Pengantar Kuliah
It’s me ….
Contact E-mail Blog
: :
[email protected] : http://www.kinarayn.wordpress.com
Mata kuliah ini mengkaji beberapa hal yang berkaitan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan wewenang masingmasing peradilan, sejarah, dasar hukum serta ketentuan pelaksanaan peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari sumbangsih pemikiran, mata kuliah ini diharapkan memberikan ide-ide terkait perkembangan dan sistem peradilan di Indonesia..
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa : • Memahami struktur peradilan di Indonesia • Memahami sejarah peradilan di Indonesia • Membedakan sistem peradilan di Indonesia • Menjelaskan kompetensi/ wewenang sistem peradilan di Indonesia • Menerapkan kompetensi/ wewenang terhadap sistem peradilan di Indonesia
Materi Perkuliahan ; 1. Pengantar 2. Sejarah Peradilan di Indonesia 3. Mahkamah Agung 4. Mahkamah Konstitusi 5. Komisi Yudisial 6. Peradilan Umum 7. Peradilan Agama 8. Peradilan Tata Usaha Negara 9. Peradilan Militer 10. Mahkamah Syar’iyah
• • • • •
Ujian Akhir Semester Ujian Tengah Semester Tugas Mandiri Presensi, Partisipasi Komposisi Lain (jika ada)
40 % 20 % 30 % 10 %
Rumus Nilai Akhir Mata kuliah, NA =(10 P + 20 UTS + 30 T + 40 UAS) 100
Masih Ingat ???
Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan (Era Penjajahan) • Sistem ketatanegaraan yang dianut berpedoman kepada teori klasik montesquieu, yaitu kekuasaan negara di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif • Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi n Pengadilan Negeri (namun dalam hal ini wewenangnya hanya terbatas teknis yuridis) • Dalam setiap pengadilan negeri, diatur juga suatu lembaga yang disebut kejaksaan pada pengadilan negeri tersebut • Badan peradilan yang ada saat itu baru pengadilan umum dan pengadilan agama
Kekuasaan Kehakiman (Sebelum Amandemen UUD) • Berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain yang masih mengatur tentang hierarki lembaga negara (tertinggi, tinggi dan lembaga negara saja). • Menganut teori ketatanegaraan klasik (Montesquieu), dimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif • Format lembaga kekuasaan kehakiman masih setengah independen, yaitu hanya dalam hal pemikiran, sedangkan dalam hal kedudukan dan sarana prasarana operasional lainnya masih berada di bawah kekuasaan lembaga negara lainnya
Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap) • Pembinaan organisasi dan sumber daya manusia dibawah dephukham (kekuasaan eksekutif) dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis (manajemen pekara) dibawah wewenang MA • Badan peradilan hanya terdiri dari badan peradilan umum, TUN, agama dan militer yang masing-masing mempunyai jejang pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi • Struktur MA sebagai badan peradilan tertinggi terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, beberapa ketua muda, Beberapa dir, satu orang pansekjen, beberapa orang kepala pusat, beberapa orang kepala bagian dan struktur2 lain di bawahnya
Kekuasaan Kehakiman (Setelah Amandemen UUD) • Didasarkan pada konstitusi baru hasil amandemen yang memuat prinsip checks and balances (tidak ada lagi definisi lembaga tertinggi dan tinggi, tapi semuanya disebut lembaga negara) • Disesuaikan juga dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern dimana kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga independen dengan fungsi khusus • Dibentuk suatu lembaga kekuasan kehakiman yang lebih independen (terutama dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) dengan apa yang disebut konsep satu atap dan dibuatnya lembaga kekuasaan baru yaitu MK
Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap) • Pembinaan Organisasi dan Sumber daya manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis diatur MA • Dibentuknya badan-badan peradilan baru (terutama di bawah peradilan umum dan tun) yang berstatus ad-hoc (mis: HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan, Kedokteran, Pajak) • Dilakukannya restrukturisasi di MA (akibat adanya 1 atap ini), terutama dilevel pimpinan dan eselon 1 (mis: wakil ketua MA dibagi atas yudisial dan non yudisial, panitera dan Sekretaris jenderal di pegang oleh 2 orang yang berbeda, adanya direktorat badilumtun yang sebelumnya di dephukham sebagai eselon 1, diubahnya status beberapa pusat menjadi badan –seperti pusdiklatdan adanya badan2 baru –seperti badan pengawasan-)
Lembaga Negara Independen Menurut Dasar Hukumnya • Dengan Dasar Hukum UUD ; BI, MK, KY, KPU • Dengan Dasar Hukum UU KPK, KPI, Komnas HAM, KKR, KPPU • Dengan Dasar Hukum Perpres KON, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian
Maksud Dan Tujuan Adanya Lembaga Negara Independen • Mengoptimalkan kinerja lembaga negara yang ada saat ini dengan mengaplikasikan prinsip check n balances • Mempercepat proses reformasi di lembagalembaga negara • Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara
