Keywords: Self Assessment System, Value Added Tax (VAT), Accuracy Reporting SPT, rate tax receipts

Jurnal Riset Akuntansi dan Manjemen, Vol. 1, No. 1, Desember 2012

1

Pengaruh Self Assessment System Dan Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung Putri Ayuni, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung Email; [email protected] Abstract. This study aims to determine whether Self Assessment Reporting System and Accuracy Notice (SPT) has an influence on the acceptance rate of Value Added Tax (VAT) either partially or simultaneously. The analytical tool used in this research that while Normality Test Test Test Assumptions Classical authors use Multicollinearity, Autocorrelation Test, Test Hesteroskedastisitas and Multiple Linear Regression Test. As for the hypothesis testing using the Test and Test of Simultaneous Partial. The test results in this study concluded that the Self Assessment System and Accuracy Reporting SPT has an influence on the acceptance rate of VAT in the KPP Primary Kedaton Bandarlampung Keywords: Self Assessment System, Value Added Tax (VAT), Accuracy Reporting SPT, rate tax receipts. . 1. Pendahuluan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral pajak (DJP) akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Keberhasilan upaya tersebut juga didukung oleh tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi hutang pajak dengan didasari pemahaman fungsi pajak bagi pembangunan. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Undang – Undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak. Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi Budgeter dan fungsi Regulerend. Dalam fungsinya yang Budgeter pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan. Sedangkan dalam fungsinya Regulerend pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian, alokasi sumber – sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi. Sejak Reformasi Pajak tahun 1983, sistem pemungutan pajak berubah dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang. Wajib Pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam Self Assessment System, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari, 2003) Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya Self Assessment System membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System (Chong dan Lei, 2010). Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006). Kelemahan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya

© Riset Akuntansi Manajemen 2012

2


sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalah gunakan (Tarjo dan Indrakusumawati, 2005) Sedangkan menurut Jhon Hutagaol (2007), penerapan Self Assessment System dalam system perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu diantaranya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya. Hal ini akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak. Pada penelitian Lidya Purnama Sari (2009), latar belakang dalam penelitian ini yaitu UU No. 36 tahun 2008 tentang Self Assessment System terhadap Pajak penghasilan. Tujuan dalam penelitian ini sendiri untuk mengetahui apakah NPWP dan SSP pasal 25 memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPh di KPP Pratama Medan Barat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa NPWP secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPh sedangkan SSP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh. Pada umumnya wajib pajak ada kecenderungan untuk menghindarkan diri dari membayar pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment. Hal ini akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak (Oktaviani,2007) Pada jurnal Tarjo dan Indra Kusuma Wati (2006), yang menjadi latar belakang dalam penelitian mereka adalah fenomena yang berkembang dimasyarakat menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi telah membayar pajak pertambahan nilai (PPh) namun masih timbul kebingungan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya padahal Indonesia telah menganut Self Assessment System. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling aksidental yaitu berdasarkan teknik kebetulan artinya siapa saja dapat dijadikan sampel bila dianggap cocok dan sesuai dengan kebutuhan data. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa ternyata Self Assessment System di Bangkalan belum terlaksana dengan baik karena tidak semua wajib pajak mampu menghitung pajak terhutangnya secara tepat dan benar. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah Self Assessment System dan ketepatan Pelaporan SPT berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung sehingga dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama Kedaton yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan sistem yang berlaku.

2. Kajian Pustaka Pemahaman Tentang Perpajakan Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan – pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang – orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang – orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan tadi dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tersebut. Setelah terbentuknya negara – negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas – tugas negara, maka dengan



3

sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan. (Erly Suandi, 2011) Definisi Pajak Menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi / badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adriani (2006), pajak adalah iuran masyarakat (yang dapat dipaksa) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang – Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Rochmat Soemitro (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian dikoreksinya kembali yang berbunyi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yaitu : Official Assesment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Semi Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Pada akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Witholding System suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang. Pada penelitian ini hanya akan membahas tentang Self Assessment System. Self Assessment System terdiri dari dua kata yaitu self yang berarti sendiri dan to Assess yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian pengertian Self Assessment system yaitu menghitung atau menilai sendiri. Ketepatan Pelaporan SPT Masa Ketepatan merupakan suatu ukuran dimana segala sesuatu dilaksanakan secara benar menurut kriteria yang berhubungan dengan subjek atau objek yang diukur tersebut. Sedangkan pelaporan adalah proses melaporkan sesuatu kepada pihak yang berwajib untuk menerima dan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dilaporkan. Suatu pelaporan SPT dituntut untuk dilaporkan secara tepat oleh wajib pajak, baik berupa SPT Masa maupun SPT Tahunan. pelaporan SPT dapat dikatakan tepat apabila pengisiannya benar, dokumendokumen yang harus dilampirkannya lengkap dan disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.


4


Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Pada penelitian ini, penulis hanya melakukan analisis terhadap tingkat penerimaan PPN. Adapun penerimaan dari PPN, yaitu :Pendapatan PPN , Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan PPN Impor, Pendapatan PPN lainnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. PPN tidak melihat subjek pembayar pajak. Baik subjek pajak luar negeri maupun subjek pajak dalam negeri, semuanya sama saja. Karena itu, di UU PPN tidak diatur masalah subjek pajak. BKP adalah barang kena pajak, yaitu objek PPN yang berbentuk barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. JKP adalah jasa kena pajak, yaitu objek PPN yang berbentuk jasa. Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang. (Pramudita Herlena, 2001) Hipotesis Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terhutang, tetapi untuk menguji kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak maka fiskus mempunyai hak melakukan pemeriksaan. Menurut bagian penjelasan UU KUP bahwa self assessment adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyaratkat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Dengan konsekuensi bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak wajib melaporkan dengan benar semua hal mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak. Ketepatan pelaporan SPT dikatakan tepat tidak hanya karena pelaporannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi juga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dilampirkan dengan lengkap serta pengisian yang benar juga menjadi tolak ukur dalam ketepatan pelaporan SPT. Berdasarkan latar belakang, maka hipotesis dalam penelitian sebagai berikut : Ha1 = Pelaksanaan Self Assessment System secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaanPPN di KPP Pratama Kedaton H01 = Pelaksanaan Self Assessment System secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton Ha2 = Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton H02 = Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton Ha3 = Pelaksanaan Self Assessment System dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton H03 = Pelaksanaan Self Assessment System dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton



5

3. Metode Penelitian Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedaton bandarlampung. Berdasarkan populasi tersebut maka sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung sejak tahun 2009 s.d tahun 2011 dengan menggunakan distribusi data persemester dari masing – masing tahun. Metode Pengumpulan data peneliti mengumpulan data dengan melakukan : Survey, wawancara, dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS 16,0 (Statistical Package for Social Sciences). Data yang diperoses adalah jumlah penerimaan PPN, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah ketepatan pelaporan SPT sejak tahun 2009 s.d 2011 dengan distribusi data persemester yang diperoleh dari KPP Pratama Kedaton Variabel Penelitian Variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain (Suryani As’ad, 2007). Dalam penelitian ini, variabel independen yang peneliti pilih yaitu : Self Assessment System dan Ketepatan pelaporan SPT, variabel dependen yang peneliti gunakan yaitu “Tingkat Penerimaan PPN” Alat Analisis Uji Normalitas Uji normalitas merupakan bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang diambil adalah data yang terdistribusi normal. Data terdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal dimana datanya memusat pada nilai rata – rata dan median (Bhuono Agung Nugroho, 2005) Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan kesimpulan (Bhuono Agung Nugroho,2005). Uji Autokorelasi Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya (Bhuono Agung Nugroho, 2005). Jika terdapat korelasi maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin Waston (D-W) dan kemudian melihat nilai kritis Durbin Waston. Uji Hesteroskedastisitas Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji perbedaan variance residual suatu periode pengamatan yang lain, atau hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual nilai suatu variabel tersebut (Bhuono Agung Nugroho, 2005). Jika varians residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka dinamakan homokedastisitas. Deteksi dari adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dan melakukan uji Glejser. Uji Regresi Linier Berganda Dalam penelitian ini karena variabel independen lebih dari satu maka alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier berganda. Adapun bentuk umum dari regresi linier berganda ini yaitu :


6

Jurnal Riset Akuntansi dan Manjemen, Vol. 1,, No. 1, Desember 2012

Y = Tingkat Penerimaan PPN X1 = Self Assessment System X2 = Ketepatan pelaporan SPT

α = Konstanta b1= Kemiringan b2= Kemiringan

Uji Hipotesis Uji Parsial (uji T) Uji-tt berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri – ciri yang sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai dua buah perlakuan perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan ke dua (Deny Kurniawan, 2008). Rumus Uji-tt berpasangan adalah :

Uji Simultan (Uji F) Uji-ff bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama – sama variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan Deskripsi Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Tingkat Penerimaan PPN, Jumlah PKP, dan jumlah SPT yang diterima KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. Adapun data – data yang dideskripsikan menjadi variable dependen (Y) dan variable independent (X) yaitu : Y = Tingkat Penerimaan PPN X1 = Self Assessment System X2 = Ketepatann Pelaporan SPT Uji Normalitas Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk melihat apakah data menyebar normal atau tidak dapat dilihat dengan cara menggunakan gambar kurva P-Plot. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa titik-titik titik titik data berada di sekitar garis diagonal dan menyebar m searah mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel yang digunakan adalah data yang menyebar normal. Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas Dari hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil output SPSS tabel coefficients, masing-masing masing variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dinyatakan bahwa model tersebut terbebas dari multikolinieritas.



7

Uji Autokorelasi Dari hasil uji autokorelasi pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1.989 atau berada diantara -2 dan +2 sehingga data dapat dinyatakan terbebas dari asumsi autokorelasi. Heteroskedastisitas Dari hasil uji pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Regresi Linier Berganda Nilai R Square dari tabel Model Summary menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System dan Ketepatan Pelaporan SPT mampu menjelaskan perubahan sebesar 86.8% terhadap Tingkat Penerimaan PPN, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain sehingga dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil uji regresi signifikan. Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari tabel Coefficients adalah : Y = 5.534 + 3.869X1 – 7.110X2 + 3.816 Persamaan regresi linier berganda yang telah dirumuskan dapat diartikan sebagai berikut : Nilai konstanta 5.534 menyatakan bahwa Tingkat Penerimaan PPN (variabel dependen mengalami perubahan senilai 5.534 dengan asumsi semua variabel independen dianggap konstanta dan standar error 0.05. Self Assessment System (X1) sebesar 3.869 menyatakan bahwa jika X1 ditingkatkan maka Tingkat Penerimaan PPN akan meningkat sebesar 3.869 dengan asumsi nilai konstanta dan Self Assessment System dianggap konstanta. Ketepatan Pelaporan SPT (X2) sebesar -7.110 menyatakan bahwa jika X2 diturunkan maka Tingkat Penerimaan PPN akan Menurun sebesar -7.110 dengan asumsi nilai konstanta dan Ketepatan Pelaporan SPT dianggap konstants. Pengujian Hipotesis Hasil analisis data dengan teknik uji t yang dilakukan terhadap variabel Self Assessment System dan Ketepata Pelaporan SPT. Hasil dari pengolahan data diketahui bahwa: Variabel Self Assessment System memiliki nilai p-value 0.022<0,05 maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan dari Self Assessment System terhadap Tingkat Penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. Variabel Ketepatan Pelaporan SPT memiliki nilai p-value 0.027<0,05 maka Ha2 diterima dan H02 ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan dari Ketepatan Pelaporan SPT terhadap Tingkat Penerimaan PPN yang di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. Dari hasil uji pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan Fhitung yaitu sebesar 0,049 < 0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Self Assessment System dan Ketepatan Pelaporan SPT berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. Pembahasan Berdasarkan hasil analisis diatas, jika distribusi data tersebut dilihat dari uji normalitas maka Self Assessment System, Ketepatan Pelaporan SPT dan Tingkat Penerimaan PPN terlihat berada disekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah data yang menyebar secara normal. Pada uji asumsi klasik, pengujian dengan multikolinieritas terlihat bahwa Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing – masing variable independent memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance mendekati 1 maka data tersebut terbebas dari multikolinieritas. Jika dilihat dari uji autokorelasi, nilai Durbin – Watson adalah 1.989 atau berada diantara -2 dan +2 maka data dapat dinyatakan terbebas dari autokorelasi. Pada pengujian heteroskedastisitas, titik-titik pada gambar 4.4 menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.


8


Untuk pengujian dengan regresi linier berganda nilai R Square dari tabel 4.4, Self Assessment System dan Ketepatan Pelaporan SPT mampu menjelaskan perubahan sebesar 86,8% terhadap tingkat penerimaan PPN sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Sementara itu, untuk pengujian hipotesis dengan uji T nilai signifikan dari kedua variable independent tersebut kurang dari 0.05 yaitu untuk Self Assessment Sistem tingkat signifikannya sebesar 0.022 dan Ketepatan Pelaporan SPT tingkat signifikannya sebesar 0.027, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variable independent tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN (variable dependent). Pada pengujian hipotesis dengan uji F tingkat signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.049 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama kedua variable independent tersebut berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN (variable dependent).

5. Simpulan dan Saran Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System (X1) memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN (Y) dan ketepatan pelaporan SPT (X2) juga memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN (Y) serta secara bersama – sama kedua variable indevendent (X) tersebut juga memiliki pengaruh terhadap variable dependent (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasai (R-Square) menunjukkan nilai R-square sebesar 86.8% Artinya bahwa terdapat pengaruh sebesar 86.8% antara Self Assessment System dan Ketepatan Pelaporan SPT terhadap Tingkat Penerimaan PPN sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pemeriksaan Pajak, Penyampaian Surat Teguran, dan Penyampaian Surat Paksa. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah faktor – faktor tersebut yang mungkin mempengaruhi tingkat penerimaan PPN.

Daftar Pustaka Bhuono, Agung Nugroho.2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Surabaya : Penerbit Andi Bohari,H.2003. Penerapan Self Assessment System Dalam Sistem Perpajakan Nasional. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No.13/Tahun XI/Januari - Maret Choong K.F., dan Lei, M.L. 2009. Self Assessment Tax System and Compliance Complexities : tax Practitioners’ Conferenve Program. 24-26 Juni 2009 Hanggana, Sri. 2001. Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN. Jurnal Studi Manajemen Competence. Vol 2 No.1. 2008 Harahap, Abdul Asri.2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Jakarta: Integritas Dinamika Press Herlena, Pramudita.2001. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi pada PT Teltom Divre IV Jateng dan DIY. Tesis.Universitas Diponegoro Hutagaol, Jhon. 2007. Perpajakan : Isu – isu Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu Mardiasmono. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Oktaviani, Debby.2007. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun. Skripsi Universitas Kristen Petra Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Purnama sari, Lidya. 2009. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Barat. Skripsi. Universitas Sumatra Utara Puspita, Maya.2011. Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa dan Tingkat Kepatuhan Pelunasan Utang Terhadap Penerimaan Melalui Pencairan Utang Pajak Di KPP Pratama Teluk Betung. Skripsi Universitas Malahayati



9

Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi UI Esa Tunggal. Jakarta Setyadharma, Adryan. 2010. Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16.0. Semarang : Universitas Negeri Semarang Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat . 2011. Perencanaan pajak. Yogyakarta : Salemba Empat Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryani. 2012. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.Vol.1 Tarjo dan Indrakusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. JAAI Vol.10 No.1 : 101-120 Tim Dosen Fakultas Ekonomi. 2008. Pedoman Penulisan Skripsi. Lampung: Universitas Malahayati Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Zain,I.H. 2004. UKM Sambut Pendirian PT UKM. Online: www.kompas.com Zainul, Arifin Agus. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta : UMB 2012.Jurnal Akutansi Dan Pajak http://www.pajak.go.id http:/www.pajakonline.com


Keywords: Self Assessment System, Value Added Tax (VAT), Accuracy Reporting SPT, rate tax receipts

Recommend Documents