International Marketing

STUDENT GUIDE

International Marketing Modul #4 Lingkungan Politik & Hukum

Kompetensi : Memahami Lingkungan Politik dan Hukum dalam Pemasaran Internasional

Perjanjian Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam pasal 2 konvensi Wina 1969, perjanjian internnasional (treaty) didefenisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau lebih yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Definisi kemudian di kembangkan oleh pasal 1 ayat 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negri dimana di jelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara,organisasi atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat Hukum Publik. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional di katakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan Hak dan Kewajiban di bidang hukum Publik. Suatu hal yang tidak dapat di pungkiri ialah saling membutuhkannya antara negara yang saru dengan negara lainnya yang di berbagai lapangan kehidupan, tentunya hal tersebut mengakibatkan hubunganan yang terus-menerus bahkan tetap antar bangsa-bangsa. Sehingga tentunya diperlukan suatu aturan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang demikian tersebut Bentuk kerja sama luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut: 1. Treaty (traktat) 2. Convention (konvensi) 3. Agreement (persetujuan) 4. Memorandum of Understanding (Memorandum saling pengertian)

2|Page

International Marketing Nur Endah Retno W

5. Protocol 6. Charter 7. Declaration 8. Final Act 9. Arrangement (kesepakatan) 10. Exchange of Notes (Pertukaran Nota) 11. Agreed Minutes (risalah yang disepakati) 12. Summary Record 13. Process Verbal 14. Modus Vivendi 15. Letter of intent Akselerasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah “kehidupan yang berjarak” menjadi “kehidupan yang bersatu“. Implikasi dari kehidupan yang bersatu inilah yang sekarang disebut sebagai globalisasi. Sekalian bangsa di sudut manapun di dunia ini, sekarang sudah terhubung, terangkat, terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Satjipto Rahardjo. meminjam ungkapan Wallerstein, menyatakan bahwa globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia terseret ke dalam pembagian kerja ekonomi kapitalis. Terbentuknya institusi semacam WTO (World Trade Organization), forum kerjasama ekonomi semacam APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), Eropa bersatu dalam EEC (European Economic Council), dan lain-lain adalah beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam tatanan ekonomi kapitalis.

Perjanjian Internasional dan perdagangan internasional

tantangan

dalam

Perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: “law making treaties” dan “treaty contracts“. “Law making treaties“, adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai “treaty contracts” mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-

3|Page


hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong treaty contracts tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Proses-proses ekonomi yang semakin global disertai berbagai bentuk aktivitas transnasionalnya akan terus berlangsung dan tidak mungkin dibendung. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar

.

Pemasaran Global menurut Prespektif Politik Fakta utama adalah bahwa politik yang dianut oleh berbagai Negara tidaklah selalu sama dan bahkan seringkali berubah. Perbedaan tersebut yang menyebabkan persoalan kompleks dalam kegiatan bisnis. Beberapa negara cenderung membuka negarannya untuk menarik investor asing. Sedangkan Negara lain cenderung menghalangi masuknya investor asing. Dalam hal ini menghalangi masuknya produk asing kedalam negeri terutama untuk kepentingan: a. Mendukung bisnis internasionalnya b. Melindungi industri dalam negerinya c. Melindungi pasar local d. Mencegah larinya devisa keluar negeri e. Mendorong akumulasi modal f. Menjaga standar hidup dan tingkat upah g. Melindungi lapangan kerja h. Melindungi lapangan kerja dalam negeri dan mengurangi pengangguran i.

Pertimbangan pertahanan nasional

j.

Meningkatkan besarnya bisnis

k. Membalas tindakan Negara lain dan untuk meningkatkan bargaining power

4|Page


Pemerintah setiap Negara umumnya berusaha untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif di dalam negeri yang dilakukan antara lain mengurangi hambatan perdagangan untuk menarik minat investasi asing dan upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan ekspor. Melalui upaya ini diharapkan perekonomian suatu negara dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negarannya. Keinginan seperti ini tidak hanya dimiliki oleh suatu Negara, meskipun kadar, bentuk, kepentingan dan cara merealisasikannya berbeda. Kondisi ini menyebabkan lingkungan politik yang dihadapi perusahaan global menjadi sangat kompleks, karena melibatkan tiga jenis lingkungan politik yang berbeda, yaitu: 1) Politik asing (foreign politics) yaitu politik di Negara tujuan (host country). 2) Politik domestic (domestic politics) yaitu politik yang ada di Negara asal (home country) 3) Politik internasional yaitu interaksi antara keseluruhan faktor-faktor lingkungan antara dua atau lebih Negara. 4) Perspektif politik internasional Masalah dalam intervensi politik Pada dasarnnya setiap perusahaan global dipengaruhi faktor politik dalam tiga aspek, yaitu : 1)

Pola kepemilikan dalam perusahaan induk atau perusahaan cabang.

2)

Arah dan sifat perkembangan perusahaan cabang.

3)

Arus produk, teknologi dan keterampilan menejerial dalam perusahan perusahan yang bernaung dalam perusahaan global tertentu. Permasalahan yang timbul dalam kaitannya menjalankan bisnis di negara asing

umumnya bersumber dari dua hal, yaitu: 1)

Kedaulatan politik, yaitu hasrat suatu negara untuk memaksakan otoritasnnya atas bisnis asing melalui berbagi macam sanksi yang bersifat regular dan evolusioner.

2)

Konflik politik yaitu konflik yang bersifat irregule, revolusioner dan discountinous. (hura-hura, perang saudara dan konspirasi).

5|Page


Bentuk-bentuk intervensi yang umum di jumpai antara lain: 1)

Ekspropriasi yaitu pengambilalihan kekayaan atau investasi asing oleh

pemerintah lokal dengan di sertai pemberian kompensasi atau ganti rugi tertentu yang di dasarkan pada nilai pasar (fair value market) dalam mata uang yang konvertebel. Pola ekspropriasi dapat dibedakan atas dasar industri, daerah geografis, tipe kepemilikan, teknologo, tingkat integrasi vertical, besarnya asset dan situasi ekonomi politik. 2)

Konfiskas yaitu pengambilalihan kekayaan atau investasi asing oleh

pemerintah local tanpa disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi. (dilakukan pemerintah RRC terhadap seluruh kekayaan perusahaan amerika serikat pada tahun 1949) 3)

Nasionalisasi pengambilalihan industri tertentu atau keseluruhan perusahaan

asing secara paksa oleh pemerintahan lokal (industry minyak asing menjadi Pertamina) 4)

Domestikasi yaitu pengambilalihan perusahaan asing oleh pemerintah local

secaran bertahap atau hanya sebagian saja. Domestikkasi umumnya melibatkan: a)

Transfer kepemimpinan secara bertahap kepada pemerintah local.

b)

Promosi sejumlah personil lokal ke jenjang manajemen yang lebih tinggi.

c)

Kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah local.

d)

Lebih banyak menghasilkan produk secra lokal daripada mengimpornya untuk dirakit.

e)

Regulasi ekspor spesifik dirancang untuk mendikte partisipasi dalam pasar dunia.

5)

Bentuk lainya:

a)

Exchange control yaitu pembatasan terhadap pembayaran atau pengiriman uang dari negara tujuan yang menggunakan hard currency.

b)

Import restrictioan yaitu pembatsan impor komoditas tertentu dengan tujuan melindungi industri lokal.

6|Page


c)

Market control yaitu usaha pemerintah local untuk menentukan kendali denangan tujuan mencegah perusahaan asing untuk dalam pasar tertentu.

d)

Tax control yaitu penetapan pajak yang besar dan tidak konvensioanal terhadap perusahaan-perusahaan asing

e)

Price control yaitu mengendalikan produk-produk esensial (obat, makanan, bensin) selama periode inflasi.

f)

Labor restriction perlakuan peraturan yang melindungi hak-hak karyawan lokal (pelarangan PHK, pembagian laba, dan fasilitas-fasilitas khusus lainnya)

Risiko politik dapat digolongkan sebagai berikut: 1)

General instability risk yaitu risiko yang diberikan dengan ketidak pastian terhadap kelangsungan hidup (masa depan) dari sistem politik Negara tujuan

2)

Ownership/control risk yaitu resiko yang berkaitan dengan kemungkinan dengan pemerintah Negara tujuan akan mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk membatasi kepemilikan asing dan mengendalikan cabang perusahaan asing di Negara tujuan.

3)

Operation risk yaitu risiko yang muncul karena adannya ketidak pastian bahwa pemerintah Negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis perusahaanasing dalam segala aspek, seperti produksi, keunagan dan pemasaran.

4)

Transfer risk yaitu kemungkinan pemerintah negara tujuan membatasi kemampuan cadangan perusahaan untuk asing mentransfer pembayaran, modal atau laba ke perusahaan induknya.

7|Page


Hukum Internasional Suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara luas di satu atau 2 negara bahkan lebih yang mengatur hubungan antara masyarakat atau penguasa satu negara dan komponen negara lain dengan perbuatan hukum”. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang dipandang sebagai mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada dua kategori hukum internasional: hukum publik, atau hukum internasional; dan hukum perdagangan internasional. Hukum internasional menyangkut bidang perdagangan dan bidang lain yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi dari masingmasing bangsa. Hukum internasional masih tetap mempunyai fungsi penegak peraturan, Pertama, hukum internasional pada dasarnya merupakan campuran dari pakta, perjanjian, kode, dan kesepakatan. Karena perdagangan di antara negara-negara terus berkembang, aturan dalam urusan perdagangan diasumsikan mengalami peningkatan yang penting. Sementara hokum tersebut pada dasarnya hanya berlaku bagi bangsa-bangsa sebagai kesatuan, suatu kumpulan badan hukum telah berkembang untuk menolak ide tersebut, yaitu hanya negara yang berkepentingan terhadap hukum internasional tersebut.

Hukum Adat Versus Hukum Perdata (Code Law) Hukum perdata internasional (private internasional law) merupakan badan hukum yang berlaku bila tafsiran dan perselisihan terjadi akibat transaksi perdagangan antar perusahaan dari negara yang berbeda-beda.

Sekarang ini

mayoritas negara-negara mempunyai sistem hukum berdasarkan tradisi-tradisi perdata-sipil, meskipun begitu jumlah negara yang memadukan konsep-konsep itu meningkat, dan sistem-sistem cangkokan pun muncul. Undang-undang disusun pada tingkat nasional, federal, atau negara bagian; undang-undang administratif mula-mula berasal dari badan dan komunitas lokal; dan perkara hukum merupakan produk dari sistem peradilan. Di bawah hukum sipil atau hukum perdata, sistem peradilan dibagi ke dalam hukum sipil, perdagangan. dan kriminal. Hukum perdata menggunakan kodifikasi, norma tertulis, yang dilengkapi dengan keputusan pengadilan. Di lain pihak, hukum

8|Page


adat dibentuk melalui tradisi dan sesuatu yang bisa dijadikan teladan, yang merupakan putusan-putusan dari kasus terdahulu; sampai sekarang ini, hukum perdagangan tidak diakui sebagai suatu kesatuan khusus. Di negara yang menganut hukum perdata, hak kepemilikan intelektual harus didaftarkan, sementara di negara yang menganut hukum adat, beberapa seperti misalnya merek dagang tidak dipatenkan ditentukan oleh penggunaan sebelumnya.

Sistem hukum negara tuan rumah yaitu, baik hukum adat dan hukum perdata langsung mempengaruhi keseluruhan bentuk hukum bisnis yang akan diambil. Di negara-negara yang menganut hukum adat, perusahaan mendapat jaminan dari otoritas publik. Di negara yang menganut hukum perdata, perusahaan didirikan agar bisa beroperasi berdasarkan kontrak antara dua atau lebih pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan. Masalah-masalah Hukum Internasional. Implikasi lingkungan hukum internasional terhadap bauran pemasaran diuraikan sebagai berikut : 1)

Produk. Secara umum tidak semua produk dapat diimpor secara bebas. Ada

beberapa jenis produk dilarang impor di beberapa negara di dunia. Umumnya setiap produk yang akan masuk ke suatu negara akan diperiksa dan harus memenuhi persyaratan atau spesifikasi tertentu. 2)

Harga. Setiap negara cenderung akan melakukan pengendalian harga dengan

tujuan melindungi kepentingan konsumen, mengendalikan inflasi, serta melindungi upah/gaji karyawan 3)

Distribusi. Saluran distribusi di setiap negara bermacam-macam. Selain itu tidak

semua jenis distributor tersedia di semua negara. Peraturan mengenai jenis saluran yang sesuai untuk jenis produk tertentu juga bervariasi antar negara. 4)

Promosi. Saluran promosi di setiap negara bermacam-macam. Disamping itu

standar etika periklanan di berbagai negara juga berbeda-beda.

9|Page


Peradagangan bebas dapat bekonsekuensi dalam berbagai hal. Ada yang berpendapat perdagangan bebas akan meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negaranegara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.Oleh sebab itulah, kebijakan pemerintah harus meletakkan fondasi untuk mengupgrade keunggulan bersaing perusahaan dalam negeri di pemasaran global. Namun, dalam permasalahan mengenai gagalnya pemasaran global dalam mengatasi permasalahan kemiskinan juga sangat berkaitan erat dengan sistem politik suatu negara. Pemerintah seharusnya dalam menetapkan kebijakan juga dapat mempertimbangkan kondisi rakyatnya. Dengan dibukannya pasar bebas yang telah setujui Indonesia dengan negara-negara di Asia akan sangat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia.Kebijakan pemerintah yang terlalu terburu-buru dalam memutuskan ikutnya Indonesia dalam pasar bebas justru akan semakin membuat rakyat kecil menderita. Sebab, saat ini Indonesia masih dalam keadaan ekonomi kecil yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Kebanyakan produk indoneisa kalah bersaing dengan produk luar baik dari segi harga maupun kualitas. ISU BISNIS YANG PENTING Sudah jelas, lingkungan hukum global itu sangat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk diikuti adalah meminta bantuan pakar hukum. Namun, pemasar yang cerdik dan proaktif dapat berbuat banyak untuk mencegah situasi yang menimbulkan konflik, khususnya isu yang menyangkut pendirian, yurisdiksi, paten dan merek dagang, antitrust, lisensi dan rahasia dagang, serta penyuapan.

10 | P a g e


Pendirian Untuk menjalankan bisnis, warga negara dari suatu negara harus mendapat jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di negara lain. Sebagai contoh, di Eropa Barat, pencanangan Pasar Ihnggal sekarang menjamin warga negara dari negara anggota memperoleh perlakuan yang adil dalam hal bisnis dan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan dalam Pasar Bersama. Perumusan aturan pemerintah yang mengatilr kegiatan perdagangan, bisnis, dan ekonomi di Uni Eropa menyediakan pokok tambahan bagi hukum intemasional. Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi dengan lebih dari 40 negara. Perjanjian ini memberikan hak kepada warga negara A.S. untuk memperoleh perlakuan nondiskriminasi dalam melakukan kegiatan perdagangan, hak timbal-balik untuk mendirikan bisnis, dan, khususnya, untuk berinvestasi. Perjanjian perdagangan memberikan hak istimewa, untuk terlibat dalam kegiatan bisnis di negara lain selain negaranya sendiri. Hal ini dapat menciptakan masalah bagi manajer bisnis yang mungkin masih di bawah kekuasaan hukum mereka ketika mereka keluar dari negara asalnya. Yurisdiksi Karyawan perusahaan yang bekerja di luar negeri seharusnya memahami segala hal yang menyangkut yurisdiksi dari sistem peradilan negara setempat: Perusahaan asing yang beroperasi di Amerika Serikat harus memahami bahwa pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap tingkat di mana perusahaan tersebut dapat ditunjuk untuk "menjalankan bisnis" di negara bagian tempat pengadilan itu berada. Pengadilan dapat memeriksa apakah perusahaan asing itu mempunyai kantor, menjalankan bisnis, mempunyai rekening bank atau properti lainnya, atau mempunyai agen atau karyawan lainnya di negara tersebut yang bermasalah. Masing-masing pihak harus mencapai kesepakatan atas permasalahan dan hukum negara mana yang akan digunakan harus secara spesifik disebutkan dalam klausul yurisdiksional. Ada beberapa alternatif pilihan dari: hukum yang ada di tempat domisili atau kantor pusat bisnis salah satu pihak, tempat kontrak dibuat, atau tempat kontrak dilaksanakan. Bila terjadi perselisihan dengan kontrak semacam itu, hal itu harus

11 | P a g e


diperiksa dan diputuskan oleh pihak yang netral seperti pengadilan atau badan arbritasi. Jika kedua belah pihak gagal menetapkan peraturan negara mana yang berlaku, ada serangkaian peraturan kompleks yang mengatur "konflik hukum" yang diterapkan oleh pengadilan atau pengadilan arbitrase. Hak Intelektual: Paten dan Merek Dagang Pemasar global harus memastikan bahwa hak paten dan merek dagangnya didaftarkan di setiap negara di mana bisnis mereka berada. Di Amerika Serikat, di mana hak paten, merek dagang, dan hak cipta didaftarkan pada Federal Patent Office, pemegang hak paten tetap menguasai hak cipta untuk umur paten itu meskipun produk tersebut tidak diproduksi atau dijual. Perlindungan terhadap hak paten dan merek dagang di Amerika Serikat sangat baik, dan undang-undang Amerika mengandalkan pada jurus prudensi kasus-kasus yang diputuskan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman. Pelanggaran merek dagang dan hak cipta merupakan persoalan kritis di dalam pemasaran global dan hal itu dapat dalam beragam bentuk. Pemalsuan (counterfeiting) merupakan pengkopian atau menghasilkan suatu produk secara tidak sah. Tipe ketiga dari pemalsuan ini adalah pembajakan (piracy), mempublikasikan atau memproduksi ulang suatu karya cipta secara tidak sah. Pembajakan khususnya merugikan di industri hiburan dan software, program komputer, video tape, kaset, dan compact discs yang umumnya mudah untuk diduplikat secara illegal. Antitrust Undang-undang antitrust dirancang untuk melawan praktik bisnis terbatas di Amerika Serikat dan mendorong persaingan. Undang-undang antitrust Amerika merupakan warisan dari zaman "krisis kepercayaan" di abad ke 19 di A.S. dan ditujukan untuk memperbaiki persaingan bebas dengan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi. Undang-undang ini berlaku bagi perusahaan asing yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat dan diperluas untuk aktifitas perusahaanperusahaan A.S. di luar batas-batas A.S., sama halnya jika perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk memiliki suatu pengaruh pada perdagangan A.S. yang berlawanan dengan hukum. Hukum yang sama juga memberikan peningkatan yang penting di luar Amerika Serikat.

12 | P a g e


Lisensi dan Rahasia Dagang Lisensi merupakan perjanjian kontraktual di mana lisensor mengizinkan pemegang lisensi untuk menggunakan hak paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tak berwujud lainnya sebagai ganti atas pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Lamanya perjanjian lisensi dan jumlah royalti yang dapat diterima perusahaan merupakan masalah negosiasi komersial antara pemberi dan penerima lisensi dan tidak ada pembatasan atas pengiriman royalti ke luar negeri. Dan di banyak negara elemen-elemen dari lisensi ini diatur oleh lembaga pemerintah.

13 | P a g e


Daftar Pustaka Bernd H. Schmitt and Yigang Pan, ‘‘Managing Corporate and Brand Identities in the Asia-Pacific Region,’’ California Management Review. Kristanto, Jajat (2011), Manajemen Pemasaran Internasional Sebuah Pendekatan Strategi, Erlangga, Jakarta. Joshi, Rakesh Mohan, (2005) International Marketing, Oxford University Press, New Delhi and New York. Kotabe, Masaaki and Kristiaan Helsen, Global Marketing Management, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 5th ed. 2010. Onkvisit, Sak (2004). "Process of international marketing". International marketing: analysis and strategy.

14 | P a g e


International Marketing

Recommend Documents