KMA
Kekuasaan & Proses Pembuatan Kebijakan Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
Teori Makro
Proses Pembuatan Kebijakan Teori Mikro
Teori makro difokuskan pada pengaruh sistem politik Teori makro dibedakan menjadi konflik dan konsensus
Teori mikro lebih difokuskan pada mekanisme dan administrasi rutin dalam pembuatan kebijakannya daripada sistem politik
Siapa yang Mempengaruhi Kebijakan?
Demokrasi: masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
Masyarakat yg dimaksud adalah hanya sekelompok kecil saja
Kelompok kecil pada masyarakat yang merupakan kelompok elite
Kelompok elite tsb yg terlibat dalam pembuatan kebijakan
Masyarakat Kelompok Pluralis
Kekuasaan adalah difusi sosial
Menerapkan demokrasi liberal
Negara bersifat netral
Tidak ada kaum elite yang berkuasa
Outcome: kebijakan yang mencakup kepentingan publik
Kelompok Elite
Kekuasaan ada di tangan Elite
Mendominasi pada pembuatan kebijakan
Di beberapa negara, kaum elite dapat dikenali dari nama keluarga mereka
Kebijakan
Keputusan
Melibatkan satu rangkaian keputusan yang lebih spesifik dan dalam urutan rasional
Seleksi eksplisit dari pilihan yang besar atau kecil ketika kebijakan dilibatkan dalam pengambilan dan penerapannya
Politik Tinggi
Politik Rendah (biasa)
Tipe Kebijakan
Kebijakan Makro Kebijakan Sistemik
Kebijakan mikro Kebijakan sektoral
Tingkatan Kebijakan
Pemerintah nasional Pemerintah lokal Pemerintah Regional
Departemen Kesehatan Otoritas lokal bidang kes Institusi (klinik, RS)
Contoh Kebijakan
Peraturan sektor swasta Perubahan kondisi pelayanan pemerintah dan gaji
Pengenalan skrining kanker payudara Perubahan kebijakan vaksin
Tipe dan tingkatan kebijakan
Tahap pembuatan kebijakan
Identifikasi masalah & isu
Perumusan kebijakan
Implementasi kebijakan
Evaluasi Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan menurut Kingdon (1984: 3)
Pengaturan agenda
Alternatif spesifik dari pilihan yang akan dibuat
Pilihan yang berwenang diantara alternatif spesifik
Implementasi dari keputusan
Keputusan untuk memutuskan (mencari isu dan mengagendakannya)
.
Pemeliharaan kebijakan, penghentian atau rangkaian
Proses pembuatan kebijakan menurut Hogwood dan Gunn (1984)
Evaluasi & review
Implementasi kebijakan, monitoring & kontrol
Keputusan bagaimana cara memutuskan (menyaring isu)
Definisi isu
Peramalan
Analisis pilihan
Pengaturan prioritas dan tujuan
Model Synopsis atau Rasional
Model Campuran Scanning
Model pembuatan kebijakan Model Incrementalist
Model Sinopsis Atau Rasional Pembuat kebijakan berhadapan dengan masalah tertentu & memisahkannya serta membandingkannya dengan permasalahan lain
Pembuat kebijakan melihat tujuan, sasaran atau nilainilai terkandung di dalam masalah tersebut
Pemilihan alternatif (dan konsekuensinya) mengacu pada pencapaian tujuan, sasaran atau nilai-nilai
Alternatif yang dipilih beserta konsekuensinya dibandingkan dengan alternatif lain
Berbagai alternatif yang berhubungan dengan masalah yang perlu dipertimbangkan
Mempertimbangkan setiap konsekuensi (biaya dan manfaat/keuntungan) dari dipilihnya alternatif tersebut
Model Incrementalist Pembuat kebijakan memperhatikan sejumlah kecil alternatif dari masalah
Pembuat kebijakan cenderung memilih pilihan yang berbeda dari kebijakan yang ada
Pembuatan kebijakan Incremental lebih mengutamakan perbaikan & memfokuskan pada perubahan kecil dari kebijakan tersebut daripada mempertimbangkan kebijakan utama masa depan
Perlu pertimbangan dari masing-masing alternatif dan konsekuensi yang penting
Tidak ada pilihan kebijakan optimal karena pengujian dari keputusan yang baik memerlukan persetujuan pembuat kebijakan tanpa melihat pilihan keputusan tersebut adalah pilihan yang terbaik
Model Campuran Scaning dan Model Optimal Normatif Model ini berada di tengahtengah antara Model rasional & Model incrementalist
Model ini akan membedakan keputusan kedalam keputusan makro (fundamental) dan mikro (kecil)
Menggunakan suatu contoh pengaturan sistem pengamatan cuaca di seluruh dunia yang menggunakan satelit cuaca
Dengan pendekatan ini, dilakukan survei kondisi cuaca yang menyeluruh dengan menggunakan kamera yang mampu melakukan pengamatan terperinci
Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan
Partai Politik : berjanji dan memenuhi janji ? Partai Politik
Membuat dokumen kebijakan atau pernyataan sebelum pemilihan untuk menunjukkan kebijakan apa yang akan dibuat bila terpilih masuk ke dalam pemerintahan
Mungkin menjanjikan perubahan, tetapi tidak dapat memenuhinya ketika berada di dalam kekuasaan
Terlibat dalam tahap pertama identifikasi kebijakan
Sistem Multi Partai
Partai politik
Menyatakan perubahan
Merumuskan kebijakan ketika ada dalam pemerintahan
Partai Politik
Apa yang direncanakan untuk disampaikan
Hal baru apa yang akan ditambahkan dalam agenda kebijakan
Partai adalah lembaga tertinggi pembentuk kebijakan
Sistem Partai Tunggal
Pemerintah yang menentukan cara terbaik untuk menerapkannya
Parlemen bertindak sebagai sebuah forum untuk diskusi
Partai Politik
Partai politik merumuskan semua kebijakan
mayoritas negara adikuasa
Lembaga Legislatif
ekspresi kedaulatan dan lembaga tinggi negara yang membuat keputusan
Fungsi
mewakili rakyat
melaksanakan legislasi
mengawasi lembaga eksekutif
Ideal
mempunyai berbagai pengaturan konstitusi
kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan lembaga eksekutif
Kenyataannya lembaga legislatif lebih sebagai lembaga yang menyetujui keputusan
Lembaga legislatif = bark without bite
Di banyak negara dengan sistem multi partai, sebagian besar kekuasaaan pembuatan kebijakan ada pada lembaga eksekutif Perdebatan kebijakan:
tentang
dominasi
pembuatan
Lembaga eksekutif mendominasi pembuatan kebijakan Pegawai sipil atau birokrat yang mengawasi proses kebijakan
Lembaga Eksekutif
Dalam semua sistem, ada sejumlah pemeriksaan & penilaian untuk mengawasi kekuasaan eksekutif dan aturan partai Salah satu yang terpenting adalah pemisahan sistem hukum yang dapat mengembalikan aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat menunjukkan apabila para eksekutif melanggar konstitusi
Lembaga Eksekutif
Jumlah para eksekutif terbilang sangat sedikit, intinya terdiri dari sekelompok politisi yang bekerja di sekeliling pimpinan eksekutif
Mereka yang menjalankan kabinet atau kementerian adalah pembuat kebijakan yang sebenarnya
Lembaga Eksekutif
Pemerintahan
Mesin pemerintahan
Administrasi/ Birokrasi
mengumpulkan informasi dan data
institusi yang menjalankan fungsi negara
Birokrasi
dibuat oleh pegawai sipil atau birokrat dalam departemen atau kementrian
Kekuatan birokrasi berbeda antar negara
merencanakan bagaimana kebijakan disebarluaskan, dilaksanakan, diawasi
menerapkan kebijakan publik yang menyediakan pelayanan dan barang publik
mengatur dan menegakkan kebijakan
mengumpulkan pajak
Kementrian Kesehatan
Hirarki Kementrian Kesehatan
berada di bawah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Luar Negeri, Industri, Perencanaan & Pendidikan
Status Kementerian Kesehatan yang relatif rendah mempunyai implikasi dalam hubungannya dengan kementerian lainnya, dimana kebijakan juga mempunyai efek pada kesehatan masyarakat
Sebagai contoh, departemen lain yang bertanggung jawab pada bidang pengairan, pertanian dan pendidikan memiliki tujuan & target masing-masing sehingga tidak menaruh perhatian pada isu-isu kesehatan
Departemen-departemen tersebut tentu menjadi tidak siap untuk mengambil peran aktif dalam kebijakan dan perencanaan kesehatan
Kementrian Kesehatan
Kementerian kesehatan merupakan organisasi yang kompleks dan memiliki kekhususan dalam status yang tinggi dari penasehat-penasehat profesional
Tenaga dokter, dokter gigi, perawat, farmasi mempunyai posisi resmi dalam Kementerian Kesehatan dan memberikan pendapat teknis kepada administrator atau birokrat di kementerian
Kementrian Kesehatan
Di banyak negara, Penasehat mendominasi kementerian sebagai pimpinan bagian
Penasehat diperlukan karena dapat terjadi konflik antara tenaga kesehatan yang berstatus tinggi dengan birokrat lain dalam kementerian
Bila menteri adalah seorang dokter, terdapat kemungkinan perbedaan antara tujuan politik dan profesional
Penasehat
Cara Konsultasi
melalui komite penasehat yang telah ada [termasuk pihak luar dengan keahlian tertentu]
Konsultasi Ahli
melalui pertemuan khusus atau kelompok kerja yang dipersiapkan untuk memberikan nasehat terhadap masalah tertentu
Selama konsultasi, dapat terjadi ketegangan antara menteri dengan pihak luar dan antar bagian yang berbeda dalam satu kementerian
Di dalam kementrian, setiap orang memiliki kecenderungan menjadi otonom dan bebas
Konsultasi Ahli
Kementerian kesehatan sangat sentralistis, mempunyai garis vertikal kekuasaan & tidak banyak memberi kesempatan bagi level kekuasaan yang lebih rendah untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan
Namun, saat penerapan kebijakan, kementerian kesehatan pusat tergantung dengan kekuasaan regional, provinsi atau distrik
Pemerintah pusat menyerahkan beberapa tanggung jawabnya dalam perencanaan dan manajemen ke tingkat sub pusat atau dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah (desentralisasi)
Institusi Sub-nasional
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi
ukuran pengawasan pada tingkat sub nasional
Kemampuan lembaga setempat untuk mempengaruhi penerapan & pembuatan kebijakan
kemampuan lembaga sub nasional untuk mengawasi sumber daya & membangun dukungan politik
Institusi Sub-nasional
dekonsentrasi
devolusi
Desentralisasi
Jenis utama (Rondinelli, 1983)
delegasi
privatisasi
Institusi Sub-nasional
Dapat digunakan untuk menciptakan atau meredakan konflik sosial dan politik
Manfaat Desentralisasi
Dapat memperkuat akses pembuatan keputusan pada kelompok dominan setempat
Dapat memperkuat posisi partai yang berkuasa & pemerintah tingkat daerah
Institusi Sub-nasional
Fungsi Kementerian kesehatan Pusat • perumusan kebijakan • pengembangan strategi kesehatan • alokasi sumber daya
Fungsi Kementerian kesehatan tingkat regional dan provinsi • pengawasan perencanaan dan program kesehatan regional • mengkoordinasikan kegiatan kesehatan • anggaran dan keuangan • pemberdayaan dan pengawasan sebagian atau seluruh tenaga kerja kesehatan
Fungsi distrik (tingkat administrasi terbawah di bawah kementerian kesehatan atau pemerintah setempat) • mengatur dan menjalankan rumah sakit distrik dan pelayanan perawatan utama • menyusun dan mengawasi anggaran kesehatan setempat.
Institusi Sub-nasional
terpisah dari pemerintahan
Peran Lembaga Yudikatif & Keamanan
menjadi aktor penting dalam perumusan kebijakan
memainkan peran secara langsung atau tidak langsung dalam usaha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah
Lembaga Yudikatif & Lembaga Keamanan
-END-
