i,.r- it,r i -'tyu-' PERATURAN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSIINTIINDU.sinTxaeUPATENPASURUAN MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDoNESIA,

i,.r-

it

#

,r i

-'tYu-' Menteri Perindustrian Republik Indonesia PERATURAN INDONESIA PERINDUSfRIAN REPUBLfK MENTERI ^ tol2or4 NOfurOn : 108/M-IND/PER/ TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN

KOMPETENSIINTIINDU.sinTxaeUPATENPASURUAN MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDoNESIA,

Menimbang

:a

lxHi ;"?:?:lJi"TT?:3ffi"u",i'"*:1"#"#.'"4*t? Industri Nasional' Pemerintah tentang X"Uii"l^"

peta panduan Kabupaten p""rt"tt telah men5rusun pengemb"rrg*, kompetensi inti industri Kabupaten Pasuruan;

b.bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal3ayat(2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan pengembangan - kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Pasuruan; Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Mengingat : 1. Undang-Undang

2.Undang-UndangNomor32Tahun2oo4tentang -baerah pemerintahan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor |25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana lehh beberapa kali diubah terakhir dengi.n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (l,eribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 itlorrro, 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;

3.Undang-UndangNomorlTTahun2oo7tentang

Rencana

eembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun2oo1-2o25(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

-2

-

RI Peraturan Menteri Perindustrian 14 1o/20 ll"-",,loellta-lND/PER/

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahul penanaman Modat ilembaran Negara Republik Lembaran 67 i"aJ"*i" i"rtun 2007 Nomor 'Tambak,an i.r'"ill" R"p"ulik Indonesia Nomor 47241; Nomor 3 Tahun ?9.!4 tentang Undang-Undang 5. " ;;;;J;" Negara Republik Indonesia [r'"tu"t""Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, 2OO7 tentang

nePublik Indonesia Nomor 5492); tentang Pemerintah Nomor 17 Tahun. 1986 6. dan '' Peraturan Pengaturan' Pembinaan i<"*""r"g"" r"au"-t'i (Lembaran T'q"li Republik ;;;;;;;;;"" T Lembaran i"aJ"""i" lhun 1986 Nomor 23' Tambahan ii"g*" n.p"Uiik Indonesia Nomor 3330); 2007 tentang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pemerintah' Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi' dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik i.aon""i" Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); B. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 1O. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 12.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2OO9-2O14 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54 lP Tahun 2014.; 13.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor I32lMIND/PER/lOl2OO9 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni;

14.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 140 Tahun 2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Timur;

-c-

15.

Peraturar Menteri Perindu striaa RI Nomor : 108/M-IND/PER/ lO/2014

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/

PER/ 10/201O tentang Organisasi Kementerian Perindustrian; 16.

dan Tata

Kerja

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PERIT 12011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; MEMUTUSKAN:

MenetapKan

:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PASURUAN. Pasal

1

Menetapkan peta

panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupatin pasuruan

( 2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini. Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dokumen perencanaan penge-ba.rg.., industri Kabupaten pasuruan yang memuat sasaran,

strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi

inti industri Kabupaten pasuruin. Pasal 2

Industri.Bordir dengan fokus kemampuan menghasilkan produk bordir yang berkualitas dan 'bernilai sJni tinggi dengan. de.sain yang khas Kabupaten- pasuruan merupakan kompetensi inti industri Kabupaten pasuruan sebagaimana dimaksud dalam pasal

1.

Pasal 3

Peta pand ran pengembangan kompetensi

inti industri Kabupaten Pasuruan sebagaimana al-"f.""a a-uiam pasal 1 menjadi: a. p-edoman operasional bagi Aparatur pemerintah Kabupaten pasuruan dalam menuri".r! p"hk"a.rar., program pengembangan kompetensi - inti industri secara komplementer dan sinergik; b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi pelaku industri bordir dan/atau institusi t..t .it;

c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan

kegiatan antar sektor, antar instansi terdlit di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota[--

d. acuan dalam penlrrsunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kabupaten pasuruan; dan

-4-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 108/M-IND/PER/ lO/2014

e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri. Pasal 4

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal pengembangan Perwilayahan Industri. つ´

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Direktur

Jenderal Pengembangan perwilayahan Industri dapat berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.

( 3)

Direktur Jenderal pengembangan

perwilayahan

Industri menyampaikan hasil moniloring dan evaluasi kepada Menteri perindustrian sekura*ng_kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 5

Peraturan Menteri ditetapkan.

mulai berlaku pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1Z Oktober 2Ot4 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd MOHAMAD S. HIDAYAT SALINAN peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II: 2. Para Pejabat Eselon r di lingk;g;"fi.il.ir,..tu' perindustrian;

3. Gubernur Jawa Timur; 4. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pasuruan; 5. Bupati pasuruan;

?. 5:lX1ii"1o

Hukum dan organisasi Kementerian Perindustrian;

Salinan_ sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

A

PRAYONO

LAMPI RAN PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A NOMOR : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 TANGGAL : 17 0kt Ober 2014

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PASURUAN

Io Ho I Ho I Vo Vo

PENDAHULUAN SASARAN STRATEGI KERANGKA PENGEMBANGAN RENCANA AKSI

MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A, ttd

MOHAMAD S. HI DAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampi r an:

Per at ur an Ment er i Per i ndust r i an RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014

V RENCANA AKSI

職職l t t al : 舞∫ ngka pengembangan kompetensi inti industri Kabupat en Pasur uan sebagai i nana t cr cant um dal al n NO

RENCANA AKSI

PEMANGKU KEPENTI NGAN I NDI KATOR PUSAT

2014

1

I

DAERAH

1. 1

a. Menetaptan EXEupati Pasuruan tentang Penetapan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten pasuruan b. Mensosiatisasit a" I(lfO Kabupaten pasuruan

A

Ao.anya sK

uupati

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Bappeda Kab. Pasuruan,

tentang Penetapan KIID Kabupaten Pasuruan

Tersosialisaslnya ll[O Kabupaten Pasuruan pada seluruh pemangku kepentingan

Kementerian Perindustrian

Bappeda K-b. pasuruan, Dinas Perindag Kab. Pasuruan dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Bagian Humas Setda Kab. Pasuruan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. pasuruan, Dekranasda Kab. Pasuruan

α ■C■ し ■t ul nnya Kl l υ Kab. Pasur uan dal al l n RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Bappeda Kab. pasuruan, Dinas Perindag Kab. Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kab. pasuruan, Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kab. Pasuruan

cl ■

勝鶏a

Set i ap Di nas Ter kai t

d. tvtemUen-ut tetompoEkeq'a pelaksanaan KIID

■ 0■ υ Cl ■

LuKI l ya

Sekretariat DaEEh Kabupaten Kabupaten Pasuruan, Bappeda Kab.

POt t a

擬 ∬礁群穏 4

LAI NNYA

2015 2016

2017

2018

Lampi r an:

Per at ur an Ment eH Per i ndust Han RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 Kabupaten Fasuruan

e.MelakukanpenguatanKelembagaan Asosiasi Pengusaha Bordir Kabupaten pasuruan

f. Evaluasi dan m;itorirrg

a. Pembinaan t efompot pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB

U.

C・

SosiatGiJ pro sEchrr-

Mel ar ukan pさ ndampi ngan untuk pemenuhan legalitas usaha

Pasuruan, Oinas nerinaag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pasuruan Terbentuknya aspenair

Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan

KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik Pelaku usaha.nemahami pentingnya legalisasi usaha

Sejumlah petat u suatra border memiliki legalitas usaha

Dinas Perinclag d.an Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Bappeda Kabupaten Pasuruan

Kemenperin

Deputi bidang Kelembagaan Koper asi dan uKM Kcl nent r i an KUKM

Kadinda Kab. Pasuruan, Perguruan Tinggi

Bappeda Kab. Pasuruan, Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan Badan Penanaman Modai dan Perizinan Terpadu Kab. Pasuruan, Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan

Pelaku Usaha

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan

Pelaku Usaha

Lampi r an:

Per at ur an Ment er i PeHndust Han RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 Teraksesnya moaat otetr

d. Fasi ht asi l emodal an dengan syarat ringan bagi kelompok Usaha Bordir (koperasi,KUB) oleh Perbankan dan non perbankan

a. Mengadakan pelatihan untuk peningkatan mutu produksi, desain produk Bordir bagi SDM pelaku usaha

Terselenggaranya pelatihan mengenai Mutu, perkembangan teknologi Bordir dan desain 1 tahun sekali bagi .25 pelaku usaha dan dikuasainya kemampuan desain

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan

Ditjen IKM Kemenperin

produk

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Dinaskertrans Kabupaten Pasuruan, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan.

Terselenggaranya pertemuan dengan para desainer 1 kali dalam setahun Adanya SDM usaha bordir yang mempunyai keahlian desain bordir dan produk dengan b. Melakukan penGmpl.rga"

dan pembinaan produksi bordir dalam mutu dan desain yang berkualitas dan memenuhi selera pasar

.

o

kualitas prima sebanyak 125 Adanya tenaga ahli desain Bordir yang mensupervisi dan membantu pemasaran secara profesional Adanya Pengembangan produk baru yang

Ditjen IKM Kemenperin

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Disnakertans Kabupaten Pasuruan, Bag. Perekonomian Setda Kab. Pasuruan

Lembaga keuangan bank dan non bank

Desainer berskala Nasional, Asosiasi Pengusaha Bordir (Aspendir)

Lampiran 2. 2

PENINGKATANffi a. Mengadakan pelatihai-kewirausahaan dan bisnis plan bagi pelaku usaha U. tvten

gadakanletatitran-

2. 3

ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serfa anlilrasi IT

,.,-l K IINTTTIT

FASI LI TASI I NOVASI PRODU]

DFT A TZTT TrC

A

t'

I Mel akukat t keゴ

asama 撫識黒懇1島 I F漁 3

3. 1

r Lr

DsrsrlBBil.I-arrya

dcsai n unt uk pel aku usaha

pelatihan inovasi produk untuk 30% dari pelaku usaha dan terciptanya kedasama dengan Perguruan Tingei

三J

N RA=r TT

NGUATAN J EJ ARI NG BAH

Peraturan Menteri perindustrian RI Nomor : 108/M-IND/PER/ tOl2OL4


Pelaku Usaha

I Dinas Perindag I Kabupaten Pasuruan, I Dinas Koperasi dan UKM I Kabupaten Pasuruan

Pelaku Usaha

υ eput i bi d.

Pengembangan SDM Kement er i an UKM I Lr AUaLSirlIlya

dan pendampingan pengelolaan usaha secara profesional

:

I

^

Bal ai Besar Tckst i l

Kemenper i n


Pelaku Usaha

凛

PEMBANGUNANJMNG=, LHAN BAKU

a. Mewujuatan t
b. Menguatk"" k"l"-b"ga"" dengan mengintensifkan forum wirausaha dan Asosiasi Pengusaha Bordir Kab. Pasuruan

T

Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk

Bappeda Kab. Pasuruan, Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan

Duuqrrya KeremDagaan


dalam sentra dan tedalinnya kedasama antar sesama IKM Bordir

Asosiasi Pengrajin

Asosi asi ,

Kadi nda Kab. Pasur uan, Pel aku Usaha

dan SMESCO

c. Meningkatkanketersediaan bahan baku yang berasai dari dalam negeri

Adanya MOu dengan pemasok bahan baku

Disperindag Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Dishutbun Kabupaten

υ en l KM Kemenper i n l t」

dal am nege五

7

Pelaku Usaha

Lampi r an:

Per at ur an A/ 1ent er i Per i ndust r i an RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014

a. Mengikutsertakanlroduk Bordir dalam pameran dalam momen pameran penting di dalam negeri

Ikut sertanya dalam

Pelaku Usaha

Pr oduk BOr di r Kabupaten Pasuruan selalu ada dalam moment dan gerai/outlet Tekstil dan desainer pakaian Jadi Nasional


Asosiasi Tekstil Indonesia, Pelaku Usaha

Ter sedi anya pr of l l usaha


l l ni ni l na1 2 kal i dal am

set ahun b. Mengenatt an aan

mempromosikan dan keq'asama pemasaran produk Bordir pasuruan ke pasar garmentl dan desainer pakaian jadi nasional c. Melakukan pernbuatan profil sentra industri bordir dan pengembangan bisnisplan di Kabupaten Pasuruan a. Uetatutan t<er.lasarna pemasaran dengan factory outlet, butik dan showroom di Kota-kota besar potensial seperti Surabaya, Malang, Yograkarta, Band.ung dan Jakarta

e. Membuat こ〃cゎ sf ` θ pemasaran dan promosi produk Bordir kabupaten Pasuruan dan pemeliharaannya

Ditjen IKM Kemenperin, Deputi bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian KUKM

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Dekranasda Kabupaten Pasuruan

pamer an di t i ngkat Pr Ovi nsi dan Nasi onal

pertenunan Bordir kabupaten Pasuruan

Adanya dokumen MoU

Kemenperin


Tersedianya urebsite pemasaran dan promosi bordir yang dapat diakses dan dikelola dengan baik


8

KADI NDA, Asosl asl

KADI NDA Kab. Pasur uan, Asosi asi ,

pel aku usaha

Lampi r an:

Per at ur anヽ l ent er i Per i ndust r i an RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014

f. Memberrtuk k.mitraandengan industri besar dalam bidang pemasaran

produk

flqanya MUU terkait investasi dan pemasaran dengan pelaku usaha industri besar


Bappeda Kab. Pasuruan, KADINDA Kab. Pasuruan, Asosiasi,

4

PENGUATAN TEKNOT noTTNハ a. rvlemlaslutasr IKM dengan bantuan peralatan produksi yang berteknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi

ヽア

TTT′

pelaku usaha

、、A▲ … 型

` oi bD^、 Tersedianya r.r.sin produksi pada pelaku usaha prioritas melalui KUB/Koperasi

rIrJen IKM Kemenperin


Bappeda Kab. Pasuruan, Bag. Perekonomian Setda Kab. Pasuruan, Dinperindag Prov

b. Memberit a.r fasititasi

teknik produksi bordir berkualitas tinggi

c.

p.oa*si bordiryang berkualitas

Tersedianya

υ l t J Cn l KM

Kemcnper i n


Bappeda Kab. Pasuruan, Bag. Perekonomian Setda Kab. Pasuruan, Dinperindag Prov

Memberikan fasilitas lT untuk promosi bagi pelaku usaha

d. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dengan mendorong kesadaran IKM untuk mendaftarkan merek produknya secara legal e. Penyusunan rencana tata ruang klaster industri

rerqapatnya brosur, uebsite untuk promosi bagi pelaku usaha

Ditjen Aplikasi Informatika

Terdaftarnya .ne.et bordir masing-masing pelaku usaha

旦 l nl k HKl Kel nenpe五 n,

Kemen Kominfo

Di り en

HKI

Kemenhumham

rerseoranya ctokumen tata ruang klaster

industri

Ditjen PPI Kemenperin

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan

Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, Bappeda Kabupaten

Kadinda Kab. Pasuruan, Pelaku Usaha

Kadinda Kab. Pasuruan, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha

Kadinda Kab. Pasuruan, Perguruan Tinggi

￨‐

‐

￨￨￨‐

￨● ■

■

￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨

Lampi r an:

Per at ur an A/ 1ent er i PcHndust r i an RI

Nomor : 108/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014

f.

Memban

eurr;hoiiom

untuk pemasaran produk Bordir Kabupaten

Terbangunnya tnoiroom

Pasuruan ditempat

i l 臨 1計戯[ ] 躍l d

g. Meni ngkat k… penunjuk arah menuju

Adanya penunjuk arah menuJ u sent r a

sentra pengembangan dan pemasaran produk Bordir

Kemendag, Kemenperin

Bappeda Kabupaten

Bappeda Kabupaten Pasuruan, Dinas pU Bina Marga Kabupaten Pasuruan

10

i,.r- it,r i -'tyu-' PERATURAN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSIINTIINDU.sinTxaeUPATENPASURUAN MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDoNESIA,

Recommend Documents