INTERVENSI PT PP LONDONSUMATERA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DESA
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Disusun oleh : Rio Giant Prayogi 110906038
Dosen Pembimbing : Faisal Andri Mahrawa, S.IP. M.Si.
DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Halaman Persetujuan
Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :
Nama
: Rio Giant Prayogi
NIM
: 110906038
Departemen
: Ilmu Politik
Judul
: Intervensi PT PP London Sumatera dalam Pembuatan Kebijakan Desa
Menyetujui : Ketua Departemen Ilmu Politik
Dosen Pembimbing
(Dra. T. Irmayani, M.Si.)
(Faisal Andri Mahrawa, S.IP,M.Si)
NIP.196806301994032001
NIP. 197512222008121002 Mengetahui : Dekan FISIP USU
(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si) NIP. 196805251992031002
i
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Halaman Pengesahan Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji Skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Dilaksanakan Pada : Hari
:
Tanggal
:
2015
Pukul
:
WIB
Tempat
: Ruang Sidang FISIP USU
Tim Penguji : Ketua
: (
)
(
)
(
)
NIP.
Anggota I
:
NIP.
Anggota II
:
NIP.
ii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK
RIO GIANT PRAYOGI ( 110906038 )
INTERVENSI PT PP LONDON SUMATERA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DESA ( Kasus Intervensi PT PP London Sumatera dalam Pembuatan Kebijakan di Desa Perkebunan Sei Rumbia dan Desa Perkebunan Nagodang ). Rincian isi Skripsi, 107 halaman,
ABSTRAK
Semakin besarnya tuntutan untuk memberikan kewenangan lebih terhadap desa untuk mengelola dan menjalankan secara mandiri pmerintahannya dengan keleluasaan pengelolaan anggaran dan kebijakan, pada akhirnya menjadi landasan untuk pembuatan regulasi khusus yang mengatur tentang desa yakni dengan penerbitan UU No. 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban desa serta yang terpenting adalah pelimpahan wewenang secara luas kepada Pemerintahan Desa untuk dapat mengatur dan mengelola pemrintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Secara klasifikasi umum desa perkebunan juga termasuk dalam kategori Desa, yang membedakan desa perkebunan dengan Desa konvensional adalah dari asal – usul terbentuknya desa, wilayah teritori, dan homogenitas jenis pekerjaan penduduknya. Secara umum dapat dilihat bahwa desa perkebunan adalah desa dimana pembentukannya berdasarkan keinginan perusahaan perkebunan agar
iii
pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut tidak perlu jauh keluar dari wilayah perusahaan untuk berkumim, sehingga perusahaan perkebunan membuat pemukiman untuk para pekerja. Semakin bertambahnya jumlah pekerja dan pemukiman yang dibangun perusahaan dan terpenuhinya syarat – syarat pembentukan desa maka pemukiman pekerja perkebunan tadi berubah menjadi Desa Perkebunan. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana PT PP London Sumatera sebagai perusahaan perkebunan, memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan intervensi terhadap pembuatan kebijakan PAM Swakarsa di Desa Perkebunan Sei Rumbia dan Desa Perkebunan Nagodang. Perusahaan memaksa perangkat desa yang merupakan pekerja perkebunan untuk membuat kebijakan PAM Swakarsa demi kepentingan pengamanan perusahaan dan kebijakan ini ternyata berdampak buruk terhadap masyarakat desa yang juga bekerja sebagai karyawan perkebunan. Pada penelitian ini teori – teori yang digunakan sebagai pisau analisis diantaranya adalah teori kebijakan publik dan teori intervensi. Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana prosedur dan mekanisme pembuatan kebijakan yang ada di Desa Perkebunan Sei Rumbia dan Desa Perkebunan Nagodang. beberapa pendapat ahli digunakan untuk menganalisis pembuatan kebijakan tersebut, seperti William Dunn, Chander dan Plano, Heglo, dan R. Dye. Sementara teori intervensi digunakan untuk menganalisa bagaimana campur tangan PT PP London Sumatera dalam pembuatan kebijakan di Desa Perkebunan Sei Rumbia dan Desa Perkebunan Nagodang. Dalam hal ini pendapat ahli yang digunakan sebagai rujukan adalah pendapat dari Lauterpach.
iv
ABSTRACT
The growing demands to give more powers to the village to manage and run independently of government with the flexibility of budget management and policy, eventually became the foundation for the creation of a special regulation governing the village with the issuance of Law No. 6 2014 which specifically regulates the rights and obligations of the village and the most important is the delegation of authority widely to the village government to be able to organize and manage the government villages to achieve rural welfare. In the general classification plantation village is also included in the category of village, which distinguishes plantation village with conventional village is of origin - the origin of the formation of villages, territories, and the homogeneity of the type of work people. In general it can be seen that the plantation village is the village where the formation is based on the desire that the plantation company workers working in these companies do not have to go far out of the region for the company settle, so that plantation companies make settlements for workers. The increasing number of workers and settlements built the company and the fulfillment of the terms - the village establishment of the settlement terms of plantation workers had been transformed into the Village Plantation. This study will describe how PT PP London Sumatra as a plantation company, utilizing its power to intervene against PAM Swakarsa policy-making in the village of Sei Rumbia Plantation and Plantation Village Nagodang. Company forced the village which is the plantation workers to make Swakarsa PAM policy for the sake of security companies and the policy turned out to have a negative impact on the rural communities that also works as an employee of the estate. In this study the theory - a theory that is used as the blade of which is the analysis of public policy theory and the theory of intervention. Public policy
v
theory is used to analyze how the policy-making procedures and mechanisms that exist in the village of Sei Rumbia Plantation and Plantation Village Nagodang. some expert opinion is used to analyze the policy-making, such as William Dunn, Chander and Plano, Heglo, and R. Dye. While the intervention theory is used to analyze how interference PT PP London Sumatra in policy-making in the village of Sei Rumbia Plantation and Plantation Village Nagodang. In this case the expert opinion is used as a reference is the opinion of Lauterpach.
vi
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis sembahkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia – NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Intervensi PT PP London Sumatera dalam Pembuatan Kebijakan Desa”. Skripsi ini akan menguraikan bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pembuatan kebijakan desa yang ada di Desa Perkebunan Sei Rumbia dan Desa Perkebunan Nagodang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta menguraikan bagaimana terjadinya intervensi yang dilakukan oleh PT PP London Sumatera dalam pembuatan kebijakan dikedua desa. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. Sebagai dekan FISIP USU, kepada Ibu T. Irmayani, M. Si. sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. P. Anthonius Sitepu, M. Si. Sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Politik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Faisal Andri Mahrawa S. IP., M. Si. Sebagai Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing bagi penulis yang senantiasa memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua tercinta, yakni kepada Bapak Giatno dan Ibu Juliani Hasibuan, S.E. atas doa, cinta, kasih sayang, dan kesabaran dalam mendidik penulis menjadi pribadi yang bermoral serta bertanggung jawab sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga kepada adik – adik penulis Retno Kencana Ungu, Putri Ageng Yutriana, Kanjeng Ayu Siti Rahma, dan Adimas Sutan Putoro yang memberikan suasana menyenangkan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
vii
Serta terima kasih kepada Adinda Dina Rajabiah Siregar yang tak henti memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.Terima kasih penulis ucapkan kepada Ozan, Rizki Tembung, Datuk, Mujahid, Sayed, Rizki Kibo, Risa Pesek, Dek Tio, Riza Ubi, Bung Dan, Bung Don, Ketua Iil, Fajar, Amar, Dwidan Kawan – Kawan GENOSIDA lainnya yang memberikan pertemanan lebih dari saudara kepada penulis dan menjadi penyemangat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan – kawan Ilmu Politik 2011 yang telah memberikan masukan dan dorongan selama berkuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik dari Pemerintah Desa Perkebunan Sei Rumbia yakni Alm. Bapak Katmin selaku Kepala Desa, Ibu Mirna selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Sudirman selaku Ketua BPD. Begitu pun dari Pemerintah Desa Perkebunan Nagodang yakni Bapak Suwoyo selaku Kepala Desa, Ibu Indrawaty selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Suharto selaku ketua BPD yang kesemuanya telah bersedia dimintai waktunya sebagai informan dalam penelitian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, peneilti sangat mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat digunakan dalam pengembangan informasi tentang kondisi yang dihadapi oleh Desa – Desa Perkebunan dan dapat bermanfaat bagi semua. Medan, Agusutus 2015
Rio Giant Prayogi 110906038
viii
DAFTAR ISI Halaman Pengesahan ................................................................................................
i
Abstraksi ...................................................................................................................
ii
Kata Pengantar ..........................................................................................................
v
Daftar Isi.....................................................................................................................
vii
Daftar Tabel ..............................................................................................................
xi
Daftar Gambar ...........................................................................................................
xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................................
1
B. Perumusan Masalah ......................................................................................
10
C. Pembatasan Masalah ....................................................................................
10
D. Tujuan Penelitian ...........................................................................................
11
E. Manfaat Penelitian ........................................................................................
12
F. Kerangka Teori 1. Teori Kebijakan Publik ...........................................................................
12
2. Pembuatan Kebijakan ..............................................................................
19
3. Kebijakan Desa .......................................................................................
23
4. Intervensi .................................................................................................
31
G. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian ....................................................................................
31
2. Jenis Penelitian ........................................................................................
32
3. Lokasi Penelitian .....................................................................................
33
ix
4. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................
33
5. Teknik Analisa Data ................................................................................
34
H. Sistematika Penulisan ...................................................................................
35
BAB II Profil PT PP London Sumatera, Desa Perkebunan Sei Rumbia Dan Desa Perkebunan Nagodang. II. 1. Profil Desa Perkebunan Sei Rumbia .........................................................
37
II.1.1. Sejarah Desa Perkebunan Sei Rumbia ................................................
37
II.1.2. Demografi Desa Perkebunan Sei Rumbia ..........................................
38
II.1.3. Luas Wilayah ......................................................................................
38
II.1.4. Status Kepemilikan Lahan ..................................................................
39
II.1.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa ...................................................
40
II.1.6. Kondisi Sosial Ekonomi .....................................................................
41
II.1.7 Kondisi Pemerintahan Desa .................................................................
41
II.1.7.1. Pembagian Wilayah Desa ................................................................
41
II.1.7.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ..........................................
42
II.1.8. Visi dan Misi Desa .............................................................................
43
II.1.8.1. Visi Desa Perkebunan Sei Rumbia ..................................................
43
II.1.8.2. Misi Desa Perkebunan Sei Rumbia ..................................................
44
II.2. Profil Desa Perkebunan Nagodang .............................................................
45
II.2.1. Sejarah Desa Perkebunan Nagodang ..................................................
45
II.2.2. Demografi Desa Perkebunan Nagodang .............................................
46
II.2.3. Luas Wilayah ......................................................................................
46
x
II.2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa ....................................................
47
II.2.5. Kondisi Sosial Ekonomi .....................................................................
48
II.2.6. Kondisi Pemerintahan Desa ................................................................
48
II.2.6.1. Pembagian Wilayah Desa ................................................................
48
II.2.6.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ..........................................
49
II.2.7. Visi dan Misi Desa .............................................................................
50
II.2.7.1. Visi Desa Perkebunan Nagodang ....................................................
50
II.2.7.2. Misi Desa Perkebunan Sei Rumbia ..................................................
51
II.3. Sejarah Perusahaan PT. PP London Sumatra Medan ..................................
52
II.3.1. Kategori Karyawan atau Staf ..............................................................
55
II.3.2. Bidang Bisnis Lonsum ........................................................................
56
II.3.3. Kebun-Kebun Perusahaan .......................................................................
57
BAB
III
INTERVENSI PT PP LONDON PEMBUATAN KEBIJAKAN DESA
SUMATERA
DALAM
3.1 Tahapan Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Perkebunan Sei Rumbia ........
60
A. Tahap Inisiasi Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Sei Rumbia ......................................................................................................
61
B. Tahap Sosio Politis Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Sei Rumbia ......................................................................................................
63
C. Tahap Yuridis Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Sei Rumbia .....................................................................................................
64
3.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Nagodang .............................
65
A. Tahap Inisiasi Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Nagodang ................
66
xi
B. Tahap Sosio Politis Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Nagodang .......
68
C. Tahap Yuridis Pembuatan Kebijakan Desa di Desa Nagodang ...............
70
3.2. Kronologis ( PAM Swakarsa ) di Desa Sei Rumbia dan Desa Nagodang .....
71
3.2.1. Pemanggilan Perangkat Desa Sei Rumbia dan Nagodang .......................
74
3.2.2. Pasca Pemanggilan Perangkat Desa Sei Rumbia dan Nagodang ..............
79
A. Desa Perkebunan Nagodang ......................................................................
79
B. Desa Perkebunan Sei Rumbia ...................................................................
82
Analisis Intervensi PT PP London Sumatera ............................................
85
3.3.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................................................
99
B. Saran ................................................................................................................
102
Daftar Pustaka ...........................................................................................................
106
Lampiran ...................................................................................................................
108
xii
DAFTAR TABEL 1. Tabel 1. Rincian Luas Area Tanah .................................................................
39
2. Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Sei Rumbia .............................
40
3. Tabel 3. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Nagodang ...............................
48
xiii
DAFTAR GAMBAR 1. Gambar 1. Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik .............................
18
2. Gambar 2. Tahapan Pembuatan Kebijakan ....................................................
61
3. Gambar 3. Hubungan Elemen Sistem Kebijakan ...........................................
88
xiv
