Subject 2 Income Tax Article 21 Presented By :
Nyoman Darmayasa Bali State Polytechnic 2013
http://elearning.pnb.ac.id www.nyomandarmayasa.com
Subjects 1. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21 2. Objek PPh Pasal 21 3. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 5. Tarif PPh Pasal 21 6. Tarif Uang Pesangon, THT atau JHT 7. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 (Pegawai Tetap, Upah Harian, dan Mingguan)
Objective Memberikan Pemahaman Atas : Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun PTKP Tarif PPh Pasal 21 Tarif Uang Pesangon dan THT/JHT Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 (Pegawai Tetap, Upah Harian, dan Mingguan)
Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 (Pasal 21 ayat 1) a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 (Pasal 21 ayat 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasiorganisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 3 UU PPh Pasal 1 a. Kantor perwakilan negara asing b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat c. Organisasi-organisasi internasional d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
Objek PPh Pasal 21
Objek PPh Pasal 21 Pasal 21 (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun : PMK 250/PMK.03/2008 PTKP : PMK137/PMK.03/2005 UU PPh Pasal 7 (1) PMK 162/PMK.011/2012 (1-1-2013)
Biaya Jabatan & Biaya Pensiun PMK 250/PMK.03/2008 1. Biaya Jabatan
Bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan. 2. Biaya Pensiun
Bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.
PTKP UU PPh Pasal 7 (1) No
Keterangan
PTKP
1
Untuk diri Wajib Pajak orang Rp15.840.000,00 pribadi
2
Untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp1.320.000,00
3
Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp15.840.000,00
4
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya
Rp1.320.000,00 Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
PMK 162/PMK.011/2012 No
Keterangan
PTKP
1
Untuk diri Wajib Pajak orang Rp24.300.000,00 pribadi
2
Untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp2.025.000,00
3
Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp24.300.000,00
4
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya
Rp2.025.000,00
Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Objek PPh Pasal 21 Pasal 21 (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. PTKP : PMK 206/PMK.011/2012 (Rp. 200.000), dan tidak berlaku bila:
1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp. 2.025.000,00/bulan 2. Atau dibayar secara bulanan
Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 Pasal 21 (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. PP No. 68 Tahun 2009 Uang Pesangon, THT, dan JHT Pasal 21 (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
Tarif PPh Pasal 17 (1a) Taxable income brackets
Tax Rate
Article 17 (1a) – Personal Tax Payer Rp50.000.000,00 or less
5%
Over Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00
15 %
Over Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00
25 %
Over Rp500.000.000,00
30 %
Tarif Uang Pesangon Lapisan Uang Pesangon Penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 Penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 Penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00
Tarif 0%
5%
15 %
25 %
Tarif Uang Manfaat Pensiun, THT atau JHT PP No. 68 Tahun 2009 Tarif PPh atas Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua 1. O% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21
Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Pasal 21 (8)
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Per 31/PJ.03/2009 (dicabut) Per 57/PJ.03/2009 (dicabut)
Per 31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Summary & Questions
Summary 1. Pemberi Kerja, Penyelenggara Kegiatan merupakan contoh pemotong PPh Pasal 21. 2. Kantor perwakilan negara asing dan pejabatnya bukan merupakan pemotong PPh Pasal 21 3. Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, dan PTKP merupakan pengurang penghasilan bruto. 4. Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan pasal 17 (1a) dan PP No. 68 Tahun 2009. 5. Tarif PPh Pasal 21 diterapkan lebih tinggi 20 % bagi WP yang tidak bisa menunjukkan NPWP
Questions 1. Sebutkan Pemotong dan bukan Pemotong PPh Pasal 21? 2. Sebutkan Objek PPh Pasal 21? 3. Sebutkan Tarif PPh Pasal 21? 4. Sebutkan Besaran PTKP? 5. Sebutkan Tarif Uang Pesangon, THT atau JHT? 6. Jelaskan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Upah Harian!
References • IKPI, 2012, Kumpulan Soal & Jawab Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A, B, & C", PT Cipta Bina Parama, Jakarta • IKPI, 2011, Rangkuman UndangUndang Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta • Mardiasmo, 2011 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta • Taf Consulting, 2008, Executive Tax Program Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf Consulting, Jakarta
Thank You As long as we still keep our exciting goal in mind, we should not stop half way. In reality, there is no real success achieved without any failure. International Registered Tax Consultant www.nyomandarmayasa.com
