PROCESS ANALYSIS OF ARTICLE 23 IN INCOME TAX WITHHOLDING Rizki Wulandari, Dr. Herry Susanto Undergraduate Program, Faculty of Economy, 2009 Gunadarma University http://www.gunadarma.ac.id Key words: Income Tax article 23, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok Branch ABSTRACT: Tax is a levy that is compulsory for citizens which does not directly provide contra to the citizens. Harvesting or tax cuts in general should be organized in agreement between government and citizens. Withholding Tax Article 23 is a reflection of one of the tax system adopted in Indonesia is withholding tax system which is defined as a system taxation where certain parties have duties and trust of lawtaxation legislation to cut or collect a certain amount (or a certain percentage) of the payments or transactions done to be forwarded to the State Treasury in a certain period. Based on the results research can be said that the implementation process of cutting income tax Article 23 of these, the PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok Branch has done a good job, but still there are problems, such as: 1. Error in calculating the income tax article 23 which is cut. 2. There are technical errors in the list of polling writing Tax Article 23 made by PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok Branch. 3. Errors in the use of Deposit Type Code (KJS) To prevent this happening again we need an improvement, so that no party will feel aggrieved due these errors.
NPM : 21205077 Nama : Rizki Wulandari Pembimbing : Dr. Herry Susanto Tahun Sidang : 2009 Subjek : , Judul ANALISIS PROSES PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Abstraksi Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga, maka dengan berkembangnya kehidupan bernegara saat ini, pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam hal ini PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa kepelabuhan terbaik di Indonesia tentunya punya kewajiban dalam hal melakukan proses perpajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu prosentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang masih terjadi, seperti: 1. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong. 2. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok. 3. Kesalahan pada penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS) Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut.
ANALISIS PROSES PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) RIZKI WULANDARI Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma ABSTRAK Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undangundang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu prosentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang masih terjadi, seperti: 1. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong. 2. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok. 3. Kesalahan pada penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS) Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut. Kata Kunci : PPh Pasal 23, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok PENDAHULUAN Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Fungsi pajak berkembang lebih lanjut sebagai salah satu alat kendali bagi pemerintah atau dikenal dengan fungsi regulerend. Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhitung oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan–peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.“ Andriani (Waluyo, 2003:4) Pajak juga merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro (Gunadi, 2003:1) Fungsi Pajak Pajak mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo, 2003:4) yaitu: 1. Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya, 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Unsur Pajak Untuk meningkatkan peningkatan penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai salah satu penopang yang penting. Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu (Mansury, 1994:37): 1. Kebijakan Pajak (Tax Policies) 2. Undang-Undang Pajak (Tax
Laws). 3. Administrasi Pajak (Tax Administration) Sistem Perpajakan Di Indonesia sendiri mempunyai 3 jenis sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain (Mansury, 1994:37): 1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah selaku fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan). Teknik Pemungutan Pajak Menurut Rosdiana & Tarigan (2005:107) teknik pemungutan pajak ada tiga, yaitu: a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undangundang. b. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus. c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang. Asas-Asas Pemungutan Pajak Banyak pendapat yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan, salah satunya adalah four maxims yang dikemukan oleh Adam
Smith yaitu: a. Equality Pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. b. Certainty Certainty berarti pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang dan harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian tersebut harus meliputi kepastian akan siapa subjek pajaknya, apa yang akan dikenakan pajak sebagai objek pajak, berapa jumlah yang akan dikenakan pajak dan bagaimana jumlah pajak tersebut harus dibayarkan. c. Convenience Saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Berdasarkan asas ini timbul suatu sistem pemungutan pajak yang disebut dengan pay as you earn (PAYE). PAYE bukan saja saatnya tepat tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur sehingga tidak terasa wajib pajak telah membayar pajaknya. d. Economy Biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (compliance cost) bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula dengan beban yang harus dipikul oleh wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Dasar Pengenaan Pajak (Tax Based) Menurut Hancock (1994:62) Pada dasarnya ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak (tax base) yaitu: 1. Wealth
The first taxes were wealth taxes, mostly because wealth is easier to tax than income. A wealth tax would replace taxes on unearned income and capital gains and is efectively a tax base on the ability to pay. A wealth tax is a tax on asset. 2. Income Income tax is a tax on income. A comprehensive income tax is a tax that levied on comprehensive income which is equal to the amount which an individual can consume without diminishing the value of his wealth. Contoh dari pengenaan pajak dengan tax base penghasilan adalah Pajak Penghasilan baik orang pribadi maupun badan. 3. Expenditure Tax taxes what an individual takes out of the economy in a given period unlike an income tax which taxes what is contributed to society. The tax is only levied when the taxpayer spends money. Pajak dengan tax base expenditure hanya akan dikenakan pada saat wajib pajak menggunakan uangnya. Pajak berdasarkan Cara Pemungutannya Menurut Laksmana (1994:8) Berdasarkan cara pemungutannya pajak dapat diklasifikasikan menjadi: 1. Pajak Langsung 2. Pajak Tidak Langsung Konsep Penghasilan Penghasilan didefinisikan sebagai aliran kepuasan. Tetapi kepuasan sulit untuk diukur atau dibandingkan sehingga sulit untuk digunakan dalam menentukan beban pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak penghasilan dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima diperolehnya dalam tahun pajak. METODE PENELITIAN Objek Penelitiaan Dalam mengumpulkan dan menganalisa data-data dalam skripsi ini penulis melakukan praktek kerja lapangan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang tumbuh pesat dibidang jasa kepelabuhan. HASIL DAN PEMBAHASAN Setelah melakukan riset lapangan maka hasil riset tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka dan dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran berupa kalimat dan rumus dalam menghitung PPh pasal 23 (sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan). Dengan melakukan analisis deskriptif dan perhitunganperhitungan yang dilakukan untuk dapat diambil kesimpulan dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. 1. Analisis Proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok Analisis yang dilakukan pada proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. (Persero) Pelabuhan PPh 23 terutang = Tarif PPh pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) * = 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) *
Keterangan: * DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia II Cabang Tanjung Priok meliputi beberapa tahap, yaitu: 1) Proses pemotongan PPh Pasal 23. 2) Cara penyampaian, penyetoran dan pelaporan PPh. 3) Bentuk penyetoran ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan ke dalam SPT Masa Pasal 23 dan atau Pasal 26. 4) Permasalahan yang terjadi pada proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok 1.1 Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Selama masa pajak bulan Mei 2009, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok telah melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 23 kepada vendor atas seluruh kegiatan jasa dan
sewa yang dilakukan. Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok selama masa pajak bulan Mei 2009, antara lain: • Jasa catering • Jasa media massa • Jasa pembersihan • Jasa perbaikan • Jasa sewa • Jasa perantara • Jasa tenaga kerja • Jasa meteorologi Beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok selama masa pajak bulan Mei 2009 yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23 adalah berupa daftar pungutan PPh Pasal 23 sebagai berikut: Dengan dilakukannya beberapa koreksi terhadap kesalahan yang ada maka jumlah PPh yang harusnya dipotong oleh pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok adalah sebesar Rp 54.114.590 atau lebih bayar sebesar Rp 197.264,- . Atas kelebihan bayar tersebut maka sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia yang ada pada UU KUP, maka pihak PT. Pelindo dapat mengajukan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) ke Direktorat Jenderal Pajak. Jika surat permohonan tersebut disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak maka PT. Pelindo berhak mendapatkan kembali jumlah pajak yang lebih bayar tersebut. Ketentuan dalam Pasal 23 mempunyai beberapa kelebihan maupun kelemahan, yaitu: • Kelebihan dalam Pasal 23, antara lain: - Mengetahui tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang
dapat digunakan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang terutang. - Lebih memudahkan pihak vendor dalam hal perhitungan pajak, karena PT. Pelindo yang melakukan kewajiban pemotongan sampai dengan pelaporan SPT nya. - Membantu pihak Direktorat Jemderal Pajak dalam upaya melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi yang terutang pajak. • Kelemahan dalam Pasal 23, antara lain: - Sering terjadi kesalahpahaman persepsi antara Wajib Pajak dengan isi dari ketentuan dari Pasal 23 tersebut, sehingga sering terjadi kesalahan dalam melakukan pemotongan pajak. - Banyak dari pihak vendor yang tidak mau dipotong pajak oleh PT. Pelindo sehingga diperlukan sosialisasi yang baik kepada pihak vendor bahwa setiap transaksi yang dilakukan ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Kesimpulan Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu prosentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu.
Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang masih terjadi, seperti: 4. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong. 5. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok. 6. Kesalahan pada penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS). Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut. 5.2 Saran Dari hasil analisis yang peneliti lakukan selama melakukan praktek kerja lapangan di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok, maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa masukan kepada pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok, antara lain: Wajib pajak harus selalu mengetahui perkembangan perpajakan, dalam hal ini yaitu ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan dan selalu memperbaharui pengetahuan pajak
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang terutang.
