PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Pada Tahun 2010-2014) Resti Mada Pertiwi Suhadak Kadarisman Hidayat PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya E-mail:
[email protected] ABSTRACT Compliance is a taxpayer has a willingness to meet their tax obligations in accordance with the applicable rules and the application of sanctions or the threat of legal or administrative. Highly taxpayer compliancing will make obedient taxpayers in submitting his tax return. Return period that has been reported by the taxpayer are sometimes not appropriate or unappropriate, that the Tax Office (KPP) local examination which will generate Tax Assessment Letter (SKP). Population of this study is the total number of corporate taxpayers in 2010-2014 is equal. This study uses multiple linear regression analysis. Results of the study, the level of tax compliance and issuance of tax assessment is silmutan significant effect on income tax revenue Article 25 about “badan”. Partially, the variable levels of taxpayer compliance significant influence, while the issuance of tax assessment variables are not significant. Keywords : Taxpayers , Taxpayer Compliance , Issuance of Tax Assessment , Tax Income Agency Tax Article 25 ABSTRAK Kepatuhan merupakan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka akan membuat wajib pajak patuh dalam penyampaikan SPT nya. SPT Masa yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak terkadang tidak sesuai atau salah, sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat melakukan pemeriksaan yang nantinya akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak badan pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian, Kepatuhan Wajib Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. Namun secara parsial, variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel penerbitan Surat Ketetapan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Kata Kunci : Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak , Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan
PENDAHULUAN Sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan Self Assessment System dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu Official Assessment System. Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Mardiasmo, 2011:7). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem Self Assessment juga menuntut
pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran
adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam
pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Tulang punggung Sistem Self Assessment adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Salah
satu
upaya
dalam
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak adalah memberikan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Peningkatan
kualitas
pelayanan diharapkan kepuasan
kepada
meningkatkan
dan
kuantitas
dapat meningkatkan
wajib
kepatuhan
pajak
sehingga
dalam
bidang
perpajakan. Kepatuhan pajak adalah kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo, 2010:284). Salah satu kriteria wajib pajak (WP) dapat dikategorikan patuh adalah apabila WP tersebut tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. SPT adalah Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Mardiasmo, 2011:41). Kepatuhan WP akan berpengaruh secara signifikan terhadap kesesuaian jumlah pajak yang dilaporkan (Sari, 2009:8). Pengaruh apabila banyak WP Badan yang tidak patuh dan mayoritas melakukan kesalahan dalam melaporkan pajak terutangnya adalah terhadap penerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP (Putranda, 2014:25). Biasanya dalam penentuan objek yang dikenakan pajak atau penafsiran UndangUndang Perpajakan terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi Wajib Pajak dengan Fiskus (Petugas Pajak). Maka dengan adanya SKP jika terjadi kesalahan perhitungan ataupun perbedaan pendapat antara fiskus dengan wajib pajak maka dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Kepatuhan wajib pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak oleh KPP tempat WP tersebut terdaftar akan mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya adalah PPh pasal 25 Badan. PPh pasal 25 Badan merupakan besarnya angsuran PPh setiap bulan atas PPh yang terutang (Muljono, 2010:13). Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan yang terutang diatur dalam ketentuan PPh pasal 25 Badan. Ketentuan pasal 25 Badan UndangUndang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2011:249). Maka PPh Pasal 25 Badan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan yang merupakan angsuran dari pajak yang akan terhutang untuk satu tahun pajak/bagian tahun pajak. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 Badan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; “Pajak penghasilan pasal 25 Badan adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah angsuran pajak yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2010:313). Melihat adanya kepatuhan dari Wajib Pajak Badan serta jumlah penerbitan SKP Badan tentunya berdampak pada penerimaan PPh Pasal 25 Badan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan metode dokumentasi dengan menganalisis data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan KPP Pratama Batu memiliki kontribusi yang besar untuk dapat merealisasikan target pajak pusat. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan” (Studi pada KPP Pratama Batu. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Berdasarkan Undang-Undang No.28 Pasal 1 angka 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Resmi (2011:2) melekatkan beberapa ciriciri pada definisi pajak, yaitu : a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaranpengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kepatuhan pajak adalah kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo, 2010:284). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk mematuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan PajakNihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Mardiasmo, 2011:41). Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Ketentuan pasal 25 badan UndangUndang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2011:249). Angsuran pajak penghasilan pasal 25 badan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Pajak penghasilan pasal 25 badan adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2010:313). Hipotesis Kepatuhan WP Badan (X1) Penerbitan Surat
Penerimaan PPh
Pengaruh secara Parsial Pengaruh dominan H1:Kepatuhan wajib pajak dan penerbitan surat ketetapan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. H2: Kepatuhan wajib pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. H3:Kepatuhan wajib pajak berpengaruh dominan terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. METODE PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah , maka penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola sebab akibat (Prasetyo, 2005:43). Variabel yang menjadi satu langkah yang digunakan dalam perumusan hipotesis penelitian tentang gambaran tingkat kepatuhan WP Badan dan jumlah penerbitan SKP WP Badan Pengaruh kedua variabel independen ini akan diuji terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPh pasal 25 Badan hubungan antar variabel tersebut. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang beralamatkan di Jalan Letjend S. Parman no.100 Malang. Populasi yang akan digunakan adalah adalah seluruh jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010 – 2014 yaitu sejumlah 131.289 badan. Sampel yang digunakan merupakan sampel jenuh. Maka dari itu sampel yang digunakan sama dengan populasi yaitu 5 tahun, mulai dari januari 2010 - desember 2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji hipotesis F dan uji hipotesis t. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan software statistik SPSS.
Pasal 25 Badan
Ketetapan Pajak (X2)
Gambar 1. Model Hipotesis Sumber : Data Diolah (2015)
Keterangan gambar 1: Pengaruh secara Simultan
HASIL DAN PEMBAHASAN Distribusi data dikatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik dari histogram. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan software SPSS versi 21.0 diperoleh gambar yang
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi, karena penyebaran data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil Uji Multikolinearitas yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 21.0 menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel monitoring (X1) sebesar 1,034. Variabel surat tagihan pajak daerah (X2) mempunyai nilai VIF sebesar 1,034. Berdasarkan hasil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi korelasisempurna antar variabel, karena nilai VIF kedua variabel < 10 dan tolerance > 0,10. Uji heterokedastisitas yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 21.0 menunjukkan bahwa pola yang terbentuk pada gambar tersebut berbentuk abstrak. Sesuai dengan syarat terjadi atau tidaknya heterokedastisitas, maka gambar tersebut tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas, karena titik-titik pada gambar tersebut menyebar dan membentuk pola yang abstrak. Uji Analisis Linear Berganda Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model
B
1 (Constant)
7.435
Std. Error .066
Kepatuhan WP (X1)
.022
.004
surat ketetapan pajak (X2)
-.066
.041
Beta
t
Sig.
113.360
.000
6.091
.000
-.168 -1.601
.115
.637
Sumber: Data diolah (2015) Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi linear berganda tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut : Y = 7.435 + 0.022X1 – 0.066X2 + ε Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebgai berikut : 1. Kostanta dari persamaan regresi ini seperti yang ditampilkan pada persamaan adalah 7,435. Artinya bahwa ketika variabel Kepatuhan WP (X1) dan penerbitan SKP (X2) atau nilai X1 dan X2, adalah 0 maka variabel penerimaan pajak penghasilan (Y) nilainya positif sebesar 7,435. 2. Koefisien regresi linear Kepatuhan WP adalah sebesar 0,022 poin, yang mempunyai arti apabila peningkatan kepatuhan WP (jumlah SPT masa PPh pasal 25 dibagi jumlah WP terdaftar dibagi seratus persen) akan diikuti dengan peningkatan penerimaan PPh psl 25 Badan atau penurunan kepatuhan WP (jumlah SPT masa PPh pasal 25 dibagi jumlah WP terdaftar dibagi seratus persen) diikuti
dengan penurunan penerimaan PPh psl 25 Badan. Artinya setiap penambahan satu variabel X1 (kepatuhan WP) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (penerimaan PPh) sebesar 0.022. 3. Koefisien regresi linear penerbitan SKP adalah sebesar -0,066 poin, yang mempunyai arti bahwa bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X2 (jumlah SKP yang diterbitkan), maka variabel Y (Penerimaan PPh) akan menurun dan sebaliknya jika variabel X2 (jumlah SKP yang diterbitkan) menurun, maka variabel Y (Penerimaan PPh) meningkat. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi Model
R
1
.629a
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate
.396
.375
.15271
Sumber: Data diolah (2015) Besarnya kontribusi dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,396. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabelvariabel bebas (X1, dan X2) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap Y (penerimaan PPh), adalah sebesar 39,6%, sedangkan 60,4% lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini. Pengujian Hipotesis 1. Pengujian Hipotesis F Pengujian hipotesis F digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak dan mempunyai pengaruh secara bersama-sama. Tabel 3 Uji F Model
Sum of Squares
Mean Square
Df
11 Regression
.871
2
Residual
1.329
57
Total
2.201
59
F
Sig.
.436 18.682
.000a
.023
Sumber: Data diolah (2015) Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 18,682 dan nilai Ftabel sebesar 3,159, karena Fhitung lebih besar dari Ftabel dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari α (0.05), sehingga diambil keputusan H0 ditolak. Artinya
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
bahwa secara simultan / serentak, variabel X1 (kepatuhan WP), dan X2 (SKP) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (penerimaan PPh). 2. Pengujian Hipotesis t t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis t dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil sebagai berikut: a) Variabel X1 (kepatuhan WP) memiliki statisitik uji t sebesar 6.091 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (6.091 > 2.002) dan nilai signifikan t lebih kecil dari α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (kepatuhan WP) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (penerimaan PPh). b) Variabel X2 (SKP) memiliki statisitik uji t sebesar -1.601 dengan signifikansi sebesar 0.115. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih kecil daripada -ttabel (1.601 < 2.002) dan nilai signifikan t lebih besar dari α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (SKP) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak nyata) terhadap variabel Y (penerimaan PPh). Pembahasan Hasil Penelitian 1. Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Berpengaruh secara Simultan Terhadap Penerimaan PPh pasal 25 Badan Berkaitan dengan hasil uji F dapat dikemukakan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepatuhan Wajib Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai Fhitung > Ftabel (18.682> 3.159). Hasil penelitian ini mendukung pembahasan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Sari (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan penelitian yang dilakukan Putranda (2011) yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak berpengaruh simultan terhadap Penerimaan PPh Badan. 2. Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Berpengaruh secara Parsial Terhadap Penerimaan PPh pasal 25 Badan a. Variabel Kepatuhan WP Badan
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 Badan. Artinya, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan, maka penerimaan PPh pasal 25 badan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah kepatuhan wajib pajak badan maka semakin menurun penerimaan PPh pasal 25 badan. Variabel X1 (Kepatuhan WP) memiliki statisitik uji t sebesar 6.091 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada t tabel (6.091 > 2.002) dan nilai signifikan t lebih kecil dari α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Kepatuhan WP) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (penerimaan PPh). Koefisien regresi variabel X1 (Kepatuhan WP) bertanda negatif (-), maka dapat dikatakan jika Kepatuhan Wajib Pajak (jumlah SPT masa PPh pasal 25 dibagi jumlah WP terdaftar dibagi seratus persen) sangat kecil hasil dari perhitunganya, maka penerimaan PPh pasal 25 Badan mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya wajib pajak badan yang patuh pajak salah satunya faktor kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yeni (2013) yaitu SPT masa PPh pasal 25 yang dilaporkan dibandingkan jumlah wajib pajak badan, sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian Yeni (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kepatuhan WP Badan terhadap penerimaan pajak. Selain itu juga penelitian oleh Sari (2009) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Kesesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. b. Variabel Penerbitan SKP Badan Hasil analisis membuktikan bahwa penerbitan SKP secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. Hal ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan ditolak. Penerbitan suatu SKP hanya terbatas
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak (Suandy, 2011:131). Surat Ketetapan Pajak merupakan produk yang dikeluarkan oleh KPP setempat setelah terjadinya pemerikasaan lebih lanjut atas pelaporan yang telah dilakukan Wajib Pajak. SPT yang disampaikan juga tidak terbatas pada SPT Masa PPh pasal 25 saja, melainkan seluruh jenis SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa lainnya. Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan dengan membandingkan besarnya angka thitung dengan ttabel maupun dengan melihat koefisien sig. Penerbitan SKP memiliki statisitik uji t sebesar -1.601 dengan signifikansi sebesar 0.115. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih kecil daripada -ttabel (1.601 > 2.002) dan nilai signifikan t lebih besar dari α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (SKP) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak nyata) terhadap variabel Y (penerimaan PPh). Hubungan negatif antara penerbitan SKP dengan penerimaan Pajak memiliki arti bahwa sedikitnya Wajib Pajak Badan yang melakukan pelanggaran pajak, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan apabila terjadi kesalahan pengisian atau pelaporan SPT serta adanya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Koefisien regresi variabel X2 (penerbitan SKP) bertanda (-) karena jumlah SKP yang diterbitkan sangat sedikit,maka penerimaan PPh pasal 25 Badan juga bertanda negatif (-) karena mengalami penurunan. Hasil pemeriksaan laporan wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Batu yang berupa penerbitan SKP berjumlah 13 surat pada tahun 2010, dan terakhir pada tahun 2014 hanya 3 surat. Hal tersebut menunjukan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Batu pada tahun 2010-2014 merupakan wajib pajak aktif yang hampir semuanya menyampaikan SPTnya dengan benar dan melaporkan data fisik secara benar. Semakin sedikit jumlah SKP badan yang diterbitkan, maka semakin besar penerimaan PPh pasal 25 badan. Sebaliknya, semakin banyak jumlah SKP badan yang diterbitkan maka semakin menurun penerimaan PPh pasal 25 badan. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Putranda (2011) yang menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional positif yang signifikan antara
penerbitan surat ketetapan pajak dengan PPh badan. 4. Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Dominan Terhadap Penerimaan PPh pasal 25 Badan Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang dilakukan, diketahui bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang dominan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan. Hal ini dibuktikan dengan uji dominan yang menyatakan bahwa Variabel X1 (Kepatuhan WP) merupakan variabel yang memiliki standarisasi Beta paling besar, yaitu sebesar 0,637. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan Sari (2009) yang menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh dominan terhadap Pajak Penghasilan Badan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Hasil dari penelitian ini tentang pengujian simultan adalah variabel kepatuhan wajib pajak badan dan penerbitan surat ketetapan pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 25 Badan, artinya adalah H1 diterima. Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan dari wajib pajak sangat sedikit dan penerbitan SKP juga sedikit jumlahnya maka penerimaan PPh pasal 25 badan mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak badan secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan pada KPP Pratama Batu Selatan tahun 2010-2014. Namun dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa jauh lebih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh dibandingkan dengan wajib pajak badan yang patuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya wajib pajak badan yang patuh pajak antara lain faktor kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan yang menyebabkan banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak tahu bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT, kurangnya sosialisasi dan pendidikan perpajakan sangat kurang dilakukan oleh pemerintah. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak badan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Batu tahun 2010-2014 namun pengaruhnya tidak signifikan. Semakin sedikit jumlah penerbitan SKP badan maka semakin meningkat
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
penerimaan PPh pasal 25 Badan. Hal tersebut dapat dikorelasikan dengan tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT, karena SKP hanya akan diterbitkan apabila terjadi kesalahan pengisian SPT atau ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. Jadi, apabila semakin banyak SKP yang diterbitkan, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan WP dalam mengisi SPT kurang benar dan laporan yang diberikan oleh WP tidak sesuai sehingga KPP setempat melakukan pemeriksaan terhadap laporan WP dan menerbitkan SKP. Secara parsial Kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh signifikan yang paling tinggi daripada variabel lain. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan. Saran 1. Bagi KPP Pratama Batu Agar lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak seperti penyuluhan tentang cara pengisian SPT yang benar secara intensif agar penerimaan pajak lebih meningkat. 2. Bagi peneliti selanjutnya, agar memperbanyak variabel yang mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 25 Badan seperti Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Selain itu periode penelitian juga lebih diperbanyak, serta menambah teknik pengumpulan data, tidak hanya dokumentasi saja, misalnya menambah teknik observasi, wawancara atau penyebaran kuisioner/angket. Tujuannya adalah jika variabel diperbanyak maka kita akan lebih mengetahui lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan sehingga memberikan hasil yang lebih signifikan. DAFTAR PUSTAKA Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, Isu. Jakarta: Kencana
Pajak Padang. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Putranda, Kukuh.2014.Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. Sari, Putri Purna. 2009. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Tingkat Inflasi Tahunan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Wilayah Jakarta Selatan. Jakarta: Jurusan Akutansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta:Salemba Empat. Sumarsan, Thomas.2010. Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru.Jakarta: PT.Indeks Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak.Bandung:ALFABETA Yeni, Rama.2013.Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan Penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaa.n pajak Pada kpp pratama padang. Padang: Jurusan Akuntansi.
Mardiasmo.2011.Perpajakan.Yogyakarta:CV ANDI OFFSET Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET Prasetyo,
Bambang & Jannah.2005.Metode Kuantitatif.Jakarta:T Persada
Lina Raja
Miftahul Penelitian Grafindo
Putra, Billy Andino. 2010. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
