Keywords: individual taxpayer, freelance, the willingness of paying tax

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)

1

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WPOP YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS Yulian Nugroho [email protected]

Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT The purpose of this research is to test the influence of the awareness of paying tax, comprehension and knowledge, good perception on the effectiveness of tax system, level of confidence to the government system and law and service quality to the willingness to pay individual taxpayer who do free work. The population is the taxpayers of Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo and the samples are 50 respondents. The data collection is performed by sending questionnaires to the taxpayers. The hypothesis test is conducted by using multiple regression method. The result of the research describes that the awareness of paying tax, comprehension and knowledge, and good perception on the effectiveness of tax system, level of confidence to the government system and law and service quality have significant influence to the willingness to pay tax.

Keywords: individual taxpayer, freelance, the willingness of paying tax ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan sampel 50 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang dikirim kepada wajib pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak. Kata-kata kunci: WPOP, pekerja bebas, dan kemauan membayar pajak PENDAHULUAN Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Kurang lebih 2/3 (dua pertiga) penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pajak dikatakan penerimaan negara yang paling besar, karena pajak tidak mempunyai batasan sampai kapan akan habis untuk dipungut, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin menambah jumlah penerimaan dari pajak. Sangat berbeda dengan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang akan habis bila dipakai secara terus menerus. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami


2

peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010:2). Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Debby, 2013). Pemungutan pajak juga bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya adalah hal penting dalam penarikan pajak tersebut, terlebih indonesia menganut sistem self assesment yang mana sistem ini memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam mendukung pelaksanaan self assessment system, pelayanan informasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak telah berusaha untuk memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya (Debby, 2013) Pudji (2002:59) mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sudjana 2006 (dalam Sapti,2012) menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Doney et.al., 1998 (dalam Sapti, 2012) Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terusmenerus (Pancawati, 2011:39). Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini, bertujuan untuk menguji kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan,


3

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?”. TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Pajak Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Judisseno (1997:5) pajak adalah suatu kewjiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Menurut Mardiasmo (2006:1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2000, setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib menyetor ke kas negara pajak atas penghasilan yang diterimanya. Besarnya kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut diatur dalam UndangUndang Perpajakan dan peraturan pemerintah. Fungsi Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, Mardiasmo 2006:17), yaitu: (1). Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2). Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sedangkan menurut Resmi (2009:21), fungsi pajak ada lima, yaitu: (1). Fungsi Penerimaan (Budgetary). (2). Fungsi Mengatur (Regulator). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (3). Fungsi Stabilitas. Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. (4). Fungsi Retribusi. Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. (5). Fungsi Demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem (Mardiasmo, 2006:47), yaitu sebagai berikut: (1). Official Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (2). Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. (3). With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.


4

Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax) Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa Widaningrum 2007 (dalam Widayati dan nurlis, 2010:4). Berdasarkan definisi ini, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (willingness to pay tax). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Adi, 2009:49). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukumperpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006:49). Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Membayar Pajak Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak (Atiqah dan Fitria, 2010:49). Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi „pajak‟ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak. Namun masih adaupaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Susanto, 2012:49). Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong-royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Nasional Suryadi 2006 (dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:51). Pengetahuan Peraturan Perpajakan Menurut Ruppert 1998 (dalam Kertajaya 2007:52) menerangkan ada tiga cara seseorang untuk mendapatkan informasi sebagai sumber pengetahuan antara lain: (1). Pengetahuan diperoleh melalui belajar. Seseorang memperolehpengetahuan melalui sebuah proses belajar dengan didampingiseorang atau beberapa orang pengajar. (2). Pengetahuan diperoleh melalui alat dan teknologi. Seseorangmemperoleh pengetahuan melalui media-media sumber informasiseperti media cetak dan elektronik. (3). Pengetahuan diperoleh melalui


5

pengalaman dan perasaan.Seseorang yang mengalami proses perjalanan dalam hidupnyamemiliki informasi lebih luas dibandingkan dengan orang lainnya.Hal ini terjadi karena proses perjalanan yang dijalani berbedabeda. Menurut Carolina dan Simanjuntak (2010:49), pengetahuan pajakadalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagaidasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuharah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dankewajibannya dibidang perpajakan.Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa pengetahuan perpajakandapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajakmengenai perpajakan, yang dapat dijadikan sebagai suatu informasidalam bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hakdan kewajibannya dibidang perpajakan. Oleh karena itu, dapatdisimpulkan bahwa seorang wajib pajak atau masyarakat memilikipengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik,mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahuisistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuanmenghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undanng-undangperpajakan. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi merupakan fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, tetapi diteruskan dengan proses mengelompokkan, menggolong-golongkan, mengartikan, dan mengkaitkan beberapa rangsangan sekaligus. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupasehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akandiri kita sendiri (Shaleh, 2004:50). Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010:49), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena wajib pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Namun, apabila wajib pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Kualitas Pelayanan Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus ataumenyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Kualitaslayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepadapelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yangdapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terusmenerus(Dewi, 2011:65). Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamisyang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, danlingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yangmenginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertianpemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengantujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas, dandihargai (Atiqah dan Fitria, 2010:59). Kualitas layanan merupakan faktoryang menjadi pertimbangan


6

terpenting dalam memberikan pelayananpada masyarakat. Karena kualitas pelayanan yang kurang memuaskanakan membuat pembayar pajak merasa terganggu dan merasadirugikan dalam hal waktu dan pelayanan (Sukarno dan Nirawati, 2007:61). Pekerjaan Bebas Pekerjaan bebas (Indipendent Personal Service) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (liberal professional service) dan pekerjaan bebas lainnya (other personal service). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, artitek dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara indipenden, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009:69). Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak Menurut hasil penelitian Tatiana dan Hari (2009:61) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yuliananwati (2011), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa dilakukannya pemeriksaan. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakmauan wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih danYulianawati, 2011:59). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. (Widayati dan Nurlis, 2010:58). Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkalimenjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karenamasyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untukmembayar pajak. H1 : Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012:49), menyatakanbahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakanberpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajakorang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.Penelitian inimenyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhikemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak.Pembayaran pajakoleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagaikekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undangundangdan peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayar pajakapabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis,konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. Hal ini menunjukkanbahwa responden dalam penelitian tersebut telah


7

mengetahui danmemahami peraturan perpajakan sehingga memiliki kemauan untukmembayar pajak, dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan dalamperaturan perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin mau membayar pajak (Winda, 2012:61). H2 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakanterhadap kemauan membayar pajak Berdasarkan hasil penelitian Tatiana dan Hari (2009:59), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Sedangkan hasil penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010:61), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: Pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui eregister dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama,adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan eFilling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdatar. Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak.Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010:68). H3 : Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak


8

Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998:38). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James et.al., (2005:56) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis oleh (Sapti, 2012:69). H4 : Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak Pengertian kualitas pelayanan menurut American Society for Quality Control dalam Rusydi dan Fathoni (2008:59) adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhi janji dengan harapan pelanggan adalah semakin baik kualitas pelayanan terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Sementara itu, menurut Parasuraman et.al. (1985) dalam Rusydi dan Fathoni (2008:59) memodifikasi menjadi lima dimensi pokok dalam penilaian mereka terhadap kualitas jasa/pelayanan yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. H5 : Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Berpengaruh Positif Kemauan Membayar Pajak METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka(Raqib, 2010:49).Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo 104 dan populasi targetnya adalah Wajib Pajak pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Wonocolo. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas selaku pemberi kerja selain diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya sendiri juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan atau


9

terutang kepada karyawannya (Susyanti, 2012:59). Dalam hal WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban dibidang PPN. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan PPh Final pasal 4 (2), juga memiliki kewajiban di bidang PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 (2). Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan dalam penelitian ini adalah teknik Insidental Sampling. Teknik Insidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang ditemui cocok menjadi sebagai sumber data Amirin (2009:67). Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada pernyataan Sekaran (2006:74) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500. Teknik Pengumpulan Data Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Subjek yaitu jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorangatau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden seperti adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Penelitan ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyatan yang diajukan pada responden (Singarimbun dan Effendi, 1995:58). Definisi Operasional Variabel Kesadaran Membayar Pajak, kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak (Atiqah dan Fitria, 2010). Adapun indikator dalam kesadaran membayar pajak menurut Atiqah dan Fitria (2010), sebagai berikut: (a). Pajak ditetapkan dengan UndangUndang (UU) dan dapat dipaksakan. (b). Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. (c). Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. (d). Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. (e). Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara. (f). Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Pancawati, 2011:31).Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan


10

kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Pancawati, 2011:59). Adapun indikator dalam kesadaran membayar pajak menurut Atiqah dan Fitria (2010:49), sebagai berikut: (a). Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya. (b). Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. (c). Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar. (d). Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya. (e). Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara). (f). Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. (g). Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakanaktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).Adapun indikator dalam kesadaran membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010), sebagai berikut: (a). Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman, dan terpercaya. (b). Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif. (c). Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan di mana saja dan memudahkan wajib pajak. (d). Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet dengan mudah dan cepat. (e). Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-Regristation dari website pajak. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum, kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama Doney et.al. 1998(dalam Sapti, 2012).Adapun indikator dalam variabel ini, menurut Sapti, 2012, sebagai berikut: (a). Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. (b). Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik. (c). keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik. (d). kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Kualitas Pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Pancawati, 2011).Dalam penelitian ini kualitas pelayanan diukur dengan indikator yang digunakan oleh Rusydi dan Fathoni (2008), yaitu: (a). Bukti fisik/Berwujud (Tangibles). (b). Keandalan (Reliability). (c). Ketanggapan (Responsiveness). (d). Jaminan (Assurance). (e). Empati (Empathy). Kemauan Membayar Pajak, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dann Adi, 2009). Indikator dalam variable ini yaitu: (a). Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. (b). Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak. (c). Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. (d). Sebelum melalukan pem-bayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak. (e). Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib


11

Pajak untuk mendapatkan NPWP. (f). Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri. (g). Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak. (h). Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Uji Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = jumlah konstruk -2. Jika rhitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom corrcted item – total correlation) > rtabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2008-135) Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronboach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2008 : 75). Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2008:75). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah melihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), dan nilai tolerance. Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2008:78). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2008:78): (1). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (2). Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2008:79). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2008:79): (1).


12

Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis Regresi Linear Berganda Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2008:86). Oleh karena variabel independen diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Kesadaran membayar pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak (X2), Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3), Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum (X4), dan Kualitas Pelayanan (X5), dan 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Kemauan membayar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Y1 = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4+ β4.X5 + ε Keterangan : Y = Kemauan membayar wajib pajak orang pribadi α = Konstanta β1 = Koefisien regresi X1 β2 = Koefisien regresi X2 β3 = Koefisien regresi X3 β4 = Koefisien regresi X4 β5 = Koefisien regresi X5 X1 = Kesadaran Membayar Pajak X2 = Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak X3 = Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan X4 = Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum X5 = Kualitas Pelayanan Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Models) Tujuan dari uji F ini adalah untuk menguji kelayakan model regresi telah signifikan atau belum signifikan untuk digunakan. Pengujian secara kelayakan model menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ho : β1 = β2 = β3, artinya tidak semua variabel independen berpengaruh tidak layak untuk digunakan penelitian. Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3, artinya semua variabel independen berpengaruh layak untuk digunakan penelitian. Uji t Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat (Kuncoro, 2005:97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1). Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap


13

variabel dependen. (2). Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Validitas Jika r hitung > r tabel terjadi validitas yang nyata dan bersifat positif . Kemudian jika probabilitasnya < 0,05 maka item-item pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2008:53). Hasil dari Uji Validitas nampak pada Tabel 1. Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel

Indikator

Kesadaran Membayar Pajak (X1)

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.5 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6

Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan(X2)

Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan(X3) Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum(X4) Kualitas Pelayanan (X5)

Kemauan Membayar Pajak (Y)

Total pearson correlation 0.522 0.478 0.379 0.478 0.522 0.360 0.499 0.340 0.360 0.421 0.357 0.439 0.354 0.449 0.473 0.417 0.623 0.512 0.525 0.816 0.503 0.816 0.593 0.463 0.342 0.571 0.395 0.515 0.406 0.473 0.377 0.673 0.408 0.673

r Kritis

Ket.

0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Sumber: Hasil output SPSS diolah Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak adalah valid karena total pearson correlation> nilai r kritis sebesar 0,273. Uji Realibilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik


14

yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah koefisien alfa atau cronbanch’s alpha. Suatu alat ukur dianggap reliabel apabila nilai cronbach alpha> 0,60 maka butir atau item pernyataan tersebut reliabel. Hasil dari Uji reliabilitas nampak pada Tabel 2. Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Keterangan

Cronbach's Alpha

N of Items

Kesadaran Membayar Pajak

0.632

6

Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

0.621

7

Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

0.656

5

Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum

0.746

4

Kualitas Pelayanan

0.663

6

Kemauan Membayar Pajak

0.667

6

Sumber: Hasil output SPSS diolah Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel yaitu variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak adalah reliabel karena cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2008: 78). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2008: 78). Hasil dari Uji Normalitas nampak pada Tabel 3. Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa

50 Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

.0000000 1.00222819 .109

Positive

.100

Negative

-.109

Kolmogorov-Smirnov Z

.770

Asymp. Sig. (2-tailed)

.593

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil output SPSS diolah Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai asymp. Signifikansi lebih besar dari 5% (0,05) maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.



16

Dari gambar 1 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interprestasi dan analisa lebih lanjut. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya secara linier. Hasil dari Analisis regresi linier berganda nampak pada Tabel 5. Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa Unstandardized Coefficients B

Std. Error

(Constant)

6.509

2.595

Kesadaran

.292

.144

Pengetahuan

.320

.151

Persepsi

.227

T. Kepercayaan

.522

Pelayanan

.342

Model 1

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

2.508

.016

.277

2.028

.049

.313

2.121

.040

.128

.223

1.990

.028

.174

.451

3.005

.004

.141

.352

2.429

.019

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar

Sumber: Hasil output SPSS diolah Dari data tabel 5 persamaan regresi yang didapat adalah: KMP = 6.509 + 0,292KsMP + 0,320PPTP + 0,227P + 0,522TP + 0,342PP Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut di atas, dapat diinterprestasikan, yaitu sebagai berikut: (1). Konstanta merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah 6,509 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan= 0 atau konstan, maka variabel kemauan membayar pajak akan sebesar 6,509. (2). Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Membayar Pajak, besarnya nilai koefisien regresi kesadaran membayar pajak sebesar 0,292, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran membayar pajak atas kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, akan semakin meningkat pendapatan pajak yang akan diterima. (3). Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, besarnya nilai koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,320, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya


17

Wonocolo Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan atas kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, bahwa wajib pajak akan mengerti atas pentingnya membayar pajak. (4). Koefisien Regresi Variabel Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, besarnya nilai koefisien regresi persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakansebesar 0,227, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelayanan pajak dengan kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan atas kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, akan membuat nyaman dan senang wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya. (5). Koefisien Regresi Variabel Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum, besarnya nilai koefisien regresi tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukumsebesar 0,522, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukumdengan kemauan membayar pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum atas kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, akan membuat wajib pajak patuh dan taat membayar pajak sesuai tanggal yang telah ditentukan sehingga adanya kenaikan pendapatan penerimaan KPP. (6). Koefisien Regresi Variabel kualitas pelayanan, besarnya nilai koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,342, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kualitas pelayanan dengan kemauan membayar pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan pajak atas kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, akan membuat nyaman dan senang wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayananterhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil Perhitungan memalui alat bantu SPSS 16.0, tingkat koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted Square

1

.802a

.643

.602

R Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1.05764

1.404

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Persepsi, Kesadaran, Pengetahuan, T. Kepercayaan b. Dependent Variable: Kemauan Membayar

Sumber: Hasil output SPSS diolah Melihat hasil koefisien determinasi diketahui R square (R2) sebesar 0,643 atau 64,3% yang menunjukkan kontribusi dari variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas


18

pelayanan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya adalah cukup besar. Sedangkan sisanya 35,7% dikontribusi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,802 atau 80,2% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel kesadaran kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya memiliki hubungan yang erat. Uji Kelayakan Model Yaitu untuk menguji pengaruh dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, digunakan Uji Kelayakan Model dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Adapun kriteria pengujian kelayakan model dengan tingkat level of signifikanα = 5% yaitu sebagai berikut: (1). Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka model dapat dikatakan layak. (2). Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka model dapat dikatakan tidak layak. Tabel 7 Hasil Uji Kelayakan Model ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

88.561

5

17.712

Residual

49.219

44

1.119

137.780

49

Total

F 15.834

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Persepsi, Kesadaran, Pengetahuan, T. Kepercayaan b. Dependent Variable: Kemauan Membayar

Sumber: Hasil output SPSS diolah Dari hasil output analisa dengan software SPSS pada Tabel 7 didapat tingkat signifikanuji Kelayakan Model = 0,000 < 0.05 (level of signifikan), yang menunjukkan pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya ditentukan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya tersebut yang sehingga dapat melakukan pembayaran atas pajak dari wajib pajak tersebut.


19

Uji t Uji hipotesis yang kedua adalah uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut : (1). Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2). Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tabel 8 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Coefficients B

Std. Error

(Constant)

6.509

2.595

Kesadaran

.292

.144

.277

Pengetahuan

.320

.151

Persepsi

.227

.128

T. Kepercayaan

.522

Pelayanan

.342

Model 1

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

2.508

.016

2.028

.049

.313

2.121

.040

.223

1.990

.028

.174

.451

3.005

.004

.141

.352

2.429

.019

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar

Sumber: Hasil output SPSS diolah Dari hasil pengujian di atas diperoleh tingkat signifikanuntuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak sebesar lebih kecil dari = 0,050 (level of signifikan), menunjukkan pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayananterhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya dengan menggunakan uji t adalah signifikan. PEMBAHASAN Hasil pengujian pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 2,028 dengan tingkat signifikan 0,049 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi „pajak‟ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolakdari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan


20

pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotongroyong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti,memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak. Hasil pengujian pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakanterhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 2,121dengan tingkat signifikan 0,040 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Menurut Carolina dan Simanjuntak (2010), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi dalam bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak. Hasil pengujian pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan Uji t (Uji Parsial) mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 1,990 dengan tingkat signifikan 0,028 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Persepsi merupakan fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, tetapi diteruskan dengan proses mengelompokkan, menggolong-golongkan, mengartikan, dan mengkaitkan beberapa rangsangan sekaligus. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2004). Hasil pengujian pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 3,005 dengan tingkat signifikan 0,004 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Pada penelitian James. et. al. 2005 (dalam Septi etal. 2013) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk


21

membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut. Hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 2,429 dengan tingkat signifikan 0,019 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamisyang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, danlingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas, dan dihargai (Atiqah dan Fitria, 2010). Kualitas layanan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terpenting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Karena kualitas pelayanan yang kurang memuaskanakan membuat pembayar pajak merasa terganggu dan merasa dirugikan dalam hal waktu dan pelayanan (Sukarno dan Nirawati,2007). SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar wajb pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang artinya kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dapat dipaksakan atau yang bersifat memaksa. (2). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, artinya informasi atau pengetahuan tentang pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuharah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, sehingga seorang wajib pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undang-undang perpajakan. (3). Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang artinya persepsi merupakan fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, tetapi diteruskan dengan proses mengelompokkan, menggolong-golongkan, mengartikan, dan mengkaitkan beberapa rangsangan sekaligus. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. (4). Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang artinya tingkat kepercayaan dari wajib pajak tentang system pemerintahan dan hokum dalam menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak sangat diberlakukan dengan benar, sehingga wajib pajak percaya akan system pemerintahan dan hukum yang diberlakukan. (5). Kualitas pelayanan terhadap


22

sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang artinya kualitas pelayanan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Saran Dari hasil analisa dan kesimpulan diatas, didapat beberapa saran antara lain: (1). Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti variabel ketegasan sanksi perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan lain-lain. (2). Penelitian ini hanya menggunakan sampel 50 responden. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel untuk dapat memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. DAFTAR PUSTAKA Atiqah dan V. D. Fitria. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT. Akuntabilitas (3)1. Carolina, V dan T. H. Simanjuntak. 2010. Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Prosiding Seminar Nasional. Devano, S dan S. Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana. Jakarta. Dewi. M. R. 2011. Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden dan Konsekuensinya. Skripsi, Uneversitas Diponegoro, Semarang. Faristina. R. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang.Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang. Gatot. F. 2009. How to be a Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak yang Cerdas. Grasindo, Jakarta. Ghozali, I. 2008. SPPS Statistik Paramatik. Universitas Diponegoro. Semarang. Judisseno, R. K. 1997. Pajak dan strategi Bisnis. PT. Gramdia Pustaka Umum. Jakarta. Kertajaya. H. 2007. Perilaku Sosial Dalam Ekonomi. Aksara. Jakarta. Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Jakarta. Pancawati. P. 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan 3 (1): 126-142. Pudji. U. S. 2002. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang. Raqib, M. 2010. Petunjuk Pembuatan Proposal Skripsi Kuantitatif. https://sulpa.wordpress.com/tag/difinisi-penelitian-kuantitatif/. Diakses tanggal 11 mei 2014. Resmi. S. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta. Sapti. H. W. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Shaleh, A. R. 2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Kencana. Jakarta. Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1995. Metodologi Penelitian Survey. LP3E. Jakarta.


23

Soekidjo N. 2007. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta. Bandung. Sudjana. N. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung. Susyanti. J. 2012. Kebijakan Bisnis Islami dan Aspek Perpajakan Dalam Kepemilikan Npwp Pribadi. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Undang-Undang Republik Indonesia. No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994. _____________________________. No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. mhs.blog.ui.ac.id/henry.truman, Diakses tanggal 15 November 2013. Vanessa. T. dan P. H. Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Widayati dan Nurlis. 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambar Tiga)”. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Winda. F. K. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Disertasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Keywords: individual taxpayer, freelance, the willingness of paying tax

Recommend Documents