ITSBAT NIKAH DALAM PRAKTEKNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A Vicia Elittrosint1, Yansalzisatry1, Desmal Fajri1. 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRAK It bat marriage is an endorsement of marriage that has been carried out according to Islamic law, but not recorded by the Office of Religious Affairs or the Registrar of Marriage Officer. The problem is that, 1) What the reasons for the parties to conduct the marriage in the Religious it bat Padang Class 1 A, 2) How does the judge in determining the consideration of marriage in the Religious ithbat Padang Class 1 A, 3) What the constraints faced by the related to the implementation of Marriage in the Religious Ithbat Padang Class 1 A? The research method used is a sociological study based on primary data, the nature of the research is descriptive. Techniques of data collection is through interviews and analysis of the data using qualitative methods. The results showed 1) That the reasons for the parties to the marriage do it bat namely: to me gurus child's birth certificate, divorce to Completion, to take care of retirement. 2) Consideration of the judge in determining the it bat marriage if the marriage can be proved in accordance with the shari'ah and the pillars of Islam and does not violate the law. 3) Constraints faced by the applicant, namely the difficulty of transporting witnesses and the cost of transportation, while the court is difficult to prove whether or not the marriage legitimate applicants. Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pengadilan Agama
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
PENDAHULUAN Menurut Pasal
1
Undang-
Maha Esa.
Dari pengertian di atas
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
dapat diambil kesimpulan bahwa pada
Perkawinan
dasarnya
selanjutnya
disebut
tujuan
perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
adalah
1974, perkawinan adalah ikatan lahir
keluarga yang bahagia dan kekal
batin antara seorang pria dengan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
seorang wanita sebagai suami istri
Esa.
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
untuk
dari
Sebelum Undang
Nomor
membentuk
lahirnya 1
suatu
Undang-
Tahun
1974,
1
perkawinan
dilaksanakan
sesuai
sahnya
perkawinan
yang
terjadi
dengan ketentuan ajaran agama dan
sebelum Undang-Undang Nomor 1
kepercayaan masing-masing. Namun
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
setelah
Undang-Undang
dijalankan menurut peraturan yang
Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan
lain”. Dari ketentuan tersebut, dapat
tersebut tetap berlaku tetapi harus
disimpulkan
didaftarkan dan dicatatkan. Hal ini
absolute Pengadilan Agama tentang
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
itsbat nikah adalah perkawinan yang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
terjadi sebelum berlakunya Undang-
1974 yang berbunyi “Perkawinan
Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan
adalah sah apabila dilakukan menurut
perkawinan yang terjadi sesudahnya.
lahirnya
bahwa
kompetensi
hukum masing-masing agamanya dan
Dalam praktek itsbat nikah
kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 2
yang diajukan ke Pengadilan Agama
ayat (2) disebutkan pula bahwa “Tiap-
sekarang ini pada umumnya adalah
tiap
menurut
perkawinan yang dilangsungkan pasca
peraturan perundang-undangan yang
berlakunya Undang-Undang Nomor 1
berlaku”.
Tahun
perkawinan
Pasal
49
dicatat
huruf
Menurut
Neng
Undang-
Djubaidah Kompilasi Hukum Islam
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
lah yang menjadi dasar hukum itsbat
perubahan Undang-Undang Nomor 7
nikah terhadap perkawinan setelah
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
menyatakan
satu
1974, sebagaimana dirumuskan dalam
wewenang Pengadilan Agama adalah
Pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu sebagai
dibidang
berikut:
bahwa
a
1974.
salah
perkawinan.
Di
dalam
penjelasan Pasal 49 dinyatakan yang dimaksud
dengan
“perkawinan”
Ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawinan yang tidak
adalah hal-hal yang diatur dalam atau
dapat
berdasarkan undang-undang mengenai
nikah,
perkawinan
nikahnya ke Pengadilan Agama.
yang
berlaku
yang
dibuktikan dapat
dengan
diajukan
akta itsbat
dilakukan menurut syari’ah. Salah satunya adalah “Pernyataan tentang
2
Ayat (3) menyebutkan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya
perkawinan
rangka
dalam
penyelesaian
Tabel 1 Jumlah Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Tahun 2012- Juni 2014 No 1 2 3
Tahun 2012 2013 2014
Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 Padang, 2014
Metodologi
perceraian;
Agar
b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
terjadi
perkawinan sebelum
Undang-Undang
yang
berlakunya Nomor
1
e. Perkawinan yang dilakukan mereka
yang
mempunyai
tidak
halangan
perkawinan menurut UndangUndang
Nomor
1
Tahun
data
di
Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, dalam
beberapa
yang telah ditetapkan, maka perlu
sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan yuridis
sosiologis,
yaitu
dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan
dengan
prakteknya
lapangan.
Penelitian
di
dilaksanakan
pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A untuk memperoleh data primer.
1974.1 Berdasarkan
tujuan
penelitian dapat tercapai sebagaimana
adalah
Tahun 1974;
oleh
permasalahan
kiranya ditetapkan metode penelitian
perkawinan; d. Adanya
Itsbat Nikah 73 90 48
tahun
terakhir
banyaknya jumlah itsbat nikah di Kota Padang. Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut:
Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hasilnya dapat menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. 2. Sumber Data Sumber data dari penelitian ini adalah:
1
Neng Djubaidah, op.cit. hlm. 223
3
a. Data primer
berita acara persidangan, dan
Data primer adalah data yang
diperoleh
langsung
dari
putusan Hakim. 3. Teknik pengumpulan data
sumber pertama. Data primer akan
Dalam melakukan penelitian
diperoleh dari responden yaitu
maka teknik yang dipakai adalah
pihak yang memohonkan itsbat
sebagai berikut:
nikah,
Panitera,
dan
Hakim
Pengadilan Agama Padang Kelas
1. Wawancara Wawancara
merupakan
1 A yang mengadili perkara
teknik pengumpulan data yang
tersebut.
digunakan
b. Data sekunder
dalam
penelitian
lapangan. Penulis akan melakukan
Data sekunder adalah data
wawancara
dengan
responden.
yang diperoleh dari bahan-bahan
Wawancara ini dinamakan dengan
kepustakaan
wawancara
hukum
yang
berencana
bersangkutan dengan penelitian
(standarlized
ini:
wawancara yang disertai dengan
1) Bahan hukum primer
suatu daftar pertanyaan yang telah
Bahan
hukum
primer
disusun
Interview),
sebelumnya.
yaitu
Dalam
adalah bahan hukum yang
melaksanakan wawancara tersebut
diperoleh dengan mempelajari
penulis
peraturan
wawancara
yang
berkaitan
dengan permasalah ini.
interview),
2) Bahan hukum sekunder
bahan-bahan
terbuka yaitu
teknik (open
wawancara
dengan pertanyaan yang diajukan
Bahan hukum sekunder adalah
menggunakan
sudah
sedemikian
bentuknya,
yang
sehingga responden tidak hanya
berkaitan erat dengan hukum
terbatas pada jawaban “ya” atau
primer yang dapat membantu
“tidak” tetapi dapat memberikan
menganalisa
penjelasan-penjelasannya.
bahan
hukum
primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku
perpustakaan,
2. Studi Dokumen Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara
4
mempelajari bahan kepustakaan
Dari hasil wawancara penulis
atau literatur-literatur yang terdiri
dengan
dari
perundang-
Wakil Panitera Pengadilan Agama
dokumen-dokumen
Padang Kelas 1 A, alasan-alasan para
berupa berkas putusan Hakim dan
pihak dalam melakukan itsbat nikah
berita acara persidangan.
yaitu antara lain:
peraturan
undangan,
Bapak
Warnelis
Rahman
1) Untuk memperoleh akta nikah
4. Analisis Data Setelah mendapatkan data
sebagai persyaratan mengurus
primer dan data sekunder, lalu data tersebut dianalisis dengan
akte kelahiran anak. 2) Untuk memperoleh akta nikah
menggunakan metode kualitatif
sebagai
yaitu
mendapatkan bukti nikah.
data
yang
diperoleh
dikelompokkan
sesuai
permasalahan dirumuskan
yang
telah
kemudian
ditarik
kesimpulan yang relevan dengan
persyaratan
untuk
3) Untuk penyelesaian perceraian. 4) Mengurus kembali akta nikah yang hilang. 5) Untuk memperoleh akta nikah
masalah yang dirumuskan.
sebagai persyaratan mengurus penetapan pengangkatan anak.
HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut memaparkan
penulis jumlah
Itsbat
Sedangkan akan nikah
dalam beberapa tahun terakhir yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
Tahun 2012 2013 2014
Anshary,
mengadili
Bapak
Hakim
perkara
yang tersebut
menyatakan bahwa alasan para pihak dalam melakukan itsbat nikah yang mendominasi paling banyak adalah
Tabel 2 Jumlah Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A No 1 2 3
Ahmad
menurut
Itsbat Nikah 73 90 48
untuk
perkawinan
dalam
rangka
penyelesaian perceraian, yang kedua untuk mengurus akta kelahiran anak, yang ketiga untuk memperoleh akta nikah
sebagai
Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 Padang, 2014 mendapatkan
keempat
persyaratan bukti
untuk
nikah,
memperoleh
untuk yang akta
5
nikah sebagai persyaratan mengurus
dalam
penetapan pengangkatan anak, dan
perceraian”.
terakhir untuk mengurus kembali akta
mengurus akta nikah, yang ketiga
nikah yang hilang.
untuk mengurus akta yang hilang.
Berdasarkan
wawancara
rangka
penyelesaian
Alasan
kedua
untuk
a) Untuk penyelesaian perceraian
penulis dengan 10 orang pemohon
Pada awalnya pasangan ini
itsbat nikah, dapat disimpulkan dalam
menikah tidak melalui Kantor
tabel berikut:
Urusan
Tabel 3 Alasan-Alasan Melakukan Itsbat Nikah Alasan-Alasan No Jumlah Para Pihak Untuk mengurus 1 akte kelahiran 3 Pemohon anak Untuk 2 penyelesain 4 Pemohon perceraian Untuk 3 memperoleh 1 Pemohon kepastian hukum Untuk mengurus 4 1 Pemohon pensiun Mengurus akta 5 2 Pemohon yang hilang
Agama,
hanya
melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga tidak ada akta nikah.
Kemudian
tersebut
ingin
menginginkan
pasangan
bercerai
dan
perceraian
itu
resmi dilakukan ke Pengadilan. Salah
satu
syarat
melakukan
untuk
permohonan
perceraian
adalah
harus
melampirkan akta nikah, karena itulah
pasangan
tersebut
melakukan itsbat nikah. b) Untuk mengurus akte kelahiran
Dari alasan di atas yang paling
anak
banyak adalah untuk penyelesaian
Para pihak dalam hal
perceraian, hal ini sesuai dengan hasil
ini
wawancara penulis dengan Bapak
permohonan itsbat nikah untuk
Ahmad
Anshary,
mengadili
perkara
ingin
mengajukan
Hakim
yang
membuat
akte
itsbat
nikah
anaknya,
dalam
kelahiran rangka
tersebut yang menyatakan “bahwa
memenuhi persyaratan waktu
alasan para pihak dalam melakukan
mendaftarkan
itsbat nikah yang mendominasi paling
masuk ke sekolah. Pendaftaran
banyak
tersebut harus melampirkan
adalah
untuk
perkawinan
anak-anaknya
6
akte
kelahiran
bagi
calon
e) Untuk mengurus pensiun
murid. Pemohon mengalami
Istri
yang
berstatus
kesulitan ketika akan membuat
janda
akte
permohonan Itsbat nikah ke
kelahiran
di
Kantor
mengajukan
Catatan Sipil, oleh instansi
Pengadilan
tersebut diminta akta nikah
alasan
orang tua dari anak. Karena
pensiun janda dari almarhum
salah
suaminya
satu
pengurusan
syarat akte
untuk
Agama,
untuk
dengan
mendapatkan
yang
telah
kelahiran
meninnggal dunia. Suami dari
anak yaitu harus melampirkan
janda tersebut adalah seorang
akta nikah orang tua.
Pegawai Negeri Sipil disebuah
c) Mengurus akta yang hilang
instansi pemerintahan. Alasan
Dalam hal ini pemohon
ini biasanya terjadi terhadap
bisa meminta duplikat kutipan
perkawinan sebelum lahirnya
akta nikah ke Kantor Urusan
Undang-Undang
Agama
Tahun 1974.
tempat
perkawinan
Nomor
1
dilangsungkan. Jika ternyata
Dari hasil wawancara penulis
catatan perkawinan juga tidak
dengan hakim Pengadilan Agama
ada, maka pemohon dapat
Padang Kelas 1 A, mengatakan bahwa
mengajukan pengesahan itsbat
permohonan
nikah, sehingga mendapatkan
perkawinan yang tidak tercatat yang
keabsahan perkawinan.
dilakukan
d) Untuk
memperoleh kepastian
hukum
itsbat
pada
nikah
saat
bagi
sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang memenuhi
Bahwa pada awalnya
persyaratan,
dalam
prakteknya
mereka melakukan pernikahan
Pengadilan
dibawah tangan, dan
baru
Namun
menyadari
akta
pengesahan nikah bagi pernikahan di
nikah umtuk kepastian hukum.
bawah tangan (tidak tercatat) yang
pentingnya
dilakukan
Agama
mengabulkan.
demikian
permohonan
pada
saat
setelah
berlakunya Undang-Undang Tahun
7
1974 tersebut memang sangat sulit
Tabel 4
dikabulkan karena berbagai kendala
Kendala-Kendala Pihak Pemohon
dan hambatan, kecuali pengajuan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pengesahan
nikah
dalam
rangka
perceraian. Pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus melalui tahap-tahap dan prosedur yang ada, sehingga
permohonan
pengesahan
nikah itu hanya dapat diberikan melalui
persidangan
keputusan
dan
hakim
atas
yang telah di sumpah. Akan tetapi tidak semua permohonan pengesahan yang
dikabulkan
oleh
pengadilan, karena pengadilan harus membuat pertimbangan hukum yang pasti dan perkawinannya telah terbukti dilaksanakan
menurut
ketentuan
syari’at Islam, yaitu memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang
Dari hasil wawancara penulis dengan pihak pemohon, dapat diambil kendala-kendala
Dilihat dari data diatas bahwa kendala bagi pemohon yang paling banyak adalah saksi dan yang kedua adalah
biaya.
yang
dihadapi yaitu, pada umumnya saksi
pemohon
memiliki kendala saksi dan empat pemohon lagi terkendala oleh biaya. Saksi tersebut ada dua masalah: 1) Saksi
tidak
mau
hadir
ke
Pengadilan, dalam perkawinan kedua
atau
poligami
yang
dilakukan di bawah tangan, saksi
telah
menjadi
saksi
dalam
perkawinan. 2) Saksi tidak tau lagi dimana keberadaannya. Biaya, dalam hal ini
dan biaya, berikut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Enam
tidak mau hadir karena takut
Nomor 1 Tahun 1974.
kesimpulan
Kendala Saksi Saksi Saksi Biaya Biaya Saksi Biaya Saksi Saksi Biaya
setelah
mendengarkan keterangan saksi-saksi
nikah
Pemohon Krisnawati Agus Rizal Ida Srilaili Padrida Laila Zulkifli Lubis Arifin Hidayat Susi Hapsari Trisna Ardelia Enim Yasmi Rita Azwar
yaitu
pemohon
sulit
mendapatkan biaya transportasi
8
untuk membawa saksi-saksi ke
b) Untuk memperoleh akta nikah
Pengadilan.
sebagai
Sedangkan kendala bagi pihak
mendapatkan bukti nikah.
Pengadilan Agama dalam pelaksanaan
c) Untuk
itsbad nikah terhadap perkawinan yang
terjadi
sebelum
lahirnya
terjadi
yang hilang. e) Untuk memperoleh akta nikah
setelah
sebagai persyaratan mengurus
lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,
hakim
penetapan pengangkatan anak.
mengalami
f) Untuk pegangan bagi para
kesulitan dalam membuktikan tentang
pihak.
sah atau tidak sahnya perkawinan pemohon. Dalam hal ini Hakim perlu
penyelesaian
d) Mengurus kembali akta nikah
1974 hampir tidak ada, tetapi bagi yang
untuk
perceraian.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
perkawinan
persyaratan
g) Untuk mengurus pensiun. 2.
Pertimbangan
Hakim
benar-benar meyakini bukti tertulis
menetapkan
yang diajukan oleh pemohon dan
Pengadilan Agama Padang Kelas
saksi yang datang ke Pengadilan
1 A, untuk kemaslahatan manusia
Agama.
dengan
SIMPULAN
nilai-nilai agama dan peraturan
Berdasarkan uraian-uraian yang
tetap
3.
1.
Alasan-alasan para pihak dalam
pihak-pihak
mengajukan
pelaksanaan
di
memperhatikan
yang
Adapun yang menjadi kendalakendala
nikah
di
berlaku.
diambil antara lain:
itsbat
nikah
perundang-undangan
telah dikemukakan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat
itsbat
dalam
yang
dihadapi terkait
itsbat
oleh dalam
nikah
di
Pengadilan Agama Padang Kelas
Pengadilan Agama Padang Kelas
1 A, yaitu:
1 A, antara lain:
a) Untuk memperoleh akta nikah
a) Pihak
pemohon
kesulitan
sebagai persyaratan mengurus
dalam menghadirkan saksi dan
akte kelahiran anak.
biaya transportasi.
9
b) Pihak pengadilan sulit untuk membuktikan tentang sah atau tidaknya pemohon.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
perkawinan Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat, Prebada Media Group, Jakarta Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam Di Indonsia, Rajawali Pers, Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Amirudindan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, CV.Pustaka Setia, Bandung. Djaja S. Meliala, 2013, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung. D.Y.
Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
K. Wantjik Saleh, 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Neng
Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta.
10
B.
Peraturan Undangan
Perundang-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Hamid Pulungan, http://gotzlanade.blogspot.com/2014/02/ isbat-nikah.html, di unduh pada tanggal 10 Juni 2014 Suhardana, www.Repository.usu.ac.id, di unduh pada tanggal 10 Juni 2014 Djahidin, http://www.badilag.net/dat a/MAKALAH/itsbatnikah%20ATAMBUA.pdf, di unduh pada tanggal 10 Juni 2014 http://sulsel.kemenag.go.id/index. php?a=artikel&id=13035, di unduh pada tanggal 5 Agustus 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Agung RI, 2008, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta.
C. Sumber Lain Asasriwarni, www.Carapedia.com/ pengertian dan definisi perkawinan, di unduh pada tanggal 10 Juni 2014
11
12
ITSBAT NIKAH DALAM PRAKTEKNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
ARTIKEL
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
VICIA ELITTROSINT 1010012111167
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
13
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL / JURNAL
Nama
:
VICIA ELITTROSINT
Nomor Buku Pokok :
1010012111167
Program Kekhususan :
Hukum Perdata
Judul Skripsi
Itsbat Nikah Dalam Prakteknya Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A
:
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website
1. Yansalzisatry, S.H., M.H
(Pembimbing I)
________________
2. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
(Pembimbing II)
________________
14
