Integrated Tax Administration Self Assessment

Cartenz Data Sheet

CARTENZ E-GOVERNMENT SOFTWARE

Integrated Tax Administration – Self Assessment

iTax adalah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan untuk melakukan administrasi pengelolaan pajak daerah bagi Dinas Pengelola Pajak Daerah. Pada aplikasi iTax termasuk di dalamnya FITUR UTAMA

Manajemen Pengguna  

pengelolaan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, self

assessment (kecuali BPHTB), Reklame dan Air Tanah.

mengadministrasikan profil masing-masing pengguna.

iTax – Self Assessment adalah sistem informasi terintegrasi yang

setiap pengguna baru dapat di

didalamnya mencakup administrasi pengelolaan untuk jenis Pajak

sesuaikan hak akses terhadap

Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Penerangan Jalan, Walet dan Mineral

modul aplikasinya yang

Bukan Logam dan Batuan.

disesuaikan dengan tupoksinya. 



registrasi pengguna dilakukan oleh

Fungsi-fungsi dalam iTax – Self Assessment adalah melalui studi dan

administrator aplikasi yang

observasi proses bisnis pengelolaan pajak beberapa Pemda.

ditunjuk.

Pengembangannya mengikuti UU 28 Tahun 2009 dan mengedepankan

password akses hanya diketahui

integrasi data untuk mendapatkan profil Subjek/Wajib Pajak.

oleh pengguna yang bersangkutan, bahkan admin tidak

iTax – Self Assessment dibangun dengan menggunakan teknologi

mengetahui password akses

terbaru dalam pembangunan sistem informasi yakni dengan

pengguna.

penerapan Rich Internet Application, teknologi yang web-based

application dengan user experience layaknya desktop –based. Selain itu dimungkinkan juga untuk melakukan pemilihan basis data baik Manajemen Aplikasi 



keluaran sesuai lampiran

iTax – Self assessment pada dasarnya adalah sebuah produk jadi siap

Perda/Perbup yang berlaku.

konfigurasi dan implementasi.

Template pendataan untuk setiap jenis pajak bisa disesuaikan melalui menu ini.



dengan SQL Server DB maupun Oracle DB.

Mengubah template tampilan surat

Data referensi umum seperti waktu tenggang teguran maupun STPD juga bisa diatur secara dinamis melalui menu ini.

Manajemen Pengguna Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan registrasi pengguna beserta ketentuan administrasinya dalam hal authentifikasi dan

authorisasi. Authentifikasi adalah menentukan pengguna mana yang boleh melakukan akses aplikasi dengan diberikan id pengguna dan password. Authorisasi adalah menentukan menu mana saja yang bisa diakses oleh pengguna.



Perubahan-perubahan template surat keluaran bisa dilakukan

Setiap pengguna yang didaftarkan oleh admin aplikasi ditentukan hak

secara mandiri tanpa perbaikan

aksesnya masing-masing. Hak akses nantinya adalah untuk

sistem.

mengunci/menyembunyikan menu-menu yang tidak diperuntukan untuknya. Hanya menu yang memang menjadi (tugas pokok fungsi) tupoksi-nya yang akan ditampilkan untuk pengguna tersebut. Hak

Referensi Data

akses aplikasi/password hanya akan diketahui oleh pengguna yang



Berisi manajemen untuk merubah

bersangkutan, admin sekalipun tidak dapat mengetahui password

daftar jenis pajak yang

tersebut dari aplikasi. Hal ini untuk mengedepankan sekuritas

diadministrasikan dan tenggang

penggunaan aplikasi.

waktu pelaporannya. 





Tiap jenis pajak diisikan jenis

Managemen pengguna berbeda dengan data kepegawaian, namun

klasifikasinya dan tarif pajak yang

tiap pengguna aplikasi nantinya akan dibuatkan skema relasi terhadap

berlaku.

data kepegawaiannya yang menyangkut NIK, jabatan, dll.

Melalui menu ini juga bisa diatur kelompok penanggung jawab yang

Manajemen Aplikasi

biasanya dibagi berdasarkan

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan manajemen umum

kewilayahan.

terhadap aplikasi. Diantaranya yang perlu diatur adalah

Referensi tarif diatur sesuai

template/editorial surat keluaran dan isian pendataan.

dengan masa berlakunya. Perubahan nilai tarif tidak akan

Surat keluaran untuk setiap pelayanan maupun penerbitan yang

merubah data tarif pajak yang

sifatnya resmi dapat dilakukan pengaturan melalui menu ini. template

sebelumnya.

/editorial dari bentuk surat dapat disesuaikan dengan bentuk lampiran peraturan yang berlaku.

Registrasi Wajib Pajak/Objek

Surat Keputusan hasil pelayanan dan surat resmi lainnya yang bisa di

Pajak

atur adalah : SK Angsur Bayar, SK Keberatan, SK Kelebihan Bayar, SK



Bisa dilakukan baik secara

Pembatalan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Denda Administrasi, SK

pelayanan maupun hasil

Pengurangan, SK Tunda Bayar, SKPD Jabatan, Surat Pengukuhan,

ekstensifikasi petugas.

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SSPD, STPD, Surat Keterangan

Penentuan nomor NPWPD bisa

Lunas, Surat Paksa, Surat Teguran, Tanda terima NPWPD dan SSPD

mengikuti penomoran yang kami

Massal.



sediakan maupun secara 

penomoran manual.

Editorial dari bentuk surat bisa di atur menurut lampiran yang berlaku

Registrasi berstruktur WP-OP

seperti KOP surat dan penandatangan, namun isian dan field isiannya

dimana selain penomoran

disesuaikan dengan isian dari struktur data sistem yang ada.

terhadap WP, juga ada penomoran terhadap OP sehingga

CARTENZ ITAX – SELF ASSESSMENT DATA SHEET

memungkinkan menangkap

Selain itu melalui menu ini juga bisa dilakukan pengaturan terhadap

informasi WP yang memiliki

isian SPTPD agar mengikuti isian dari blanko SPTPD yang berlaku.

banyak OP. 

Registrasi dilakukan secara

Referensi Data

bertahap mulai dari rekam data -

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan pengelolaan data

pencetakan surat pengukuhan -

yang sifatnya referential. Data referential (referensi) adalah data yang

penandatanganan surat

pola perubahan dan penambahannya tidak sering dilakukan. Contoh

pengukuhan – pengesahan dan

data referensi adalah data kewilayahan, daftar jenis pajak, daftar

pencetakan kartu NPWPD.

klasifikasi pajak, tarif dan kelompok kerja. Untuk melakukan penambahan dan perubahan data referensi, tidak

Laporan Pendataan dan

diperlukan perbaikan sistem. Hal ini sangat baik untuk pemerintah

Rekapitulasi Realisasi

daerah, karena produk yang kami buat tidak memberikan



Segala bentuk laporan yang terkait

ketergantungan yang tinggi kepada pihak penyedia sistem. Pihak dinas

profil data wajib pajak dan

dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan basis data yang ada.

rekapitulasi realisasi disajikan 

melalui menu ini.

Pada manajemen referensi data ini, seluruh data referensi tersebut

Hasil keluaran dapat dicetak

tidak diperkenankan untuk dihapus. Hal ini karena data referensi

menjadi bentuk excel, pdf, word

adalah data yang digunakan pada transaksi lainnya. Apabila

maupun langsung di cetak menjadi

penghapusan data referensi dilakukan, misalnya data referensi

bentuk fisik melalui printer.

kecamatan dengan nama ‘kecamatan alam’ dihapus, maka membuat data objek yang sudah diregistrasikan kepada kecamatan tersebut menjadi tidak valid karena ‘kecamatan alam’ sudah tidak ada di

Modul Jenis Pajak 

database.

Model administrasi dibagi menjadi bermacam jenis pajak sehingga

Ketika terjadi perubahan kebijakan dalam hal tarif pajak, cukup

memungkinkan pemecahan

merubah data referensi tarif dan di atur masa berlaku tarif tersebut.

tanggung-jawab administrasi

Perubahan tarif baru tidak akan mempengaruhi pengenaan tarif yang

secara jenis pajak.

berjalan sekarang. sistem akan otomatis menyesuaikan besaran tarif melalui referensi tarif ini.

Pelayanan

Registrasi Wajib Pajak/Objek Pajak



Terdapat 15 jenis pelayanan yang

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman data Wajib

bisa ditangani melalui aplikasi.

Pajak/Objek Pajak. Secara struktur, aplikasi membedakan antara Wajib

Setiap jenis pelayanan memiliki

Pajak dengan Objek Pajak. Wajib Pajak dalam pajak self assessment

nomor pelayanan yang unik dan

adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan suatu objek

dapat ditentukan waktu

usaha kena pajak self assessment. Sedangkan Objek Pajak adalah jasa

penyelesaiannya.

pelayanan barang/jasa/penyelenggaraan atas objek usaha kena pajak






Setiap pelayanan memiliki surat

self assessment. Melalui aplikasi, memungkinkan pengisian 1 wajib

keluaran yang berbeda-beda

pajak terhadap 1 atau lebih objek pajak.

bergantung jenis pelayanannya. 

Pelayanan bisa diwakilkan maupun

Proses dalam registrasi wajib pajak melalui aplikasi dimulai dari

bisa dilakukan secara jabatan

perekaman data wajib pajak dan objek pajak. Lalu dilakukan

apabila sifatnya kebijakan.

pencetakan surat pengukuhan. Surat pengukuhan kemudian perlu di review dan ditanda tangani oleh kepada dinas atau pemangku keputusan lainnya. Setelah ditandatangani, dilakukan proses

Penyelesaian Pelayanan

pengesahan melalui aplikasi untuk menerbitkan kartu NPWPD. Namun



Setiap pelayanan yang masuk di

apabila dirasa data calon WP tersebut tidak sah untuk menjadi WP

selesaikan oleh bagian back office

aktif, maka bisa dilakukan penolakan atas pengajuan tersebut.

melalui menu ini. 

Hal ini memungkinkan pemisahan

Format NPWPD yang dikeluarkan oleh sistem adalah otomatis dengan

fungsi pelayanan yang harus

ketentuan format : [P] [0] [2015] [000003] [51] [01] [020] [033]

berada di loket dengan bagian lain yang memang berwenang dalam

Dimana :

penyelesaian pengajuan

Cetak hasil Pelayanan

[P] adalah statis dan menandakan Pajak. [0] menandakan 1 untuk pribadi dan 2 untuk berbentuk badan. [2015] menandakan tahun. [000003] nomor urut yang akan berulang tiap tahun. [51] menandakan kode propinsi [01] menandakan kode dati2 atau kabupaten [020] menandakan kode kecamatan tempat wajib pajak [033] menandakan kode kelurahan tempat wajib pajak



Setiap pelayanan menghasilkan

Contoh : P120150000035108080001

surat keluaran yang bisa berupa

Catatan : format yang sudah ada adalah sudah baku dari

surat keputusan, surat ketetapan

sistem dan tidak bisa diganti. Namun apabila tidak dikehendaki,

maupun surat keterangan.

format ini bisa tidak diaplikasikan dan diganti dengan isian manual dari

Menu ini memungkinkan untuk

operator atau pendata.

masyarakat.



melakukan pencetakan atas surat hasil pelayanan tersebut.

Hasil dari kartu NPWPD nantinya bisa dicetak dan hasil cetakannya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, editorial dari surat pengukuhan juga bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang

Pendataan

berlaku di Pemda. Penyesuaian bisa dilakukan secara mandiri oleh



admin Pemda sehingga tidak perlu bergantung pada penyedia jasa.

Pendataan untuk pajak self assessment yang rutin adalah pendataan terhadap pelaporan

Laporan Pendataan dan Rekapitulasi Realisasi

omzet yang nantinya akan menjadi

Merupakan fitur yang menyediakan laporan yang berhubungan dengan

dasar pengenaan pajak

data Wajib Pajak/Objek Pajak. Sekaligus juga dari fitur ini




Selain pendataan terhadap

menyediakan data realisasi yang sifatnya rekapitulasi dari seluruh jenis

pelaporan tentunya adalah

pajak yang ada.

pendataan untuk menjaga konsistensi status dan karakteristik

Laporan yang dimunculkan adalah laporan standard dari aplikasi.

lapangan dengan data yang ada

Laporan disajikan pada layar dan berbentuk tabular. Laporan yang

untuk tujuan perkiraan potensi

dihasilkan bisa dilakukan cetak ke mesin printer maupun disimpan ke dalam format word/excel/pdf.

Penetapan

*Permintaan perubahan untuk modul laporan adalah terbatas. judul-



Proses penetapan bagi jenis pajak

judul laporan yang ada saat ini adalah sudah merupakan rekapitulasi

self assessment adalah

dari observasi beberapa pemda.

diperuntukan setelah adanya 

proses pemeriksaan.

Pengelolaan per Jenis Pajak

Selain itu juga penetapan

Pengelolaan per jenis pajak adalah model penggunaan terhadap

dilakukan untuk wajib pajak yang

aplikasi. Setiap jenis pajak dimunculkan melalui menu yang terpisah

belum melaporkan omzetnya

namun menggunakan sumber data yang sama. Dengan begini,

setelah lewat jatuh tempo dan

pemisahan tanggung jawab pengelolaan dapat dibuat lebih dinamis,

sudah dilakukan penghimbauan

per jenis pajak maupun per fungsi.

pelaporan. 



Jenis ketetapan yang dikeluarkan

Pelayanan

terhadap jenis pajak self

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman data

assessment adalah SKPD KB, SKPD

permohonan pelayanan dari WP. Modul pelayanan dibuat agar selaras

KBT, SKPD N, SKPD LB.

dengan aplikasi iTax - sismiop-NG yang memiliki fitur serupa. Modul

Editorial template surat ketetapan

pelayanan dibuat agar dinas dapat menerapkan mekanisme pemisahan

dapat di atur sesuai dengan

antara fungsi pelayanan kepada wajib pajak yang harus excellence

lampiran peraturan yang berlaku.

dengan fungsi verifikasi atau penelaahan permohonan yang sifatnya birokratis dan butuh waktu pengerjaan.

Penagihan

Penggunaan menu ini dalam operasional administrasi nantinya



Dalam proses penagihan dapat

bukanlah merupakan suatu keharusan. Tanpa modul ini, dinas tetap

didahului oleh oleh penerbitan

bisa melakukan perekaman data pelaporan, registrasi, penagihan, dll.

surat teguran.

Modul ini disediakan bagi pemda yang ingin menerapkan pemisahan

Penerbitan surat tagihan dapat

fungsi pelayanan dengan fungsi verifikasi. Menu pelayanan ini bisa

dilakukan secara individu per objek

digunakan atas permohonan WP maupun kehendak dari dinas sendiri

pajak maupun secara massal

(secara jabatan), misalnya melalui ekstensifikasi paksa dimana

berdasarkan data pencarian yang

registrasi WP dilakukan oleh Dinas tanpa adanya permohonan dari WP.



akan di cetak.


Melalui menu pelayanan ini, ada 15 jenis pelayanan yang bisa diajukan oleh wajib pajak, yaitu : Penerimaan 

Mencatatkan transaksi pembayaran pajak oleh WP.



Bukti pembayaran bisa dicetak sebagai SSPD dengan format SSPD

1. Pendaftaran Wajib Pajak. Untuk mendaftarkan Wajib Pajak baru yang belum teregistrasi. 2. Pendaftaran Objek Pajak. Untuk mendaftarkan Objek Pajak baru dimana Wajib Pajaknya sudah sebelumnya didaftarkan. 3. Penutupan Wajib Pajak. Untuk melakukan penutupan

mengikuti lampiran peraturan yang

administrasi atas semua usaha dari WP misalnya WP sudah

berlaku.

dinyatakan bangkrut dan tutup usaha. 4. Penutupan Objek Pajak. Untuk melakukan penutupan suatu objek pajak.

Monitoring 

Fungsi untuk melakukan pemantauan atas data-data yang



6. Pembetulan SPTPD/SKP. Permohonan untuk melakkan revisi/perbaikan atas kesalahan pelaporan maupun kesalahan

Data yang dipantau biasanya data

penerbitan SKPD.

belum bayar maupun WP yang belum melakukan pelaporan.

7. Pembatalan SKP. Permohonan untuk membatalkan pengenaan SKP pada masa pajak tertentu. 8. Keberatan atas SKP. Permohonan untuk pengajuan

Secara otomatis melalui filter data,

keberatan atas pengenaan SKPD masa pajak tertentu yang

sistem akan memunculkan data

diterbitkan.

mana saja yang menunggak untuk

9. Pengurangan Ketetapan. Permohonan untuk mendapatkan

kemudian dilakukan aksi

pengurangan atas ketetapan masa pajak tertentu yang

berikutnya berupa penerbitan

diterbitkan.

Teguran, SKPD maupun STPD. 

pengenaan SPTPD bulanannya.

ada. tunggakan, baik bagi WP yang



5. Pelaporan SPTPD. Permohonan untuk melaporkan

Juga dapat melakukan pemantauan atas kinerja

10. Pengurangan Denda. Permohonan untuk mendapatkan pengurangan atas denda berjalan dari masa pajak tertentu. 11. Pengurangan Sanksi Admin. Permohonan untuk

pelayanan dari jumlah pelayanan

mendapatkan pengurangan atas pengenaan sanksi

yang masuk dan dikerjakan tiap

administrasi dari masa pajak tertentu.

hari nya.

12. Kompensasi. Permohonan untuk melakukna restitusi pembayaran atas terjadinya kelebihan pembayaran dari suatu masa pajak tertentu.

Laporan  

13. Penundaan Jatuh Tempo. Permohonan untuk mengundur

Ada lebih dari 80 judul laporan

waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Permohonan ini hanya

yang dapat dicetak melalui sistem.

bisa dilakukan apabila permohonan piutangnya masih belum

Format laporan mengikuti laporan

melewati jatuh tempo.

pemeriksaan BPK dari beberapa daerah.


14. Angsuran SPTPD/SKP/STP. Permohonan untuk mengajukan cicilan/angsuran atas pengenaan pajak tertentu.



Tiap modul laporan dibagi

15. Surat Keterangan Lunas. Permohonan untuk mendapatkan

berdasarkan fungsi Penerimaan,

surat keterangan yang menyatakan WP sudah melunasi

Penagihan, Pelaporan, Penetapan

pengenaan pajaknya pada masa pajak tertentu.

dan Monitoring.  

Laporan dapat disimpan kedalam

Modul pelayanan akan sangat berkaitan dengan modul penyelesaian

bentuk excel, pdf maupun word.

pelayanan yang umumnya dilakukan oleh staff back office/pemeriksa

Laporan juga dapat langsung

yang biasanya lebih birokratis.

dilakukan pencetakan ke mesin printer.

Melalui modul penyelesaian pelayanan, staf pemeriksa dapat melakukan verifikasi atas berkas pengajuan permohonan dan mengambil keputusan. Penyelesaian pelayanan juga dilakukan perekaman proses keputusannya melalui sistem, sehingga hasil keputusannya bisa segera diketahui oleh bagian lainnya yang berkepentingan. Semua muara keluaran atau hasil keluaran dari proses pelayanan, bisa dilakukan pencetakan melalui modul cetak hasil pelayanan. Hasil pelayanan dapat berupa SKPD, Surat Keputusan atau Surat Keterangan, bergantung dari jenis pelayanan yang di mohonkan.

Pendataan/Pelaporan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses pendataan. Dalam pengelolaan pajak self assessment, pendataan adalah pekerjaan rutin dimana staff akan melakukan perekaman data SPTPD bulanan dari WP. Selain itu juga mungkin melakukan proses intensifikasi atas WP yang teregistrasi. Setiap SPTPD yang masuk dan belum ada pembayaran, masih dapat diubah melalui aplikasi apabila terdapat kesalahan, namun apabila sudah ada pembayaran atas SPTPD tersebut, maka proses pengubahan isian SPTPD sudah tidak dapat diubah. Bagi beberapa pemda, SPTPD dianggap bukan merupakan ketetapan yang digunakan untuk dasar pembayaran pajak, walaupun melalui UU 28/2009 dikatakan “Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan“.


Untuk itu, bagi pemda yang masih menerbitkan SKP setelah SP melaporkan SPTPD, disediakan menu untuk menerbitkan SKP. Konfigurasi seperti ini sifatnya permanen dan tidak bisa diganti-ganti ditengah jalan karena akan merusak tatanan data dan proses. SKP yang diterbitkan pada dasarnya adalah SKP secara jabatan namun pengenaannya adalah berdasarkan pelaporan dan tidak dikenakan sanksi administrasi dan bunga apabila masih dalam jangka sebelum jatuh tempo. Dalam proses perekaman data pelaporan WP, data yang menjadi konsumsi pengenaan pajak adalah total omzet, sedangkan data lainnya yang sifatnya lampiran seperti data karakteristik Objek Pajak, tetap dapat juga di masukan kedalam aplikasi. Selain itu apabila ada data lampiran yang bentuknya file digital, dapat juga dimasukan ke dalam aplikasi sebagai arsip digital.

Penetapan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penetapan. Penetapan atas jenis pajak self assessment dapat dilakukan untuk ketetapan secara jabatan, Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan, Lebih Bayar dan Nihil. Editorial surat ketetapan dapat diubah oleh operator tanpa merubah aplikasi. Dalam penerbitan SKPD secara jabatan (untuk WP yang tidak melaporkan SPTPD nya) dikenakan denda keterlambatan 2% perbulan dihitungan dari masa pajaknya ditambah sanksi administrasi sebesar 25%. Penerbitan SKPD jabatan tidak bisa dilakukan apabila sebelumnya sudah dilakukan perekaman SPTPD. Dalam penerbitan SKPD KB, dikenakan denda keterlambatan 2% perbulan atas kekurangannya dan maksimal 24 bulan dihitung dari terhutang masa pajaknya. Dalam penerbitan SKPD KBT, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% apabila WP tidak melaporkan kekurangannya sendiri, namun apabila WP melaporkan kekurangannya sendiri, maka denda administrasi 100% dihilangkan.


Penagihan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penagihan kepada wajib pajak. Proses pada penagihan adalah proses penerbitan STPD dan teguran. Penerbitan surat tersebut bisa dilakukan secara satuan maupun secara massal. Pencetakan STPD dan teguran dapat dilakukan kapan saja, artinya aplikasi tidak mengunci dari tanggal jatuh temponya. Penentuan kapan penerbitan teguran atau tagihan di serahkan kepada mekanisme SOP. Pada dasarnya penerbitan STPD harus dilanjutkan dengan penerbitan Paksa dan Sita, namun pada aplikasi mekanisme tersebut tidak diterapkan.

Penerimaan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penerimaan pembayaran pajak. Melalui proses ini, hitungan pengenaan denda (apabila ada) sudah dihitungkan secara otomatis. Modul ini pada dasarnya adalah modul yang disiapkan apabila masih ada pembayaran pajak yang dilakukan di dinas. Harapan kedepan, pembayaran pajak dilakukan sepenuhnya melalui layanan perbankan, dan dibentuk jalur komunikasi antara data bank dengan data pemda sebagai sumber tagihan.

Monitoring Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan monitoring proses administrasi. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaporan maupun pembayaran pajak dari WP. Fitur monitoring secara otomatis akan menampilkan list WP mana saja yang belum melakukan pelaporan ataupun pembayaran pajak. Dari list yang muncul tersebut dapat dilakukan aksi lanjutan baik berupa penerbitan surat teguran, penerbitan surat ketetapan maupun penerbitan surat penagihan.


Fitur ini dapat meningkatkan kinerja tim penagihan karena kemudahan dalam melakukan monitoring yang diberikan. Sistem sudah memilah dari data yang ada sehingga data yang dikeluarkan adalah data yang perlu di monitor.

Laporan Merupakan fitur yang menyediakan laporan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi tiap jenis pajak. Laporan pada dasarnya dibagi per fungsi, mulai dari laporan pendataan/pelaporan, laporan penagihan, laporan penetapan dan laporan penerimaan. Laporan yang dimunculkan adalah laporan standard dari aplikasi. Laporan disajikan pada layar dan berbentuk tabular. Laporan yang dihasilkan bisa dilakukan cetak ke mesin printer maupun disimpan ke dalam format word/excel/pdf. *Permintaan perubahan untuk modul laporan adalah terbatas. judul-

judul laporan yang ada saat ini adalah sudah merupakan rekapitulasi dari observasi beberapa pemda.


HUBUNGI KAMI Untuk informasi lebih lanjut mengenai Cartenz iTax – Self Assessment, silakan kunjungi

®

www.cartenz.co.id atau telepon +62 21 2977 2992 melalui staf representatif kami

Making Government More Efficient Through Information Technology Copyright © 2015, Cartenz and/or its affiliates. All rights reserved. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations areformed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission.

Integrated Tax Administration Self Assessment

Recommend Documents