INTERNALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA KERJA

INTERNALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA KERJA

PEMBEKALAN KADER GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI JAWA TENGAH Agustus, 2016 8/7/2016

PENDIDIKAN FORMAL: • S1. : TEKNIK PLANOLOGI ITB • S.2 : URBAN MANAGEMENT- ERASMUS UNIV.ROTTERDAM • S.3 : MANAJEMEN PENDIDIKAN – UPI – BANDUNG DIKLAT: 1. LEMHANNAS 2. TARPADNAS 3. SEPALA, SPAMA, SPAMEN 4. URBAN REGIONAL DEVELOPMENT LEADERSHIP – BANF CANADA 5. CURRICULUM DEVELOPMENT-BELANDA 6. INFORMATIN AND COMMUNICATION MANAGEMENT-BELANDA 7. INTEGRITAS DAN ETIKA – KPK PEKERJAAN: WIDYAISWARA UTAMA – LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ALAMAT: JL. GELATIK NO. 13 BLOK V2- BINTARO JAYA SEKTOR 2 TANGERANG SELATAN TILP. 08122235888; 087878428978 Email: [email protected]

1

BEBERAPA BUKU YANG SUDAH DITERBITKAN (Ada relevansinya dengan membangun karakter

NANA RUKMANA D. WIRAPRADJA

DIPERLUKAN SOSOK APARATUR SIPIL NEGARA YANG MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN DILANDASI KAIDAH, NILAI DAN NORMA DALAM RANGKA TERCIPTANYA ETIKA KERJA YANG PENUH TANGGUNG JAWAB, SEBAGAI BUDAYA KERJA APARATUR

2

BUDAYA KERJA ADALAH SUATU FALSAFAH YANG DIDASARI OLEH PANDANGAN HIDUP SEBAGAI NILAINILAI YANG MENJADI SIFAT, KEBIASAAN DAN KEKUATAN PENDORONG, MEMBUDAYA DALAM SUATU KELOMPOK MASYARAKAT ATAU ORGANISASI, KEMUDIAN TERCERMIN DARI SIKAP MENJADI PERILAKU, KEPERCAYAAN, CITA-CITA, PENDAPAT DAN TINDAKAN YANG TERWUJUD SEBAGAI “KERJA” ATAU “BEKERJA”

3

MANFAAT BUDAYA KERJA INDIVIDU •AKTUALISASI DIRI •KEPUASAN KERJA

ORGANISASI •KINERJA MENINGKAT •PENINGKATAN KOMPETENSI

BANGSA DAN NEGARA •MEMBANGUN MORAL, SIKAP MENTAL DAN PERILAKU •MEMPERBAIKI SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Budaya Kerja Kebiasaan Dalam Berperilaku Kerja Nilai‐nilai yang dimiliki dan perilaku Agama, Adat Istiadat, Norma,  Kaidah yang jadi Keyakinan

4

Empat Koridor MEMBANGUN BUDAYA DAN KARAKTER I N T E R N A L I S A S I TATA NILAI SESUAI UU ASN & NILAI REV. MENTAL

M E N Y A D A R I

M E M B E N T U K

M E N J A D I

MANA YANG BOLEH & TIDAK BOLEH DILAKUKAN

KEBIASAAN PERILAKU

BUDAYA DAN KARAKTER YANG BAIK

TAHAPAN INTERNALISASI NILAI REVMEN MENJADI BUDAYA/KARAKTER

PRACTICING

OPERASIONALISASI

Praktek Sehari‐hari COACHING

INTERNALISASI

Latihan dan Pembinaan di  tempat kerja TRAINING

SOSIALISASI

Pelatihan/Pembelajaran di  kelas

5

NILAI-NILAI ESENSIAL REVMEN BAGI ASN UU No. 5 tentang ASN dapat dijadikan sumber nilai-nilai esensial Revmen bagi ASN UU ASN memuat tentang prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan kode perilaku Nlai-nilai dalam UU ASN sejalan dengan arah kebijakan Revmen: “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan perijinan yang bersih, transparan dan akuntabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI NILAI ESENSIAL REVOLUSI MENTAL BAGI ASN

Pemerintah Terbuka   berbasis IT

Pemerintahan Melayani dan Partisipatif

SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

TUJUAN AKHIR: 1. 2. 3.

BEBAS KKN AKUNTABEL DAN BERKINERJA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

6

KEPASTIAN HUKUM PROFESIONALISME KETERPADUAN DELEGASI NETRALITAS AKUNTABILITAS EFEKTIF DAN EFISIEN KETERBUKAAN NON-DISKRIMINASI PERSATUAN DAN KESATUAN KEADILAN DAN KESETARAAN KESEJAHTERAAN (PASAL 2 UNDANG-UNDANG ASN)

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:  NILAI DASAR  KODE ETIK  KOMITMEN, INTEGRITAS MORAL, DAN TANGGUNG JAWAB PADA PELAYANAN PUBLIK  KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS  KUALIFIKASI AKADEMIK  JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS  PROFESIONALITAS JABATAN (SUMBER: PASAL 3 UU ASN)

7

 MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI DALAM IDEOLOGI NEGARA PANCASILA  SETIA DAN MEMPERTAHANKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945  MENJALANKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK BERPIHAK  MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN PRINSIP KEAHLIAN  MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG NON DISKRIMINATIF  MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI STANDAR ETIKA YANG LUHUR  MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN DAN KINERJA KPD PUBLIK  MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH (PASAL 4 UU ASN)

 MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA PUBLIK SECARA JUJUR, TANGGAP, CEPAT, TEPAT, AKURAT, BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA DAN SANTUN  MENGUTAMAKAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS TINGGI  MENGHARGAI KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA  MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN HASIL DAN MENDORONG KINERJA PEGAWAI  MENDORONG KESETARAAN DALAM PEKERJAAN  MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS SEBAGAI PERANGKAT SISTEM KARIR (PASAL 4 UU ASN)

8

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (1) (UNDANG-UNDANG ASN)

o Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi o Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin o Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (2) (UNDANG-UNDANG ASN)

o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan o Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara

9

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (3) o Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien o Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya o Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (4) o Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. o Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN o Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin pegawai ASN

10

IMPLIKASI KODE ETIK DALAM PELAYANAN PUBLIK  Kode Etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik.  Kode Etik merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit.  Pelaksanaan Kode Etik dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri.

TIGA NILAI UTAMA REVOLUSI MENTAL

INTEGRITAS

ETOS KERJA

GOTONG  ROYONG

JUJUR, DIPERCAYA, BERKARAKTER, TANGGUNG JAWAB KERJA KERAS, DAYA SAING, OPTIMIS, INOVATIF, DAN PRODUKTIF KERJA SAMA, SOLIDARITAS, BERORIENTASI PADA KEMASLAHATAN

11

INTERNALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DALAM BUDAYA KERJA INTEGRITAS

ETOS KERJA

GOTONG ROYONG

Apa yang harus dilakukan agar terjadi perombakan cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang  membangun integritas ASN?

Apa yang harus dilakukan agar terjadi perombakan cara berpikir, etos kerja dan cara hidup yang  membangun etos kerja ASN?

Apa yang harus dilakukan agar terjadi perombakan cara berpikir, etos kerja dan cara hidup yang  membangun gotong royong ASN?

Bagaimana Publik dapat menilai dan melihat telah terjadi perombakan itu

Bagaimana Publik dapat menilai dan melihat telah terjadi perombakan itu

Bagaimana Publik dapat menilai dan melihat telah terjadi perombakan itu

TERSEDIA PROGRAM  KERJA MEMBANGUN  INTEGRITAS INDIKATOR INTEGRITAS

TERSEDIA PROGRAM  KERJA MEMBANGUN  ETOS KERJA INDIKATOR ETOS KERJA

TERSEDIA PROGRAM  KERJA MEMBANGUN  GOTONG ROYONG INDIKATOR GOTONG  ROYONG

AKTUALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DALAM BUDAYA KERJA INTEGRITAS

ETOS KERJA

GOTONG ROYONG

Kepastian waktu dan layanan publik

Keterbukaan Informasi

Meningkatkan toleransi

Informasi jelas dan tuntas

Membangun Kebersamaan

Prosedur Layanan Publik yang mudah

Disiplin Waktu

Meningkatkan kerukunan warga

Biaya layanan publik tidak memberatkan

Disiplin melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Tidak memberikan Tips

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Meningkatkan kapasitas produksi masyarakat

Mendahulukan Kepentingan Umum Membangun koperasi Dan lain‐lain

Menghargai Prestasi Kerja Membangun hidup bersih

12

STANDAR ETIKA PUBLIK

13