1
KATA PENGANTAR
INVESTASI .... Investor dari Indonesia dan international sangat ingin untuk berinvestasi di Indonesia dan persetujuan terhadap investasi itu sendiri menunjukan pertumbuhan yang sangat tinggi. Institusi pemerintah di Indonesia yang berniat untuk menarik investasi, mungkin ingin melakukan reformasi dan improvisasi mengenai pelayanan kepada publik. Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa perusahaan pada umumnya, tidak terkecuali apakah mereka berasal dari Indonesia maupun luar negeri, memiliki banyak lokasi untuk dipilih dalam rangka mendirikan usahanya. Terutama perusahaan dengan skala besar yang dapat memilih daerah-daerah yang berbeda dan dalam banyak hal, memilih Negara-negara berebeda pada saat mereka memutuskan untuk berinvestasi. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan membawa banyak keuntungan bagi perekonomian local. Tidak hanya dalam hal ketenagakerjaan dan perpajakan daerah, tetapi perkembangan penyalur lokal, inovasi dan dalam banyak hal memberikan dukungan terhadap komunitas-komunitas lokal . Hampir setiap Negara di dunia dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah yang mengetahui cara menarik investasi dan, sama pentingnya, mengetahui cara memelihara investasi tersebut di daerahnya, akan melihat perekonomian mereka menjadi meningkat dan penduduk mereka menjadi makmur. Negara-negara dan daerah-daerah yang diatur oleh birokrasi, korupsi dan petugas pemerintah yang tidak peduli akan selalu tertinggal. Membatasi peraturan menjadi minimal untuk menjaga struktur social dan lingkungan yang rentan sangatlah penting. Akan tetapi adalah lebih penting untuk memperjelas peraturan sehingga dapat digunakan dalam secara efisien. Petugas pemerintah yang dapat berkomunikasi secara efisien dengan investor, dan dapat membuat prosedur menjadi seminimal mungkin, dija-
2
min akan menjadi sukses untuk menarik investasi, bahkan tanpa berlimpahnya sumber daya alam. Perusahaan mencari lingkungan bisnis yang stabil dan transparan dan akan membuka lapangan pekerjaan kepada daerah-daerah yang dapat menawarkan hal tersebut. Dalam dua tahun terakhir, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda, INA telah melakukan pekerjaan di satu Kabupaten dan tiga besar di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kepada investor. Hal yang dapat dipelajari terdapat di dalam isi dari buku ini, yang mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada investor-investor, demi keuntungan bersama bagi rakyat Indonesia dan investor.
DAFTAR ISI
PENGANTAR PENYUSUN
3
DAFTAR SINGKATAN
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
5
REKOMENDASI UNTUK MENARIK INVESTASI
5
Kebijakan dan Peraturan dalam Investasi
5
Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan di Pemerintahan Daerah (Pemda) maupun di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMPD)
8
Pembentukan Daya Saing Investasi Melalui Pengembangan Infrastruktur
9
Pertajam Strategi Pemasaran dan Penyediaan Informasi tentang Daerah
9
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI REKOMENDASI UNTUK ME NARIK INVESTASI
11
Kebijakan dan Peraturan dalam Investasi
11
Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan di Pemerintahan Daerah (Pemda) maupun di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMPD)
16
Pembentukan Daya Saing Investasi Melalui Pengembangan Infrastruktur
19
Pertajam Strategi Pemasaran dan Penyediaan Informasi tentang Daerah
20
3
PENGANTAR PENYUSUN Setiap perekonomian, nasional atau regional, membutuhkan investasi. Investasi asing dapat memberikan kontribusi yang sangat kuat untuk pekerjaan, ekspor dan pendapatan pemerintah. Namun penanam modal (investor) memerlukan stabilitas dan kepastian. Secara umum, lingkungan yang memiliki ketentuan hukum yang lebih stabil dan pasti, akan membuat semakin besar investasi yang diberikan oleh para investor. Investor asing membutuhkan iklim yang sifatnya kondusif seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum dari negara penerima modal. 1 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peranan penting dalam membentuk lingkungan investasi. Oleh sebab itu, buku ini akan memberikan masukan atas hal-hal yang dapat Pemda lakukan untuk menarik investasi asing dari perspektif investor. Manfaat ekonomi dan manfaat lainnya yang diperoleh dari investasi dari dalam maupun luar negeri : 1.
Lapangan kerja
2.
Manfaat pendapatan
1 Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, Majalah Hukum Bisnis Vol 26No.4- Tahun 2007, hal.16.
4
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Pengaruh yang baik untuk investasi lokal me-ningkatkan siklus dan nilai perekonomian lokal, serta mengembangkan rantai perekonomian dari sektor formal dan informal. Alih teknologi Keterampilan buruh yang meningkat Peningkatan ekspor Meningkatnya daya saing internasional untuk perusahaan lokal Mengurangi angka kemiskinan, membatasi perpindahan penduduk, membuka peluang kerja untuk generasi yang akan datang.
Buku ini merupakan panduan singkat untuk meningkatkan iklim investasi lokal di daerah melalui beberapa rekomendasi yang akan kami berikan, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Pemda (Kabupaten, Kotamadya dan Provinsi) yang ingin dalam membuat peraturan dan prosedur yang ramah bagi warga masyarakat dan perusahaan. Sebagaimana rekomendasi Rekomendasi tersebut didasarkan pada pengalaman dalam kerja sama dengan Pemerintahpemerintah Daerah di Indonesia.
DAFTAR SINGKATAN
BKPM : Badan Koordinasi Pemerintah Daerah BKPMD : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah SDM : Sumber Daya Manusia APEKSI : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia PEMDA : Pemerintah Daerah PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BUMN : Badan Usaha Milik Negara UKM : Usaha Kecil dan Menengah PERDA : Peraturan Daerah RUU : Rancangan Undang-Undang RANPERDA : Rancangan Peraturan Daerah IMB : Izin Mendirikan Bangunan SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan TDP : Tanda Daftar Perseroan SIUJK : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi KPTSP : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu SOP : Standar Operating Procedure SPM : Standar Pelayanan Minimal SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik BUMD : Badan Usaha Milik Daerah RKAP : Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan KPS : Kerjasama Pemerintah Daerah
5
I. Rekomendasi untuk Menarik Investasi Berbagai faktor yang bisa menjadi daya saing dan daya tarik investasi serta dapat menjadi rekomendasi atau usulan untuk menunjang iklim investasi yang kondusif, yakni sebagai berikut : 1) Kebijakan dan Peraturan dalam Investasi, 2) Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan di Pemda maupun di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMPD), 3) Pembentukan Daya Saing Investasi Melalui Pengembangan Infrastruktur, dan 4) Pertajaman Strategi Pemasaran dan Penyediaan Informasi Tentang Daerah. (5) Peningkatan mutu SDM yg berdasarkan pada lapangan kerja
1. Kebijakan dan Peraturan dalam Invesatasi Arus modal asing akan meningkat seiring keseriusan Pemda dalam menciptakan peraturan hukum yang stabil dan konsisten, didukung dengan prosedur perizinan yang lebih singkat bagi investor dalam bidang penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Untuk setiap peraturan, pertanyaan yang perlu ditanyakan yakni: apakah peraturan ini benar-benar mewujudkan hasil yang diinginkan dan efek samping apa yang dapat ditimbulkan? Apakah mungkin ada cara lain yang lebih efektif dan memiliki efek samping negatif yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang diinginkan? Apakah peraturan tersebut akan sulit untuk dipatuhi? Dapatkan peraturan dibuat lebih sederhana? Sebuah tinjauan kritis akan dapat bermanfaat. Yang menjadi prioritas tertinggi adalah peraturan-peraturan yang dianggap paling membebani perusahan-perusahaan. Akan lebih bermanfaat untuk mengambil langkah-langkah yang relatif mudah diimplementasikan dan juga memiliki dampak yang relatif besar (quick wins), untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dan kepercayaan dari perusahaan dan juga warga masyarakat. Ada banyak kemungkinan untuk memperbaiki peraturan dan beban biaya administrasi dengan bekerja lebih efisien.
a. Konsistensi regulasi pada semua tingkatan terutama peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan yang berbeda mungkin dapat menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya. Daftar pertentangan-pertentangan hukum tersebut menjadi langkah awal bagi badan-badan pemerintahan untuk
6
melakukan diskusi secara bersama-sama dalam mencari solusinya. Dalam pembahasan tersebut dapat pula dipertimbangkan persoalan beban administratif yang telah diberikan peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat. Memberikan kesempatan
RINGKASAN EKSEKUTIF yang berkelanjutan bagi masyarakat untuk melaporkan bagaimana mereka menjalani peraturan tersebut, sebagai contoh, melalui pemberian survei, sounding boards (komite perwakilan khusus) dari perusahan-perusahaan, warga masyarakat dan pertemuan balai kota, yang ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan para ahli, dapat menjadi sarana yang berguna untuk mendapatkan tanggapan dan saran untuk perbaikan dalam peraturan dan beban administratif.
Di beberapa kasus, hanya pemerintah pusat yang dapat memecahkan persoalan tanpa membuat aturan dan membebani biaya administratif. Terkait dengan itu, Pemda harus melaporkan kepada pemerintah pusat dan sesering mungkin bekerjasama dengan asosiasi Pemda seperti APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Pemda juga dapat belajar dari daerah lain yang mulai menyederhanakan peraturan. APEKSI bisa memfasilitasi tukar menukar infor-
b. Mengganti perizinan dengan peraturan yang umum Perizinan-perizinan yang cukup banyak dapat membingungkan dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga akan lebih baik dan efisien apabila dapat dikeluarkan suatu peraturan yang mencakup substansi dari perizinan-perizinan yang dibutuhkan untuk berinvestasi di daerah. Isi dari peraturan tersebut sudah mencakup syarat-syarat,
prosedur, biaya, jangka waktu serta sanksisanksi. Jadi, sebelum seorang investor ingin memulai investasinya, peraturan tersebut dapat memberi kan gambaran yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dan boleh dilakukan, serta yang tidak boleh dilakukan oleh investor di suatu daerah.
c. Menerapkan deadline untuk prosedur pelayanan perizinan Dengan adanya kepentingan bagi investor terhadap pelayanan yang efisien, membuat prosedur pelayanan investasi yang tidak berbelit-belit memiliki nilai tertinggi. Maka dari itu, diperlukan adanya batas waktu (deadline) yang ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan baik di Pemda ataupun BKPMD. Apabila setelah lewat dari jangka
waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pelayanan perizinan namun Pemda atau BKPMD tidak juga memberikan keputusan, maka permohonan perizinan yang diajukan itu dianggap diterima. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung prosedur pelayanan perizinan yang cepat dan efisien bagi investor.
d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Services - PTSP) (dengan harga dan jangka proses yang tetap dan yang diumumkan) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service (OSS) merupakan sistem yang paling ideal dengan banyak kelebihan.
Melalui sistem ini seluruh proses perijinan dan non perijinan dilakukan melalui satu pintu dan satu atap. Seperti halnya pada
7
RINGKASAN EKSEKUTIF pelayanan satu pintu, proses perijinan dan non perijinan melalui sistem ini transparan dalam hal prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service - PTSP) dapat dimungkinkan untuk hanya berada di dalam kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Daerah (BKPMD), sistem ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Namun, PTSP pun akan berfungsi lebih baik apabila disertai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemda
ke BKPMD untuk mengurus segala perizinan mengenai investasi, agar pelayanan perizinan benar-benar hanya melalui “satu pintu” saja.Dengan adanya sistem PTSP, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, dan terjamin.
e. Menggunakan Manager Sektoral untuk membantu perusahaan Diperlukan untuk menunjuk salah satu pegawai pemerintahan (liaison officer) dalam kantor/instansi tersebut, juga di dalam Pemda serta BKPMD yang memiliki wawasan yang luas serta memiliki keahlian berbahasa Inggris yang baik dan dapat diberikan tanggung jawab sebagai pejabat penghubung antara Pemda/BKPMD dengan perusahaan/ investor. Orang tersebut membantu perusahaan/investor baik di
dalam perizinan maupun dalam menyelesaikan masalah yang mereka miliki, seperti pembuatan izin, status tanah, sengketa bisnis dengan mitra atau klien, bea cukai, kantor pajak, Departemen Tenaga Kerja, Imigrasi ataupun masalah dengan masyarakat setempat. Sehingga dapat mendukung proses kegiatan investasi daerah yang mudah dan cepat.
f. Menggunakan model standar untuk formulir permohonan perizinan Adanya standardisasi model formulir perizinan yang sama di setiap wilayah. Perumusan model standar formulir perizinan tersebut dilakukan dan dibahas secara bersama oleh para Pemda, BKPMD atau APEKSI di setiap wilayah di seluruh Indonesia, agar
dapat ditentukan suatu model standar yang disepakati untuk digunakan bersama. Isi dari model standar tersebut haruslah jelas, detail dan mudah diaplikasikan oleh para investor.
7
2. Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan di Pemerintahan Daerah (Pemda) Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 8 (delapan) faktor internal dan 5 (lima) eksternal.2 Delapan faktor internal tersebut adalah motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/ketrampilan, tingkat kehadiran, pendidikan formal, inisiatif dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah kedisiplinan kerja, tingkat kerjasama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Sementara itu untuk upaya peningkatkan kualitas tenaga kerja, terdapat 5 (lima) faktor, yaitu meningkatkan pengalaman kerja, meningkatkan disiplin kerja, mengikuti pelatihan-pelatihan, meningkatkan komunikasi kerja dan meningkatkan pendidikan formal tenaga kerja. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, akan dibutuhkan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja. Ketika Pemda dan BKPMD mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja dari para pekerja dengan memberikan insentif-insentif (sebagai contoh cuti, bonus, naik jabatan, dan sebagainya), maka Pemda dapat mejaga serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja nya, sehingga keuntungan yang diperoleh, yakni secara otomatis dapat mengalami peningkatan.
2 Dapat dilihat (On-line) di: http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-7718-3103203008-kesimpulan.pdf
8
RINGKASAN EKSEKUTIF 3. Pembentukan Daya Saing Investasi melalui Pengembangan Infrastruktur
Infrastruktur adalah faktor yang sangat penting dalam pembentukan saya saing investasi dan menunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk menyediakan infrastuktur tersebut, Pemda harus membangun infrastruktur-infrastruktur yang memadai dan bermutu, yang kemudian membuat investor tertarik berinvestasi. 3 Selama ini, pendanaan infrastruktur umumnya bersumber dari empat sektor, yaitu pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman luar negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan campuran (public private partnership – PPP). Namun demikian, infrastruktur tidak bisa selalu dilihat sebagai suatu investasi swasta. Pemerintah harus membiayai infrastruktur dasar dari dana sendiri, seperti pelabuhan, jalur kereta api, jalanan darat dan jaringan pipa air. Investor swasta bisa, dan akan, kemudian membangun fasilitas tambahan, seperti terminal dan peralatan stevedooring. Pemerintah tidak harus terlibat langsung ke dalam bisnis. Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, harus diserahkan kepada sektor swasta. Pendapatan pemerintah akan didapat dari konsesi dan penerimaan pajak yang meningkat karena lebih banyak perusahaan berinvestasi di wilayah tersebut. Pemda bukan hanya dapat mendukung pengusaha setempat dengan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan infrastruktur nonfisik, seperti pendidikan (educational) dan informasi.Pemda Kabupaten Temanggung, sebagai contoh, meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah, serta menyelenggarakan seminar, diklat dan workshop mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan investasi juga UKM.
4. Pertajam Strategi Pemasaran dan Penyediaan Informasi tentang Daerah Di dunia informasi dan komunikasi saat ini, penerima informasi, perusahaan pada khususnya, sangat menuntut dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan pun harus sangat mudah dipahami, mudah untuk diakses dimana dan kapan saja, akurat (tetapi tidak rinci) dan up to date. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemda dalam memberikan data-data mengenai investasi daerahnya akan menarik perhatian investor. Sebagai contoh, Pemda menyediakan informasi online dalam bentuk website dibuat sangat praktis dan mudah diakses, dengan menyertakan informasi-informasi bagi perusahaan/investor. Selain itu, melalui website tersebut, Pemda juga dapat melakukan promosi mengenai daerahnya. Sebagaicontoh, hal-hal apa saja yang tedapat di daerahnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain, apa keunggulan daerahnya dibandingkan dengan daerah lain dan sebagainya. 3 Dapat dilihat Perpres Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dan Perpres No. 13 tahun 2010 jo Perpres No. 67 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pembiayaan Infrastruktur.
9
Promosi seperti tentunya dapat dijadikan sebagai suatu stratgei pemasaran yang akan membuat citra dari daerah tersebut akan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi. Informasi tentang potensi daerah, peluang investasi, kesempatan berusaha serta sosialisasi program yang ada di daerah, termasuk juga hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi, prosedur hukum dan biaya administrasinya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, serta Perda yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai dasar hukum atas tata cara pelaksanaan investasi di daerah. Pemda dapat mengembangkan investasi daerahnya dengan menyajikan website dengan tampilan menarik dan isi (content) seperti artikel, gambar, dan lain sebagainya, yang up to date dan tentunya mudah di unduh untuk menumbuhkan minat masyarakat dan investor untuk mengaksesnya. Sebagaimana juga diperlukan adanya pencantuman alamat email ataupun nomor kontak “yang menjawab” apabila masyarakat ataupun investor ingin menghubungi untuk bertanya ataupun memberikan pengaduan.
10
RINGKASAN EKSEKUTIF
II. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasasi Rekomendasi untuk Menarik Invesatasi Lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman tentang Modal Tahun 2007, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal terus digulirkan oleh pemerintah pusat. 4 Diterbitkannya serangkaian peraturan tersebut, tiada lain dengan maksud supaya proses percepatan masuknya penanaman modal ke Indonesia khususnya ke berbagai daerah dapat terwujud. Selain peraturan-peratuan tersebut, juga terdapat kebijakan-kebijakan baik lokal maupun nasional yang pada dasarnya memang dibuat untuk menanggulangi dan melancarkan setiap kegiatan usaha. Buku ini pun menyajikan beberapa rekomendasi yang kemudian dapat mudah diimplementasikan oleh Pemda dalam menarik investor. 1. Kebijakan dan Peraturan dalam Invesatasi Pembaharuan regulasi disini maksudnya adalah penyusunan, penyesuaian ataupun penyempurnaan kebijakan dan peraturan perizinan dan non-perizinan usaha yang ditujukan investor agar mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Cara ini semata-mata dilakukan untuk menarik investor dengan adanya prosedur pelaksanaan penanaman modal yang jelas, cepat dan efisien serta jaminan kepastian hukum yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha di daerah. Membuat “peraturan yang lebih sedikit dan pelayanan yang lebih baik” menjadi prioritas pembaharuan regulasi: • Adanya minimalisasi Perda yang mencakup semua ketentuan yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi, dimana di dalam Perda tersebut tercantum secara jelas prosedur pelayanan perizinan, biaya yang diperlukan serta jangka waktu pelayanan. • Sebelum adanya pembuatan peraturan baru atau perubahan peraturan, konsultasi publik terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan (Stake Holder) dan juga warga masyarakat. Juga perlu diingat untuk mengharmonisasikan Perda tersebut dengan PeraturanNasional ataupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan agar tidak ada pertentangan substansi hukum. Setelah Perda dikeluarkan, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan peraturan lagi di masa mendatang, hal ini hubungannya dengan kestabilan hukum yang mendukung iklim investasi di daerah tersebut.
4 Antara lain yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UUKEK), Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lain-lain.
11
Salah satu bentuk kepastian hukum yang dapat diberikan kepada investor adalah dengan menerapkan fasilitas percepatan dan kemudahan pendirian perusahaan atau izin usaha, yang antara lain dilakukan melalui cara:
a. Konsistensi regulasi pada semua tingkatan terutama peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya Langkah-langkah harmonisasi Perda berkaitan erat dengan sistem hukum yang ada, yakni dengan: 1. Memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (input), dengan memperhitungkan keberadaan unsur-unsur yang sedang berjalan, berupa: (a) substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan tatanan hukum internal, (b) struktur hukum yaitu kesiapan kelembagaan publik beserta aparatur Pemda, (c) budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat terkait dengan materi Perda. 2. Memperhatikan realitas keberadaan Perda dan penegakannya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 3. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai berupa terbentuknya Perda yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka persiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan juga dalam
rangka evaluasi atau klarifikasi Perda, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan, hal ini dinamakan konsultasi publik.5
Gambar : Konsultasi Publik Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan
b. Mengganti Perizinan dengan Peraturan yang Umum Setiap perizinan-perizinan yang dipersyaratkan kepada investor agar dapat menjalankan aktivitasnya, justru semakin mem-
persulit investor itu sendiri, dimana proses untuk mendapatkan izin tersebut terkadang memakan waktu terlalu lama dan persyara-
5 Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan hal yang sama. Dalam ketentuan Pasal 139 tersebut, disebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda
12
RINGKASAN EKSEKUTIF tannya terlalu banyak, padahal dalam kenyataannya, investor telah siap dan mampu untuk beraktivitas. Hal inilah yang terkadang menjadi masalah bagi para investor. Dengan demikian akan lebih baik jika Pemda mengeluarkan suatu peraturan sebagai pengganti perizinan-perizinan, yang benarbenar bisa dijadikan dasar bagi mereka (investor) untuk menjalankan aktivitasnya. Peraturan tersebut tentunya harus mengatur mengenai jenis-jenis usaha atau hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam peraturan tersebut, dan memberikan penjelasan secara spesifik mengenai jangka waktu yang diberikan kepada investor dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Tentunya tidak lupa juga untuk mengatur persyaratan-persyaratan untuk memulai sesuatu investasi di daerah tersebut. Pada akhirnya, peraturan tersebut mer-
upakan suatu kumpulan dari izin-izin usaha yang ada sebelumnya, beserta jangka waktu dan persyaratan-persyaratannya. Maka dari itu, selama para investor bertindak sesuai dengan peraturan tersebut, Pemda hanya perlu mengeluarkan dokumen sebagai dokumen pengganti izin, Pemda dapat hanya mengeluarkan semacam surat keterangan yang berisikan informasi-informasi untuk setiap perusahaan/investor, termasuk jenis investasi, jangka waktu yang diberikan dan sebagainya, yang memang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan digantinya suatu perizinan dengan peraturan yang umum, diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya suatu tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum petugas, baik perseorangan maupun dalam kelompok kecil, untuk melakukan korupsi.
c. Menerapkan deadline untuk proses prosedur pelayanan Penerapan deadline mempunyai tujuan untuk menunjang pelayanan Pemda dan BKPMD yang prima, efektif dan jauh dari kesan buruk karena tarif yang mahal dan prosedur yang bertele-tele. Persoalan ini dapat direduksi salah satunya dengan cara mempersingkat proses pelayanan izin memulai usaha, sebagai contoh, pelayanan perizinan di KPTSP Kabupaten Magelang melayani proses perizinan-perizinan sebagai berikut : 1. Persetujuan prinsip paling lama 15 (lima belas) hari kerja; 2. Penerbitan izin lokasi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja; 3. Penerbitan izin mendirikan/ mengubah/
4. 5.
merobohkan bangunan (IMB) paling lama 14 (empat belas) hari kerja; Penerbitan SIUP dan TDP paling lama 5 (lima) hari kerja; Penerbitan izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
Apabila sampai batas waktu pelayanan, namun belum ada keputusan untuk menerbitkan perizinan, maka dapat dianggap bahwa permohonan perizinan tersebut diterima. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja dari Pemda atau BKPMD untuk bekerja secara cepat, disiplin dan efisien dalam melayani investor.
13
d. Pelayanan Satu Atap (One Stop Service – PTSP) (dengan harga dan jangka waktu yang tetap dan yang diumumkan Salah satu kiat untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha adalah dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP memiliki fungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan perizinan, yang tentu saja dapat dilakukan dengan diikuti adanya pelimpahan wewenang dari Pemda kepada BKPMD untuk mengeluarkan perizinan melalui PTSP itu sendiri. Sebagai contoh adalah PTSP di Kabupaten Aceh Besar. Penerapan PTSP di Kab. Aceh Besar diawali dengan didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar, yang kemudian ditingkatkan menjadi Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar dimana beberapa izin (18 izin) sudah dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala KPTSP melalui Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 205 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.6 Dengan adanya mekanisme pelayanan perizinan cepat PTSP, Kab. Aceh Besar hingga kini telah melayani berbagai macam perizinan dengan mudah dan praktis.
Agar KPTSP dapat menjalankan fungsinya sebagai kantor yang baik yang memberikan pelayanan perizinan, memiliki kendali yang tepat, terukur dan terkendali menuju pelayanan satu pintu, maka dibutuhkan adanya: • Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operating Procedure (SOP) KPTSP; • Penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KPTSP sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen pelayanan kepada masyarakat.7 • Peningkatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).8 Sistem ini diciptakan untuk memfasilitasi PTSP lebih lanjut. Pelaksanaan SPIPISE memang bertujuan untuk “memangkas” birokrasi perizinan yang biasa berbelit lambat dan tidak bisa diprediksi, menuju ke perizinan yang murah, lebih efisien dan dapat diprediksi. Fasilitas SPIPISE ini juga bebas pungutan liar sebab untuk melakukan pengurusan suatu perizinan dapat dilakukan dari rumah pihak yang bersangkutan, dalam hal ini investor, melalui perangkat teknologi yang ada. Batam sebagai pilot project atau daerah percontohan atas SPIPISE sendiri telah dapat mengurusi 102 perizinan sejak diresmikan di tahun 2010.
6 KPTSP Kabupaten Aceh Besar, Sekilas Tentang Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Aceh Besar, dapat dilihat (On-line) di: http://kptspacehbesar.blogspot.com/2010/03/sekilas-tentang-kantor-pelayanan.html, tanggal 3 Maret 2010 7 Dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8 Pusat Pengolahan data dan Infomasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusdatin BKPM) memikul tanggung jawab atas terlaksananya sistem pelayanan investasi secara nasional. Untuk melaksanakannya, Pusdatin BKPM sesuai kewenangan yang diberikan telah membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE. Sistem ini dibuat menurut bisnis proses dan dinamika pelayan perijinanan di BKPM Pusat dan Badan Penanaman Modal Daerah. Dapat dilihat (On-line) di: http://zulitaufik.blog.com/2011/10/29/dss-untuk-optimalisasi-tim-sosialiasi-spipise/
14
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelayanan Administrasi Bagian Pelayanan dan Pendaftaran
Pemohon mengurus perizinan
1. Memberikan informasi tentang perijinan 2. Menyerahkan dan menerima formulir permohonan izin 3. Validasi awal berkas permohonan 4. Penomoran agenda permohonan dan pengeluaran resi penerimaan berkas
Berkas Permohonan
Tidak Lengkap
Dikembalik an untuk dilengkapi persyaratan nya
Lengkap
Dua hari kerja
1. Validasi berkas 2. Koordinasi rapat awal tim teknis izin multi SKPD
Pemrosesan Teknis Bagian Pemrosesan
1. Rapat koordinasi pelaksanaan lapangan 2. Pelaksanaan survey 3. Rapat akhir hasil survey (BAP)
Tim Teknis Izin Multi Skpd Teknis Bagian Pemrosesan
survey
Rekomendasi Maksimal 3 hari kerja
Pemohon
Ditolak
1. Penetapan biaya / retribusi 2. Mengubungi pemohon
Diterima Menyerahkan SKRD
Satu hari kerja
Kasir Pemohon membayar retribusi dan menerima kuitansi pembayaran
Pelayanan Administrasi Bagian Pelayanan dan Pendfataran
Permrosesan Akhir - Kasie pemrosesan - Kasie pelayanan
Kepala KPTSP
1. Pengetikan naskah izin (proses izin) 2. Paraf Sertifikasi izin
Satu hari kerja
Penandatangan Sertifikasi izin
Gambar : Mekanisme PTSP Kab. Aceh Besar
e. Menggunakan Manajer Sektoral untuk membantu perusahaan Penunjukkan Manajer Sektoral untuk mendampingi perusahaan dalam berinvestasi di daerah sebagai salah fasilitas yang dapat memberi keuntungan untuk investor, dimana kewajiban dari Manajer Sektoral adalah memaksimumkan kemudahan berinvestasi di daerah untuk investor. Dalam penunjukkannya, dipilih orang yang dianggap paling ahli dalam kegiatan investasi dan mengerti akan seluk-beluknya, termasuk juga yang memiliki wawasan yang luas serta dapat berbicara dengan menggunakan bahasa asing, khususnya inggris.
Manager Sektoral bertindak sebagai pejabat penghubung (liaison officer) antara perusahaan/investor dengan Pemda dan BKPMD. Manager Sektoral bertugas untuk memberikan panduan dan mendampingi di setiap kegiatan berinvestasi seperti dalam permohonan perizinan, pemberian pendapat/saran akan peluang investasi yang ada di daerah, sebagai contact person saat perusahaan/investor menemukan permasalahan/ kesulitan dalam berinvestasi, juga memberikan kabar terkini akan perkembangan regulasi atau perizinan terbaru menyangkut kegiatan investasi.
15
f. Menggunakan model standar untuk formulir permohonan perizinan Merupakan hal yang penting apabila Pemda, ataupun APEKSI di setiap wilayah di Indonesia berkumpul bersama dan menyusun suatu model standar untuk formulir permohonan perizinan-perizinan. Perumusan model standar ini menjadi suatu bentuk efisiensi waktu, tenaga dan biaya, karena setelah disepakati bersama maka model standar tersebut siap menjadi panduan model untuk formulir-formulir perizinan yang dipakai oleh Pemda dan BKPMD di
seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi hukum, karena persyaratan-persyaratan apa saja yang yang diperlukan tiap-tiap jenis permohonan perizinan jelas tercantum di dalam formulir, selain itu juga untuk memudahkan Pemda dan BKPMD dalam mengidentifikasi si pemohon perizinan dan memudahkan dalam proses seleksi aplikasi.
2. Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan di Pemerintahan Daerah (Pemda) maupun di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMPD) Untuk kegiatan penanaman modal diperlukan adanya tenaga kerja berkualitas yang cukup tersedia di Pemda dan juga BKPMD. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk meningkatan mutu pelayanan.Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, maka dirasakan perlu untuk dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kerja, antara lain melalui :
a.
Pemberian reward atas pencapaian target.
Sebagai bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian target. Pemberian reward ini dapat berupa: 1. Pemberian hadiah/bonus; 2. Kenaikan jabatan kerja; 3. Pemberian hak-hak istimewa, contohnya: cuti khusus atau tunjangan khusus; 4. Remunerasi, dan sebagainya. Penghargaan tersebut diberikan kepada tenaga kerja karena sudah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas institusi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Diharapkan apresiasi yang diberikan ini dapat terus memacu semangat tenaga kerja untuk memajukan kinerjanya dengan terus merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di daerah.
16
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar : Team Building PTSP Kab. Aceh Besar
b. Penyelenggaran pendidikan/ pelatihan bagi tenaga kerja Penyelenggaraan pelatihan pada prakteknya dapat mencontoh seperti apa yang telah dilaksakan oleh INA bekerja sama dengan B_Trust di KPTSP Kabupaten Aceh Besar. 9 Tujuan pelatihan SDM ini adalah: 1. Membangun pola pikir penyelenggara KPTSP akan pelayanan Perizinan Prima; 2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Prinsip, Kebijakan Sistem dan Prosedur; 3. Meningkatkan keahlian pegawai KPTSP dalam keahlian komunikasi baik secara verbal maupun non verbal; 4. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang Management, Team Building dan Leadership; 5. Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan perizinan tentang Customer Services untuk melaksanakan pelayanan perizinan dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
9 INA and B_Trust, Ibid.
17
c.
Alih pengetahuan bagi Tenaga Kerja Indonesia baik di Pemda maupun di BKPMD
Terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan investasi di sektor penanaman modal akan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja asing. Dengan demikian pemanfaatan tenaga kerja asing tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui alih pengetahuan (transfer of knowledge). Tenaga kerja Indonesia selama bekerja di perusahaan asing dapat menambah pengalaman keterampilan dan menerima sistem kerja, sistem pendayagunaan peralatan mutakhir dipakai oleh perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat menguasai teknologi tersebut untuk selanjutnya dimanfaatkan sendiri guna menunjang pembangunan Indonesia. Contohnya saja, industri minyak kita sekarang ini sekitar sepertiga dari perairan laut Jawa, sekitar Balikpapan, sekitar Natuna, selat Malaka, namun ditahun 2025 industri pengambilan minyak akan bergeser ke laut yang lebih dalam, disekitar selat Bali, sekitar Timor, daerah laut Arafuru. Penguasaan ilmu dan teknologi di bidang offshore/ocean, selain memberikan lapangan kerja, juga dapat menekan biaya produksi. Makin maju dan besar jaringan industri dan kegiatan produksi lainnya, perlu perencanaan dan manajemen industri yang baik, untuk itu perlu penguasaan operation research, industrial engineering. Dengan demikian, alih pengetahuan 10 pun menjadi suatu salah satu keuntungan dari investasi asing.
Gambar 4 : Alih Teknologi Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Indonesia 10 Kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal saat ini terdapat pada Bab VI mengenai Ketenagakerjaan, yaitu pada Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
18
RINGKASAN EKSEKUTIF 3. Pembentukan Daya Saing Investasi melalui Pengembangan Infrastruktur Untuk mewujudkan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif, antara lain sebagai berikut :
a. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur, melalui cara: 1. 2. 3.
Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum; Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah; Pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun.
b. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik, melalui cara peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan terbarukan. c. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih, melalui cara: 1. 2.
Ketersediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi.
Pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain: • Proyek Pemda yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Umum Milik Daerah (BUMD)/swasta. • Proyek BUMD, yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui oleh Pemda. • Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi) 11 dimana peran Pemda hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta, tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi. Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tempat penekanan pembangunan ada pada peningkatan jalan raya antar daerah. Dalam infrastruktur, hambatan yang paling mendesak biasanya sistem jalan, untuk hampir semua bidang yang lebih dari 50 km dari bandara laut atau pengangkutan barang ke daerah lain membutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama untuk barang yang mudah rusak dan barang yang memiliki waktu pasokan kritis.
11 Bentuk kerjasama konsesi dilakukan untuk sektor-sektor tertentu yang dengan alasan politik atau hukum dianggap tidak layak untuk dilakukan privatisasi. Konsesi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian hak kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan atau pengelolaan pada sektor tertentu, dimana pihak swasta menerima penghasilan dari hasil pengelolaan tersebut, namun hak mi lik dari lahan/tanah tersebut tetap di tangan pemerintah.
22
Jalan dalam kondisi buruk menyebabkan penundaan atau kemacetan kontribusi barang. Pemeliharaan jalan dan perbaikan rutin memiliki efek positif yang kuat untuk perekonomian di daerah. Selain dari pembangunan infrastruktur fisik, Pemda juga harus meningkatkan infrastruktur non fisik dengan memberikan edukasi yang memadai kepada pengusaha setempat mengenai kewirausahaan dalam bentuk UKM. Adanya penyelenggaraan program pelatihan pengembangan UKM, dimana program pelatihannya dapat berupa pelatihan di bidang industri, contohnya kerajinan tangan dan furnitur, serta pelatihan manajemen dan pengembangan bisnis. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian integral dunia usaha, UKM mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang semakin seimbang dan semakin merata.Dengan adanya upaya Pemda untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, dapat memberikan kesan yang sangat baik bagi investor untuk berinvestasi di daerah, dikarnakan infrastruktur merupakan aspek penting bagi investor untuk melancarkan kegiatan usahanya. Aktor atau pelaku utama Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah sektor publik (Pemerintah) dan sektor privat (swasta) di mana masingmasing mempunyai tujuan, kepentingan, dan struktur organisasi yang berbeda. Perusahaan ingin berinvestasi, bertumbuh dan mendapatkan keuntungan. Pemda ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Perusahaan dan Pemda saling membutuhkan, tetapi tidak harus dengan mengambil tempat masing-masing melainkan dapat bekerja sama
4. Pertajam Strategi Pemasaran dan Penyediaan Informasi tentang Daerah Potensi daerah akan dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi,12 sehingga dapat memberikan ruang kepada semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang sesuai potensinya masing-masing. Pemda dalam hal ini menganalisa serta mengembangkan kekuatan atau keunggulan komparatif daerah sebagai suatu objek investasi. Menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat di pungkiri secara historikal sebagai suatu hal yang membuat investor tertarik untuk melakukan investasi. Setelah telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab 1 sampai 3 mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menunjang iklim investasi yang kondusif, maka strategi pemasaran daerah dapat dijalankan sebagai berikut:
a. Tetapkan Prioritas Unggulan Daerah Setiap daerah wajib menentukan peluang investasi unggulan apa yang dimiliki di daerah tersebut, dengan cara antara lain yakni :
1.
Pembuatan bahan promosi potensi daerah dalam bentuk media cetak, antara lain daftar peluang usaha, dan
12 Salah satu strategi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah pengembangan potensi melalui 6 (enam) koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan Foreign Direct Investment (FDI) dalam skala besar di 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
21
RINGKASAN EKSEKUTIF profil kegiatan unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra. prosedur investasi / penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik (film, video, slide, cd rom, multimedia, dan website). Saat ini masyarakat, khususnya investor dalam hal ini, lebih menyukai untuk mengakses informasi melalui cara yang lebih cepat dan efisien, yakni melalui media elektronik atau on-line. Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki website, email, nomor telepon atau data lainnya yang dapat dikunjungi serta dihubungi oleh perusahaan/investor. Pembuatan website dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada tenaga kerja atau dapat pula dengan menggunakan jasa pembuatan website. Selain membuat tampilan website yang menarik dengan paduan gambar dan komposisi warna, content atau isi website itu sendiri harus mencakup, antara lain: • Berbagai potensi dan peluang investasi yang dapat diberikan oleh daerah; • Mekanisme-mekanisme prosedur pelayanan perizinan usaha; • Publikasi prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh daerah; • Sosialisasi agenda Pemda di masa depan, seperti merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki
2. 3.
4.
5.
regulasi, menyederhanakan prosedur perijinan, mengembangkan infrastruktur, melakukan promosi daerah, mengembangkan regional managementketatausahaan daerah, dan lain-lain. • Ketentuan peraturan perundangundangan terkini, baik yang berasal dari pusat maupun daerah. • Layanan website, seperti alamat email atau nomor telepon yang jelas aktif untuk dihubungi. • Website harus tampil dalam 2 (dua) bahasa yang ditinjau oleh native english speaker dan web designer yang telah memiliki pengalaman dengan website yang ditujukan untuk perusahaan asing. Menghimpun dan mengolah data teknis potensi daerah; Menyiapkan dan menyusun potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan; Menetapkan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan / prioritas; Tersusunnya data potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah.
b. Tetapkan Target Keberhasilan promosi dalam konteks pemasaran pemasar atau daerah perlu menetapkan secara cerdas pilihan calon investor yang dituju yang disebut penetapan target
22
pasar. Untuk menetapkan siapakah target pembeli atau investor dapat berdasarkan target negara artinya negara mana yang dituju untuk promosi apakah negara di Asia,
Eropa atau Pasific. Target juga dapat berdasarkan jenis perusahaan apakah perusahaan dengan skala besar, skala menengah atau skala kecil hal ini berkaitan dengan seberapa besar kuantitas potensi peluang investasi yang dimiliki daerah. Kemudian pertimbangan jenis investor yang disasar apakah yang memiliki teknologi tinggi atau teknologi yang berbasis labour intensif.
Penetapan penguasaan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tentu mempengaruhi kebijakan suatu daerah apakah peluang investasi diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dengan menggunakan teknologi tinggi atau kepada pemberian kesempatan kerja sehingga pilihannya tidak pada teknologi tinggi.
c. Tindakan Daerah harus menerapkan konsep pemasaran dengan menguatkan informasi tentang produk, biaya, lokasi secara cerdas dan tepat terhadap kebutuhan target pasar dan membidik secara tepat sasaran negara calon investor serta memiliki data potensi daerah yang akurat, serta mengadakan kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: • Menyelenggarakan promosi potensi daerah melalui Seminar, Pameran, Temu Usaha dan Workshop; • Bekerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam menyelenggarakan promosi potensi daerah;
•
•
•
•
Memberikan persetujuan penyelenggaraan kegiatan promosi yang berbentuk pameran di wilayahnya; Memberikan pelayanan one stop service / pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi daerah; Memantau, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh investasi yang berada di wilayahnya; Menyelesaikan permasalahan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
d. Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi investasi yang telah dilakukan. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan yang timbul dari keseluruhan proses kegiatan tersebut. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini dapat mengembangkan pelayanan perizinan investasi daerah dan dapat menumbuhkan iklim investasi yang kon-
dusif bagi investor.Pemda harus menyadari bahwa diperlukan hal-hal kongkret untuk “menggali”, memelihara serta mengelola dengan baik potensi daerah yang menjadi daya tarik investor dan dipromosikan secara maksimal sehingga investor mengetahui adanya sumber-sumber daya tersebut.
21
CATATAN :
24
CATATAN :
24
