklat Keuangan Umum Total

Rp Rp Rp

Rp

31-Des-09 5.509.000 721.333.912,00 581.650.065 139.683.847 726.842.912,00

31-Des-08 Rp Rp 6.465.750,00 Rp 106.012,00

Rp 6.571.762,00

Daftar rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP) pada masing-masing Satuan Kerja, dan daftar rincian rekening 38 able masing-masing Bendahara Pengeluaran terlampir. C.2.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.219.527,00.

C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Besarnya Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 994.229.670,00 dan Rp 0,00. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah adalah sebagai berikut : No

Saldo Per 31 Desember

Satker/Wilayah

BDK Manado/Prop. Sulawesi Utara 2 Prop. DKI Jakarta - STAN - Pusdiklat KU Total 1

C.2.1.4

Rp Rp Rp Rp Rp

1.599.750

SPM LS

Rincian Jasa Giro

Lain-lain Rp

1.599.750

992.629.920 Rp 752.309.500 Rp 106.170 Rp 240.214.250 992.523.750 Rp 752.309.500 Rp 240.214.250 106.170 Rp 106.170 994.229.670 Rp 752.309.500 Rp 106.170 Rp 241.814.000

Kas pada Badan Layanan Umum Besarnya Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember



2009 Rp 9.825.763.918,00, sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.712.498.742,00,00. Rincian saldo Kas Pada Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut : Saldo Rekening Koran Kas Tunai Perskot Kerja Saldo Kas Bendahara

Piutang Bukan Pajak Rp 7.219.940,00

C.2.1.5

9.693.648.266 1.998.848 130.116.804

9.825.763.918

Piutang Bukan Pajak Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 7.219.940,00 dan Rp 9.649.440,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Posisi piutang PNBP dapat dilihat di bawah ini : Piutang PNBP Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

Piutang PNBP PNBP Lainnya Total

31-Des-09 31-Des-08 Rp 7.219.940,00 Rp 9.649.440,00 Rp 7.219.940,00 Rp 9.649.440,00 Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2009

BL TGR Rp 0,00

C.2.1.6

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 18.833.340,00 merupakan saldo Tagihan TGR BPPK yang akan jatuh tempo paling lama dua belas bulan setelah tanggal neraca. Posisi Piutang Bagian Lancar TGR dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

NO. 01 02

Piutang Lain-lain Rp 0.00

C.2.1.7

UAKPA/UAPPA-W 2009 BPPK Pusat Rp 0,00 STAN Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember Wajib Bayar pada bulan April 2009.

Rp Rp Rp 2008

2008 18.833.340,00 0,00 18.833.340,00 telah dilunasi oleh

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 149.775.000,00 dan Rp 16.170.000,00. Piutang dari Operasional BLU Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

Kode 0100

Uraian Wilayah Prop. DKI Jakarta (STAN) TOTAL

31-Des-09 31 Des 208 Keterangan Rp 149.775.000,00 Rp 16.170.000,00 PPAK Rp 149.775.000,00 Rp 16.170.000,00

Saldo Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2008 telah dilunasi pada Semester I Tahun 2009. Saldo Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2009 adalah Pendapatan Kerjasama Pemda yang belum diterima oleh BLU STAN. C.2.1.8

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2009 sebesar Rp 304.017.352,00 adalah kelebihan pembayaran (keterlanjuran) kepada Pihak Ketiga (pembayaran gedung) di BLU STAN.

C.2.1.9

Persediaan

Persediaan Rp 1.097.382.044,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 1.097.382.044,00 dan Rp 1.410.640.810,00 merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir, sedangkan persediaan yang berasal dari sitaan diungkapkan dalam unit barang. Saldo persediaan pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.098.536.543,00.



Saldo Persediaan versi SIMAK-BMN Saldo Persediaan versi manual/SAKPA Selisih

Rp Rp Rp

2.098.536.543,00 1.097.382.044,00 1.001.154.499,00

Selisih terdiri dari : - Direklas ke Persediaan BLU - Non Aplikasi Simak Jumlah

Rp Rp Rp

1.142.596.967,00 (141.442.468,00) 1.001.154.499,00

Rp Rp Rp

137.960.408 3.482.060 141.442.468

Non Aplikasi Simak adalah saldo Persediaan pada UAPKPB BPPK Pusat tidak bisa digabung pada UAPPB-E1 BPPK. - Saldo Persediaan Barang Konsumsi - Saldo Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

Posisi Persediaan dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel C.1 Persediaan per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 No

Uraian Wilayah

31-Des-09

Kenaikan (Penurunan) 371.372.398,00 Rp 52.301.172,00

31-Des-08

1

Instansi Pusat

Rp

423.673.570 Rp

2

Prop. Sumatera Utara / BDK Medan

Rp

6.318.200 Rp

6.639.025,00 Rp

(320.825,00)

3

Prop. Sumatera Selatan / BDK Palembang

Rp

21.539.806 Rp

22.818.550,00 Rp

(1.278.744,00)

4

Prop. Yogyakarta / BDK Yogyakarta

Rp

6.517.925 Rp

1.006.350,00 Rp

5.511.575,00

5

Prop. Jawa Timur / BDK Malang

Rp

4.979.450 Rp

10.484.450,00 Rp

(5.505.000,00)

6

Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan

Rp

9.182.150 Rp

3.165.150,00 Rp

6.017.000,00

7

Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar

Rp

5.786.375 Rp

4.998.480,00 Rp

787.895,00

8

Prop. Jawa Barat

Rp

112.369.862 Rp

84.082.825,00 Rp

28.287.037,00

Pusdiklat Angg & Perbend

Rp

68.633.733

BDK Cimahi

Rp

43.736.129

9

Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado

Rp

2.440.250 Rp

6.664.600,00 Rp

(4.224.350,00)

10

Prop. DKI Jakarta

Rp

503.373.906 Rp

STAN

Rp

-

Pusdiklat Pajak

Rp

345.105.315

Pusdiklat BC

Rp

127.736.711

Pusdiklat KU

Rp

30.531.880

Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp

11

1.200.550 Rp

Rp 1.097.382.044 Rp

896.217.932,00 Rp (392.844.026,00)

3.191.050,00 Rp

(1.990.500,00)

1.410.640.810,00 Rp (313.258.766,00)


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Persediaan BLU Rp1.142.596.967,00

C.2.1.10 Persediaan Badan Layanan Umum

Aset Tetap

C.2.2. Aset Tetap

Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum dimiliki oleh STAN per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 1.142.596.967,00 dan Rp 0,00 merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Persediaan BLU merupakan reklas secara jurnal SAKPA dari persediaan yang ada di SIMAK-BMN.

Rp 1.475.596.963.041,00

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel C.2 Aset Tetap per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

No

Rincian

31-Des-09

31-Des-08

Kenaikan (Penurunan)

1 Tanah

Rp

466.616.950.986,00 Rp

707.895.915.611,00 Rp

(241.278.964.625,00)

2 Peralatan dan Mesin

Rp

81.881.279.560,00 Rp

67.384.013.141,00 Rp

14.497.266.419,00

3 Gedung dan Bangunan

Rp

226.574.810.971,00 Rp

242.933.377.236,00 Rp

(16.358.566.265,00)

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp

6.025.284.740,00 Rp

6.934.187.732,00 Rp

(908.902.992,00)

5 Aset Tetap Lainnya

Rp

15.223.754.446,00 Rp

12.826.883.863,00 Rp

2.396.870.583,00

6 KDP

Rp

34.590.821.045,00 Rp

3.500.028.770,00 Rp

31.090.792.275,00

7 Tanah BLU

Rp

543.228.844.000,00 Rp

-

Rp

543.228.844.000,00

8 Peralatan dan Mesin BLU

Rp

12.793.367.375,00 Rp

-

Rp

12.793.367.375,00

9 Gedung dan Bangunan BLU

Rp

62.505.104.506,00 Rp

-

Rp

62.505.104.506,00

10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Rp

3.483.950.284,00 Rp

-

Rp

3.483.950.284,00

11 Aset Tetap Lainnya BLU

Rp

5.579.287.480,00 Rp

-

Rp

5.579.287.480,00

12 KDP BLU

Rp

17.093.507.648,00

Rp

1.475.596.963.041,00 Rp

1.041.474.406.353,00 Rp

417.029.049.040,00

Total

Grafik Posisi Aset Tetap TA 2009



KDP BLUS

Aset Tetap Lainnya BLU

Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Gedung dan Bangunan BLU

Peralatan dan Mesin BLU

Tanah BLU

KDP

Aset Tetap Lainnya

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah

Rp800.000.000.000,00 Rp700.000.000.000,00 Rp600.000.000.000,00 Rp500.000.000.000,00 Rp400.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp200.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 Rperies1

Series2

Mutasi Aset Tetap (penambahan dan pengurangan) per Satker/Wilayah Tahun Anggaran 2009 terlampir.

C.2.2.1

Tanah Jumlah Tanah per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 200 masing masing-masing sebesar Rp 466.616.950.986 466.616.950.986,00 dan Rp 707.895.915.611,00 70 Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.3 Rincian Aset Tetap – Tanah per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



No

Unit Satker/Wilayah

31-Des-09

31-Des-08


1

Instansi Pusat

Rp

202.951.725.000 Rp

203.090.775.240,00 Rp

2

Prop. Sumatera Utara / BDK Medan Prop. Sumatera Selatan / BDK

Rp

4.187.316.600 Rp

4.187.316.600,00 Rp

-

Rp

2.719.704.000 Rp

2.719.704.000,00 Rp

-

Rp

5.009.435.615 Rp

4.752.600.000,00 Rp

Rp

10.522.500.000 Rp

10.522.500.000,00 Rp

-

Rp

7.000.000.000 Rp

7.000.000.000,00 Rp

-

3 4 5

Palembang Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta Prop. Jawa Timur / BDK Malang

7

Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan Prop. Sulawesi Selatan / BDK

Rp

- Rp

8

Makasar Prop. Jawa Barat

Rp

- Pusdiklat Anggaran & Perbend - BDK Cimahi

6

Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado 10 Prop. DKI Jakarta 9

-

(139.050.240,00)

256.835.615,00

Rp

-

70.289.125.000 Rp

70.289.125.000 Rp

-

Rp

54.014.000.000 Rp

54.014.000.000 Rp

-

Rp

16.275.125.000 Rp

16.275.125.000 Rp

-

Rp

1.600.000.000 Rp

1.600.000.000 Rp

-

Rp

131.531.840.000 Rp

372.928.590.000 Rp (241.396.750.000,00)

- Pusdiklat Pajak

Rp

-

Rp

-

- Pusdiklat BC

Rp

-

Rp

-

- Pusdiklat KU

Rp

131.531.840.000

- STAN

Rp

- Rp

Rp

30.805.304.771 Rp

11 Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp 131.531.840.000,00 372.928.590.000 Rp (372.928.590.000,00) 30.805.304.771,00 Rp

-

Rp 466.616.950.986,00 Rp 1.151.113.630.611,00 Rp (684.496.679.625,00)

Grafik Aset Tetap – Tanah per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Rp400.000.000.000 Rp350.000.000.000 Rp300.000.000.000 Rp250.000.000.000 Rp200.000.000.000 Rp150.000.000.000 Rp100.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp-

30-Des-09 31-Des-08



Mutasi nilai Tanah per Satker/Wilayah untuk TA 2009 (termasuk Aset Tanah BLU) adalah sebagai berikut :

Mutasi nilai Tanah untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada 45able di bawah ini : Saldo Awal

Rp

707.895.915.611

Pembelian/101

Rp

236.304.115

Koreksi Saldo Awal/100

Rp

398.400.000

Tranfer Masuk/102

Rp

132.069.290.375

Penyelesaian Pembangunan/105

Rp

Reklasifikasi Masuk/107

Rp

Koreksi Pencatatan Nilai / 204 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya/188

Rp

Pengembangan Nilai Aset/202

Rp

Perolehan KDP

Rp

Penambahan :

Jumlah Mutasi Tambah

170.300.254.000

Rp

Rp

Pengurangan :

Rp

Reklasifikasi Keluar/304

Rp

KDP yang Menjadi Aset Definitif

Rp

20.531.500 303.024.779.990 1.074.900.615



Penghentian Aset dari Penggunaan

Rp

Jumlah Mutasi Kurang

Rp

1.074.900.615

Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN

Rp

1.009.845.794.986

Direklasifikasi ke Tanah- BLU

Rp

543.228.844.000

Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA

Rp

466.616.950.986

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Akun 531111 BM Tanah

Uraian

Jumlah

Rp

Jumlah 256.835.615

Rp

256.835.615

Penambahan Tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Tanah yaitu penambahan melalui transaksi : a. b. c.

P embelian Penyelesaian pembangunan P engembangan Nilai Aset Jumlah

C.2.2.2

Rp Rp Rp Rp

236.304.115 20.531.500 256.835.615

Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 81.881.279.560,00 dan Rp 67.384.013.141,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap Unit Wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel C.4 Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited No

Unit Satker/Wilayah

1

Instansi Pusat Prop. Sumatera Utara / BDK Medan Prop. Sumatera Selatan / BDK Palembang Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta Prop. Jawa Timur / BDK Malang Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar Prop. Jawa Barat - Pusdiklat Anggaran & Perbend - BDK Cimahi Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado Prop. DKI Jakarta - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat BC - Pusdiklat KU - STAN Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang

Rp 27.728.860.474 Rp

Total

Rp 81.881.279.560 Rp

2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

31-Des-09

31-Des-08


23.428.880.447,00 Rp

4.299.980.027,00

Rp

1.823.859.130 Rp

1.763.145.838,00 Rp

60.713.292,00

Rp

3.015.931.150 Rp

2.338.347.500,00 Rp

677.583.650,00

Rp

2.969.352.100 Rp

2.090.181.435,00 Rp

879.170.665,00

Rp

3.096.877.201 Rp

2.148.624.225,00 Rp

948.252.976,00

Rp

2.349.897.297 Rp

1.172.122.847,00 Rp

1.177.774.450,00

Rp

2.732.584.880 Rp

1.320.893.857,00 Rp

1.411.691.023,00

Rp 10.319.456.430 Rp

7.402.363.337,00 Rp

2.917.093.093,00

Rp

8.646.095.380 Rp

5.986.853.287 Rp

2.659.242.093,00

Rp

1.673.361.050 Rp

1.415.510.050 Rp

257.851.000,00

Rp

2.336.099.987 Rp

1.704.773.987 Rp

631.326.000,00

Rp 23.192.082.194 Rp Rp 6.810.926.838 Rp Rp 6.399.442.069 Rp Rp 9.981.713.287 Rp Rp - Rp Rp

2.316.278.717 Rp

22.371.021.223 4.710.327.880 4.228.380.109 13.432.313.230

Rp 821.060.971,00 Rp 2.100.598.958,00 Rp 2.171.061.960,00 Rp 9.981.713.287,00 Rp (13.432.313.230,00)

1.643.658.449,00 Rp

672.620.268,00

97.157.397.701,00 Rp (15.276.118.141,00)

Grafik Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Rp30.000.000.000 Rp25.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp15.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp-

31-Des-09 31-Des-08

Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah untuk TA 2009 adalah sebagai berikut :



Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah untuk TA 2009 terlampir. Saldo Awal

Rp

67.384.013.145

Pembelian

Rp

27.301.697.251

Koreksi Saldo Awal

Rp

-

Tranfer masuk

Rp

11.114.285.015

Penyelesaian Pembangunan

Rp

1.070.173.990

Reklasifikasi Masuk

Rp

329.097.300

Reklasifikasi dari ekstra ke intra / 199

Rp

126.167.455

Pengembangan Nilai Aset

Rp

410.214.274

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas /204

Rp

148.781.000

Hibah Masuk

Rp

4.750.000

Perolehan Lainnya

Rp

135.412.359

Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

Rp

189.288.000

Pengembangan Melalui KDP

Rp

19.570.798

Rp

40.849.437.442

Penambahan :

Jumlah Mutasi Tambah Pengurangan :

Rp

Reklasifikasi Keluar

Rp

69.427.600

Koreksi nilai tim penertiban aset / 205

Rp

161.425.957

Tranfer Keluar / 302

Rp

7.308.172.481

Koreksi pencatatan /305

Rp

-

Penghapusan Semu / 399

Rp

-

Penghentian Aset dari Penggunaan/ 401

Rp

4.603.483.676

Rp

12.142.509.714

Rp Rp Rp

96.090.940.873 14.209.661.313 81.881.279.560

Jumlah Mutasi Kurang Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke Peralatan/Mesin- BLU


LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2009 adalah sebagai berikut : Akun Uraian Jumlah 532111 BM Peralatan dan Mesin Rp 28.436.936.724 532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin Rp 140.987.605 537112 BM Peralatan dan Mesin BLU Rp 743.883.780

Jumlah

Rp

29.321.808.109



Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belaja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Peralatan dan Mesin yaitu penambahan melalui transaksi : a. b. c.

P embelian Penyelesaian pembangunan P engembangan Nilai aset

Rp Rp Rp

27.301.697.251 1.070.173.990 410.214.274

c.

Rp 19.570.798 P engembangan melalui KDP Jumlah Rp 28.801.656.313 Selisih Rp 520.151.796 Selisih sebesar Rp 520,151,796,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk : 1. Ekstrakomptabel Pembelian Rp 556.354.510 2. Penambahan ke aset tetap renovasi P/M Rp 15.000.000 3. Ekstrakomptabel Pengembangan Nilai Rp 23.253.165 4. Pembulatan di STAN Rp (3) Rp 594.607.672 Rp (74.455.876) Kapitalisasi Belanja Barang Rp 74.455.876 Rp -

C.2.2.3

Gedung dan Bangunan Jumlah/nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 226.574.810.971,00 dan Rp 242.933.377.236,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.5 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



Unit Satker/Wilayah

31-Des-09

31-Des-08


1

Instansi Pusat

Rp

64.447.454.711 Rp

55.181.143.553,00 Rp

2


Rp

1.982.172.573 Rp

1.982.172.573,00 Rp

3


Rp

17.473.545.660 Rp

17.376.036.760,00 Rp

97.508.900,00

4

Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta

Rp

10.634.099.472 Rp

6.547.745.878,00 Rp

4.086.353.594,00

5


Rp

13.461.031.833 Rp

10.144.514.293,00 Rp

3.316.517.540,00

6


Rp

2.891.405.000 Rp

9.094.506.500,00 Rp

(6.203.101.500,00)

7


Rp

- Rp

8

9 10

11

-

9.266.311.158,00 -

Rp

-

Prop. Jawa Barat

Rp

25.762.519.835 Rp

19.799.404.235,00 Rp

5.963.115.600,00

- Pusdiklat Anggaran & Perbend

Rp

21.533.022.285

15.957.080.235 Rp

5.575.942.050,00

- BDK Cimahi

Rp

4.229.497.550

3.842.324.000 Rp

387.173.550,00

Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado Prop. DKI Jakarta

Rp

9.923.658.970 Rp

9.628.802.751,00 Rp

294.856.219,00

Rp

49.598.111.914 Rp

84.352.713.840,00 Rp

(34.754.601.926,00)

- Pusdiklat Pajak

Rp

299.343.800

299.343.800 Rp

- Pusdiklat BC

Rp

28.062.279.381

23.695.239.262 Rp

4.367.040.119,00

- Pusdiklat KU

Rp

21.236.488.733

Rp

21.236.488.733,00

- STAN

Rp

-

60.358.130.778 Rp

(60.358.130.778,00)

Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang

Rp

30.400.811.003 Rp

28.826.336.853,00 Rp

1.574.474.150,00

Rp

226.574.810.971,00 Rp

Total

-

347.085.495.311,00 Rp (120.510.684.340,00)

Grafik Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Rp90.000.000.000 Rp80.000.000.000 Rp70.000.000.000 Rp60.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000

31-Des-09 31-Des-08

Rp-

Rincian Aset Tetap – Gedung Bangunan per Unit/Wilayah sebagai berikut :



Mutasi nilai Gedung dan Bangunan untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada 53able di bawah ini : Saldo Awal Rp 242.933.377.236 Penambahan : Pembelian

Rp

95.270.000

Koreksi Saldo Awal

Rp

100.700.000

Tranfer masuk

Rp

18.505.935.774


Rp

17.830.174.507

Reklasifikasi Masuk

Rp

741.175.300


Rp

46.388.306


Rp

2.396.667.472

Perolehan Lainnya

Rp

442.862.892


Rp

21.184.175.616

Rp

61.343.349.867

Jumlah Mutasi Tambah Pengurangan :

Rp


Rp

1.293.639.599

Penghapusan /301

Rp

894.820.000


Rp

3.509.529.774


Rp

1.935.802.593


Rp

-


Rp

541.600.000

Rp

8.175.391.966

Rp Rp Rp Rp Rp

296.101.335.137 62.505.104.506 6.327.870.500 693.549.160 226.574.810.971

Jumlah Mutasi Kurang Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke Gedung/Bangunan BLU Jurnal Koreksi ke KDP (BDK Balikpapan) Jurnal Koreksi ke KDP (BDK Manado)


Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA sebagai berikut : Akun Uraian 533111 BM Gedung dan Bangunan Rp 533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Rp 533115 BM Perencanaan dan Pengawasan Rp 533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan Rp 533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan Rp 537121 BM Gedung da Bangunan BLU Rp Jumlah Rp

2009 adalah Jumlah 59.819.506.601 27.799.300 146.250.000 165.662.781 27.683.612.575 5.118.034.631 92.960.865.888



Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan

terdapatnya

penambahan

dan

pengurangan

Gedung

dan

Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi : b.

Penyelesaian pembangunan

c.

Pengembangan Nilai aset

c.

Pengembangan melalui KDP Jumlah

Rp Rp

17.830.174.507 2.396.667.472

Rp Rp Rp

21.184.175.616 41.506.287.595 51.454.578.293

Selisih Selisih sebesar Rp 51,454,578,293,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah sbb : 1. Penyelesaian pembangunan atas saldo awal KDP

Rp

2. Penambahan/Perolehan KDP G/B

Rp Rp Rp Rp

41.693.996.073 10.230.167.775 3 51.393.048.041

Rp Rp Rp

61.530.252 124.769.000 117.718.100

Rp

(304.017.352) -

3. Penambahan ke aset tetap renovasi G/B 4. Pembulatan di STAN

Sisa Selisih (51.454.578.293 - 51.393.048.041) 5. Kapitalisasi Belanja Barang (BDK Balikpapan)

6. Kapitalisasi Belanja Barang (STAN) Kelebihan bayar yang dicatat sebagai Piutang (Mengurangi Penyelesaian Pembangunan pada Satker STAN) Rp

(531.115.810)

Rincian penyelesaian pembangunan dengan menggunakan saldo awal KDP (pemakaian saldo awal KDP) adalah sbb: Pakai Saldo awal KDP Jumlah

(531.115.810)

BDK Yogyakarta

(531.115.810)

Rincian penambahan/perolehan KDP gedung/bangunan dengan menggunakan belanja modal gedung/bangunan adalah sbb: PEROLEHAN KDP G/B 2009

9.193.367.399 Pusdiklat Pajak

PEROLEHAN KDP G/B 2009

5.738.696.949 BDK Manado

PEROLEHAN KDP G/B 2009 PEROLEHAN KDP G/B 2009

4.219.357.248 BDK Balikpapan 17.093.507.648 STAN

PEROLEHAN KDP G/B 2009 Jumlah

35.750.000 Pusdiklat Anggaran 41.693.996.073



Rincian

penambahan

asset

tetap

renovasi

gedung/bangunan

dengan

menggunakan belanja modal gedung/bangunan adalah sbb: Penambahan ATR gedung

24.075.422 BDK Makasar

Penambahan ATR gedung

6.250.161.936 Pusdiklat Pajak


1.242.272.148 Pusdiklat Bea Cukai


26.570.000 Satker Pusat – BDK Pontianak


2.531.168.651 Satker Pusat – PSDM di STAN


155.919.618 Satker Pusat – KNPK di STAN

Jumlah 10.230.167.775 Aset Tetap Renovasi Gedung diserahterimakan ke pemilik gedung.

C.2.2.4

BDK

Pontianak

sudah

Jalan, Irigasi dan Jembatan Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 6.025.284.740,00 dan Rp 6.934.187.732,00. Rincian jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel C.6 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jembatan per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



Unit Satker/Wilayah

31-Des-09

31-Des-08

1

Instansi Pusat

Rp

1.147.314.089 Rp

2


Rp

- Rp

3


Rp

4


Rp

- Rp

5


Rp

6


7 8

9 10

11


986.967.760,00 Rp -

160.346.329,00

Rp

-

1.339.211.740 Rp 1.339.211.740,00 Rp

-

Rp

-

21.523.500 Rp

21.523.500,00 Rp

-

Rp

668.288.830 Rp

668.288.830,00 Rp

-


Rp

- Rp

Prop. Jawa Barat

Rp

1.578.918.011 Rp 1.570.806.012,00 Rp

8.111.999,00


Rp

1.567.150.611

1.559.038.612 Rp

8.111.999,00

- BDK Cimahi

Rp

11.767.400

11.767.400 Rp


Rp

342.832.171 Rp

Rp

787.385.093 Rp 2.173.703.384,00 Rp (1.386.318.291,00)

- Pusdiklat Pajak

Rp

33.396.000

33.396.000 Rp

- Pusdiklat BC

Rp

578.245.500

505.359.500 Rp

72.886.000,00

- Pusdiklat KU

Rp

175.743.593

Rp

175.743.593,00

- STAN

Rp

-


Rp

Total

139.811.306 Rp

-

-

Rp

33.875.200,00 Rp

-

308.956.971,00

-

1.634.947.884 Rp (1.634.947.884,00) 139.811.306,00 Rp

-

Rp 6.025.284.740,00 Rp 10.678.697.128,00 Rp (4.653.412.388,00)

Grafik Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Wilayah Per 31 Desember dan 31 Desember 2008


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited Rp2.500.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.500.000.000 Rp1.000.000.000 Rp500.000.000 31-Des-09 Rp-

31-Des-08

Mutasi nilai Jalan, Irigasi,dan Jaringan per Satker/Wilayah untuk TA 2009 adalah sebagai berikut :



Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijelaskan pada 58able berikut ini : Jalan dan Jembatan Saldo Awal

Rp

TA 2009 dapat

3.567.820.726

Penambahan : Pembelian

Rp

Koreksi Saldo Awal

Rp


Rp

302.412.451

Reklasifikasi Masuk

Rp

1.097.100.480

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Rp

-


Rp

552.414.899

Perolehan Lainnya

158.656.223



Rp

441.052.549

Rp

2.551.636.602

Pengurangan :

Rp


Rp

22.200.000


Rp

537.450.240


Rp

1

Rp

559.650.241

Rp Rp Rp

5.559.807.087 2.779.726.424 2.780.080.663

Rp

1.279.433.823


Jumlah Mutasi Kurang Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke Jalan dan Jembatan-BLU

Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Irigasi Saldo Awal Penambahan : Pembelian

Rp

Koreksi Saldo Awal

Rp


Rp

Reklasifikasi Masuk

Rp


Rp


Rp

8.112.000

Perolehan Lainnya /112

Rp

17.087.370

Rp

25.199.370




Pengurangan :

Rp


Rp


Rp


Rp

Jumlah Mutasi Kurang

Rp

0


Rp Rp Rp

1.304.633.193 17.200.000 1.287.433.193

Jaringan Saldo Awal

Rp

2.086.933.183

Pembelian

Rp

167.792.490

Koreksi Saldo Awal

Rp

Tranfer masuk

Rp

212.636.760


Rp

294.081.971

Reklasifikasi Masuk

Rp


Rp


Rp

Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke Irigasi- BLU

Penambahan :

95.987.100

Perolehan Lainnya Perolehan KDP

Rp


Rp

Pengurangan :

Rp


Rp


Rp


Rp

Jumlah Mutasi Kurang Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke Jaringan- BLU


770.498.321

212.636.760

Rp

212.636.760

Rp Rp Rp

2.644.794.744 687.023.860 1.957.770.884

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :

Akun Uraian 534111 BM Jalan dan Jembatan 534121 BM Irigasi 534131 BM Jaringan Jumlah

Rp Rp Rp Rp

Jumlah 1.002.928.300 8.112.000 546.436.961 1.557.477.261



Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu penambahan melalui transaksi : a. b. c.

Pembelian Penyelesaian pembangunan Pengembangan Nilai aset

Rp Rp Rp

167.792.490 596.494.422 656.513.999

c.

Pengembangan melalui KDP Rp 441.052.549 Jumlah Rp 1.861.853.460 Selisih Rp (304.376.199) Selisih sebesar Rp -304.376.199,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk : 1. Aset Renovasi Jaringan Rp (84.562.500) 2. Kapitalisasi Belanja Barang Rp 3. Koreksi Pengembangan Nilai JIJ (Temuan No. 2 BPPK Pusat) Rp Rp

C.2.2.5

95.987.100 292.951.599 304.376.199

Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 15.223.754.446,00 dan Rp 12.826.883.863,00. Rincian jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel C.7 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



Unit Satker/Wilayah

31-Des-09

31-Des-08


1

Instansi Pusat

Rp

4.222.824.425 Rp

1.384.557.256,00 Rp

2.838.267.169,00

2


Rp

381.220.411 Rp

375.280.411,00 Rp

5.940.000,00

3


Rp

410.672.080 Rp

72.197.000,00 Rp

338.475.080,00

4


Rp

398.990.592 Rp

398.990.592,00 Rp

-

5


Rp

576.574.150 Rp

576.574.150,00 Rp

-

6


Rp

204.238.593 Rp

196.738.593,00 Rp

7.500.000,00

7


Rp

324.189.702 Rp

304.366.755,00 Rp

19.822.947,00

8

Prop. Jawa Barat

Rp

438.522.035 Rp

422.690.035,00 Rp

15.832.000,00


Rp

63.962.880 Rp

48.130.880 Rp

15.832.000,00

- BDK Cimahi

Rp

374.559.155 Rp

374.559.155 Rp

-


Rp

366.603.364 Rp

366.603.364 Rp

-

Rp

7.792.010.720 Rp

8.632.496.333 Rp

(840.485.613,00)

- Pusdiklat Pajak

Rp

6.457.191.941 Rp

2.939.334.818 Rp

3.517.857.123,00

- Pusdiklat BC

Rp

1.321.935.179 Rp

72.694.031 Rp

1.249.241.148,00

- Pusdiklat KU

Rp

Rp

12.883.600,00

Rp

5.620.467.484 Rp

(5.620.467.484,00)

107.908.374 Rp

96.389.374,00 Rp

11.519.000,00

Rp 15.223.754.446,00 Rp 21.882.070.231,00 Rp

1.572.216.970,00

9 10

- STAN 11

Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp

12.883.600

Grafik Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Rp9.000.000.000 Rp8.000.000.000 Rp7.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp3.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Rp-

31-Des-09 31-Des-08



Saldo akhir per 31 Desember 2008 sebesar Rp 12.826.883.863,00 terdiri dari Aset Tetap Renovasi Rp 2.751.557.228,00 dan Aset Tetap Lainnya Rp 10.075.326.575,00 sehingga mutasi nilai Aset Tetap Lainnya untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : Saldo Awal Penambahan : Pembelian Koreksi Saldo Awal Tranfer masuk Penyelesaian Pembangunan Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi dari ekstra ke intra / 199 Koreksi pencatatan nilai/kuantitas /204 Koreksi nilai tim penertiban aset / 205 Jumlah Mutasi Tambah Pengurangan : Reklasifikasi Keluar Tranfer Keluar / 302 Penghentian Aset dari Penggunaan Jumlah Mutasi Kurang

Rp10.075.326.575

Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Direklasifikasi ke aset BLU Saldo Akhir Aset Lainnya Ditambah saldo akhir aset tetap renovasi Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA

Rp10.499.881.651 Rp5.579.287.480 Rp4.920.594.171 Rp10.303.160.275 Rp15.223.754.446

JENIS ASET/BELANJA ATR Gedung ATR Gedung ATR Gedung ATR Gedung ATR Gedung ATR Gedung ATR Jaringan ATR Peralatan dan Mesin

UNAUDITED 24.075.422 8.982.466.749,00 1.242.272.148 26.570.000 2.531.168.651 155.919.618 84.562.500 15.000.000 13.062.035.088

Rp122.834.000 Rp12.883.600

Rp4.500.000 Rp341.497.180 Rp481.714.780

Rp12.883.600 Rp44.276.104 Rp57.159.704

SATKER

AUDITED

BDK MAKASAR Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea Cukai satker pusat - BDK Pontianak satker pusat - PSDM di STAN satker pusat - KNPK di STAN satker pusat - KNPK di STAN BDK MAKASAR

24.075.422 6.250.161.936 1.242.272.148 2.531.168.651 155.919.618 84.562.500 15.000.000 10.303.160.275

Perubahan/Mutasi Aset Tetap Renovasi sebagai berikut: Saldo Awal 2.751.557.228

Penambahan/ Penyerahan ATR Pembangunan 10.310.477.860 2.758.874.813

Saldo Akhir 10.303.160.275



Realisasi Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2009 adalah sebagai berikut : Akun Uraian 536111 BM Fisik Lainnya Jumlah

Rp Rp

Jumlah 892.231.400 892.231.400

Penambahan aset tetap lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan aset tetap lainnya yaitu penambahan melalui transaksi : a. b. c.

P embelian Penyelesaian pembangunan P engembangan Nilai aset

Rp Rp Rp

122.834.000 -

c.

Rp P engembangan melalui KDP Jumlah Rp 122.834.000 Selisih Rp 769.397.400 Selisih sebesar Rp 769.397.400,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk : 1. Pembelian aset tak berwujud Rp 769.397.400

2. Ekstrakomptabel 3. Penambahan ke aset tetap renovasi

C.2.2.6

Rp Rp

-

Rp

769.397.400

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 34.590.821.045,00 dan Rp 3.500.028.770,00. Rincian jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut :

Tabel C.8 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



Unit Satker/Wilayah

31-Des-09

1

Instansi Pusat

Rp

2


Rp

3


4


Rp - Rp

Rp

6

Rp

10

11

Rp

Rp

Rp


9

-

8.290.579.789 Rp


8

- Rp

Kenaikan (Penurunan) -

Rp 2.877.262.960,00

5

7

31-Des-08

-

Rp

-

531.115.810,00 Rp

Rp

5.413.316.829,00

-

(531.115.810,00)

Rp

-

91.650.000,00

10.638.877.748

Rp

10.547.227.748,00


Rp

Prop. Jawa Barat

Rp

35.750.000 Rp

Rp

35.750.000,00


Rp

35.750.000

Rp

35.750.000,00

- BDK Cimahi

Rp

-

Rp


Rp

6.432.246.109 Rp

-

Rp

6.432.246.109,00

Rp

9.193.367.399 Rp

-

Rp

9.193.367.399,00

- Pusdiklat Pajak

Rp

9.193.367.399

- Pusdiklat BC

Rp

-

- Pusdiklat KU

Rp

-

- STAN

Rp

-


Rp

-

Total

- Rp

Rp

Rp Rp

-

-

-

Rp

-

34.590.821.045,00 Rp 3.500.028.770,00 Rp 31.126.542.275,00

Grafik Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp8.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp2.000.000.000 31-Des-09 Rp-

31-Des-08



Rp44.662.909.033 Rp17.093.507.648 Rp27.569.401.385 Rp6.327.870.500 + Rp33.897.271.885 Rp693.549.160 + Rp34.590.821.045

Saldo KDP Versi Simak-BMN Reklas ke KDP BLU Jurnal Koreksi KDP-BDK Balikpapan Jurnal Koreksi KDP-BDK Manado Saldo KDP Versi SAKPA

C.2.2.7

Aset Tetap Badan Layanan Umum Jumlah Aset Tetap BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 644.684.061.293,00 dan Rp 0,00. Rincian Aset Tetap BLU adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

Aset Tetap BLU Tanah BLU Peralatan dan Mesin BLU Gedung dan Bangunan BLU Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Aset Tetap Lainnya BLU KDP BLU Jumlah

SAKPA Reklas dari SIMAK 543.228.844.000 543.228.844.000 12.793.367.375 14.209.661.313 62.505.104.506 62.505.104.506 3.483.950.284 3.483.950.284 5.579.287.480 5.579.287.480 17.093.507.648 17.093.507.648 644.684.061.293 646.100.355.231

Selisih 1.416.293.938 1.416.293.938

Penjelasan Peralatan Mesin BLU : Reklas dari SIMAK 14.209.661.313 Jurnal koreksi pada SAKPA (Reklas ke Aset Lain-lain BLU) 1.416.293.938 Saldo Peralatan Mesin BLU versi SAKPA 12.793.367.375

Aset Lainnya Rp 7.030.216.452,00

C.2.3. Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 7.030.216.452,00 dan Rp 593.189.512,00. Merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tuntutan Ganti rugi, Tuntutan Perbendaharan, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel di bawah ini : Aset Lainnya Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Uraian

31 Desember 2009

31 Desember 2008

Tagihan Penjualan Angsuraan

Rp

0,00

Rp

0,00

Tuntutan Perbendaharaan

Rp

0,00

Rp

0,00

Tuntutan Ganti Rugi

Rp

0,00

Rp

0,00

Aset Tak Berwujud

Rp

999.814.750,00

Rp

230.417.350,00

Aset Lain-lain

Rp 3.324.114.256,00

Rp

362.772.162,00

Aset Lain-lain BLU

Rp 2.706.287.446,00

Rp

0,00



Rincian Aset Lainnya per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 sebagai berikut : Tabel C.9 Rincian Aset Tetap – Aset Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 1 Instansi Pusat Rp 2.270.607.300 2 Prop. Sumatera Utara / BDK Medan Rp 156.824.370 Prop. Sumatera Selatan / BDK 3 Rp 32.785.850 Palembang 4 Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta Rp 1.172.000 5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang Rp 118.830.224 Prop. Kalimantan Timur / BDK 6 Rp 6.912.250 Balikpapan

7


Rp

1.531.000

8

Prop. Jawa Barat - Pusdiklat Anggaran & Perbend - BDK Cimahi Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado Prop. DKI Jakarta - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat BC - Pusdiklat KU - STAN Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

190.519.500 175.155.000 15.364.500 13.666.000 4.230.282.226 1.223.156.740 219.166.800 81.671.240 2.706.287.446

Rp

7.085.732

Rp

7.030.216.452

9 10

11

C.2.3.1

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Jumlah tagihan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.2.3..2 Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 999.814.750.,00 dan Rp 230.417.350,00. Aset tak berwujud terdapat di BPPK Pusat berupa E-book, dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berupa Software Komputer. Rincian Aset tak berwujud disajikan pada Tabel di bawah ini : Aset tak berwujud Per 31 Desember 2009 dan 2008 Uraian Aset Tak Berwujud

31 Desember 2009

31 Desember 2008

Rp

Rp

999.814.750,00

230.417.350,00



Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : Tabel C.10 Rincian Aset Tetap – Aset Tak Berwujud per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 No 1 2 3 4 5 6

Unit Satker/Wilayah Instansi Pusat Prop. Sumatera Utara / BDK Medan Prop. Sumatera Selatan / BDK Palembang Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta Prop. Jawa Timur / BDK Malang Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan

Rp Rp

31-Des-09 789.636.750 -

Rp

-

Rp Rp

34.177.000

Rp

-

7


Rp

1.474.000

8

Prop. Jawa Barat - Pusdiklat Anggaran & Perbend - BDK Cimahi Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado Prop. DKI Jakarta - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat BC - Pusdiklat KU - STAN Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

174.527.000 174.527.000 -

Rp

-

Rp

999.814.750

9 10

11

Mutasi aset tak berwujud sebagai berikut : Saldo awal aset tak berwujud Versi Simak-BMN Mutasi tambah: Pembelian /101 Penyelesaian pembangunan Mutasi Kurang Saldo aset tak berwujud Versi Simak-BMN Saldo aset tak berwujud Versi SAKPA

Rp230.417.350 Rp312.900.400 Rp456.497.000 Rp769.397.400 Rp0 Rp999.814.750 Rp999.814.750 Rp0

C.2.3..3 Aset Lain-lain Jumlah Aset lain-lain per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.324.114.256,00 dan Rp 362.772.162,00. Rincian Aset Lain-lain per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :


Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited No 1 2

Unit Satker/Wilayah Instansi Pusat Prop. Sumatera Utara / BDK Medan

Rp Rp

31-Des-09 1.480.970.550 156.824.370

3


Rp

32.785.850

4 5

Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta Prop. Jawa Timur / BDK Malang

Rp Rp

1.172.000 84.653.224

6


Rp

6.912.250

7 8

Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar Prop. Jawa Barat - Pusdiklat Anggaran & Perbend - BDK Cimahi Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado Prop. DKI Jakarta - Pusdiklat Pajak - Pusdiklat BC - Pusdiklat KU - STAN Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM Magelang Total

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

57.000 15.992.500 628.000 15.364.500 13.666.000 1.523.994.780 1.223.156.740 219.166.800 81.671.240 -

Rp

7.085.732

Rp

3.324.114.256

9 10

11

Aset Lain-lain terdiri dari : No Akun Akun 154111 Aset Lain-lain Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 154112 operasi pemerintahan

Jumlah 152.100.000 3.172.014.256

Aset lain-lain Rp 152.100.000 merupakan TGR, sedang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

Saldo aset yang dihentikan Versi Simak-BMN Reklas ke aset yang dihentikan BLU Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Saldo aset yang dihentikan versi SAKPA

C.2.3.4

Rp5.210.143.942 Rp2.019.313.504 Rp3.190.830.438 Rp18.816.182 Rp3.172.014.256

Aset Lain-lain BLU Jumlah Aset lain-lain BLU per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.706.287.446,00. Saldo akhir aset lain-lain BLU, dijelaskan sebagai berikut:



Rp2.019.313.504 Rp1.416.293.938 Rp3.435.607.442 Rp729.320.000 Rp2.706.287.442 Rp2.706.287.446 Rp4

Reklas dari aset lain-lain Jurnal koreksi sakpa STAN-debit Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Saldo aset lain-lain BLU Saldo aset lain-lain BLU versi SAKPA Selisih pembulatan di aplikasi Simak-BMN

Kewajiban

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Rp 5.919.995.796,00

C.2.4.1

Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 Rp 3.206.690.664,00, dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 4.035.000,00. Utang tersebut pada 31 Desember 2009 merupakan belanja-belanja dan atau kewajiban yang masih harus dibayar, yaitu : NO URAIAN JUMLAH 1 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Rp 226.540.534 2 Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp 1.947.840.630 3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Rp 280.000.000 4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Rp 752.309.500 Jumlah Rp 3.206.690.664

C.2.4.2

Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2009 Rp 1.744.542.050,00, dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 0,00. Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka tersebut pada 31 Desember 2009 merupakan pendapatan kegiatan penyelenggaran pendidikan yang telah diterima, namun penyelenggaraan pendidikan belum selesai pada Satker BLU STAN.

C.2.4.3

Uang Muka dari KPPN Jumlah Utang per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 726.842.912,00 dan Rp 6.571.762,00. Utang ini merupakan sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan ke KPPN dan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Rincian utang disajikan sebagai berikut : Posisi Utang Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Uraian

Uang Muka dari KPPN

C.2.4.4

31 Desember 2009

31 Desember 2008

Rp

Rp

726.842.912,00

6.571.762,00

Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 Rp 241.920.170,00, dan per 31 Desember 2008 Rp 1.219.527,00. Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.69


Jumlah tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke kas Negara oleh bendahara penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Pendapatan Yang ditangguhkan tersebut berasal dari : NO URAIAN JUMLAH Pengembalian belanja pegawai yang belum 1 Rp 1.599.750 disetor ke kas negara Pengembalian belanja jasa lainnya yang 2 Rp 240.214.250 belum disetor ke kas negara 3 Pendapatan Jasa giro yang belum disetor Rp 106.170 Jumlah Rp 241.920.170

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar BPPK per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 8.327.832.007,00 dan Rp 4.163.757.332,00 yang terdiri atas Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek serta Dana Lancar BLU. Ekuitas Lancar

Dana

Rp 8.327.832.007,00

C.2.5.1

Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp 461.012.292,00. Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari : No Uraian 31-Des-09 31 Des 208 Keterangan 1 Piutang PNBP (Pihak Ketiga) Rp 7.219.940,00 Rp 44.652.780,00 CV Kautsar Company 2 Piutang Operasional BLU Rp 149.775.000,00 Pemda Tarakan Koreksi Kapitalisasi 3 Piutang Non Operasioan BLU Rp 304.017.352,00 Belanja Modal yang belum selesai TOTAL Rp 461.012.292,00 Rp 44.652.780,00

C.2.5.2

Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Cadangan persediaan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 berjumlah Rp 2.239.979.011,00 dan Rp 1.410.640.810,00.

C.2.5.3

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masingmasing sebesar Rp -4.198.923.214,00 dan Rp -4.035.000,00. Saldo akun ini per 31 Desember 2009 berasal dari : Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.70


NO 1 2 3 4

C.2.5.4

URAIAN Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar Utang kepada pihak ketiga BLU Pendapatan PNBP Lainnya diterima dimuka Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH 226.540.534 1.947.840.630 280.000.000 1.744.542.050 4.198.923.214

Dana Lancar BLU Dana Lancar BLU per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 9.825.763.918,00 dan Rp 2.712.498.742,00. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Kas pada Badan Layanan Umum.

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp 1.482.627.179.493,00

C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan BPPK per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 1.482.627.179.493,00 dan Rp 1.042.067.595.865,00 yang terdiri atas Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. C.2.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Ekuitas dana investasi dalam aset tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 1.475.596.963.041,00 dan Rp 1.041.474.406.353,00.

C.2.6.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Ekuitas dana investasi dalam aset lainnya dalam aset tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 7.030.216.452,00 dan Rp 593.189.512,00.

Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA 1. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan kami menggunakan kertas kerja rekonsiliasi antara neraca SAKPA dengan SIMAK-BMN per Satker di lingkungan BPPK, dengan menggunakan data Neraca Percobaan per Satker dan Laporan Posisi BMN di Neraca per Satker di lingkungan BPPK (Kertas Kerja Terlampir). 2. Pada Tahun Anggaran 2009, Pusdiklat Keuangan Umum yang semula merupakan unit eselon II dari satker BPPK Pusat menjadi satker sendiri sehingga terdapat pemisahan/transfer Aset pada tahun 2009 dari Satker BPPK Pusat ke Satker Pusdiklat Keuangan Umum. 3. Pusdiklat Keuangan Umum pada Tahun 2009 juga menerima transfer tanah dan gedung bangunan dengan lokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 4. Di lingkungan Satker BLU STAN terdapat gedung/bangunan dan/atau prasarana lingkungan yang dibangun dengan dana BA 999, sampai dengan disusun laporan keuangan ini, aset tetap yang berasal dari BA 999 tersebut masih dibuat Laporan BMN tersendiri (Laporan BMN BA 999). Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.71


Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Pada Tahun Anggaran 2009 ada beberapa temuan pemeriksaan pada BPPK yang dilakukan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPPK Tahun Anggaran 2009 sebagaimana terlampir. D.2 REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berada di Jalan Purnawarman No. 99 Jakarta Selatan; 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki kegiatan pokok

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara; 3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006,

tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara. 4. Satker BPPK Pusat terdiri dari 3 Unit Eselon II, yaitu :

a. Sekretariat Badan, b. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, c. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. 5. Laporan Keuangan Eselon I ini SUDAH dilakukan rekonsiliasi dengan

Dit. APK untuk tingkat eselon I. 6. Laporan Keuangan Eselon I disusun dengan aplikasi SAK dan

aplikasi SIMAK BMN.


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM

Recommend Documents