IMPLEMENTASI ITSBAT NIKAH MASAL OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2013

Implementasi Itsbat Nikah Masal…

IMPLEMENTASI ITSBAT NIKAH MASAL OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2013 Siti Rohmatus Solehah Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Jember ABSTRAK Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya di Pengadian Agama (KHI Pasal 7 ayat 2). Peraturan tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya mempunyai akta/buku nikah, sedangkan akta nikah hanya dapat diperoleh jika perkawinannya tercatat. Namun, betapa pun sangat pentingnya buku nikah, kerap kali masih terjadi kelangkaan buku nikah dilihat dari data statistik permintaan itsbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Dampak langsung dari ketiadaan buku nikah adalah perkawinan tidak memiliki legalitas hukum dan anak yang dilahirkan bisa dianggap tak punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Berkaitan tentang itsbat nikah tersebut, di Jember pada Tahun 2013 terdapat program itsbat nikah masal yang akan disidangkan oleh PA Jember. Hasil penelitian: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melaksanakan itsbat nikah masal adalah karena a. Tidak mempunyai buku nikah akibat kelailaian dari pihak KUA dan b. Karena buku nikahnya hilang. 2) Implementasi itsbat nikah masal sudah sesuai dengan prosedur peradilan, namun sedikit diperlunak dan dipercepat, yang meliputi a. Langkah-langkah mengajukan itsbat nikah masal, b. Syarat-syarat saat sidang, dan c. Hasil penetapannya. 3) Hambatan-hambatan dari pasutri, pasutri tidak hadir, tidak membawa saksi, dan saksinya diragukan. sedangkan dari pihak panitia, tempat kurang representatif, personil (panitia itsbat nikah) kurang berkolaborasi, dan minimnya tenaga teknis dari PA. Kata Kunci: Implementasi, itsbat nikah.

Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014

143

Siti Rohmatus Solehah PENDAHULUAN Itsbat nikah adalah penetapan pengesahan nikah.1 Suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.2 Itsbat nikah dilakukan jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah. Akta nikah merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun negara. Sedangkan akta nikah hanya dapat diperoleh jika perkawinannya tercatat.3 Betapa pun sangat pentingnya pencatatan perkawinan dan pentingnya memiliki buku nikah, namun kerap kali masih terjadi kelangkaan buku nikah. Hal ini bisa dilihat dari data statistik permintaan itsbat nikah di PA.4 Bekaitan dengan itsbat nikah, di Jember pada Tahun 2013 terdapat program itsbat nikah masal yang akan disidangkan oleh PA Jember. Berdasarkan data dari salah satu wartawan Radar Jember, tertulis bahwa sebanyak 1.112 pasangan bakal menjalani sidang itsbat nikah di PA Jember.5 Berdasarkan daftar sidang itsbat, tercatat sebanyak 15 kecamatan yang pasangan suami isterinya akan melaksanakan sidang itsbat nikah, di antaranya kecamatan Ajung, Semboro, Umbulsari, Bangsalsari, Jenggawah, Silo, Sumberbaru, Sukowono, Patrang, Sumber Jambe, Puger, Pakusari, Sumbersari, Gumukmas, dan Mumbulsari.6 Untuk

1

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 41. 2TimPensun,“PanduanPengajuanItsbatNikah”, www.Pekka.or.id/ Panduan/PanduanPengajuanItsbatNikah.pdf. diakses 29 Nopember 2013. 3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), xix. 4 Lies Marcoes, “ Kelangkaan Buku Nikah”, Radar Jember, o8 Nopember 2013. 5 Winardi, “ 1.112 Pasangan Jalani Sidang Isbat”, Radar Jember, 12 Nopember 2013. 6 Data tersebut diperoleh pada waktu observasi Itsbat Nikah Masal di Puger pada hari Senin 24 Nopember 2013, 08:23-12:30, Via Email ([email protected]). dari Sholikhul Huda salah satu Wartawan Radar Jember.

144


Implementasi Itsbat Nikah Masal… meneliti fenomena tersebut, penelitian ini berjudul Implementasi Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2013.7 Beberapa permasalahan difokuskan pada apa faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri mengikuti itsbat nikah. Bagaimana implementasi itsbat nikah masal oleh Pengadilan Agama Jember tahun 2013. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. TINJAUAN PUSTAKA Sahnya Perkawinan dan fungsi pencatatan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) :8 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan”.9 Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama adalah tidak sah. Hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945,10 yaitu:

7

Untuk memastikan kesefahaman, perlu ditegaskan beberapa istilah. Implementasi artinya pelaksanaan, yaitu suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Buana Raya, t.t), 182. Itsbat nikah adalah penetapan nikah, suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah-nya pernikahan tersebut dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan maksud Implementasi Itsbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2013 adalah meneliti sebab pelaksaan itsbat nikah dan aplikasi dari pelaksanaannya baik dari sisi pasangan suami isteri maupun dari panitia pelaksana itsbat nikah. 8Tim penyusun, Kompilasi Hukum Islam..., 2. 9Ibid., 324. 10 Baca di makalah Waka. PA. Bondowoso yaitu Sudjarwanto, Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur, (PA Bondowoso, 13 Maret 2013), tp.


145

Siti Rohmatus Solehah “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.11 Dalam hukum Islam, pernikahan sebaiknya ada bukti tertulis, autentik,12 seperti disyaratkan dalam al-Qur’an surat alBaqarah ayat 282,13 bukti autentik perkawinan yaitu akta nikah. Akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’.14 yang terdiri dari lima tujuan (ahdaf al-khamsah) yaitu hifdhu al- din, hifdhu al-nafs, hifdhu al-aql, hifdhu al-nasl dan hifdhu almal. 15 Tujuan syara’ yang terkandung dalam pembuatan akta nikah adalah termasuk dalam kategori hifdhu al-nasl yaitu menjaga status keturunan.16 Aspek Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Tercatat Dengan mencatatkan perkawinan, pasangan suami isteri akan memperoleh akta nikah. Dengan akta nikah itu, maka aspeknya mereka dapat membuktikan pula keturunan sah dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.17 Di Indonesia ada dua instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju’) yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi orang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan selain orang Islam.18 Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 11Tim

Penyusun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD ’45 Dan Amandemennya (Solo: Giri Ilmu, t.t), 22. 12Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004), 21. 13 Al-Qur’an, 2: 282; 4: 4. 14 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 118. 15 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 63. 16 Syafe’i, Ilmu Ushul..., 118. 17 Manan, Aneka..., xix. 18 Ibid., 14.

146


Implementasi Itsbat Nikah Masal… tentang Perkawinan, tetapi belum dicatatkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2).19 Perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara,20 tidak ada kepastian hukumnya, tidak mengikat, dan tidak mempunyai akibat hukum.21 Gambaran Umum Tentang Itsbat Nikah Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab, itsbat berarti penetapan, pengukuhan. Itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam tapi tidak dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.22 Survey membuktikan bahwa permohonan itsbat nikah yang masuk di PA mayoritas adalah perkawinan yang dilaksanakan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan berbagai sebab dan alasan, bahkan tergolong nikah baru yang karena suatu dan faktor lain.23 Penyimpangan dari ketentuan (penjelasan pasal 49 huruf B angka (22) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989) adalah dengan mengingat bahwa itsbat nikah sangat diperlukan oleh masyarakat. Maka dengan landasan ber-ijtihad dan mendasarkan pada pasal 7 Ayat (3) huruf E Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sepanjang terhadap perkawinan tersebur tidak ada larangan dan/atau halangan menurut syari’at Islam adalah layak untuk di-itsbat kan/dikabulkan. Meskipun KHI tidak termasuk hirarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 Undang-Undang

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 157. 20 Manan, Aneka..., 53. 21 Sudjarwanto, Itsbat Nikah..., 5. 22 Ibid., 6. 23 Ibid., 19


147

Siti Rohmatus Solehah Nomor 12 tahun 2011 Perundang-undangan).24

tentang

Pembentukan

Peraturan

Subyek Itsbat Nikah Subyek itsbat nikah adalah orang-orang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4), yaitu:25 suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Peraturan-Peraturan Tentang Itsbat Nikah 1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7: 26 2. Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2009 dan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah:27 dan lain-lain. Konsekuensi dari pelaksanaan Itsbat Nikah Penetapan itsbat nikah adalah berlaku surut, jadi bisa mengesahkan perkawinan yang dahulu sebelum itsbat28 dan nikah itu dapat diakui secara administratif. Namun adanya kebolehan itsbat nikah pada sisi yang lain dapat memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan pada 24

Tim Penyusun,“Undang-Undang-tahun-2011-12-11.pdf”, www.bpkp.go.id, (24 Juli 2014). Adapun isi lengkap dari Pasal tersebut yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 25Tim Penyusun, Kompilasi Hukum..., 325. 26Ibid., 27 Tim Penyusun, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II ( Jakarta: Mahkamah Agung RI,2009), 207-212; Idem, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,2011), 146-150. 28 Huda, Setiap..., 33.

148


Implementasi Itsbat Nikah Masal… waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisir terwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk mengisi peluang tersebut.29 METODE PENELITIAN Pendekatan Dan Jenis Penelitian Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial.30 Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, memahami fenomena secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.31 Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan fakta empirik.32Sedangkan jenis penelitiannnya field research yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.33 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Jember dan salah satu Kecamatan di Jember yang menjadi tempat dilaksanakannya itsbat nikah masal, yaitu di Kecamatan Puger. Dipilihnya Kecamatan Puger, karena peneliti menemukan kejadian unik di puger yaitu seorang modin terlihat ikut juga menjadi peserta itsbat nikah. Jadi, seseorang yang bertugas membantu pencatatan nikah. ternyata belum memiliki akta nikah. Pertimbangan lainnya karena di Puger menduduki ranking kedua pasangan pasutri terbanyak sebagai peserta itsbat nikah.34 Subyek Penelitian Subyek penelitian ini diperlukan sebagai informan dalam penelitian, Yaitu beberapa hakim Pengadilan Agama dan beberapa pasangan suami isteri yang mengikuti itsbat nikah masal. 29 30

Zein, Problematika, 37-38. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009),

87. J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), 6. 32 Peter, Hukum..., 27. 33 Moleong, Kualitatif..., 26. 34 Jumai, “Puger Penyumbang Terbanyak”, Radar Jember (03 Desember 2013). 31


149

Siti Rohmatus Solehah Untuk efisiensi waktu dan jumlah informan, peneliti menggunakan teknik “purposive sampling”. Sampel dipilih atas dasar fokus penelitian dan menggunakan satuan kajian (unit of analiysis) yaitu ada keputusan tentang penentuan sampel.35 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data, yang digunakan yaitu Observasi atau pengamatan secara sistematik gejala-gejala yang diteliti.36 Pengamatan dilakukan secara terbuka37dan menggunakan alat perekam, foto dan alat tulis. Interview atau wawancara dengan informan terpilih, teknik pelaksanaan wawancara adalah semi terstruktur”. Peneliti bisa improve pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.38 Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam, foto dan alat tulis. Cara yang digunakan dengan probing yakni mengorek keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam.39 Dokumen yang digunakan berupa kliping, penetapan hakim, data-data perkara itsbat nikah tahun 2013, jadwal sidang, dan daftar hasil penetapan, surat kabar atau berita yang disiarkan oleh media massa yang dipergunakan untuk menelaah konteks sosial.40 Tahap-tahap penelitian dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan, data tersebut dianalisa secara induktif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Program itsbat nikah masal tahun 2013 diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember dengan Pengadilan Agama Jember. Selain dapat meminimalisir kelangkaan buku nikah, pelaksanaan itsbat nikah 35Moelong,

Kualitatif, 224-225. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 204. 37S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107-108. 38Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 96. 39S Nasution, Research , 142. 40Moleong, Kualitatif..., 219. 36Sugiono,

150


Implementasi Itsbat Nikah Masal… juga dapat berakibat menuntaskan akta kelahiran.41 biaya mengajukan permohonan itsbat nikah sudah dibiayai oleh Pemkab Jember alias gratis.42 Pelaksanaan sidang itsbat nikah pada tahun 2013 ini adalah secara masal yaitu secara serentak dan hakim yang turun di lapangan. Dalam istilah lain disebut sidang keliling. Ditinjau dari isi penetapan sidang itsbat dan dari hasil wawancara dengan hakim, panitera muda gugatan,43 serta pihak PA lainnya, hal-hal yang diperlukan dalam mengajukan permohonan itsbat nikah, diantaranya Fotocopy KTP atas nama Pemohon I , Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikelurakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dan foto copi akta cerai bagi yang sudah bercerai. Pelaksanaan sidang itsbat nikah yang dilaksanakan di Puger adalah gabungan dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kencong, Jombang dan Puger. Dari Puger ditemukan 71 pasangan itsbat, Kencong sebanyak 25 pasangan dan Jombang sebanyak 21 pasangan. Totalnya sebanyak 117 peserta. Dilihat dari data keseluruhan, Puger menempati penyumbang terbanyak ke 2 dari 25 Kecamatan yang mendaftar ikut sidang itsbat masal. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pasangan Suami Isteri melaksanakan Itsbat Nikah Masal Setelah dilakukan penelitian, maka dapat digambarkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pasutri melaksanakan itsbat nikah masal adalah karena 2 faktor: 1) Tidak punya buku nikah 2) Buku nikahnya hilang. Namun mayoritas penyebabnya adalah karena belum mempunyai buku nikah, akibat kelalaian dari pihak KUA. Lebih jelasnya akan diurai sebagai berikut: 1. Tidak Punya Buku Nikah Berdasarkan keterangan dari beberapa pasangan suami isteri mayoritas memberi keterangan bahwa yang menyebabkan mereka mengikuti itsbat nikah masal adalah karena belum mempunyai Yayan Sopyan, Wawancara, Jember, 19 Februari 2014. Ibid., 43 Hadiyatullah, Wawancara, Jember, 20 Januari 2014. 41 42


151

Siti Rohmatus Solehah buku nikah. Sedangkan penyebabnya adalah karena perkawinan mereka tidak dicatat oleh pihak KUA walaupun mereka sudah menikah dengan meminta bantuan pihak KUA (kelalaian pihak KUA). Berikut pernyataan salah satu pasutri dari hasil wawancara: “Saya tidak mempunyai buku nikah. Gak tau modinnya, padahal saya dulu, ijabnya di KUA, dan saya bayar sekitar RP 16.000. Tapi saya tidak mendapat buku nikah.saya sudah sering bertanya minta buku nikah ke pak Modin tapi tidak ada tanggapan. Saya lelah akhirnya tidak mengurusi lagi. Apalagi dulu buku nikah tidak terlalu penting, tapi sekarang saya butuh buku nikah karena anak saya ingin membuat akte kelahiran”.44 Adapun hal yang unik di Puger adalah ada modin bernama M. Soleh juga ikut terlibat menjadi peserta itsbat nikah masal. Jadi seorang yang selama ini pekerjaannya membantu administrasi perkawinan, ternyata tidak memiliki buku nikah. Berdasarkan keterangan, Soleh telah melakukan pernikahan pada tahun 1982 lalu. Sebenarnya dia pada saat pernikahan sudah meminta bantuan pada modin saat itu. Namun entah mengapa, pada saat itu dia tidak mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan. Karena dulu tidak diperlukan, maka dia tidak menindak lanjuti. Karena belum ada peraturan yang mengharuskan pembenahan, maka dia tak mengurusinya. Namun karena saat ini pemerintah membenahi data penduduk yang berdampak pada seluruh surat lainya, maka seluruh masyarakat melakukan pembenahan. Hal unik dari Soleh tersebut menjadi penguat dari alasan para pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah, yaitu karena kelalaian pihak KUA, bahkan menurut Khamimuddin salah satu hakim PA Jember yang menyidangkan itsbat nikah masal tahun 2013 menerangkan bahwa dari sekian banyak pasutri di beberapa Kecamatan di kabupaten Jember, alasan mereka melaksanakan itsbat nikah adalah karena kelalaian pihak KUA yang tidak mencatat perkawinan pasutri bukan karena pasutri tersebut enggan mencatatkan perkawinannya.45 44 45

152

Misti, Wawancara, Puger, 02 Desember 2013. Khamimuddin, Wawacara, Jember, 06 Juni 2014.


Implementasi Itsbat Nikah Masal… Kasus seperti pasangan suami isteri di Puger tersebut, bukan kasus yang pertama kalinya. Menurut hasil survei PEKKA di beberapa daerah menunjukkan, banyak pasangan tak memiliki surat nikah bukan lantaran nikah gelap, melainkan karena negara absen.46 2. Karena Buku Nikahnya Hilang Menurut keterangan dari ibu Supiati47 dan bapak Kandi, yang menyebabkan dia dan suami melaksanakan itsbat nikah adalah karena buku nikahnya hilang dan mereka enggan mengurusinya di KUA. Hal ini termasuk salah satu dalam kategori dibolehkannya mengajukan itsbat nikah, seperti penjelasan tentang itsbat nikah dalam KHI Pasal 7 Ayat (3) Huruf b, yaitu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah. Implementasi Itsbat Nikah Masal Tahun 2013 Implementasi atau pelaksanaan itsbat nikah secara masal pada tahun 2013 sudah sesuai dengan prosedur pengadilan. Namun, prosedurnya sedikit diperlunak dan sedikit dipermudah dibandingkan pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan secara individu atau perorangan di pengadilan Agama. Biasanya penyelesaian dari suatu perkara di Pengadilan Agama baik itu berupa gugatan atau permohonan waktunya agak lama maksimal 6 bulan. Namun, dalam pelaksanaan itsbat nikah tahun 2013 ini sidangnya hanya satu kali saja dan penetapan akan diperoleh dalam waktu 14 hari setelah waktu sidang itsbat. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Masal Tahun 201348 Peserta itsbat nikah meminta pengantar atau surat keterangan dari Desa, lalu ke Kecamatan dan ke KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan Pasutri (pasangan suami isteri), surat keterangan pernikahan tidak tercatat tersebut ditambah Lies Marcoes, “ Kelangkaan Buku Nikah”, Radar Jember, 08 Oktober 2013. 47 Supiati, Wawancara, Puger, 02 Desember 2013. 48 Yayan Sopyan et.al, Wawancara, Jember, 06 Juni 2014. 46


153

Siti Rohmatus Solehah keterangan-keterangan lain seperti KTP, KK dan lain-lain yang diperlukan ke panitia itsbat nikah di kecamatan masing-masing. Tiap pasutri tidak perlu ke PA langsung, karena sudah dikordinir oleh pihak kecamatan. Kemudian pihak Kecamatan akan menyerahkan data-data dan surat-surat yang diperlukan dari pasutri peserta itsbat nikah ke PA Jember. Pihak PA menerima data-data tentang pasutri dan akan memprosesnya. membuatkan surat permohonan, mengatur jadwal sidang, membuat surat relass panggilan pada peserta itsbat nikah dan memanggil peserta itsbat nikah secara resmi dan patut. 2. Syarat-syarat Saat Sidang Itsbat Nikah Setiap pasangan atau pihak prinsipal harus hadir langsung di lokasi sidang itsbat. Berikut pernyataan langsung dari salah satu hakim Pengadilan Agama yaitu: “Syaratnya yaitu adanya pihak prinsipal, prinsipal maksudnya suami isteri peserta itsbat.49, membawa KTP dan formulir permohonan itsbat nikah, membawa saksi, Jika saksinya tidak ada, bisa membawa orang lain yang dulu juga menyaksikan pernikahan mereka, dengan syarat orang tersebut umurnya harus lebih tua atau setara dengan pasangan suami isteri yang akan itsbat tersebut”. 3. Hasil Penetapan Macam-macam hasil penetapan dan alasannya akan dijelaskan sebagai berikut : a. Dikabulkan, karena syarat-syaratnya telah terpenuhi. b. Gugur: Karena pihak prinsipal (peserta itsbat nikah) tidak hadir untuk kedua kalinya tanpa keterangan yang jelas, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak Pengadilan Agama, karena tidak ada saksi, dan karena saksi dari peserta itsbat nikah tersebut diragukan kebenaran persaksiannya. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Masal Tahun 2013 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan itsbat nikah masal paling banyak disebabkan oleh pihak panitia, namun ada yang juga yang disebabkan oleh pasutri. Berikut penjabarannya : 49

154

Yayan Sopyan, Wawancara, Jember, 19 Februari 2014.


Implementasi Itsbat Nikah Masal… Hambatan dari Pasutri. Pasutri tidak hadir waktu sidang,50Pasutri tidak membawa saksi dan pasutri membawa saksi yang diragukan.51. Hambatan dari pihak panitia itsbat nikah.52 Pertama, tempat sidang itsbat nikah masal tersebut cenderung kurang “representatif” dan “kurang memanusiakan manusia”. Penataan tempat sidang kurang menunjukkan wibawa pengadilan dan kurang memberi kenyamanan bagi para pihak. Kedua, personil. Maksudnya adalah panitia pelaksanan itsbat nikah masal baik dari Kecamatan dan dari Pengadilan Agama tersebut kurang sosialisasi dan kolaborasi, sehingga terdapat jadwal yang keluar dari jalurnya dan petugas kecamatan tidak memahami prosedur pengadilan. Ketiga, tenaga teknis dari Pengadilan Agama. Minimnya tenaga teknis dari Pengadilan Agama, sehingga tidak mampu meng-cover atau melayani peserta itsbat nikah secara maksimal. Dari semua hambatan tersebut tidak lantas menggagalkan pelaksanan itsbat nikah masal, melainkan hanya sedikit mempersulit keefisienan tenaga dan waktu dalam pelaksanaan itsbat nikah masal. Tidak semua pelaksanaan itsbat mengalami hambatan. Menurut salah satu hakim PA Jember yaitu bapak Muhtarom salah satu ketua majelis hakim sidang itsbat nikah masal, pelaksanaan sidang yang ditangani beliau berjalan sesuai rencana.53 KESIMPULAN Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat digambarkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pasutri melaksanakan itsbat nikah masal adalah karena 2 faktor: 1) Tidak punya buku nikah 2) Buku nikahnya hilang. Namun mayoritas penyebabnya adalah karena belum mempunyai buku nikah, akibat kelalaian dari pihak KUA. Sedangkan implementasi atau pelaksanaan itsbat nikah masal pada tahun 2013 sudah sesuai dengan prosedur pengadilan. Yayan Sopyan, Wawancara, Jember, 19 Februari 2014. Khamimuddin, Wawancara, Jember, 18 Februari 2014. 52 Yayan Sopyan, Wawancara, Jember, 06 Juni 2014. 53 Khoirul Muhtarom, Wawacara, Jember, 30 Mei 2014. 50 51


155

Siti Rohmatus Solehah Namun, prosedurnya sedikit diperlunak dan sedikit dipermudah dibandingkan pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan secara individu atau perorangan di pengadilan Agama. Biasanya penyelesaian dari suatu perkara di Pengadilan Agama baik itu berupa gugatan atau permohonan waktunya agak lama maksimal 6 bulan. Pelaksanaan itsbat nikah tahun 2013 sidangnya hanya satu kali dan penetapan akan diperoleh dalam waktu 14 hari setelah waktu sidang itsbat. Adapun hambatan-hambatan itsbat nikah masal pada tahun 2013 disebabkan dari Pasutri. Pasutri tidak hadir waktu sidang, Pasutri tidak membawa saksi dan pasutri membawa saksi yang diragukan. Hambatan dari pihak panitia itsbat nikah. Namun, hambatan tersebut tidak lantas menggagalkan pelaksanan itsbat nikah masal, melainkan hanya sedikit mempersulit keefisienan tenaga dan waktu dalam pelaksanaan itsbat nikah masal.

156


Implementasi Itsbat Nikah Masal… DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). Arto, A.Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996). Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Makalah Sudjarwanto. Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur. (PA Bondowoso): tp. 2013. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008). Marzuki,Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009). Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008). M. Zein, Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004). Nasution, S. Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002). Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2010). Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010). Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011). Menteri Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya: dengan Transliterasi Arab-Latin terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an (Bandung: CV.Gema Risalah, t.t). Tim Penyusun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 Dan Amandemennya (Solo: Giri Ilmu, t.t).


157

Siti Rohmatus Solehah Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.2012. Bandung: Citra Umbara. Tim Penyusun. 2009. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II . Jakarta: Mahkamah Agung RI. _________., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). Sulistyowati. Kamus Lengkap bahasa Indonesia (Jakarta: Buana Raya, t.t) Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2013). Tim Penyusun. 2013. Panduan Pengajuan Itsbat Nikah. www. Pekka.or.id/ Panduan/Panduan Pengajuan Itsbat Nikah.pdf. Marcoes, Lies. 08 Oktober 2013. “Kelangkaan Buku Nikah”. Radar Jember. Winardi. (12 Nopember 2013). “1.112 Pasangan Jalani Sidang Isbat”. Radar Jember. Jumai. (03 Desember 2013). “Puger Penyumbang Terbanyak”. Radar Jember.

158


IMPLEMENTASI ITSBAT NIKAH MASAL OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2013

Recommend Documents