Dalam program penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka manajemen perubahan dan pelaksanaan revolusi mental pegawai Lemsaneg

-26-

BAB III

PELAKSANAAN, KRITERIA KEBERHASILAN, AGENDA PRIORITAS, WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KEGIATAN SERTA PENANGGUNG JAWAB

3.1.

Program Penguatan Mental Aparatur a.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam program penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka manajemen perubahan dan pelaksanaan revolusi mental pegawai Lemsaneg akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.

Redefinisi etos sandi, sistem nilai, proposisi nilai, dan kode etik Lemsaneg.

a) Evaluasi penerapan nilai-nilai organisasi Lemsaneg; b) Pengukuran budaya organisasi Lemsaneg; c)

Evaluasi hasil pengukuran dan tindak lanjut;

d)

Redefinisi nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

e) Penyusunan perka nilai-nilai organisasi Lemsaneg; f)

Sosialisasi nilai-nilai organisasi Lemsaneg pasca redefinisi.

2. Penerapan Sistem Manajemen Budaya a) Kajian sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi mental; b) Penetapan Perka sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi mental;

c) 3.

Sosialisasi sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi mental.

Komunikasi Reformasi Birokrasi Lemsaneg a) Penyusunan dokumen strategi komunikasi; b) Penetapan dan perencanaan implementasi; c)

4.

Implementasi strategi komunikasi RB;

Internalisasi nilai-nilai organisasi Lemsaneg

a)

Penjabaran nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

b) Pembuatan alat peraga internalisasi; c)

5.

Workshop Internalisasi nilai-nilai.

Penerapan Manajemen Resiko a)

Penyusunan Peta Resiko Lemsaneg;

b)

Pembuatan sistem manajemen resiko;

27-

c)

Pengukuran resiko;

d) Evaluasi hasil dan tindak lanjut. 6.

Pola komunikasi terbuka internal organisasi a)

Kajian model komunikasi terbuka Lemsaneg;

b) Implementasi model komunikasi terbuka; c) b.

Evaluasi hasil.

Kriteria Keberhasilan

Adapun kriteria keberhasilan program tersebut adalah: Program

Indikator Kinerja

Kegiatan Evaluasi penerapan nilai-nilai organisasi Lemsaneg

Pengukuran

budaya

organisasi Lemsaneg

Output Laporan evaluasi

Outcome

Perbaikan nilai-nilai organisasi sehingga meningkatkan kinerja

Hasil pengukuran budaya organisasi

Perbaikan budaya organisasi sehingga meningkatkan kinerja

Evaluasi hasil pengukuran dan tindak lanjut

Laporan hasil pengukuran

Perbaikan budaya organisasi sehingga meningkatkan kinerja

Redefinisi

Nilai-nilai organisasi yang

organisasi Lemsaneg

baru

Perbaikan nilai-nilai organisasi sehingga meningkatkan kinerja

Penyusunan perka nilai-nilai organisasi Lemsaneg

Perka nilai-nilai organisasi

Komitmen pegawai terhadap nilai-

Lemsaneg

nilai-nilai

nilai organisasi sehingga meningkatkan kinerja

Penguatan pola

Sosialisasi nilai-nilai

pikir dan budaya kerja dalam rangka manajemen

organisasi Lemsaneg pasca

perubahan

Pelaksanaan Sosialisasi

Pahamnya pegawai tentang nilainilai organisasi Lemsaneg sehingga komitmen untuk melaksanakannya

redefinisi

Kajian sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi

Laporan kajian sistem

Terjadinya perubahan pola pikir

manajemen budaya

pegawai

mental

bernafaskan revolusi mental

Penetapan Perka Sistem Manajemen Budaya

Perka Sistem Manajemen Budaya Lemsaneg

Komitmen pegawai terhadap sistem manajemen budaya sehingga meningkatkan kinerja

Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi

Komitmen pegawai terhadap sistem manajemen budaya organisasi sehingga meningkatkan kinerja

•

Dokumen strategi

Meningkatnya pemahaman dan

komunikasi

sistem

manajemen budaya

Penyusunan dokumen

•

Roadmap

komitmen pegawai terhadap perubahan

•

SK Tim Agent of Change Lemsaneg

dan staf

strategi komunikasi

Penetapan dan perencanaan implementasi komunikasi

strategi •

RKT Manajemen Perubahan

Meningkatnya komitmen pimpinan

-28-

Implementasi strategi

•

Media komunikasi RB

komunikasi RB

•

Sosialisasi

Penjabaran (deploy) nilai-nilai organisasi Lemsaneg

Lemsaneg

Pembuatan alat peraga

•

Nilai-nilai organisasi Media peraga

Meningkatnya pemahaman dan komitmen terhadap perubahan Meningkatnya kinerja pegawai Meningkatnya pemahaman dan

komitmen terhadap perubahan

internalisasi

Workshop Internalisasi nilai-

Pelaksanaan workshop

Kajian model komunikasi terbuka Lemsaneg

Laporan kajian model

Meningkatnya pemahaman dan komitmen terhadap perubahan Meningkatnya fungsi manajemen

komunikasi terbuka

dalam bertukar informasi

Implementasi

nilai

model

•

Pelaksanaan

Meningkatnya fungsi manajemen

komunikasi terbuka

•

Sosialisasi

dalam bertukar informasi

Evaluasi hasil

Laporan hasil evaluasi

Meningkatnya fungsi manajemen dalam bertukar informasi

c.

Agenda Prioritas

Beberapa program yang telah dijabarkan di atas akan terbagi menjadi

beberapa prioritas pelaksanaan, yaitu: 1.

2.

Prioritas 1, terdiri dari:

a.

Penetapan dan perencanaan implementasi;

b.

Evaluasi penerapan nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

c.

Pengukuran budaya organisasi;

d.


e.

Redefinisi nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

f.

Penyusunan perka nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

g.

Sosialisasi nilai-nilai organisasi Lemsaneg pasca redefinisi;

h.

Penyusunan dokumen strategi komunikasi;

i.

Kajian sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi mental.


a.


b.


c.

Penjabaran (deploy) nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

d.

Pembuatan alat peraga internalisasi;

e.

Workshop Internalisasi nilai-nilai;

f.

Penetapan Perka Sistem Manajemen Budaya Revolusi Mental;

g.

Sosialisasi sistem manajemen budaya revolusi mental;

h.

Penyusunan Peta Resiko Lemsaneg;

i.


j.

Kajian model komunikasi terbuka Lemsaneg.

-29-

3.

4.

5.


a.


b.


c.

Pengukuran resiko;

d.

Implementasi model komunikasi terbuka;

e.

Evaluasi hasil.


a.


b.


c.

Evaluasi tindak lanjut penerapan manajemen resiko.


a.

Implementasi strategi komunikasi RB

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 1) Tahun 2015

a)


b) Pengukuran budaya organisasi;

c)


d) Redefinisi nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

e) Penyusunan perka nilai-nilai organisasi Lemsaneg; f)

Sosialisasi nilai-nilai organisasi Lemsaneg pasca redefinisi;

g) Penyusunan dokumen strategi komunikasi; h) Kajian sistem manajemen budaya bernafaskan revolusi mental. 2)

Tahun 2016

a)


b) Implementasi strategi komunikasi RB; c)

Penjabaran (deploy) nilai-nilai organisasi Lemsaneg;

d)

Pembuatan alat peraga internalisasi;

e) Workshop Internalisasi nilai-nilai;

f)

Penetapan Perka Sistem Manajemen Budaya;

g) Sosialisasi sistem manajemen budaya; h) Penyusunan Peta Resiko Lemsaneg;

3)

i)


j)

Kajian model komunikasi terbuka Lemsaneg.

Tahun 2017 a)

Pengukuran resiko;

b)

Implementasi model komunikasi terbuka;

c)

Evaluasi hasil.

-30-

4)

Tahun 2018

a) Penetapan dan perencanaan implementasi; b) Implementasi strategi komunikasi RB;

c) Evaluasi hasil dan tindak lanjut. 5)

Tahun 2019

Implementasi strategi komunikasi RB

e.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab beberapa kegiatan tersebut adalah: Penanggung Jawab Program

Kegiatan Lainnya

Utama

Penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka manajemen

perubahan

Evaluasi penerapan nilai-

Bagian Kumortala,

nilai organisasi Lemsaneg

Sekretariat Utama

Pengukuran budaya organisasi Lemsaneg

Sekretariat Utama

Evaluasi hasil pengukuran dan tindak lanjut

Sekretariat Utama

Bagian Kumortala,

Bagian Kumortala,

Redefinisi nilai-nilai

Bagian Kumortala,

organisasi Lemsaneg

Sekretariat Utama

Penyusunan perka nilai-nilai organisasi Lemsaneg

Sekretariat Utama

Bagian Kumortala,

Sosialisasi nilai-nilai

Bagian Kumortala,

organisasi Lemsaneg pasca

Sekretariat Utama

redefinisi

Kajian sistem manajemen budaya bernafaskan

Bagian Kumortala, Sekretariat Utama

revolusi mental

Penetapan Perka Sistem Manajemen Budaya


Sosialisasi sistem

Bagian Kumortala,

manajemen budaya

Sekretariat Utama

Penyusunan dokumen strategi komunikasi

Tim Pelaksana PMO


-31 -

Penetapan dan perencanaan implementasi

Sekretariat Utama

Implementasi strategi

Bagian Kumortala,

komunikasi RB

Sekretariat Utama

Penjabaran (deploy) nilainilai organisasi Lemsaneg

Sekretariat Utama

Bagian Kumortala,

Masing-masing Kepala Unit Kerja

Bagian Kumortala,

Pembuatan alat peraga

Bagian Kumortala,

internalisasi

Sekretariat Utama

Workshop Internalisasi nilai-

Bagian Kumortala,

nilai

Sekretariat Utama

Kajian model komunikasi terbuka Lemsaneg

Sekretariat Utama

Bagian Kumortala,

Implementasi model

Bagian Kumortala,

komunikasi terbuka

Sekretariat Utama

Evaluasi hasil

Masing-masing Kepala Unit Kerja


3.2.

Masing-masing Kepala Unit Kerja Masing-masing Kepala Unit Kerja

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan a)


Program penataan peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan dalam kegiatan utama, yaitu : 1)

Penyusunan RUU Persandian, terdiri dari: a)

Finalisasi penyusunan RUU Persandian;

b)

Pembahasan dilingkup Panitia antar Kementerian;

c)

Pembahasan dengan DPR;

d) Penetapan RUU Persandian menjadi UU Persandian; 2)

Penguatan Prolegsan, terdiri dari: a)

Pembentukan Tim Prolegsan;

b) Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan; c)

Penetapan Prolegsan ;

d)

Monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg;

e) Revisi Pedoman Pembuatan Rancangan Peraturan

Perundang-

Undangan di Lemsaneg yang disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

3)

Peningkatan Kompetensi SDM, terdiri dari: a) Sosialisasi/ workshop penyususnan dan perancangan peraturan perundang-undangan keseluruh unit kerja; b)

Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja;

-32-

c)

4)

Diklat Fungsional Perancang unit Kerja.

Diseminasi Perka Lemsaneg, Pedoman Kepala Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja, yang meliputi:

a) Sosialisasi

Peraturan

Kepala

Lemsaneg,

Pedoman

Kepala

Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja kepada pegawai Lemsaneg dan/atau pihak terkait;

b) Pendistribusian buku/CD himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg; c)

Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg.

b) Kriteria Keberhasilan

Adapun kriteria keberhasilan beberapa program tersebut adalah: Indikator Kinerja Program

Kegiatan Output Finalisasi penyusunan RUU

RUU Persandian

•

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi Lemsaneg dengan K/L lain

Panitia antar Kementerian •

Rencana membawa

RUUP menjadi prolegnas Pembahasan dengan DPR

Menguatnya fungsi persandian

dalam peraturan perundangundangan

Persandian

Pembahasan dilingkup

Outcome

RUUP dibahas dalam DPR

Terbentuknya persamaan persepsi dan komitmen antara K/L bahwa RUUP menjadi kebutuhan yang harus segera diundang-undangkan Ditetapkannya RUUP menjadi prioritas RUU yang perlu dibahas dan disahkan

Penataan

perundangundangan

Penetapan RUU Persandian

Penetapan UU

Menguatnya fungsi persandian

menjadi UU Persandian

Persandian

dalam peraturan perundangundangan

Pembentukan Tim

•

SK Tim Prolegsan

•

Prolegsan

•

Rencana kebutuhan

peraturan-peraturan

•

Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan

•

Daftar prioritas rencana pembentukan peraturan-peraturan

•

•

Meningkatnya kinerja organisasi dalam pembentukan kebijakan atau perundang-undangan Meningkatnya kepatuhan terhadap hokum dalam penyelenggaraan persandian Meningkatnya kinerja organisasi dalam pembentukan kebijakan atau perundang-undangan Meningkatnya kepatuhan terhadap hokum dalam penyelenggaraan persandian

-33-

Penetapan Prolegsan

• •

Program legislasi persandian Kepka prolegsan

•

Meningkatnya kinerja organisasi dalam

•

pembentukan kebijakan atau perundang-undangan Meningkatnya kepatuhan terhadap hokum dalam

penyelenggaraan persandian Monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg Revisi Pedoman Pembuatan

Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan di Lemsaneg yang disesuaikan dengan UU Nomor 12

•

Pelaksanaan monev

•

Laporan pelaksaan

•

monev

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Perka Lemsaneg

Pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lemsaneg

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Perka Lemsaneg

Pelaksanaan

•

Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

Sosialisasi/ workshop penyususnan dan perancangan peraturan perundang-undangan keseluruh unit kerja

sosialisasi/workshop

penyususnan dan perancangan peraturan

•

perundang-undangan keseluruh unit kerja

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Perka Lemsaneg Meningkatnya pemahaman unit kerja dalam penyusunan peraturan perundangundangan

Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja

Pelaksanaan pelatihan Legislative Drafting

Meningkatnya kompetensi pegawai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Diklat Fungsional Perancang unit Kerja

Pelaksanaan Dikfung perancang unit kerja

Meningkatnya kompetensi pegawai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan

Pelaksanaan sosialisasi

•

Kepala Lemsaneg, Pedoman Kepala

Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja kepada pegawai Lemsaneg dan/atau pihak terkait Pendistribusian buku/CD

himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg

•

Buku/CD himpunan Peraturan Perundangundangan Lemsaneg

•

•

Meningkatnya pemahaman pegawai tentang perundangundangan yang ada di Lemsaneg Meningkatnya kepatuhan pegawai terhadap perundang-undangan di Lemsaneg Tersosialisasikannya perundang-undangan Lemsaneg Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait dengan perundang-undangan bidang persandian

-34-

Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg

Updating produk hukum Lemsaneg dalam JDIH Lemsaneg

•

•

c)

Tersosialisasikannya perundang-undangan Lemsaneg Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait dengan perundang-undangan bidang persandian

Agenda Prioritas

Prioritas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I)

Finalisasi penyusunan RUU Persandian

2)

Revisi

Pedoman

Pembuatan

Rancangan

Peraturan

Perundang-

Undangan di Lemsaneg yang disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

3)

Pembahasan RUU Persandian dilingkup Panitia antar Kementerian

4)

Pembahasan RUU Persandian dengan DPR

5)

Penetapan RUU Persandian menjadi UU Persandian

6)

Pembentukan Tim Prolegsan

7)

Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk

ditetapkan dalam prolegsan.

8)

Penetapan Prolegsan

9)

Monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg

10) Sosialisasi/

workshop

penyususnan

dan

perancangan

peraturan

perundang-undangan keseluruh unit kerja

II) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja 12) Diklat Fungsional Perancang unit Kerja

13) Sosialisasi Peraturan Kepala Lemsaneg, Pedoman Kepala Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja kepada pegawai Lemsaneg dan/atau pihak terkait.

14)

Pendistribusian buku/CD himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg

15)

Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg

d) Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1)

2015

a)

Finalisasi penyusunan RUU Persandian;

b) Revisi

Pedoman Pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan di Lemsaneg yang disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;

-35-

c)


d) Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan; e) Penetapan Prolegsan;

f)

Monitoringdan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg;

g)

Sosialisasi/ workshop penyususnan dan perancangan peraturan perundang-undangan keseluruh unit kerja;

h) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja; i)

Diklat Fungsional Perancang unit Kerja;

j)

Sosialisasi

Peraturan

Lemsaneg,

dan

Kepala

Lemsaneg,

Pedoman Kepala

Pedoman

Kepala

Unit Kerja kepada pegawai

Lemsaneg dan/atau pihak terkait;

k) Pendistribusian buku/CD himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg; I)

2)


2016 a)

Pembahasan RUU Persandian dilingkup Panitia antar Kementerian;

b) Pembentukan Tim Prolegsan; c)

Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan;

d)

Penetapan Prolegsan;

e) Monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg; f)


g) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja; h)


i)

Sosialisasi

Peraturan

Kepala

Lemsaneg,

Pedoman

Kepala

Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja kepada

pegawai


j)

Pendistribusian buku/CD himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg;

k) Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg

3)

2017

a)

Pembahasan RUU Persandian dilingkup Panitia antar Kementerian;

b) Pembentukan Tim Prolegsan;

c) Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan;

-36-

d) Penetapan Prolegsan;

e) Monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Lemsaneg; f) Sosialisasi/workshop

penyususnan

dan

perancangan

peraturan

perundang-undangan keseluruh unit kerja; g) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja;

h) Diklat Fungsional Perancang unit Kerja; i)

Sosialisasi

Peraturan

Kepala

Lemsaneg,

Pedoman

Kepala

Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja kepada pegawai Lemsaneg dan/atau pihak terkait;

j)


k) Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg.

4)

2018 a)

Pembahasan RUU Persandian dengan DPR;

b) Pembentukan Tim Prolegsan;

c)

Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan;

d)


e)


f)


g) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja; h) Diklat Fungsional Perancang unit Kerja; i)

Sosialisasi

Peraturan

Lemsaneg, dan

Kepala

Pedoman

Lemsaneg,

Kepala

Pedoman

Kepala

Unit Kerja kepada pegawai


5)

j)


k)


2019 a)

Pembahasan RUU Persandian dengan DPR;

b)

Penetapan RUU Persandian menjadi UU Persandian;

c)


d) Penilaian rancangan produk hukum yang diusulkan oleh unit kerja untuk ditetapkan dalam prolegsan; e)


f)


-37-

g) Sosialisasi/ workshop penyususnan dan

perancangan peraturan

perundang-undangan keseluruh unit kerja;

h) Pelatihan Legislative Drafting untuk personil masing - masing unit kerja;

i)


j)

Sosialisasi

Peraturan

Kepala

Lemsaneg,

Pedoman

Kepala

kepada

pegawai

Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja

Lemsaneg dan/atau pihak terkait.;Pendistribusian buku/CD himpunan Peraturan Kepala Lemsaneg; k) Pemutakhiran data produk hukum pada JDIH Lemsaneg.

e)

Penanggung Jawab

1

Penanggung jawab program penataan peraturan perundang-undangan yaitu: Penyusunan RUU Persandian dengan penanggung jawab utama Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;

2

Penguatan Prolegsan dengan penanggung jawab Sekretaris Utama;

3

Peningkatan Kompetensi SDM dengan penanggung jawab Sekretaris Utama;

4

Diseminasi Perka Lemsaneg, Pedoman Kepala Lemsaneg, dan Pedoman Kepala Unit Kerja dengan penanggung jawab Sekretaris Utama;

3.3.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi a.


Program Penataan dan Penguatan organisasi akan dilaksanakan dalam kegiatan utama yaitu:

1) Restrukturisasi Organisasi Lemsaneg, terdiri dari: a) Penataan SOTK Lembaga Sandi Negara; -

Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB

-

Penyusunan departementasi tugas dan fungsi

-

Penetapan Perka SOTK

-

Penetapan Perka Rincian Kegiatan Organisasi

-

Penetapan Perka Standar Kompetensi Jabatan

-

Penetapan Perka Uraian Jabatan

-

Penetapan Perka Evaluasi Jabatan

b) Penyiapan Perpres tentang Organisasi Lemsaneg;

-

Penyusunan Naskah Akademis SOTK Lembaga Sandi Negara sebagai prasyarat Perpres

-38-

-

Penyusunan Rancangan Perpres SOTK Lembaga Sandi Negara

c) Penataan Organisasi STSN;

2)

-

Menyusun Statuta STSN

-

Menyempurnakan Rincian Kegiatan Organisasi (RKO)

-

Menyempurnakan Uraian Jabatan

Penguatan Organisasi, terdiri dari: a) Pembentukan UPT

-

Tindak lanjut audiensi pembentukan UPT dengan Pemda

-

Pengajuan Usulan pembentukan UPT ke Kern PAN dan RB

-

Kajian organisasi dan tata kerja UPT

-

Pembentukan peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang pembentukan UPT

b) Penyusunan Mekanisme terkait Peraturan tata cara pengajuan

dan

perubahan organisasi Lembaga Sandi Negara 3) Penyusunan Analisis Beban Kerja, terdiri dari: a) Evaluasi pelaksanaan ABK; b) Pembuatan aplikasi ABK;

4)

Penerapan Knowledge Management, terdiri dari: a) Penyusunan cetak biru KM di Lembaga Sandi Negara; b) Implementasi KM di Lembaga Sandi Negara;

5)

b.

Evaluasi pelaksanaan KM di Lembaga Sandi Negara


Adapun kriteria keberhasilan program tersebut adalah: Indikator Kinerja Program

Kegiatan Output Penataan SOTK Lembaga Sandi Negara

Penataan dan

•


.

Perka SOTK

•

Perka Rincian

penguatan organisasi

Kegiatan Organisasi •

Perka Standar

•

Perka Uraian Jabatan

Kompetensi Jabatan •

Perka Evaluasi Jabatan

Outcome

• •

Organisasi Lemsaneg tepat fungsi dan right sizing Tersedianya soft infrastructure organisasi Lemsaneg

-39-

Penyiapan Perpes tentang Organisasi lemsaneg

•

•

Penataan Organisasi STSN

•

Naskah Akademis

SOTK Lembaga Sandi Negara sebagai prasyarat Perpres Rancangan Perpres SOTK Lembaga Sandi Negara Menyusun

Statuta

STSN

•

Menguatnya dasar hukum penataan organisasi Lemsaneg

• •

Menyempurnakan Rincian

STSN tepat fungsi dan right sizing Tersedianya soft infrastructure STSN

Kegiatan

Organisasi (RKO) •


Pembentukan UPT

•

•

• •

Audiensi

pembentukan UPT dengan Pemda Usulan pembentukan UPT ke Menpan RB Kajian organisasi dan tata kerja UPT PerkaLemsaneg tentang pembentukan

• •

Menguatnya organisasi Lemsaneg Meningkatnya kinerja organisasi Lemsaneg

UPT

Penyusunan Mekanisme

Pedoman pengajuan dan

•

terkait Peraturan tata cara

perubahan organisasi Lemsaneg

•

pengajuan dan perubahan organisasi Lembaga Sandi Negara Penyusunan Analisis Beban Kerja

• •

•

Perbaikan dan penguatan organisasi Meningkatnya kinerja organisasi Efektif dan efisiennya organisasi Lemsaneg

ABK

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan

Pembuatan aplikasi

organisasi

Evaluasi pelaksanaan

ABK

Penerapan Knowledge Management

•

•


Penyusunan cetak biru KM di Lembaga Sandi Negara Implementasi KM di Lembaga Sandi Negara

Laporan evaluasi

• •

•

• • •

Meningkatnya kompetensi pegawai Meningkatnya kinerja pegawai dan organisasi Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi Lemsaneg Meningkatnya kompetensi pegawai Meningkatnya kinerja pegawai dan organisasi Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi Lemsaneg

-40-

c.

Agenda Prioritas

Beberapa program yang telah dijabarkan di atas akan terbagi menjadi beberapa prioritas pelaksanaan, yaitu: 1) Prioritas 1:

a) Penataan SOTK Lembaga Sandi Negara; -

Koordinasi dengan KemenPANRB

-


-


-


-


-


-


b) Penyusunan Analisis Beban Kerja; -

Evaluasi pelaksanaan ABK

-

Pembuatan aplikasi ABK

c) Penataan Organisasi STSN; -

Penyusunan Statuta STSN

-

Menyempurnakan Rincian Kegiatan Organisasi STSN

-

Menyempurnakan Uraian Jabatan STSN

d) Penyusunan Cetak Biru Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara;

2) Prioritas 2: a) Penyusunan Naskah Akademis SOTK Lembaga Sandi Negara sebagai

prasyarat Perpres; b) Penyusunan Mekanisme terkait Peraturan tata cara pengajuan

dan

perubahan organisasi Lembaga Sandi Negara;

c) Melakukan evaluasi dan penataan kembali tugas dan fungsi unit-unit dilingkungan STSN; d) Pembentukan UPT;

-


-


-


e) Pembentukan

peraturan Kepala

Lembaga Sandi

Negara tentang

pembentukan UPT;

f) Implementasi Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara;

-41 -

3) Prioritas 3: a)

Penyusunan Statuta STSN

b) Menyempurnakan Rincian Kegiatan Organisasi (RKO) STSN; c)

Menyempurnakan Uraian Jabatan STSN;

d) Evaluasi pelaksanaan Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara.

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 1) Tahun 2015 a)

Penataan SOTK Lembaga Sandi Negara; -

Koordinasi dengan KemenPANRB

-


-


-


-


-


-


b) Penyusunan Analisis Beban Kerja; -


-


c) Penataan Organisasi STSN; -

Mengevaluasi organisasi STSN

-

Melakukan benchmark ke PTK LPNK

-

Menyusun Naskah akademik struktur Unit Penjaminan Mutu

d) Penyusunan Cetak Biru Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara

2) Tahun 2016

a) Penyusunan Naskah Akademis SOTK Lembaga Sandi Negara sebagai prasyarat Perpres;

b) Menyusun

Naskah Akademik terkait

pembentukan struktur

Unit

Penyusunan Mekanisme terkait Peraturan tata cara pengajuan

dan

Penjaminan Mutu;

c)

perubahan organisasi Lembaga Sandi Negara;

d) Menyempurnakan tugas dan fungsi unit-unit dilingkungan STSN; e) Pembentukan UPT;

-


-


-42-

-


-

Pembentukan peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang pembentukan UPT

f)

Implementasi Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara;

g)

Penyusunan Analisis Beban Kerja; -

Evaluasi pelaksanaan ABK Pembuatan aplikasi ABK

3) Tahun 2017 a)

Penyusunan Naskah Akademis SOTK Lembaga Sandi Negara sebagai prasyarat Perpres;

b) Penyusunan Rancangan Perpres SOTK Lembaga Sandi Negara; c)

d)

Penataan Organisasi STSN;

-

Menyempurnakan tugas dan fungsi unit-unit dilingkungan STSN

-

Menyempurnakan Rincian Kegiatan Organisasi (RKO)

-




-


e)


f)

Evaluasi pelaksanaan Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara.

4)

Tahun 2018

a)

Penyusunan Rancangan Perpres SOTK Lembaga Sandi Negara;

b)



-


c)


d)

Evaluasi pelaksanaan Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara;

5)

Tahun 2019

a)

b)



-



-43-

c)

Evaluasi pelaksanaan Knowledge Management di Lembaga Sandi Negara.

e.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab beberapa kegiatan tersebut adalah: Penanggung Jawab Kegiatan

Program

Lainnya

Utama

Penataan SOTK Lembaga Sandi Negara

Penataan dan

Bagian Kumortala

Seluruh Unit Kerja

(Settama)

Revitalisasi Organisasi

Bagian Kumortala (Settama)

Seluruh Unit Kerja

Pembentukan UPT


D1.D2.D3

Penyusunan Mekanisme


terkait Peraturan tata cara

penguatan

pengajuan dan perubahan

organisasi

organisasi Lembaga Sandi

Negara Penyusunan Analisis Beban

Kerja

3.4.


Seluruh Unit Kerja

Bagian Kumortala

Seluruh Unit Kerja

Penerapan Knowledge Management

(Settama)



Seluruh Unit Kerja

Program Penataan Tatalaksana

a.

Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan program penataan tatalaksana adalah:

1) Penyusunan dan penyempurnaan SOP

2)

a.

Penetapan Core Business

b.

Penetapan Business Process

c.

Penyempurnaan SOP

d.

Pembuatan SOP Unggulan

e.

Pembuatan SOP link

Pengaturan Tata Letak Barang 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin) a.

Pembentukan Pedoman 5R

b.

Pembentukan Tim 5R

c.

Pelaksanaan 5R

-44-

d.

Evaluasi Pelaksanaan 5R

e.

Evaluasi Pedoman 5R

3) Pelaksanaan grand design Tl dalam rangka mendukung e-government a.

Menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang Tl

b.

Membuat aplikasi Tl yang menunjang business process pada masingmasing unit kerja sesuai dengan kebutuhan

c.

b.

Tersedianya infrastruktur yang menunjang pelaksanaan Tl


Program

Indikator Kinerja

Kegiatan

Output Penataan

Penyusunan

dan

Tatalaksana

penyempurnaan SOP

1) Penetapan Core

Outcome

Meningkatnya

Business

efisiensi dan

Penetapan Business

efektivitas proses

Process

manajemen

3)

Penyempurnaan SOP

pemerintahan

4)

Pembuatan SOP

2)

Unggulan 5)

Pengaturan

Tata

Pembuatan SOP link Pembentukan

Meningkatnya

Pedoman 5R

efisiensi dan

2)

Pembentukan Tim 5R

efektivitas

3)

Pelaksanaan 5R

pelaksanaan

4)

Evaluasi Pelaksanaan

kinerja serta

5R

menciptakan

D

Letak Barang 5R

5) Evaluasi Pedoman 5R

lingkungan tempat bekerja

yang rapih dan nyaman.

Pelaksanaan grand design

Tl

rangka

mendukung

e-government

1) Menyusun dan

dalam

2)

Meningkatnya

menetapkan kebijakan

penggunaan Tl

di bidang Tl

dalam proses

Membuat aplikasi Tl

penyelenggaraan

yang menunjang

manajemen

business process pada

pemerintahan

masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan

-45-

3) Tersedianya infrastruktur yang menunjang pelaksanaan Tl

c.

Agenda Prioritas Semua kegiatan tersebut adalah prioritas.

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam hal penyempurnaan SOP akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1)

2015

a)

Penetapan bisnis proses Lembaga Sandi Negara

b) Proses revisi Peraturan Kepala Lemaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2011.

c)

Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman 5R

d)

Pelatihan 5R (mated dan praktek)

e) Pilot Project pada Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana

2)

2016

a)

Penetapan Previsi Peraturan Kepala Lemsaneg tentang Standar Operasional Prosedur.

b)

SOP

Penyempurnaan dan pengembangan terhadap SOP yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pada dinamika organisasi dan

tuntutan perubahan kebijakan. f)

SOP Layanan Unggulan Melakukan identifikasi layanan unggulan Lembaga Sandi Negara pada masing-maisng unit kerja.

g)

SOP Link

Melakukan identifikasi SOP unit kerja yang memiliki keterkaitan antar unit kerja diLembaga Sandi Negara pada masing-maisng unit kerja. Kriteria yang dapat menentukan SOP link , yaitu: merupakan substansi tugas dan fungsi atau core business unit kerja organisasi uni kerja yang bersangkutan. -

Ada keterkaitan anatara penerapan SOP di satu unit kerja dengan SOP di unit kerja lainnya.

-46-

Output atau hasil dari kegiatan SOP unit kerja merupakan output antara atau merupakan input pada SOP unit kerja lainnya. h)

Pebentukan Komite 5R

i)

Bimbingan Teknis 5R untuk semua unit kerja

j)

Implemenasi Pedoman 5R

k) Genba/ pencanangan 5R oleh Kepala Lemsaneg

3)

2017 a) SOP

Menyusun SOP yang telah diidentifikasi. b) SOP Layanan Unggulan Menyusun SOP Layanan Unggulan yang telah diidentifikasi. c)

SOP Link

Menyusun SOP link yang telah diidentifikasi. d)

Pembentukan Komite 5R

e) Implementasi Pedoman 5R f)

Audit 5R

g)

Pemeringkatan 5R

h) Reward and pusihment 5R i)

4)

Pelaksanaan 5R masuk dalam SKP

2018 a) SOP

Menyusun SOP yang telah diidentifikasi. b) SOP Layanan Unggulan Menyusun SOP Layanan Unggulan yang telah diidentifikasi. c)

SOP Link Menyusun SOP link yang telah diidentifikasi.

d)

Pembentukan Komite 5R

e) Audit 5R f)

Pemeringkatan 5R

g) Reward and pusihment 5R h)

Pelaksanaan 5R masuk dalam SKP

i)

Pelaksanaan 5R menjadi salah satu komponen penilaian tunjangan kinerja.

-47-

5)

2019

Sesuai dengan periodisasi dan siklus perkembangan dinamika organisasi dan perubahan lingkungan baik internal maupun ekstemal organisasi Lembaga Sandi Negara maka perlu untuk dilakukan evaluasi dan reviu terhadap penyusunan SOP, baik dalam hal materi, metode, prosedur dan evaluasi SOP, manajemen penomoran dan penatausahaan SOP,

selain

itu

akan

dilakukan

Evaluasi

pelaksanaan

5R

dan

pembaharuan pedoman 5R

Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam hal pengembangan egovemment Lemsaneg akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) 2015

a)

Reviu Rencana Strategis Tl (Teknologi Informasi) Lemsaneg

b)

Pengembangan dan Penerapan Arsitektur Informasi

c)

Reviu pelaksanaan keberlangsungan layanan

d)

Penyusunan standar fasilitas dan lingkungan yang mencakup: lokasi, konstruksi, penjagaan, K3, sistem mekanik, elektrik dan perlindungan terhadap bencana

e) Reviu metodologi akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi f)

Mengembangkan manajemen proyek

g)

Reviu kerangka kerja untuk pengelolaan prosedur akses dokumentasi pengguna, manual operasi dan materi pelatihan

h)

Penyusunan standar pengukuran dan penilaian resiko Tl

i)

Reviu Metodologi penentuan solusi Tl

j)

Reviu kerangka kerja manajemen perubahan

k) Pengelolaan SIM STSN Terpadu (terdiri dari 9 modul. Mencakup seluruh proses bisnis yang ada di STSN, antara lain perpustakaan, kemahasiswaan

dan

alumni,

jurusan,

laboratorium,

administrasi

akademik) I)

Aplikasi evaluasi hasil studi diklat

m) Aplikasi e-learning diklat

n) Aplikasi monitoring dan evaluasi diklat o)

Sistem informasi kegiatan monitorings'myal

p) Aplikasi Informasi pengguna hasil pengkajian teknologi persandian q) Aplikasi Manajemen Resiko r)

Aplikasi basisdata pengetahuan solusi IT

s)

Aplikasi basisdata pengetahuan akuisisi dan pemeliharaan sistem

t)

Aplikasi penelusuran perubahan konfigurasi

-48-

u) Aplikasi sistem pengelolaan asset Tl secara terpusat v) Aplikasi penjadwalan otomatis dan tool lainnya untuk membatasi intervensi operator

w) Sistem Informasi Kegiatan Uji Keamanan Sistem Informasi x) Aplikasi pengukuran performansi sistem y)

SIM Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi

z) Peningkatan Redundansi Data Center (jaringan, listrik dan pengatur udara)

2)

aa)

Membangun layanan helpdesk

bb)

Pengembangan Disaster Recovery plan (DRC)

cc)

Studi kelayakan DRC

dd)

Audit perangkat keras dan perangkat lunak

ee)

Mengaktifkan unit service desk

ff)

Pengembangan keahlian Manajemen Tl

gg)

Peningkatan organisasi Tl

2016

a)

Reviu efektifitas dan perbaikan penangananan masalah

b)

Penyempurnaan kebijakan dan prosedur keamanan Tl

c)

Penyusunan kebijakan investasi dan anggaran Tl

d)

Mendefinisikan dan menerapkan kebijakan penilaian mitigasi resiko proses Tl dalam framework kontrol yang dikembangkan secara spesifik untuk organisasi

e)

Reviu OLA (operational level agreement) secara keseluruhan

f)

Reviu SOP Data Center

g)

Sistem Informasi Eksekutif Perkantoran

h)

Sistem Informasi Eksekutif Tl

i)

Aplikasi manajemen pengguna dan manual operasi

j)

Aplikasi Manajemen Perubahan

k)

Aplikasi Keberlangsungan Layanan

I)

Aplikasi Pengelolaan Keamanan Tl

m)

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM STSN Terintegrasi

n)

SIM Uji Kompetensi SDM Sandi

o)

Sistem Informasi Pengelolaan Peralatan Sandi

p)

Sistem Informasi Kegiatan Analisa Kripto

q)

Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Sandi

r)

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi SDM Sandi Tersertifikasi

s)

SIM Eksekutif Pengendalian Persandian

-49-

t)

Aplikasi Pengawasan dan Evaluasi dan Evaluasi Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi

u)

Sistem Informasi Kegiatan Pengamanan Kripto

v)

SIM SDM Sandi

w)

Pemilihan Site DRC

x)

Proyek Pembangunan DRC

y)

Pengembangan DRC

z)

Pengembangan teknologi kendali informasi

aa) Pemeliharaan peralatan bekerjasama dengan vendor

3)

2017

a) Penyusunan

metrik

untuk

pengembangan

dan

pengiriman

dokumentasi, materi pelatihan dan program pelatihan

b) Mendefinisikan dan Implementasi proses yang menjamin tertanganinya kejadian eskalasi c)

Mengintegrasikan prosesmonitoring

d) Sistem Informasi Eksekutif Persandian

e) Pembangunan Sistem Pelacakan Kepatuhan Terpusat f)

Aplikasi Manajemen Penyelenggaraan Diklat

4) 2018 a)

Standarisasi identifikasi pengguna, otentikasi dan otorisasi

b) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur keamnanan Tl c)

Reviu penyusunan standar fasilitas dan lingkungan

d) Reviu penyusunan kebijakan investasi dan anggaran Tl e) Pembuatan metodologi akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi

f)

Menetapkan metodologi Manajemen Proyek Tl

g) Reviu penyusunan kebijakan, rencana dan prosedur

kepatuhan

terhadap peraturan, kontrak dan hukum ekstemal yang terkait dan mempengaruhi organisasi h) Reviu prosedur dan metode pengukuran performansi i)

DashboardBusiness Intelligent System

j)

Aplikasi Keperlangsungan Layanan

k)

Tool Backup/ Pemulihan dan Penghapusan

I)

Konsolidasi DC-DRC

m) Pengembangan

sistem

monitor

dan

pengendalian

terotomasi

n) Melaksanakan tracking dan monitoring asset Tl

infrastruktur

-50-

5)

2019 a)

Reviu Rencana Strategis Tl

b) Reviu efektifitas dan perbaikan penanganan masalah

e.

c)

Reviu metodologi penentuan solusi Tl

d)

Reviu SOP Data Centre

e)

Reviu site DRC

Penanggung Jawab

1)

Penanggung jawab dari kegiatan 5R adalah Bagian Rumah Tangga sebagai koordinator, Bagian Kumortala sebagai Pilot Project dan setiap unit kerja dalam hal pelaksanaan 5R. Penanggung jawab dari kegiatan proses bisnis dan SOP adalah Bagian

2)

Hukum Organisasi dan Tata Laksana sebagai koordinator dan setiap unit kerja dalam hal pembuatan masing-masing SOP. 3)

Penanggungjawab dari kegiatan pengembangan e-government adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama sebagai koordinator dan setiap unit kerja yang memprogramkan untuk membuat aplikasi.

3.5.

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia aparatur a.

Pelaksanaan Kegiatan Program penataan SDM aparatur akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan, yang terdiri dari:

a)

Pembentukan Tim Perumus Standar Kompetensi Teknis PNS;

b) Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS (sesuai dengan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013). 2) Perhitungan dan Penetapan Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu, yang terdiri dari:

a)

Perhitungan kebutuhan sesuai formasi jabatan fungsional tertentu;

b)

Validasi;

c)

Penetapan.

3) Assessment Individu berdasarkan Kompetensi (Assessment Center), yang terdiri dari:

a)

Penyusunan Pedoman Assessment Center;

b)

Penyiapan tenaga asesor;

c) Workshop untuk tenaga asesor (koordinasi dengan BKN dan konsultan SDM);

-51 -

d)

Pembentukan Tim Assesor Internal;

e) Penguatan assesor internal dan pengelola assessment center; f)

Pelaksanaan assessment center;

g)

Pelaksanaan

dan

pemanfaatan

assessment

center

untuk

pengembangan SDM.

4) Pengembangan Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi, yang terdiri dari: a)

Penyusunan pola diklat pegawai;

b) Pelaksanaan (termasuk didalamnya

laporan

berkaia pelaksanaan

diklat); c)

5)

Evaluasi.

Pola Karir/Mutasi, yang terdiri dari: a)

Penetapan pedoman pola karir;

b) Pelaksanaan; c)

Evaluasi.

6) Program Penataan Open biding, yang meliputi: a) Tahap Persiapan Penetapan kebijakan open biding (lingkup internal atau ekstemal); Pembentukan Panitia Seleksi;

•

Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi jabatan yang lowong.

b) Tahap Pelaksanaan Pengumuman lowongan jabatan; Seleksi Administrasi;

Seleksi Kompetensi; Wawancara Akhir;

Penelusuran (rekam jejak) Calon; Penetapan Hasil.

7) Penerapan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Individu, yang terdiri dari: a)

Penyelesaian draft pedoman penilaian kinerja individu;

b) Sosialisasi; c)

Uji coba terbatas;

d) Uji coba penilaian kinerja individu pada seluruh unit;

8)

e)

Implementasi penuh penilaian dan tunjangan kinerja individu;

f)

Evaluasi implementasi penilaian dan tunjangan kinerja;

g)

Pembangunan dan pengembangan aplikasi penilaian kinerja individu.

Pengembangan Database Pegawai (SIMPEG), yang terdiri dari: a)

Meg-upgrade aplikasi SIMPEG;

b) Mengintegrasikan SIMPEG dengan aplikasi lain dalam kerangka egovernment.

Dalam program penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka manajemen perubahan dan pelaksanaan revolusi mental pegawai Lemsaneg

Recommend Documents