BAB V PENUTUP. nikah di Pengadilan Agama Wates, maka dapat dikemukakan kesimpulan. 1. Alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yaitu

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yaitu dikarenakan yaitu hilangnya akta nikah yang disebabkan karena adanya bencana alam seperti tanah longsor dan kebakaran. Selain itu untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran, dan untuk mengurus pembagian warisan. Hal ini dikarenakan perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang. Alasan ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wates, bahkan hampir semua permohonan itsbat nikah bertujuan untuk mengesahkan status anak dan untuk mengurus pembagian warisan. 2. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates dilakukan melalui tahap-tahap pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Dalam hal ini, keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang melihat maksud serta tujuan permohonan, lengkapnya persyaratan yang disertai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti

107

108

yang kuat, Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, dan ilmu fiqh. Akibat hukum yang timbul adalah perkawinan yang diajukan pengesahan tersebut menjadi sah dan dapat dimintakan pencatatan dan akta nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Untuk Pihak Pengadilan Agama Pihak Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus

permohonan

pengesahan

nikah/itsbat

nikah.

Dalam

pemeriksaan perkara juga harus didasarkan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkama Agung Republik Indonesia agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Wates. 2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah/KUA Pegawai Pencatat Nikah atau KUA hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah atau KUA merupakan pengesah sekaligus pencatat

109

perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta nikah. Akta nikah merupakan bukti otentik adanya perkawinan, maka KUA juga harus mempunyai duplikat akta nikah dan dijaga dengan baik agar tidak hilang. 3. Untuk Masyarakat Melihat dari pentingnya akta nikah maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan akta nikah tersebut agar tidak hilang. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa sadar akan pentingnya penncatatan perkawinan khususnya untuk kepentingan anak. Dengan hal itu maka tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari anak tersebut.

110

DAFTAR PUSTAKA A Mukti Arto. (2011). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta : Pustaka pelajar. Abdul Gani Abdullah. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dokumen Mahkamah Agung. (2008). Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen Pengadilan Agama Wates.(2013). Grafik Perkara Masuk di Pengadilan Agama Wates. (http://www.pa-wates.net). Diakses pada tanggal 29 Juli 2013. __________.(2013). Job Description Pengadilan Agama Wates. Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates. __________.(2013). Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013. __________.(2013). Penetapan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0005/Pdt.P/2011/PA.Wt.

__________.(2013). Penetapan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0023/Pdt.P/2013/PA.Wt.

__________.(2013). Penetapan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0036/Pdt.P/2013/PA.Wt.

__________.(2013). Profil Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013. __________.(2013). Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 20 November 2013. __________.(2013). Putusan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0462/Pdt.G/2011/PA.Wt.

__________.(2013). Putusan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0038/Pdt.G/2012/PA.Wt.

__________.(2013). Putusan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0049/Pdt.G/2012/PA.Wt.

111

__________.(2013). Putusan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0506/Pdt.G/2012/PA.Wt.

__________.(2013). Putusan Perkara Nomor Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates.

0314/Pdt.G/2013/PA.Wt.

__________.(2013). Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013. __________.(2013). Surat Permohonan Itsbat Nikah Tertanggal 28 Juni 2013. Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates. __________.(2013). Syarat Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 20 November 2013. __________.(2013). Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates. (http://www pawates.net). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013. __________.(2013). Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates. (http://www pa-wates.net). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam JPNN.

(2013). 349 Pasangan Nikah Massal di Monas. (http://www.jpnn.com/read/2012/07/15/133855/349-Pasangan-NikahMassal-di-Monas-). Diakses pada tanggal 25 Juni 2013.

KBRN. (2013). 154 Pasutri di Surabaya Ikut Nikah Massal. (http://rri.co.id/index.php/berita/40917/154-Pasutri-di-Surabaya-IkutNikah-). Diakses pada tanggal 15 Juni 2013. Libertus Jehani. (2008). Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?. Jakarta: Forum Sahabat. M. Yahya Harahap. (2008). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan. Jakarta: Sinar Grafika Mohamad Idris Ramulyo. (1995). Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat. Jakarta: Sinar Grafika. Lexy J. Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. PEKKA. (2012). Panduan Pengajuan Itsbat Nikah. Jakarta: Pekka. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan.

112

Rachmadi Usman. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sanapiah Faisal. (2010). Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soedharyo Soimin. (2004). Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika. Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. __________.(2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tim KPAI. (2013). Perkawinan Tidak Dicatatkan Dampaknya bagi Anak. (http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknyabagi-anak/). Diakses pada tanggal 20 Juni 2013. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wikipedia Bahasa Indonesia. (2013). Pernikahan dalam Islam. (http://www.wikipedia.org/wiki/pernikahan-dalam-islam/). Diakses pada tanggal 25 Juni 2013. Zainuddin Ali. (2007). Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.